LATAR BELAKANG
• Memastikan tersedianya kesempatan yang sama di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antara laki-laki dan perempuan, adalah instrumen penting untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan.
Rasa kebersamaan, kekeluargaan, toleransi dan gotong royong merupakan modal sosial sangat besar yang perlu terus dijaga dan dilestarikan sebagai salah satu potensi membangun desa yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
• Partisipasi warga miskin dan perempuan, hakikatnya merupakan prasyarat mutlak pengambilan kebijakan desa dikatakan pro poor dan responsif gender, namun sampai kini hanya menjadi “hiasan” dan “mobilisasi” proses pengambilan kebijakan
LATAR BELAKANG • Partisipasi Warga Miskin Dalam Penanggulangan Kemiskinan mengandung makna bahwa program/proyek apapun tidak akan membuahkan hasil efektif jika tidak melibatkan warga miskin dan perempuan sebagai subjek utama program • Keberanian mencoba membuka ruangruang partisipasi nyata bagi kelompok marginaldan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, perlu terus didorong sampai pada tahap dimana semua elemen masyarakat memahami hak atas pemenuhan hak dasar rakyat
Partisipasi kelompok marginal dan perempuan • Partisipasi harus berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan yang dibarengi dengan penguatan kapasitas rakyat dan perempuan yang termarginalkan. • Partisipasi tidak hanya sebatas mengubah masyarakat dari keadaan “powerless” menjadi “powerfull”, tetapi juga menanamkan rasa memiliki setiap apa yang menjadi kesepakatan bersama. • Terbangunnya mekanisme dan sistem kebijakan perencanaan dan penganggaran desa yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
STRATEGI DAN FOKUS PROGRAM
STRATEGI IV : Fasilitasi / Asistensi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Pro Poor dan Responsif Gender
STRATEGI I : Membangun Kesadaran kritis melalui pengorganisasian kelompok miskin dan perempuan
STRATEGI III :
STRATEGI II: Penguatan Kapasitas Kelompok Miskin dan Perempuan melalui Pelibatan aktif baik sebagai tim penyusun kebijakan maupun peserta aktif pada setiap tahapan proses pengambilan kebijakan
Advokasi Pengawalan Aspirasi Kelompok Marginal dan perempuan dalam Kebijakan Perencanaan Kecamatan melalui Forum Musrenbangcam
STRATEGI KEDUA STRATEGI PERTAMAA • Fokus Program, meliputi : • Fokus Program, meliputi : 1. Pemetaan potensi kelompok miskin dan perempuan untuk dijadikan prioritas pemberdayaan 2. Penguatan pengorganisasian kelompok miskin dan marginal dalam mengembangkan eksistensinya, 3. Melakukan diskusi thematik secara rutin untuk memahami hak-hak dasar yang harus dimiliki
1.
2.
Capacity building tentang perencanaan dan penganggaran desa pro poor dan responsif gender Pelibatan unsur warga miskin dan perempuan dalam tim penyusun perencanaan dan penganggaran desa (mendorong peran politik)
STRATEGI KE TIGA • Fokus Program, meliputi : 1. Fasilitasi penyelenggaraan musrenbangcam; 2. Penguatan kapasitas delegasi desa untuk musrenbangcam 3. Pelibatan delegasi desa dari unsur perempuan dan warga miskin dalam forum perencanaan reguler tingkat kabupaten ( forum SKPD dan Musrenbangkab )
STRATEGI EMPAT • Fokus Program,meliputi : 1.
2.
Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa 5 tahunan dan satu tahunan ( RPJMDesa & RKPDesa ) yang mencerminkan keberpihak pada pemenuhan hakhak dasar dan responsif gender ) Fasilitasi penyusunan kebijakan anggaran desa ( APBDesa) yang konsisten mengakomodir dokumen perencanaan desa
3. Fasilitasi penyusunan berbagai peraturan dan kebijakan desa yang mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan kesetaraan
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan
Pendidikan Kepemimpinan Perempuan Pendidikan dalam sebuah organisasi adalah sebuah roh yang dapat memimpin orientasi organisasi ke depannya. Organisasi yang tidak menyelenggerakan pendidikan bagi anggotanya, adalah sebuah perkumpulan yang tidak akan berumur panjang. pendidikan ini khusus bagi kader perempuan, sehingga akan melahirkan kaderkader pejuang perempuan yang tangguh.
Pendidikan Kesehatan reproduksi Di bidang kesehatan, masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan permasalahan yang harus dihadapi serta diselesaikan secara komprehensif dan berkesinambungan
Pendidikan Partisifasi Mendorong dan Melibatkan masyarakat dalam menyusun dan menentukan kebijakan musrenbang.
Pendidikan Pembauan Warga desa menjalani Agraria Persepektif Gender kehidupannya dengan beragam potensi sumberdaya Gerakan perempuan dalam dan masalahnya. Potensi sumberdaya yang beragam, reforma agraria masih tentu memerlukan tatakelola lemah, baik inisiatif dari dalam diri perempuan itu yang tepat. Dengan terus sendiri, maupun dari kultur, berkembangnya tatanan struktural dan politik. sosial kemasyarakatan, Gerakan perempuan masalah-masalah yang reforma agraria Indonesia dihadapi warga desa pun dalam konteks gerakan bertambah rumit dan perempuan agraria dunia kompleks. masih lemah sebatas masih menghadiri event, seperti aksi regional, selain itu ada pandangan beberapa aktivis laki-laki bahwa Gerakan Reforma Agraria sudah otamatis memperjuangkan perempuan itu tanpa harus melibatkan perempuan.
Pendidikan Alokasi Dana Desa Perspektif perempuan Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat menjadi fondasi penting di dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dan peningkatan pelayanan publik, yang tentu kemudian hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan desa. Selain itu keberhasilan pembangunan desa menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
Pendidikan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan Desa Perspektif Perempuan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat menjadi fondasi penting di dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dan peningkatan pelayanan publik, yang tentu kemudian hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan desa. Selain itu keberhasilan pembangunan desa menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
Pendidikan dan Pengembangan Koprasi/ Usaha Bersama Perempuan. Asistensi untuk Musrenbang Desa Kecamatan dan Kabupaten Sulit dipungkiri bahwa potret kehidupan masyarakat petani kita masih dalam Keberhasilan penyelenggaraan kondisi memprihatinkan. Banyak pemerintahan desa dapat menjadi pengamat sudah mengatakan tentang fondasi penting di dalam mendukung tingkat pendapatan petani yang keberhasilan pelaksanaan pembangunan berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagai desa dan peningkatan pelayanan publik, yang tentu kemudian hasilnya dapat ilustrasi, jika saja harga-harga produk memberikan kontribusi terhadap tujuan petani disandingkan dengan kebutuhan pembangunan desa. Selain itu mereka –misalnya untuk membeli keberhasilan pembangunan desa sarana produksi pertanian (saprotan), menentukan keberhasilan pembangunan lauk-pauk, pakaian, perbaikan papan, kesehatan, pendidikan dan hiburan yang daerah. Agenda reformasi telah layak, dapat dipastikan perbandingannya mendorong munculnya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ibarat bumi dengan langit. sebagai salah satu jawaban terhadap persoalan krisis multidimensi. Penyelenggaraan Pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good publik governance) merupakan landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan desa yang demokratis
Pelatihan Penyadaran Gender untuk Kelompok
Pendampingan kelompok perempuan dalam Musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten
Talk show Radio
Menguatkan Aliansi dan kelompok Strategis
Pembentukan aliansi masyarakat dan aliansi Kepala Dusun
PERUBAHAN DAN PEMBELAJARAN
Partisipasi perempuan Sebelum program
Setelah program
perempuan belum terlibat dalam musrenbang Belum terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan di tingkat dusun maupun desa Belum ada musrenbang sektoral perempuan
Perempuan terlibat dalam proses musrenbang dusun, desa, kecamatan Musrenbang sektoral perempuan Kelompok perempuan terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan desa Terbangun jaringan dengan kelompok perempuan yang ada di GK; JKPGK Perempuan terlibat dalam monitoring partisipatif pelayanan publik Kelompok menjadi narasumber ttg proses pengorganisasian
Pembelajaran • Apabila ruang-ruang partisipasi dibuka untuk kelompok miskin dan perempuan yang terlebih dahulu dilakukan adalah penguatan kapasitas diri, ternyata 60-70% mampu meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan perencanaan dan penganggaran menjadi tidak bias elit dan didominasi kebutuhan fisik semata • Partisipasi aktif kelompok miskin dan perempuan secara drastis merubah sistem dan proses pengambilan kebijakan perencanaan dan penganggaran bahkan sampai pada tata kelola keuangan desa menjadi lebih teransparan, partisipatif, akuntabel dan responsif /kesetaraan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan desa.
Pembelajaran • Penyelenggaraan pemerintahan desa yang semula sangat tertutup , kini berubah cukup signifikan. Sikap yang lebih terbuka, partisipatif, akuntabel, dan responsif benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk melakukan perubahan paradigma pengambilan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih pro poor dan responsif gender. Misalnya di desa Pasir ada 156 anak dari warga miskin (sebagian besar perempuan) dalam dokumen RPJMDesa telah direncanakan untuk mendapat bantuan bea siswa dari APBDesa.
