Ahmad Fauzi : Sistem Pengawasan Intern Kas Pada PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit Dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh Dan Riau medan, 2010

Ahmad Fauzi : Sistem Pengawasan Intern Kas Pada PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit Dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh Dan Riau medan, 2010.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. iii DAFTAR TABEL ……………………………………………………….......... v DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... vi BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………….................. 1 B. Permasalahan ………………………………………………......... 3 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………………... 3 Tujuan Penelitian ............................................................................. 3 Manfaat Penelitian ........................................................................... 3 D. Rencana Penulisan ........................................................................... 4 1. Jadwal Survey .............................................................................. 4 2. Rencana Isi ................................................................................... 5

BAB II

PROFIL PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SUAR MEDAN A. Sejarah Ringkas Perusahaan ............................................................ 7 B. Struktur Organisasi .......................................................................... 9 C. Uraian Tugas ( Job Description ) ……………………………….. 10 D. Jaringan Usaha / Kegiatan ............................................................. 15 E. Kinerja Usaha Terkini .................................................................... 16 F. Rencana Kegiatan ........................................................................... 17


BAB III TOPIK PENELITIAN A. Kas ……………………………………………………................. 18 B. Pengawasan Intern ...........................................................................20 C. Manfaat Pengendalian Internal Terhadap Pengawasan Internal Kas ..................................................................................... 21 D. Pengawasan Intern Penerimaan Kas ............................................... 22 E. Prosedur – Prosedur Penerimaan Kas ............................................. 24 F. Pengawasan Intern Pengeluaran Kas .............................................. 27 G. Prosedur – Prosedur Pengeluaran Kas ............................................ 32 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………………………… 37 B. Saran …………………………………………………………….. 39

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN




BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam perkembangan perekonomian sekarang ini, dunia usaha semakin berkembang pesat diikuti dengan tingkat persaingan yang semakin ketat pula. Hal ini terlihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang bermunculan, baik perusahaan nasional milik pemerintah, perusahaan swasta nasional maupun swasta milik asing. Semakin berkembangnya suatu perusahaan, dimana ruang lingkupnya semakin besar dan kompleks menyebabkan manajemen tidak lagi terlibat langsung di dalam perusahaan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengawasan yang efektif dan terpadu yang nantinya diharapkan akan dapat membantu manajemen dalam rangka mempertahankan kelangsungan jalannya perusahaan serta meningkatkan efektifitasnya. Setiap perusahaan memerlukan adanya prinsip akuntansi yang baik, terutama dalam hal pengelolaan kas. Kas sangat mempengaruhi transaksi dalam perusahaan. Oleh karena itu penggunaannya harus secara optimal. Optimal dalam arti kata dapat menjaga keseimbangan antara jumlah yang cukup untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan dan menghindari kas yang menganggur. Kas merupakan aktiva lancar yang paling mudah diselewengkan, maka itu harus ada suatu sistem pengawasan intern kas yang baik. Diman hal ini harus didukung oleh adanya struktur organisasi yang baik dan penempatan personil yang tepat.


Pengawasan intern ini membutuhkan setidak-tidaknya pemisahan fungsi dan tugas didalam pengurusan kas, misalnya pemisahan tugas antara penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk mencapai pengawasan yang baik ini perlu juga ditunjang dengan sarana-sarana, prosedur-prosedur, dan alat-alat sehingga tujuan akhir perusahaan dapat dengan lebih mudah tercapai. Pengawasan dapat dilakukan dari dalam maupun dari luar perusahaan. Sebagian ahli menyatakan bahwa pengawasan dari dalam perusahaam memiliki sifat rutin dan kontiniu. Pengawasan intern adalah mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan perusahan, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya serta mengatur aktifitas perusahaan dan membuat rencana dimasa yang akan datang. Masalah kas dalam perusahaan merupakan salah satu persoalan yang penting karena hampir semua kegiatan transaksi ataupun operasi selalu berawal dan berakhir pada kas. Pada umumnya semua transaksi yang ditemui dalam kegiatan perusahaan selalu berhubungan dengan kas, baik penerimaan maupun pengeluaran. Kas memiliki bentuk yang sederhana, ringan dan mudah dibawa sehingga kas sangat disukai oleh setiap orang. Dengan dilandasi pemikiran tersebut di atas penulis bermaksud untuk mendalami lebih lanjut kebijaksanaan perusahaan dalam menerapkan sistem pengawasan intern yang efektif terhadap kas dengan memilih judul “ SISTEM PENGAWASAN INTERN KAS PADA PT. PLN (PERSERO) PROYEK


INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SUMATERA UTARA, ACEH DAN RIAU JL. DR. CIPTO NO.12 MEDAN.” B. Permasalahan Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu : 1. Apakah pengawasan inten kas yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau sudah berjalan efektif dan efisien. 2. Bagaimana sistem pengawasan intern kas pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau. C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan intern kas pada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau. 2. Untuk mengetahui apakah pengawasan intern kas yang dilakukan pada PT. PLN (Persero) Proyek induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau telah dilakukan secara efektif dan efisien. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis adalah : 1. Bagi penulis, untuk menambah dan memperluas wawasan penulis mengenai pengawasan intern kas dan sebagai pembanding dengan teori yang didapat dari perkuliahan. Ahmad Fauzi : Sistem Pengawasan Intern Kas Pada PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit Dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh Dan Riau medan, 2010.

2. Bagi Perusahaan, dapat digunakan sebagai masukan dalam melaksanakan pengawasan intern kas pada masa yang akan datang. 3. Bagi Pembaca, dapat digunakan sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan. D. Rencana Penulisan a. Jadwal Survey Berikut adalah jadwal survey selama penyusunan tugas akhir ini. Tabel 1.1. Daftar Kegiatan Selama Penyusunan Tugas Akhir No Keterangan Tanggal Survey 1 Mengurus SKS bersih 5 Agustus 2009 2 Mengajukan surat permohonan judul dan dosen 5 Oktober 2009 pembimbing 3 Mengurus surat riset 8 Oktober 2009 4 Mengantar surat izin riset ke perusahaan 12 Oktober 2009 5 Mengambil surat balasan riset dari perusahaan 22 Oktober 2009 6 Meminta data ke perusahaan mengenai sejarah 22 Oktober 2009 ringkas perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas (job describtion), dan kinerja usaha terkini 7 Melakukan wawancara kepada perusahaan 2 dan 9 November 2009 mengenai penerimaan dan pengeluaran kas serta 19 November 2009 prosedur pengawasan internal kasnya

b. Rencana Isi Penulis akan memberikan gambaran rencana isi yang membuat lebih terarahnya penulisan tugas akhir ini, maka dari itu penulis membagi ke dalam empat bagian bab


BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang , permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, rencana penulisan yang mencakup jadwal survey dan rencana isi. BAB II : PROFIL PERUSAHAAN Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah ringkas perusahan, struktur organisasi dan personalia, job description, jaringan usaha / kegiatan, kinerja usaha terkini, dan rencana kegiatan. BAB III : TOPIK PENELITIAN Pada bab ini penulis mencoba untuk menguraikan mengenai pengertian, fungsi, tujuan dan pengawasan intern dan juga mengenai pengertian, dan fungsi kas, serta prosedur pengawasan intern kas yang diterapkan oleh perusahaan. BAB IV : PENUTUP Hasil penelitian yang telah dikembangkan penulis, maka dalam bab ini penulis mencoba mengambil kesimpulan dan memberikan saran yang dapat menunjang kemajuan perusahaan pada masa yang akan datang.


BAB II PROFIL PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SUAR MEDAN A. Sejarah Ringkas Perusahaan Listrik mulai dikenal di Indonesia pada akhir abad ke-19 yaitu pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat itu penyediaan tenaga listrik di negara kita dikelola oleh beberapa perusahaan salah satunya adalah NV OGEM

(

Overzeese Gase dan Electritiest Maathappy ) yang berpusat di negara Belanda, sedangkan di Indonesia berpusat di Jakarta. Sejarah kelistrikan di Indonesia dimulai pada tahun 1893 di daerah Batavia atau Jakarta sekarang. Tiga puluh tahun kemudian (1923) listrik mulai ada di Medan. Sentralnya dibangun di pertapakan kantor PLN cabang Medan yang sekarang di jalan listrik no 12 Medan, dibangun oleh NV NIGEM/OGEM, yaitu salah satu perusahaan swasta Belanda. Kemudian menyusul pembangunan listrik di tanjung Pura dan pangkalan brandan 1924, Tebing Tinggi 1927, Sibolga, Berastagi, dan Tarutung 1929, Tanjung Balai 1931, Labuhan Bilik 1936, dan Tanjung Tiram 1937. Pada masa penjajahan Jepang, perusahaan listrik berada ditangan Jepang dengan mendatangkan tenaga ahli dari Jepang, tetapi Jepang hanya mengambil alih pengelolaan listrik milik swasta Belanda tanpa mengadakan penambahan mesin dan perluasan jaringan. Daerah kerjanya dibagi menjadi Perusahaan Listrik Sumatera, dan Perusahaan Listrik Jawa yang disesuaikan dengan struktur organisasi pemerintahan Jepang pada saat itu. Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dikumandangkan maka kesatuan aksi karyawan listrik di seluruh penjuru tanah air


mengambil alih Perusahaan Listrik swasta Belanda dari tangan tentara Jepang. Pengambilalihan itu selesai bulan oktober 1945 dan diserahkan pada pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum. Mengenang peristiwa ambil alih itu maka tanggal 27 oktober ditetapkan sebagai hari listrik nasional. Sejak tahun 1955 di Medan berdiri perusahaan listrik distribusi cabang Sumatera Utara yang mula-mula dikepalai oleh R. Sukarno (merangkap Kepala di Aceh). Kantornya berlokasi di jalan Batu Gingging (sekarang menjadi gudang PLN), setelah BPU PLN berdiri dengan SK Menteri No. 16/120 tanggal 20 Mei 1961, maka organisasi kelistrikan di rubah, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Riau menjadi PLN Eksploitasi II dipimpin oleh Ir Dudung Yachyasumitra. Pada tahun 1965 BPU PLN dibubarkan dengan peraturan Menteri No. 1/PRT/65 ditetapkan daerah pembagian kerja PLN menjadi 15 kesatuan daerah eksploitasi Sumatera Utara yang juga disebut daerah eksploitasi I yang dipimpin oleh

Ir Dudung Yachyasumitra, Aceh menjadi eksploitasi XIII,

Sumatera Barat dan Riau menjadi eksploitasi XIV. Pada tanggal 12 April 1969 dengan SK Menteri PU & T No. 57/Kpts/1969 dan No 193/Kpts/69 serta SK Dirjen GATRIK No 12/K/69 jabatan pemimpin Eksploitasi I diserah terimakan dari Ir Dudung Yachyasumitra kepada Ir Darmono dan PLN waktu itu dibagi menjadi 14 Eksploitasi dan 4 PLN Pembangunan. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972 mempertegas kedudukan PLN sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dengan hak dan wewenang dan tanggung jawab membangkitkan, menyalurkan, dan mendistribusikan tenaga


listrik di seluruh Indonesia, kemudian disusul dengan keputusan menteri PUTL No. 01/PRT/73 untuk menetapkan perubahan PLN dari Perusahaan Umum Listrik Negara sebagai satu-satunya Perusahaan Negara yang dibentuk Pemerintah untuk membangkitkan, menyalurkan, dan mendistribusikan tenaga listrik di seluruh Indonesia. Dalam SK Menteri tersebut ditetapkan pula pembagian kerja PLN menjadi 14 Eksploitasi, 4 daerah distribusi dan 3 daerah pembangkitan dan sejak itu PLN Eksploitasi I Sumatera Utara diganti menjadi PLN Eksploitasi Sumatera Utara. Menyusul Peraturan Menteri PUTL No. 013/PRT/75 yang merubah PLN Eksploitasi PROLIS yang diasuh oleh Direksi, sementara Organisasi Direksi PLN pun mengalami perubahan pula. PLN Eksploitasi II menjadi PLN Wilayah II Sumatrera Utara, PLN Pembangunan VIII kemudian menjadi PLN Pembangunan I dan berubah menjadi Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, kemudian terjadi perubahan nama menjadi PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau (PIKITRING SUAR) sesuai dengan surat keputusan No. 032/K/DIR/2006 tanggal 14 Februari 2006.

B. Struktur Organisasi Setiap Perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, struktur organisasi sangat penting didalam perusahaan karena berfungsi sebagai landasan bagi seluruh fungsi yang ada dalam organisasi untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap fungsi. PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh, dan Riau menganut struktur


organisasi garis lurus staff (line staff organization) yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut karena : 1. Pembagian tugas secara jelas dapat dibedakan. 2. General manajer langsung memerintah dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kepala bagian untuk diteruskan kepada bawahannya yang sudah ditentukan berdasarkan spesialisasi tugas. Wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan sepenuhnya kepada bawahannya dalam bidang pekerjaan sepanjang yang menyangkut bidang kerjanya. PT. PLN (Persero) Pikitring Suar dipimpin oleh seorang General Manager yang membawahi beberapa manajer bagian yang terdiri dari : 1. Manajer bidang perencanaan. 2. Manajer bidang operasi. 3. Manajer bidang SDM administrasi dan keuangan.

C. Uraian Tugas ( Job Description ) Adapun uraian tugas dari PT PLN (Persero) PIKITRING SUAR adalah ; 1. General Manajer a.

Bertanggung jawab atas pengolahan kegiatan proyek dan pembangunan Pembangkit dan Jaringan Tenaga Listrik sesuai yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan Anggaran Investasi (AI) serta bertanggung jawab terhadap biaya jadwal dan mutu sesuai target kinerja proyek induk yang tersedia, serta memastikan bahwa


semua program pembangunan dan APBN, LOAN, APLN telah diketahui oleh direksi. b.

Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) proyek induk.

c. Mengolah kegiatan proyek dan bertindak sebagai wakil pemilik (owner). d.

Menetapkan system manajemen kinerja dan system manajemen mutu proyek induk serta pengendaliannya.

e.

Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain untuk kelancaran dan keberhasilan penyelesaian proyek.

f.

Mengembangkan dan memelihara kompetensi anggota dalam bidang proyek induk.

g.

Mengembangkan strategi dan kebijakan pokok untuk meningkatkan kerja proyek induk.

h.

Memastikan kelancaran koordinasi dan Service Level Agreement (SLA) dan PT. PLN (Persero) jasa konstruksi.

i.

Menetapkan laporan manajemen proyek induk.

2. Kepala Audit Internal Bertanggung jawab atas penyelenggaraan audit manajemen untuk menjamin pencapaian target kinerja proyek induk sesuai penetapan direksi dengan ketentuan dan kebijakan proses manajemen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Rincian tugas kepala audit internal adalah : a. Merumuskan program kerja pemeriksaan tahunan sesuai Program Kerja Proyek Induk.


b. Melaksanakan audit internal, meliputi pelaksanaan kegiatan proyek induk, keuangan, system sumber daya manusia dan administrasi. c. Merumuskan masukan dan rekomendasi yang menyangkut proses Manajemen dan Operasional. d. Memantau tindak lanjut temuan hasil audit internal.

3. Manajer Bidang Perencanaan Bertanggung jawab atas tersedianya perencanaan kerja atas pelaksanaan kegiatan perencanaan konstruksi pembangunan proyek pembangkit dan jaringan, penetapan kebijakan manajemen yang strategis dalam rangka pencapaian target kinerja proyek induk serta mendukung restrukturisasi organisasi proyek induk. Rincian tugas pokok manajer bidang perencanaan adalah : a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) proyek induk tahunan. b. Melaksanakan evaluasi kinerja serta sosialisasi penerapannya kepada organisasi proyek. c. Merencanakan dan mengelola kegiatan pembebasan tanah dan mengelola kegiatan soil investigation. d. Menyiapkan AMDAL, UPL, dan RKL serta perijinan. e. Mengolah dan membina sistem manajemen mutu. f. Merumuskan standar produk/materi, serta membina penerapannya. g. Melaksanakan perencanaan proyek yang sinergi dengan koordinasi bersama jasa manajemen konstruksi. h. Menetapkan laporan proyek induk.


4. Manajer Bidang Operasi Rincian tugas manajer bidang operasi adalah : a. Menyusun rencana kerja staf operasi sesuai rencana kerja proyek induk. b. Merumuskan

dan

mengevaluasi

kinerja

bidang

serta

sosialisasi

penerapannya. c. Mengkoordinasi kegiatan pelaksanaan administrasi teknik meliputi administrasi, tenaga asing, kontrak-kontrak dan berita pembayaran. d. Mengkoordinasi kegiatan pengadaan dan pengendalian sarana kerja proyek sesuai dengan kontrak agar tepat waktu sesuai kualitas dan kuantitas. e. Membina hubungan kerja dengan instansi terkait untuk kelancaran tugas. f. Melaksanakan pemantauan kemajuan fisik proyek secara berkala untuk menghindari keterlambatan. g. Mengelola penerimaan dan pengeluaran barang serta tata usaha gedung. h. Memberi laporan manajemen sesuai bidangnya.

5. Manajer Bidang SDM, Administrasi Dan Keuangan Bertanggung jawab atas pengelolaan SDM, Administrasi dan Keuangan untuk mendukung pelaksanaan pekerja kegiatan proyek induk dalam mencapai kinerja target proyek induk sesuai penetapan direksi. Rincian tugas pokok manajer bidang SDM, Administrasi dan Keuangan adalah : a. Merencanakan jenjang karir dan siklus untuk SDM tingkat pelaksanaan di proyek induk.


b. Melaksanakan manajemen berbasis kompetensi dalam hal penetapan posisi SDM, penilaian unjuk kerja pegawai serta pendidikan dan latihan. c. Melaksanakan tata usaha kepegawaian dalam hal reminsasi, mutasi data pegawai. d. Melaksanakan pekerjaan kesekretariatan pengolahan keluar masuk surat serta menjamin kerahasiaannya. e. Mengelola sistem informasi dan memelihara peralatan perangkat kerasnya. f. Melaksanakan penyedian dan memelihara peralatan kantor. g. Melaksanakan pengendalian aliran kas penerimaan dan pengeluaran serta membuat laporan rekonsiliasi keuangan. h. Melakukan pengolahan keuangannya berdasarkan kegiatan proyek induk. i.

Melaksanakan kegiatan akuntansi biaya PDP dan aktiva tetap.

j. Menetapkan laporan manajemen di bidangnya.

6. Proyek Pembangkit Rincian tugas pokok manajer proyek pembangkit adalah : a. Mengkoordinasi pengawasan dan pengendalian teknik dan administrasi dengan unit jasa manajemen konstruksi. b. Melakukan kegiatan proyek dengan fungsi sebagai pendelegasian wakil pemilik (owner) dari poyek induk. c. Menyusun Basic Communication dengan pihak pengguna jasa dan setiap pihak terkait.


d. Mengevaluasi rekomendasi penyempurnaan pekerjaan proyek dari pihak jasa manajemen konstruksi untuk proses amandemen dari pihak konstruksi. e. Menugaskan pengawasan mutu, tertib biaya dan ketetapan waktu pelaksanaan proyek tehadap setiap pihak pelaksanaan konstruksi dan pihak jasa manajemen konstruksi. f. Menetapkan laporan manajemen proyek pembangkit.

7. Proyek Jaringan Rincian tugas pokok manajer proyek jaringan adalah : a. Mengkoordinasi pengawasan dan pengendalian teknik dan administrasi dengan unit jasa manajemen konstruksi. b. Melaksanakan kegiatan proyek dengan fungsi sebagai pendelegasian wakil pemilik, (owner) dari proyek induk. c. Menyusun basic communication dengan pihak pengguna jasa dan setiap pihak terkait. d. Mengevaluasi rekomendasi penyempurnaan pekerjaan proyek dari pihak jasa manajemen konstruksi untuk proses amandemen dengan pihak konstruksi. D. Jaringan Usaha/ Kegiatan Jaringan usaha / kegiatan PT PLN (Persero) PIKITRING SUAR Medan adalah sebagai berikut :


1. Proyek PLTA ( Pembangkit Listrik Tenaga Air ) Sipansihaporas, yang berlokasi di desa Husor, dan Sibuluan II kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara dengan kapasitas produksi tenaga listrik sebesar 33 + 17 MW (Mega Watt). 2. Proyek PLTA Renun, berlokasi di Kabupaten Dairi, sekitar 100 km selatan kota Medan dengan kapasitas produksi tenaga listrik sebesar 2 × 41 MW. Pola operasi PLTA ini yaitu air sungai ditampung pada kolam Tando Harian seluas 10 ha untuk dapat melayani beban puncak selama ± 5 jam dengan debit 22,1 m3/detik. 3. Proyek PLTU ( Pembangkit Listrik Tenaga Uap ) Labuhan Angin, lokasi proyek di desa Tapian Nauli Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah. Kapasitas produksi tenaga listrik yang dihasilkan sebesar 2 × 15 MW, dengan spesifikasi bahan bakar yaitu batu bara kalori rendah dengan kebutuhan batu bara 1.152.000 ton / tahun.

E. Kinerja Usaha Terkini Pada tahun 2009 ini PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau memiliki beberapa buah proyek yang harus dikerjakan baik proyek yang telah berjalan ataupun proyek yang baru berjalan. Adapun proyek-proyek tersebut antara lain : 1. Penyelesaian Proyek Induk PLTU Labuhan Angin. 2. Pekerjaan Transmission Line 275 kV Asahan I – Simangkuk.


3. Pekerjaan Transmission Line 275 kV Simangkuk – Porsea. 4. Pekerjaan Gardu Induk 150 kV Simangkuk. 5. Pekerjaan Transmission Line 275 kV Binjai galang. 6. Pekerjaan Transmission Line 275 kV Galang – Simangkuk. 7. Pekerjaan Transmission Line 275 kV Simangkuk – Sarulla. 8. Pekerjaan Transmission Line 275 kV Sarulla – Padang Sidempuan.

F. Rencana Kegiatan Rencana kegiatan PT PLN (Persero) PIKITRING SUAR adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan transmisi 275 kV dan Gardu Induk. 2. Pembangunan transmisi 150 kV dan Gardu Induk. 3. Pembangunan PLTA Asahan III. 4. Pembangunan PLTA Peusangan. 5. Pembangunan PLTU Meulaboh. 6. Pembangunan PLTU Pangkalan Susu. pembangunan PLTU Riau yang terbagi dalam beberapa wilayah yaitu: Selat Panjang, Tanjung Balai Karimun, dan Bengkalis.


BAB III TOPIK PENELITIAN A. Kas Kas adalah komponen aktiva paling aktif dan sangat mempengaruhi setiap transaksi yang terjadi. Hal ini disebabkan karena setiap transaksi memerlukan suatu dasar pengukuran yaitu kas. Banyak transaksi perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Tidak hanya terbatas pada uang tunai yang tersedia di dalam perusahaan saja, melainkan meliputi semua jenis asset yang dapat dipergunakan dengan segera untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan. Sebagai harta yang paling likuid, kas adalah media pertukaran baku dan dasar bagi pengukuran dan akuntansi untuk semua pos lainnya. Agar dapat dilaporkan sebagai kas pos bersangkutan harus siap tersedia untuk pembayaran kewajiban lancar dan harus terbebas dari setiap ikatan kontraktual yang membatasi penggunaannya dalam pemenuhan hutang. Kas terdiri dari simpanan komersial dan rekening atau deposit di bank atau di tempat lainnya serta pos-pos yang ada di dalam yang dapat dipergunakan sebagai media tukar atau yang dapat diterima oleh bank dengan nilai nominal yang tercantum padanya. Kas yang ada dalam perusahaan meliputi dana kas kecil (petty cash), dana pertukaran (change funds) dan dana-dana lain yang dipergunakan dan tidak segera dibelanjakan secara teratur serta pos-pos seperti cek pribadi, cek perjalanan, cek kasir, wesel bank dan pos wesel. Rekening tabungan biasanya juga diklasifikasikan sebagai kas.


Dari segi akuntansi yang dimaksud dengan kas adalah : “Kas adalah segala sesuatu, baik yang berbentuk uang atau bukan yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya.”(Soemarso, 2004 : 320) Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia bahwa : “Kas terdiri dari saldo kas (cash and hand) dan rekening giro setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan-perubahan yang signifikan.”(IAI, 2007 : 22) Pengertian kas yang lain adalah : “Kas adalah jumlah uang tunai yang ada di perusahaan dan rekening giro simpanan-simpanan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi baik dalam waktu maupun jumlahnya dan investasi jangka pendek yang secara formal disebut kas dan setara kas.”(Munawir, 2002 : 42 ) Adapun fungsi kas adalah sebagai berikut : 1. Membiayai kegiatan operasional perusahaan. 2. Sebagai alat tukar pembayaran. 3. Alat yang diterima sebagai net bank sebagai nilai nominal. 4. Sebagai investasi baru dalam aktiva tetap. B. Pengawasan Intern Pengawasan intern merupakan alat pengawasan yang sangat membantu manajemen dalam melaksanakan tugas. Sehingga mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Pada awalnya pengawasan intern dipandang


sebagai permasalahan pengecekan internal atau internal check yang hanya menyangkut segi teknik pembukuan yang dapat menjamin ketelitian dan kecermatan data perusahaan maupun pelaksanaannya dan jika ditemui maka dilakukan pemeriksaan atau prosedur-prosedur tambahan. “Pengawasan intern merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya.” (Warren, Reeve, Fees, 2005:289) Dari sisi lain pengertian pengawasan intern (Internal Control) dapat dipandang dalam dua arti, yaitu : 1. Dalam arti sempit Pengawasan

intern

merupakan

pengecekan

penjumlahan,

baik

penjumlahan mendasar (cross footing) maupun penjumlahan menurun (down footing). 2. Dalam arti luas Pengawasan intern tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan, tetapi meliputi semua alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan. Berikut ini akan diberikan pengertian sistem pengawasan intern : “Sistem pengawasan intern suatu organisasi terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai agar tujuan organisasi dapat dicapai.”(Abubakar, Erwin. 2001 : 83)


Berdasarkan pengertian pengawasan intern kas yang diuraikan di atas, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa pengawasan intern merupakan

pengawasan akuntansi yang meliputi rencana, prosedur dan pencatatannya yang berfungsi untuk : a. Menjaga kekayaan organisasi. b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. c. Mendorong efisiensi. d. Mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Jadi, fungsi pengawasan intern kas adalah untuk menjaga agar rencana yang telah ditetapkan dapat berjalan secara menguntungkan, efektif dan ekonomis.

C. Manfaat Pengendalian Internal Terhadap Pengawasan Internal Kas Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengawasan intern kas pengendalian internal sangat bermanfaat karena : 1. Pengendalian intern memberikan pedoman-pedoman tentang pengawasan internal kas. 2. Menjadi dasar dalam prosedur-prosedur pengawasan intern kas yang dilakukan oleh perusahaan. 3. Dapat memudahkan pelacakan kesalahan pengawasan intern kas baik yang disengaja ataupun tidak.


D. Pengawasan Intern Penerimaan Kas Setiap perusahaan mempunyai sumber penerimaan kas, baik yang bersifat rutin maupun tidak. Dengan adanya prosedur penerimaan kas yang baik, maka dapat dipastikan bahwa semua penerimaan kas sudah dicatat, diklasifikasikan secara tepat dan akurat dengan didukung oleh bukti penerimaan kas. Untuk setiap bukti penerimaan kas berisikan : 1

Tanggal penerimaan.

2

Nama orang atau perusahaan yang melaksanakan pembayaran.

3

Berapa jumlah uang yang diterima.

4

Transaksi apa yang berhubungan dengan penerimaan itu.

5

Nama orang/kasir yang menerima kas tersebut.

Pada PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR, bukti penerimaan kas dibuat rangkap empat, yaitu : a. Lembar pertama untuk Seksi Akuntansi. b. Lembar kedua untuk Seksi Keuangan. c. Lembar ketiga untuk Kasir. d. Lembar keempat untuk Seksi Akuntansi. Untuk dapat mengawasi penerimaan kas perlu adanya pemisahan fungsi pencatat dan pengelola kas. Adapun tujuan dari pengawasan intern atas penerimaan kas adalah :


1. Untuk menjamin bahwa seluruh penerimaan kas benar diterima dan dicatat sebagaimana mestinya. 2. Untuk menciptakan kegunaan sebesar-besarnya dari jumlah uang yang diterima yang dimiliki oleh perusahaan. 3. Untuk membuktikan kewajaran dan keberadaan kas yang tercantum di dalam neraca. Dalam pengawasan intern penerimaan kas, perusahaan ini telah melakukan pemisahan fungsi pencatat dan pengelola kas serta membuat laporan penerimaan kas setiap harinya yang dilakukan oleh Seksi Anggaran dan Keuangan dan Seksi Akuntansi. Untuk pengawasan kas harus disesuaikan dengan keadaan khusus dari suatu perusahaan. Pada umumnya sistem pengawasan intern kas menolak praktek pencatatan kas dan penanganan uang kas berada dalam satu tangan. Kemungkinan besar penyalahgunakan kas dapat dikurangi apabila dua atau lebih pegawai bekerja sama untuk melawan maksud-maksud penggelapan uang kas. Dengan diadakannya pemeriksaan intern kas dalam selang waktu yang tidak beraturan, dapat mendorong setiap pegawai melakukan pekerjaannya dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara analisa, penilaian rekomendasi, dan komentar-komentar terhadap kinerja karyawan dan kegiatan operasi perusahaan.

E. Prosedur – Prosedur Penerimaan Kas Pada setiap perusahaan, prosedur penerimaan kas merupakan peranan yang sangat penting karena kas merupakan salah satu faktor utama jalannya kegiatan perusahaan. Prosedur penerimaan kas melibatkan beberapa bagian dalam Ahmad Fauzi : Sistem Pengawasan Intern Kas Pada PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit Dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh Dan Riau medan, 2010.

perusahaan agar transaksi kas tidak terpusat pada satu bagian saja. Hal ini perlu agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengawasan intern kas. Pada PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR telah menyusun sistem penerimaan kas yang teratur. Penerimaan kasnya berasal dari berbagai aspek. Dari dalam maupun dari luar. Salah satunya bisa berasal dari pemotongan pajak dan Dropping dari pusat.


Berkas Bukti / Nota Dinas

Pembuatan Bukti Kas / Bank

Verifikasi dan pemberian kode AT

Proses pengesahan bukti kas / bank ( pembubuhan tanda tangan oleh Jabatan yang berewenang )

Bukti kas / bank kembali ke Bagian Keuangan

Pembayaran transaksi yang ada di Bukti Kas / Bank

Bukti kas / bank (asli) diserahkan ke Bagian Akuntansi

Bukti kas / bank dicatat di Buku kas / bank untuk dihitung Saldo Harian Kas / Bank

Sumber : PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Gambar 3.1 Bagan Alir Prosedur Penerimaan Kas PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Ahmad Fauzi : Sistem Pengawasan Intern Kas Pada PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit Dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh Dan Riau medan, 2010.

Penjelasan : 1. Berkas atau nota dinas masuk ke bagian keuangan. Pada bagian ini uang diterima oleh kasir dari orang yang melakukan pembayaran. Tugas kasir disini yaitu memasukkan nama orang, transaksi dan jumlah uang yang dibayarkan kedalam bukti penerimaan kas. Kasir harus berhati-hati dalam melakukannya, karena apabila salah tulis atau salah informasi maka akan berakibat buruk ke depannya. Ketelitian dan ketepatan sangat diperlukan dibagian ini. 2. Berkas atau nota dinas tersebut dibuatkan bukti kas / bank yang kemudian dicatat pada pos kode AT yang telah ditentukan. Setelah bukti penerimaan kas sudah benar, lalu dicatat pada pos kode AT. Ini sangat berguna agar tidak berantakan dan sesuai dengan apa yang terjadi. Pos kode-kode AT juga telah ditentukan sebelumnya sehingga bisa langsung dicocokkan. 3. Bukti kas / Bank diedarkan untuk ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah bukti kas / bank selesai disahkan, bukti tersebut kembali ke bagian keuangan dan siap untuk dibayarkan. Pada PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR juga telah membuat ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apabila uangnya lebih kecil dari Rp. 5.000.000.- maka ditanda tangani oleh Kabag Keuangan dan MSAK, sedangkan bila uangnya lebih besar dari Rp. 5.000.000.- maka ditanda tangani oleh General Manager dan MSAK. Hal ini menunjukkan bahwa adanya


pemisahan kerja antara masing-masing karyawan. Sehingga fungsi karyawan disini dapat berjalan efisien dan akurat. 4. Setelah bukti kas / bank dibayarkan, selanjutnya kas tersebut akan dicatat di buku kas / bank untuk penghitungan saldo akhir harian kas / bank. Disini karyawan harus sangat teliti karena tidak boleh ada kesalahan dalam pencatatan. Saldo akhir juga harus balance yang menandakan tidak ada kesalahan dalam mencatatnya. 5. Setelah didapat saldo akhir harian, bukti kas / bank disortir untuk diarsipkan dan diserahkan ke Bagian Akuntansi untuk diproses di Akuntansi. Laporan yang dibuat oleh bagian keuangan PIKITRING SUAR memuat tentang penggolongan transaksi-transaksi yang ada di bukti kas / bank ke dalam kode-kode anggaran tunai (AT) biaya rutin dan kolom biaya investasi yang telah tersedia. Ketepatan penggolongan transaksi bukti kas / bank dalam kode-kode AT sangatlah penting, agar pemakaian dana untuk biaya-biaya bisa sesuai dengan anggaran tunai yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

F. Pengawasan Intern Pengeluaran Kas Pengeluaran kas pada PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR bermacammacam, terdapat banyak pos-pos untuk pengeluaran kas. Pos- pos tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tunjangan Kerja 2. Pemeliharaan, yang meliputi :


a. Pemeliharan gedung, 1. Kantor 2. Gudang 3. Ruang dinas 4. Bengkel b. Pemeliharaan kendaraan bermotor, 1. Jeep 2. Bus 3. Sedan 4. Pick Up 5. Minibus dan ambulans 6. Sepeda motor 7. Sewa kendaraan bermotor 8. STNK semua kendaraan 9. BBM solar 10. BBM premium c. Pemeliharaan peralatan, 1. Kantor 2. Gudang 3. Wisma 4. Bengkel

3. Beban lain-lain yang meliputi :


a. Honor dan biaya. b. Pemakaian perkakas dan perlengkapan. c. Bahan makanan. d. Biaya pengolahan data dan penagihan. e. Rupa-rupa persediaan biaya dan servis kecil. f. Biaya hansip / keamanan. g. Konsumsi. h. Perjalanan dinas. i.

Pos,telegram, dan telepon.

j.

Pemakaian listrik,gas, dan air.

k. Sewa gedung/tanah. l.

Alat keperluan kantor (tulis, gambar).

m. Barang cetakan n. Biaya bank. o. Pajak/PBB. p. Asuransi. q. Iuran abonemen dan iklan. r. Penerbitan/ekshibisi. s. Lain-lain. Beban gaji karyawan tidak termasuk ke dalam pengeluaran-pengeluaran di atas karena

dilakukan dengan sistem payroll yaitu sistem yang bekerjasama

dengan pihak bank dengan cara mentransfer langsung uang gaji karyawan ke


rekening masing-masing karyawannya. Dengan begini, akan mempermudah karyawan-karyawan dalam mendapatkan hak mereka. Untuk pembayaran biaya operasional dan biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan biasanya menggunakan kas yang ada di perusahaan, dimana setiap pengeluaran yang terjadi harus disesuaikan dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan tidak boleh melebihi anggaran yang telah ditetapkan tersebut. Ini juga didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti bukti pembayaran kas dan pembayaran bank. Kasir akan mengeluarkan kas sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan setelah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Untuk pengeluaran yang relatif kecil, perusahaan menggunakan dana kas kecil atau petty cash yang dipegang oleh kasir. Dana kas ini dipergunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil jumlahnya. Bila ditinjau mengenai pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan dalam menetapkan sistem pengawasan sudah cukup baik serta adanya peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari : 1. Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam transaksi pengeluaran kas, mencatat pengeluaran kas, serta yang memberikan otorisasi atas pengeluaran kas. 2. Dalam setiap transaksi pengeluaran kas dibuatkan bukti kas untuk menunjukkan berapa besar jumlah pengeluaran kas dan kepada siapa kas tersebut dibayarkan.


3. Setiap ada transaksi pengeluaran kas, kasir langsung mencatat pengeluaran tersebut dalam buku kas harian. 4. Otorisasi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan transaksi pengeluaran kas. Dalam hal ini jika dana kas yang jumlahnya sampai dengan lima juta rupiah yang berwenang mengotorisasi bukti pengeluaran baik kas atau bank yaitu Manager Supervisor Administrasi Keuangan dan Deputi Manager Bagian Keuangan, sedangkan jika pengeluaran diatas lima juta rupiah yang berwenang

mengotorisasinya adalah General

Manager (GM) dan Manager Supervisor Administrasi Keuangan. 5. Digunakannya kartu registrasi harian kas

untuk

memperlihatkan

kesesuaian jumlah fisik dana kas yang tersedia di kasir dengan yang tercatat di buku kas perusahaan. C. Prosedur – Prosedur Pengeluaran Kas Selain penerimaan kas, hal lain yang sangat perlu diperhatikan adalah pengeluaran kas. Setiap perusahaan harus teliti dan akurat dalam menulis atau mencatat pengeluaran – pengeluarannya. Hal ini diperlukan agar sewaktu tutup buku di akhir bulan nanti tidak berantakan laporan keuangannya. Semuanya terlihat antara penerimaan dan pengeluaran perusahaan. Untuk itu, PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR membuat prosedur-prosedur pengeluaran kasnya.


Membuat permintaan pengeluaran

Bukti kas / Bank

Tanda tangan

Pencairan dana

Bagian Keuangan

Pemberian kode AT

Bagian Akuntansi

Pengesaha n bukti kas

Bagian Keuangan

Penyerahan bukti kas / Bank

Pembayaran transaksi

Penghitunga n saldo harian

Bagian Akuntansi

Sumber PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR Gambar 3.2 Bagan Alir Prosedur Pengeluaran Kas PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR


Penjelasan : 1. Bagian yang memerlukan kas mengajukan berkas ke bagian keuangan. 2. Setelah berkas masuk, bagian keuangan membuat bukti kas / bank. 3. Kemudian bukti kas tersebut diverifikasi dan pemberian kode AT. 4. Setelah itu dilakukan proses otorisasi atau pengesahan bukti kas / bank (pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang). 5. Bukti kas / bank kembali ke bagian keuangan untuk dilakukan pencairan dana yang sudah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. 6. Setelah itu dilakukan pembayaran transaksi yang ada di bukti kas / bank. 7. Kemudian bukti kas / bank dicatat di buku kas / bank untuk dihitung saldo harian kas / bank. 8. Bukti kas / bank yang asli diserahkan ke bagian akuntansi. Bila kita melihat dari prosedur-prosedur di atas, kita dapat mengetahui bahwa sistem pengeluaran kas pada perusahaan ini sudah terlaksana dengan baik karena sangat terstruktur dan akurat. Bukti-bukti pengeluaran kas sudah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Pada perusahaan ini juga kita dapat melihat bahwa pengeluaran kasnya didukung dengan adanya bukti-bukti berupa bukti kas dan bukti bank yang berisikan besarnya kas yang dikeluarkan untuk operasional

perusahaan.

Selanjutnya

kasir

akan

memeriksa

bukti

dan

mempersiapkan pengeluaran kas dan kemudian membukukan ke dalam buku kas atau buku bank. Dalam penerapan pengawasan intern kas, perusahaan menggunakan beberapa peralatan yaitu :


a. Kartu anggaran Berisikan no/tanggal persetujuan anggaran, jenis anggaran, dana untuk anggaran yang disetujui, realisasinya serta masih tersisanya anggaran atau tidak. b. Bukti Pengeluaran Kas / Bank Berisikan jumlah pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan serta keterangan untuk transaksi apakah pengeluaran tersebut. c. Kas Kecil (Petty Cash) Yaitu dana kas kecil yang dipergunakan untuk transaksi-transaksi yang jumlah dananya tidak terlalu besar. d. Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) Berisikan tentang anggaran kegiatan perusahaan selama satu tahun yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan. e. Kartu Register Harian Kas Berisikan tentang jumlah-jumlah fisik nominal dana kas yang tersedia, seperti jumlah lembar uang kertas, jumlah uang logam, jumlah lembar cek, jumlah lembar giro, serta mencatat beda kas atau kelebihan kas yang ada dengan yang tercatat di buku kas. f. Rekonsiliasi Bank Pada PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR memiliki rekening pada Bank BNI. Rekonsiliasi bank bertujuan untuk memastikan bahwa saldo buku bank dan buku perusahaan mengenai kas di bank adalah sama.


BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kas merupakan aktiva lancar dan memegang peranan penting dalam menjalankan operasi perusahaan dan oleh karena itu perusahaan telah membuat

suatu sistem pengawasan intern atas penerimaan dan

pengeluaran kas. 2. PT. PLN (Persero)

PIKITRING SUAR melakukan pemisahan fungsi

penerimaan kas, pencatatannya, dan penyimpanan kas. Hal ini dilakukan perusahaan mengingat kas merupakan aktiva yang mudah diselewengkan tanpa adanya bukti kepemilikan. 3. Dalam hal penerimaan maupun pengeluaran kas pada PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR harus didasarkan pada bukti-bukti otentik dan diotorisasi oleh manajer keuangan. Dengan demikian perusahaan mampu mewujudkan pengawasan terhadap kas. 4. Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR adalah sistem garis lurus staff (staff line) yaitu aliran perintah dan pengawasan datang dari pemimpin tertinggi yaitu general manager dan selanjutnya mengalir ke bawah yaitu deputi manajer masing-masing bagian yang masing-masing membawahi beberapa orang staff yang


berfungsi sebagai orang ahli dalam bidang tertentu dan dapat memberi pendapat kepada kepala cabang. 5. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas mempunyai bukti-bukti yang di tandatangani oleh pejabat-pejabat yang berwenang. 6. Segala bentuk pengeluaran dilakukan dengan menggunakan bukti kas / bank, cek , dan dana kas kecil untuk pengeluaran yang jumlahnya relative kecil. 7. Sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan internnya, PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR membuat suatu anggaran kas yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran kas. 8. Tidak adanya bagian yang dibentuk dalam perusahaan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasir dalam mengelola kas kecil. 9. Dalam pembayaran gaji pegawai perusahaan bekerjasama dengan bank, selanjutnya bank langsung mentransfer gaji ke rekening masing-masing karyawan. 10. Pembuatan laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas secara rutin.


B. Saran Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran yang mungkin berguna untuk diterapkan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan dan sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang. Adapun saran yang diberikan penulis adalah : 1. Sistem pengawasan intern penerimaan kas dan pengeluaran kas pada PT. PLN (Persero) PIKITRING SUAR telah berjalan dengan efektif. Sebaiknya perusahaan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan pengawasan intern kas mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat yang memicu kebutuhan pribadi yang semakin meningkat pula sehingga dapat mendorong seseorang untuk berbuat kecurangan. 2. Pengawasan intern terhadap kas yang telah diterapkan pada perusahaan ini hendaknya

lebih dipantau secara teratur guna mendeteksi kelemahan-

kelemahan yang ada sedini mungkin sehingga dapat ditemukan solusinya untuk segera diadakan perbaikan. 3. Hendaknya prosedur-prosedur dalam penerimaan dan pengeluaran kas dapat lebih diperinci lagi guna menghindari penyelewengan dengan mudah.


DAFTAR PUSTAKA Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Salemba Empat, Jakarta. Abubakar, Erwin, 2001, Jurnal Ekonomi, Pertimbangan Intern Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Kecil, Edisi April, BPFE USU, Medan. Warren, Carl, S, Reeve, Phlip, E, Fees, 2005, Prinsip-Prinsip Akuntansi, Alih Bahasa Alfonsus dan Helda Gunawan, Erlangga, Jakarta. Munawir, S, 2002, Pokok-Pokok Akuntansi, Edisi Pertama, PT. Bima Pena Pariwara, Yogyakarta. Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, Standard Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta. Mardiasmo, Media Indonesia, 2002, Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah, Edisi Juni, Jakarta (www. media indonesia.co.id). Soemarso S, R, 2004, Akuntansi Suatu Pengantar, Salemba Empat, Jakarta.






Ahmad Fauzi : Sistem Pengawasan Intern Kas Pada PT. PLN (PERSERO) Proyek Induk Pembangkit Dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh Dan Riau medan, 2010

Recommend Documents