ADVOKASI KESEHATAN BAGI KELOMPOK MARGINAL BERBASIS DATA KESEJAHTERAAN LOKAL Pembelajaran Pengorganisasian Komunitas Pembaharu Desa Gumelem Kulon, Susukan, Banjarnegara, Tahun 2016 Alimah Fauzan GSO Institute for Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta) Seminar Nasional Demokrasi Desa Kamis-Jumat, 12-13 Januari 2017
DATA KESEJAHTERAAN LOKAL GUMELEM KULON
Tahapan Perencanaan Apresiatif Desa Pembentukan & Penguatan Kapasitas Perempuan Pembaharu Desa
Pemetaan Kewenangan Desa
Pemetaan Aset & Potensi Desa
Pemetaan Kesejahteraan Lokal Dea
DATA
RPJMDesa
Penggalian Usulan Kelompok Marginal
Survey Layanan Publik Partisipatif
PEMETAAN KESEJAHTERAAN LOKAL
MENGAPA BERBASIS DATA KESEJAHTERAAN LOKAL ?
Dasar Hukum
UU No.6 Th 2014 Tentang Desa
Permendagri No.114 Th. 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi No. 1 Th 2015 Tentang Kewenangan Desa
Perubahan data penerima bantuan iuran (PBI) untuk Jaminan Kesejahteraan Nasional secara umum dapat dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesejahteraan Nasional. Ruang validasi, pemeriksaan kembali dan pengusulan penerima baru PBI diatur, salah satunya dapat dilakukan di tingkat desa melalui musyawarah desa (Musdes). Mekanisme sistem pengaduan masyarakat (Sisdumas) mengakui keberadaan data lokal yang dapat digunakan untuk memverifikasi penerima PBI di tingkat desa dan Kabupaten.
MENGAPA BERBASIS DATA KESEJAHTERAAN LOKAL ?
Tujuan Pengaturan Desa Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
Harus Adanya Pemenuhan hak-hak dasar manusia yang bermartabat.
Menjawab kebutuhan Terhadap peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar bagi masyarakat terutama masyarakat miskin
Data yang valid diharapkan meningkatkan Kualitas kebijakan publik dan rasa keadilan masyarakat
DATA KESEJAHTERAAN LOKAL GUMELEM KULON
DATA KESEJAHTERAAN LOKAL GUMELEM KULON
DATA KESEJAHTERAAN LOKAL GUMELEM KULON
DATA KESEJAHTERAAN LOKAL GUMELEM KULON
LANGKAH PEREMPUAN PEMBAHARU DESA
DATA Kesejahteraan Lokal
RPJMDesa Berbasis Data
Advokasi Jaminan Kesehatan Petani Penderes
Advokasi Jaminan Kesehatan Petani Penderes
Data PBI Perubahan
Bermula Advokasi Jaminan Kesehatan Para Petani Penderes dan Keluarganya...
“Penderes kelapa merupakan aset sekaligus masalah di desa Gumelem Kulon. Hasil survei kelompok perempuan mencatat, sekitar 2.800 penderes di desanya memanfaatkan nira dari 60.077 pohon kelapa. Sebanyak 70 persen Gumelem Kulon perbukitan. Migrasi menjadi kuli di Jakarta menjadi alternatif yang dipilih. Semakin tinggi rumah penderes di perbukitan, harga gula semakin murah. Tengkulak sengaja membuat para penderes ketergantungan dengan memberikan pinjaman uang tanpa agunan. Bisa pinjaman untuk pesta pernikahan, beli tanah, beli sepeda motor, dan lainnya. Awal tahun 2016, ada 3 korban jiwa petani penderes. Kelompok difabel juga dulunya sebagian besar menjadi Penderes” (Tursiyem, Perempuan Pembaharu Desa Gumelem Kulon, dalam KORAN TEMPO, Kamis, 17 Desember 2015)
Strategi Mengawal Jaminan Kesehatan Bagi Warga Marginal
Persiapan Sosial
Lobi & Identifikasi Data PBI
Pelaksanaan
Komparasi & Analisa
Monitoring
Dengar Pendapat
Data PBI Perubahan
Evaluasi
Verifikasi & Validasi
Pertanggungjawaban
Sosialisasi & Penetapan
Lobi & Identifikasi Data PBI
Strategi Advokasi Kesehatan Berbasis Data Kesejahteraan
Komparasi & Analisa
Dengar Pendapat Data PBI Perubahan
Penetapan
Verifikasi & Validasi Sosialisasi
DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA PBI YANG SUDAH DITETAPKAN OLEH PEMDES
Hasil & Capaian
1061 KK Miskin Masuk Daftar PBI, 1114 di antaranya Petani Penderes
DATA-DATA Perempuan Pembaharu Desa Sebagai rujukan Pengambilan kebijakan Di desa, termasuk bantuan sosial & penerima kartu jaminan kesehatan
Perempuan & Marginal Lainya dapat mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mendapat manfaat pembangunan
Perempuan Sebagai Subjek Pembangunan
RPJMDesa Berbasis Data Aset & Usulan Kelompok Marginal, responsif gender & inklusi sosial
Desa semakin transparan, Partisipatif, dan akuntabel
