e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntasi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PENGGAJIAN KARYAWAN PT PLN (PERSERO) AREA BALI UTARA I Komang Juni Indrawan1, NI Kadek Sinarwati1, Edy Sujana2 Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Pengendalian intern merupakan salah satu alat pengawasan untuk menjamin ketelitian, ketepatan gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam sistem akuntansi yang baik akan terdapat cara-caran pegendalian intern yang baik pula, dimana melalui sistem yang dibuat akan membuat pelaksanaan lebih terkontrol. Jadi terdapat hubungan antara sistem akuntansi dan sistem pengendalian intern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) prosedur penggajian pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara. 2) sistem pengendalian intern penggajian yang diterapkan pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara. 3) efektivitas system pengendalian intern, 4)kelemahan dari sistem pengedalian intern atas penggajian pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pengolahan data yang terkumpul melalui tiga tahapan yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan yang terakhir adalah analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah : 1) Prosedur penggajian PT PLN (Persero) Area Bali utara dilakukan dengan komputerisasi dengan menggunakan SAP dan telah terintegrasi dengan baik. 2) Sistem Pengendalian Intern Yang Diterapkan Pada PT PLN (Persero) Area Bali utara, fungsi-fungsi dan jaringan prosedur serta dokumen yang digunakan dalam sistem pengendalian intern sudah cukup baik dan telah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern. 3) efektivitas system pengendalian intern telah memadai berdasarkan unsure-unsur yang ada. 4) kelemahan sistem pengendalian intern pada PT PLN (Persero) Area Bali utara yaitu terletak pencatatan daftar hadir, tidak ada pencadangan dokumen dan tidak ada pencocokan sebelum input ke dalam sistem. Kata kunci: Sistem pengendalian intern, Akuntansi Penggajian, Gaji.
Abstract An internal control is one of the supervision ways to ensure carefulness, the accuracy of wage issued by the company. In a good accounting system, there will be good internal control methods as well, in which the system will make the implementation more controlled. So, there is a relationship between the accounting system and the internal control system. This study aims to determine: 1) the procedures of payroll at PT PLN (Persero) in North Bali area. 2) the internal control system of payroll applied at PT PLN (Persero) in North Bali area. 3) the effectiveness of internal control system of payrol, 4) the weakness of internal control system of payroll at PT PLN (Persero) in North Bali Area. This research is done through a qualitative method with primary and secondary data source. The data are obtained from observation, in-depth interview, and
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntasi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) documentation. The data processing is collected through three stages namely: data reduction, data presentation, and data analysis and conclusion. The result of this study was: 1) the procedure of payroll at PT PLN (Persero) in North Bali area is done by computerization using SAP system and it has been well integrated. 2) The internal control system applied at PT PLN (Persero) in North Bali area, functions, network procedures, and documents used in the internal control system are in good enough level and have met the elements of internal control. 3) the effectiveness of internal control system of payroll is in line with the theory, 4) the weakness of internal control system at PT PLN (Persero) in North Bali area is about the record of attendance list, no backup document, and no matching process before input into SAP. Keywords: Internal control system, payroll accounting, salary.
PENDAHULUAN Gaji merupakan masalah manajemen kepegawaian yang paling kompleks dan merupakan salah satu aspek yang paling berarti, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Gaji merupakan kontra prestasi yang diberikan pemberi kerja pada karyawan berkenaan dengan penggunaan tenaga manusia pada kegiatan perusahaan. Gaji mempunyai arti penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya gaji mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para karyawan itu sendiri. Karyawan akan merasa puas apabila besar gaji yang diterimanya sesuai dengan keahlian dan jabatannya sehingga karyawan akan terdorong untuk semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya, apabila karyawan memandang gaji yang mereka terima tidak memadai, maka prestasi kerja, semangat, dan motivasi mereka bisa turun. Menurut Yusuf ( 2001:239) gaji meliputi semua gaji yang dibayarkan perusahan kepada para karyawannya dan tarif gaji bisa dinyatakan perbulan. Gaji dapat diketegorikan sebagai hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang tertentu utnuk menuntut orang lain memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuau. Dengan demikian. Gaji muncul sebagai hak tagih karena prestasi kerja. Prosedur didalam sistem penggajian perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan
seperti manipulasi maupun terjadinya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terentu yang berujung pada ketidakpuasan pada karyawan. Untuk itu diperlukan sistem pengendalian internal penggajian agar tidak terjadi hal-hal tersebut dalam memproses penggajian. Untuk pemberian gaji pada karyawan harus sesuai dalam pencatatannya, penempatanya, penangananya, dan pembayarannya. Konsep umum Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2005). Sistem pengendalian intern juga sangat diperlukan untuk menghindari adanya tindakan kecurangan ataupun kesalahan pencatatan, serta dapat mengetahui jika ada penyelewengan didalam perusahaan. Pengendalian yang baik sangat diperlukan perusahaan agar tidak terjadi penyelewengan atau kesalahan pencatataan yang bisa mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Prosedur penggajian yang baik seharusnya dijalankan dengan efektif, oleh karena itu diperlukan informasi yang relevan sebagai sarana komunikasi yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Keberhasilan manajemen sangat dipengaruhi dan bergantung pada ketepatan informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntasi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) laporan dimana laporan tersebut harus memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang membutuhkan guna untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dihimpun kepadanya. Oleh karena itu maka diperlukan informasi yang relevan dan akurat sebagai sarana komunikasi yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Agar dapat bekerja secara efisien dan efektif maka manajemen membutuhkan banyak informasi yang tidak mungkin seluruhnya dapat ditampung oleh masyarakat. Maka manajemen membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan utama manajemen dalam melaksanakan fungsifungsi yang dihimpun kepadanya. Sistem penggajian dan pengupahan di perusahaan seringkali tidak ditunjang dengan pengendalian intern yang baik, sehingga dapat dilakukan kecurangan maupun penyelewengan dana, misalnya seperti yang disampaikan narasumber Bapak Putu Gede Pathma Andika Putra yang menjabat sebagai Junior Analyst Akuntasi dan Keuangan pada saat observasi awal di PT. PLN (Persero) Area Bali Utara yang menyatakan kurang ketelitian dalam pengelolaan gaji dan upah seperti perhitungan baik jam kerja maupun tarif upah, pemotongan gaji yang salah serta tidak ada sistem otorisasi. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern karena karyawan yang mutunya tidak sesuai dengan tanggungjawabnya dan tidak diterapkannya sistem otorisasi. Perusahaan seharusnya menciptakan berbagai cara untuk mendorong praktik yang sehat, karena hal tersebut sangat bergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Fenoma di atas tentu akan berakibat fatal bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan, sehingga perusahaan perlu menyusun sistem pengendalian intern atas penggajian yang lebih efektif dan efisien, dimana sistem pengendalian intern merupakan proses pemantauan yang memungkinkan manajemen mengetahui apakah tindakan yang dilakukan dan
bagaimanakah tindakan koreksinya jika pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan semula. Suatu sistem pengendalian intern dikatakan memadai jika dengan diterapkannya sistem tersebut semua tujuan perusahaan dapat tercapai. Sistem pengendalian intern yang ditetapkan di dalam suatu perusahaan dikatakan berhasil dan memuaskan apabila di dalam organisasi itu tidak ada lagi yang melakukan penyelewengan dan kesalahan secara bebas, baik itu menyangkut kesalahan sistem, prosedur penyelesaian pekerjaan dan kesalahankesalahan lainnya. Pengendalian intern merupakan salah satu alat pengawasan untuk menjamin ketelitian, ketepatan gaji yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Namun sering terjadi pengawasan intern yang diterapkan oleh suatu perusahaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya kecurangan dan penyelewengan sistem penggajian yang akan merugikan perusahaan atau karyawan yang bersangkutan. Dalam sistem akuntansi yang baik akan terdapat cara-caran pegendalian intern yang baik pula, dimana melalui sistem yang dibuat akan membuat pelaksanaan lebih terkontrol. Jadi terdapat hubungan antara sistem akuntansi dan sistem pengendalian intern. Arens dan Loebbecke (2006) tujuan sistem pengendalian internal terbagi menjadi 4 (empat), yaitu (1) Menyajikan data yang dapat dipercaya, (2) Mengamankan aktiva dan pembukuan, (3) Meningkatkan efisiensi operasional, (4) Mendorong pelaksanaan kebijaksanaan yang ada. Merujuk dari pemaparan laterbelakang, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui: 1) prosedur penggajian pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara. 2) sistem pengendalian intern penggajian yang diterapkan pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara. 3) efektivitas sistem pengendalian intern 4)kelemahan dari sistem pengedalian intern atas penggajian pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara. METODE Penelitian
ini
menggunakan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntasi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) metode kualitatif yang bertujuan menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. penelitian ini berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan. Penelitian metode kualitatif menurut Soeyanto (2005:166) dapat diartikan sebagai pebelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenali kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkahlaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Sumber penelitian ini ada dua yaitu data primer merupakan data yang langsung diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain dan dikumpulkan untuk suatu maksud tertentu (Arikunto, 2001:114). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Penelitian keperpustakaan (library research), metode dokumentasi dan metode wawancara. Setelah keabsahan data terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis data. analisis data dilakukan dengan cara : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan atau Verifikasi HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Di Indonesia penyelenggaraan fasilitas kelistrikan untuk umum dikelola oleh PLN mulai dari pembangkit sampai dengan end user menggunakan jaringan tegangan tinggi, tegangan menengah, tegangan rendah, gardu-gardu induk dan penyediaan pembangkit sendiri (Captive Power) untuk kepentingan sendiri terutama di lokasi yang belum terjangkau oleh jaringan PLN. Namun, kondisi ini mulai berubah beberapa tahun terakhir karena keterbatasan dana dan tuntutan pemenuhan terhadap masyarakat. Pemerintah mulai membuka peluang atau modal swasta untuk memasuki bisnis kelistrikan, kebijakan ini seiring dengan pola perkembangan global dunia. Bidang utama usaha dari PLN (Persero) adalah memberikan pelayanan jasa listrik kepada masyarakat dan meningkatkan perolehan laba.
Berdasarkan PP No. 17 tanggal 28 Mei 1990 pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa usaha PT PLN adalah tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus meningkatkan keuntungan berdasarkan prinsip akuntansi. PT PLN (Persero) Arae Bali Utara memiliki visi “menjadi perusahaan distribusi tenaga listrik kelas dunia” sedangkan misi PT PLN (Persero) Area Bali utara yaitu 1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 2) Menyediakan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3) Mengupayakan agar tenaga listrik dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 4) Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Pembahasan Prosedur Penggajian pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara Sistem penggajian di PT PLN (Persero) Area Bali Utara dilakukan secara terkomputerisasi. Pembayaran gaji pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara dilakukan setiap satu bulan sekali, pembayaran gaji dilakukan secara langsung melalui transfer ke rekening masing-masing karyawan PT. PLN (Persero) Area Bali Utara telah menggunakan SAP (Sistem Application Product in Data Processing) yang tersambugn online keseluruh cabang PT PLN (Persero) Jawa dan Bali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eka Tirtayana mengatakan bahwa: “PT PLN (Persero) telah menggunakan SAP, jadi semua dokumen-dokumen sudah terrecord di sistem tersebut. Misalnya kalau absen langsung kelihatan disana, data-data pegawainya, jumlah besaran gajinya sudah semua ada di sistem jadi tidak ada yang namanya dokumen manual” Adapun kebijakan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) Area Bali Utara kepada karyawan yaitu
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntasi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) 1. Menetapkan besarnya gaji Besarnya gaji yang diberikan kepada karyawan diteteapkan berdasarkan dengan grade atau jabatan. Besarnya gaji yang diterima oleh karyawan telah sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) dan ditambah dengan tunjangan-tunjangan termasuk potongan yang dimiliki karyawan. 2. Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan Tunjangan yang diberikan kepada setiap karyawan memiliki perbedaan, tunjangan di tentukan berdasarkan jabatan dan posisi. Tunjangan jabatan diberikan kepada karyawan yang telah memiliki jabatan sedangkan tunjangan posisi merupakan tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang tidak memiliki jabatan. Adapun komponen gaji yang diberikan adalah a. Tarif grade b. Tunjangan jabatan c. Tunjangan posisi d. Tunjangan kemahalan Sedangkan potongan-potongan yang diterima oleh karyawan yaitu a. Potongan BPJS b. Potongan dana pensiun c. Potongan keagamaan d. Potongan serikat pekerja e. Potongan PI (Persatuan Ibu-ibu) Kebijakan perlu diciptakan untuk menjalin suatu hubungan yang baik antara perusahaan dengan para karyawannya, kebijakan diciptakan yang dapat mendorong agar aktivitas, loyalitas dan motivasi dari para karyawan semakin tinggi sehingga diharapkan dari sana timbul perasaan memiliki terhadap perusahaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diciptakan oleh perusahaan, hal tersebut disampaikan oleh Ibu Eka Susanti. “komponen-komponen yang mempengaruhi gaji setiap karyawan itu ada; tarif grade karyawan, tunjangan jabatan, tunjangan posisi, tunjangan kemahalan, potongan BPJS, potongan dana pensiun, potongan keagamaan, ada potongan SP (serikat pekerja) potongan PI (persatuan ibu-ibu, arisan yang dilakukan oleh istri karyawan).
Tunjangan yang diterima oleh karyawan yang memiliki jabatan dan karyawna yang tidak memiliki jabatan berbeda, perbedaan tersebut sesuai dengan grade misalnya karyawan yang memiliki jabatan atau karyawan yang menduduki fungsi struktural mendapatkan tunjangan jabatan sedangkan karyawan yang tidak memiliki jabatan atau tergolong ke karyawan fungsional tidak mendapatkan tunjangan jabatan, melainkan mendapatkan tunjangan posisi” Adapun prosedur penggajian pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara yaitu: 1. Pegawai memberikan biodata data dirinya kepada bagian/bidang kepegawaian 2. Di bagian kepegawaian, data pegawai,Tarif Grade dan tunjangan Posisi di inputkan ke dalam database SAP. 3. Bagian kepegawaian membuat rekapan data pegawai sebanyak 2 rangkap yang data didalamnya berdasarkan dokumen data pegawai yang sudah dicatat dan arsip Tarif Grade dan Tunjangan Adanya 1 rangkap rekap data Potongan, Potongan dari koperasi diserahkan kepada bagian kepegawaian untuk diproses di dalam SAP 4. Sebelum melakukan proses gaji , payroll melakukan pengecekan data pegawai sesuai dengan data di Payroll induk , karena data di PA (Personal Administrator ) di bagian kepegawaian akan berpengaruh terhadap payroll atau gaji pada bulan berjalan. 5. rekap data pegawai diarsipkan 1 rangkap di bagian kepegawaian (payroll induk) dan proses perhitungan gaji pegawai ada dalam SAP. 6. Setelah melalui proses perhitungan dihasilkan dokumen data gaji 7. Bagian kepegawaian ( Payroll Induk ) menginputkan daftar gaji dalam program SAP untuk selanjutnya pegawai bisa mengakses daftar gajinya berdasarkan On-Line pada masing–masing bagiannya yaitu tanpa perlu melihat secara manual (slip gaji).
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntasi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) 8. Kemudian hasil laporan data gaji pegawai tersebut diserahkan kepada bagian keuangan rangkap 2 untuk disahkan. 9. Data gaji di proses di bagian kepegawaian (Payroll Induk) sampai selesai dan di buat 2 rangkap,diketahui oleh pihak pejabat keuangan kemudian 1 rangkap di serahkan ke bagian keuangan dan 1 rangkap lagi di bagian kepegawaian. 10. Setelah mendapat persetujuan dari bagian kepegawaian ke bagian keuangan lalu data gaji disahkan lalu di buat dokumen 2 rangkap data gaji pegawaian diserahkan kembali ke bagian kepegawaian dan prosesnya itu secara langsung ada di dalam SAP. Sistem Pengendalian Intern Yang Diterapkan Pada PT PLN (Persero) Area Bali utara Fungsi-Fungsi Yang Terkait Dengan Sistem Penggajian Pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara Fungsi-sungsi yang terkait dengan sistem penggajian karyawan pada PT PLN (Perero) Area Bali Utara yaitu: a. Fungsi kepegawaian bertanggungjawab untuk menempatkan orang dalam penggajian perusahaan, melakukan spesifikasi tarif pembayaran, mengotorisasi semua potongan dari pembayaran. Semua perubahan seperti penambahan atau penghapusan karyawan, perubahan tarif pembayaran atau perubahan level potongan dari pembayaran, harus diotorisasi oleh personalia. fungsi kepegawaian akan mengarsip datadata pegawai untuk proses penggajian selanjutnya. b. Fungsi pencatatan waktu kehadiran karyawan di PT PLN (Persero) Area Bali Utara dilakukan dengan menggunakan mesin sidik jari yang terhubung langsung dengan SAP. Pencatatan daftar hadir diawasi oleh fungsi sekretariat yang berada bagian SDM. c. Fungsi keuangan, bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran
gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. “Untuk kantor area bali utara fungsi yang terkait dengan penggajian hanya bagian kepegawaian, bagian pencatatan waktu, dan bagian keuangan. Untuk data pegawai paling awal dimulai dari kepegawaian yang bertugas merekrut karyawan baru, menetapkan penempatan, menentukan grade dan arsip data-data pegawai baru. Bagian sekretarian yang mencatat daftar kehadiran serta input ke SAP dan bagian keuangan tuganya menjurnal Pph 21. Sedangkan fungsi penggajian itu ada di kantor distribusi” Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Penggajian Pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara a. Prosedur pencatatan waktu hadiran Pencatatan waktu kehadiran pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara dilakukan dengan menggunakan sidik jari yang diawasi oleh bagian sekretariat. Pencatatan waktu kehadiran dilaksanakan setiap hari, pada saat awal akan melakukan kegiatan perusahaan dan setelah selesai melakukan kegiatan perusahaan. pencatatan daftar hadir untuk hari jumat dilakukan dua kali dengan metode manual dan sidik jari, Pencatatan daftar hadir berdasarkan sidik jari akan otomatis masuk ke sistem SAP. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Gede seter menyatak bahwa: “Pencatatan daftar hadir diawasi oleh saya sendiri selaku fungsi manajemen mutu. Pencatatan dafar hadir dilakukan setiap datang dan saat plang kerja dengan menggunakan sidik jari, pengecualian untuk hari jumat karena setiap jumat pagi ada senam, sebelum memulai senam pencatatan daftar hadir dulakukan menggunakan absen manual,
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntasi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) absen sidik jari dilakukan setelah selesai kegiatan senam. Sedangkan pencatatan daftar hadir saat pulang kerja dilakukan hanay dengan sidik jari” b. Prosedur pembuatan daftar gaji Pembuatan daftar gaji dilakukan oleh bagian SDM, berdasarkan daftar kehadiran karyawan dan potonganpotongan yang akan diterima oleh karyawan yang kemudian akan di input ke sistem SAP. kegiatan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Area Bali Utara dalam pembuatan daftar gaji adalah mengumpulkan waktu kehadiran yang diperoleh dari pencatatan waktu hadir yang dilakukan setiap datang dan pulang kerja oleh para karyawan dan menentukan tunjangan-tunjangan dan jugfa potongan-potongan yang akan diterima oleh karyawan. Proses pembuatan daftar gaji pada PT PLN (Persero) Area Bali utara dilakukan dengan cara terkomputerisasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan daftar gaji adalah sebagai berikut: 1. Memasukan daftar hadir karyawan dan semua potongan-potongan karyawan ke dalam SAP 2. Daftar gaji dan potongan dalam otomatis terhitung dalam SAP 3. Mencocokan semua dokumen yang terdapat dalam SAP dan kemudian dibuat bukti bank, pembuatan gaji dan daftar gaji 4. Mengirimkan daftar gaji yang telah dibuat oleh bagian SDM ke seksi anggaran dan keuanga kantor distribusi Prosedur pembuatan daftar gaji pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara cukup simpel dan mudah dimengerti, seperti yang disampaikan oleh narasumber wawancara yang menyampaikan sebagai berikut: “Hal yang pertama dilakukan adalah menginput daftar kehadiran karyawan serta potongan-potongan yang diterima keryawan edalam SAP. Dari proses input tersebut akan menghasilkan gaji bersih
yang akan dibayarkan kepada karyawan dari proses input tersebut juga akan menghasilkan dokumen-dokumen terkait dengan karyawan yang bersangkutan serta daftar gaji, semua dokumendokumen yang diperlukan telah tersimpan otomatis di SAP, bagian yang punya otoritas ke SAP tersebut hanya bagian SDM” c. Prosedur pembayaran gaji Pembayaran gaji dilaksanakan setiap tanggal satu setiap bulannya, yang dilakukan melalui rekening bank BRI masing-masing karyawan, karyawan diwajibkan menggunakan rekening Bank BRI khusus untuk kegiatan payroll karena koperasi yang ada di PT. PLN (Persero)Area BAli Utara bekerja sma dengan bank BRI. Proses pembayaran gaji berawal dari kantor pusat yang kemudian dikirim ke bank danamon yang merupakan penampungan PT. PLN (Persero) Distribusi Bali khusus untuk payroll. Bank Danamon akan mentransfer gaji tersebut ke rekening bank BRI masingmasing karyawan. Data tersebut didapat dari keterangan narasumber Ibu Eka Susanti yang menyatakan sebagai berikut: “PLN dibali itu punya bank penampungan yaitu bank Bukopin, gaji dari kantor pusat di transfer ke bank Bukopin selanjutnya dari bank Bukopin di transfer ke rekening masing-masing karyawan. Kantor area bali utara bekerjasama dengan bank BRI khusus untuk payroll, para karyawa diwajibkan memiliki rekening bank BRI karena koperasi area bali utara disini bekerjasama dengan bank BRI jadi bank BRI punya kewajiban untuk memotong potongannya karyawna yang bersangkutan dan gaji yang diterima oleh karyawan yang bersangkutan merupakan gaji bersih kecuali memiliki tanggungan dengan bank-bank lain”
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntasi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penggajian Pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara a. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah Dikeluarkan oleh bagian SDM khususnya bagian SiPeg (Sistem Kepegawaian) berupa surat keputusan yang berhubungan dengan karyawan, mengenai jabatan, pengangkatan karyawan baru, perubahan gaji, penurunan jabatan dan sebagainya. b. Kartu jam hadir Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat dari catatan daftar hadir yang dilakukan setiap datang dan pulang kerja yang dilakukan menggunakan mesin absen berupa sidik jari. Informasi yang didapatkan dari dokumen ini adalah status absensi, absen masuk kerja, absen pulang kerja, keterangan mnengenai alasan tidak amsuk kerja, cuti karyawan atau keterlambatan kerja. c. Daftar gaji Dokumen ini dibuat oleh bagian SDM yaang berada dalam pengawasan manajer SDM dan administrasi. Dokumen ini berisi jumlah gaji dasar ditambah dengan tunjangan-tunjangan dan dikurangi dengan potonganpotongan d. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah Dokumen rekap daftar gaji merupakan suatu formulir atau dokumen yang berisikan ringkasan gaji per departemen dan dibuat berdasarkan daftar gaji. e. Surat pernyataan gaji dan upah Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji yang diterima beserta berbagai potongan yang menjadi beban karyawan. f. Bukti kas keluar Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh bagian akuntansi kepada bagian keuangan berdasarkan informasi
dalam daftar gaji yang diterima dari bagian SDM. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Eka Tirtayana mengatakan bahwa “PT PLN (Persero) telah menggunakan SAP, jadi semua dokumen-dokumen sudah terecord di sistem tersebut. Misalnya kalau absen langsung kelihatan disana, data-data pegawainya, jumlah besaran gajinya semua sudah lengkap termasuk juga rekap gaji, sudah semua ada di sistem jadi tidak ada yang namanya dokumen manual, kita hanya input catatan daftar hadir dan potongan karyawan selebihnya disesuaikan di SAP” Analisis terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penggajian pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas. Dalam menjalankan perusahaan PT. PLN (Persero) Area Bali Utara mengorganisir dan mengelompokkan unit kerja ke dalam beberapa bagian. Keseluruhan bagian mempunyai tugas dan jabatan, setiap bagian selain bekerja secara individual sesuai dengan deskripsi tugas dan wewenang yang telah ditentukan juga bekerja sama dengan bagian yang lainnya dalam mencapai tujuan perusahaan b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan. Dalam sistem otorisasi di PT PLN (Persero) Area Bali utara terdapat pemisahan fungsi dan tanggung jawab, dalam proses pengendalian intern penggajian sudah cukup memadai, diantaranya seperti: 1. Bagian pencatatan waktu diawasi khusus oleh bagian sekretariat 2. Setiap karyawan yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan. 3. Setiap perubahan gaji karyawan, perubahan tarif gaji dasar dan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntasi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) perubahan tunjangan-tunjangan yang menambah gaji karyawan harus didasarkan surat keputusan direksi yang ditandatangani oleh manajer/ 4. Setiap potongan gaji karyawan harus didasakan atas surat potongan gaji yang ditandatangani oleh fungsi SDM 5. Perubahan dalam pancatatan penghasilan karyawan direkomendasikan dengan daftar gaji c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi 1. Adanya perputaran jabatan yang diadakan untuk menjaga independensi karyawan dalam melaksanakan tugasnya sehingga persekongkolan dapat dihindari 2. Pengisian daftar hadir hanya bisa dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan tanpa bisa diwakilkan oleh karyawan lain. d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya Karyawan yang kompeten adalah karyawan yang memiliki kecakapan atau kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang mempekerjakannya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya cara yang ditempuh oleh PT PLN (Persero) Area Bali Utara adalah sebagai berikut 1. Seleksi karyawan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dan di tuntut oleh perusahaan. Calon karyawan yang memenuhi persyaratan akan diuji dengan berbagai tes, seperti tes tertulis, psiko tes dan tes wawancara. Tes ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya. Karyawan yang telah lulus tes akan ditempatkan dibagian yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya sehingga akan sesuai dengan bidangnya masingmasing 2. Mengembangkan pendidikan karyawan sesuai dengan
perkembangan tuntutan pekerjaan. Untuk mengembangkan pendidikan karyawan PT PLN (Persero) Area Bali Utara rutin melakukan diklat setiap satu kali dalam satu semester, sehingga dalam satu tahun ada dua kali diklat. Perusahaan juga menerapkan sistem E-learning serta workshop. Dengan diadakannya pengembangan pendidikan karyawan diharapkan efesiensi dan efektivitas perusahaan dapat tercapai Karyawan pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara sudah cukup kompeten, hal ini bisa dilihat dari fungsi tugas dan wewenang sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing karyawan. Sehingga karyawan mengerti dan memahami dengan pasti bagaimana tugas dan fungsi masing-masing pada perusahaan. Perusahaan juga memberikan diklat kepada karyawan yang dilakukan dua kali dalam setahun, adapun jenis-jenis diklat yang diberikan yaitu : diklat keuangan, manajemen dasar, administrasi kantor, teknik dan lain-lain. Bapak Eka Tirtayana menyatakan bahwa” “Pemisahan fungsi dan tanggungjawab sudah jelas, karyawan sudah bekerja sesuai dengan bagian dan tanggungjawab masing-masing akan tetapi untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan kita harus bekerja sama” “para karyawan sudah bekerja sesuai bidangnya masing-masing, maksudnya kalau mereka dari jurusan akuntansi ya kita tempatkan di bagian akuntansi atau keuangan. Jadi kita sesuai sama backgroundnya” “Mereka mempertanggungjawabkan dengan nilai, kita ada targetkan setiap semester dinilai. Kalau tidak memenuhi target ya nialinya tidak seberapa nanti kalau nilainya
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntasi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) memenuhi target terus nanti cepet bisa naik jabatan” Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Penggajian pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara Sistem pengendalian intern pada penggajian karyawan pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara sudah bagus namun masih ada beberapa kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecurangan pada perusahaan, adapun kelemahan dari sistem pengendalian intern pada penggajian karyawan yaitu: 1. Pengawasan pada pencatatan waktu tidak dilakukan dengan optimal, sehingga karyawan mudah untuk memanipulasi waktu hadir. Walaupun proses pencatatan waktu hadir hanya bisa dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan tanpa bisa diwakilkan oleh sipapun, akan tetapi karyawan sering melakukan kecurangan apabila terlambat masuk kerja. 2. Dokumen-dokumen yang akan dimasukan kedalam sistem tidak diperiksa atau dicocokan kembali. 3. Dokumen-dokumen terkait penggajiam tidak dicadangkan secara manual untuk menghindari hilangnya data jika terjadi kerusahakn pada sistem Pernyataan diatas disampaikan oleh Bapak Gede Seter, yang menerangkan kekurangan sistem pengendalian intern penggajian PT PLN (Persero) Area Bali utara. Beliau menyatakan bahwa “Kita tidak pernah melakukan pengawasan khusus, yang jelaskan mereka telah bekerja sesuai dengan bagiannya masingmasing, kita tidak pernah ada indikasi kecurangan-kecurangan terhadap penggajian, hanya saja kita tidak bisa memonitoring karyawan yang datang terlambat, jadi keterlambatan mereka tidak terdeteksi di sistem. otorisasi dilakukan oleh SDM kantor distribusi dan kantor pusat”
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuaikan dengan hasil wawancara mengenai Sistem pengendalian intern penggajian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern yang diterepkan pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara sudah cukup memadai dan sesuai denga teori yang ada 1. Prosedur penggajian PT PLN (Persero) Area Bali utara dilakukan dengan komputerisasi. Data-data mengenai penggajian tersimpan dengan baik pada SAP, karyawan hanya menginput data-data mengenai karyawan, catatan jam kerja karyawan dan potongan-potongan karyawan. Selebihnya akan di proses di SAP yang kemudian akan menghasilkan dokmen-dokumen terkait lainnya. Adapun kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh PT PLN (Persero) Area Bali Utara yaitu: menetapkan besaran gaji berdasarkan grade dan memberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan tingkat grade yang dimiliki oleh karyawan. 2. Sistem Pengendalian Intern Yang Diterapkan Pada PT PLN (Persero) Area Bali utara a. Fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem penggajian pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara yaitu. Fungsi kepegawaian yang bertanggungjawab menempatkan karyawan baru dapam penggajian perusahaan, fungsi pencatatan waktu dan fungsi keuangan. Sedangkan fungsi penggajian berada di kantor distribusi masingmasing provinsi b. Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Penggajian Pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara Prosedur yang diterapkan pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara cukup sederhana, mulai dari prosedur pencatatan waktu yang diawasi oleh bagian sekretariat. Prosedru pembuatan daftar gaji dilakukan oleh bagian SDM yang dibuat berdasarkan catatan daftar
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntasi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) hadir karyawan dan potoganpotongan karyawan yang bersangkutan. Sedangkan prosedur pembayaran gaji di kirim dari bank Danamon kemudian ditujukan langsung kepada rekening BRI masing-masing karyawan. c. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penggajian pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara yaitu: 1. Dokumen pendukung perubahan gaji 2. Kartu jam hadir 3. Daftar gaji 4. Rekap daftar gaji 5. Surat pernyataan gaji dan upah 6. Bukti kas keluar 3. Analisis terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penggajian pada PT. PLN (Persero) Area Bali Utara a. Telah terdapat pemisahan fungsi dan tanggungjawab masingmasing karyawan yang dikelompokan berdasarkan unit kerja kedalam beberapa bagian yang di awasi langsung oleh supervisor masing masing bagian. b. sistem wewenang dan prosedur pencatatan, tidak adanya sistem otorisasi yang dilakukan oleh fungsi terkait pada PT PLN (Persero) Area Bali utara. Sistem otorisasi hanya dilakukan di kantor distribusi oleh bagian SDM c. praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi, adanya perputaran jabatan sehingga persekongkolan dapat dihindari dan pengisian daftar hadir hanya bisa dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan d. karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya, karyawan dipilih dengan seleksi ketat dan apabila karyawan diterima akan di tempatkan dibagian yang sesuai dengan latar belakang pendidikan untuk memudahkan karyawan memahami bagian tersebut, adanya pengembangan pendidikan karyawan yang
dilakukan setiap satu semester sekali. 4. Analisis Kelemahan sistem pengendalian intern penggajian karyawan pada PT PLN (Persero) Area Bali utara a. Pengawasan pencatatan daftar hadir tidak dilakukan dengan maksimal b. Tidak ada pemeriksaan kembali terhadap dokumen-dokumen yang akan dimasukan kedalam sistem. c. Tidak dicadangkannya dokumen secara manual untuk menghindari hilangnya data saat sistem error. Saran Berdasarkan haril penelitian dan hasil pembahasan dari permasalahan, penulis bermaksud untuk memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perusahaan dan bagi penulis: 1. Pengawasan terhadap pencatatan daftar hadir dilakukan dengan lebih optimal oleh fungsi pencatatan waktu seperti meninjau kembali alasan ketidakhadiran dan pemeriksaaan daftar hadir dilakukan setiap hari, serta memperketat akses ke mesin pencatatan waktu. sehingga kecurangan dalam proses pencatatan waktu seperti tidak terdeteksinya karyawan yang terlambat serta kecurangan-kecuragan lainnya 2. Dilakukan pemeriksaan ulang sebelum memasukan dokumen kedalam sistem oleh bagian SDM, daftar hadir karyawan dicocokan dengan data-data karyawan dari bagian kepegawaian agar terhindar dari ketidak sesuaian dan kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki sebelum data dimasukan ke SAP. 3. Data-data mengenai pegawai seharusnya cadangkan secara manual oleh bagian kepegawaian dengan cara membuat salinan (print out) data-data tersebut sebelum dimasukan kesalam sistem, untuk menghindari hilngnya data yang tedapat pada sistem. 4. Meningkatkan kordinasi pada struktur perusahaan.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntasi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)
DAFTAR PUSTAKA Arens, Alvin dan K Loebbecke, James. 2001. Auditing – Pendekatan Terpadu, Jakarta: Salemba Empat Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Praktek. Yogyakarta: Rineka Cipta. Krismiaji. 2002. Sistem Informasi Akuntasi, Yogyakarta: AMP YKPN Soeyanto, Bagong. 2005, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Kencana Predana Media Group Yusuf, Al. Haryono. 2001. Dasar-dasar Akuntansi. Yogyakarta: Bagian penerbit STIE YKPN.