FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA (STUDI EMPIRIS DI PEMERINTAH KABUPATEN KARO)
TESIS
Oleh BENAR BAIK SEMBIRING 077017033/Akt
S
C
N
PA
A
S
K O L A
H
E
A S A R JA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
Benar Baik Sembiring : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah B e r b a s i s K i n e r j a ( S t u d i E m p i r i s Di Pemerintah Kabupaten Karo), 2009
122
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA (STUDI EMPIRIS DI PEMERINTAH KABUPATEN KARO)
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Ilmu Akuntansi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
Oleh BENAR BAIK SEMBIRING 077017033/Akt
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009
123
Judul Tesis
:
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA (STUDI EMPIRIS DI PEMERINTAH KABUPATEN KARO)
Nama Mahasiswa
:
Benar Baik Sembiring
Nomor Pokok
:
077017033
Program Studi
:
Akuntansi
Menyetujui Komisi Pembimbing
(Prof.Dr.Ade Fatma Lubis,MAFIS,MBA,Ak) Ketua
Ketua Program Studi,
(Prof.Dr.Ade Fatma Lubis,MAFIS,MBA,Ak)
Tanggal lulus : 4 Agustus 2009
(Drs. Firman Syarif, M.Si, Ak) Anggota
Direktur
(Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B,M.Sc)
124
Telah diuji pada Tanggal : 4 Agustus 2009
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua
: Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak
Anggota
: 1. Drs. Firman Syarif, M.Si, Ak 2. Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak 3. Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak 4. Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak
125
ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris dan menganalisis apakah faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward) yang jelas dan hukuman/sanksi (punishment) yang tegas berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja. Populasi pada penelitian ini adalah kepala satuan kerja perangkat daerah dan kepala bidang perencanaan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang berjumlah 70 orang, yang keseluruhannya dijadikan sampel. Untuk menguji hipotesis pengaruh komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward) yang jelas dan hukuman/sanksi (punishment) yang tegas berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja secara simultan dan parsial digunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward) yang jelas dan hukuman/sanksi (punishment) yang tegas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja. Secara parsial penyempurnaan sistem administrasi, penghargaan (reward) yang jelas dan hukuman/sanksi (punishment) yang tegas berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja, tetapi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap APBD berbasis kinerja adalah penyempurnaan sistem administrasi. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa 88,60 % variasi variabel dependen (APBD berbasis kinerja) dijelaskan oleh variabel independen (komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward) yang jelas dan hukuman/sanksi (punishment)), dan sisanya sebesar 11,40 % dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Kata Kunci : Komitmen dari seluruh komponen organisasi, Penyempurnaan sistem administrasi, Sumber daya yang cukup, Penghargaan (reward) yang jelas, Hukuman/sanksi (punishment) yang tegas dan APBD berbasis kinerja.
126
ABSTRACT The objective of this research is to test empirically and analyse whether commitment factor of all organizational component, perfection of administration system, enough human resources, transparant reward and firm punishment have an effect on budgeting of regional revenue and expenditure based on performance. The population of this research are the chiefs of work unit of regional public service and the chief of planning division of work unit of regional public service in Government of Karo Regency that amount to 70 person, where all of them become the sample. To test hypothesis of commitment influence, of all organization component, the perfection of administration system, sufficient human resources, transparant reward, and firm punishment have effect on budgeting of regional revenue and expenditure (APBD) based on performance simultaneously and partially used F test and t test. The result of this research proves that the commitment of all organization component, the perfection of administration system, sufficient human resources, transparant reward, and firm punishment have an effect on significant budgeting of regional revenue and expenditure (APBD) based on performance simultaneously, but the one has the biggest influence to budgeting of regional revenue and expenditure (APBD) based on performance is the perfection of administration system. The result of this research also proves that 88,60 % of variety of dependen variable (APBD based on performance) shown by independent variable (commitment of all organization component, the perfection of administration system, sufficient human resources, transparant reward, and firm punishment) and the rest that is 11,40 % shown by other variable exclusive of the variable used. Key Words : Commitment of all organization component, The perfection of administration system, Sufficient human resources, Transparant reward, and Firm punishment.
127
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Akuntansi pada Universitas Sumatera Utara. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan tesis ini, oleh karena itu dengan setulus hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Chairuddin, P. Lubis, DTM&H, Sp. A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, MSc selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Ibu Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA, Ak selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan mengarahkan, membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. 4. Bapak Drs. Firman Syarif, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran secara sabar dan penuh kasih sayang
128
untuk mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. 5. Ibu Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak, Bapak Drs. Idhar Yahya, MBA, Ak, dan Ibu Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak selaku Dosen Pembanding yang telah banyak memberikan saran dan kritik untuk perbaikan tesis ini. 6. Bapak Drs. Daulat Daniel Sinulingga, selaku Bupati Karo yang telah mendukung penulis untuk mengikuti studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dan memberikan izin untuk melakukan penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo 7. Bapak Dr. Drs. Sumbul Sembiring Depari, M.Sc, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo (2001-2008) yang telah banyak memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis ketika meminta izin belajar untuk mengikuti studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007. 8. Bapak Ir. Makmur Ginting, M.Sc, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Karo yang telah mendukung penulis untuk mengikuti studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dan memberikan izin untuk melakukan penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. 9. Bapak Drs. Kawar Sembiring, M.Si selaku Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo yang telah mendukung penulis untuk mengikuti studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dan memberikan izin untuk melakukan penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
129
10. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda (Alm) Tampil Sembiring dan Ibunda Jumpa beru Ginting, yang telah memberikan dukungan, doa, cinta, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Sekolah Pascasarjana ini. 11. Yang tersayang Kakak (Riahate Br. Sembiring dan Rasta Ginting), Abang (Sehat Sembiring dan Sahdan Br. Ginting), Adik (Nerangi Sembiring, SE dan Intalina Br. Ginting, S.Pd), Adik (Juliana Br. Sembiring, S.Pd dan Maruap Pardede, S.Pd), Adik (Semanta Geraldi Sembiring, SE dan Ekaristi Br. Ginting, SE), Adik (Aman J. Sembiring dan Agustina Br. Ginting) dan Adik (Elianor Sembiring, S.Pd) yang telah memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Sekolah Pascasarjana ini, serta seluruh Keponakan yang tersayang, semoga dapat mengikuti sekolah seperti pamannya. 12. Kenangan buat istri penulis (Alm) Perdemun beru Purba dan yang tersayang putra-putri penulis (Petra Theresia Jelita, Bernadetta Maria, Amelia Natasha Febri, Niken Ayu Ulina, Bram Ricky Aginta dan Eikin Pehulisa) yang telah memberikan dukungan dan menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan Sekolah Pascasarjana ini, semoga dapat mengikuti sekolah seperti papanya. 13. Rekan-rekan kerja penulis di Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kabupaten Karo dan rekan-rekan di Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Daerah Kabupaten Karo yang telah mendukung penulis dan bersedia memberikan waktunya untuk membantu terlaksananya penelitian ini.
130
14. Bapak/ibu para Kepala SKPD dan Kepala Bidang Perencanaan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang telah mendukung penulis dan bersedia memberikan waktunya untuk pengisian kuesioner dalam penelitian ini. 15. Abangda Drs. Zainul Bahri Torong, M.Si, Ak, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran secara sabar dan tulus untuk mengarahkan, membimbing, memberikan dorongan dan memberikan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. 16. Sahabat karib saya Iwan Pantas Siregar, SSTP, M.Si, auditor pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran secara sabar dan tulus untuk memberikan dorongan, dan memberikan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. 17. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan saran-saran yang berarti bagi penulis. 18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan memberikan saran maupun perhatiannya sehingga penulisan tesis ini terselesaikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam menyelesaikan tesis ini, sehingga sangat diperlukan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Namun demikian, besar harapan penulis terhadap tesis yang telah diselesaikan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Medan, 4 Agustus 2009 Penulis Benar Baik Sembiring
131
RIWAYAT HIDUP
1. Nama
: Benar Baik Sembiring.
2. Tempat / Tanggal Lahir : Pematang Siantar / 27 Juni 1959. 3. Agama
: Katolik.
4. Pekerjaan/Jabatan
: Pegawai Negeri Sipil (saat ini menjabat Kepala Bagian Penyusunan Program Setdakab. Karo)
5. Orang Tua a. Ayah
: (Alm) Tampil Sembiring.
b. Ibu
: Jumpa beru Ginting.
6. Alamat
: Jl. Lapangan Golf Komplek Perumahan Villa Batu Asri No. D-5 Medan Tuntungan.
7. Nomor Handphone (Hp) : 081264144366 8. Pendidikan a. SD
: SD Negeri 102 Titirante Medan, Lulus Tahun 1972.
b. SMP
: SMP Negeri 8 Medan, Lulus Tahun 1975.
c. SMA
: SMEA Negeri 1 Medan, Lulus Tahun 1979.
d. Universitas
: PAAP/FE USU Jur. Akuntansi Medan, Lulus Tahun 1983, STAN Dep. Keuangan R.I,Jakarta, Lulus Tahun 1986 FE UMA Medan Jur. Akuntansi, Lulus Tahun 1997.
132
9. Pekerjaan
: - Sebagai Chief Accounting pada PT. Alam Multi Sari Cabang Medan Tahun 1980 – 1983, - Sebagai Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak Agustus 1986 – Januari 2005, - Sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo sejak Februari 2005- April 2006, - Sebagai Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo (April 2006- April 2009), - Sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karo (April 2009sekarang),
133
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ....................................................................................................... i ABSTRACT .......................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR .....................................................................................
iii
RIWAYAT HIDUP ..........................................................................................
vii
DAFTAR ISI ....................................................................................................
ix
DAFTAR TABEL ............................................................................................
xii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................
xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................
xv
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ............................................................................
1
1.1
Latar Belakang Penelitian ........................................................
1
1.2 Perumusan Masalah ................................................................
6
1.3
Tujuan Penelitian .....................................................................
6
1.4
Manfaat Penelitian ...................................................................
6
1.5
Originalitas Penelitian..............................................................
7
TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................
10
2.1
Landasan Teori.........................................................................
10
2.1.1
Pengertian Anggaran ...................................................
10
2.1.2
Anggaran Berbasis Kinerja ..........................................
22
2.1.3 Perencanaan Kinerja.....................................................
28
2.1.4
Target Kinerja ..............................................................
32
2.1.5
Standar Analisis Belanja ..............................................
33
2.1.6
Standar Biaya ...............................................................
35
Review Penelitian Terdahulu ...................................................
37
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS .....................................
41
3.1
41
2.2 BAB III
Kerangka Konsep .....................................................................
134
3.2 BAB IV
Hipotesis Penelitian..................................................................
43
METODOLOGI PENELITIAN........................................................
44
4.1
Disain Penelitian .....................................................................
44
4.2
Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................................
44
4.3
Populasi dan Sampel ................................................................
45
4.4
Jenis dan Sumber Data .............................................................
46
4.5
Metode Pengumpulan Data ......................................................
47
4.6
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.......................
48
4.7 Model dan Teknik Analisis Data..............................................
52
4.7.1
Model Analisis Data ....................................................
52
4.7.2
Teknik Analisis Data ...................................................
53
4.7.2.1 Uji Kualitas Data ...........................................
54
4.7.2.2 Pengujian Asumsi Klasik ................................
55
4.7.2.3 Statistik Deskriptif ..........................................
58
4.7.2.4 Uji Hipotesis ...................................................
58
Analisis Koefisien Determinasi ..................................
60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...............................
61
5.1
Deskripsi Data .........................................................................
61
5.1.1
Deskripsi Lokasi .........................................................
61
5.1.2
Karakteristik Responden Penelitian ............................
61
Analisis Data ...........................................................................
64
5.2.1
Uji Kualitas Data .........................................................
64
5.2.1.1 Uji Validitas ....................................................
64
5.2.1.2 Uji Reliabilitas ................................................
68
Uji Asumsi Klasik .......................................................
69
5.2.2.1 Uji Normalitas Data ........................................
69
5.2.2.2 Uji Multikolinieritas ........................................
71
4.7.3 BAB V
5.2
5.2.2
135
5.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas ....................................
72
Deskriptif Variabel Penelitian .................................................
73
5.3.1
Variabel Komitmen dari Seluruh Organisasi (X1) .......
73
5.3.2
Variabel Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) ...
75
5.3.3
Variabel Sumber Daya yang Cukup (X3) ....................
77
5.3.4 Variabel Penghargaan (Reward) yang Jelas (X4) ........
79
5.3.5
Variabel Sanksi Yang Tegas (X5) ................................
80
5.3.6
Variabel APBD Berbasis Kinerja (Y) ..........................
81
Pengujian Hipotesis .................................................................
83
5.4.1
Pengujian Hipotesis dengan Uji F ...............................
83
5.4.2
Pengujian Hipotesis dengan Uji t ................................
84
5.5
Hasil Persamaan Regresi .........................................................
86
5.6
Analisis Koefisien Determinasi (R2) .......................................
88
5.7
Pembahasan Hasil Penelitian ..................................................
89
5.3
5.4
5.7.1
Pengaruh Komitmen dari Seluruh Komponen Organisasi Terhadap APBD Berbasis Kinerja ............
91
Pengaruh Penyempurnaan Sistem Administrasi Terhadap APBD Berbasis Kinerja ..............................
92
Pengaruh Sumber Daya yang Cukup Terhadap APBD Berbasis Kinerja ..........................................................
92
5.7.4 Pengaruh Penghargaan (Reward) yang Jelas Terhadap APBD Berbasis Kinerja ..............................................
93
5.7.5 Pengaruh Sanksi Yang Tegas Terhadap APBD Berbasis Kinerja ..........................................................
93
KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................
95
6.1
Kesimpulan .............................................................................
95
6.2
Keterbatasan Penelitian............................................................
96
6.3
Saran ......................................................................................
97
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................
98
5.7.2 5.7.3
BAB VI
136
DAFTAR TABEL
Nomor
Judul
Halaman
2.1.
Tinjauan atas Penelitian Terdahulu...................................................
39
4.2.
Definisi Operasional Pengukuran Variabel.......................................
51
5.1.
Pengumpulan Data ...........................................................................
61
5.2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....................
62
5.3.
Karakteristik Respoden Berdasarkan Usia .......................................
62
5.4.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan ................................
62
5.5.
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menduduki Jabatan....
63
5.6.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan ..........................
63
5.7.
Karakteristik Responden Berdasarkan Kursus/Diklat/Bintek Tentang Anggaran ............................................................................
64
5.8.
Uji Validitas Variabel Penelitian .....................................................
65
5.9.
Uji Reliabilitas Variabel Penelitian ..................................................
69
5.10.
Uji Multikolinieritas..........................................................................
71
5.11.
Deskripsi Variabel Komitmen dari Seluruh Komponen Organisasi (X1) ...................................................................................................
73
5.12.
Deskripsi Variabel Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) .......
76
5.13.
Deskripsi Variabel Sumber Daya yang Cukup (X3) ........................
77
5.14.
Deskripsi Variabel Penghargaan (Reward) Yang Jelas (X4) ...........
79
5.15.
Deskripsi Variabel Sanksi Yang Tegas (X5).....................................
80
5.16.
Deskripsi Variabel APBD Berbasis Kinerja (Y) ..............................
81
137
5.17.
Hasil Uji F.........................................................................................
84
5.18. Nilai t Hitung ...................................................................................
85
5.19. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2) ......................................
88
138
DAFTAR GAMBAR
Nomor 2.1.
Judul
Halaman
Keterkaitan antara Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), Rencana Strategis dan Pengukuran Kinerja ......................................
36
3.2.
Kerangka Konseptual ........................................................................
41
5.1.
Grafik Uji Normalitas ......................................................................
70
5.2.
Grafik Uji Heteroskedastisitas .........................................................
72
139
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
Judul
Halaman
1
Kuesioner Penelitian .............................................................
101
2
Data Hasil Penelitian (Angka) ............................................ ..
109
3
Hasil Analisis Deskriptif .......................................................
121
4
Uji Validitas Dan Reliabilitas .................................................
133
5
Hasil Analisis Regressi ...........................................................
141
6
Waktu Penelitian
146
..................................................................
140
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Selama ini anggaran belanja pemerintah daerah dikelompokkan atas anggaran
belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya ternyata telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sementara itu, penuangan rencana pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi. Sebagaimana dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada angka 6 yang menyebutkan : “….Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi sekaligus
141
kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja (ABK). Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut didiskripsikan pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Seperti yang
142
disebutkan dalam penelitian Suprasto (2006) bahwa “….Anggaran berbasis kinerja juga mengisyaratkan penggunaan dana yang tersedia dengan seoptimal mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat”. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hotman Atiek (2005) di Lampung tentang melakukan penelitian tentang hubungan peranan Bappeda dalam melaksanakan perencanaan sesuai anggaran berbasis kinerja dengan pemahaman sumber daya manusia mengenai anggaran berbasis kinerja dan hubungan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan arah kebijakan umum pemerintah kabupaten. Hasil penelitian Hotman Atiek menyebutkan terdapat hubungan antara sumber daya manusia masih sedikit yang mengerti dan memahami anggaran berbasis kinerja berpengaruh dalam pelaksanaan perencanaan dan terdapat penyimpangan program yang dilaksanakan dari arah kebijakan umum dengan belum diterapkan anggaran berbasis kinerja. Demikian juga dengan penelitian Imam T. Raharto (2008) di Makasar dengan judul : Anggaran Berbasis Kinerja ( Pelaksanaan, Masalah dan Solusi di Indonesia) dengan hasil penelitian adanya hubungan antara keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran/out put dengan penerapan anggaran berbasis kinerja. Pengelolaan keuangan daerah, dalam aspek operasionalnya tetap mengacu kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Hal tersebut memang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 129 dan
143
130 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan tersebut meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program dan kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Dalam buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2005 dinyatakan : tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan beberapa faktor keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu : 1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. 2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus. 3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang).
144
4. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas. 5. Keinginan yang kuat untuk berhasil. Pemerintah Kabupaten Karo dalam menyusun APBD, belum sepenuhnya berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, hal ini tampak pada pengisian pengukuran
indikator
menggambarkan
kaitan
kinerja yang
pada erat
RKA–SKPD dengan
proses
dan
DPA-SKPD
pengelolaan
belum
pencapaian
(management for results). Juga belum ada standar analisis belanja, standar biaya, standar pelayanan minimal, perencanaan kinerja dan target kinerja. Hal ini disebabkan di pemerintah Kabupaten Karo belum menetapkan instrumen pengukuran capaian kinerja keberhasilan suatu program dan kegiatan. Demikian juga sumber daya yang cukup untuk peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja berupa adanya upaya penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja masih belum terselenggara secara berkelanjutan dalam upaya perbaikan penganggaran berbasis kinerja. Berdasarkan hasil penelitian awal, maka peneliti menggunakan faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi, sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD yang berbasis kinerja (Studi Empiris di Pemerintah Kabupaten Karo).
145
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut : Apakah faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD berbasis kinerja secara simultan dan parsial ?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah
diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari bukti empiris bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan system administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan dan sanksi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD yang berbasis kinerja secara simultan dan parsial.
1.4
Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah,
146
2. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, penelitian ini dapat sebagai bahan informasi tambahan, atau masukan dan sebagai bahan pertimbangan pejabat pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan penyusunan anggaran untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih, tentu dimulai dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman tentang indikator anggaran berbasis kinerja yaitu indicator kinerja, capaian kinerja, standar analisis belanja dan standar harga/satuan harga dan standar pelayanan minimal. 3. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat memperkaya hasil penelitian dan referensi bagi para akademisi sebagai sarana pengembangan bidang anggaran berbasis kinerja, perencanaan program dan kegiatan. 4. Sebagai tambahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang gambaran pengembangan penelitian selanjutnya.
1.5
Originalitas Penelitian Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan APBD yang terinspirasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2008, dimana penyusunan APBD harus diawali dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan keterkaitan antara
147
penyusunan APBD dengan pengganggaran berbasis kinerja, penulis tertarik melakukan penelitian tentang keterkaitan tersebut di atas dengan judul “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empiris di Pemerintah Kabupaten Karo)“. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Imam T. Raharto (2008) di Pemerintah Kota Makasar dengan judul : Anggaran Berbasis Kinerja ( Pelaksanaan, Masalah dan Solusi di Indonesia) dengan hasil penelitian adanya hubungan dari unsur variabel independen yaitu antara keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran/out put dengan penerapan anggaran berbasis kinerja. Variabel independen penelitian Imam T. Raharto adalah keluaran dan hasil yang diharapkan serta efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran/out put merupakan bagian dari instrumen-instrumen pengukuran keberhasilan anggaran berbasis kinerja. Sumber variabel independen yang diambil oleh Imam T. Raharto (2008) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2008. Pengembangan yang penulis lakukan adalah faktor-faktor mempengaruhi (komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward) dan hukuman/sanksi) dalam
148
penyusunan APBD/anggaran berbasis kinerja dengan lokasi penelitian di pemerintah Kabupaten Karo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Imam T. Raharto pada variabel independen yaitu komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward) dan hukuman/sanksi
dalam
penyusunan
APBD/anggaran
berbasis
kinerja
yang
keseluruhan variabel ini menekankan komitmen dan perangkat sistem administrasi berdasarkan sumber daya yang ada serta penghargaan dan sanksi untuk menyusun dan mengimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan berbagai instrumen pengukuran keberhasilan anggaran berbasis kinerja. Sumber variable independen yang diambil dalam penelitian ini adalah buku Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP (2005). Persamaan penelitian ini dengan Imam T. Raharto adalah variable dependen yaitu anggaran/APBD berbasis kinerja.
149
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Anggaran Selain definisi dalam undang-undang tersebut masih banyak pengertian anggaran negara yang ada pada berbagai literatur, namun para ahli di bidang anggaran sepakat memberikan pengertian umum sebagai berikut : “Anggaran Negara merupakan rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggitingginya untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, dan di lain pihak memuat memuat jumlah penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran tersebut dalam periode yang sama”. Dari definisi diatas dapat dijelaskan pengertian lebih lanjut sebagai berikut : 1. Anggaran merupakan pernyataan mengenai pernyataan mengenai estimasi kinerja pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial ( rupiah), 2. Penyusunan anggaran negara adalah suatu proses politik, penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang sangat kental karena memerlukan pembahasan dan engesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik.
150
3. Berbeda dengan anggaran pada sektor swasta dimana anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya anggaran negara justru harus dikonfirmasikan kepada publik untuk diberi masukan dan kritik. 4. Anggaran negara merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan progam-program yang dibiayai dengan uang publik. Proses penganggaran dimulai ketika perencanaan strategik dan perumusan strategi telah diselesaikan. Jadi anggaran negara merupakan artikulasi dari perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. 5. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat mengagalkan perencanaan yang sudah disusun. Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Anggaran negara juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan aktivitas pemerintahan. Anggaran berasal dari kata budget (Inggris), sebelumnya dari kata bougette (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil. Berdasarkan dari arti kata asalnya, anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan. Pada dasarnya anggaran perlu disusun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini dana. Karena terbatasnya dana, maka diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan dalam
151
kurun waktu yang telah ditentukan. Anggaran Negara (state budget) menurut Jhon F. Due (2000) dalam “Government Finance and Economic Analysis” adalah “A budget, in the general sense of the term, is a financial plan for a specific period of time. A government budget therefore, is a statement of proposed expenditures and expected revenue for the coming period, together with data of actual expenditures and revenues for current and past period .“ Menurut Wildavsky (1975), anggaran adalah : (a) catatan masa lalu, (b) rencana masa depan, (c) mekanisme pengalokasian sumber daya, (d) metode untuk pertumbuhan, (e) alat penyaluran pendapatan, (f) mekanisme untuk negosiasi, (g) harapan-aspirasi-strategi organisasi, (h) satu bentuk kekuatan kontrol, dan (i) alat atau jaringan komunikasi. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, anggaran negara/daerah meliputi : 1) rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja; 2) gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan; 3) alat pengendalian; 4) instrumen politik; dan 5) disusun dalam periode tertentu. Penganggaran (budgeting) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa
152
batas. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 10 menerangkan tugas Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai pejabat pengelola APBD antara lain sebagai berikut : a) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; b) menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; c) melaksanakan
pemungutan
pendapatan
daerah
yang
telah
ditetapkan
dengan peraturan; d) melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; e) menyusun
laporan
keuangan
yang
merupakan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD. Sedangkan kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas sebagai berikut : a) menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; b) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c) melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; d) melaksanakan pemungutan pendapatan bukan pajak; e) mengelola barang/kekayaan milik daerah pada satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; f) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat
153
akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Menurut Indra Bastian, fungsi anggaran meliputi: 1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja; 2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang/pedoman bagi pemerintah dalam mengelola untuk satu periode di masa yang akan datang; 3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan; 4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja; 5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi; 6. Anggaran merupakan instrumen politik; dan 7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Sementara itu, menurut UU 17/2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
154
Anggaran disusun dengan berbagai sistem-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan tersebut. Adapun sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah: a. Traditional Budgeting System Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran. Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi
pelaksanaan
anggaran,
pengawasan
anggaran
dan
penyusunan
pembukuannya. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas obyek-obyek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap departemen/lembaga. Sistem pertanggungjawabannya hanya menggunakan kuitansi pengeluaran saja, tanpa diperiksa dan diteliti apakah dana telah digunakan secara efektif/efisien atau tidak. Mula-mula pemerintah memberi jatah dana untuk tiap-tiap departemen/ lembaga
dan
departemen/lembaga
tersebut
penggunaan dana tersebut sampai habis.
menggunakan
dan
melaporkan
Jadi tolok ukur keberhasilan anggaran
tersebut adalah pada hasil kerja, maksudnya jika anggaran tersebut seimbang (balance) maka anggaran tersebut dapat dikatakan berhasil, tetapi jika anggaran tersebut defisit atau surplus, berarti anggaran tersebut gagal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem anggaran tradisional lebih menekan pada segi pertanggungjawaban
155
keuangan dari sudut akuntansinya saja tanpa diuji efisien tidaknya penggunaan dana tersebut. Anggaran diartikan semata-mata sebagai alat dan sebagai dasar legitimasi (pengabsahan) berapa besarnya pengeluaran negara dan berapa besarnya penerimaan yang dibutuhkan untuk menutup pengeluaran tersebut. b. Performance Budgeting System Performance budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini selain berdasarkan apa yang dibelanjakan, juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana tertentu, dan untuk pelaksanaannya perlu didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam sistem anggaran performance ini bukan semata-mata berorientasi kepada berapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien. Dalam buku Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2005) bahwa penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.
156
Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Sistem ini mulai menitikberatkan pada segi penatalaksanaan (management control), sehingga dalam sistem ini efisiensi penggunaan dana dan hasil kerjanya diperiksa. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas kegiatan dan telah ditetapkan suatu tolok ukur berupa standar biaya dan hasil kerjanya. Salah satu syarat utama untuk penerapan sistem ini adalah digunakannya sistem akuntansi biaya sebagai alat untuk menentukan biaya masing-masing program dan akuntansi biaya sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pengeluaran dana. Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran itu dengan menggunakan dana secara efisien. Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2005 menyatakan : tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan beberapa faktor keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu : 1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. 2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus. 3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang). 4. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas. 5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.
157
Menurut Wahono (2001), “ Kepemimpinan sebagai suatu proses dan perilaku untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaaat individu dan organisasi”. Komitmen dari seluruh komponen organisasi pemerintah daerah adalah kesepakatan antara kepala satuan kerja perangkat daerah beserta seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya untuk keberhasilan melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran, sesuai dengan Renstra SKPD. Dan menurut Siegel dan Marconi (1989), menyatakan bahwa partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan penyempurnaan sistem administrasi merupakan penyiapan instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja secara terus menerus. Sumber daya yang cukup yaitu tersedianya upaya peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja berupa adanya upaya penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja. Menurut Nugroho (2006), “Reward dan punishment merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya”, dalam hal implementasi anggaran berbasis kinerja ini perlu dijaga konsistensi perencanaan dengan penganggaran dan pemberian reward dan punishment yang jelas bagi satuan kerja perangkat daerah.
158
c. Planning, Programming, Budgeting System (PPBS) Perhatian dalam sistem PPBS ini banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah bertanggungjawab dalam produksi dan distribusi barang maupun jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain. Pengukuran manfaat penggunaan dana, dilihat dari sudut pengaruhnya terhadap lingkungan secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Mengenai proses penyusunan PPBS ini, melalui beberapa tahap sebagai berikut: 1. Menentukan tujuan yang hendak dicapai; 2. Mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu; 3. Melihat prospek perkembangan yang akan datang; 4. Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan. Setelah keempat tahap, di atas selesai disusun, barulah memasuki tahap selanjutnya yang terdiri dari : 1. Menyusun program pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan 2. Berdasarkan program pelaksanaan ditentukan berapa jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan program-program tersebut. Untuk menerapkan system ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain 1) Untuk menerapkan sistem ini, dituntut kemampuan dalam menyusun rencana
159
dan program secara terpadu; 2) dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang yang relevan dengan kebutuhan penyusunan rencana dan program tersebut; 3) Pengawasan mulai dilaksanakan sebelum pelaksanaan sampai selesainya pelaksanaan rencana dan program. Selain ketiga bentuk sistem penganggaran tersebut di atas, dikenal pula sistem penganggaran yang dinamakan Zero Based Budgeting (ZBB). ZBB merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. ZBB mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan atau pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol, tidak ada level pengeluaran minimum tertentu. Anggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Secara umum, prinsipprinsip penganggaran adalah sebagai berikut: 1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu progam dan kegiatan yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.
160
Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. 2. Disiplin Anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedia penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan progam dan kegiatan yang belum/tidak tersedia anggarannya. 3. Keadilan Anggaran Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Hal ini dikarenakan sumber daya yang digunakan dalam anggaran berupa pendapatan negara pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta seluruh anggota masyarakat. 4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.
161
5. Disusun dengan pendekatan kinerja APBN disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (keluaran dan hasil) dari perencanaan atas alokasi biaya atau masukan/input yang telah ditetapkan. Hasil kerja harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau masukan. Selain itu juga harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja pada setiap unit kerja yang terkait.
2.1.2
Anggaran Berbasis Kinerja Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memberikan
fokus pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi, dimana setiap kegiatan yang ada tersebut harus dapat diukur kinerjanya. Definisi lain pada buku Modul Overview Keuangan Negara oleh Departemen Keuangan (2008), anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersbut. Capaian hasil tersebut didiskripsikan pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Bagaimana cara agar tujuan itu dapat dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan/pendanaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas, baik aktivitas langsung maupun tidak langsung yang mendukung program sekaligus melakukan estimasi biaya-biaya berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas tersebut. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk
162
mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencana kinerja tahunan (Renja) yang merupakan rencana operasional dari Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah: a) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya; b) Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya. Selanjutnya implementasi tentang Anggaran Berbasis Kinerja, pada kenyataannya adalah menyangkut dokumen anggaran, baik perencanaan maupun pelaksanaan, seperti RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah). Keluaran (output) kegiatan satuan kerja dan harga satuannya yang dicantumkan dalam semua dokumen anggaran di atas, beberapa diantaranya ada yang tidak termasuk dalam jenis keluaran yang dihasilkan satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melainkan termasuk dalam jenis masukan (input). Keluaran (output) kegiatan satuan kerja adalah sesuai dengan yang direncanakan dan dimuat dalam dokumen Rencana kinerja tahunan satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sedangkan harga satuannya adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), yang nama lain mungkin sebagai Standar
163
Biaya Khusus (SBK), akan tetapi ada HSPK dari beberapa SKPD yang belum dicantumkan, dan yang tercantum dalam HSPK/SBK selama ini tidak seluruhnya Harga Satuan Pokok "Kegiatan" dari SKPD, melainkan masih ada yang merupakan harga satuan pokok "Pekerjaan". Pengertian "Kegiatan" berbeda dengan "Pekerjaan", karena yang dimaksud dengan "Kegiatan" dalam sistem penganggaran adalah merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan satuan kerja sesuai tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan. Jadi dalam satu "Kegiatan" akan terdapat beberapa tindakan dan tindakan inilah yang dapat dikatakan sebagai "Pekerjaan". Untuk suatu kegiatan dituntut adanya keluaran (output) yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian yang seharusnya tercantum dalam HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan)/SBK adalah harga satuan dari keluaran (output) yang dihasilkan. Harga Satuan Pokok setiap kegiatan untuk semua satuan kerja dapat dihitung dengan cara membuat Analisa Biaya Satuan Keluaran (output) kegiatan yang sudah ditetapkan menurut tugas pokok dan fungsi satuan kerja, kemudian ditentukan besarnya Biaya Per Satuan Keluaran (output) kegiatan, dengan memperhitungkan semua input (masukan) yang diperlukan seperti : 1) Kebutuhan biaya untuk pegawai; 2) Kebutuhan biaya untuk sarana dan prasarana; 3) Kebutuhan biaya untuk pekerjaanpekerjaan non fisik (rapat, sosialisasi, seminar, dsb). Biaya Per Satuan Keluaran (output) kegiatan beserta analisanya, diajukan kepada Bagian Keuangan atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk dibahas bersama Bappeda atau institusi lainnya yang disebut Tim Anggaran
164
Pemerintah Daerah/TAPD yang terlibat dalam penyusunan APBD. Biaya per satuan keluaran (output) kegiatan yang sudah disahkan, selanjutnya dihimpun dalam HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan)/SBK. Dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah belum terlihat sepenuhnya, hanya memperhitungkan keluaran (output) kegiatan satuan kerja, sehingga alokasi anggaran untuk satuan kerja pada satu tahun anggaran masih dipengaruhi oleh hal-hal lain selain jumlah keluaran (output) kegiatan yang direncanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Dengan demikian penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dikatakan masih belum sempurna. Dengan dicantumkannya keluaran (output) kegiatan satuan kerja dan harga satuannya pada dokumen anggaran, maka dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Sebagai dasar dalam menentukan alokasi pagu anggaran satuan kerja sejak dari penyusunan RKA-SKPD, pembahasan RKA-SKPD hingga penetapan pagu definitif satuan kerja, yaitu : Alokasi Pagu Anggaran = Volume Keluaran Kegiatan X HSPK/SBK Usulan pagu anggaran tersebut dirinci pada RKA-SKPD dengan tetap mencantumkan target volume keluaran (output) kegiatan kemudian diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna dibahas kembali sebelum disusun draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rangka
165
penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, maka pembahasan RKA-SKPD disini difokuskan pada volume dan standar biaya keluaran (output) kegiatan setiap satuan kerja. 2. Sebagai alat pengawasan pencairan dana dari satuan kerja yang bersangkutan dalam pelaksanaan anggaran terutama dalam hal arus kas (cash flow), yaitu setelah pagu anggaran definitif Satuan Kerja ditetapkan, selanjutnya volume keluaran (output) kegiatan satuan kerja harus tercantum bersama pagu anggaran pada RKA-SKPD, dan DPA-SKPD, untuk digunakan sebagai kontrol terhadap realisasi anggaran sebagai berikut : Jumlah Realisasi Anggaran Tidak Boleh Melampaui Jumlah Biaya Keluaran (Output) Kegiatan Yang Telah Direalisasikan Untuk satuan kerja yang baru dapat menghasilkan keluaran (output) pada akhir tahun (antara lain sekolah-sekolah yang baru dapat menghasilkan keluaran berupa siswa yang lulus pada akhir tahun) dikecualikan dari ketentuan di atas dan tetap diatur dengan batas pengeluaran triwulanan. 3. Menambah keakuratan dalam mengukur tingkat kinerja satuan kerja melalui sistem pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), karena sebagai dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tersebut, keluaran (output) kegiatan telah tertera secara jelas target dan biaya yang harus dikeluarkan.
166
Dalam menyusun pagu indikatif harus memperhatikan hal-hal mendasar sebagai berikut : 1. Memperhatikan amanat otonomi daerah /perda, 2. Memfokuskan alokasi dana pada tugas pokok pemerintah pembangunan nasional dilaksanakan melalui : a. Kerangka regulasi, guna mendorong partisipasi masyarakat ( pemerintah bertugas menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat). b. Kerangka pelayanan dan investasi pemerintah (pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa) 3. Mengamankan kewajiban-kewajiban pemerintah, baik untuk keperluan internal pemerintah (seperti gaji dan tunjangan) maupun kewajiban-kewajiban pada pihak ketiga (misalnya penyediaan operasional pemerintah seperti pembayaran daya). 4. Mengutamakan alokasi pada kegiatan-kegiatan pokok yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam prioritas-prioritas pembangunan. Lebih teknis lagi dalam menyusun persiapan pagu indikatif juga harus memperhatikan optimalisasi kinerja anggaran yang meliputi : 1. Mengalokasikan pendanaan sesuai dengan kewenangan masing-masing fungsi pemerintahan & mempertimbangkan alokasi pada dana perimbangan; 2. Mengalokasikan pendanaan sesuai dengan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah; 3. Mempertimbangkan satuan biaya kegiatan.
167
2.1.3
Perencanaan Kinerja Perencanaan Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke
depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat capaian kinerja yan dinyatakan dengan ukuran kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah
ditetapkan.
Perencanaan
merupakan
komponen
kunci
untuk
lebih
mengefektifkan dan mengefisienkan Pemerintah Daerah. Sedangkan perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasikan dalam rencana stratejik, termasuk didalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja. Tingkat pelayanan yang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya. Selanjutnya untuk penilaian kinerja dapat digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut: 1. Masukan (Input) Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategik yang telah ditetapkan. Tolok ukur ini dapat juga
168
digunakan untuk perbandingan (benchmarking) dengan lembaga-lembaga lain yang relevan. Contoh indikator masukan untuk kegiatan penyuluhan lingkungan sehat untuk daerah pemukiman masyarakat kurang mampu adalah jumlah dana yang dibutuhkan dan tenaga penyuluh kesehatan. Walaupun tolok ukur masukan relatif mudah diukur serta telah digunakan secara luas, namun seringkali dipergunakan secara kurang tepat sehingga dapat menimbulkan hasil evaluasi yang rancu atau bahkan menyesatkan. Menurut buku Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2005), dalam menetapkan tolok ukur masukan yang dapat menyesatkan: a) pengukuran sumber daya manusia tidak menggambarkan intensitas keterlibatannya dalam pelaksanaan kegiatan; b) pengukuran biaya tidak akurat karena banyak biaya-biaya yang dibebankan ke suatu kegiatan tidak mempunyai kaitan yang kuat dengan pencapaian sasaran kegiatan tersebut; c) banyaknya biaya-biaya masukan (input) seperti gaji bulanan personalia pelaksana, biaya pendidikan dan pelatihan, dan biaya penggunaan peralatan dan mesin seringkali tidak diperhitungkan sebagai biaya kegiatan. 2. Keluaran (output) Keluaran adalah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Dengan membandingkan indikator keluaran instansi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana.
169
Indikator keluaran hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karenanya indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Untuk kegiatan yang bersifat penelitian berbagai indikator kinerja yang berkaitan dengan keluaran paten dan publikasi ilmiah sering dipergunakan baik pada tingkat kegiatan maupun instansi. Untuk kegiatan yang bersifat pelayanan teknis, indikator yang berkaitan dengan produk, pelanggan, serta pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut mungkin lebih tepat untuk digunakan. Beberapa indikator keluaran juga bermanfaat untuk mengidentifikasikan perkembangan instansi. Sebagai contoh besarnya pendapatan yang diperoleh melalui pelayanan teknis, kontrak riset, besarnya retribusi yang diperoleh, serta perbandingannya perkembangan
dengan
keseluruhan
kemampuan
instansi
anggaran memenuhi
instansi, kebutuhan
menunjukkan pasar,
serta
mengindikasikan tingkat ketergantungan instansi yang bersangkutan pada APBD. Dalam mempergunakan indikator keluaran, beberapa permasalahan berikut perlu dipertimbangkan: a) Perhitungan keluaran seringkali cenderung belum menentukan kualitas. Sebagai contoh jumlah layanan medik di Rumah Sakit Umum mungkin belum memperhitungkan kualitas layanan yang diberikan; b) Indikator keluaran sering kali tidak dapat menggambarkan semua keluaran kegiatan, terutama yang bersifat intangible. Sebagai contoh, banyak hasil
170
penelitian yang walaupun mengandung penemuan yang baru, namun karena berbagai pertimbangan tertentu tidak dapat dipatenkan. 3. Hasil (Outcome) Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator hasil adalah sesuatu manfaat yang diharapkan diperoleh dari keluaran. Tolok ukur ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pada umumnya para pembuat kebijakan paling tertarik pada tolok ukur hasil dibandingkan dengan tolok ukur lainnya. Namun untuk mengukur indikator hasil, informasi yang diperlukan seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karenanya setiap instansi perlu mengkaji
berbagai pendekatan untuk mengukur hasil dari keluaran suatu
kegiatan. Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator keluaran. Sebagai contoh penghitungan jumlah bibit unggul yang dihasilkan oleh suatu kegiatan merupakan tolok ukur keluaran. Namun penghitungan besar produksi per hektar yang dihasilkan oleh bibit-bibit unggul tersebut atau penghitungan kenaikan pendapatan petani pengguna bibit unggul tersebut merupakan tolok ukur hasil. Dari contoh tersebut, dapat pula dirasakan bahwa penggunaan tolok ukur hasil seringkali tidak murah dan memerlukan waktu yang tidak pendek, karena validitas dan reliabilitasnya tergantung pada skala penerapannya. Contoh nyata yang membedakan antara indikator output dan indikator outcome adalah pembangunan gedung sekolah dasar. Secara output
171
gedung sekolah dasar tersebut telah seratus persen berhasil dibangun. Akan tetapi belum tentu gedung tersebut diminati oleh masyarakat setempat. Indikator outcome lebih utama dari pada sekedar output. Walaupun produk telah dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan tersebut telah dicapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Pencapaian indikator kinerja outcome seringkali baru terlihat setelah melewati kurun waktu lebih dari satu tahun, mengingat sifatnya yang bukan hanya sekedar hasil, dan mungkin juga indikator outcome tidak dapat dinyatakan dalam ukuran kuantitatif akan tetapi lebih bersifat kualitatif.
2.1.4. Target Kinerja Setelah indikator kinerja ditentukan, mulailah disusun target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang telah ditentukan. Target kinerja adalah tingkat kinerja yang diharapkan dicapai terhadap suatu indikator kinerja dalam satu tahun anggaran tertentu dan jumlah pendanaan yang telah ditetapkan. Target kinerja harus mempertimbangkan sumber daya yang ada dan juga kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menentukan target kinerja yang baik, seperti dapat dicapai, ekonomis, dapat
172
diterapkan, konsisten, menyeluruh, dapat dimengerti, dapat diukur, stabil, dapat diadaptasi, legitimasi, seimbang, dan fokus kepada pelanggan. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan target kinerja antara lain: a) Miliki dasar penetapan sebagai justifikasi penganggaran yang diprioritaskan pada setiap fungsi/bidang pemerintahan; b) Memperhatikan tingkat pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terhadap suatu kegiatan tertentu; c) Kelanjutan setiap program, tingkat inflasi, dan tingkat efisiensi menjadi bagian yang penting dalam menentukan target kinerja; d) Ketersediaan sumber daya dalam kegiatan tersebut: dana, sumber daya manusia, sarana, prasarana pengembangan teknologi, dan lain sebagainya; f) Kendala yang mungkin dihadapi di masa depan. Penetapan target kinerja kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Spesifik,
berarti
unik
yang
menggambarkan
obyek/subyek
tertentu,
tidak
berdwimakna atau diinterpretasikan lain; b) Dapat diukur, secara obyektif dapat diukur baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif; c) Dapat dicapai (attainable). Sesuai dengan usaha-usaha yang dilakukan pada kondisi yang diharapkan akan dihadapi : a) Realistis; b) Kerangka waktu pencapaian (time frame) jelas; dan c) Menggambarkan hasil atau kondisi perubahan yang ingin dicapai.
2.1.5. Standar Analisis Belanja Standar Analisis Belanja (SAB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD
173
dengan pendekatan kinerja. Menurut buku Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2005), Standar Analisis Belanja adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Standar Analisis Belanja digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Penilaian terhadap usulan anggaran belanja dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui program atau kegiatan. Usulan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan Standar Analisis Belanja akan ditolak atau direvisi sesuai standar yang ditetapkan. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran belanja yang diusulkan satuan kerja perangkat daerah. Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Standar Analisis Belanja merupakan standar atau pedoman yang bermanfaat untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan yang direncanakan oleh setiap unit kerja. Standar Analisis Belanja digunakan untuk menilai dan menentukan rencana program, kegiatan dan anggaran belanja yang paling efektif dan upaya pencapaian kinerja. Penilaian kewajaran berdasarkan Standar Analisis Belanja berkaitan dengan kewajaran biaya suatu program atau kegiatan yang dinilai berdasarkan hubungan antara rencana alokasi biaya dengan tingkat pencapaian kinerja program atau kegiatan
174
yang bersangkutan. Disamping Standar Analisis Belanja sebagai dasar penilaian usulan anggaran belanja dapat juga dilakukan berdasarkan kewajaran beban kerja untuk menilai kesesuaian antara program atau kegiatan yang direncanakan oleh suatu unit kerja dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan. Penerapan Standar Analisis Belanja pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: 1) mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya; 2) menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja; 3) mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.
2.1.6
Standar Biaya Standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku. Penerapan standar
biaya ini membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah yang ada agar kebutuhan atas suatu kegiatan yang sama tidak berbeda biayanya. Pengembangan standar biaya akan dilakukan dan diperbaharui secara terus menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku. Sehingga penganggaran dengan pendekatan kinerja adalah secara keseluruhan proses yang terjadi dalam organisasi pemerintah daerah/satuan kerja perangkat daerah harus dapat diukur kinerjanya, mulai dari output, outcome/result dan impact.
175
PENENTUAN VISI PENDEFINISIAN MISI PENENTUAN TUJUAN PENENTUAN SASARAN PENENTUAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM RENJA Sasaran : Indikator dan Target Kebijakan Program Kegiatan Input, output, outcome, benefit, impact
STANDAR ANALISIS BELANJA - Belanja Langsung - Belanja Tidak Langsung
Penganggaran Berbasis Kinerja
APBD Berbasis Kinerja Gambar 2.1. Keterkaitan Antara Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), Rencana Strategis dan Pengukuran Kinerja
176
2.2
Review Penelitian Terdahulu Penelitian tentang Anggaran Berbasis Kinerja telah banyak dilakukan dan
apabila dibandingkan dengan penelitian ini akan mempunyai beberapa kesamaan antara lain permasalahan yang akan dibahas mengenai penyusunan APBD, tata pemerintahan yang baik dan penganggaran berbasis kinerja. Sitompul, Mhd. Syahman (2003) di Sumatera Utara melakukan penelitian tentang hubungan antara pengganggaran dengan good governance, hubungan akuntansi dengan good governance dan hubungan penganggaran dan akuntansi dengan good governance. Hasil
penelitian
Sitompul
menyebutkan
terdapat
hubungan
positif
antara
penganggaran terutama menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan good governance, terdapat hubungan positif antara akuntansi dengan good governance dan terdapat hubungan positif antara penganggaran dan akuntansi dengan good governance. Kartika, Wisdya Ratna, (2008) di Surakarta melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja manajerial dengan motivasi sebagai moderating variabel. Hasil penelitian Kartika menyebutkan partisipasi dalam proses penyusunan APBD berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Raharto, Iman T. (2008) di Makasar melakukan penelitian tentang anggaran berbasis kinerja dikaitkan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan-
177
kegiatan dan keterkaitan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan celah penyimpangan penggunaan anggaran yang rawan korupsi. Hasil penelitian Raharto menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran/output dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, dan terdapat keterkaitan antara penerapan anggaran berbasis kinerja dengan celah penyimpangan penggunaan anggaran yang rawan korupsi. Hotman Atiek (2005) di Lampung melakukan penelitian tentang hubungan peranan Bappeda dalam melaksanakan perencanaan sesuai anggaran berbasis kinerja dengan pemahaman sumber daya manusia mengenai anggaran berbasis kinerja dan hubungan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan arah kebijakan umum pemerintah kabupaten. Hasil penelitian Hotman Atiek menyebutkan terdapat hubungan antara sumber daya manusia masih sedikit yang mengerti dan memahami anggaran berbasis kinerja berpengaruh dalam pelaksanaan perencanaan dan terdapat penyimpangan program yang dilaksanakan dari arah kebijakan umum dengan belum diterapkan anggaran berbasis kinerja.
178
Tabel 2.1. Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu
No 1.
Nama Peneliti/ Tahun Sitompul (2003)
Judul Penelitian
Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
Peranan Penganggaran dan Akuntansi dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
Variabel Independen : Terdapat hubungan positif Pengangaran dan antara penganggaran terutama menerapkan anggaran Akuntansi. berbasis kinerja dengan good governance, terdapat Variabel Dependen : hubungan positif antara Good Governance. akuntansi dengan good governance dan terdapat hubungan positif antara penganggaran dan akuntansi dengan good governance.
2.
Kartika, Wisdya Ratna (2008)
Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi sebagai Moderating Variable (study di Pemda eks Keresidenan Surakarta)
Variabel Independen : Partisipasi, Interaksi partisipasi, penyusunan APBD berbasis kinerja
3.
Raharto, Iman T. (2008)
Anggaran Berbasis Kinerja (Pelaksanaan, Masalah dan Solusi di Indonesia.
Variabel Independen : Keluaran, Hasil Kegiatan dan Celah penyimpangan penggunaan anggaran.
Terdapat hubungan partisipasi dalam proses penyusunan APBD berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial dan interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan motivasi Variabel Dependen : Kinerja Manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. dan Motivasi
Terdapat hubungan antara keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran/output dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, dan terdapat Variabel Dependen : APBD Berbasis keterkaitan antara penerapan anggaran berbasis kinerja Kinerja dengan celah penyimpangan penggunaan anggaran yang rawan korupsi.
179
Lanjutan Tabel 2.1. No 4
Nama Peneliti/ Tahun Hotman Atiek (2005)
Judul Penelitian
Variabel Penelitian
Hasil Penelitian
Analisis Peranan Bappeda dalam Menyusun APBD berdasarkan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Menuju Kepemerintahan yang Baik di Kabupaten Tulang Bawang Lampung
Variabel Independen : Sumber daya manusia, anggaran berbasis kinerja dan arah kebijakan umum
Terdapat hubungan antara sumber daya manusia masih sedikit yang mengerti dan memahami anggaran berbasis kinerja berpengaruh dalam pelaksanaan perencanaan dan terdapat penyimpangan program yang dilaksanakan dari arah kebijakan umum dengan belum diterapkan anggaran berbasis kinerja.
Variabel Dependen : Perencanaan APBD
180
BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS
3.1
Kerangka Konsep Berdasarkan
landasan
teori
dan
masalah
penelitian,
maka
penulis
mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut : Independen Variable
Dependen Variable
Komitmen dari Seluruh Komponen Organisasi (X1)
Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) APBD Berbasis Kinerja (Y) Sumber Daya yang cukup (X3) Penghargaan (reward) (X4 )
Sanksi (Punishment) yang Jelas (X5 )
Gambar 3.1. Kerangka Konseptual
Dalam kerangka konsep perlu dijelaskan secara teoritis antara variabel independen dan variabel dependen. Menurut Lubis dan Syahputra (2008) kerangka
181
konsep penelitian adalah gambaran ringkas, lugas dan bernas mengenai keterkaitan satu konsep dengan konsep lainnya yang akan diteliti atau menggambarkan pengaruh atau hubungan antara satu kejadian/fenomena dengan kejadian/fenomena lainnya. Dengan demikian maka kerangka konsep penulis dalam penelitian ini adalah APBD berbasis kinerja (sebagai variabel dependen) dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward) dan hukuman/sanksi (punishment) sebagai variabel independen. Sebagaimana disebutkan pada Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja (Revisi) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Mei 2005) menyatakan “ elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah : a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya, b. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten; sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya” . Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang faktor–faktor yang mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja (Studi empiris pada Pemerintah Kabupaten Karo). Dimana yang akan diteliti adalah pengaruh komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward)
182
dan hukuman/sanksi (punishment) terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Karo. 3.2
Hipotesis Penelitian Berdasarkan landasan teori dan kerangka konsep yang telah dikemukakan,
maka hipotesis dalam penelitian ini adalah faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward) dan hukuman/sanksi (punishment) sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD berbasis kinerja secara simultan dan parsial.
183
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN
4.1
Disain Penelitian Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kausal (causal), Umar (2008)
menyebutkan “desain kausal berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain, dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen dimana variabel independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat dampaknya pada variabel dependennya secara langsung “. Peneliti menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan
menganalisis
faktor
komitmen
dari
seluruh
komponen
organisasi,
penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward) dan hukuman /sanksi (punishment) sebagai variabel independen terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja di Kabupaten Karo sebagai dependen variabel.
4.2
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Jl.
Letjend. Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe dan di kantor Dinas/Badan/Sekretariat dan Kantor Kecamatan. Sedangkan waktu penelitian direncanakan selama empat belas
184
minggu terhitung mulai minggu kedua bulan Mei 2009 sampai dengan minggu ketiga bulan Juni 2009 dengan jadwal terlampir.
4.3
Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah
Kabupaten Karo yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) unit, dengan jumlah responden sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang terdiri dari : 1. Dinas
32
Orang
2. Sekretariat
14
Orang
3. Badan
12
Orang
4. Kantor
12
Orang
Jenis penelitian ini adalah sensus, menurut Erlina dan Mulyani (2007) “jika peneliti menggunakan seluruh elemen populasi menjadi data penelitian maka disebut sensus, sensus digunakan jika elemen populasi relatif sedikit dan bersifat heterogen”. Sehingga seluruh populasi, yaitu Kepala SKPD dan Kepala Bidang Perencanaan yang secara struktural bertanggungjawab dan terlibat dalam penyusunan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang dijadikan sampel. Metode yang digunakan adalah metode survey, seperti yang disebutkan Ikhsan dan Ghozali (2006) bahwa “metode survey merupakan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli” Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD,
185
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kantor Kecamatan, sejak April tahun 2009 telah disahkan perubahan/pemekaran satuan kerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menjadi 42 (empat puluh dua) SKPD, namun pada saat penelitian ini belum menyusun anggaran sebanyak 7 (tujuh) SKPD yang masih berada pada induk SKPDnya.
4.4
Jenis dan Sumber Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan
kuesioner, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (1999) bahwa “kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan
atau
pertanyaan
tertulis
kepada
responden
untuk
dijawabnya”. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, menurut Indriantoro dan Supomo (1999) “data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden yaitu kepala satuan kerja perangkat daerah dan kepala bidang perencanaan pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Karo.
186
Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dirancang sendiri oleh peneliti. Sebagaimana pendapat Sugiyono (1999) bahwa “peneliti-peneliti dalam bidang sosial instrumen penelitian yang digunakan sering disusun sendiri termasuk menguji validitas dan realibilitasnya”. Sebelum kuesioner disebar ke responden terlebih dahulu dilakukan pratest (uji coba sebelum penelitian yang sebenarnya dilakukan). Menurut Kuncoro (2003) “....setelah instrumen disusun dalam bentuk draft maka pratest sebaiknya dilakukan pada sejumlah responden yang sama dengan responden penelitian yang sebenarnya”. Disain kuesioner dalam penelitian ini diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4.5
Metode Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan
kuesioner, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (1999), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
187
Dalam penelitian
ini
yang
akan diberikan
kuesioner adalah seluruh
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) dan Kepala Bidang Perencanaan SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Karo yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang. Tahapan dalam penyebaran dan pengumpulan kuesioner dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap pertama adalah melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh Kepala SKPD dan Kepala Bidang Perencanaan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo, kemudian menunggu pengisian kuesioner tersebut. Tahap yang kedua adalah pengambilan kuesioner yang telah diisi oleh Kepala SKPD dan Kepala Bidang Perencanaan SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Karo untuk dilakukan pengolahan data.
4.6
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari
hubungan antara satu variabel dengan lainnya dan pengukurannya. Menurut Jogiyanto (2004) defenisi operasional adalah “....hasil dari pengoperasionalan konsep (operationnalizing the concept) kedalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan dalam konsep”. Sarwono (2006) mengatakan “....definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan penelitian dalam melakukan pengukuran”. Beberapa konsep dapat langsung dipecah dan ditemukan elemen-elemen perilaku yang dapat diukur, tetapi banyak konsep yang
188
tidak dapat langsung ditemukan elemen-elemen perilakunya, tetapi lewat beberapa dimensi dulu. Untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala interval. Menurut Erlina dan Mulyani (2007) menyebutkan “skala interval adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori, peringkat dan jarak konstruk yang diukur tetapi tidak menggunakan angka nol sebagai titik awal perhitungan dan bukan angka absolut”. Apabila skalanya interval maka rata-rata hitung dipakai sebagai ukuran nilai sentral dan prosedur-prosedur statistik yang dapat dipakai adalah korelasi product moment, uji t, dan uji F dan lain-lain uji parametrik (Cooper dan Emory : 1995). Penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel independen yaitu faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1), penyempurnaan sistem administrasi (X2), sumber daya yang cukup (X3), penghargaan (reward) yang jelas (X4), dan sanksi (punishment) yang tegas (X5), dan 1 (satu) variabel dependen yaitu APBD berbasis kinerja (Y). Faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1), dalam penelitian ini adalah komitmen/kesepakatan antara kepala satuan kerja perangkat daerah beserta seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya untuk keberhasilan melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran, sesuai dengan rencana stratejik (Renstra) SKPDnya dikaitkan dengan implementasi pengganggaran berbasis kinerja. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala pengukuran interval.
189
Faktor penyempurnaan sistem administrasi (X2), dalam penelitian ini adalah penyiapan instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja berupa target kinerja, pengukuran kinerja, analisis standar belanja, standar pelayanan minimal dan standar biaya yang merupakan alat pengukuran implementasi anggaran berbasis kinerja. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala pengukuran interval. Faktor sumber daya yang cukup (X3), dalam penelitian ini adalah upaya meningkatkan implementasi anggaran berbasis kinerja yang telah atau akan dilaksanakan, berupa ketersediaan dana dan waktu untuk memperdalam pengukuran kinerja yang sudah ada, meng-up date pengukuran kinerja program dan kegiatan serta serta meningkatkan pemahaman personil/sumber daya manusia tentang anggaran berbasis kinerja. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala pengukuran interval. Faktor penghargaan (reward) yang jelas (X4), dalam penelitian ini adalah penerapan penghargaan (reward) secara adil dan konsisten atas keberhasilan dalam implementasi anggaran berbasis kinerja, berupa peningkatan karir, dan promosi jabatan.
Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala
pengukuran interval. Dan faktor yang mempengaruhi kelima adalah dan sanksi (punishment) yang tegas
(X5)
yaitu
hukuman
(punishment)
bagi
satuan
kerja
yang
belum
mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja, berupa mutasi dari jabatan atau hukuman disiplin. Dalam penelitian ini adalah upaya pencapaian tujuan satuan kerja
190
secara utuh dan menyeluruh bagi satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai visi dan misi satuan kerja perangkat daerah/organisasinya. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala pengukuran interval. APBD Berbasis Kinerja (Y) dalam penelitian ini adalah tersusunnya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbasis kinerja dari suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya, dan juga dapat menjamin hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala pengukuran interval. Tabel 4.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel
Definisi Operasional
Pengukuran Variabel
Skala
tersusunnya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbasis kinerja dari suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya.
diukur berdasarkan : terjaminnya hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan peraturan lainnya.
ordinal
kesepakatan antara kepala satuan kerja perangkat daerah dengan seluruh komponen organisasi untuk keberhasilan melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran sesuai dengan Renstra SKPD.
diukur berdasarkan : adanya konsistensi penyusunan anggaran setiap program dan kegiatan, yang dikaitkan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi untuk mencapai keberhasilan tugas pokok dan fungsi.
Ordinal
Dependen Variabel APBD Berbasis Kinerja (Y)
Independen Variabel Komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1)
191
Lanjutan Tabel 4.2. Penyempurnaan sistem administrasi (X2)
penyiapan instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja secara terus menerus.
diukur berdasarkan : adanya penyempurnaan instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja yang sudah ada.
Sumber daya yang cukup (X3)
Tersedianya upaya peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja
diukur berdasarkan : adanya upaya penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja.
ordinal
Penghargaan (reward) yang jelas (X4)
Penerapan reward secara adil dan konsisten atas keberhasilan dalam implementasi anggaran berbasis kinerja
diukur berdasarkan : adanya penghargaan berupa promosi jabatan atau peningkatan karir
ordinal
Hukuman atau sanksi (punishment) yang tegas (X5)
Penerapan hukuman (punishment) secara adil dan konsisten atas ketidak berhasilan dalam implementasi anggaran berbasis kinerja
diukur berdasarkan : adanya hukuman berupa mutasi dari jabatan atau hukuman disiplin
ordinal
4.7
Model dan Teknik Analisis Data
4.7.1
Model Analisis data Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi
linier berganda (Multiple Linear Regression Analysis). Menurut Sugiyanto (2004) “analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen”. Untuk keabsahan hasil analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrumen pengamatan, uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Pengolahan data menggunakan software SPSS.
192
Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
Y =a+bX 1 1+bX 2 2+bX 3 3 +bX 4 4 +bX 5 5 +e Keterangan : Y
= APBD Berbasis Kinerja
a
= Konstansta
b1, b2, b3, b4, b5
= Koefisien regresi
X1
= Komitmen dari seluruh komponen organisasi
X2
= Penyempurnaan sistem administrasi
X3
= Sumber daya yang cukup
X4
= Penghargaan (reward) yang jelas
X5
= Hukuman sanksi (punishment) yang tegas
E
= Error term
4.7.2
Teknik Analisis Data Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model
regresi. Dalam suatu penelitian, kemungkinan munculnya masalah dalam analisis regresi cukup sering dalam mencocokan model prediksi ke dalam sebuah model yang dimasukan kedalam serangkaian data. Penelitian diuji dengan beberapa uji statistik
193
yang terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, statistik deskriptif, dan uji statistik untuk pengujian hipotesis. 4.7.2.1 Uji Kualitas Data Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) ada dua konsep mengukur kualitas data yaitu realibilitas dan validitas. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Dalam penelitian ini untuk mengukur kualitas data digunakan antara lain : 1. Uji Validitas Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian yang telah disusun benar-benar akurat, sehingga mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (variabel kunci yang sedang diteliti). Menurut Umar (2008) “uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan”. Validitas dalam hal ini merupakan akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda (Ghozali dan Ikhsan, 2006). Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan program SPSS, dan untuk uji validitas dengan menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson) dan Corrected Item-Total Correlation. Priyatno (2008) mengemukakan “....kriteria pengujiannya dengan taraf signifikansi 5 % atau 0,05 yaitu Jika r hitung ≥ r tabel maka instrumen pertanyaan-pertanyaan kuesioner
194
berkorelasi terhadap skor total (dinyatakan valid), dan jika r hitung < r tabel maka instrumen pertanyaan-pertanyaan kuesioner tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid)”. 2. Uji Reliabilitas Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden atas seluruh butir pertanyaan atau pertanyaan yang digunakan, untuk keperluan pengujian tersebut. Pengujian reliabilitas berguna untuk mengetahui apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama (Umar, 2008). Dalam melakukan uji reliabilitas digunakan metode Alpha (Cronbach’s) dengan bantuan program SPSS, menurut Priyatno (2008) menyebutkan “metode alpha sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala”. Santosa (2005) mengatakan “....suatu kuesioner dikatakan reliabel jika cronbach alpha lebih besar dari 0,6”. 4.7.2.2 Pengujian Asumsi Klasik Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan bermanfaat. Menurut Lubis et.al (2007) “…..dalam membuat uji asumsi klasik kita harus menggunakan data yang akan digunakan dalam uji regresi”. Uji Asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokesdastisitas. 1. Uji Normalitas Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data (Santosa : 2005). Tujuan digunakan uji normalitas untuk mengetahui apakah populasi data
195
berdistribusi normal atau tidak. Menurut Umar (2008) “ uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Jika data ternyata tidak berdistribusi normal, analisis non parametrik termasuk model-model regresi dapat digunakan”.
Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat
diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data meyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Lubis et.al (2007) data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar disekitar garis diagonal. 2. Uji Multikolinieritas Erlina dan Mulyani (2007) menyebutkan “Multikolineritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel responden antara yang satu dengan yang lainnya”. Selanjutnya Nugroho (2005) menyebutkan “uji multikolineritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model”. Kemiripan antarvariabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu model independen dengan variabel independen yang lain. Pada penelitian ini untuk mendeteksi terhadap multikolineritas dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Menurut Nugroho (2005) “Deteksi multikolineritas pada suatu model dapat dilihat bila nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka
196
model dapat dikatakan terbebas dari multikolineritas VIF = 1/Tolerance, dan bila VIF = 10 maka Tolerance = 1/10 = 0,1. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance”. 3. Uji Heteroskedastisitas. Nugroho (2005) mengemukakan bahwa “heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan Studentized Residual nilai tersebut”. Tujuan digunakan uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan
pada
model
regresi.
Pada
penelitian
ini
dilakukan
uji
heteroskedastisitas dengan melihat pola grafik regresi. Menurut Priyatno (2008) “....prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas”. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homokedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heterokedastisitas. Menurut Nugroho (2005) mengemukakan : “....analisis pada gambar Scatterplot yang menyatakan model regresi linier tidak terdapat heteroskedastisitas jika : titik-titik data menyebar diatas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola”.
197
4.7.2.3 Statistik Deskriptif Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik. Statistik deskriptif umumnya digunakan peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang paling utama dan data demografi responden. (Ghazali dan Ikhsan, 2006). Dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari ratarata, deviasi standar, jawaban minimum, dan jawaban maksimum dari jawaban yang telah didapat melalui kuesioner. 4.7.2.4 Uji Hipotesis Priyatno (2008) menyebutkan “ uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan)”. Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari varibel bebas secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Jika terdapat deviasi antara sampel yang ditentukan dengan jumlah populasi maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan antara menolak maupun menerima suatu hipotesis. Untuk menguji hipotesis mengenai faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya yang cukup, penghargaan (reward), dan sanksi (punishment) secara simultan dan parsial, berpengaruh signifikan terhadap terhadap
198
APBD berbasis kinerja, digunakan pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji t. 1. Uji F. Priyatno (2008) menyebutkan “Uji simultan dengan uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen”. Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% atau 0,05 maka hasil uji F dapat dihitung dengan bantuan program SPSS pada tabel ANOVA. Hasil uji F menunjukan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, jika p-value (pada kolom sig.) lebih kecil dari level of significant yang ditentukan (sebesar 5 %). 2. Uji t. Priyatno (2008) menyebutkan “uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen”. Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alpha 5% atau 0,05 maka hasil uji t dapat dihitung dengan bantuan program SPSS dapat dilihat pada tabel t hitung (tabel Coefficients). Nilai dari uji t hitung dapat dilihat dari p-value (pada kolom Sig.) pada masing-masing variabel independen, jika p-value lebih kecil dari level of significant yang ditentukan atau t hitung (pada kolom t) lebih besar dari t tabel (dihitung dari two-tailed α = 5 % df=n-k-1, k merupakan jumlah variabel independen), maka nilai variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (dalam arti Ha diterima
199
dan Ho ditolak, dengan kata lain, terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen). Rumus yang digunakan untuk uji statistik thitung : thitung =
bi , i = 1, 2,..., p Sbi
dimana: b = koefisien regresi Sb = kesalahan baku koefisien regresi
4.7.3
Analisis Koefisien Determinasi (R2) Menurut Nugroho (2005) “koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk
mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen”. Dengan bantuan olahan program SPSS koefisien determinasi (R2) terletak pada tabel model Summary dan tertulis R Square. Namun menurut Nugroho (2005) menyebutkan “....untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan R Square yang sudah disesuaikan atau tertulis Adjusted R Square karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai R Square dikatakan baik jika di atas 0,5 karena nilai R Square berkisar antara 0 sampai dengan 1”.
200
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1
Deskripsi Data
5.1.1
Deskripsi Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karo
Jl. Letjend. Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe dan di kantor Dinas/Badan/Sekretariat dan Kantor Kecamatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karo yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) unit, dengan jumlah sampel responden sebanyak 70 (tujuh puluh) orang. Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner pada 70 pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Seluruh kuesioner yang kembali, dijadikan sampel dalam penelitian ini. Tabel 5.1. Pengumpulan Data Keterangan Kuesioner yang dikirim berjumlah 70 eksemplar Kuesioner yang tidak kembali Kuesioner yang kembali Kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian
5.1.2
Jumlah 70 0 70 70
Karakteristik Responden Penelitian Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin (Tabel 5.2.) menunjukkan bahwa
yang paling banyak berjenis kelamin laki-laki 82,9% sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 17,1%.
201
Tabel 5.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Frekuensi Persen Laki-Laki 58 82,9 Perempuan 12 17,1 Total 70 100,0 Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah)
Hasil penelitian berdasarkan usia responden, paling banyak responden mempunyai usia antara 43-49 tahun (68,6%), lalu usia lebih dari 49 tahun (24,3%) dan yang paling sedikit usia antara 36-42 tahun (7,1%). Tabel 5.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Usia Responden Frekuensi Persen antara 36-42 tahun 5 7,1 antara 43-49 tahun 48 68,6 lebih 49 tahun 17 24,3 Total 70 100,0 Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah) Hasil penelitian berdasarkan jabatan, responden yang mempunyai jabatan sebagai kepala badan/dinas/SKPD sebanyak 58,6% dan kepala bidang perencanaan sebanyak 41,4%. Tabel 5.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Jenis Jabatan Frekuensi Persen Kepala Badan/Dinas/SKPD 41 58,6 Kepala Bidang Perencanaan 29 41,4 Total 70 100,0 Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah)
202
Hasil penelitian berdasarkan lama menduduki jabatan, responden menyatakan paling banyak untuk 1-5 tahun (98,6%) sedangkan 6-10 tahun hanya (1,4%). Tabel 5.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menduduki Jabatan Lama Menduduki Jabatan Frekuensi Persen 1-5 tahun 69 98,6 6-10 tahun 1 1,4 Total 70 100,0 Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah) Hasil penelitian berdasarkan pendidikan, responden menyatakan paling banyak dengan tingkat pendidikan S1 (77,1%), diikuti dengan S2 (18,6%) dan Diploma 3 (4,3%). Tabel 5.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Tingkat Pendidikan Frekuensi Persen D3 3 4,3 S1 54 77,1 S2 13 18,6 Total 70 100,0 Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah) Hasil penelitian berdasarkan kursus/diklat/bintek tentang anggaran, responden menyatakan paling banyak jarang (31,4%), diikuti pernah (27,1%), sering (17,1%), sangat sering (15,7%) dan paling sedikit tidak pernah sebanyak 8,6%.
203
Tabel 5.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Kursus/Diklat/Bintek Tentang Anggaran Mengikuti Bintek/Kursus dll tidak pernah jarang pernah sering sangat sering Total Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah)
5.2
Analisis Data
5.2.1
Uji Kualitas Data
Frekuensi 6 22 19 12 11 70
Persen 8,6 31,4 27,1 17,1 15,7 100,0
Sebelum daftar pertanyaan diberikan pada responden, daftar pertanyaan perlu diuji coba terlebih dahulu. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan pada 30 satuan kerja yang akan dijadikan respoden dalam penelitian ini. 5.2.1.1 Uji Validitas Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik (r hitung > r tabel) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Angka kritik pada penelitian ini adalah N-2=30-2=28 dengan taraf signifikan 5% maka angka kritik untuk uji validitas pada penelitian adalah 0,361. Berdasarkan pengujian validitas instrumen, nilai corrected item-total correlation bernilai positif dan di atas nilai r tabel 0,361 yang artinya semua butir pertanyaan dapat dikatakan valid.
204
Hasil uji validitas variabel APBD berbasis kinerja (Y), komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1), penyempurnaan sistem administrasi (X2), sumber daya yang cukup (X3), penghargaan yang jelas (X4) dan sanksi yang tegas (X5) adalah sebagai berikut: Tabel 5.8. Uji Validitas Variabel Penelitian Instrumen Variabel
Butir Instrumen
r hitung
r tabel
Ket
APBD Berbasis Kinerja (Y)
a. Penyusunan anggaran SKPD berbasis kinerja agar mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta tupoksi-nya. b. Penyusunan anggaran SKPD berbasis kinerja dimulai dari Rencana Stratejik/Renstra dan Rencana Kinerja/Renja serta mengembangkan standar analisis belanja, standar pelayanan minimal dan standar harga yang spesifik pada SKPDnya. c. Penyusunan anggaran SKPD berbasis kinerja menjadi perpaduan perencanaan kinerja yang mengaitkan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. d. Seluruh komponen organisasi dalam SKPD membuat suatu komitmen untuk mengembangkan penganggaran berbasis kinerja pada SKPDnya. e. Pengembangan penganggaran berbasis kinerja dimaksud yaitu menyempurnakan standar analisis belanja, instrument kinerja lainnya dan standar biaya yang spesifik secara berkala, agar kinerja pengganggaran berbasis kinerja semakin baik. f. Pengembangan pengganggaran berbasis kinerja yang semakin baik, termasuk adanya pemahaman yang sama bagi seluruh komponen organisasi tentang pengganggaran berbasis kinerja. g. Pengembangan pengganggaran berbasis kinerja yang semakin baik, termasuk peningkatan kemampuan dan kompetensi seluruh komponen organisasi dalam memahami pengganggaran berbasis kinerja.
0,577
0,361
Valid
0,822
0,361
Valid
0,418
0,361
Valid
0,842
0,361
Valid
0,748
0,361
Valid
0,577
0,361
Valid
0,822
0,361
Valid
a.
0,565
0,361
Valid
Komitmen dari Seluruh
Pimpinan dan seluruh komponen SKPD, telah mampu menjabarkan tugas pokok dan fungsi
205
Komponen Organisasi (X1)
Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2)
instansinya. b. Satuan kerja perangkat daerah/SKPD, telah memiliki dokumen perencanaan stratejik (Renstra) instansinya yang lebih operasional. c. Penyusunan program dan kegiatan selama ini sudah mengakomodir tugas pokok dan fungsi SKPD d. Pimpinan dan seluruh komponen SKPD, telah melibatkan seluruh bawahannya untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi instansinya. e. Dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan pimpinan dan seluruh komponen SKPD, telah memahami anggaran berbasis kinerja sebagai acuan. f. Pimpinan dan seluruh komponen SKPD, telah mengimplementasikan secara konsekuen siklus manajemen (perencanaan, penganggaran, pengendalian/monitoring dan evaluasi). g. Selama ini pimpinan SKPD, telah melibatkan semua bawahannya untuk berpartisipasi menyusun dalam anggaran instansinya. h. Pada umumnya pimpinan SKPD, telah memberi kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan informasi yang dimilikinya sehingga pimpinan dapat memilih keputusan yang terbaik untuk mencapai tujuan instansinya. i. Dalam penyusunan anggaran, komponen organisasi pada SKPD telah berdasarkan program/kegiatan tahunan, namun belum melakukan evaluasi capaian organisasi sehingga hampir tidak ada hal yang baru setiap penyusunan anggaran. j. Sudah ada komitmen tertulis antara pimpinan SKPD dengan seluruh komponen pada SKPDnya untuk mencapai tujuan organisasi (visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi). k. Pimpinan dan seluruh komponen SKPD telah memiliki sistem target kinerja yang akan dicapai sesuai visi, misi dan tujuan SKPDnya a.
Dokumen perencanaan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana stratejik, Rencana Kinerja (Renstra/Renja SKPD), pada umumnya hanya berada pada pimpinan SKPD dan beberapa staf penyusun anggaran kegiatan. b. Seharusnya dokumen perencanaan daerah
0,444
0,361
Valid
0,683
0,361
Valid
0,734
0,361
Valid
0,691
0,361
Valid
0,388
0,361
Valid
0,588
0,361
Valid
0,565
0,361
Valid
0,444
0,361
Valid
0,683
0,361
Valid
0,734
0,361
Valid
0,804
0,361
Valid
0,810
0,361
Valid
206
(Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana stratejik, Rencana Kinerja (Renstra/Renja SKPD) tersebut, telah dilengkapi dengan ukuran pencapaian kinerja program dan kegiatan. c. Instrumen pengukuran kinerja seperti analisis standar belanja, standar pelayanan minimal dan standar harga/satuan harga telah dimiliki semua SKPD. d. Standar analisis belanja dan standar harga yang spesifik pada masing-masing SKPD sudah dimutakhirkan/revisi setiap tahun. e. Pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja SKPD telah menggambarkan pengukuran secara kuantitatif, dan telah dikaitkan dengan analisis standar belanja, standar pelayanan minimal dan standar harga. f. Agar pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah bermanfaat, pengukuran kinerja yang kuantitatif dan terukur secara berkala disempurnakan. Sumber Daya yang Cukup (X3)
a. b. c.
d.
e.
f.
g.
h.
Penyusunan anggaran program dan kegiatan selama ini sudah berdasarkan telaahan sehingga mudah dilaksanakan. Program dan kegiatan untuk memberhasilkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran SKPD telah direvisi sesuai perkembangan tahunan. Keberhasilan organisasi/SKPD, efisiensi dan optimalisasi sumber daya, evaluasi, dan pelaporan kinerja selama ini diukur dengan capaian realisasi anggaran. Personil/sumber daya manusia pada SKPD sebaiknya setiap ada kesempatan diikutsertakan dalam pembelajaran/pelatihan tentang anggaran berbasis kinerja. Guna meningkatkan kualitas kinerja SKPD, personil yang menangani penyusunan anggaran diberi kesempatan prioritas untuk mendalami anggaran berbasis kinerja. Untuk meningkatkan kinerja SKPD, penyusunan anggaran program dan kegiatan agar mengacu kepada penganggaran berbasis kinerja. Selama ini sudah ada evaluasi capaian kinerja SKPD yang dikaitkan dengan capaian visi dan misi, tujuan dan sasaran serta tupoksi SKPD nya. Sebaiknya ada monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tupoksinya dikaitkan
0,630
0,361
Valid
0,433
0,361
Valid
0,700
0,361
Valid
0,718
0,361
Valid
0,707
0,361
Valid
0,607
0,361
Valid
0,549
0,361
Valid
0,676
0,361
Valid
0,528
0,361
Valid
0,707
0,361
Valid
0,607
0,361
Valid
207
i.
Penghargaan (Reward) yang Jelas (X4)
a.
b.
c.
Sanksi Yang Tegas (X5)
a.
b.
c.
kesesuaian dengan visi dan misi SKPD. Agar lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran suatu program kegiatan, menentukan dasar alokasi anggarannya harus mempertimbangkan karakteristik indikator input setiap program/kegiatan.
0,707
0,361
Valid
0,607
0,361
Valid
Untuk menjamin efektifitas capaian kinerja tupoksi SKPD perlu adanya penghargaan/reward kepada seluruh komponen organisasi terutama kepala SKPD dan personil penyusun anggaran. Dengan adanya reward yang adil kepada satuan kerja perangkat daerah yang berhasil menjadi motivasi melaksanakan tujuan organisasinya. Sehubungan dengan penghargaan dimaksud agar dijelaskan berupa promosi jabatan atau penghargaan lainnya bagi satuan kerja perangkat daerah yang berhasil mengembangkan anggaran berbasis kinerja.
0,533
0,361
Valid
0,658
0,361
Valid
0,608
0,361
Valid
Dengan hukuman (punishment) yang adil dan tegas kepada satuan kerja perangkat daerah yang tidak berhasil menjadi motivasi melaksanakan tujuan organisasinya. Sehubungan dengan hukuman yang tegas dimaksud agar dijelaskan berupa mutasi jabatan atau hukuman disiplin lainnya bagi satuan kerja perangkat daerah yang tidak berhasil mengembangkan anggaran berbasis kinerja. Pimpinan satuan kerja perangkat daerah selaku penanggungjawab keberhasilan tujuan organisasinya, agar orang yang paling bertanggungjawab memberi motivasi kepada bawahannya.
0,469
0,361
Valid
0,495
0,361
Valid
0,528
0,361
Valid
Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah) 5.2.1.2 Uji Reliabilitas Untuk
mengetahui
apakah
kuesioner
tersebut
telah
reliabel,
maka
dilakukanlah pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer program SPSS. Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya. Secara umum suatu instrumen dikatakan
208
bagus jika memiliki koefisien Cronbach’s alpha > 0,6 (Supramono dan Utami, 2004).
Tabel 5. 9. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian Variabel APBD yang Berbasis Kinerja (Y) Komitmen dari Seluruh Komponen Organisasi (X1) Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) Sumber Daya yang Cukup (X3) Penghargaan (Reward) yang Jelas (X4) Sanksi yang Tegas (X5)
Alpha Cronbach’s 0,888 0,863 0,869 0,885 0,760 0,774
Batas Keterangan Reliabilitas Reliabel 0,6 Reliabel 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah) Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan alpha cronbach’s lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan instrumen tersebut reliabel. 5.2.2
Uji Asumsi Klasik Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian
asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih relevan dalam menganalisis. Pengujian asumsi klasik ini meliputi: 5.2.2.1 Uji Normalitas Data Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak yang dapat dilihat dengan menggunakan normal p_plot dan histogram. Data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar di
209
sekitar garis diagonal dan untuk histogram dilihat dari puncak gambar yang tidak condong kekiri maupun kekanan. Grafiknya sebagai berikut:
Histogram
Dependent Variable: Apbd Berbasis Kinerja
Frequency
15
10
5
Mean =4.36E-15 Std. Dev. =0.963 N =70
0 -3
-2
-1
0
1
2
3
Regression Standardized Residual
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Apbd Berbasis Kinerja
Expected Cum Prob
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0 0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Observed Cum Prob
Gambar 5.1. Grafik Uji Normalitas
210
Dari gambar di atas dapat disimpulkan data terdistribusi dengan normal, dimana data terlihat menyebar mengikuti garis diagonal serta histogram yang tidak condong kekiri dan kekanan sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal. 5.2.2.2 Uji Multikolinieritas Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana variabel lain (independen) saling berkorelasi satu dengan lainnya. Persamaan regresi berganda yang baik adalah persamaan yang bebas dari adanya multikolinieritas antara variabel independen. Alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur ada tidaknya variabel yang berkorelasi, maka digunakan alat uji atau deteksi Variance Inflation Factor (VIF). Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1.
Tabel 5.10. Uji Multikolinieritas Collinearity Statistics Model 1
Tolerance
VIF
,686 ,400 ,794 ,417 ,356
1,458 2,498 1,259 2,396 2,812
(Constant) Kepemimpinan dan Komitmen Fokus Penyempurnaan Administrasi Sumber Daya yang Cukup Penghargaan dan Sanksi Keinginan yang Kuat untuk Berhasil
Sumber: Hasil Penelitian tahun 2009 (data diolah) Pada output bagian ini, terlihat bahwa dari kelima variabel independen dengan nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas.
211
5.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar seperti berikut ini: Scatterplot
Dependent Variable: Apbd Berbasis Kinerja
Regression Standardized Predicted Value
3
2
1
0
-1
-2 -3
-2
-1
0
1
2
3
Regression Studentized Residual
Gambar 5.2. Grafik Uji Heteroskedastisitas Dengan menggunakan metode grafik di atas dapat diambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut: a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas. b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
212
Dari grafik 5.2. di atas menunjukkan tidak ada pola yang jelas dan menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas untuk variabel penelitian, dengan demikian asumsi dasar bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan terpenuhi.
5.3
Deskriptif Variabel Penelitian
5.3.1
Variabel Komitmen dari Seluruh Organisasi (X1) Dari data yang diperoleh untuk Variabel Komitmen dari Seluruh Organisasi
(X1) dapat dilihat pada tabel 5.11. berikut ini: Tabel 5.11. Deskripsi Variabel Komitmen dari Seluruh Komponen Organisasi (X1) Deskripsi Mean Mode Komitmen-1 4,26 4 Komitmen-2 4,31 4 Komitmen-3 4,16 4 Komitmen-4 4,30 4 Komitmen-5 4,24 4 Komitmen-6 4,20 4 Komitmen-7 4,23 4 Komitmen-8 4,26 4 Komitmen-9 4,31 4 Komitmen-10 4,16 4 Komitmen-11 4,30 4 Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah)
Std. Deviation 0,716 0,468 0,367 0,521 0,494 0,528 0,423 0,716 0,468 0,367 0,521
Variance 0,513 0,219 0,134 0,271 0,245 0,278 0,179 0,513 0,219 0,134 0,271
Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan: 1. Pimpinan dan seluruh komponen SKPD, telah mampu menjabarkan tugas pokok dan fungsi instansinya: jawaban responden rata-rata 4,26 dengan standar deviasi 0,716 dan varians 0,513.
213
2. Satuan kerja perangkat daerah/SKPD, telah memiliki dokumen perencanaan stratejik (Renstra) instansinya yang lebih operasional: jawaban responden rata-rata 4,31 dengan standar deviasi 0,468 dan varians 0,219. 3. Penyusunan program dan kegiatan selama ini sudah mengakomodir tugas pokok dan fungsi SKPD: jawaban responden rata-rata 4,16 dengan standar deviasi 0,367 dan varians 0,134. 4. Pimpinan dan seluruh komponen SKPD,
telah melibatkan seluruh
bawahannya untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi instansinya: jawaban responden rata-rata 4,30 dengan standar deviasi 0,521 dan varians 0,271. 5. Dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan pimpinan dan seluruh komponen SKPD, telah memahami anggaran berbasis kinerja sebagai acuan: jawaban responden rata-rata 4,24 dengan standar deviasi 0,494 dan varians 0,245. 6. Pimpinan dan seluruh komponen SKPD, telah mengimplementasikan secara konsekuen siklus manajemen (perencanaan, penganggaran, pengendalian/ monitoring dan evaluasi): jawaban responden rata-rata 4,20 dengan standar deviasi 0,528 dan varians 0,278. 7. Selama ini pimpinan SKPD,
telah melibatkan semua bawahannya untuk
berpartisipasi menyusun dalam anggaran instansinya: jawaban responden ratarata 4,23 dengan standar deviasi 0,423 dan varians 0,179. 8. Pada umumnya pimpinan SKPD,
telah memberi kesempatan kepada
bawahannya untuk memberikan informasi yang dimilikinya sehingga
214
pimpinan dapat memilih keputusan yang terbaik untuk mencapai tujuan instansinya: jawaban responden rata-rata 4,26 dengan standar deviasi 0,716 dan varians 0,513. 9. Dalam penyusunan anggaran, komponen organisasi pada SKPD telah berdasarkan program/kegiatan tahunan, namun belum melakukan evaluasi capaian organisasi sehingga hampir tidak ada hal yang baru setiap penyusunan anggaran: jawaban responden rata-rata 4,31 dengan standar deviasi 0,468 dan varians 0,219. 10. Sudah ada komitmen tertulis antara pimpinan SKPD dengan seluruh komponen pada SKPDnya untuk mencapai tujuan organisasi (visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi): jawaban responden rata-rata 4,16 dengan standar deviasi 0,367 dan varians 0,134. 11. Pimpinan dan seluruh komponen SKPD telah memiliki sistem target kinerja yang akan dicapai sesuai visi, misi dan tujuan SKPDnya: jawaban responden rata-rata 4,30 dengan standar deviasi 0,521 dan varians 0,271.
5.3.2 Variabel Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) Dari
data
yang
diperoleh
untuk
Variabel
Administrasi (X2) dapat dilihat pada tabel 5.12. berikut ini:
Penyempurnaan
Sistem
215
Tabel 5.12. Deskripsi Variabel Penyempurnaan Sistem Administrasi (X2) Deskripsi Mean Mode Std. Deviation Penyempurnaan Administrasi-1 3,63 4 0,594 Penyempurnaan Administrasi-2 3,66 4 0,657 Penyempurnaan Administrasi-3 3,67 4 0,631 Penyempurnaan Administrasi-4 3,79 4 0,635 Penyempurnaan Administrasi-5 3,53 3 0,607 Penyempurnaan Administrasi-6 3,71 4 0,684 Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah)
Variance 0,353 0,431 0,398 0,403 0,369 0,468
Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan: 1. Dokumen perencanaan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana stratejik, Rencana Kinerja (Renstra/Renja SKPD), pada umumnya hanya berada pada pimpinan SKPD dan beberapa staf penyusun anggaran kegiatan: jawaban responden rata-rata 3,63 dengan standar deviasi 0,594 dan varians 0,353. 2. Dokumen perencanaan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana stratejik, Rencana Kinerja (Renstra/Renja SKPD) tersebut, telah dilengkapi dengan ukuran pencapaian kinerja program dan kegiatan: jawaban responden rata-rata 3,66 dengan standar deviasi 0,657 dan varians 0,431. 3. Instrumen pengukuran kinerja seperti analisis standar belanja, standar pelayanan minimal dan standar harga/satuan harga telah dimiliki semua SKPD: jawaban responden rata-rata 3,67 dengan standar deviasi 0,631 dan varians 0,398.
216
4. Standar analisis belanja dan standar harga yang spesifik pada masing-masing SKPD sudah dimutakhirkan/revisi setiap tahun: jawaban responden rata-rata 3,79 dengan standar deviasi 0,635 dan varians 0,403. 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja SKPD telah menggambarkan pengukuran secara kuantitatif, dan telah dikaitkan dengan analisis standar belanja, standar pelayanan minimal dan standar harga: jawaban responden rata-rata 3,53 dengan standar deviasi 0,607 dan varians 0,369. 6. Agar pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah bermanfaat, pengukuran
kinerja
yang
kuantitatif
dan
terukur
secara
berkala
disempurnakan: jawaban responden rata-rata 3,71 dengan standar deviasi 0,684 dan varians 0,468.
5.3.3
Variabel Sumber Daya yang Cukup (X3) Dari data yang diperoleh untuk Variabel Sumber Daya yang Cukup (X3) dapat
dilihat pada tabel 5.13. berikut ini: Tabel 5.13. Deskripsi Variabel Sumber Daya (X3) Deskripsi Mean Mode Std. Deviation Sumber Daya yang Cukup-1 3,71 4 0,617 Sumber Daya yang Cukup-2 3,34 3 0,535 Sumber Daya yang Cukup-3 3,69 4 0,603 Sumber Daya yang Cukup-4 3,79 4 0,587 Sumber Daya yang Cukup-5 3,83 4 0,701 Sumber Daya yang Cukup-6 3,71 4 0,617 Sumber Daya yang Cukup-7 3,34 3 0,535 Sumber Daya yang Cukup-8 3,71 4 0,617 Sumber Daya yang Cukup-9 3,34 3 0,535 Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah)
Variance 0,381 0,287 0,364 0,345 0,492 0,381 0,287 0,381 0,287
217
Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan: 1. Penyusunan anggaran program dan kegiatan selama ini sudah berdasarkan telaahan sehingga mudah dilaksanakan: jawaban responden rata-rata 3,71 dengan standar deviasi 0,617 dan varians 0,381. 2. Program dan kegiatan untuk memberhasilkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran SKPD telah direvisi sesuai perkembangan tahunan: jawaban responden rata-rata 3,34 dengan standar deviasi 0,535 dan varians 0,287. 3. Keberhasilan organisasi/SKPD, efisiensi dan optimalisasi sumber daya, evaluasi, dan pelaporan kinerja selama ini diukur dengan capaian realisasi anggaran: jawaban responden rata-rata 3,69 dengan standar deviasi 0,603 dan varians 0,364. 4. Personil/sumber daya manusia pada SKPD sebaiknya setiap ada kesempatan diikutsertakan dalam pembelajaran/pelatihan tentang anggaran berbasis kinerja: jawaban responden rata-rata 3,79 dengan standar deviasi 0,587 dan varians 0,345. 5. Guna meningkatkan kualitas kinerja SKPD, personil yang menangani penyusunan anggaran diberi kesempatan prioritas untuk mendalami anggaran berbasis kinerja: jawaban responden rata-rata 3,83 dengan standar deviasi 0,701 dan varians 0,492. 6. Untuk meningkatkan kinerja SKPD, penyusunan anggaran program dan kegiatan agar mengacu kepada penganggaran berbasis kinerja: jawaban responden rata-rata 3,71 dengan standar deviasi 0,617 dan varians 0,381.
218
7. Selama ini sudah ada evaluasi capaian kinerja SKPD yang dikaitkan dengan capaian visi dan misi, tujuan dan sasaran serta tupoksi SKPD nya: jawaban responden rata-rata 3,34 dengan standar deviasi 0,535 dan varians 0,287. 8. Sebaiknya ada monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tupoksinya dikaitkan kesesuaian dengan visi dan misi SKPD: jawaban responden rata-rata 3,71 dengan standar deviasi 0,617 dan varians 0,381. 9. Agar lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran suatu program kegiatan, menentukan
dasar
alokasi
anggarannya
harus
mempertimbangkan
karakteristik indikator input setiap program/kegiatan: jawaban respoden ratarata 3,34 dengan standar deviasi 0,535 dan varians 0,287.
5.3.4 Variabel Penghargaan (Reward) yang Jelas (X4) Dari data yang diperoleh untuk Variabel Penghargaan (Reward) yang Jelas (X4) dapat dilihat pada tabel 5.14. berikut ini: Tabel 5.14. Deskripsi Variabel Penghargaan (Reward) yang Jelas (X4) Deskripsi Mean Mode Std. Deviation Penghargaan-1 3,71 4 0,640 Penghargaan -2 3,77 4 0,663 Penghargaan -3 3,67 3 0,756 Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah)
Variance 0,410 0,440 0,572
Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan: 1. Untuk menjamin efektifitas capaian kinerja tupoksi SKPD perlu adanya penghargaan/reward kepada seluruh komponen organisasi terutama kepala
219
SKPD dan personil penyusun anggaran: jawaban responden rata-rata 3,71 dengan standar deviasi 0,640 dan varians 0,410. 2. Dengan adanya reward yang adil kepada satuan kerja perangkat daerah yang berhasil menjadi motivasi melaksanakan tujuan organisasinya: jawaban responden rata-rata 3,77 dengan standar deviasi 0,663 dan varians 0,440. 3. Sehubungan dengan penghargaan dimaksud agar dijelaskan berupa promosi jabatan atau penghargaan lainnya bagi satuan kerja perangkat daerah yang berhasil mengembangkan anggaran berbasis kinerja: jawaban responden ratarata 3,67 dengan standar deviasi 0,756 dan varians 0,572.
5.3.5 Variabel Sanksi Yang Tegas (X5) Dari data yang diperoleh untuk Variabel Sanksi Yang Tegas (X5) dapat dilihat pada tabel 5.15. berikut ini: Tabel 5.15. Deskripsi Variabel Sanksi Yang Tegas (X5) Deskripsi Mean Mode Std. Deviation Variance Sanksi-1 4,04 4 0,266 0,071 Sanksi-2 4,40 4 0,522 0,272 Sanksi-3 3,80 4 0,499 0,249 Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah) Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan: 1. Dengan hukuman (punishment) yang adil dan tegas kepada satuan kerja perangkat daerah yang tidak berhasil menjadi motivasi melaksanakan tujuan organisasinya: jawaban responden rata-rata 4,04 dengan standar deviasi 0,266 dan varians 0,071.
220
2. Sehubungan dengan hukuman yang tegas dimaksud agar dijelaskan berupa mutasi jabatan atau hukuman disiplin lainnya bagi satuan kerja perangkat daerah yang tidak berhasil mengembangkan anggaran berbasis kinerja: jawaban responden rata-rata 4,40 dengan standar deviasi 0,552 dan varians 0,272. 3. Pimpinan
satuan
kerja
perangkat
daerah
selaku
penanggungjawab
keberhasilan tujuan organisasinya, agar orang yang paling bertanggungjawab memberi motivasi kepada bawahannya: jawaban responden rata-rata 3,80 dengan standar deviasi 0,499 dan varians 0,249.
5.3.6
Variabel APBD Berbasis Kinerja (Y) Dari data yang diperoleh untuk Variabel APBD Berbasis Kinerja (Y) dapat
dilihat pada tabel 5.16 berikut ini: Tabel 5.16. Deskripsi Variabel APBD Berbasis Kinerja (Y) Deskripsi
Mean
Mode
Apbd Berbasis Kinerja-1 4,44 4 Apbd Berbasis Kinerja-2 3,79 4 Apbd Berbasis Kinerja-3 4,01 4 Apbd Berbasis Kinerja-4 3,90 4 Apbd Berbasis Kinerja-5 4,03 4 Apbd Berbasis Kinerja-6 4,44 4 Apbd Berbasis Kinerja-7 3,79 4 Sumber: Hasil penelitian tahun 2009 (data diolah)
Std. Deviation
Variance
0,528 0,535 0,318 0,593 0,538 0,528 0,535
0,279 0,287 0,101 0,352 0,289 0,279 0,287
221
Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan: 1. Penyusunan anggaran SKPD berbasis kinerja agar mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta tupoksi-nya: jawaban responden rata-rata 4,44 dengan standar deviasi 0,528 dan varians 0,279. 2. Penyusunan anggaran SKPD berbasis kinerja dimulai dari Rencana Stratejik/Renstra dan Rencana Kinerja/Renja serta mengembangkan standar analisis belanja, standar pelayanan minimal dan standar harga yang spesifik pada SKPDnya: jawaban responden rata-rata 3,79 dengan standar deviasi 0,535 dan varians 0,287. 3. Penyusunan anggaran SKPD berbasis kinerja menjadi perpaduan perencanaan kinerja yang mengaitkan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan: jawaban responden rata-rata 4,01 dengan standar deviasi 0,318 dan varians 0,101. 4. Seluruh komponen organisasi dalam SKPD membuat suatu komitmen untuk mengembangkan penganggaran berbasis kinerja pada SKPDnya: jawaban respoden rata-rata 3,90 dengan standar deviasi 0,593 dan varians 0,352. 5. Pengembangan
penganggaran
berbasis
kinerja
dimaksud
yaitu
menyempurnakan standar analisis belanja, instrument kinerja lainnya dan standar biaya yang spesifik secara berkala, agar kinerja pengganggaran berbasis kinerja
semakin baik: jawaban respoden rata-rata 4,03 dengan
standar deviasi 0,538 dan varians 0,289.
222
6. Pengembangan pengganggaran berbasis kinerja yang semakin baik, termasuk adanya pemahaman yang sama bagi seluruh komponen organisasi tentang pengganggaran berbasis kinerja: jawaban respoden rata-rata 4,44 dengan standar deviasi 0,528 dan varians 0,279. 7. Pengembangan pengganggaran berbasis kinerja yang semakin baik, termasuk peningkatan kemampuan dan kompetensi seluruh komponen organisasi dalam memahami pengganggaran berbasis kinerja: jawaban responden rata-rata 3,79 dengan standar deviasi 0,535 dan varians 0,287.
5.4
Pengujian Hipotesis Untuk menguji hipotesis bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi,
penyempurnaan sistem administrasi, sumber daya manusia yang cukup, penghargaan yang jelas dan sanksi yang tegas berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja secara simultan dengan uji F dan uji parsial dengan uji t. 5.4.1
Pengujian Hipotesis dengan Uji F Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen
dianalisis dengan menggunakan uji F, yaitu dengan memperhatikan signifikansi nilai F pada output perhitungan dengan tingkat alpha 5%. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% maka terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.17. di bawah ini:
223
Tabel 5.17. Hasil Uji F
Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares 10,564 1,248 11,812
df 5 64 69
Mean Square F 2,113 108,341 ,020
Sig. ,000(a)
Sumber: Hasil Penelitian tahun 2009 (data diolah) Pada hasil uji regresi dalam penelitian ini, diketahui nilai uji F sebesar 108,341 dengan signifikansi 0,000. Dimana disyaratkan nilai signifikansi F lebih kecil dari 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja (Y). Hal tersebut berarti jika komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1), penyempurnaan sistem administrasi (X2), sumber daya yang cukup (X3), penghargaan yang jelas (X4) serta sanksi yang tegas (X5) secara bersama-sama mengalami kenaikan maka akan berdampak pada kenaikan APBD berbasis kinerja (Y), sebaliknya jika komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1), penyempurnaan sistem administrasi (X2), sumber daya yang cukup (X3), penghargaan yang jelas (X4) serta sanksi yang tegas (X5) secara bersama-sama mengalami penurunan maka akan berdampak pada penurunan APBD berbasis kinerja (Y). 5.4.2
Pengujian Hipotesis dengan Uji t Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, pembahasan akan dilanjutkan
dengan pengujian hipotesis, dengan memperhatikan nilai t hitung dari hasil regresi tersebut untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap
224
variabel dependen dengan tingkat kepercayaan 95% atau pada alpha 5%. Dengan syarat apabila nilai variabel independen signifikan terhadap variabel dependen maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan apabila tidak signifikan maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Adapun metode dalam penentuan t tabel menggunakan ketentuan tingkat signifikan 5%, dengan df=n-k-1 (pada penelitian ini df=70-5-1=64), sehingga didapat nilai t tabel sebesar 2,00 disajikan dalam tabel 5.18. sebagai berikut: Tabel 5.18. Nilai t hitung Variabel Komitmen (X1) Penyempurnaan SistemAdminstrasi (X2) Sumber Daya yang Cukup (X3) Penghargaan yang Jelas (X4) SanksiYang Tegas (X5)
t hitung 0,938
t tabel 2,00
Signifikansi ,352
10,109
2,00
,000
0,938 2,344 3,453
2,00 2,00 2,00
,352 ,022 ,001
Keputusan Hipotesis Diterima Hipotesis Ditolak Hipotesis Diterima Hipotesis Ditolak Hipotesis Ditolak
Sumber: Hasil Penelitian tahun 2009 (data diolah) Dari tabel 5.18. di atas, diketahui nilai t hitung dari masing-masing variabel independen. Dari nilai tersebut yang kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Karena t hitung dalam penelitian untuk variabel Penyempurnaan Sistem Administrasi, Penghargaan yang Jelas dan Sanksi yang tegas ini lebih besar dari t tabel, maka Ho ditolak, dengan kata lain Penyempurnaan Sistem Administrasi, Penghargaan yang
225
Jelas dan Sanksi yang tegas signifikan berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja, sedangkan variabel Komitmen serta Sumber Daya yang Cukup tidak signifikan berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja yang dapat dibuktikan dengan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel dan hipotesis diterima. Selain itu pengujian hipotesis secara parsial juga dapat dianalisis dari nilai signifikansi dimana nilai signifikansi berada dibawah 0,05 maka dapat dikatakan bahwa secara parsial masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan pada tingkat alpha 5%.
5.5
Hasil Persamaan Regresi Untuk mempermudah pembacaan hasil dan interpretasi analisis regresi maka
digunakan bentuk persamaan. Persamaan atau model tersebut berisi konstanta dan koefisien-koefisien regresi yang didapat dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya. Persamaan regresi yang telah dirumuskan kemudian dengan bantuan program SPSS dilakukan pengolahan data sehingga didapat persamaan akhir sebagai berikut: Y = 0, 045 + 0, 060 X 1 + 0,533 X 2 + 0, 043 X 3 + 0,102 X 4 + 0,311X 5 Pada model regresi ini, nilai konstanta yang tercantum sebesar 0,045 dapat diartikan jika variabel bebas dalam model diasumsikan sama dengan nol, secara ratarata variabel diluar model tetap akan meningkatkan APBD berbasis kinerja sebesar 0,045 satuan.
226
Nilai besaran koefisien regresi β1 sebesar 0,060 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa variabel komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1) berpengaruh positif terhadap APBD berbasis kinerja (Y). Hal ini menunjukkan bahwa ketika komitmen dari seluruh komponen organisasi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, APBD berbasis kinerja juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,060 satuan. Nilai besaran koefisien regresi β 2 sebesar 0,533 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa variabel penyempurnaan sistem administrasi (X2) berpengaruh positif terhadap APBD berbasis kinerja (Y). Hal ini menunjukkan bahwa ketika penyempurnaan sistem administrasi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, APBD berbasis kinerja juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,533 satuan. Nilai besaran koefisien regresi β3 sebesar 0,043 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa variabel sumber daya yang cukup (X3) berpengaruh positif terhadap APBD berbasis kinerja (Y). Hal ini menunjukkan bahwa ketika sumber daya yang cukup mengalami peningkatan sebesar satu satuan, APBD berbasis kinerja juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,043 satuan. Nilai besaran koefisien regresi β 4 sebesar 0,102 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa variabel penghargaan yang jelas (X4) berpengaruh positif terhadap APBD berbasis kinerja (Y). Hal ini menunjukkan bahwa ketika penghargaan yang jelas mengalami peningkatan sebesar satu satuan, APBD berbasis kinerja juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,102 satuan.
227
Nilai besaran koefisien regresi β5 sebesar 0,311 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa variabel sanksi yang tegas (X5) berpengaruh positif terhadap APBD berbasis kinerja (Y). Hal ini menunjukkan bahwa ketika sanksi yang tegas mengalami peningkatan sebesar satu satuan, APBD berbasis kinerja juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,311 satuan.
5.6
Analisis Koefisien Determinasi (R2) Besarnya koefisien determinasi (R2) yang disesuaikan (adjusted) sebesar
0,886 ( 88,6%). Sehingga dapat dikatakan bahwa 88,6% variasi variabel dependen yaitu APBD berbasis kinerja (Y) pada model dapat diterangkan oleh variabel bebas yaitu variabel komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1), penyempurnaan sistem administrasi (X2), sumber daya yang cukup (X3), penghargaan yang jelas (X4) serta sanksi yang tegas (X5), sedangkan sisanya sebesar 11,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 5.19. berikut ini: Tabel 5.19. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Model 1
R ,946(a)
R Square ,894
Adjusted R Square ,886
Std. Error of the Estimate ,13965
Sumber: Hasil Penelitian tahun 2009 (data diolah)
DurbinWatson 1,805
228
5.7
Pembahasan Hasil Penelitian Pada pengujian hipotesis berdasarkan hasil perhitungan dapat dikatakan
bahwa penyempurnaan sistem administrasi, penghargaan yang jelas dan sanksi yang tegas berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja baik secara simultan maupun parsial telah terbukti (H0 ditolak), sedangkan komitmen dari seluruh komponen organisasi serta sumber daya yang cukup tidak signifikan berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja (H0 diterima). Dari hasil ini dapat dilihat bahwa semakin baik penyempurnaan sistem administrasi, penghargaan yang jelas dan sanksi yang tegas tentunya memberikan kontribusi yang baik terhadap peningkatan APBD berbasis kinerja. Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat kami sajikan sebagai berikut : 1. Faktor penyempurnaan sistem administrasi, penghargaan yang jelas dan sanksi yang tegas dapat dikatakan sejalan dengan penelitian Imam T. Raharto (2008) yaitu terdapat hubungan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dalam pencapaian hasil dengan peningkatan penerapan anggaran berbasis kinerja. Konsistensi penyempurnaan sistem administrasi secara berkelanjutan diharapkan tersedianya instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja. Demikian juga adanya penghargaan yang jelas dan hukuman/sanksi yang tegas merupakan pemicu keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja. 2. Faktor komitmen dan sumber daya yang cukup belum berpengaruh terhadap peningkatan APBD berbasis kinerja, hal ini disebabkan belum
229
ada komitmen dari seluruh komponen organisasi dan sumber daya yang cukup/SDM yang memahami penganggaran berbasis kinerja, untuk itu perlu dilakukan perubahan yaitu adanya komitmen dari seluruh komponen organisasi untuk menyiapkan sumber daya (anggaran, kegiatan dan sumber daya manusia) untuk memahami penganggaran berbasis kinerja, 3. Pemerintah Kabupaten Karo juga belum membuat aturan yang tegas dan lengkap tentang implementasi anggaran berbasis kinerja serta belum memberikan penghargaan atau sanksi kepada SKPD yang mematuhi aturan dimaksud, dalam upaya peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja secara terus menerus. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Karo membuat aturan tentang implementasi anggaran berbasis kinerja yaitu setiap SKPD menyusun instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, dan melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. 4. Penelitian ini dapat dinyatakan cukup memadai dimana 88,60 % variabel dependen yaitu APBD Berbasis Kinerja (Y) dipengaruhi oleh variabel independen
(komitmen
dari
seluruh
komponen
organisasi
(X1),
penyempurnaan sistem administrasi (X2), sumber daya yang cukup (X3), penghargaan yang jelas (X4) serta sanksi yang tegas (X5) ) dan sisanya 11,40% dipengaruhi variable lain diluar model. Faktor-faktor lain diluar model yang mempengaruhi penelitian ini kemungkinan : belum adanya motivasi untuk keberhasilan visi dan misi SKPD, gaya kepemimpinan
230
para kepala SKPD yang belum siap menerima perubahan/paradigm baru sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja dan belum adanya peraturan pemerintah daerah yang lebih operasional mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja walaupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri telah ada menjadi acuan.
5.7.1
Pengaruh Komitmen dari Seluruh Komponen Organisasi Terhadap APBD Berbasis Kinerja Pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh komitmen dari seluruh
komponen organisasi terhadap APBD berbasis kinerja adalah positif dan tidak signifikan. Positif terlihat dari koefisien regresi komitmen dari seluruh komponen organisasi sebesar 0,060 dan tidak signifikan karena nilai t hitung < t tabel ( 0,938 > 2,00). Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh komitmen dari seluruh komponen organisasi adalah searah dengan APBD berbasis kinerja atau dengan kata lain komitmen dari seluruh komponen organisasi yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja yang baik/tinggi, demikian sebaliknya bila komitmen dari seluruh komponen organisasi rendah/buruk maka APBD berbasis kinerja akan rendah/buruk. Pengaruh tidak signifikan menunjukkan bahwa komitmen dari seluruh komponen organisasi kurang mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan APBD berbasis kinerja.
231
5.7.2
Pengaruh Penyempurnaan Sistem Administrasi Terhadap APBD Berbasis Kinerja Pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh penyempurnaan sistem
administrasi terhadap APBD berbasis kinerja adalah positif dan signifikan. Positif terlihat dari koefisien regresi penyempurnaan sistem administrasi sebesar 0,533 dan signifikan karena nilai t hitung > t tabel (10,109 > 2,00). Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh penyempurnaan sistem administrasi adalah searah dengan APBD berbasis kinerja atau dengan kata lain penyempurnaan sistem administrasi yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja yang baik/tinggi, demikian sebaliknya bila penyempurnaan sistem administrasi rendah/buruk maka APBD berbasis kinerja akan rendah/buruk. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa penyempurnaan sistem administrasi mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan APBD berbasis kinerja.
5.7.3 Pengaruh Sumber Daya yang Cukup Terhadap APBD Berbasis Kinerja Pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh sumber daya yang cukup terhadap APBD berbasis kinerja adalah positif dan tidak signifikan. Positif terlihat dari koefisien regresi sumber daya yang cukup sebesar 0,043 dan tidak signifikan karena nilai t hitung > t tabel (0,938 > 2,00). Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh sumber daya yang cukup adalah searah dengan APBD berbasis kinerja atau dengan kata lain sumber daya yang cukup yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja yang
232
baik/tinggi, demikian sebaliknya bila sumber daya yang cukup rendah/buruk maka APBD berbasis kinerja akan rendah/buruk. Pengaruh tidak signifikan menunjukkan bahwa sumber daya yang cukup kurang mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan APBD berbasis kinerja.
5.7.4 Pengaruh Penghargaan (Reward) yang Jelas Terhadap APBD Berbasis Kinerja Pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh penghargaan (reward) yang jelas terhadap APBD berbasis kinerja adalah positif dan signifikan. Positif terlihat dari koefisien regresi penghargaan (reward) yang jelas sebesar 0,102 dan signifikan karena nilai t hitung > t tabel (2,344 > 2,00). Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh penghargaan (reward) yang jelas adalah searah dengan APBD berbasis kinerja atau dengan kata lain penghargaan (reward) yang jelas dan baik/tinggi akan berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja yang baik/tinggi, demikian sebaliknya bila penghargaan (reward) yang jelas dan rendah/buruk maka APBD berbasis kinerja akan rendah/buruk. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa penghargaan (reward) yang jelas mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan APBD berbasis kinerja.
5.7.5 Pengaruh Sanksi Yang Tegas Terhadap APBD Berbasis Kinerja Pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh sanksi yang tegas terhadap APBD berbasis kinerja adalah positif dan signifikan. Positif terlihat dari koefisien
233
regresi sanksi yang tegas sebesar 0,311 dan signifikan karena nilai t hitung > t tabel (3,453 > 2,00). Pengaruh positif menunjukkan bahwa pengaruh sanksi yang tegas adalah searah dengan APBD berbasis kinerja atau dengan kata lain sanksi yang tegas yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja yang baik/tinggi, demikian sebaliknya bila sanksi yang tegas yang rendah/buruk maka APBD berbasis kinerja akan rendah/buruk. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa sanksi yang tegas mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan APBD berbasis kinerja. Dan variabel bebas yang memiliki pengaruh yang terbesar terhadap APBD berbasis kinerja adalah variabel penyempurnaan sistem administrasi.
234
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1
Kesimpulan Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan sebagai
berikut: 1. Secara simultan komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1), penyempurnaan sistem administrasi (X2), sumber daya yang cukup (X3), penghargaan yang jelas (X4) serta sanksi yang tegas (X5) berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja (Y), hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa terdapat hubungan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dalam pencapaian hasil dengan peningkatan penerapan anggaran berbasis kinerja, 2. Secara parsial penyempurnaan sistem administrasi (X2), penghargaan yang jelas (X4) serta sanksi yang tegas (X5) masing-masing berpengaruh signifikan terhadap APBD berbasis kinerja (Y), sedangkan komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1) serta sumber daya yang cukup (X3) tidak signifikan berpengaruh terhadap APBD berbasis kinerja. Tetapi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap APBD berbasis kinerja adalah penyempurnaan sistem administrasi.
235
3. Bahwa penelitian ini dapat dinyatakan cukup memadai dimana 88,60 % variabel dependen yaitu APBD Berbasis Kinerja (Y) dipengaruhi oleh variabel independen (komitmen dari seluruh komponen organisasi (X1), penyempurnaan sistem administrasi (X2), sumber daya yang cukup (X3), penghargaan yang jelas (X4) serta sanksi yang tegas (X5) ) dan sisanya 11,40% dipengaruhi variable lain diluar model.
6.2
Keterbatasan Penelitian Penelitian ini disadari oleh peneliti terdapat keterbatasan baik dari materi
maupun waktu terutama jawaban kuesioner yang relatif subjektif, hal ini disebabkan : 1) karena jawaban responden berupa persepsi, 2) lokasi penelitian hanya 1 (satu) pemerintah daerah yaitu Kabupaten Karo. 3) keterbatasan variabel independen yaitu hanya 5 (lima) yang mempengaruhi variable independen sejumlah 88,60%. 4) Hanya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran
berbasis
kinerja
dan
belum
mampu
membuktikan
keberhasilan instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja yaitu adanya indikator standar pelayanan minimal, analisa standar biaya, pengukuran kinerja, target kinerja dan standar harga.
236
6.3
Saran Saran penelitian selanjutnya untuk penyempurnaan penerapan APBD Berbasis
Kinerja disampaikan beberapa saran yaitu : 1. Peneliti berikutnya agar mengambil data dari data sekunder (realisasi capaian kinerja program dan kegiatan). 2. Peneliti berikutnya memperluas lokasi penelitian dibeberapa pemerintah daerah lainnya. 3. Penelitian
berikutnya
untuk
menambah
variabel
lain
untuk
penyempurnaan penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja seperti : a. Gaya kepemimpinan b. Motivasi c. Peraturan Daerah tentang penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 4. Peneliti berikutnya untuk melanjutkan penelitian keberhasilan instrumen pengukuran indikator anggaran berbasis kinerja yaitu adanya target kinerja, pengukuran kinerja, standar pelayanan minimal, analisis standar belanja, dan standar harga.
237
DAFTAR PUSTAKA
Asmoko, Hindri, 2006, Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol 2 No 2, Jokjakarta. BPKP, 2000, Pengukuran Kinerja: Suatu Tinjauan Pada Instansi Pemerintah, Jakarta BPKP, 2005, Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi), Jakarta Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan R.I, 2008, Modul Pengelolaan Keuangan Negara, Jakarta Erlina dan Mulyani, Sri, 2007, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, hal. 53, USU press, Medan Indriantoro dan Supomo, 1999, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta. Ikhsan, Arfan dan Ghozali, Imam, 2006, Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi Dan Manajemen, PT. Madju Medan Cipta, Medan. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2006, Manajemen Yang Berorientasi Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta Kuncoro, Mudrajad, 2003, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, Erlangga, Jakarta. Lubis, Ade Fatma, et.al, 2007, Aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions) untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis, USU press, Medan. Lubis, Ade Fatma dan Syahputra, Adi, 2008, Pedoman Penulisan Proposal Dan Tesis, Program Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana USU, Medan. Lembaga Administrasi Negara, 2003, Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, Jakarta Lembaga Administrasi Negara, 2004, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (Edisi Kedua) LAN RI, Jakarta Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yokyakarta Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
238
Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yokyakarta Mayangsari, 2003, Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, Serta Mekanisme Corporate Governance Integritas Laporan Keuangan, Simposium Nasional Akuntansi VI, IAI, Surabaya. Mawardi, Gusti, 2002, Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Ditinjau Dari Proses Dan Pengalokasian, Jogjakarta. Milani, Ken, 1975, ”The Relationship of participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study,” The Accounting Review, pp. 274-284 Munawar; Irianto, Gugus; Nurkhoilis, 2007, Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08 No. 01, Jogjakarta. Prihantono, Purwono, 2001, Pembangunan Daerah, Renstra dan Akuntabilitas (Pendekatan Public Sector Balanced Scorecard) Suprasto, Bambang, H., 2006, Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Buletin Studi Ekonomi, Vol 11 Nomor 3, Denpasar. Sadjiarto, Arja, 2000, Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan, Jurnal Akuntansi & Keuangan Vo. 2 No. 2, Jokjakarta. Suhartono, Ehrmann; Halim, Abdul, 2005, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah dengan Motivasi sebagai Variabel Pemoderasi, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 06 No. 01, Jogjakarta. Suhartono, Ehrmann; Solichin, Mochammad, 2007, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08 No. 01, Jogjakarta. Sugiono, 2008, Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D, Edisi Revisi, Cetakan ke 16, Alfabeta, Bandung. Santoso, Singgih, 2000, SPSS Statistik Parametrik, Elex Media Komputindo, Jakarta
239
Sugiyanto, 2004, Analisis Statistika Sosial, Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur Sugiyono, 1999, Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung Supramono dan Intiyas Utami, 2004, Desain Proposal Penelitian Akuntansi dan Keuangan, Andi, Yogyakarta. Wahono, Romi Satria (2001), Pengantar Manajemen Organisasi, LIPI, Saitama University. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58, 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8, 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20, 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah Repiblik Indonesia Nomor 65, 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, 2007, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59, 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79, 2007, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, 2003, tentang Keuangan Negara Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5, 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
240
Lampiran 1 Daftar Kuesioner FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA (STUDY EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN KARO)
Bapak/Ibu/Saudara responden yang terhormat, kuesioner ini dimaksudkan untuk penulisan karya akhir penelitian (tesis) pada Magister Ilmu Akuntansi Pemerintahan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Penelitian
ini
bertujuan
untuk
menilai
faktor-faktor
(SDM,
komitmen,
penyempurnaan administrasi, sumber daya yang cukup dan reward serta punishment yang mempengaruhi penyusunan APBD berbasis kinerja. Dimohon untuk membaca pernyataan secara hati-hati dan memberikan jawaban secara lengkap (tidak ada yang ditinggalkan); Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam pilihan anda, yang penting adalah memlilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi; Semua tanggapan Bapak/Ibu/Saudara akan dirahasiakan; Terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, telah berkenaan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan ini.
241
I. Demografi Responden Nama Responden
:
Nama Instansi
:
Umur Responden
:
Jabatan/Eselon
:
(Lk / Pr)
Kepala Badan/Dinas/SKPD
( II /
Kabid Perencanaan
( III
III ) / IV ) Lama Menduduki Jabatan :
1 – 5 tahun
terakhir
6 – 10 tahun 11 – 15 tahun 16 – 20 tahun 21 – 25 tahun
Pendidikan Terakhir
:
SLTA/Sederajat Diploma (D3) Strata 1 (Sarjana) Strata 2 (Master) Strata 3 (Doktor)
Kursus/Diklat/Bintek di bidang tentang anggaran/penyusunan anggaran yang telah Bapak/Ibu ikuti
:
Tidak Pernah Jarang Pernah Sering
242
Sangat Sering II. Daftar Pertanyaan Terimakasih Bapak/Ibu, telah berkenaan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan ini,
dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas
pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan TANDA (X). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pertanyaan/masalah terkait. Skor jawaban adalah sebagai berikut :
Skor 1
=
Sangat Tidak Setuju
(STS)
Skor 2
=
Tidak Setuju
(TS)
Skor 3
=
Netral
(N)
Skor 4
=
Setuju
(S)
Skor 5
=
Sangat Setuju
(SS)
243
Sangat setuju <..…> Sangat tidak Setuju
5 1. Komitmen dari seluruh komponen organisasi 1. Pimpinan dan seluruh komponen SKPD, telah mampu menjabarkan tugas pokok dan fungsi instansinya. 2. Satuan kerja perangkat daerah/SKPD, telah memiliki dokumen perencanaan stratejik (Renstra) instansinya yang lebih operasional. 3. Penyusunan program dan kegiatan selama ini sudah mengakomodir tugas pokok dan fungsi SKPD. 4. Pimpinan dan seluruh komponen SKPD, telah melibatkan seluruh bawahannya untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi instansinya. 5. Dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan pimpinan dan seluruh komponen SKPD, telah memahami anggaran berbasis kinerja sebagai acuan. 6. Pimpinan dan seluruh komponen SKPD, telah mengimplementasikan secara konsekuen siklus manajemen (perencanaan, penganggaran, pengendalian/monitoring dan
4
3
2
1
244
evaluasi). 7. Selama ini pimpinan SKPD, telah melibatkan semua bawahannya untuk berpartisipasi menyusun dalam anggaran instansinya. 8. Pada umumnya pimpinan SKPD, telah memberi kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan informasi yang dimilikinya sehingga pimpinan dapat memilih keputusan yang terbaik untuk mencapai tujuan instansinya. 9. Dalam penyusunan anggaran, komponen organisasi pada SKPD telah berdasarkan program/kegiatan tahunan, namun belum melakukan evaluasi capaian organisasi sehingga hampir tidak ada hal yang baru setiap penyusunan anggaran.
Sangat setuju <…>Sangat tidak Setuju
5 10. Sudah ada komitmen tertulis antara pimpinan SKPD dengan seluruh komponen pada SKPDnya untuk mencapai tujuan organisasi (visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi). 11. Pimpinan dan seluruh komponen SKPD telah memiliki sistem target kinerja yang akan dicapai sesuai visi, misi dan tujuan SKPDnya. 2. Penyempurnaan system administrasi 1. Dokumen perencanaan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana stratejik, Rencana Kinerja (Renstra/Renja SKPD), pada umumnya hanya berada pada pimpinan SKPD dan beberapa staf penyusun anggaran kegiatan. 2. Dokumen perencanaan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana stratejik, Rencana Kinerja (Renstra/Renja
4
3
2
1
245
SKPD) tersebut, telah dilengkapi dengan ukuran pencapaian kinerja program dan kegiatan. 3. Instrumen pengukuran kinerja seperti analisis standar belanja, standar pelayanan minimal dan standar harga/satuan harga telah dimiliki semua SKPD. 4. Standar analisis belanja dan standar harga yang spesifik pada masing-masing SKPD sudah dimutakhirkan/revisi setiap tahun. 5. Pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja SKPD telah menggambarkan pengukuran secara kuantitatif, dan telah dikaitkan dengan analisis standar belanja, standar pelayanan minimal dan standar harga 6. Agar pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah bermanfaat, pengukuran kinerja yang kuantitatif dan terukur secara berkala disempurnakan.
Sangat setuju <…>Sangat tidak Setuju
5 3. Sumber daya yang cukup 1. Penyusunan anggaran program dan kegiatan selama ini sudah berdasarkan telaahan sehingga mudah dilaksanakan. 2. Program dan kegiatan untuk memberhasilkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran SKPD telah direvisi sesuai perkembangan tahunan. 3. Keberhasilan organisasi/SKPD, efisiensi dan optimalisasi sumber daya, evaluasi, dan pelaporan kinerja selama ini diukur dengan capaian realisasi anggaran. 4. Personil/sumber daya manusia pada SKPD sebaiknya setiap
4
3
2
1
246
ada kesempatan diikutsertakan dalam pembelajaran/pelatihan tentang anggaran berbasis kinerja. 5. Guna meningkatkan kualitas kinerja SKPD, personil yang menangani penyusunan anggaran diberi kesempatan prioritas untuk mendalami anggaran berbasis kinerja. 6. Untuk meningkatkan kinerja SKPD, penyusunan anggaran program dan kegiatan agar mengacu kepada penganggaran berbasis kinerja. 7. Selama ini sudah ada evaluasi capaian kinerja SKPD yang dikaitkan dengan capaian visi dan misi, tujuan dan sasaran serta tupoksi SKPD nya. 8. Sebaiknya ada monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tupoksinya dikaitkan kesesuaian dengan visi dan misi SKPD. 9. Agar lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran suatu program kegiatan, menentukan dasar alokasi anggarannya harus mempertimbangkan karakteristik indikator input setiap program/kegiatan.
Sangat setuju <…>Sangat tidak Setuju
5 4. Penghargaan (reward) yang jelas 1. Untuk menjamin efektifitas capaian kinerja tupoksi SKPD perlu adanya penghargaan/reward kepada seluruh komponen organisasi terutama kepala SKPD dan personil penyusun anggaran. 2. Dengan adanya reward yang adil kepada satuan kerja perangkat daerah yang berhasil menjadi motivasi melaksanakan tujuan organisasinya.
4
3
2
1
247
3. Sehubungan dengan penghargaan dimaksud agar dijelaskan berupa promosi jabatan atau penghargaan lainnya bagi satuan kerja perangkat daerah yang berhasil mengembangkan anggaran berbasis kinerja.
5. Sanksi (punishment) yang tegas 1. Dengan hukuman (punishment) yang adil dan tegas kepada satuan kerja perangkat daerah yang tidak berhasil menjadi motivasi melaksanakan tujuan organisasinya. 2. Sehubungan dengan hukuman yang tegas dimaksud agar dijelaskan berupa mutasi jabatan atau hukuman disiplin lainnya bagi satuan kerja perangkat daerah yang tidak berhasil mengembangkan anggaran berbasis kinerja. 3. Pimpinan satuan kerja perangkat daerah selaku penanggungjawab keberhasilan tujuan organisasinya, agar orang yang paling bertanggungjawab memberi motivasi kepada bawahannya.
6.APBD Berbasis Kinerja 1. Penyusunan anggaran SKPD berbasis kinerja agar mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta tupoksi-nya
Sangat setuju <…>Sangat tidak Setuju
5 2. Penyusunan anggaran SKPD berbasis kinerja dimulai dari Rencana Stratejik/Renstra dan Rencana Kinerja/Renja serta mengembangkan standar analisis belanja, standar pelayanan minimal dan standar harga yang spesifik pada SKPDnya. 3. Penyusunan anggaran SKPD berbasis kinerja menjadi
4
3
2
1
248
perpaduan perencanaan kinerja yang mengaitkan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. 4. Seluruh komponen organisasi dalam SKPD membuat suatu komitmen untuk mengembangkan penganggaran berbasis kinerja pada SKPDnya, 5. Pengembangan penganggaran berbasis kinerja dimaksud yaitu menyempurnakan standar analisis belanja, instrument kinerja lainnya dan standar biaya yang spesifik secara berkala, agar kinerja pengganggaran berbasis kinerja semakin baik, 6. Pengembangan pengganggaran berbasis kinerja yang semakin baik, termasuk adanya pemahaman yang sama bagi seluruh komponen organisasi tentang pengganggaran berbasis kinerja. 7. Pengembangan pengganggaran berbasis kinerja yang semakin baik, termasuk peningkatan kemampuan dan kompetensi seluruh komponen organisasi dalam memahami pengganggaran berbasis kinerja
249
LAMPIRAN 2. DATA HASIL PENELITIAN (ANGKA) Komiten seluruh komponen organisasi
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
k1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 3 5 5 5 4 4 2 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5
k2 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
k3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
k4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
k5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4
k6 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4
k7 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
k8 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 3 5 5 5 4 4 2 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5
k9 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
k10 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
k11 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
komitmen 4.00 4.00 3.91 4.00 4.18 4.00 3.64 4.55 4.18 5.00 3.82 4.73 4.91 4.91 3.82 4.45 3.82 4.45 4.18 4.18 4.00 4.18 3.82 4.00 4.36 4.18 4.00 4.00 4.36 4.36
250
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4
5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4
4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4
5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4
4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4
5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4
5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4
4.45 4.45 4.18 5.00 4.36 5.00 4.18 3.82 4.18 4.55 4.18 4.36 3.82 4.27 4.00 4.45 4.18 4.55 4.55 4.00 4.36 4.36 4.55 3.82 4.36 4.00 4.73 4.18 4.27 4.27 4.00 4.64 4.18 4.64 4.36 4.00
251
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 LANJUTAN LAMPIRAN 2. DATA HASIL PENELITIAN (ANGKA)
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
f1 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3
Penyempurnaan Sistem Administrasi f2 f3 f4 f5 f6 4 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 4 5 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 5
4 3 4 4
4.00 3.91 4.00 4.18
Penyempurnaan 4.00 3.33 4.00 4.00 3.33 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.50 4.00 3.83 3.17 3.00 3.33 4.00 3.33 3.83 4.00 3.17 4.33 3.83 3.33 4.50 3.17 3.00 3.83
252
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 5 4
4 3 5 3 3 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 5 3
4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 5 3
3 3 5 4 3 3 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 5 3
3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 5 4
3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 5 4
3.50 3.33 4.33 3.17 3.33 3.83 5.00 3.83 3.17 4.00 4.00 3.50 3.83 4.17 4.00 3.17 3.17 3.17 4.00 3.67 4.00 3.67 3.17 3.17 3.67 3.50 3.50 4.00 4.00 5.00 3.00 3.50 3.00 3.00 5.00 3.50
253
65 66 67 68 69 70
3 4 3 4 4 3
3 4 4 4 4 4
3 5 3 4 4 3
4 4 4 4 4 4
3 4 3 4 4 3
3 3 3 4 4 3
3.17 4.00 3.33 4.00 4.00 3.33
LANJUTAN LAMPIRAN 2. DATA HASIL PENELITIAN (ANGKA) Sumber Daya yang cukup No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
s1 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4
s2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3
s3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4
s4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4
s5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 5 3 3 4 5
s6 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4
s7 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3
s8 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4
s9 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3
s10 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4
Sumber daya yg cukup 4.20 3.50 3.50 4.00 3.80 3.00 3.00 3.20 3.50 3.50 4.00 3.50 3.20 3.40 3.50 3.80 3.80 4.00 4.00 4.00 3.00 3.80 3.00 3.00 4.30 3.80
254
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4
3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4
3 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4
3 4 3 3 4 3 5 3 5 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5
3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4
3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4 4 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4
3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 5 5 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4
3.20 4.00 3.20 4.00 4.00 3.00 3.80 3.20 3.80 3.00 3.00 4.50 3.50 3.80 4.10 3.20 3.50 4.40 4.20 4.20 3.50 3.50 4.00 3.80 3.00 3.00 3.20 3.50 3.50 4.00 3.50 3.20 3.40 3.50 3.80 3.80
255
63 64 65 66 67 68 69 70
4 4 4 3 4 4 3 4
4 4 4 3 3 4 4 3
4 4 4 3 4 5 4 3
4 4 4 3 4 4 3 4
4 4 4 3 5 4 3 4
4 4 4 3 4 4 3 4
4 4 4 3 3 4 4 3
4 4 4 3 4 4 3 4
4 4 4 3 3 4 4 3
4 4 4 3 4 5 4 3
4.00 4.00 4.00 3.00 3.80 4.20 3.50 3.50
LANJUTAN LAMPIRAN 2. DATA HASIL PENELITIAN (ANGKA)
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
r1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3
Penghargaan (Reward) Yang Jelas r2 r3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 5 3 3 3 3
penghargaan 4.00 3.33 3.67 4.00 4.00 3.00 3.00 3.33 4.00 3.67 4.00 3.67 3.33 4.00 3.67 4.33 4.33 4.00 4.00 5.00 3.00 4.33 3.00 3.00
256
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4
5 4 3 4 3 5 5 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4
5 5 3 4 3 3 5 3 5 3 5 3 3 5 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3
5.00 4.33 3.33 4.00 3.33 4.00 5.00 3.00 4.33 3.33 4.33 3.00 3.00 5.00 4.00 3.33 3.33 4.33 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.33 4.00 3.33 3.00 3.00 3.33 3.67 3.67 4.00 4.00 5.00 3.00 3.67
257
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
3 3 5 4 3 4 4 3 4 4
3 3 5 4 3 4 3 4 4 4
3 3 5 3 3 4 3 4 4 4
3.00 3.00 5.00 3.67 3.00 4.00 3.33 3.67 4.00 4.00
LANJUTAN LAMPIRAN 2. DATA HASIL PENELITIAN (ANGKA) Hukuman/sanksi yang tegas No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
i1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
i2 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3
i3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3
sanksi 4.00 4.00 4.67 4.00 4.33 4.00 3.67 4.00 4.00 4.33 4.33 4.33 4.33 4.33 3.67 4.33 4.33 4.00 4.00 4.00 3.33
258
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5
4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4
4.33 4.00 3.67 4.67 4.33 3.67 4.00 4.00 4.00 4.67 3.67 4.00 4.33 4.67 4.33 3.67 4.00 4.00 4.00 4.00 4.33 4.00 3.67 3.67 3.67 4.00 4.33 4.33 4.00 3.67 4.00 4.33 3.67 4.00 4.00 4.33
259
58 5 5 4 59 4 4 3 60 4 4 4 61 3 4 4 62 4 4 4 63 5 5 4 64 4 5 4 65 4 4 3 66 4 4 4 67 4 4 4 68 4 5 5 69 4 4 4 70 4 5 4 LANJUTAN LAMPIRAN 2. DATA HASIL PENELITIAN (ANGKA) APBD Berbasis Kinerja No a1 a2 1 5 4 2 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 6 5 4 7 4 3 8 4 3 9 5 4 10 4 4 11 5 4 12 5 4 13 5 4 14 4 4 15 4 3 16 5 4 17 5 4 18 4 4 19 4 4
a3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
a4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4
a5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4
a6 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4
4.67 3.67 4.00 3.67 4.00 4.67 4.33 3.67 4.00 4.00 4.67 4.00 4.33
a7 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
APBD 4.43 4.00 4.43 4.29 4.00 4.29 3.43 3.57 4.29 4.00 4.57 4.29 4.29 4.00 3.43 4.29 4.29 4.00 4.00
260
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3
4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3
5 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3
4.43 3.57 4.57 4.00 3.57 5.00 4.00 3.43 4.00 4.00 4.00 4.57 3.86 3.71 4.29 5.00 4.00 3.43 4.43 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 3.57 3.43 3.57 4.29 4.00 4.29 4.00 3.57 3.57 4.00 3.57 3.57
261
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4
4 4 5 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4
4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4
4 4 5 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4
5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4
4 4 5 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4
4.29 4.29 5.00 3.43 3.71 3.43 3.57 5.00 4.00 3.57 4.43 4.00 4.43 4.29 4.00
262
LAMPIRAN 3. HASIL ANALISIS DESKRIPTIF
Frequencies
Statistics N Mean Mode Std. Deviation Variance
Valid Missing
Komitmen-1 Komitmen-2 Komitmen-3 Komitmen-4 Komitmen-5 Komitmen-6 Komitmen-7 Komitm 70 70 70 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 4,26 4,31 4,16 4,30 4,24 4,20 4,23 4 4 4 4 4 4 4 4 ,716 ,468 ,367 ,521 ,494 ,528 ,423 , ,513 ,219 ,134 ,271 ,245 ,278 ,179 ,
263
Frequency Table Komitmen-1
Valid
tidak setuju cukup setuju
Frequency 2
Percent 2,9
Valid Percent 2,9
Cumulative Percent 2,9 10,0
5
7,1
7,1
setuju
36
51,4
51,4
61,4
sangat setuju
27
38,6
38,6
100,0
Total
70
100,0
100,0
Komitmen-2
Valid
Frequency 48
Percent 68,6
Valid Percent 68,6
Cumulative Percent 68,6
sangat setuju
22
31,4
31,4
100,0
Total
70
100,0
100,0
setuju
Komitmen-3
Valid
Frequency 59
Percent 84,3
Valid Percent 84,3
Cumulative Percent 84,3
sangat setuju
11
15,7
15,7
100,0
Total
70
100,0
100,0
setuju
Komitmen-4
Valid
Frequency 2
Percent 2,9
Valid Percent 2,9
Cumulative Percent 2,9
setuju
45
64,3
64,3
67,1
sangat setuju
23
32,9
32,9
100,0
Total
70
100,0
100,0
cukup setuju
Komitmen-5
Valid
Cumulative Percent 2,9
Frequency 2
Percent 2,9
Valid Percent 2,9
setuju
49
70,0
70,0
72,9
sangat setuju
19
27,1
27,1
100,0
Total
70
100,0
100,0
cukup setuju
264 Komitmen-6
Valid
Cumulative Percent 5,7
Frequency 4
Percent 5,7
Valid Percent 5,7
setuju
48
68,6
68,6
74,3
sangat setuju
18
25,7
25,7
100,0
Total
70
100,0
100,0
cukup setuju
Komitmen-7
Valid
Frequency 54
Percent 77,1
Valid Percent 77,1
Cumulative Percent 77,1
sangat setuju
16
22,9
22,9
100,0
Total
70
100,0
100,0
setuju
Komitmen-8
Valid
tidak setuju cukup setuju
Frequency 2
Percent 2,9
Valid Percent 2,9
Cumulative Percent 2,9 10,0
5
7,1
7,1
setuju
36
51,4
51,4
61,4
sangat setuju
27
38,6
38,6
100,0
Total
70
100,0
100,0
Komitmen-9
Valid
Frequency 48
Percent 68,6
Valid Percent 68,6
Cumulative Percent 68,6
sangat setuju
22
31,4
31,4
100,0
Total
70
100,0
100,0
setuju
Komitmen-10
Valid
Frequency 59
Percent 84,3
Valid Percent 84,3
Cumulative Percent 84,3
sangat setuju
11
15,7
15,7
100,0
Total
70
100,0
100,0
setuju
265 Komitmen-11
Valid
Cumulative Percent 2,9
Frequency 2
Percent 2,9
Valid Percent 2,9
setuju
45
64,3
64,3
67,1
sangat setuju
23
32,9
32,9
100,0
Total
70
100,0
100,0
cukup setuju
Frequencies Statistics
N
Penyempurna an Sistem Administrasi-1 70
Valid Missing
Mean Mode
Penyempurna an Sistem Administrasi-2 70
Penyempurna an Sistem Administrasi-3 70
Penyempurna an Sistem Administrasi-4 70
Penyempurna an Sistem Administrasi-5 70
Penyempur naan Sistem Administrasi -6 70
0
0
0
0
0
0
3,63
3,66
3,67
3,79
3,53
3,71
4
4
4
4
3
4
Std. Deviation
,594
,657
,631
,635
,607
,684
Variance
,353
,431
,398
,403
,369
,468
Frequency Table Penyempurnaan Sistem Administrasi-1
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Cumulative Percent 42,9
Frequency 30
Percent 42,9
Valid Percent 42,9
36
51,4
51,4
94,3
4
5,7
5,7
100,0
70
100,0
100,0
Penyempurnaan Sistem Administrasi-2
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 31
Percent 44,3
Valid Percent 44,3
Cumulative Percent 44,3
32
45,7
45,7
90,0 100,0
7
10,0
10,0
70
100,0
100,0
266 Penyempurnaan Sistem Administrasi-3
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Cumulative Percent 41,4
Frequency 29
Percent 41,4
Valid Percent 41,4
35
50,0
50,0
91,4
6
8,6
8,6
100,0
70
100,0
100,0
Penyempurnaan Sistem Administrasi-4
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 23
Percent 32,9
Valid Percent 32,9
Cumulative Percent 32,9
39
55,7
55,7
88,6 100,0
8
11,4
11,4
70
100,0
100,0
Penyempurnaan Sistem Administrasi-5
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Cumulative Percent 52,9
Frequency 37
Percent 52,9
Valid Percent 52,9
29
41,4
41,4
94,3
4
5,7
5,7
100,0
70
100,0
100,0
Penyempurnaan Sistem Administrasi-6
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Frequencies
Frequency 29
Percent 41,4
Valid Percent 41,4
Cumulative Percent 41,4
32
45,7
45,7
87,1 100,0
9
12,9
12,9
70
100,0
100,0
267 Statistics
N Mean Mode Std. Deviation Variance
Valid Missing
Sumber Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Sumber Daya Daya yang yang Cukup-1 yang Cukup-2 yang Cukup-3 yang Cukup-4 yang Cukup-5 yang Cukup-6 yang Cukup-7 yang Cukup-8 yang Cukup-9 Cukup-10 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,71 3,34 3,69 3,79 3,83 3,71 3,34 3,71 3,34 3,69 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 ,617 ,535 ,603 ,587 ,701 ,617 ,535 ,617 ,535 ,603 ,381 ,287 ,364 ,345 ,492 ,381 ,287 ,381 ,287 ,364
Frequency Table Sumber Daya yang Cukup-1
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Cumulative Percent 37,1
Frequency 26
Percent 37,1
Valid Percent 37,1
38
54,3
54,3
91,4
6
8,6
8,6
100,0
70
100,0
100,0
Sumber Daya yang Cukup-2
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 48
Percent 68,6
Valid Percent 68,6
Cumulative Percent 68,6
20
28,6
28,6
97,1 100,0
2
2,9
2,9
70
100,0
100,0
Sumber Daya yang Cukup-3
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Cumulative Percent 38,6
Frequency 27
Percent 38,6
Valid Percent 38,6
38
54,3
54,3
92,9
5
7,1
7,1
100,0
70
100,0
100,0
Sumber Daya yang Cukup-4
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 21
Percent 30,0
Valid Percent 30,0
Cumulative Percent 30,0
43
61,4
61,4
91,4 100,0
6
8,6
8,6
70
100,0
100,0
Sumber Daya yang Cukup-5
Valid
Cumulative Percent 34,3
Frequency 24
Percent 34,3
Valid Percent 34,3
setuju
34
48,6
48,6
82,9
sangat setuju
12
17,1
17,1
100,0
Total
70
100,0
100,0
cukup setuju
141
Sumber Daya yang Cukup-6
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 26
Percent 37,1
Valid Percent 37,1
Cumulative Percent 37,1
38
54,3
54,3
91,4 100,0
6
8,6
8,6
70
100,0
100,0
Sumber Daya yang Cukup-7
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Cumulative Percent 68,6
Frequency 48
Percent 68,6
Valid Percent 68,6
20
28,6
28,6
97,1
2
2,9
2,9
100,0
70
100,0
100,0
Sumber Daya yang Cukup-8
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 26
Percent 37,1
Valid Percent 37,1
Cumulative Percent 37,1
38
54,3
54,3
91,4 100,0
6
8,6
8,6
70
100,0
100,0
Sumber Daya yang Cukup-9
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Cumulative Percent 68,6
Frequency 48
Percent 68,6
Valid Percent 68,6
20
28,6
28,6
97,1
2
2,9
2,9
100,0
70
100,0
100,0
Sumber Daya yang Cukup-10
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 27
Percent 38,6
Valid Percent 38,6
Cumulative Percent 38,6
38
54,3
54,3
92,9 100,0
5
7,1
7,1
70
100,0
100,0
Frequencies Statistics
N
Valid
Pengharga an-1 70
Missing Mean Mode
Pengharga an-2 70
Pengharga an-3 70
0
0
0
3,71
3,77
3,67
4
4
3
Std. Deviation
,640
,663
,756
Variance
,410
,440
,572
Frequency Table Penghargaan-1
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 27
Percent 38,6
Valid Percent 38,6
Cumulative Percent 38,6
36
51,4
51,4
90,0 100,0
7
10,0
10,0
70
100,0
100,0
Penghargaan-2
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Cumulative Percent 35,7
Frequency 25
Percent 35,7
Valid Percent 35,7
36
51,4
51,4
87,1
9
12,9
12,9
100,0
70
100,0
100,0
Penghargaan-3
Valid
Cumulative Percent 50,0
Frequency 35
Percent 50,0
Valid Percent 50,0
setuju
23
32,9
32,9
82,9
sangat setuju
12
17,1
17,1
100,0
Total
70
100,0
100,0
cukup setuju
Frequencies Statistics
N
Valid
Sanksi-1 70
Missing Mean Mode
Sanksi-2 70
Sanksi-3 70
0
0
0
4,04
4,40
3,80
4
4
4
Std. Deviation
,266
,522
,499
Variance
,071
,272
,249
Frequency 1
Percent 1,4
Valid Percent 1,4
65
92,9
92,9
94,3
4
5,7
5,7
100,0
70
100,0
100,0
Frequency Table Sanksi-1
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Cumulative Percent 1,4
Sanksi-2
Valid
Frequency 1
Percent 1,4
Valid Percent 1,4
Cumulative Percent 1,4
setuju
40
57,1
57,1
58,6
sangat setuju
29
41,4
41,4
100,0
Total
70
100,0
100,0
cukup setuju
Sanksi-3
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Cumulative Percent 24,3
Frequency 17
Percent 24,3
Valid Percent 24,3
50
71,4
71,4
95,7
3
4,3
4,3
100,0
70
100,0
100,0
Frequencies Statistics
N
Valid
Apbd Berbasis Kinerja-1 70
Missing
Apbd Berbasis Kinerja-2 70
Apbd Berbasis Kinerja-3 70
Apbd Berbasis Kinerja-4 70
Apbd Berbasis Kinerja-5 70
Apbd Berbasis Kinerja-6 70
Apbd Berbas Kinerja
0
0
0
0
0
0
Mean
4,44
3,79
4,01
3,90
4,03
4,44
Mode
4
4
4
4
4
4
Std. Deviation
,528
,535
,318
,593
,538
,528
,5
Variance
,279
,287
,101
,352
,289
,279
,2
Frequency Table Apbd Berbasis Kinerja-1
Valid
Cumulative Percent 1,4
Frequency 1
Percent 1,4
Valid Percent 1,4
setuju
37
52,9
52,9
54,3
sangat setuju
32
45,7
45,7
100,0
Total
70
100,0
100,0
cukup setuju
Apbd Berbasis Kinerja-2
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 19
Percent 27,1
Valid Percent 27,1
Cumulative Percent 27,1
47
67,1
67,1
94,3 100,0
4
5,7
5,7
70
100,0
100,0
Apbd Berbasis Kinerja-3
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Cumulative Percent 4,3
Frequency 3
Percent 4,3
Valid Percent 4,3
63
90,0
90,0
94,3
4
5,7
5,7
100,0
70
100,0
100,0
3
Apbd Berbasis Kinerja-4
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Cumulative Percent 22,9
Frequency 16
Percent 22,9
Valid Percent 22,9
45
64,3
64,3
87,1
9
12,9
12,9
100,0
70
100,0
100,0
Apbd Berbasis Kinerja-5
Valid
Frequency 9
Percent 12,9
Valid Percent 12,9
Cumulative Percent 12,9
setuju
50
71,4
71,4
84,3
sangat setuju
11
15,7
15,7
100,0
Total
70
100,0
100,0
cukup setuju
Apbd Berbasis Kinerja-6
Valid
Cumulative Percent 1,4
Frequency 1
Percent 1,4
Valid Percent 1,4
setuju
37
52,9
52,9
54,3
sangat setuju
32
45,7
45,7
100,0
Total
70
100,0
100,0
cukup setuju
Apbd Berbasis Kinerja-7
Valid
cukup setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 19
Percent 27,1
Valid Percent 27,1
Cumulative Percent 27,1
47
67,1
67,1
94,3 100,0
4
5,7
5,7
70
100,0
100,0
LAMPIRAN 4. HASIL UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
Valid
30
Excluded (a) Total
% 100,0
0
,0
30
100,0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,863
N of Items 11
Item Statistics
Komitmen-1
Mean 4,13
Std. Deviation ,819
N
Komitmen-2
4,33
,479
30
Komitmen-3
4,13
,346
30
Komitmen-4
4,23
,504
30
Komitmen-5
4,20
,484
30
Komitmen-6
4,13
,507
30
Komitmen-7
4,20
,407
30
Komitmen-8
4,13
,819
30
Komitmen-9
4,33
,479
30
Komitmen-10
4,13
,346
30
Komitmen-11
4,23
,504
30
30
Item-Total Statistics
Komitmen-1
Scale Mean if Item Deleted 42,07
Scale Variance if Item Deleted 11,099
Corrected Item-Total Correlation ,565
Cronbach's Alpha if Item Deleted ,857
Komitmen-2
41,87
13,085
,444
,858
Komitmen-3
42,07
13,030
,683
,848
Komitmen-4
41,97
12,033
,734
,838
Komitmen-5
42,00
12,276
,691
,842
Komitmen-6
42,07
13,168
,388
,862
Komitmen-7
42,00
12,966
,588
,850
Komitmen-8
42,07
11,099
,565
,857
Komitmen-9
41,87
13,085
,444
,858
Komitmen-10
42,07
13,030
,683
,848
Komitmen-11
41,97
12,033
,734
,838
Scale Statistics Mean 46,20
Variance 14,855
Std. Deviation 3,854
N of Items 11
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
Valid Excluded (a) Total
30
% 100,0
0
,0
30 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,869
N of Items 6
Item Statistics Mean
Std. Deviation
N
Penyempurnaan Sistem Administrasi-1
3,50
,509
30
Penyempurnaan Sistem Administrasi-2
3,77
,626
30
Penyempurnaan Sistem Administrasi-3
3,67
,606
30
Penyempurnaan Sistem Administrasi-4
3,70
,651
30
Penyempurnaan Sistem Administrasi-5
3,43
,504
30
Penyempurnaan Sistem Administrasi-6
3,67
,711
30
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penyempurnaan Sistem Administrasi-1
18,23
5,771
,804
,829
Penyempurnaan Sistem Administrasi-2
17,97
5,275
,810
,821
Penyempurnaan Sistem Administrasi-3
18,07
5,789
,630
,854
Penyempurnaan Sistem Administrasi-4
18,03
6,171
,433
,890
Penyempurnaan Sistem Administrasi-5
18,30
6,010
,700
,845
Penyempurnaan Sistem Administrasi-6
18,07
5,168
,718
,840
Scale Statistics Mean 21,73
Variance 7,995
Std. Deviation 2,828
N of Items 6
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
Valid Excluded (a) Total
30
% 100,0
0
,0
30
100,0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,885
N of Items 10
Item Statistics Mean
Std. Deviation
N
Sumber Daya yang Cukup-1
3,70
,596
30
Sumber Daya yang Cukup-2
3,30
,466
30
Sumber Daya yang Cukup-3
3,70
,596
30
Sumber Daya yang Cukup-4
3,77
,626
30
Sumber Daya yang Cukup-5
3,73
,691
30
Sumber Daya yang Cukup-6
3,70
,596
30
Sumber Daya yang Cukup-7
3,30
,466
30
Sumber Daya yang Cukup-8
3,70
,596
30
Sumber Daya yang Cukup-9
3,30
,466
30
Sumber Daya yang Cukup-10
3,70
,596
30
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item Deleted
Sumber Daya yang Cukup-1
32,20
12,855
,707
,867
Sumber Daya yang Cukup-2
32,60
13,903
,607
,876
Sumber Daya yang Cukup-3
32,20
13,476
,549
,879
Sumber Daya yang Cukup-4
32,13
12,809
,676
,870
Sumber Daya yang Cukup-5
32,17
13,109
,528
,883
Sumber Daya yang Cukup-6
32,20
12,855
,707
,867
Sumber Daya yang Cukup-7
32,60
13,903
,607
,876
Sumber Daya yang Cukup-8
32,20
12,855
,707
,867
Sumber Daya yang Cukup-9
32,60
13,903
,607
,876
Sumber Daya yang Cukup-10
32,20
13,476
,549
,879
Scale Statistics Mean 35,90
Variance 16,231
Std. Deviation 4,029
N of Items 10
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
Valid Excluded (a) Total
30
% 100,0
0
,0
30 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha ,760
N of Items 3
Item Statistics
Penghargaan-1
Mean 3,77
Std. Deviation ,568
N
Penghargaan-2
3,80
,664
30
Penghargaan-3
3,80
,761
30
30
Item-Total Statistics
Penghargaan-1
Scale Mean if Item Deleted 7,60
Scale Variance if Item Deleted 1,628
Corrected Item-Total Correlation ,533
Cronbach's Alpha if Item Deleted ,746
Penghargaan-2
7,57
1,289
,658
,599
Penghargaan-3
7,57
1,151
,608
,671
Scale Statistics Mean 11,37
Variance 2,723
Std. Deviation 1,650
N of Items 3
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
Valid Excluded (a) Total
30
% 100,0
0
,0
30
100,0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,549
N of Items 3
Item Statistics Mean
Std. Deviation
N
Sanksi-1
3,80
,407
30
Sanksi-2
4,03
,320
30
Sanksi-3
4,43
,504
30
Item-Total Statistics
Sanksi-1
Scale Mean if Item Deleted 8,47
Scale Variance if Item Deleted ,464
Corrected Item-Total Correlation ,348
Cronbach's Alpha if Item Deleted ,465
Sanksi-2
8,23
,530
,410
,416
Sanksi-3
7,83
,351
,366
,472
Scale Statistics Mean 12,27
Variance ,823
Std. Deviation ,907
N of Items 3
Reliability Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases
Valid Excluded (a) Total
30
% 100,0
0
,0
30
100,0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,888
N of Items 7
Item Statistics
Apbd Berbasis Kinerja-1
Mean 4,47
Std. Deviation ,507
N
Apbd Berbasis Kinerja-2
3,83
,461
30
Apbd Berbasis Kinerja-3
4,00
,263
30
Apbd Berbasis Kinerja-4
3,93
,583
30
Apbd Berbasis Kinerja-5
4,03
,556
30
Apbd Berbasis Kinerja-6
4,47
,507
30
30
Apbd Berbasis Kinerja-7
3,83
,461
30
Item-Total Statistics
Apbd Berbasis Kinerja-1
Scale Mean if Item Deleted 24,10
Scale Variance if Item Deleted 5,334
Corrected Item-Total Correlation ,577
Cronbach's Alpha if Item Deleted ,885
Apbd Berbasis Kinerja-2
24,73
5,030
,822
,855
Apbd Berbasis Kinerja-3
24,57
6,323
,418
,898
Apbd Berbasis Kinerja-4
24,63
4,516
,842
,850
Apbd Berbasis Kinerja-5
24,53
4,809
,748
,863
Apbd Berbasis Kinerja-6
24,10
5,334
,577
,885
Apbd Berbasis Kinerja-7
24,73
5,030
,822
,855
Scale Statistics Mean 28,57
Variance 6,944
Std. Deviation 2,635
N of Items 7
LAMPIRAN 5. HASIL ANALISIS REGRESI
Regression Descriptive Statistics Mean 4,0571
Std. Deviation ,41375
Komitmen
4,2481
,31829
70
Penyempurnaan Sistem Administrasi
3,6643
,50400
70
Sumber Daya yang Cukup
3,6157
,41095
70
Penghargaan
3,7190
,59692
70
Sanksi
4,0810
,31308
70
Apbd Berbasis Kinerja
N 70
Variables Entered/Removed(b)
Model 1
Variables Entered Sanksi, Sumber Daya yang Cukup, Komitmen, Penghargaa n, Penyempur naan Sistem Administrasi (a)
Variables Removed
Method
.
Enter
a All requested variables entered. b Dependent Variable: Apbd Berbasis Kinerja
Model Summary(b) Adjusted R Std. Error of Square the Estimate R R Square Durbin-Watson ,946(a) ,894 ,886 ,13965 1,805 a Predictors: (Constant), Sanksi, Sumber Daya yang Cukup, Komitmen, Penghargaan, Penyempurnaan Sistem Administrasi b Dependent Variable: Apbd Berbasis Kinerja Model 1
Correlations
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Apbd Berbasis Kinerja Komitmen Penyempurnaan Sistem Administrasi Sumber Daya yang Cukup Penghargaan Sanksi Apbd Berbasis Kinerja Komitmen Penyempurnaan Sistem Administrasi Sumber Daya yang Cukup Penghargaan Sanksi Apbd Berbasis Kinerja Komitmen Penyempurnaan Sistem Administrasi Sumber Daya yang Cukup Penghargaan Sanksi
Apbd Berbasis Kinerja 1,000 ,042
Komitmen ,042 1,000
Penyempurn aan Sistem Administrasi ,907 -,093
Sumber Daya yang Cukup ,276 -,126
Penghargaan ,734 -,088
Sanksi ,779 ,320
,907
-,093
1,000
,202
,661
,665
,276
-,126
,202
1,000
,430
,189
,734 ,779 . ,364
-,088 ,320 ,364 .
,661 ,665 ,000 ,221
,430 ,189 ,010 ,149
1,000 ,606 ,000 ,235
,606 1,000 ,000 ,003
,000
,221
.
,047
,000
,000
,010
,149
,047
.
,000
,059
,000 ,000 70 70
,235 ,003 70 70
,000 ,000 70 70
,000 ,059 70 70
. ,000 70 70
,000 . 70 70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70 70
70 70
70 70
70 70
70 70
70 70
Coefficientsa
Model 1
(Constant) Komitmen Penyempurnaan Sistem Administrasi Sumber Daya yang Cukup Penghargaan Sanksi
Unstandardized Coefficients B Std. Error ,045 ,315 ,060 ,064
Standardized Coefficients Beta
t
,046
,144 ,938
Sig. ,886 ,352
95% Confidence Interval for B Lower Bound Upper Bound -,583 ,674 -,068 ,187
Collinearity Statistics Tolerance VIF
,053
,649
10,109
,000
,428
,638
,400
2,498
,043
,046
,043
,938
,352
-,049
,135
,794
1,259
,102 ,311
,044 ,090
,147 ,235
2,344 3,453
,022 ,001
,015 ,131
,189 ,491
,417 ,356
2,396 2,812
Collinearity Diagnosticsa
Dimension 1 2 3 4 5 6
Eigenvalue 5,957 ,021 ,012 ,006 ,002 ,002
1,458
,533
a. Dependent Variable: Apbd Berbasis Kinerja
Model 1
,686
Condition Index 1,000 16,696 22,547 31,163 54,059 62,483
a. Dependent Variable: Apbd Berbasis Kinerja
(Constant) ,00 ,02 ,00 ,00 ,96 ,02
Komitmen ,00 ,05 ,02 ,07 ,23 ,63
Variance Proportions Penyempurn Sumber Daya aan Sistem yang Cukup Administrasi ,00 ,00 ,06 ,00 ,13 ,55 ,45 ,21 ,01 ,23 ,35 ,01
Penghargaan ,00 ,19 ,03 ,64 ,07 ,07
Sanksi ,00 ,00 ,01 ,00 ,12 ,87
ANOVA(b)
Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares 10,564
df 5
Mean Square 2,113
1,248
64
,020
11,812
69
F 108,341
Sig. ,000(a)
a Predictors: (Constant), Sanksi, Sumber Daya yang Cukup, Komitmen, Penghargaan, Penyempurnaan Sistem Administrasi b Dependent Variable: Apbd Berbasis Kinerja
Residuals Statistics(a)
Predicted Value Std. Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual Std. Residual Stud. Residual
Minimum 3,4377
Maximum 5,0947
Mean 4,0571
Std. Deviation ,39128
N
-1,583
2,652
,000
1,000
70
,019
,069
,040
,010
70
3,4258
5,1077
4,0563
,39190
70
-,36956
,35499
,00000
,13449
70
-2,646
2,542
,000
,963
70
70
-2,674
2,604
,003
,999
70
-,37745
,37263
,00080
,14493
70
-2,815
2,733
,004
1,016
70
Mahal. Distance
,263
15,765
4,929
3,111
70
Cook's Distance
,000
,062
,013
,017
70
,228
,071
,045
70
Deleted Residual Stud. Deleted Residual
Centered Leverage Value
,004 a Dependent Variable: Apbd Berbasis Kinerja
Charts
Histogram
Dependent Variable: Apbd Berbasis Kinerja
10
5
Mean =1.24E-15 Std. Dev. =0.963 N =70
0 -3
-2
-1
0
1
2
3
Regression Standardized Residual
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Apbd Berbasis Kinerja
1.0
Expected Cum Prob
Frequency
15
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0 0.0
0.2
0.4
0.6
Observed Cum Prob
0.8
1.0
Scatterplot
Dependent Variable: Apbd Berbasis Kinerja
Regression Standardized Predicted Value
3
2
1
0
-1
-2 -3
-2
-1
0
1
Regression Studentized Residual
2
3
LAMPIRAN 6. WAKTU PENELITIAN
April No
Mei
Juni
Juli
Uraian Kegiatan I Penyusunan Proposal Kolokium Pengumpulan data Pengolahan data Penyusunan laporan penelitian Seminar Hasil Perbaikan seminar hasil Ujian Tesis
II III IV
II
III IV
II
III IV
II
III IV
Agu stus I I
