PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PENGELOLAAN DANA PENSIUN KARYAWAN DI PT. PLN PERSERO WILAYAH SULUTENGGO CABANG GORONTALO
CICIT IRMAWAN NIM: 921 409 059
ABSTRAK
Cicit Irmawan. 921 409 059. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pada Pengelolaan Dana Pensiun Karyawan di PT. PLN Persero Wilayah Sulutenggo Cabang Gorontalo. Skripsi, Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Bapak Rio Monoarfa, SE., Ak., M.Si Selaku Pembimbing I dan Ibu Nilawaty Yusuf, SE., Ak., M.Si Selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern berpengaruh pada efektivitas pengelolaan dana pensiun karyawan di PT.PLN Persero Wilayah Sulutenggo cabang Gorontalo. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. PLN Persero Wilayah Sulutenggo Cabang Gorontalo dan diambil sampel berjumah 30 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan pada efektifitas pengelolaan dana pensiun karyawan pada PT. PLN Persero Sulutenggo Cabang Gorontalo. yang ditunjukan oleh nilai koefisien korelasi adalah sebesar sebesar 78.6%. Kata kunci : pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan dana pensiun
A.
PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Dana pensiun merupakan sebuah alternatif pilihan dalam memberikan
jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Jaminan tersebut dimungkinkan dapat menyelesaikan masalah-masalah karyawan yang timbul seiring risiko didalam dunia pekerjaan. Risiko-risiko tersebut antara lain, risiko kehilangan pekerjaan, usia yang kurang produktif (lanjut usia), kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan fisik atau bahkan meninggal dunia. Risiko tersebut memberikan dampak (financial) bagi kehidupan karyawan dan keluarganya sehingga kesejahteraan orang yang bersangkutan secara otomatis akan terganggu dan menimbulkan guncangan-guncangan yang pada akhirnya akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Sehingga untuk mengatasi permasalahan yang kemungkinan terjadi maka diciptakan sebuah usaha pencegahan seperti penyelenggaraan program pensiun (pension plan) yang dikelola sendiri oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah sebagai pemberi kerja yang telah dikenal selama ini. Penyelenggaraan program pensiun bagi kesejahteraan karyawan dimaksudkan sebagai bentuk timbal balik (feedback) pemberi kerja kepada karyawan apabila sewaktu-waktu karyawan tersebut berhenti bekerja akibat ketidak mampuan bekerja atau mungkin meninggal dunia. Disahkannya UU No. 11 Tahun 1992 Tentang dana pensiun, hari tua sudah terjamin. Sehingga karyawan dapat bekerja lebih tenang, dan diharapkan produktivitas karyawan akan meningkat. Selain itu, loyalitas terhadap perusahaan akan meningkat pula. Jika loyalitas tinggi, maka pengembangan dan pembinaan karier bagi karyawan yang bersangkutan juga akan lebih baik. Bagi perusahaan sendiri hal tersebut menguntungkan karena dengan loyalitas yang tinggi akan menekan tingkat perputaran karyawan dan menambah keuntungan perusahaan. Program dana pensiun merupakan suatu program yang diadakan oleh perusahaan atau pemberi kerja maupun pemerintah untuk menyediakan manfaat (benefit) berupa pembayaran pensiun setiap bulan bagi karyawan perusahaan
selama menjalani masa pensiun Tujuan dari dibentuknya program dana pensiun adalah menyisihkan sebagian dana selama masa produktif karyawan, sehingga pada saat berhenti bekerja dana tersebut dan hasil yang diperoleh dari investasi dana tersebut dapat dikembalikan kepada karyawan sebagai ganti gaji yang selama ini diperoleh. Penyelenggaraan dana pensiun mempunyai berbagai aspek, yaitu sosial, psikologi dan ekonomi. Individu atau karyawan berusaha terus menerus memperkuat atau mempertahankan hak kesejahteraan ekonominya menghadapi peningkatan umurnya ( hari tua ) .
PT. PLN Persero Wilayah Sulutenggo Cabang Gorontalo sejak lama telah menetapkan adanya sistem dana pensiun karyawan yang tentu saja bertujuan untuk menunjang karyawan pada saat tidak lagi bekerja. Selain itu karyawan PT. PLN Persero Wilayah Sulutenggo Cabang Gorontalo dituntut untuk lebih spesifik menangani dan mengorganisir dana pensiun ini dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi penyimpangan dana yang sering menjadi perdebatan di perusahanperusahaan besar. Meskipun banyak manfaat yang dapat diambil dari penyelenggaraan program dana pensiun, tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kendala-kendala yang ada. Bagi perusahaan yang tidak terlalu besar, sulit bagi mereka untuk memikirkan kesejahteraan hari tua bagi karyawannya, karena dengan menyelenggarakan program dana pensiun berarti akan menambah biaya. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dengan judul “ Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pada Pengelolaan Dana Pensiun karyawan Di PT. PLN Persero Wilayah Sulutenggo Cabang Gorontalo. Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut : 1.
Timbulnya keluhan dari karyawan akibat adanya pemotongan gaji untuk
penyisihan dana pensiunan setiap bulannya.
2. Adanya ketidakpuasaan dari pihak penerima pensiun mengenai jumlah penerimaan dana pensiun tidak sebanding dengan apa yang diharapkan Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini adalah : apakah sistem pengendalian intern berpengaruh pada efektivitas pengelolaan dana pensiun di PT.PLN Persero Wilayah Sulutenggo Cabang Gorontalo?Untuk mengetahui sistem pengendalian intern berpengaruh pada efektivitas pengelolaan dana pensiun karyawan di PT.PLN Persero Wilayah Sulutenggo Cabang Gorontalo?Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: -
Manfaat
teoritis
dari
penelitian
ini
dapat
bermanfaat
sebagai
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya terkait dengan sistem pnegndalian intern pada pengelolaan dana pensiun. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk memperbandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa akan datang. -
Manfaat praktis dari penelitian adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam menjaga pengelolaan dana pensiun dengan kode etik yang berlaku.
B.
TINJAUAN PUSTAKA
Kajian Teoritis
Pengendalian Intern Pengertian Pengendalian Intern Pengendalian intern diambil dari terjemahan istilah “internal control” terdiri dari dua kata yaitu internal yang berarti dalam dan control yang berarti pengendalian. Menurut Baridwan (1991:13) dalam Sari (2010: 5) pengendalian intern (intern control) dapat mempunyai arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit pengendalian intern merupakan pengecekan penjumlahan. Dalam arti luas
pengendalian intern tidak hanya meliputi pekerjaan pengecekan tetapi meliputi semua alat-alat yang digunakan manajemen untuk mengadakan pengawasan. Menurut Mulyadi (2001:163) dalam Sari (2010: 5) bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Prosedur-prosedur pengendalian intern berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya dan bergantung pada beberapa faktor, seperti sifat operasi dan besarnya perushaan. Namun demikian prinsip-prinsip pengendalian intern pokok dapat ditetapkan pada semua perusahaan. Hartadi (1999: 3) dalam Sari ( 2012: 5) membagi pengendalian intern dalam dua jenis, yaitu pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Pengendalian administrasi meliputi dan (tidak terbatas) pada rencana organisasi serta prosedur-prosedur dan catatan-catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang mengarah kepada tindakan manajemen untuk menyetujui atau memberi wewenang. Tujuan pengendalian administrasi adalah untuk mencapai tujuan operasional seperti hubungan masyarakat (public relation) efisiensi operasi atau pabrik, efektivitas operasi dalam manajemen. Sedangkan menurut Agoes (2004: 75) dan (peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008) dalam Mohamad (2012: 8) unsur-unsur pengendalian intern meliputi : 1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk setiap unsur pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur lingkungan pengendalian meliputi :
1)
Penegakan integritas dan nilai etika, 2) komitmen terhadap
kompetensi, 3) kepemimpinan yang kondusif, 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, 5) pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, 7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan, 8) hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait. 2. Penilaian Risiko Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko. Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan, konsisten dengan manajemen dalam laporan keuangan. Penilaian risiko meliputi : 1) identifikasi risiko dan 2) analisis risiko 3. Kegiatan Pengendalian Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi dan instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kegiatan tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah
dilaksanakan. Kegiatan pengendalian meliputi: 1:) review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan,2) pembinaan sumber daya manusia,3) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi,4) pengendalian fisik atas aset,5) penetapan dan review atas indikator dan ukuran kerja,6) pemisahan fungsi,7) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting,8)pencatatan yang akkurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian,9) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya,10) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dan 11) dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. 4. Informasi Dan Komunikasi Pimpinan
instansi pemerintah wajib
mengidentifikasi,
mencatat,
dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu sehingga memungkinkan serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawab. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
Konsep Dana Pensiun
Pengertian Dana
Semua bentuk perusahaan pasti memerlukan dana untuk keperluan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dana tidak harus dalam bentuk uang, dana dapat berupa aktiva lain selain uang. Menurut Aliminsyah (2003:74) dalam Bukit (2012: 9) pengertian dana adalah : “Uang tunai atau kas. Namun dalam akuntansi selain kas, dana dapat juga diartikan sebagai aktiva bersih dan modal kerja.” Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dana merupakan bentuk yang paling mudah yang dapat digunakan untuk menyatakan nilai ekonomis dan karena dana atau uang dapat dengan segera dirubah dalam bentuk barang dan jasa.
Pengertian Pensiun Pensiun sampai saat ini, dianggap sebagai ungkapan terimakasih. Individuindividu melayani raja dan negara mereka sepanjang kesehatan mereka memungkinkan. Bila kesehatan memburuk, negara menyediakan pensiun bagi mereka. Pensiun hampir tidak ada hubungannya dengan apa yang diperoleh individu. Sekarangpun masih ada pemilik perusahaan kecil, pemilik rumah, petani dan lain-lain yang memperlakukan pensiun sebagai hadiah yang dimaksudkan untuk memudahkan tahun-tahun terakhir para pelayan yang sudah tua dan seringkali dihormati. Pengertian pensiun menurut Hendriksen dan Michael (2002:307) dalam Bukit (2012: 10) adalah: “ Janji untuk membayar jumlah-jumlah tertentu kepada para pensiunan”. Sedangkan pengertian Pensiun menurut Austine (1998:609) dalam Bukit (2012: 10) adalah: “ Tidak bekerja lagi karena masa kerjanya telah selesai dan uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri/suami dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia”. Maka pensiun merupakan uang tunjangan yang diterima secara berkala setelah karyawan tersebut tidak bekerja lagi untuk membantu masa-masa tua karyawan tersebut.
Pengertian Dana Pensiun Dana Pensiun berperan sangat penting dalam pembangunan baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Beberapa sumber memberikan pengertian dana pensiun atau pension fund sebagai berikut : Menurut Scott, (1988) dalam Bukit (2012: 10) mendefinisikan dana pensiun adalah : “Pension funds is a financial institution that controls assets and disburses income to people after they have retired from gainful employment. Menurut Perry (1983) dalam Bukit (2012: 10) pengertian dana pensiun adalah : Pension fund is an investment maintained by companies and other employers to pay the annual sum required under business organization’s pension scheme”. Sedangkan menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yaitu: “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sebagai suatu badan hukum, dana pensiun bertanggung jawab menghimpun dan mengelola dana milik peserta program pensiun”. Manfaat Pensiun Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Menurut Tunggal (1996:13) manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam: a.
Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
b.
Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.
c.
Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat.
d.
Pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiu bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal.
C.
PEMBAHASAN Salah satu tujuan dibentuknya pengeloaan dana pensiun adalah
menjamin kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mencanangkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan yang efektif kepada yang bersangkutan dengan arah kebijakan penciptaan tata kelola yang bersih dan baik (good governance) terutama dalam pengelolaan dana pensiun negara dan daerah dalam rangka mewujudkan
transparansi
yang
baik.
Agar
dapat
melakukan
kegiatan
pengendalian intern yang baik, harus mempunyai pengetahuan tentang bidang yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern tuntuk memungkinkan
mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik, yang, menurut pertimbangan yang diterapkan, kemungkinan berdampak signifikan pada pengelolaan dana pensiun karyawan. Berdasarkan
hasil
analisa
diperoleh
nilai
koefisien
regresi
Y = 0.926 + 0.769 X, yang menunjukan bahwa setiap terjadi perubahan satu satuan pada variabel evaluasi sistem pengendalian intern (X), maka akan diikuti oleh perubahan rata-rata variabel efektifitas pengelolaan dana pensiun (Y), yang artinya setiap komponen variabel X akan mempengaruhi setiap komponen variabel Y. Hasil
penelitian
tersebut
menunjukan
bahwa
evaluasi
sistem
pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan dana pensiun pada PT. PLN Persero wilayah Suluttenggo Cabang Gorontalo. Artinya bahwa jika PT. PLN Persero melakukan evaluasi sistem pengendalian intern dengan baik maka pengelolaan dana pensiun akan lebih efektif. Pendapat ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Haryono Jusuf (2001:253) dalam Blongkod (2012:9) bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan seperti keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan Efektivitas dan efisiensi operasi. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh koefisien korelasi sebesar r = 0.887 artinya bahwa hubungan antara variabel evaluasi 8sistem pengendalian intern (X) dan efektifitas pengelolaan dana pensiun (Y) tergolong kuat yakni sebesar 0.887. Sedangkan dari hasil analisa determinasi korelasi (r2) = 786 atau sebesar 78.6%, hasil ini mengindikasikan bahwa besarnya pengaruh varibel evaluasi sistem pengendalian intern (X) terhadap pengelolaan dana pensiun (Y) sebesar 78.6%. Jadi untuk dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan dana pensiun maka manajemen PT. PLN Persero Sulutenggo harus bisa melakukan evaluasi sistem pengendalian intern secara rutin sebab melalui kegiatan evaluasi
sistem pengendalian intern maka dapat dapat menjaga keamanan harta perusahaan, dapat memeriksa ketelitian dan kebenaran pencatatan data dana pensiun, serte meningkatkan efesiensi pengelolaan dana pensiun. Pendapat ini relevan dengan penjelasan AICPA bahwa melalui evaluasi sistem pengendalian intern maka dapat meningkatkan keamanan harta milik perusahaan dimana harta perusajaan akan terjaga dan terlindungi dari penyelewengan atau penggelapan, dapat meningkatkan pengawasan untuk selalu mendorong terciptanya data akuntansi yang tepat dan dapat dipercaya serta memajukan efisiensi untuk menghemat biaya yang akan dikeluarkan oleh PT. PLN Persero Sulutenggo
D.
PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa
evaluasi sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan pada efektifitas pengelolaan dana pensiun karyawan pada PT. PLN Persero Sulutenggo Cabang Gorontalo. Pengaruh evaluasi sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan dana pensiun karyawan pada PT. PLN Persero Sulutenggo Cabang Gorontalo dibuktikan dengan nilai koefisien regresi Y = 0.926 + 0.769 X.
Besarnya pengaruh evaluasi sistem pengendalian intern terhadap efektifitas pengelolaan dana pensiun karyawan pada PT. PLN Persero Suluttenggo cabang Gorontalo yang ditunjukan oleh nilai koefisien korelasi adalah sebesar sebesar 78.6%.
Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang
diperoleh maka perlu dikemukakan beberapa saran yang membangun untuk lebih meningkatkan evaluasi pengendalian intern pada pengeloaan dana pensiun karyawan di PT.PLN Persero Wilayah Sulutenggo Cabang Gorontalo adalah sebagai berikut : a. Manajemen PT. PLN Persero Cabang Suluttenggo dapat melaksanakan evaluasi sistem pengendalian intern secara rutin agar pengelolaan dana pensiun bisa lebih efektif. b. Dalam melaksanakan evaluasi sistem pengendalian intern maka manajemen PT. PLN Persero Cabang Suluttenggo harus memperhatikan unsur-unsur pengendalian intern seperti lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawasan.
Daftar Pustaka
Agoes, Sukrisno. 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan). Edisi Ketiga. Jilid Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Aliminsyah. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Edisi ketiga Cetakan ketiga, Jakarta, Balai Pustaka Austine. Jane, 1998, “Kamus Inggris-Indonesia”. Edisi keempat, Jakarta, Tunas Sari. Baridwan, zaky. 1991. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta : BPFE Baridwan, Zaky. 2011. Intermediate Accounting, Edisi Kedelapan. Yogyakarta . BPFE David L. Scoott, 1988, “Wall Street Words”. Houghton Mifflin, Boston. F.E. Perry, 1983, “A Dictionary of Banking”. Mc Donalds and Evans, London. Hartadi, Bambang. 1999. Sistem pengendalian Intern dalam hubungannya dengan manajemen audit. Yogyakarta : BPFE Hartadi, Bambang. 2002. Sistem Pengendalian Intern, Edisi Ketiga. Yogyakarta. Hosea, 2004. “Penerapan Akuntansi Dana Pensiun pada Dana Pensiun Taspen”. Skripsi. Makassar : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Hendriksen, Eldon S. dan Michael F. Van Breda, 2002. “Teori Akuntansi”, Edisi Kedua, Jakarta, Interaksara. Jariah, 2006.“Penerapan Akuntansi Dana Pensiun pada Program Pensiun Manfaat Pasti Dana Pensiun Bank DKI“. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Yogyakarta Jusuf, Al. Haryono, Auditing, Yogyakarta, bagian penerbitan sekolah tinggi ilmu ekonomi YKPN, 2001 Kieso, Weygandt dan Warfield, 2001. Akuntansi Intermediate, Edisi Sepuluh, Penerbit Erlangga, Jakarta. Lexy J. Maleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat Nana Sudjana, Ibrahim. 2007. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Sinar Baru : Algesindo Suharsini Arikunto, 2002. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara Suharsini Arikunto, 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta Supranto, J. 2000. Statistika Teori dan Aplikasi, Edisi Enam. Jakarta : Erlangga Tunggal, Widjaja Amien.1996. dasar-dasar akuntansi dana pensiun. Edisi Pertama. Jakarta: PT Rineka Cipta Undang-undang Nomor 11 tahun 1992, tentang Dana Pensiun
