Akt

PENGARUH PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN STRUKTUR DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD DENGAN PENGAWASAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG)

TESIS

Oleh ANDARIAS BANGUN 077017010/Akt

S

C

N

PA

A

S

K O L A

H

E

A S A R JA

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

PENGARUH PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN STRUKTUR DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD DENGAN PENGAWASAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Ilmu Akuntansi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh ANDARIAS BANGUN 077017010/Akt

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

Judul Tesis

:

Nama Mahasiswa : Nomor Pokok : Program Studi :

PENGARUH PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN STRUKTUR DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SKPD DENGAN PENGAWASAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG) Andarias Bangun 077017010 Akuntansi

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(Erlina, SE.,M.Si.,Ph.D.,Ak) Ketua

(Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si.,Ak) Anggota

Ketua Program Studi

(Prof.Dr.Ade Fatma Lubis, MAFIS,MBA,Ak)

Direktur,

(Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B, MSc)

Tanggal lulus : 4 Agustus 2009 Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

Telah diuji pada Tanggal : 4 Agustus 2009

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua : Anggota :

Erlina, SE.,M.Si.,Ph.D.,Ak 1. Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si.,Ak 2. Prof. Dr. Ade Fatma, MAFIS.,MBA.,Ak 3. Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak 4. Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak

Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja managerial SKPD, serta untuk menguji pengawasan internal akan memoderasi pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi tehadap kinerja managerial SKPD. Penelitian ini merupakan penelitian kausal, dan lokasi penelitian adalah kabupaten Deli Serdang dengan mengambil sampel 31 SKPD dari sebanyak 53 SKPD yang ada. Alat uji atas hipotesis satu adalah uji t untuk pengujian hipotesis secara parsial, dan uji F untuk menguji pengaruh secara simultan, sedangakan untuk pengujian hipotesis dua untuk melihat pengaruh moderating variable digunakan analisa selisih mutlak. Hasil penelitian yang didapat secara parsial, ada variable yang tidak sejalan dengan hipotesis . Pada pengujian hipotesis ke dua didapat hasil bahwa tidak sejalan dengan hipotesis ke dua. Berdasarkan hasol analisis dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variable independen berpengaruh tehadap kinerja managerial SKPD, dan hasil analisa secara parsial terdapat satu variable independen yang tidak berpengaruh terhadap kinerja managerial SKPD yaitu kejelasan sasaran anggaran. Begitu juga didapat bahwa pengawasan internal tidak dapat memoderasi pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja managerial SKPD. Kata Kunci : Partisipasi dalam penyusunan anggaran, Kejelasan sasaran anggaran, Struktur desentralisasi, Pengawasan internal, Kinerja managerial SKPD


ABSTRACT The objective of this study is to examine the participation in drafting the budgets, to assure the target of budget available and decentralization structure influencing either partially or simultaneously on the performance in Unit Managerial District, as well as to search an internal controlling, and it may modernize the influence of participation in drafting the budget, to assure the target of budget and decentralization structure on the managerial performance in Unit Managerial District. This study is recognized as a causal research, and the location of study is Deli Serdang District taking a sample of 31 Unit Managerial District by a number 53 Unit Managerial District exited. The test tool on hypothesis one is with t test used in evaluating the hypothesis partially, and F test is used to search its influence simultaneously, while for searching to hypothesis two is to see the influence of moderating variable is as adopted to analyze the difference absolutely. The result of study as obtained partially, there is found a variable not conforming to the hypothesis. Still, on the search to hypothesis two found the result that it is noted not conforming to the hypothesis two. Refers to the result of analysis is concluded that it simultaneously all independent variable influencing to the managerial performance on Unit Managerial District, and the result of analysis partially on an independent variable is not influencing to any managerial performance on Unit Managerial District, namely to lead the truly target of budget. It is also found that the internal controlling may not lead modernization any influence of participation in drafting the budget, the clarification of budget target, and any decentralization structure on the managerial performance on Unit Managerial District. Key words : drafting the budget, assure the target of budget, decentralization structure, internal controlling and managerial performance on Unit Managerial District.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Akuntansi pada Universitas Sumatera Utara. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan tesis ini, oleh karena itu dengan setulus hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Chairuddin, P. Lubis, DTM&H, Sp. A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Ibu Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan mengarahkan, membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. 4. Ibu Erlina, SE.,M.Si.Ph.D.,Ak sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan mengarahkan, membimbing dan memberikan saran kepada Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

penulis dalam penyusunan tesis ini. 5. Bapak Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si.,Ak, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran secara sabar dan penuh kasih sayang untuk mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. 6. Ibu Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak, Bapak Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak, dan Ibu Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak selaku Dosen Pembanding yang telah banyak memberikan saran dan kritik untuk perbaikan tesis ini. 7. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda (Alm) N.L. Bangun dan Ibunda Peringeten br Ginting, yang telah memberikan dukungan, doa, cinta, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Sekolah Pascasarjana ini. 8. Buat Istri tercinta Martianna br Ginting, SE dan anakku yang tersayang Variananda K br Bangun yang telah memberikan dukungan dan menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan Sekolah Pascasarjana ini, semoga dapat mengikuti sekolah seperti papanya. 9. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan saran-saran yang berarti bagi penulis. 10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan memberikan saran maupun perhatiannya sehingga penulisan tesis ini terselesaikan.


Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam menyelesaikan tesis ini, sehingga sangat diperlukan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Namun demikian, besar harapan penulis terhadap tesis yang telah diselesaikan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 4 Agustus 2009 Penulis Andarias Bangun


RIWAYAT HIDUP Nama

: ANDARIAS BANGUN

Agama

: Kristen

Tempat/Tanggal Lahir

: Diski, 31 Januari 1962

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Warga Negara

: Indonesia

Pekerjaan

: Pegawai Negeri Sipil

Alamat

: Jl. Letjen Jamin Ginting No. 65 Desa Baru Pancur Batu

Nama Istri

: Martianna br Ginting, SE

Anak

: Vaniananda K br Bangun

Nama Orang Tua Laki-laki

: Alm. N. L. Bangun

Nama Orang Tua Perempuan : Peringeten br Ginting Riwayat Pendidikan Formal a. Tahun 1974

: Lulus SD Negeri No. 4 Deli Tua

b. Tahun 1977

: Lulus SMP Negeri Deli Tua

c. Tahun 1981

: Lulus SMA Negeri 6 Medan

d. Tahun 1986

: Lulus Fakultas Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan USU Medan

e. Tahun 2003

: Lulus Fakultas Hukum USU Medan

Pengalaman Kerja PNS di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, 1995 s/d sekarang


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK .........................................................................................................

i

ABSTRACT ..........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ..........................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................

vi

DAFTAR ISI ......................................................................................................

vii

DAFTAR TABEL ...............................................................................................

ix

DAFTAR GAMBAR

........................................................................................

x

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................

xi

BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................. 1.1 Latar Belakang Penelitian ........................................................... 1.2 Rumusan Masalah Penelitian ...................................................... 1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................... 1.4 Manfaat Penelitian ..................................................................... 1.5 Originalitas Penelitian.................................................................

1 1 6 7 7 8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 2.1 Landasan Teori............................................................................ 2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...................... 2.1.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran ..................................... 2.1.3 Kejelasan Sasaran Anggaran............................................. 2.1.4 Struktur Desentralisasi ...................................................... 2.1.5 Pengawasan Intern ............................................................ 2.2 Review Penelitian Terdahulu ......................................................

9 9 9 12 15 17 20 22

BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS ....................................... 3.1 Kerangka Konsep ...................................................................... 3.2 Hipotesis Penelitian.....................................................................

25 25 27

BAB IV

METODE PENELITIAN.................................................................... 4.1 Jenis Penelitian ........................................................................... 4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................................... 4.3 Populasi dan Sampel ................................................................... 4.4 Metode Pengumpulan Data ......................................................... 4.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel ...........

28 28 28 29 30 31


4.6 Instrumen Penelitian ................................................................... 4.7 Model dan Teknik Analisa Data ................................................. 4.7.1 Model Analisa Data .......................................................... 4.7.2 Teknik Analisa Data.......................................................... 4.7.2.1 Uji Kualitas Data................................................... 4.7.2.2 Pengujian Asumsi Klasik ..................................... 4.7.3 Pengujian Hipotesis .......................................................... 4.7.3.1 Pengujian Hipotesis 1............................................ 4.7.3.2 Pengujian Hipótesis 2............................................

34 35 35 36 36 37 39 39 41

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN ................................................... 5.1 Desktiptif Data ............................................................................ 5.1.1 Karakteristik Responden ................................................... 5.1.2 Uji Response Bias .............................................................. 5.2 Analisis Data .............................................................................. 5.2.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data......................... 5.2.1.1 Uji Validitas .......................................................... 5.2.1.2 Uji Reliabilitas ...................................................... 5.3 Deskripsi Hasil Penelitian .......................................................... 5.4 Pengujian Asumsi Klasik ........................................................... 5.4.1 Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis 1 ............................... 5.4.1.1 Pengujian Normalitas ............................................ 5.4.1.2 Pengujian Multikolinearitas .................................. 5.4.1.3 Pengujian Heterokedastisitas ................................ 5.4.2 Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis 2 .............................. 5.4.2.1 Pengujian Normalitas ............................................ 5.4.2.2 Pengujian Multikolinearitas .................................. 5.4.2.3 Pengujian Heterokedastisitas ................................ 5.5 Pengujian Hipotesis..................................................................... 5.5.1 Pengujian Hipotesis 1 ........................................................ 5.5.2 Pengujian Hipotesis Kedua ................................................ 5.6 Hasil Analisis Data......................................................................

42 42 43 44 45 45 45 46 47 48 48 48 49 50 51 51 52 52 53 53 56 58

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN........................................................... 6.1 Kesimpulan ................................................................................. 6.2. Keterbatasan Penelitian .............................................................. 6.3. Saran ...........................................................................................

67 67 68 68

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................

69


DAFTAR TABEL Nomor

Judul

Halaman

2.1

Tinjauan atas Penelitian Terdahulu ..............................................................

24

4.1

Populasi dan Sampel Penelitian ...................................................................

30

4.2

Definisi Operasional Variabel ......................................................................

33

5.1

Distribusi Kuesioner.....................................................................................

42

5.2

Tingkat Pendidikan Responden....................................................................

43

5.3

Lama Bekerja Responden.............................................................................

44

5.4

Uji Validitas Variabel...................................................................................

45

5.5

Uji Reliabilitas Variabel ...............................................................................

47

5.6

Deskripsi Statistik .......................................................................................

47

5.7

Uji Multikolinieritas ....................................................................................

50

5.8

Uji Multikolinieritas ....................................................................................

52

5.9

Ringkasan Pengujian Hipotesis 1 ................................................................

54

5.10

Ringkasan Pengujian Hipotesis 2 .................................................................

57


DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

3.1

Kerangka Konseptual ...................................................................................

25

5.1

Pengujian Normalitas Data...........................................................................

49

5.2

Uji Heterokedastisitas .................................................................................

50

5.3

Pengujian Normalitas Data ..........................................................................

51

5.4

Pengujian Heteroskedastisitas .....................................................................

53


DAFTAR LAMPIRAN Nomor

Judul

Halaman

1

Kuesioner Penelitian ...........................................................................

73

2

Rencana Waktu Penelitian ..................................................................

81

3

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Penelitian....................

82

4

Deskriptip Statistik..............................................................................

86

5

Pengujian Asumsi Klasik Hipotsis 1 ..................................................

87

6

Pengujian Hipotsis 1 ...........................................................................

89

7

Pengujian Asumsi Klasik Hipotsis 2 ..................................................

90

8

Pengujian Hipotsis 2 ...........................................................................

92

9

Deskriptip Item Pertanyaan ................................................................

94


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian Pada umumnya ada tiga permasalahan yang biasa dihadapi pemerintah daerah

yaitu ketidakefektifan, inefesiensi dan private inurement (penggunaan dana untuk kepentingan individu). Hal ini disebabkan karena tidak terdapat mekanisme dasar pertanggungjawaban yang baku seperti organisasi bisnis. Organisasi pemerintahan tidak mengenal kepemilikan (self interest) yang dapat memaksakan pencapaian tujuan. Pemerintah daerah juga tidak mementingkan faktor persaingan yang seringkali digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efesiensi, disamping itu, pemerintah daerah tidak memilki barometer keberhasilan seperti pada organisasi bisnis sehingga sulit untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pemerinta daerah. Ada beberapa faktor yang diduga penyebab kinerja pemerintah daerah rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksaaan APBD dan pengawasan. Dalam proses penganggaran, pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan di dalam pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah tersebut.


Dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBD satuan kerja perangkat daerah masih mengalami kendala, misalkan dalam pemahaman mereka dalam pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan APBD. Misalkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), surat 1 pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumen pelangkap lainnya. Kendala ini disebabkan tingkat pemahaman staf yang terlibat atas peraturan tentang pengelolaaan keuangan daerah masih rendah. Hampir di semua aspek pengelolaaan keuangan daerah, satuan kerja perangkat daerah memiliki kelemahan sehingga dapat dikatakan kinerja satuan kerja perangkat daerah masih rendah. Di satu sisi, semakin meningkat tekanan dari masyarakat agar pemerintah daerah meningkatkan kinerja dan akuntabilitas demi terwujudnya good governance menyebabkan pemerintah daerah harus membenahi diri untuk merespon perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sebagai stakeholder. Satuan kerja perangkat daerah diharapkan memiliki kinerja yang baik yaitu dengan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemberian otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan menjadi Undangundang, ditekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

Prinsip-prinsip tersebut, telah membuka peluang dan kesempatan yang luas kepada daerah otonomi untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Dalam penyelenggraan pemerintahan daerah melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan, merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam otonomi daerah struktur organisasi tidak sentralistik melainkan dekosentrasi, yang pada saat ini Indonesia sedang dalam proses implementasi desentralisasi dengan intensitas yang tinggi. Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penetapan APBD antara sebelum dan sesudah otonomi daerah yaitu dalam struktur sentralisasi, penetapan APBD didasarkan pada Keputusan pihak-pihak tertentu (Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah), masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kurang berperan dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan, sedangkan dalam struktur desentralisasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berdasarkan partisipasi, kejelasan sasaran anggaran dan struktur yang terdesentralisasi yang berlandaskan pada:


1

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Cq. UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 6. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 7. PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 8. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. PP No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 10. PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 11. PP No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah,

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. 12. PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 13. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah cq. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran menjadi sangat penting dan relevan di Pemerintahan daerah, karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi


pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari pemerintah daerah (Yuhertiana, 2003) serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian, 2001). Disamping itu, anggaran merupakan dokumen/kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002). Selanjutnya DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory, dimana pemerintah sebagai agent dan DPRD sebagai principal. Fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk manjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Disamping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kenis (1979) mengatakan terdapat 2 (dua) karakteristik sistem penganggaran yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran. Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap satuan


kerja dalam penyusunan anggaran. Masing-masing SKPD memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA SKPD. Dalam RKA SKPD, masingmasing SKPD telah memuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA telah memuat input, output dan outcome dari masing-masing program dan kegiatan, jadi dalam RKA telah memuat sasaran anggaran. Berdasarkan fenomena di atas dan peneliti termotivasi untuk meneliti lebih lanjut tentang hubungan partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur organisasi yang terdesentralisasi dengan kinerja manajerial pemerintah daerah dengan menambahkan pengawasan internal pemerintah (Inspektorat) sebagai variabel pemoderasi.

1.2

Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan sebagai

berikut : 1. Apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja menejerial SKPD ? 2. Apakah pengawasan internal akan memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan

struktur desentralisasi

terhadap

kinerja manajerial SKPD ?


1.3

Tujuan Penelitian. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk menguji partisipasi dalam peyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggran dan struktur desentralisasi berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kinerja manajerial SKPD. 2. Untuk menguji pengawasan internal akan memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD.

1.4 Manfaat penelitian. Adapun manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yang berarti yaitu: a. bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam penganggaran sektor publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta meningkatkan kemampuan analisis tentang APBD; b. bagi pemerintah daerah dalam hal ini SKPD yang terdapat pada Kabupaten Deli Serdang diharapkan sebagai sumbangan pikiran di dalam penyusunan anggaran yang pada akhirnya mampu menyusun anggaran SKPD yang sesuai dengan ketentuan. c. bagi akademis diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama pada bidang penelitian yang sama.


1.5

Originalitas Penelitian. Penelitian tentang hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran,

kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dengan kinerja manajerial telah banyak dilakukan, namun penelitian pada Pemerintah Daerah masih sangat terbatas antara lain Syafruddin (2005) telah melakukan penelitian tentang pengaruh moderasi inovasi pada hubungan partisipasi anggaran, struktur desentralisasi dan kinerja manajerial pada Pemerintah Daerah. Kemudian Abdul Halim dan Suhartono (2005) melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejalan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Pemerintahan adalah dengan motivasi sebagai variabel pemoderasi. Sedangkan Penelitian yang dilakukan sekarang ini merupakan lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan Syafaruddin (2005) dan juga penelitian yang telah dilakukan oleh Abdul Halim dan Suhartono (2005), dengan memasukkan partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja, manajerial dengan mengganti variabel baru yaitu pengawasan internal sebagai variabel moderating. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan terletak pada lingkup penelitian (sebelumnya hanya tiga dan empat variabel penelitian), daerah penelitian, periode waktu penelitian serta model penelitian yang digunakan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori

2.1.1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimaksudkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang harus disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD itu sendiri merupakan suatu proses yang panjang melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) yang kemudian dibahas melalui Rapat koordinasi Pembangunan (Rakorbang) pada tiap tingkatan. Adapun Rakorbang pada tiap tingkatan mulai dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten adalah : 1. Musyawarah

Rencana

Pembangunan

(Musrenbang)

Desa/Kelurahan

diselenggarakan untuk mensinkronkan berbagai Program Pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari penjaringan aspirasi masyarakat di wilayahnya, menjadi usulan yang terpadu untuk dilaksanakan di desa/Kelurahan dan atau dibahas dalam forum Musrenbang Kecamatan.


2. Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat desa/kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan, dengan rencana Pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dilingkup Kecamatan yang bersangkutan sehingga menjadi suatu 9 usulan yang terpadu untuk dibahas ke Musrenbang Daerah Kabupaten. 3. Musrenbang Kabupaten diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen diantara para pelaku pembangunan (Pemda, Masyarakat, Perguruan tinggi, Dunia Usaha) atas program/kegiatan dan anggaran tahunan daerah. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan daerah. Untuk penyusunan APBD tahun 2008 sebagaimana diamantkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2008 disebutkan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2008 yaitu : 1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2. Pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai KUA antara Pemerintah Daerah dan DPRD. 3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 4. Pembahasan dan penetapan kesepakatan bersama mengenai Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Pemerintah Daerah dan DPRD.


5. Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala Daerah tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) 6. Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD. 7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 8. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Terkait dengan penganggaran APBD, maka dalam penelitian ini pembahasan dibatasi pada penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD. Sesuai dengan surat edaran yang diterima dari kepala daerah, maka masing-masing SKPD menyusun RKA dengan menggunakan format sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai berikut : 1. RKA-SKPD

(Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD)

2. RKA-SKPD 1

(Rincian Anggaran Pendapatan SKPD)

3. RKA-SKPD 2.1

(Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung)

4. RKA-SKPD 2.2

(Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung menurut Program dan Kegiatan SKPD)

5. RKA-SKPD 2.2.1

(Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan)

RKA-SKPD yang didukung oleh rinciannya yaitu RKA-SKPD 1 dan RKASKPD 2.1 dan 2.2 dihimpun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang


dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah untuk dibahas dan dinilai kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA dan PPA. Adapun Format RKA-SKPD sebagaimana dimuat dalam lampiran Permendagri No. 59 tahun 2007 antara lain berisi nama program, nama kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur kinerja, target kinerja (input, output dan outcome), objek belanja dan rincian objek belanja serta dilengkapi dengan nomor rekening Setelah RKA dari Seluruh SKPD dikompilasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan RAPBD, maka struktur APBD dapat disusun sebagai berikut : 1. Anggaran Pendapatan 2. Anggaran Belanja dan 3. Anggaran Pembiayaan Proses selanjutnya adalah TAPD mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang RAPBD, kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam sidang paripurna dan ditetapkan menjadi APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD. 2.1.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut. Jadi partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat diartikan merupakan keikutsertaan seseorang dalam menyusun dan memutuskan anggaran secara bersama. Sukses atau gagalnya para staf dalam suatu SKPD dalam


melaksanakan anggaran adalah merupakan suatu refleksi langsung tentang keberhasilan ataupun kegagalan manajerial SKPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Disamping itu tingkat partisipasi para staf dalam penyusunan anggaran akan mendorong moral kerja yang tinggi dan inisiatif serta kegairahan manajerial SKPD. Moral

kerja

yang

tinggi

merupakan

kepuasan

seseorang

terhadap

pekerjaannya dan rekan sekerjanya. Moral kerja ditentukan oleh seberapa besar seseorang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi tersebut dan sejauhmana ia dilibatkan dalam proses penyusunan rencana serta pengambilan keputusan. Partisipasi ini dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan, yang seluruhnya dapat disebutkan sebagai partisipasi dalam memecahkan masalah. Kemampuan mewujudkan dan membina partisipasi salam memecahkan masalah itu, akan bermuara pada perkembangan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas secara operasional (Nawawi dan Martini, 2004 ; 171). Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial, seperti Kenis (1979), Brownel (1984), Brownell dan McClunes (1986), Frucat dan Shearon (1991), Indriantoro (2000), Lusyanda (2001), Adoc (2002), Syafruddin (2005), Suhartono dan Halim (2005). Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah adalah menunjukkan pada beberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran daerah, diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi


terhadap anggaran. Hal ini sangat penting, karena aparat pemerintah daerah akan merasa produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya. Kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan atau para staf memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan (Kenis 1979). Pada umumnya semakin besar keterlibatan para manajerial SKPD dalam merumuskan sesuatu hal yang dapat menghasilkan keputusan dalam SKPD, maka sangat tinggi rasa tanggung jawab mereka untuk mensuksuskan kesepakatan atau keputusan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Partisipasi ini juga sangat mudah diterima oleh semua pihak karena mengandung asas musyawarah dan mufakat, sehingga terdapat kegairahan untuk terus bekerja dalam melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dengan baik, tanpa ada pimpinan atau tidak disamping mereka (Effendy ; 1989;185). Melibatkan para manajerial SKPD dalam sistem perencanaan berarti menghargai kebutuhan untuk sebuah lingkungan kerja yang nyaman dan ramah, yang mendukung terlaksananya komunikasi yang baik, karena gagasan mereka akan dihargai dan diterapkan merupakan kepuasan tersendiri. Begitu pula halnya dalam proses penyusunan anggaran, apabila para manajerial SKPD ikut berpartisipasi umtuk merumuskannya, maka besar kemungkinan hasil yang akan diperoleh dari realisasi anggaran jauh lebih baik karena adanya tanggung jawab moril. Bagaimanapun anggaran hanya efektif jika mendapat dukungan dari semua pihak, dan untuk


mengusahakan supaya anggaran ini mendapat dukungan dari bawahan maka dapat ditempuh melalui cara penyusunan secara demokratis atau bottom up. Jika ditinjau dari siapa yang membuat anggaran tersebut, maka penyusunan anggaran dimaksud dapat dilakukan dengan cara campuran. Penggunaan cara demokrasi inilah yang dimaksud dengan penyusunan anggaran partisipatif, karena disusun berdasarkan hasil keputusan bawahan. 2.1.3

Kejelasan Sasaran Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rencana kerja pemerintah

daerah merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah. Jika kualitas anggaran Pemerintah daerah rendah, maka kualitas fungsi-fungsi pemerintah cendrung lemah. Anggran daerah seharusnya tidak hanya berisi mengenai informasi pendapatan dan penggunaan dana (belanja), tetapi harus menyajikan informasi mengenai kondisi kinerja yang ingin dicapai. Anggaran Pemerintah daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran pemerintah daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Locke (1968) dalam Kenis (1979) menyatakan bahwa


penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif. Hal ini akan mendorong karyawan/ Staf untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja. Beberapa penelitian seperti Lathan dan Yuki (1975), Streers (1976), Ivancevich (1976) dalam kenis (1979), Darma (2004) menunjukkan adanya pengaruh positif antara kejelasan sasaran anggaran dan sasaran anggaran yang spesifik dengan kinerja manajerial. Locke (1968) dalam Kenis (1979) menyatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku pegawai. Ketidak jelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kenis (1979) menemukan bahwa pelaksana anggaran memberikan realisasi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap pegawai terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Kenis juga menyatakan bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan

dan

pengendalian

biaya

dan

pendapatan

dalam

pusat

pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sisi lain anggaran juga merupakan alat bagi

manajerial

SKPD

untuk

mengkoordinasikan,

mengkomunikasikan,

mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya. Jones dan Pendelbury (1996) mengatakan anggaran seharusnya bisa memotivasi secara optimal terhadap pegawai,


begitu juga Mardiasmo (2002) mengatakan anggaran merupakan alat motivasi bagi pegawai. Riyanto (2003) menyatakan hubungan karakteristik anggaran, dalam hal ini kejelasan sasaran anggaran, dengan kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang bersifat psychological atribute. Efektif atau tidaknya kejelasan sasaran anggaran sangat ditentukan oleh psycological atribute, sehingga faktor-faktor individual tersebut sangat dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran dalam menilai kinerja manajerial SKPD. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Pencapaian kinerja ini akan terkait dengan motivasi, dimana hal ini disebabkan dengan motivasi yang tinggi akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Dengan kata lain, kinerja menejerial akan dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran. 2.1.4

Struktur Desentralisasi Diperkirakan tidak satupun akademisi maupun praktisi di bidang bisnis

termasuk akuntasi yang menolak pernyataan bahwa tingkat atau intensitas partisipasi anggaran dan derajat struktur organisasi yang terdesentralisasi akan meningkatkan atau menurunkan kinerja orang yang terlibat dalam partisipasi dan struktur tersebut. Yang menjadi perhatian dan menimbulkan perbedaan pandangan adalah adanya faktor-faktor lain yang merupakan faktor moderating ataupun intervening yang diidentifikasi dan diteliti dalam penelitian sektor publik (Pemerintah Daerah) di Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

Indonesia yaitu hubungan antara partisipasi anggaran dan Struktur organisasi yang terdesentralisasi dengan kinerja menejerial. Struktur organisasi desentralisasi secara umum ditujukan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam struktur sentralisasi yang tinggi, sebagian keputusan diambil pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih desentralisasi. Adapun definisi desentralisasi menurut Simon (1989) yaitu suatu organisasi administratif adalah sentralisasi yang luas apabila keputusan yang dibuat pada level organisasi yang tinggi, desentralisasi yang luas apabila keputusan didelegasikan dari top menejemen kepada level yang rendah dari wewenang eksekutif. Dengan demikian desentraslisai akan membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada manajerial SKPD dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan kebebasan dalam bertindak. Dengan desentralisasi akan meningkatkan independensi manajerial SKPD dalam berfikir dan bertindak dalam satu tim tanpa mengorbankan kebutuhan organisasi. Desentralisasi membutuhkan keseimbangan manajerial SKPD yang independen dengan timnya dan komitmennya pada organisasi. Siegel dan Marconi (1989) mengemukakan beberapa alasan suatu organisasi membentuk struktur desentralisasi yaitu : 1. Akan memberikan Top menejemen waktu yang lebih banyak pada keputusan stratejik jangka panjang dari keputusan operasi


2. Dapat membuat organisasi memberikan respon yang lebih cepat dan efektif pada suatu masalah 3. Sistem ini tidak memungkinkan untuk mendapatkan seluruh kebutuhan yang optimal 4. Akan menghasilkan dasar Training yang baik untuk calon Top manajer dimasa yang akan datang 5. Memenuhi kebutuhan otonomi dan kemudian menjadi alat motivasi yang kuat bagi Manajerial SKPD Desentralisasi akan menunjukkan tingkat otonomi yang didelegasikan pada manajerial SKPD sehingga manajerial SKPD mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap perencanaan dan pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Jadi organisasi yang strukturnya lebih terdesentralisasi seperti pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, para manajerial SKPD mempunyai otonomi yang lebih besar dalam proses pengambilan atau penetapan keputusan. Otonomi pengambilan keputusan ini antara lain meliputi tanggung jawab pimpinan kepala dinas atau badan secara keseluruhan terhadap unit kerja yang dipimpinnya. Sebelum diberlakukan otonomi daerah tanggungjawab fisik dan keuangan diemban oleh pimpinan proyek dan bendahara proyek, maka sejak otonomi daerah Kepala Dinas atau Badanlah yang bertanggung jawab secara langsung terhadap proyek-proyek tersebut. Dengan otonomi yang semakin tinggi ini, dapat diprediksikan bahwa Kepala Badan dan Kepala Dinas akan lebih bertanggung jawab, selanjutnya kinerja manajerial juga menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

semakin struktur terdesentraslisasi organisasi di pemerintahan daerah, maka semakin tinggi pula kinerja kepala SKPD dalam menjalankan penelolaan keuangan daerah. 2.1.5

Pengawasan Intern Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada

penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001) Pengawasan yang dilakukan oleh pelaksanaan APBD dan Pertanggung jawaban APBD. Dengan adanya pengawasan di setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk : (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: a) administrasi umum pemerintahan; b) urusan pemerintahan. penjagaan administrasi umum pemerintahan dilakukan terhadap: a) kebijakan daerah; b) kelembagaan; c) pegawai daerah; d) keuangan daerah ; dan e) barang daerah. Pengawasan urusan


pemerintahan dilakukan terhadap: a) urusan wajib; b) urusan pilihan; c) dana dekosentrasi; d) tugas pembantuan; dan e) kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Sebelum melakukan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten disusun rencana pengawasan tahunan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan dengan berdasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari pemeriksaan berulang-ulang serta memperlihatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT meliputi: a) ruang lingkup; b) sasaran pemeriksaan; c) skpd yang diperiksa; d) jadwal pelaksanaan pemeriksaan; e) jumlah tenaga; f) anggaran pemeriksaan; dan g) laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Selain PKPT sebagai pedoman bagi pejabat pengawas pemerintah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, pejabat pengawas pemerintah juga berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/ Kota. Sebagai bentuk konkrit pelaksanaan pengawasan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah yaitu melakukan kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan pemeriksaan meliputi : a. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan; b. Pemeriksaan dana dekonsentrasi; c. Pemeriksaan tugas pembantuan; dan d. Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri. Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintah. Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi berdasarkan petunjuk teknis. Selain pemeriksaan yang disebut sebelumnya, Pejabat Pengawas Pemerintah dapat melakukan pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam bentuk Laporan hasil Pemeriksaan. Sedangkan monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah dituang dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi. Laporan Hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan BPK. Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah

Provinsi disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada

Menteri dan BPK Perwakilan. Sedangkan Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas

Pemerintah

Inspektorat

Kabupaten/Kota

disampaikan

kepada

Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan.

2.2

Review Penelitian Terdahulu Penelitian yang berkaitan dengan anggaran berbasis kinerja telah banyak

dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan Ehrmann Suhartono dan Abdul Halim, (2005), meneliti pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah dengan motivasi sebagai variabel pemoderasi, sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

adalah dependen variabel kinerja manajerial pemerintah daerah, variabel independen adalah partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran serta variabel pemoderasi adalah motivasi hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Daerah. Motivasi berperan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial pemerintah daerah, sebaliknya motivasi tidak berperan dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial pemerintah daerah. Adapun saran atas penelitian tersebut adalah agar penelitian mendatang diharapkan mempertimbangkan pencapaian ukuran kinerja manajerial yang lebih obyektif dan penelitian dengan jangka waktu yang lebih panjang serta dapat menjabarkan desain penelitian yang lebih fit dengan variabel pemoderasi dalam kaitannya dengan kinerja manajerial pemerintah daerah. Syafruddin, (2005), meneliti pengaruh moderasi faktor inovasi pada hubungan partisipasi anggaran struktur terdesentralisasi dan kinerja manajemen (studi di organisasi pemerintahan daerah), Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Struktur organisasi terdesentralisasi (X1) dan partisipasi anggaran (X2) dan Variabel Dependen yang diguanakan adalah Faktor Komitmen Organisasi serta Variabel moderating adalah faktor inovasi manajemen, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemberian kesempatan pada karyawan pemda untuk berpartisipasi dan pendelegasian wewenang dalam proses penetapan APBD meruapakan hal yang penting (necessary) tetapi ini saja belum cukup (sufficient). Ada Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

faktor lain yang harus diperhatikan adalah faktor yang mampu membangkitkan motivasi dan membangkitkan daya kognitif mereka, faktor-faktor pemoderasi lain seperti kompleksitas tugas, gaya kepemimpinan, teknik evaluasi oleh pimpinan, struktur penghargaan, fokus control karyawan dan lainnya. Tabel 2.1. Tinjauan atas Penelitian Terdahulu

No 1

2

Nama peneliti / Tahun Abdul Halim dan Suhartono (2005)

Syafruddin, (2005)

Topik Penelitian Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhdap kinerja manajerial pemerintah daerah dengan motivasi sebagai variabel pemoderasi

pengaruh moderasi faktor inovasi pada hubungan partisipa si anggaran struktur terdesentralisasi dan kinerja manajemen (studi di organisasi pemerintahan daerah),

Variabel yang digunakan Dependen variabel: Kinerja Manajerial Pemda Independen variabel: Partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran Variabel pemoderasi: Motivasi

Variabel Dependen: Komitmen Organisasi Variabel independen: Struktur organisasi terdesentralisasi (X1) dan partisipasi anggar an (X2) Variabel pemoderasi: faktor inovasi manajemen

Hasil Penelitian Partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial Pemda. Motivasi berperan sebagai pemoderasi dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial Pemda, sebaliknya motivasi tidak berperan dalam hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial pemda. pemberian kesempat an pada karyawan pemda untuk berparti sipasi dan pendelegasi an wewenang dalam proses penetapan APBD meruapakan hal yang penting (necessary) tetapi ini saja yang cukup (sufficient).


BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1

Kerangka Konsep Independen Variabel

Dependen Variabel

Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran X1

Kejelasan Sasaran Anggaran X2

Kinerja Manajerial SKPD (Y)

Struktur Desentralisasi X3 Pengawasan Internal (X4) Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, peneliti mengidentifikasi 3 (tiga) independen variabel yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2) dan struktur desentralisasi (X3) yang diperkirakan mempengaruhi kinerja manajerial SKPD (Y) baik secara parsial maupun simultan serta menguji faktor pengawasan internal (X4) yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2), dan struktur desentralisasi (X3) dengan kinerja manajerial SKPD (Y). Secara ringkas kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 3.1.


Dari kerangka konseptual di atas, dapat diuraikan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi diperkirakan mempengaruhi kinerja manajerial SKPD, dengan kata lain partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan susunan anggaran dan struktur desentralisasi yang merupakan variabel independen akan mempengaruhi kinerja manajerial SKPD sebagai variabel independen. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa pengawasan internal sebagai variabel independen lainnya dapat memoderasi partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dengan struktur desentralisasi terhadap kinerja menejerial SKPD. Berkaitan dengan hal tersebut dapat diprediksi bahwa : 1. Semakin tinggi/rendah partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi maka semakin tinggi/rendah pula kinerja manajerial SKPD. Jadi tinggi rendahnya tingkat kinerja menejerial SKPD sebagai variabel independen dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi sebagai variabel independen. 2. Pengawasan internal sebagai variabel independen lainnya dapat memoderasi partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja menejerial SKPD.


3.2

Hipotesi Penelitian Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut : 3. Partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja manajerial SKPD. 4. Pengawasan internal akan memoderasi pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD.


BAB IV METODE PENELITIAN

4.1

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal (causal), Umar (2008)

menyebutkan desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung. Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi sebagai variabel independen terhadap kinerja manajerial SKPD sebagai variabel dependen dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kabuaten Deli Serdang.

4.2

Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian yaitu seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang dan dibatasi pada kinerja manajerial SKPD dalam penyusunan anggaran SKPD yaitu Kepala Satuan Kerja selaku pengguna anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan. Sedangkan rencana waktu penelitian yakni selama 16 Minggu (Februari s.d Juni 2009) dengan jadual sebagai berikut selama 20 minggu (Februari s.d Juli 2009).


4.3

Populasi dan Sampel Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, jumlah SKPD 28 di Kabupaten Deli Serdang adalah 53 (lima puluh tiga) SKPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, 17 (tujuh belas) Dinas, 8 (delapan) Badan, 3(tiga) Kantor dan Inspektorat serta 22 (dua puluh dua) Kecamatan. Dalam penelitian, yang menjadi sampel penelitian adalah 31 (tiga puluh satu) SKPD yang terkait penyusunan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu Kepala SKPD atau Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKSKPD) sehingga total populasi yang menjadi sample adalah sebanyak 62 populasi (dari 31 SKPD). Erlina dan Mulyani (2007) mengatakan jika peneliti menggunakan seluruh elemen Populasi menjadi data penelitian maka disebut sensus, dan sensus digunakan jika elemen populasi relatif sedikit dan bersifat heterogen sehingga seluruh populasi yaitu kepala SKPD (pengguna anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKSKPD) berjumlah seluruhnya 62 orang yang dijadikan sampel. Metode yang digunakan adalah metode survey, dimana menurut Ghozali dan Ikhsan (2006) yaitu merupakan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.


Tabel 4.1. Populasi dan sampel penelitian No

4.4

Keterangan

1 2 3 4 5

Badan Dinas Kantor Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan

6

Inspektorat Total

SKPD 8 17 3 1 1 1 31

Jumlah Populasi 16 34 6 2 2 2 62

Sampel 16 34 6 2 2 2 62

Metode Pengumpulan Data Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan

dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Indriantoro dan Supomo (1999) menyebutkan data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode sensus di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Untuk mendapatkan data dari responden digunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang akan diantar sendiri oleh penulis dengan 2 tahap yaitu tahap pertama akan dikirim sebanyak 62 kuesioner dan ditunggu selama 10 hari, jika pengembalian kuesioner pada tahap pertama tidak mencukupi untuk di uji maka akan dikirim kembali sebanyak 62 kuesioner dan ditunggu selama 10 hari, sebelum dilakukan pengujian statistik lebih lanjut maka


kedua data responden tersebut terlebih dahulu akan dilakukan uji response bias karena ada perbedaan waktu pengumpulan data.

4.5

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Ada lima variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : (1) Kinerja

manajerial SKPD, (2) partisipasi dalam penyusunan anggaran, (3) kejelasan sasaran anggaran, (4) struktur desentralisasi dan (5) pengawasan internal. Guna memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi variabel operasional yang akan diteliti sebagai dasar dalam menyusun kuesioner penelitian, definisi operasional dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Kinerja manajerial SKPD (Y) didefinisikan sebagai hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan skala interval dan menunjukkan tingkat kinerja manajerial. Kuesioner ini diadaptasi dari Mahoney (1963) dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi manajerial yang terdapat di Pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan sebelum dilakukan pengujian statistik lebih lanjut akan dilakukan uji pra test. 2. Partisipasi dalam penyusunan anggaran (X1) adalah partisipasi manajerial SKPD dalam proses penganggaran daerah, seperti program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, keikutsertaan dalam menentukan target dan anggaran dan


sebagainya. Untuk mengukur variabel ini digunakan skala interval dan menunjukkan tingkat partisipasi aparat dalam penyusunan anggaran. Kuesioner ini merupakan adaptasi yang dikembangkan oleh Milani (1975) dengan mempertimbangkan fungsi-fungsi menejerial yang terdapat di Pemerintahan Daerah sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan sebelum dilakukan pengujian statistik lebih lanjut akan dilakukan uji pra test. 3. Kejelasan sasaran anggaran (X2) adalah kondisi kinerja yang akan dicapai yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD). Variabel ini diukur dengan menggunakan skala interval dan menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dalam penyusunan anggaran. Kuesioner ini merupakan disain sendiri dengan mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. 4. Struktur terdesentralisasi (X3) adalah proses penentuan kegiatan, penentuan nilai, penentuan orang yang bertanggungjawab atas program dan kegiatan, menentukan prioritas program dan kegiatan. Variabel ini diukur dengan skala interval untuk menunjukkan derajat otoritas yang didelegasikan orang-orang yang terlibat langsung dalam penyiapan dan proses penyusunan APBD, kuesioner ini merupakan disain sendiri dengan mengacu ke Permendagri 13 Tahun 2006, dan sebelum dilakukan pengujian statistik lebih lanjut akan dilakukan uji pra test. 5. Pengawasan Internal (X4) adalah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam hal ini dibatasi pada proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan rencana yang telah tertuang dalam APBD secara efisien dan efektif Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

juga untuk menjamin agar penyusunan anggaran telah mempertimbangkan unsur efesiensi, efektifitas, dan ekonomis. Variabel ini diukur dengan instrumen yang dibangun sendiri yang dikembangkan dari variabel ini diukur dengan skala interval, dan kuesioner untuk ini merupakan disain sendiri dengan mengacu ke materi pemeriksaan sesuai Permendagri Nomor 23 tahun 2007. Tabel 4.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Definisi Operasional

Indikator

Hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan staffing

Indikator kinerja terdiri dari: Efektifitas Hasil Perencanaan Efektifitas Hasil Penganggaran Efektifitas Hasil Penatausahaan Efektifitas Hasil Pelaporan Efektifitas Hasil Pengawasan Efektifitas Hasil Staffing

Skala Penguk uran

Dependen Variabel Kinerja Manajerial SKPD (Y)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Interval

Independen Variabel Interval Partisipasi dalam penyusuna n anggaran (X1)

Partisipasi manajerial SKPD dalam proses penganggaran daerah, seperti program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, keikut sertaan dalam menentukan target dan anggaran dan sebagainya

1. Melibatkan bawahan 2. Memberi kesempatan bawahan 3. Informasi dari bawahan 4. Kontribusi bawahan dalam anggaran SKPD


Lanjutan Tabel 4.2.

4.6

Struktur terdesentrali sasi (X3)

Proses penentuan kegiatan, penentuan nilai, penentuan orang yang bertanggungjawab atas program dan kegiatan, menentukan prioritas program dan kegiatan

Pengawasan Internal (X4)

Proses kegiatan yang 1. Monitoring penyusunan ditujukan untuk menjamin anggaran agar pemerintah daerah 2. Monitoring pelaksanaan menjalankan rencana yang anggaran telah tertuang dalam 3. Monitoring barang milik APBD secara efisien dan daerah efektif, juga untuk 4. Review atas laporan keuangan menjamin agar penyusunan anggaran telah mempertimbangkan unsur efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

1. Wewenang menentukan jumlah anggaran 2. Wewenng menentukan program dan kegiatan 3. Wewenang menentukan keterlibatan pegawai 4. Wewenang menentukan skala prioritas 5. Wewenang menentukan penambahan dan mutasi pegawai

Interval

Interval

Instrumen penelitian Instrumen penelitian berupa kuesioner yang berhubungan dengan indikator

yaitu kuesioner Kinerja manajerial SKPD, koesioner partisipasi penyusunan anggaran, kuesioner kejelasan sasaran anggaran, kuesioner struktur desentralisasi dan kuesioner pengawasan internal yang menghasilkan data interval dengan skor sebagai berikut: angka 5 = Sangat Setuju angka 4 = Setuju Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

angka 3 = Netral angka 2 = Tidak Setuju angka 1 = Sangat Tidak Setuju

4.7

Model dan Teknik Analisa Data

4.7.1

Model Analisa Data Model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier

berganda dan analisis regresi bertingkat yang dijabarkan dibawah ini : Model analisis dapat dirumuskan sebagai berikut : Model 1

:

Y

= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e

Model 2

:

Y

= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β3 |X1 - X4| + β4 |X2 - X4| + β5 |X3 - X4| + e

Keterangan : X1

= Partisipasi dalam penyusunan anggaran

X2

= Kejelasan sasaran anggaran

X3

= Struktur desentralisasi

X4

= Pengawasan Internal

|X1 – X4|

= Interaksi antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan pengawasan internal

|X2 – X4|

= Interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dengan pengawasan internal

|X3 – X4|

= Interaksi antara struktur desentralisasi dengan pengawasan internal = Error term

e


4.7.2

Teknik Analisa Data Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model

regresi. Dalam suatu penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis regresi cukup sering dalam mencocokan model prediksi ke dalam sebuah model yang dimasukan kedalam serangkaian data. Untuk keabsahan hasil kedua analisis regresi tersebut terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrumen pengamatan, uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Pengolahan data menggunakan software SPSS. 4.7.2.1 Uji Kualitas Data 4.7.2.1.1 Uji Validitas Uji validitas dimaksudkan untuk menilai sejauh mana suatu alat ukur diyakini dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur item-item pertanyaan/pernyataan kuesioner dalam penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan/ pernyataan kuesioner adalah Korelasi Product Moment dari Karl Pearson dengan ketentuan : jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka skor butir pertanyaan/ pernyataan kuesioner valid tetapi sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka skor butir pertanyaan/pernyataan kuesioner tidak valid. Selain itu untuk kuesioner yang di disain sendiri akan dilakukan uji pra test sebelum dilakukan pengujian statistik lebih lanjut. 4.7.2.1.2 Uji Reliabilitas Pengujian reliabelitas dilakukan untuk menguji kestabilan dan konsistensi instrument dalam mengukur konsep. Selain itu, pengujian reliabelitas dilakukan untuk membantu menetapkan kesesuaian pengukur. Pengujian reliabelitas setiap variabel


dilakukan dengan teknik Cronchbach Alpha. Teknik ini merupakan pengujian yang paling umum dilakukan pada pengujian reliabilitas inter item, yaitu menggunakan item-item pertanyaan yang berskala multipoint (Sekaran, 1992). Suatu instrumen dinyatakan reliabel jika memiliki nilai Cronchbach Alpha

lebih besar dari 0,6

(Nunaly, 1967) dalam Imanm Ghozali tahun 2005. 4.7.2.2 Pengujian Asumsi Klasik Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian normalitas, mulikolinearitas, hetoroskedastisitas. 4.7.2.2.1 Uji Normalitas Setelah data diuji validitas dan reliabelitas, maka data tersebut diuji normalitasnya. Uji normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik yang dilakukan, jika data yang diperoleh itu terdistribusi normal dan variasinya sama, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan alat statistik parametik. Jika data yang diperoleh itu tidak terdistribusi normal dan/atau variasinya tidak sama, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan alat statistik nonparametrik. Pengujian normaitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov (uji KS). Pedoman pengambilan keputusan tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal dapat dilihat dari : a. Nilai Sig. Atau signifikan atau probabilitas <0,05, maka distribusi data adalah tidak normal.


b. Nilai Sig. Atau signifikan atau probablitas >0,05, maka distribusi data adalah normal. 4.7.2.2.2 Uji Multikolinieritas Multikolinieritas adalah situasi adanya kolerasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kita sebut variabel-variabel bebas ini tidak ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi diantara sesama variabel bebas, maka konsekuensinya adalah : (1). Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir. (2). Nilai standart error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga. Pengujian ini bermaksud untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat VIF dan korelasi diantara variabel independen. Jika nilai VIF lebih besar dari 2, maka terjadi multikolinieritas diantara variabel independent. Disamping itu, suatu model dikatakan terdapat gejala Multikolinieritas, jika korelasi diantara variabel independent lebih besar dari 0,9 (Ghozali, 2001). Ada dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi Multikolinieritas, yaitu : a. Mengeluarkan salah satu variabel , misalnya variabel independent A dan B saling berkolerasi dengan kuat, maka bisa dipilih A atau B yang dikeluarkan dari model regresi.


b. Menggunakan metode lanjut seperti Regresi Bayesian atau Regresi Ridge. Dalam penelitian ini, pengujian asumsi Multikolinieritas akan dilakukan dengan melihat nilai VIF dan kolerasi diantara variabel bebas. 4.7.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainya tetap, maka disebut homoskedisitas. Sebaliknya jika varians berbeda, maka disebut heterokskedisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokskedisitas. Pada penelitian ini, uji heterokskedisitas dilakukan dengan melihat scatterplot. 4.7.3

Pengujian Hipotesis

4.7.3.1 Pengujian Hipotesis 1 Pengujian hipotesis pertama yaitu untuk melihat apakah ada pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD daerah menggunakan analisa regresi berganda. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dilakukan dengan melihat rata-rata nilai variabel yang dipakai. Kuesioner diarahkan untuk jawaban positif atau negatif. Interval jawaban terdiri dari 1 sampai dengan 5, dan jawaban point 4 dan point 5 merupakan jawaban positif karena jawaban point 4 adalah setuju dan point 5 adalah sangat setuju. Untuk menguji hipotesis 1 mengenai pengaruh partisipasi dalam Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD secara simultan dan parsial digunakan pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t, dan secara simultan dengan uji F. 1. Uji t. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t, yaitu menguji pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut : Ho

: ρ = 0 Partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran

anggaran dan struktur desentralisasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial SKPD. Ha

: ρ ≠ 0 Partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran

anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja manajerial SKPD. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan tabel t.

Dasar pengambilan

keputusan adalah : a. Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. b. Jika t hitung < t tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima. 2. Uji F. Uji F menguji pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut : Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

Ho : ρ

= 0 Partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran

anggaran dan struktur desentralisasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial SKPD. Ha : ρ

≠ 0 Partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran

anggaran dan struktur desentralisasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial SKPD. Pada tabel ANOVA didapat uji F yang menguji semua variabel bebas yang akan mempengaruhi persamaan regresi. Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan : a. Jika probabilitas > tingkat signifikan, maka Ha ditolak dan Ho diterima. b. Jika probabilitas < tingkat signifikan, maka Ha diterima dan Ho ditolak. 4.7.3.2 Pengujian Hipotesis 2 Pengujian hipotesis 2 yaitu untuk melihat pengaruh interaksi antara moderating variabel dengan masing-masing variabel independen terhadap kinerja manajerial SKPD digunakan analisa selisih mutlak.


BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1

Deskriptif Data Jumlah kuesioner yang disebar kepada responden adalah sebanyak 62

kuesioner dan dilakukan satu tahap. Kemudian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kuesioner dijemput kembali. Dari 62 kuesioner yang dikirim/dibagikan yang kembali sebanyak 57 dan yang cacat sebanyak 2 Jadi kuesioner yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data hanya sebanyak 55 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.1. Tabel 5.1. Distribusi Kuesioner Jumlah No

Keterangan

Instansi

Sebar

Kembali Baik Rusak

tidak kembali

1

Sekretariat Daerah

1

2

2

-

-

2

Sekretariat Dewan

1

2

2

-

-

3

Badan

8

16

14

1

1

4

Dinas

17

34

29

1

4

5

Kantor

3

6

6

6

Inspektorat

1

2

2

31

62

55

2

5

Jumlah


Dari tabel 5.1 tentang Distribusi Kuesioner, terlihat bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 62 dan kuesioner yang kembali dalam keadaan baik 55 atau sebanyak 89%, sedangkan kuesioner yang kembali dalam keadaan rusak 2 atau 3 %.

5.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data tentang demografi responden penelitian yang terdiri dari: (1) Tingkat pendidikan, (2) jabatan responden, (3) pangkat dan golongan, (4) lama bekerja, dan (5) diklat yang diikuti. Tabel 5.2 sampai 5.6 menyajikan ringkasan demografi responden. Tabel 5.2. Tingkat Pendidikan Responden No 1 2 3 4 5

Latar Belakang Pendidikan SLTA D3 S1 S2 S3 Total

Frekuensi

Persentase

1

1,8 %

25 27 2 0 55

45,5 % 49,1 % 3,6 % 0,0 % 100 %

Tingkat pendidikan responden relatif tidak tinggi, hal ini dapat dilihat bahwa ada 26 orang atau 47,3 % dari responden mempunyai tingkat pendidikan di bawah S1, sedangkan tingkat pendidikan S1 keatas sebanyak 29 orang atau 52,7 %.


Tabel 5.3. Lama Bekerja Responden No

Lama Bekerja

Frekuensi

Persentase

1 2 3

1 – 5 tahun 6 – 10 tahun 11 – 15 tahun

0 12 17

0% 21,8 % 30,9 %

4

16 – 20 tahun

20

36,4 %

5

> 20 tahun Total

6 55

10,9 % 100 %

Dari 55 orang responden diketahui bahwa sebagian besar telah memiliki masa kerja yang tinggi yaitu 6 orang atau 10,9 % telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun, dan tidak ada yang memiliki masa kerja 1-5 tahun. Sedangkan yang memiliki masa kerja antara 6-10 tahun dan 11-15 tahun masing-masing sebanyak 12 orang atau 21,8% dan 17 orang atau 30,9% selebihnya sebesar 36,4 % atau sebanyak 20 orang telah memiliki masa kerja 16-20 tahun.

5.1.2

Uji Response Bias Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang diantar langsung oleh

peneliti (personally administered). Peneliti menemui setiap responden dan memberikan kuesioner kepada mereka. Hanya 1 dari kuesioner yang kembali tersebut yang diterima 8 hari setelah kuesioner diberikan. Karena masa penerimaan kembali kuesioner yang satu dan lain relatif sama, maka dalam penelitian ini tidak dilakukan pengujian response bias.


5.2

Analisis Data

5.2.1

Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data Sebelum dilakukan pengujian data baik untuk deskripsi data penelitian

maupun untuk pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis, maka perlu dilakukan uji validitas dan Reliabilitas data. Uji ini perlu dilakukan karena jenis data penelitian adalah data primer. 5.2.1.1 Uji Validitas Pengujian validitas instrumen dengan menggunakan software statistik, nilai validitas dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik (r hitung > r tabel) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan untuk mengukur variabel penelitian dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa r hitung lebih besar r tabel, dimana nilai r tabel untuk sampel sebanyak 55 adalah 0,204, sebagaimana dapat digambarkan pada tabel 5.4 Tabel 5.4. Uji Validitas Variabel Variabel Butir Instrumen Kinerja a. KM1 Managerial (Y) b. KM2 c. KM3 d. KM4 e. KM5 f. KM6 Partisipasi a. Part1 Penyusunan b. Part2 Anggaran (X1) c. Part3 d. Part4 e. Part5 f. Part6

r hitung 0.930 0.896 0.868 0.898 0.842 0.885 0.683 0.640 0.772 0.813 0.819 0.845

R tabel 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204

Ket Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid


Lanjutan Tabel 5.4. Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

a. SA1 b. SA2 c. SA3 d.SA4 e.SA5 f.SA6

0.766 0.842 0.698 0.766 0.810 0.667

0,204 0,204 0.204 0.204 0.204 0.204

Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Struktur Desentralisasi (X3)

a. Des1 b. Des2 c. Des3 d. Des4 e. Des5 f. Des6

0.391 0.488 0.706 0.428 0.423 0.452

0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204

Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Pengawasan Internal (X4)

a. PI1 b. PI2 c. PI3 d. PI4 e. PI5

0.393 0.678 0.656 0.732 0.583

0.204 0.204 0.204 0.204 0.204

Valid Valid Valid Valid Valid

Sumber : Lampiran 3 5.2.1.2 Uji Reliabilitas Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan instrumen tersebut reliabel. Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha. Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya. Secara umum suatu instrumen dikatakan bagus jika memiliki koefisien Cronbach’s Alpha > 0,6 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian dinyatakan reliabel.


Tabel 5.5. Uji Reliabilitas Variabel Variabel

Alpha Cronbach’s

Batas Reliabilitas

Keterangan

0,992 0,914 0,912 0,734 0,815

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel

Kinerja Manajerial SKPD (Y) Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) Struktur Desentralisasi (X3) Pengawasan Internal (X4)

Sumber: Lampiran 3 5.3

Diskripsi Hasil Penelitian Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka diperoleh diskripsi data

penelitian sebagai berikut : Tabel 5.6. Deskripsi Statistik

Kinerja Manajerial SKPD Partisipasi dalam Anggaran Kejelasan Sasaran Anggaran Struktur Desentralisasi Pengawasan Internal Valid N (listwise)

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

55 55 55 55 55 55

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

4.67 4.83 5.00 4.50 4.20

3.0428 3.2426 3.0241 3.0301 2.9564

0.73723 0.72182 0.62715 0.62307 0.56265

Sumber: Lampiran 4 Nilai rata-rata kinerja manajerial SKPD sebesar 3.0428 yang menunjukkan bahwa kinerja manajerial di Kabupaten Deli Serdang cukup tinggi. KInerja managerial dipersepsikan tinggi jika mempunyai nilai rata-rata 4. Partisipasi dalam penyusunan Anggaran responden dengan nilai rata-rata sebesar 3,2426 menunjukkan


bahwa responden mempunyai partisipasi yang cukup tinggi dalam proses penyusunan anggaran di masing-masing SKPD. Kejelasan Sasaran Anggaran dengan nilai ratarata sebesar 3,0241 menunjukkan bahwa tingkat kejelasan sasaran anggaran cukup jelas. Pengawasan internal yang dilakukan oleh auditor inspektorat di Kabupaten Deli Serdang dipersepsikan rendah karena hanya memiliki nilai rata-rata dibawah 3 yaitu sebesar 2.9564.

5.4

Pengujian Asumsi Klasik Dalam analisis ini perlu dilihat terlebih dahulu apakah data tersebut bisa

dilakukan pengujian model regresi. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Pengujian asumsi klasik

ini

terdiri

pengujian

normalitas,

multikolineariti,

dan

pengujian

heteroskedastisitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah crosssection. Oleh kerana itu, pengujian autokorelasi tidak perlu dilakukan. 5.4.1 Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis 1 5.4.1.1. Pengujian Normalitas Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji KolmogorovSmirnov dan dengan melihat uji grafik, maka dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi normal. Hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0.987 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,364. Jika signifikansi nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa data mempunyai distribusi normal. Hal ini juga didukung dengan grafik Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

dimana data mengikuti garis diagonal. Grafik uji normalitas dapat dilihat pada pada gambar berikut ini.

Gambar 5.1. Pengujian Normalitas Data 5.4.1.2. Pengujian Multikolinearitas Berdasarkan hasil uji korelasi diantara variabel independen, dapat dilihat bahwa korelasi diantara variabel tersebut relatif tidak tinggi. Tidak ada korelasi yang melebihi 0,6 (lihat lampiran 4), hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas diantara variabel independen. Pengujian ini didukung dengan nilai VIF yang relatif kecil, yaitu tidak ada yang lebih besar dari 5 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1.


Tabel 5.7. Uji Multikolinieritas Unstandardized Coefficients Std. B Error ,054 ,344 ,290 ,111 ,141 ,130 ,817 ,128

Model

1

(Constant) PART SA DES Sumber: Lampiran 4

T

Sig.

Tolerance ,157 2,621 1,077 6,376

VIF ,876 ,012 ,286 ,000

5.4.1.3. Pengujian Heterokedastisitas Pengujian asumsi heterokedastisitas menyimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan kata lain terjadi kesamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kesimpulan ini diperoleh dengan melihat penyebaran titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini. Scatterplot

Regression Studentized Residual

Dependent Variable: KM

2

0

-2

-4 -2

-1

0

1

2

3

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 5.2. Uji Heterokedastisitas


5.4.2 Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis 2 5.4.2.1 Pengujian Normalitas Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji KolmogorovSmirnov dan dengan melihat uji grafik, maka dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi normal. Hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0.642 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,237. Jika signifikansi nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa data mempunyai distribusi normal. Hal ini juga didukung dengan grafik dimana data mengikuti garis diagonal. Grafik uji normalitas dapat dilihat pada pada gambar berikut ini.

Gambar 5.3. Pengujian Normalitas Data


5.4.2.2.

Pengujian Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji korelasi diantara variabel independen, dapat dilihat bahwa korelasi diantara variabel tersebut relatif tidak tinggi. Tidak ada korelasi yang melebihi 0,6, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas diantara variabel independen. Pengujian ini didukung dengan nilai VIF yang relatif kecil, yaitu tidak ada yang lebih besar dari 5 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1. Tabel 5.8. Uji Multikolinieritas Unstandardized Coefficients

Model 1

T

Sig.

B -,103

Std. Error ,408

Tolerance -,253

PART

,321

,124

2,593

,013

SA

,068

,144

,470

,641

DES

,787

,146

5,399

,000

PI

,026

,130

,198

,844

INTER3

-,118

,169

-,699

,488

INTER1

-,164

,158

-1,039

,304

INTER2

,009

,147

,061

,952

(Constant)

VIF ,801

Sumber: Lampiran 7 5.4.2.3.

Pengujian Heterokedastisitas

Pengujian asumsi heterokedastisitas menyimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan kata lain terjadi kesamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kesimpulan ini diperoleh dengan melihat penyebaran titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada


sumbu Y . Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 5.4 berikut ini.

Scatterplot



3

2

1

0

-1

-2

-3 -2

-1

0

1

2

3


Gambar 5.4. Uji Heterokedastisitas 5.5 Pengujian Hipotesis 5.5.1. Pengujian Hipotesis 1 Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisa regresi berganda, maka langkah selanjutnya melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis yang akan diuji adalah partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan Struktur Desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 5.9. Ringkasan Pengujian Hipotesis 1 a

Model 1

(Constant) PART SA DES

Unstandardized Coefficients Std. Error B ,054 ,344 ,290 ,111 ,141 ,130 ,817 ,128

Standardized Coefficients Beta ,284 ,120 ,690

t ,157 2,621 1,077 6,376

Sig. ,876 ,012 ,286 ,000

Collinearity Statistics Tolerance VIF ,580 ,551 ,579

1,725 1,814 1,726

a. Dependent Variable: KM

R = 0,809 2 Adjusted R = 0,633 F = 32.102 Sig. F = 0,000 Sumber: Lampiran 6 Nilai R pada intinya untuk mengukur seberapa besar hubungan antara independen variabel dengan dependen variabel. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai R sebesar 0,809, hal ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kinerja manajerial. Sedangkan nilai R square (R2) atau nilai koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum R2 untuk data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan,


sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai koefisien determinasi yang tinggi. Jika independen variabel lebih dari satu, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan varaibel memprediksi variabel dependen, nilai yang digunakan adalah nilai adjusted R2. Nilai adjusted R2 sebesar 0,633 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 63,3%. Dengan kata lain 63,3 % perubahan dalam kinerja manajerial SKPD mampu dijelaskan variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan stuktur desentralisasi sisanya sebesar 36,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini. Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD. Dari uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka model penelitian adalah sebagai berikut: Kinerja = 0.054 + 0.290 Part + 0.141 SA + 0.817 DES + e Dari persamaan di atas, dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel kejelasan sasaran anggaran, partisipasi dalam penyusunan anggaran dan struktur desenttralisasi


menunjukkan angka positip. Berarti bahwa hubungan antara variabel kejelasan sasaran anggaran, partisipasi dalam penyusunan anggaran dan struktur desentralisasi dengan kinerja adalah positip yaitu semakin tinggi variabel kejelasan sasaran anggaran, partisipasi dalam penyusunan anggaran dalam penyusunan anggaran dan struktur desentralisasi maka semakin tinggi kinerja mereka. Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap kinerja manajerial, maka dapat dilihat dari nilai signifikansi t hitung tersebut. Jika nilai signifikansi dari t hitung tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh variabel tersebut terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan hasil pengujian data, maka dapat dinyatakan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD. Sedangkan variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran dan struktur desentralisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja managerial SKPD. 5.5.2. Pengujian Hipotesis Kedua Dalam penelitian pengujian efek moderasi dan efek utama dilakukan dengan menggunakan analisis regresi moderasian lewat suatu metode yang disebut dengan analisis

regresi

berjenjang

(hierarchical

regression

analysis).

Metode

ini

membutuhkan dua buah persamaan regresi, yatu pertama yang hanya berisi efek-efek utama dan yang kedua berisi dengan efek-efek utama dan efek moderasi. Persaman untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:


Model I

: KM = β0 + β1Part + β2SA + β3DES + e

Model II

: KM = β0 + β1Part+ β2SA + β3DES + β4PI + β5│Part-PI│+ β6│SA-PI│+ β7│DES-PI│+ e

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk melihat efek moderasi suatu variable yaitu sebagai berikut: a. Efek moderasi dilihat dari kenaikan R2 persamaan regresi yang berisi dengan efek-efek utama dan efek moderasi dari persamaan regresi yang hanya berisi efek utama saja b. Efek moderasi dapat dilihat dari signifikansi koefisien regresi dari interaksi. Tabel 5.10. Ringkasan Pengujian Hiptesis 2 Koefisien

Prob

Persamaan 1 Konstanta Part SA DES PI

a b1 b2 b3 b4

-0.059 0.267 0,136 0.784 0.069

R Adjusted R2 F Prob. F

0.884 0.013 0.308 0.000 0.586 0.810 0.628 23.822 0.000

Persamaan 2 Konstanta Part SA DES PI Interak1 Interak2 Interak3 R Adjusted R2 F Prob. F

a b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7

-0.103 0.321 0.068 0.787 0.026 0.164 0.009 -0.118

0.801 0.013 0.641 0.000 0.844 0.304 0.952 0.488 0.820 0.624 13.787 0.000

Sumber: Lampiran 8


Dari ringkasan hasil pengujian model pertama dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi dan struktur desentralisasi secara parsial mempengaruhi kinerja managerial, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak mempengaruhi kinerja manajerial SKPD. Pengujian efek utama ini menyimpulkan bahwa variabel pengawasan internal adalah variabel dependen yang secara bersama-sama mempengaruhi kinerja manajerial SKPD, tetapi secara parsial pengawasan internal tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja managerial. Untuk melihat efek moderasi dari variabel pengawasan internal, maka dilakukan pengujian terhadap model kedua. Hasil pengujian model kedua menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan nilai R2 (dalam hal ini dilihat dari nilai adjusted R2). Justru terjadi penurunan nilai R2. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada efek moderasi dari variable

pengawasan internal. Hal ini sejalan dengan kriteria kedua, bahwa variable pengawasan nternal tidak mempunyai efek moderasi terhadap semua variable independen dengan tingkat signifikansi 5% Berdasarkan hal ini apat disimpulkan bahwa variable pengawasan internal bukan merupakan variable moderasi yang memperkuat hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisai dengan kinerja managerial.

5.6

Hasil Analisis Data Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa

Partisipasi dalam penyususnan anggaran dan struktur desentralisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja manajerial SKPD, sedangkan kejelasan Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

sasaran anggaran tidak mempengaruhi secara signifikan kinerja manajerial SKPD. Pengujian hipotesis kedua menyimpulkan bahwa pengawasan internal mempunyai efek moderasi dengan tingkat signifikansi 10% terhadap hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial SKPD, tetapi jika menggunakan tingkat signifkansi 5%, pengawasan internal tidak dapat dikatakan memiliki efek moderasi. 5.6.1

Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Partisipasi Penyusunan

Anggara berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja SKPD. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Suhartono, Halim (2005) yang menyimpulkan Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD di Pemerintahan daerah. Sejalan dengan pernyataan Riyadi (1998) bahwa partisipasi penyusunan anggaran merupakan sarana bagi karyawan untuk dapat lebih mengerti terhadap apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, partisipasi penyusunan anggaran akan membantu karyawan untuk memperbaiki kinerja mereka dengan mengetahui target anggaran. Demikian juga dengan hasil penelitian Argrys (1952) dalam Kenis (1979) yang mengatakan kunci dari kinerja yang efektif adalah partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan tersebut.


5.6.2

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Kejelasan Sasaran

Anggaran

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja SKPD. Hasil

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Suhartono dan Halim (2005) yang menyimpulkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial Pemda. Hasil penelitian tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kenis (1979), bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Locke (1968) dalam Kenis (1979) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Syafrial (2009), menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja managerial SKPD. Perbedaan hasil penelitian ini mungkin disebabkan ada perbedaan karakter dari individu dalam penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Deli Serdang dengan di Kabupaten Saralangon. Dalam RKA_SKPD yang akhirnya akan dijadikan bahan dalam penyusunan anggaran


SKPD, Kabupaten Deli Serdang, tidak begitu memperhatikan kejelasan sasaran anggaran. Indikator kinerja yang dibuat dalam RKA, masih bersifat tidak terukur. Setiap akhir periode, masing-masing SKPD menyusun laporan pertanggungjawab atas penggunaan anggaran dalam bentuk LAKIP. Pengukuran kinerja dalam lakip hanya berdasarkan aspek ekonomis, efektifitas dan efesiensi. Dimana pengukuran tersebut masih dianggap kurang tepat karena tidak memperhatikan apakah belanja yang telah dikeluarkan tersebut telah mencapai sasaran yang dicantumkan dalam RKA. Indikator kinerja yang digunakan selama ini oleh pemerintah daerah dalam pelaporan pertanggungjawabab keuangan daerah masih memiliki kelemahan karena indikator kinerja tersebut tidak terukur, dan tidak didukung oleh data yang valid dan handal. Indikator kinerja hanya membandingkan antara anggaran dan realisasi, sedangkan dalam penyusunan anggaran, penentuan besarnya nilai rupiah belanja untuk program dan kegiatan tidak berdasarkan suatu data yang valid dan dapat diandalkan. Misalkan dalam penentuan belanja untuk pemelihraan aktiva tetap sebesar Rp. 300.000.000 tidak didukung perincian yang logis dan data yang dapat di andalkan seperti data tentang jumlah asset tetap dan kondisi asset tetap tersebut yang perlu biaya pemeliharaan. Sehingga tidak jelas apakah asset tersebut hanya perlu belanja pemeliharaan ringan atau biaya pemeliharaan berat. Sehingga saat realisasi anggarannya ternyata hanya Rp. 250.000.000 juta dianggap pemerintah daerah sudah efesien. Jika dilakukan analisa lebih lanjutnya, ternyata belanja yang dikeluarkan


seharusnya cukup Rp. 200.000.000 juta. Jadi ada keterkaitan antara proses penyusunan anggaran dan penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah. Dengan adanya indikator kinerja tersebut terjadi kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menilai kinerja yag telah mereka capai. Dalam satu sisi, masyarakat menganggap kinerja pemerintah daerah sangat rendah/jelek tetapi berdasarkan indikator kinerja yang dibuat oleh pemerintah dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, pemerintah daerah tergolong memiliki kinerja yang baik. Hal ini disebabkan adanya pengukuran kinerja yang dianggap kurang tepat yang tidak memasukkan beberapa unsur yang berkaitan dengan masyarakat. Sistem pengukuran kinerja yang dapat mengindikasikan orientasi pemenuhan kepuasan/kebutuhan masyarakat adalah penetapan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur. Penetapan indikator dan target kinerja merupakan tahap penting yang harus dilakukan secara hati-hati. Penetapan indikator dan target kinerja penting untuk menentukan keberhasilan satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Penetapan kinerja diharapkan tidak menimbulkan kesenjangan penilaian antara masyarakat dan pemerintah daerah. Locke (1968) dalam Kenis (1979) mengatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasarana anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

5.6.3. Pengaruh Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Managerial Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa struktur desentralisasi mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap kinerja manajerial

SKPD. Hal ini sejalan dengan penelitian

Syafruddin (2005) dan pendapat para

akademisi maupun praktisi di bidang bisnis termasuk akuntasi yang menyatakan bahwa tingkat atau intensitas partisipasi anggaran dan derajat struktur organisasi yang terdesentralisasi akan meningkatkan atau menurunkan kinerja orang yang terlibat dalam partisipasi dan struktur tersebut. Yang menjadi perhatian dan menimbulkan perbedaan pandangan adalah adanya faktor-faktor lain yang merupakan faktor moderating ataupun intervening yang diidentifikasi dan diteliti dalam penelitian sektor publik (Pemerintah Daerah) di Indonesia yaitu hubungan antara partisipasi anggaran dan Struktur Organisasi yang terdesentralisasi dengan kinerja menejerial. Struktur

Organisasi

desentralisasi

secara

umum

ditujukan

dengan

pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam struktur sentralisasi yang tinggi, sebagian keputusan diambil pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih desentralisasi. Desentralisasi akan menunjukkan tingkat otonomi yang didelegasikan pada manajerial SKPD sehingga manajerial SKPD mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap perencanaan dan pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Jadi organisasi yang strukturnya lebih terdesentralisasi


seperti pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, para manajerial SKPD mempunyai otonomi yang lebih besar dalam proses pengambilan atau penetapan keputusan. Otonomi pengambilan keputusan ini antara lain meliputi tanggung jawab pimpinan kepala dinas atau badan secara keseluruhan terhadap unit kerja yang dipimpinnya. Sebelum diberlakukan otonomi daerah tanggungjawab fisik dan keuangan diemban oleh pimpinan proyek dan bendahara proyek, maka sejak otonomi daerah Kepala Dinas atau Badanlah yang bertanggung jawab secara langsung terhadap proyek-proyek tersebut. Dengan otonomi yang semakin tinggi ini, dapat diprediksikan bahwa Kepala Badan dan Kepala Dinas akan lebih bertanggung jawab, selanjutnya kinerja manajerial juga menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, semakin struktur terdesentraslisasi organisasi di pemerintahan daerah, maka semakin tinggi pula kinerja kepala SKPD dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah.

5.6.4. Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Managerial SKPD Hasil penelitian menujukkan bahwa pengawasan internal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja managerial SKPD. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat beberapa pakar keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2001) dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pelaksanaan APBD dan Pertanggung jawaban APBD yang meliputi setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, maka diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran akan memperbesar pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

adalah untuk : (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Dari pengujian hipotesis kedua, disimpulkan bahwa variabel pengawasan internal bukan merupakan variabel independen yang mempengaruhi kinerja managerial SKPD. Hal ini diperkirakan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, yaitu: belum adanya barometer keberhasilan seperti pada organisasi bisnis sehingga sulit untuk menentukan tingkat keberhasilan. Begitu juga adanya faktor terjadinya keterlambatan dalam pengesahan peraturan daerah tentang APBD, yang dapat menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah tersebut. Selain itu juga ada masalah sumber daya manusia yang masih belum seperti harapan, misalnya pemahaman dalam pembuatan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan APBD. Faktor lain juga yang diperkirakan mempunyai peran yang sangat besar yaitu masalah perubahan peraturan khususnya yang mengatur tentang keberadaan kantor Inspektorat sebagai pengawas intern, dimana banyak yang terjadi setelah era otonomi daerah banyak lahir raja-raja kecil baru, sehingga rekruitmen personil dan pemutasian personil dari satu badan/kantor ke tempat lain begitu mudah, sehingga kwalitas personil banyak yang tidak seperti harapan.


Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern tidak dapat memoderasi pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manegerial SKPD.


BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1

Kesimpulan Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi

dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD, dengan memasukkan pengawasan internal sebagai pemoderasi. Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Secara simultan, partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, dan hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian. 2. Secara parsial, partisipasi dalam penyusunan anggaran, stuktur desentralisasi berpengaruh cukup signifikan yang mana hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Suhartono dan Abdul Halim (2005) dan juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Syafruddin (2005). Sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja managerial SKPD, dan hal ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Suhartono dan Abdul Halim (2005) yang menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja managerial. 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak dapat memoderasi pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan stuktur desentralisasi terhadap kinerja managerial SKPD. Hal ini Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009

tidak sejalan dengan pendapat pakar keuangan daerah yaitu Mardiasmo (2001) yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD yang meliputi setiap tahap pengolahan keuangan daerah, diharapkan proses pengelolaan keuangan daerah terutama dalam proses penyusunan anggaran akan besar pengaruhnya terhadap kinerja managerial SKPD.

6.2

Keterbatasan Penelitian Dari hasil penelitian didapat hasil bahwa pengawasan internal tidak dapat

memoderasi pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manegerial SKPD karna adanya beberapa faktor yang kuat diantaranya, yaitu belum adanya barometer keberhasilan seperti organisasi bisnis, sehingga sulit menentukan tingkat keberhasilan, keterlambatan dalam pengesahan APBD, kelemahan SDM dan adanya perubahan peraturan.

6.3

Saran Berdasarkan keterbatasan penelitian ini tersebut, peneliti menyarankan kepada

peneliti berikutnya untuk tidak memasukkan variabel pengawasan internal sebagai pemoderasi, tetapi dapat mengantinya dengan variabel lain seperti komitmen organisasi, motivasi ataupun reward.


DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, H, 2004, Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah pada kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yoyakarta, Tesis, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta. Adoc, M, H, 2002, Pengaruh Karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap dan kinerja pemerintah daerah diprovinsi Nusa Tenggara Timur, Tesis, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta. Bastian, Indra, 2001, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi 1, BPFE UGM, Yogyakarta. ___________, 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Jakarta, Salemba Empat. ___________, 2007, Audit Sektor Publik, Edisi 2, Jakarta Salemba Empat. Brownwll, P, 1982, “Participation in the budgeting proses when it eork and when it doesn’t”, journal of accounting leterature, Vol 1 Burns, WJ and Water Housem JH, 1975, “Budgetary Control and organizational Structure” Journal of Accounting Research, Autumm. Dansereane, F jr, Graaen, Grand Haga, Wj, 1975 “A Vertical Dyad Linkage Approach to Leadership Within Formal Organizations” Organizational Behaviour and Human performance, Vol. 13. Dent, J, 1986, “Organizational reserach in accounting perpective, issues, and a commentary “Research and currentissue in Management accounting”, Pitman, London. Dwianasari, R, 2004, Pengaruh hubungan antara struktur Desentralisasi dan partisipasi Penyusunan anggaran terhadap kinerja Dinas dengan komitmen organisasi sebagai variable intervening, Tesis, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta. Govindarajan, V, 1986, “Impact of Participation in the budgetary process on manegerial attitude and performance universalistic and cantingency perspective”, Decisious Science. Ghozali, Imam, 2002, Aplikasi analisis Multivariat dengan program SPSS, BP Undip.


Halim, Abdul, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi keuangan Daerah, Edisi 3, Jakarta, Salemba Empat. Hassan, Iqbal, 2008, Pokok-pokok Materi Statistik 2, Statistik Inferensif, Edisi Kedua, Jakarta, Bumi Aksara. Ikhsan, Arfan, 2008, Metodologi Penelitian Akuntasi Keprilakuan, Edisi pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu. Kenis, I, 1979, Effect on Budgentary good characteristic on Managerial Attitude and Performance, The Accounting Review. Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Mathieu, J.E and Zajac, DM, 1990, “A riview and meta analisi of the antecedents, correlates, and cansequences of organizational commitment”, Pcychological Bulletin, Vol. 108. Mia, L, 1989, “The Impact of participation in budgeting and job difficulty on manegerial performance, work motivation, a research note’, Accounting, organizations and society, Vol. 13. ___________, 1993, “ The Role of MAS information in organizations, an empirical study”, British Accounting Review, Vol. 25. Milani, K, 1975, “The Relationship of participation in budget setting to industrial Supervisor performance and attitude, a filed study”, accounting Review, Vol. 50. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.


Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah cq. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006. Permendagri No. 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2007. Permendagri No. 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Permendagri No. 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


Permendagri No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Permendagri No. 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Permendagri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standard Pelayanan Minimal. Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Siegel, G. dan H. R. Marconi Boulian. 1989. “Behavioral Accounting”. Cincinati. Ohio. South-Western Publishing Co. Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi (Ed). 1989. Metode Penelitian Survei. Edisi Revisi.Jakarta: LP3ES. STAR, ADB, 2007, Laporan Sektor tentang Akuntabilitas dan Audit di Indonesia, State Audit Refom-Sector Development Progam (STAR-SDP), Program Loan Monitoring Unit (PLMU). Surat Edaran Mendagri No. SE.900/316/BAKD tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah. Surat Edaran Mendagri No. SE.900/079/BAKD tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah cq. UU No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-undang No. 25. tahun 2004 tentang Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.


Lampiran 1 Daftar Pertanyaan A. Demografi Responden Nama Instansi

:

Nama Responden

:

Tanggal Pengisian

:

Pendidikan Terakhir

:

(Jika tidak keberatan)

SLTA/Sederajat Diploma (D3) Strata 1 (Sarjana) Strata 2 (Master) Strata 3 (Doktor)

Jabatan

:

Kepala Badan/Dinas/Instansi Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pangkat/Golongan

:

Golongan IV Golongan III Golongan II

Lama Bekerja

:

1 – 5 tahun 6 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 – 20 tahun ≥ 21 tahun

Kursus/Diklat/Bintek di bidang akuntansi, keuangan dan penyusunan anggaran yang telah Bapak/Ibu ikuti

:

Tidak Pernah Pernah Jarang Sering Sangat Sering


B. Kuesioner Kinerja Manajerial. Kinerja pimpinan yang efektif dapat dianggap tergantung pada kemampuan dalam bidang-bidang aktivitas pemimpin yang tercantum pada pernyataan berikut. Untuk masing-masing aktivitas, mohon Bapak/Ibu mengukur kinerja bapak/ibu akhir-akhir ini untuk tiap-tiap bidang. Petunjuk : Bapak/ibu diminta mengevaluasi kinerja pekerjaannya sendiri dengan cara memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada angka 1 s.d 5 di ruang yang disediakan untuk mengukur kinerja Bapak/Ibu pada akhir-akhir ini dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Anggaran SKPD dapat disusun sesuai dengan kalender anggaran. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

2. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

3. Proses penatausahaan keuangan SKPD telah berjalan sesuai dengan seharusnya. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju


4. Laporan pertanggungjawaban SPJ dapat diserahkan sekurang-kurangnya tanggal 10 bulan berikutnya. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

5. Laporan keuangan SKPD dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

6. Saya dapat mengarahkan, memimpin dan mengembangkan anak buah. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

C. Kuesioner Pertisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Pertanyaan berikut menggambarkan peran Bapak/Ibu dalam penyusunan anggaran untuk SKPD Bapak/Ibu. Mohon beri tanda silang (x) atau lingkaran pada angka yang sesuai untuk masing-masing pertanyaan. 1. Dalam penyusunan anggaran, saya selalu melibatkan bawahan. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju


2. Banyaknya kesempatan yang diberikan kepada bawahan untuk ikut dalam penyusunan anggaran SKPD 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

3. Banyaknya informasi yang saya berikan dalam pelaksanaan anggaran. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

4. Dalam penyusunan program dan kegiatan saya melibatkan bawahan 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

5. Saya selalu meminta pendapat, atau saran saat anggaran akan ditetapkan. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

6. Kontribusi bawahan terhadap anggaran SKPD sangat besar. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju


D. Kuesioner Kejelasan Sasaran Anggaran 1. Ada kejelasan sasaran anggaran pada satuan kerja ini. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

2. Ada spesifikasi sasaran anggaran pada satuan kerja ini. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

3. Saya dapat mengetahui tingkat kepentingan sasaran anggaran pada setiap program. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

4. Saya dapat mengetahui secara jelas outcame yang harus dicapai pada setiap program dan kegiatan

5

1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Anggaran yang dibuat telah mempertimbangkan skala prioritas. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju


6. Indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran telah terdefinisi dengan jelas dan terukur. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

E. Kuesioner Struktur Desentralisasi 1. Saya mempunyai wewenang untuk menentukan jumlah anggaran untuk satuan kerja saya. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

2. Saya mempunyai wewenang untuk menentukan program dan kegiatan di satuan kerja saya. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

3. Saya mempunyai wewenang untuk menentukan pegawai yang terlibat dalam program dan kegiatan. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju


4. Saya mempunyai wewenang untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

5. Saya mempunyai wewenang untuk menentukan penambahan pegawai di satuan kerja saya. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

6. Saya mempunyai wewenang untuk menentukan pemutasian pegawai. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

F. Kuesioner Pengawasan Internal 1. Inspektorat sudah memonitoring saat penyusunan anggaran. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

2. Inspektorat melakukan pengawasan/monitoring atas pelaksanaan anggaran. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju


3. Inspektorat melakukan monitoring terhadap keberadaan barang milik daerah. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

4. Inspektorat melakukan review atas pelaporan pelaksanaan anggaran. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

5. Inspektorat memelihara independensi. 1

2

3

4

5

Sangat Tidak Setuju

Tidak Setuju

Netral

Setuju

Sangat Setuju

Terima kasih atas waktu dan partisipasi yang Bapak/Ibu berikan Andarias Bangun


Lampiran 2. Rencana Waktu Penelitian

No

Uraian Kegiatan

F eb III IV

Maret II

III IV

II

III IV

J u n

Mei

April II

III IV

I

II

Penyusunan Proposal Kolokium Pengumpulan data Pengolahan data Penyusunan laporan penelitian Seminar Hasil Perbaikan seminar hasil Ujian Tesis


Lampiran 3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Variabel Penelitian

1. Kinerja Manajerial Reliability Statistics

Cronbach's Alpha ,964

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items ,965

N of Items 6

Item-Total Statistics

KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6

Scale Mean if Item Deleted 15,18 14,96 14,80 14,89 14,78 14,65

Scale Variance if Item Deleted 24,300 24,665 24,793 23,247 24,952 25,304

Corrected Item-Total Correlation ,930 ,896 ,868 ,898 ,842 ,885

Squared Multiple Correlation ,877 ,807 ,805 ,830 ,755 ,814

Cronbach's Alpha if Item Deleted ,952 ,956 ,959 ,956 ,961 ,957

2. Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Reliability Statistics



N of Items 6


Lampiran 3 (Lanjutan) Item-Total Statistics

PART1 PART2 PART3 PART4 PART5 PART6






3. Kejelasan Sasaran Anggaran Reliability Statistics



N of Items 6


SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6




Squared Multiple Correlation . . . . . .



Lampiran 3 (Lanjutan)

4. Sistem Desentralisasi Reliability Statistics



N of Items 6


DES1 DES2 DES3 DES4 DES5 DES6








5. Pengawasan Internal Reliability Statistics



N of Items 5


PI1 PI2 PI3 PI4 PI5

Scale Mean if Item Deleted 11,78 11,95 12,11 12,05 12,40

Scale Variance if Item Deleted 6,544 5,053 5,210 5,238 5,096

Corrected Item-Total Correlation ,393 ,678 ,656 ,732 ,583

Squared Multiple Correlation ,171 ,492 ,509 ,595 ,347

Cronbach's Alpha if Item Deleted ,831 ,755 ,762 ,742 ,789


Lampiran 4. Deskriptif Statistik

Descriptives

Descriptive Statistics N KM PART SA DES PI Valid N (listwise)

55 55 55 55 55 55

Minimum 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Maximum 4,67 4,83 5,00 4,50 4,20

Mean 3,0428 3,2426 3,0241 3,0301 2,9564

Std. Deviation ,73723 ,72182 ,62715 ,62307 ,56265

Correlations KM KM

PART

SA

DES

PI

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

1 55 ,602** ,000 55 ,457** ,000 55 ,779** ,000 55 ,434** ,001 55

PART ,602** ,000 55 1 55 ,592** ,000 55 ,563** ,000 55 ,291* ,031 55

SA ,457** ,000 55 ,592** ,000 55 1 55 ,592** ,000 55 ,253 ,062 55

DES ,779** ,000 55 ,563** ,000 55 ,592** ,000 55 1 55 ,495** ,000 55

PI ,434** ,001 55 ,291* ,031 55 ,253 ,062 55 ,495** ,000 55 1 55

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


Lampiran 5. Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis 1

1. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardi zed Residual N Normal Parametersa Mean Std. Deviation Most Extreme Absolute Differences Positive Negative Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

55 .0000000 2.09356059 .100 .100 -.091 .987 .364



2. Pengujian Multikolinearitas Coefficients(a) Model

1

(Constant) PART SA DES

Unstandardized Coefficients Std. B Error ,054 ,344 ,290 ,111 ,141 ,130 ,817 ,128

Standardized Coefficients Beta

t

Tolerance ,157 ,284 2,621 ,120 1,077 ,690 6,376

Sig. VIF ,876 ,012 ,286 ,000

Collinearity Statistics Std. B Error ,580 ,551 ,579

1,725 1,814 1,726

a Dependent Variable: KM

3. Pengujian Heterokedastisitas

Scatterplot Andarias Bangun : Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, K e j e l a s a n S a s a r a n A n g g a r a n D a n S t r u k t u r Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), 2009


Lampiran 6. Pengujian hipotesis 1

Regression Variables Entered/Removedb Model 1

Variables Entered DES, a PART, SA

Variables Removed

Method .

Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: KM

Model Summaryb Model 1

R R Square ,809a ,654

Adjusted R Square ,633

Std. Error of the Estimate ,44636

a. Predictors: (Constant), DES, PART, SA b. Dependent Variable: KM


ANOVAb Model 1

Sum of Squares 19,188 10,161 29,349

Regression Residual Total

df 3 51 54

Mean Square 6,396 ,199

F 32,102

Sig. ,000a

a. Predictors: (Constant), DES, PART, SA b. Dependent Variable: KM

Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1

B

Standardized Coefficients

Collinearity Statistics

,054

Std. Error ,344

PART

,290

,111

,284

2,621

,012

,580

1,725

SA

,141

,130

,120

1,077

,286

,551

1,814

DES

,817

,128

,690

6,376

,000

,579

1,726

(Constant)

Beta

t

Tolerance

,157

Sig. ,876

VIF


Lampiran 7. Pengujian Asumsi Klasik Hipotresis Kedua

1. Pengujian Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N Normal Parameters

87 a

Mean Std. Deviation

Most Extreme Differences

.0000000 1.80050552

Absolute

.165

Positive

.165

Negative

-.090

Kolmogorov-Smirnov Z

.642

Asymp. Sig. (2-tailed)

.237



2. Pengujian Multikolinaritas Coefficients(a)

Model

1

(Constant) PART SA DES PI INTER3 INTER1 INTER2

Unstandardized Coefficients Std. B Error -,103 ,408 ,321 ,124


,144

,058

,146 ,130 ,169 ,158 ,147

,665 ,020 -,070 -,116 ,006

,068 ,787 ,026 -,118 -,164 ,009

Beta

t

Sig.

Tolerance -,253 ,314 2,593

Collinearity Statistics Std. B Error

VIF ,801 ,013

,475

2,107

,470

,641

,464

2,154

5,399 ,198 -,699 -1,039 ,061

,000 ,844 ,488 ,304 ,952

,459 ,713 ,702 ,560 ,630

2,177 1,403 1,424 1,785 1,587

a Dependent Variable: KM


3. Pengujian Heterokedastisitas

Scatterplot



3

2

1

0

-1

-2

-3 -2

-1

0

1

2

3


Lampiran 8. Pengujian Hipotesis 2


Variables Entered PI, SA, PART, a DES

Variables Removed

Method .

Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: KM Model Summaryb Model 1




a. Predictors: (Constant), PI, SA, PART, DES b. Dependent Variable: KM


ANOVAb Model 1

Sum of Squares 19,249 10,100 29,349


df 4 50 54


F 23,822

Sig. ,000a

a. Predictors: (Constant), PI, SA, PART, DES b. Dependent Variable: KM

Coefficientsa

Model 1

(Constant) PART SA DES PI

Unstandardized Coefficients B Std. Error -,059 ,403 ,287 ,111 ,136 ,132 ,784 ,142 ,069 ,125

Standardized Coefficients Beta ,281 ,115 ,663 ,053

t -,146 2,578 1,029 5,540 ,549

Sig. ,884 ,013 ,308 ,000 ,586

Collinearity Statistics Tolerance VIF ,579 ,549 ,481 ,751

1,728 1,822 2,081 1,332




Variables Entered INTER2, PI, PART, INTER3, INTER1,a SA, DES

Variables Removed

Method

.

Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: KM

Model Summaryb Model 1




a. Predictors: (Constant), INTER2, PI, PART, INTER3, INTER1, SA, DES b. Dependent Variable: KM


ANOVAb Model 1

Sum of Squares 19,737 9,612 29,349


df


7 47 54

F 13,787

Sig. ,000a

a. Predictors: (Constant), INTER2, PI, PART, INTER3, INTER1, SA, DES b. Dependent Variable: KM

Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1

(Constant) PART SA DES PI INTER3 INTER1 INTER2

B -,103

Std. Error ,408

,321 ,068 ,787 ,026

,124 ,144 ,146 ,130

-,118 -,164 ,009


Collinearity Statistics

Beta

t -,253

Sig. ,801

Tolerance

VIF

,314 ,058 ,665 ,020

2,593 ,470 5,399 ,198

,013 ,641 ,000 ,844

,475 ,464 ,459 ,713

2,107 2,154 2,177 1,403

,169 ,158

-,070 -,116

-,699 -1,039

,488 ,304

,702 ,560

1,424 1,785

,147

,006

,061

,952

,630

1,587


Lampiran 9. Deskriptip item pertanyaan Descriptive Statistics

KM1

N 55

Minimum 1

Maximum 5

Mean 2,67

Std. Deviation 1,055

KM2

55

1

5

2,89

1,048

KM3

55

1

5

3,04

1,018

KM4

55

1

5

2,96

1,201

KM5

55

1

5

3,07

1,069

KM6

55

1

5

3,20

,989

PART1

55

2

5

3,16

,764

PART2

55

2

5

3,24

,793

PART3

55

2

5

3,20

,779

PART4

55

2

5

3,18

,905

PART5

55

2

5

3,47

,940

PART6

55

2

5

3,58

,994

SA1

55

2

5

3,16

,714

SA2

55

2

5

3,15

,780

SA3

55

2

5

3,02

,871

SA4

55

2

5

3,16

,714

SA5

55

2

5

3,15

,803


SA6

55

2

5

2,96

,860

DES1

55

2

5

3,42

,738

DES2

55

2

5

3,20

,779

DES3

55

2

5

3,31

,690

DES4

55

1

5

2,78

,937

DES5

55

2

4

3,27

,592

DES6

55

2

4

3,18

,580

PI1

55

2

4

3,29

,599

PI2

55

2

5

3,13

,795

PI3

55

2

5

2,96

,769

PI4

55

2

5

3,02

,707

PI5

55

1

4

2,67

,862

Valid N (listwise)

55



Akt

Recommend Documents