9
TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN TERHADAP SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM-M) PERDESAAN (Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)
Oleh: CAHYANTI NOVIKA MASRIL I34070044
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011
10
ABSTRACT
The purpose of this research are knowing the level of women’s participation in the implementation of the Women’s Group Savings and Loans Program (SPP). Then analyzed the biggest factor that affect women’s participation on SPP in Dramaga Village related with refund loans. This research used quantitative supported by qualitative methods with explanatory research type. This research conducted in the Dramaga Village, Dramaga Subdistrict, Bogor Regency. Respondent in this research were 37 people. The data analyzeds with quantitative and qualitative data analysis. Quantitative data processing used multiple linear regression test to measure the effect of driving factors on the level of participation of women members of the SPP. The research showed that 89 percent of SPP member’s participation rate still at the low category. While the driving factors significantly affect the level of participation, with p value= 0,076<α 0,1. The driving factors consist of willingness, ability and opportunity. From these three factors the most influential factor the ability, where p value= 0,079<α 0,1.
Keywords: Participation, Women’s Group Savings and Loans Program (SPP)
11
RINGKASAN CAHYANTI NOVIKA MASRIL. TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN TERHADAP SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM-M) PERDESAAN. Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di bawah bimbingan Soeryo Adiwibowo dan Sofyan Sjaf. Partisipasi adalah keterlibatan aktif seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil sampai pada tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, termasuk perempuan. Perempuan juga berhak untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan pembangunan, serta berhak berpartisipasi dalam programprogram pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program SPP, (2) menganalisis faktor mana yang paling berpengaruh terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam program SPP di Desa Dramaga terkait dengan pengembalian dana pinjaman. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan tipe explanatory research untuk menganalisis pengaruh faktor pendorong partisipasi, yaitu faktor kemauan, kemampuan, dan kesempatan terhadap tingkat partisipasi anggota SPP di Desa Dramaga. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah kelompok SPP di Desa Dramaga yang berjumlah 16 kelompok. Sedangkan unit analisisnya adalah individu perempuan yang menjadi anggota kelompok SPP. Kelompok dipilih dengan teknik cluster random sampling. Kemudian kelompok yang telah di cluster, yakni sebanyak empat kelompok seluruh anggota kelompok tersebut diwawancara sebagai responden, yang berjumlah 37 responden. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, arsip, dokumen yang berhubungan dengan
12
penelitian. Analisa statistik menggunakan uji regresi linear berganda, dengan menggunakan software SPSS 16.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan 89 persen anggota SPP di Desa Dramaga memiliki tingkat partisipasi yang tergolong rendah. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anggota SPP dalam berbagai tahapan partisipasi. Pada tahap perencanaan partisipasi anggota masih sangat rendah, yakni sebesar 76 persen. Pada tahapan pelaksanaan keterlibatan anggota juga masih sangat rendah yakni sebesar 97 persen dan pada tahap monitoring evaluasi juga masih rendah. Ini terlihat dari angka persentasi partisipasi responden yang masuk kategori rendah, yakni sebesar 95 persen. Meski demikian hal yang berbeda terjadi pada tahap pemanfaatan hasil. Pada tahap ini, partisipasi anggota masuk kategori tinggi, yakni sebesar 100 persen. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa partisipasi anggota SPP cenderung lebih tinggi pada pemanfaatan hasil saja. Sedangkan pada tahapan lainnya masih sangat rendah. Rendahnya tingkat partisipasi anggota SPP ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat kemauan anggota SPP. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor kemampuan berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi anggota SPP, dimana p value = 0,079 dan faktor kemauan tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi, dimana p value = 0,404.
Kata Kunci
: Partisipasi, Program simpan pinjam kelompok perempuan.
13
TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN TERHADAP SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM-M) PERDESAAN (Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)
Oleh: CAHYANTI NOVIKA MASRIL I34070044
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011
14
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh :
Nama
: Cahyanti Novika Masril
NRP
: I34070044
Program Studi
: Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Judul Skripsi
: Tingkat Partisipasi Perempuan Terhadap Simpan pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) Perdesaan
Dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
Menyetujui, Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS
Sofyan Sjaf, S.Pt, Msi
NIP. 19550630 198103 1 003
NIP. 1978 1003 200912 1 003
Mengetahui, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Ketua
Dr.Ir. Soeryo Adiwibowo, MS NIP. 19550630 198103 1 003
Tanggal Lulus:
15
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL “TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN TERHADAP SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP), PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM-M) PERDESAAN” BELUM PERNAH DIAJUKAN PADA PERGURUAN TINGGI LAIN ATAU LEMBAGA LAIN MANAPUN UNTUK TUJUAN MEMPEROLEH GELAR AKADEMIK TERTENTU. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH.
Bogor, Juli 2011
Cahyanti Novika Masril I34070044
16
RIWAYAT HIDUP Cahyanti Novika Masril merupakan mahasiswi asal Padang, Sumatera Barat, namun dilahirkan di Kota Bandung, Jawa Barat tepatnya pada tanggal 15 November 1988. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari ayah Masril dan Ibu Yasriati. Sebagai pelajar, penulis menempuh pendidikan di TK Perpeta Tj. Alam Bukittinggi, dilanjutkan dengan pendidikan di SDN 20 TJ. Alam selama lima tahun tiga bulan, kemudian penulis pindah ke kota Padang dan menamatkan pendidikan di SDN 02 Lubuk Buaya Kec.Koto Tangah-Padang. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 34 Padang selama tiga tahun, dan diteruskan ke SMAN 8 Padang selama tiga tahun. Akhirnya penulis menempuh pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor, tepatnya di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI). Penulis
mulai
aktif
berorganisasi
sejak
SMP,
sebagai
anggota
PRAMUKA, kemudian penulis juga aktif di organisasi PMR dan menjabat sebagai wakil ketua PMR. Selain itu penulis juga sangat aktif di OSIS sebagai ketua seksi bidang Keimanan dan Ketaqwaan Pada Tuhan YME. Selanjutnya pada masa SMA penulis juga aktif di OSIS, dan penulis juga aktif di Koran sekolah eighters, menjabat sebagai Redaktur Pelaksana Koran sekolah. Pengalaman organisasi yang sangat berkesan bagi penulis adalah sewaktu menjadi wartawan sekolah di harian ternama Kota Padang. Keaktifan penulis di organisasi terus berlanjut hingga penulis duduk di bangku kuliah. Penulis aktif di organisasi BEM KM IPB Kabinet Totalitas Perjuangan 2007-2008 sebagai staf Komunikasi dan Informasi BEM KM IPB. Selain itu penulis juga terlibat aktif dalam kegiatan Bina Desa BEM KM IPB 2008-2009.
i
KATA PENGANTAR Alhamdulillah segala puji syukur hanya milik Allah SWT, Sang Penguasa alam semesta yang menggenggam segala makhluk dalam kuasa-Nya dan Maha Berkehendak. Atas KehendakNyalah akhirnya Skripsi dengan judul “Tingkat Partisipasi Perempuan terhadap Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) Perdesaan (Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi kewajiban dalam menempuh tugas belajar pada program Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu melalui bimbingan, saran, maupun dukungan semangat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr.Ir. Soeryo Adiwibowo, MS dan Sofyan Sjaf S.Pt, M.Si selaku pembimbing skripsi yang selalu sabar membimbing penulis. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan dan terhadap ilmu serta penerapan pembelajaran, khususnya bagi Mayor Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
Bogor, Juli 2011
Penulis
ii
UCAPAN TERIMA KASIH Alhamdulillah segala puji syukur hanya milik Allah SWT, Sang Penguasa alam semesta yang menggenggam segala makhluk dalam kuasa-Nya dan Maha Berkehendak. Atas KehendakNyalah akhirnya Skripsi dengan judul “Tingkat Partisipasi Perempuan terhadap Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) Perdesaan (Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi kewajiban dalam menempuh tugas belajar pada program Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Penyusunan Skripsi ini tidak akan berjalan lancar bila tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada: 1. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr.Ir. Soeryo Adiwibowo, MS dan Sofyan Sjaf S.Pt, M.Si yang telah membimbing, memberi saran, nasehat, dan kritik yang membangun, serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 2. Dra.Winati Wigna, MDS dan Heru Purwandari, SP, M.Si selaku dosen penguji utama dan wakil departemen dalam ujian kelulusan. Terimakasih atas kesediaan Ibu untuk menguji skripsi ini. 3. Papa dan Mama di Padang, yang selalu mendoakan penulis, dan memberikan dukungan serta motivasi baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 4. Adik-adikku di Padang, Mutia dan Satria yang telah memberikan semangat, agar penulis menyelesaikan Skripsi ini. 5. Nofrizal yang selalu memberikan motivasi dan perhatian kepada penulis. 6. Teman-teman satu bimbingan studi pustaka dan skripsi (Zessy, Litha, Asih, Cristin dan Faris) yang selalu berbagi dan bekerjasama dengan penulis serta memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini. 7. Teman-teman satu Departemen Sains KPM angkatan 44 yang memberi semangat dan kebersamaan selama empat tahun ini.
iii
8. Teman-teman kosan Ukhuwah, Masayu, Lisa, Eja, Rini, Ami, Irez, Rima, yang memberikan dukungan serta tempat berbagi cerita suka dan duka, sakit dan senang setiap harinya. 9. Teman-teman tim proyek P2WKSS yang banyak memberikan masukan mengenai topik dan dukungan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 10. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor,
Pak wen, Pak Dili, Pak Rega, Mbak Dini dan Pak Mori atas kesediaannya membantu penulis dalam penggalian informasi terkait dengan penelitian. 11. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Dramaga, Bu Nia, Bu Nyai dan Pak
Diding atas kesediaannya memberikan informasi dan data-data yang penulis perlukan terkait dengan penelitian. 12. Anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Dramaga atas kesediaan waktunya membantu penulis selama penelitian. 13. Aparatur Desa Dramaga atas segala kemudahan birokrasi dalam penelitian serta informasi yang telah diberikan kepada penulis mengenai Desa Dramaga. 14. Segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.
Bogor, Juli 2011
Penulis
iv
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR …………………………………………………… DAFTAR ISI ……………………………………………………………… DAFTAR TABEL ……………………………………………………….. DAFTAR GAMBAR …………………………………………………….. DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………….. DAFTAR SINGKATAN…………………………………………………..
I Iv Vi Vii Vii i Ix
BAB I
PENDAHULUAN ……………………………………………. 1.1. Latar Belakang …………………………………………… 1.2. Rumusan Masalah ………………………………………... 1.3. Tujuan Penelitian ………………………………………… 1.4. Kegunaan Penelitian ………………………………………
1 1 3 3 4
BAB II
PENDEKATAN TEORITIS ……………………………….. 2.1. Definisi Partisipasi………………………………………... 2.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi………………………………… 2.3. Prasyarat Partisipasi………………………………………. 2.4. Partisipasi Perempuan…………………………………….. 2.5. Status dan Peranan Perempuan dalam Pembangunan ……. 2.6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat …………… 2.6.1. Profil PNPM Mandiri Perdesaan …………………... 2.6.2 Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan …... 2.8. Kerangka Pemikiran………………………………………. 2.9. Hipotesis Penelitian……………………………………….. 2.10. Definisi Operasional……………………………………...
5 5 6 7 9 10 11 11 15 16 19 19
BAB III
METODE PENELITIAN …………………………………… 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian……………………………… 3.2. Metode Penelitian…………………………………………. 3.3. Teknik Pengumpulan Data………………………………... 3.4. Teknik Penentuan Responden dan Informan……………... 3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data…………………….
25 25 25 26 26 27
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN …………... 4.1. Keadaan Geografis Desa Dramaga ………………………. 4.2. Kondisi Demografi ……………………………………….. 4.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk ……………………… 4.2.2. Komposisi Penduduk ……………………………… 4.3. Ekonomi Penduduk ………………………………………. 4.4. Tingkat Pendidikan dan Keagaman ………………………. 4.5. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Di Desa Dramaga …………………………………………
28 28 29 29 30 32 33 34
v
4.5.1. Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Dramaga ………………………………. 4.5.2. Gambaran Umum Program SPP Di Desa Dramaga …………………………………………… 4.6. Karakteristik Responden …………………………………. 4.6.1. Tingkat Usia Anggota SPP ………………………... 4.6.2. Tingkat Pendidikan Anggota SPP …………………. 4.6.3. Jenis Pekerjaan Anggota SPP ……………………... 4.6.4. Tingkat Pendapatan Anggota SPP ………………… 4.6.5. Status Perkawinan Anggota SPP ………………….. 4.6.6. Lamanya Usaha dan Jumlah Dana yang di Terima …………………………………………….. 4.6.7. Cicilan Anggota SPP ………………………………. BAB V
BAB VI
ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN …… 5.1. Partisipasi Perempuan dalam Tahap Perencanaan ………... 5.2. Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pelaksanaan ………... 5.3. Partisipasi Perempuan dalam Tahap Monitoring dan Evaluasi …………………………………………………... 5.4. Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pemanfaatan Hasil ……………………………………………………… ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN ……………………………………………….. 6.1. Pengaruh Kesempatan Terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan ………………………………………………... 6.2. Pengaruh Kemauan Terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan ………………………………………………... 6.3. Pengaruh Kemampuan Terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan ………………………………………………... 6.4. Analisis Pengaruh Faktor Pendorong Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota SPP …………………………………..
34 35 38 39 40 40 41 41 42 42 45 45 47 48 50
53 53 55 59 63
PENUTUP ……………………………………………………. 7.1. Kesimpulan ……………………………………………….. 7.2. Saran ………………………………………………………
67 67 68
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………..
70
LAMPIRAN ……………………………………………………………….
72
BAB VII
vi
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1. Luas Lahan Pertanian dan Persentasenya Menurut Penggunaan Desa di Kecamatan Dramaga Tahun 2009 …………………….. Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Dramaga dan Laju Pertumbuhan Penduduknya, menurut Desa di Kecamatan Dramaga, Tahun 2004 dan 2009 …………………………………………………. Tabel 3. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan serta Persentasenya, Menurut Golongan Umur, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 …………………………………………………….. Tabel 4. Alokasi Dana PNPM Mandiri dan Persentasenya, menurut Penggunaan, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 ………………. Tabel 5. Tabel Karakteristik Responden Anggota SPP dan Persentasenya Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 ……………. Tabel 6. Tingkat Partisipasi Anggota SPP dan Persentasenya, menurut Kategori dalam Tahap Perencanaan, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011…………………………………………... Tabel 7. Tingkat Partisipasi Anggota SPP dan Persentasenya, menurut Kategori dalam Tahap Pelaksanaan, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011…………………………………………... Tabel 8. Tingkat Partisipasi Anggota SPP dan Persentasenya, menurut Kategori dalam Tahap Monitoring dan Evaluasi, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 ……………………………... Tabel 9. Tingkat Partisipasi Anggota SPP dan Persentasenya, menurut Kategori dalam Tahap Pemanfaatan Hasil, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 …………………………….. Tabel 10. Tingkat Partisipasi Anggota SPP dan Persentasenya, menurut Kategori Partisipasi, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 …………………………………………………….. Tabel 11. Hubungan Tingkat Kemauan dengan Tingkat Partisipasi Anggota SPP di Desa Dramaga, Tahun 2011 ………………...... Tabel 12. Hubungan Motif dengan Tingkat Partisipasi Anggota SPP di Desa Dramaga, Tahun 2011 ……………………………………. Tabel 13. Hubungan Harapan dengan Tingkat Partisipasi Anggota SPP di Desa Dramaga, Tahun 2011 ……………………………………. Tabel 14. Hubungan Kebutuhan dengan Tingkat Partisipasi Anggota SPP di Desa Dramaga, Tahun 2011 …………………………………. Tabel 15. Hubungan Imbalan dengan Tingkat Partisipasi Anggota SPP di Desa Dramaga, Tahun 2011 ……………………………………
29
30
32 35 39
45
47
49
51
52 55 56 57 58 58
vii
Tabel 16. Hubungan Tingkat Kemampuan dengan Tingkat Partisipasi Anggota SPP di Desa Dramaga, Tahun 2011 ………………...... Tabel 17. Hubungan Tingkat Pengalaman dengan Tingkat Partisipasi Anggota SPP di Desa Dramaga, Tahun 2011…………………... Tabel 18. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Anggota SPP di Desa Dramaga, Tahun 2011 ………………….. Tabel 19. Hubungan Tingkat Kepemimpinan dengan Tingkat Partisipasi Anggota SPP di Desa Dramaga, Tahun 2011 …………………..
60 61 62 63
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Keterkaitan Tahapan Partisipasi dengan Prasyarat Partisipasi Gambar 2. Rangkuman Kajian Literatur ………………………………… Gambar 3. Alur Tahapan PNPM Mandiri Perdesaan ……………………. Gambar 4. Kerangka Pemikiran ………………………………………… Gambar 5. Piramida Penduduk Desa Dramaga …………………………. Gambar 6. Karakteristik Ekonomi Penduduk Desa Dramaga …………... Gambar 7. Karakteristik Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Desa Dramaga ………………………………………………... Gambar 8. Hasil Regresi Faktor-faktor Pendorong Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota SPP Desa Dramaga ……………………..
8 9 14 18 31 33 34 66
ix
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Rancangan Jadwal Penelitian ………………………………. Lampiran 2. Teknik Pengumpulan Data …………………………………. Lampiran 3. Jumlah Kelompok Penerima Dana SPP Desa Dramaga …… Lampiran 4. Kerangka Sampling ………………………………………… Lampiran 5. Hasil Regresi Faktor Kemauan Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota SPP ……………………………………………….. Lampiran 6. Hasil Regresi Faktor Kemampuan Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota SPP ……………………………………. Lampiran 7. Foto Kegiatan SPP Desa Dramaga ………………………… Lampiran 8. Data Lapang Penelitian
73 74 75 76 84 85 86 87
x
DAFTAR SINGKATAN
APBD
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BLM
: Bantuan Langsung Tunai
DOK
: Dana Operasional Kegiatan
KPMD -P
: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa- Perempuan
MAD
: Musyawarah Antar Desa
MKP
: Musyawarah Khusus Perempuan
MUSDES
: Musyawarah Desa
PMD
: Pemberdayaan Masyarakat Desa
PNPM-M
: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PPK
: Program Pengembangan Kecamatan
RTM
: Rumah Tangga Miskin
SPP
: Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
TPK
: Tim Pelaksana Kegiatan
UEP
: Usaha Ekonomi Produktif
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Pada hakekatnya pembangunan adalah suatu upaya untuk mengentaskan
kemiskinan pengembangan meningkatkan
dan
keterbelakangan. Pembangunan
kemandirian.
Pengembangan
merupakan proses
kemandirian
akan
dapat
pendapatan, dan peningkatan pendapatan tentunya akan dapat
menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan merupakan hal yang
sangat diinginkan oleh semua masyarakat, dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih dan nyaman, aman, damai, serta tersalurkannya hak berpartisipasi dalam proses pembangunan. Saat ini tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia berada pada kategori rendah, hal ini berdasarkan indikator dari Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi: jumlah penduduk miskin yang masih tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah, angka pengangguran yang masih tinggi, kualitas sumber daya manusia yang masih belum optimal, angka kematian bayi dan anak masih tinggi, angka kematian ibu melahirkan masih tinggi, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah. Guna
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat,
maka
pemerintah
Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang merupakan sasaran-sasaran kerja yang harus dicapai pada tahun 2005-2009. Berbagai
program pembangunan
yang
pelaksanaannya memerlukan sinkronisasi kebijakan, lebih diarahkan untuk penyelesaian masalah-masalah yang penting dan mendesak bagi kesejahteraan masyarakat, dan lebih berpihak pada yang miskin. Salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era
2
sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada,
khususnya
yang
menggunakan
konsep
pemberdayaan
masyarakat
(community development) sebagai pendekatan operasionalnya.1 Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri
Perdesaan,
merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007. Tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Pada pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Dari tiga kegiatan tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah kegiatan pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan yang disebut juga dengan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Tujuan dari program SPP adalah mendorong terjadinya pemberdayaan pada kaum perempuan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan khusus dari PNPM Mandiri Perdesaan yaitu meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. Untuk mencapai pemberdayaan tersebut, maka diperlukan partisipasi perempuan dalam berbagai tahapan tersebut. Partisipasi perempuan merupakan bagian integral dari partisipasi masyarakat. Perempuan juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai subjek
pembangunan.
Dalam
kedudukan
sebagai
subjek
pembangunan,
perempuan tentunya mempunyai peran yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi mutlak diperlukan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.
1
http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=halaman&story_id=1
3
1.2.
Rumusan Masalah Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, termasuk
perempuan. Perempuan juga berhak untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan pembangunan, serta berhak berpartisipasi dalam program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya adalah program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). SPP adalah kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan dalam bentuk dana simpan pinjam, bagi mereka yang telah mempunyai
usaha.
Secara
umum
kegiatan
SPP
ini
bertujuan
untuk
mengembangkan potensi usaha masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) khususnya perempuan. Adanya kegiatan SPP ini diharapkan dapat mempercepat proses pemenuhan kebutuhan dana usaha, serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha. Desa Dramaga merupakan salah satu desa yang kelompok SPP-nya terbaik menurut PNPM Mandiri yang ada di Kecamatan Dramaga. Hal ini terlihat dari tingkat pengembalian dananya yang tergolong baik dan tepat waktu sehingga menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimanakah tingkat partisipasi perempuan dalam program SPP di Desa Dramaga? 2. Faktor pendorong manakah yang paling berpengaruh terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam program SPP di Desa Dramaga?
1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan
penelitian sebagai berikut: 1. Mengetahui tingkat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan program SPP. 2. Menganalisis faktor pendorong manakah yang paling berpengaruh terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam program SPP di Desa Dramaga.
4
1.4.
Kegunaan Penelitian Penelitian ini dapat berguna bagi berbagai lapisan dan pihak-pihak terkait,
yaitu: 1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memberikan pengetahuan mengenai peranan mereka dalam pembangunan, sehingga bisa ikut berpartisipasi dalam semua tahap pelaksanaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasil. 2. Bagi Perguruan Tinggi, Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian dan peningkatan pengetahuan. 3. Bagi Pemerintah, Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perencanaan
program-program
pembangunan
selanjutnya,
serta
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan.
5
BAB II PENDEKATAN TEORITIS
2.1.
Definisi Partisipasi Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” yang berarti
pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979)
bahwa partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan aktif
masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil. Lebih lanjut menurut Adisasmita (2006) partisipasi adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan. Lebih jauh partisipasi juga diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu (Ach. WazirWs, et al, 1999). Selanjutnya, Syahyuti (2006) mendefinisikan partisipasi sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Merujuk berbagai pendapat tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil sampai pada tahap evaluasi. Selanjutnya Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979), membagi partisipasi dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 1. Tahap pengambilan keputusan, diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini adalah proses perencanaan suatu kegiatan.
6
2. Tahap
pelaksanaan
yang
merupakan
tahap
terpenting
dalam
pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek. 3. Tahap menikmati hasil, yang menjadi indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek yang dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran. 4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukkan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.
2.2.
Bentuk-Bentuk Partisipasi Menurut Soelaiman (1980), ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat
diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu: 1. Partisipasi uang, adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usahausaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. 2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. 3. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. 4. Partisipasi keterampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. 5. Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat,
baik
untuk
penyusunan
program
maupun
untuk
memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya
7
dengan
memberikan
pengalaman
dan
pengetahuan
guna
mengembangkan kegiatan yang diikutinya. 6. Partisipasi sosial, merupakan partisipasi yang diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya serta dapat juga berupa sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. 7. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. 8. Partisipasi
representatif
dilakukan
dengan
cara
memberikan
kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia. Merujuk berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu partisipasi dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga partisipasi dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi nyata berupa uang, harta benda, tenaga, dan keterampilan. Sedangkan partisipasi abstrak berupa buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.
2.3.
Prasyarat Partisipasi Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud apabila
beberapa prasyarat telah terpenuhi, diantaranya: 1. Kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi. 2. Kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong/menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut. 3. Kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuam untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya Slamet dalam Suhendar, 2004.
8
Kemauan ditentukan oleh faktor motif, harapan, kebutuhan, dan imbalan. Sementara kemampuan untuk berpartisipasi dipengaruhi faktor pendidikan, pengalaman dan kepemimpinan. Sedangkan untuk kesempatan dipengaruhi oleh aksesibilitas. Berangkat dari analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka hasil dari beberapa
studi kasus, ditemukan
bahwa terdapat keterkaitan dan
keterhubungan antara prasyarat partisipasi dengan tahapan partisipasi. (lihat Gambar 1) di bawah ini.
Gambar 1. Keterkaitan Tahapan Partisipasi dengan Prasyarat Partisipasi. Prasyarat
Perencanaan
Pelaksanaan
Kemauan
Tidak adanya kemauan, berpengaruh pada tahap perencanaan program (Lugiarti, 2004)
Tahap pelaksanaan dipengaruhi oleh tingkat relevansi kebutuhan, motif, dan penguasaan informasi (Triharsa 1991 dan Yulianto 1993 )
Kemampuan
Rendahnya kemampuan, serta tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tahap perencanaan (Triharsa 1991 dan Lugiarti 2004)
Kurangnya kemampuan berpengaruh terhadap pelaksanaan program (Murni 2004, dan Khairati 2005)
Kesempatan
Tidak adanya kesempatan dalam pengambilan keputusan mengakibatkan rendahnya partisipasi pada tahap perencanaan (Lugiarti, 2004)
Kepemimpinan dan tidak adanya kesempatan yang diberikan berpengaruh pada tahap pelaksanaan (Umboh 2004, dan Wahyudin 2004)
Monitoring dan Evaluasi
Pemanfaatan Hasil Tidak adanya manfaat yang dirasakan, sehingga partisipasi tahap pemanfaatan hasil rendah (Kurniawati, 2010)
Tidak adanya kesempatan dalam penentuan program berakibat pada rendahnya partisipasi anggota pada tahap evaluasi program (Wahyuni,2006)
9
Merujuk Gambar 1 di atas, terdapat delapan keterkaitan
prasyarat
partisipasi dengan tahapan partisipasi, yang terdapat dalam analisis bacaan, yaitu: kemauan-perencanaan,
kemauan-pelaksanaan,
kemauan-pemanfaatan
hasil,
kemampuan-perencanaan, kemampuan-pelaksanaan, kesempatan-perencanaan, kesempatan-pelaksanaan, dan kesempatan-monitoring evaluasi.
2.4.
Partisipasi Perempuan Kata partisipasi mempunyai arti yang luas, menurut Khadiyanto dalam
Chusnah, 2008, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan/pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan, serta mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan, hingga pelaksanaan program. Selain itu juga terdapat beberapa teori partisipasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli. Hal ini sebagian dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.
Gambar 2. Rangkuman Kajian Literatur No. Sumber
Teori
1.
Kamus Bahasa Inggris
Pengambilan bagian atau pengikutsertaan.
2.
Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979)
Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil.
3.
Adisasmita (2006)
Keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.
4.
Ach. WazirWs, et al (1999)
Keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.
5.
Syahyuti (2006)
Proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan.
Sumber: Dikutip Dari berbagai sumber
Merujuk Gambar 2 di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan partisipasi perempuan adalah keterlibatan perempuan secara aktif dan
10
secara sadar berkontribusi dalam program pembangunan, dan terlibat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil. Dengan adanya kesempatan untuk berpartisipasi bagi perempuan, maka diharapkan perempuan bisa mengembangkan dirinya tidak hanya di rumah tangga saja, namun juga bisa ikut terlibat ditengah masyarakat. Perempuan sebagai bagian integral dari masyarakat, pada kenyataannya masih mengalami kendala di berbagai bidang. Akses dan peluang perempuan untuk berpartisipasi secara optimal dalam proses pembangunan masih relatif lebih kecil daripada laki-laki. Ketertinggalan perempuan diberbagai sektor ini disebabkan perempuan dipandang hanya dari kodratnya semata. Padahal perempuan dan laki-laki memiliki persamaan hak dan kewajiban yang sama sebagai bagian dari subjek pembangunan. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, diperlukan partisipasi perempuan dalam setiap program pembangunan.
2.5.
Status dan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Peranan wanita dalam pembangunan adalah hak dan kewajiban yang
dijalankan oleh wanita pada status atau kedudukan tertentu dalam pembangunan, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pembangunan di bidang pertahanan keamanan, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Perempuan dan laki-laki mempunyai persamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam kegiatan pembangunan di segala bidang Kantor Mentri Negara Peranan Wanita dalam Sudarta, 2007. Dalam hal persamaan
kedudukan,
baik
laki-laki
maupun
perempuan
sama-sama
berkedudukan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Dalam kedudukan sebagai subjek pembangunan, perempuan dan laki-laki mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan menikmati hasil pembangunan. Hak yang sama dibidang pendidikan misalnya, anak perempuan dan lakilaki mempunyai hak yang sama untuk dapat mengikuti pendidikan sampai ke jenjang pendidikan formal tertentu. Selanjutnya kewajiban yang sama umpamanya
11
seorang istri sama-sama berkewajiban untuk mencari nafkah dengan suaminya dalam upaya memenuhi beragam kebutuhan rumah tangga. Mencari nafkah tidak lagi hanya menjadi kewajiban suami (laki-laki), begitu juga kewajiban melakukan pekerjaan urusan rumah tangga tidak semata-mata tugas istri (perempuan). Berdasarkan uraian di atas dengan jelas dapat ditangkap, bahwa kondisi normatif, laki-laki dan perempuan mempunyai status atau kedudukan dan peranan (hak dan kewajiban) yang sama, akan tetapi menurut kondisi objektif, perempuan mengalami ketertinggalan yang lebih besar dari pada laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Kondisi objektif ini tidak lain disebabkan oleh norma sosial dan nilai sosial budaya yang masih berlaku di masyarakat. Norma sosial dan nilai sosial budaya tersebut di satu pihak, menciptakan status dan peranan wanita disektor domestik yakni berstatus sebagai ibu rumah tangga, dan melaksanakan pekerjaan urusan rumah tangga. Sedangkan di lain pihak, menciptakan status dan peranan laki-laki di sektor publik sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Akibat masih berlakunya berbagai norma sosial dan nilai sosial budaya tersebut di masyarakat, maka akses wanita terhadap sumberdaya di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan menjadi terbatas.
2.6.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
2.6.1. Profil PNPM Mandiri Perdesaan PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan. Program ini berbasiskan pemberdayaan masyarakat, yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat desa khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM). PNPM Mandiri perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur program pengembangan kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-20072. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok 2
http://www.pnpm-perdesaan.org/ di akses 2 Mei 2011 pukul 19.52 wib.
12
perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: a) dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat, dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik, dan fasilitator keuangan. PNPM-M Perdesaan ini, terdiri atas beberapa program utama, yaitu: Infrastruktur desa, UEP / SPP, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari CSR (Corporate Social Responcibility) dan dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan Negara pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia. Pada pelaksanaannya seluruh anggota masyarakat di dorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Salah satu wujud partisipasi tersebut adalah diberikannya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan PNPM-M Peredesaan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses aset produktif. PNPM-M Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku pada pada semua tahap alur kegiatan PNPM. Alur
kegiatan
PNPM-M
Perdesaan
meliputi
tahap
perencanaan,
pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Pada tahap perencanaan diawali dengan Musyawara
Antar
Desa
(MAD)
sosialisasi,
yang
bertujuan
untuk
mensosialisasikan prinsip, kebijakan, prosedur, dan hal-hal yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Selanjutnya dilakukan Musyawarah Desa (MUSDES) sosialisasi sebagai ajang penyebarluasan informasi PNPM-M Perdesaan di Desa. Dalam kegiatan MUSDES ini, akan dipilih Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang
13
terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Selain itu juga dipilih Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Kader Teknik yang akan menfasilitasi masyarakat dalam menyelenggarakan proses PNPM-M Perdesaan. Setelah TPK dan KPMD terpilih, tahap berikutnya adalah melakukan pelatihan terhadap KPMD tersebut. Tahapan berikutnya adalah penggalian gagasan yang dilakukan secara partisipatif bersama-sama dengan masyarakat desa. Hal ini dilakukan untuk menemukan gagasan-gagasan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dengan mengembangkan potensi desa yang ada. Gagasan yang telah ada tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan dan penyebab kemiskinan. Setelah melakukan penggalian gagasan, diadakan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) . Kegiatan ini dihadiri oleh perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan dari kelompok perempuan. Usulan hasil MKP ini selanjutnya dilaporkan ke Musyawarah Desa Perencanaan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa. Usulan-usulan yang telah disepakati kemudian di bahas dalam tahapan Musyawarah Desa Perencanaan. Usulan-usulan yang telah terpilih kemudian di buat secara tertulis dan diajukan pada MAD. Lebih lanjut, semua usulan tersebut akan diverifikasi kelayakannya oleh Tim verifikasi Kecamatan. Setelah diverifikasi, usulan tersebut akan dirangking berdasarkan prioritas kebutuhan paling mendesak yang harus segera direalisasikan di desa tersebut. Kemudian usulan terpilih akan dibawa ke Musyawarah Antar Desa (MAD) penetapan usulan yang akan di danai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Usulan yang mendapatkan dana dari PNPM kemudian hasilnya disebarluaskan melalui tahapan Musyawarah Desa Informasi hasil MAD. Tahapan berikutnya setelah perencanaan, adalah tahap pelaksanaan. Tahap ini adalah pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan MUSDES informasi hasil MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Setelah tahap pelaksanaan selesai, maka dilakukan musywarah pertanggungjawaban secara bertahap, minimal dua kali, yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM tahap pertama, dan pemanfaatan dana PNPM tahap kedua.
14
Setelah tahap pelaksanaan selesai, tahap terakhir adalah tahap pelestarian kegiatan. Tahap ini berfungsi, agar masyarakat melestarikan dan memelihara hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan serta mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
Untuk lebih
jelasnya mengenai tahapan alur kegiatan PNPM, dapat dilihat pada Gambar 3. 3
Gambar 3. Alur Tahapan PNPM Mandiri Perdesaan
3
Dikutip dari Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan hal 18- 41.
15
2.6.2. Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Secara umum alokasi dana untuk kegiatan ini maksimal 25 persen dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di
kecamatan.
pengembalian
Kelancaran pinjaman
pengembalian sebelumnya
atau
harus
peningkatan
persentase
dipertimbangkan
dalam
mengalokasikan dana simpan pinjam bagi kelompok perempuan ini. Secara umum tujuan dari kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan. Sementara itu, tujuan khusus dari kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Sasaran dari kegiatan SPP ini adalah masyarakat miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang sudah ada di masyarakat. Selain itu, bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Dalam kegiatan ini, kelompok yang berhak menerima dana SPP adalah kelompok : a) beranggotakan perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun, b) mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati, c) telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan, d) kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik, e) mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana. Dalam hal pengembalian dana, dana tersebut hanya boleh digunakan untuk kegiatan SPP, baik oleh kelompok lama, maupun kelompok baru, sesuai ketentuan pengelolaan dana bergulir.
16
Pelaksanaan kegiatan SPP ini harus melewati beberapa alur tahapan. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap ini dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang ruang lingkup kegiatan SPP, persyaratan kelompok, dan kelayakan kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan penggalian gagasan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan kelompok simpan pinjam dalam setiap dusun yang layak untuk mengajukan usulan ke UPK. Hasil dari penggalian gagasan tersebut, kemudian dibawa ke Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Fungsi dari MKP adalah memutuskan dan mengusulkan kelompok yang dianggap memenuhi persyaratan sebagai usulan desa dan dikompetisikan dalam MAD. Setelah diputuskan kelompok yang berhak ikut kegiatan SPP, maka dilanjutkan dengan penulisan usulan yang berisi gambaran umum kelompok, serta rencana usaha yang dijalankan dalam satu tahun yang akan datang. Terakhir, verifikasi usulan yang dilakukan oleh tim verifikasi usulan. Tahap kedua, merupakan tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini berupa penyaluran dana kepada kelompok SPP. Masing-masing anggota kelompok, harus wajib datang sendiri untuk mengambil dana, dan tidak boleh diwakilkan, bahkan oleh pihak keluarga sekalipun. Jika berhalangan hadir, maka dari UPK sendiri yang akan mengantarkan ke rumah yang bersangkutan. Tahap ketiga yaitu tahap pelestarian kegiatan, dimana dana kegiatan SPP harus bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin, serta pengembangan usaha terutama layanan kepada masyarakat dan permodalan.
2.8.
Kerangka Pemikiran Berpartisipasi
dalam
pembangunan berarti
berperan serta dalam
pembangunan serta turut menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi merupakan aktivitas kegiatan masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran, tanpa ada unsur paksaan dan ancaman dari pihak manapun. Untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, ada tiga prasyarat partisipasi yang mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang, yaitu: (1) kemampuan, (2) kesempatan, (3) kemauan. Prasyarat ini dapat juga disebut sebagai faktor pendorong terjadinya partisipasi. Faktor kemauan ditentukan oleh motif, harapan, kebutuhan, dan imbalan. Sedangkan faktor kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi sangat dipengaruhi
17
oleh faktor-faktor pendidikan, pengalaman, dan kepemimpinan. Sementara itu faktor kesempatan dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas yang terdiri atas jarak dan biaya transportasi. Selain itu, terdapat keterkaitan antara faktor pendorong partisipasi dengan tingkatan partisipasi. Tingkat partisipasi ini dapat dilihat dari empat tahapan. Pertama, tahap perencanaan ini dapat diukur dari tingkat kehadiran, keaktifan dan pengambilan keputusan. Tahap pelaksanaan diukur dari sumbangan pemikiran, sumbangan materi, dan kerjasama. Sedangkan untuk tahap monitoring-evaluasi diukur dari kritik dan saran yang diberikan terkait pelaksanaan program, dan pemanfaatan hasil dapat diukur berdasarkan tingkat manfaat yang dirasakan. Keterlibatan
masyarakat
dalam
tahap
perencanaan,
pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasil dari pembangunan akan mempengaruhi keberhasilan program SPP dalam hal pengembalian dana dan ketepatan waktu pengembalian, serta berkembangnya usaha kelompok perempuan tersebut.
18
Faktor Pendorong Partisipasi Kesempatan - Aksesibilitas (Jarak dan biaya transportasi) -
Tingkatan Partisipasi Perempuan Dalam Program SPP
-
Kemauan - Motif - Harapan - Kebutuhan - Imbalan
-
Kemampuan - Pendidikan - Pengalaman - Kepemimpinan ketua kelompok
Ket:
Perencanaan Kehadiran Keaktifan Pengambilan Keputusan Pelaksanaan Sumbangan Pemikiran Sumbangan Materi Kerjasama Monitoring dan Evaluasi Kritik Saran Pemanfaatan Hasil Manfaat yang dirasakan .
Keberhasilan Program SPP - Pengembalian Lancar - Ketepatan waktu pengembalian - Usaha Berkembang
Mempengaruhi Mempengaruhi Saling mempengaruhi
Tulisan dicetak miring diukur secara kualitatif Tulisan biasa diukur secara kuantitatif
Gambar 4. Kerangka Pemikiran
19
2.9.
Hipotesis Penelitian Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran,
maka hipotesis penelitian ini adalah: 1. Tingkat partisipasi anggota SPP yang lokasi rumahnya jauh dari kantor UPK PNPM lebih rendah dari anggota SPPP yang lokasi rumahnya dekat dari kantor UPK PNPM. 2. Tingkat partisipasi anggota SPP lebih banyak ditentukan atau didorong oleh faktor kemauan (motif, harapan, kebutuhan dan imbalan) ketimbang oleh faktor kemampuan (pendidikan, pengalaman dan kepemimpinan).
2.10.
Definisi Operasional Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang digunakan. Diantaranya
adalah tahapan partisipasi yang terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tahap pemanfaatan hasil dan faktor pendorong partisipasi yang terdiri atas kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Semua variabel ini kemudian didefinisikan secara operasional agar memudahkan untuk melakukan pengukuran terhadap variabel-variabel tersebut. Lebih lanjut semua variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: I. Tingkat partisipasi perempuan terhadap program pembangunan adalah keikutsertaan perempuan terhadap program pembangunan secara aktif dalam berbagai tahapan. Tingkat partisipasi ini diukur berdasarkan tingkat perencanaan, tingkat pelaksanaan, tingkat monitoring dan evaluasi serta tingkat pemanfaatan hasil. a. Tingkat perencanaan, dinyatakan sebagai keikutsertaan anggota SPP dalam menyusun, merancang penyelenggaraan kegiatan SPP, hal ini dapat diukur melalui akumulasi skor dari aspek kehadiran dalam rapat penyusunan rencana program kegiatan, keaktifan anggota, dan pengambilan keputusan. 1. Tingkat Kehadiran adalah
keikutsertaan responden dalam rapat
penyusunan kegiatan program pembangunan.
20
2. Tingkat keaktifan dalam rapat adalah responden memberikan ide, kritik, dan saran. 3. Tingkat
Pengambilan
keputusan
adalah
responden
mendapatkan
kesempatan untuk mengambil keputusan terkait perencanaan program kegiatan. Tingkat kehadiran, keaktifan dan pengambilan keputusan dapat diukur dengan menggunakan skala likert yang mencakup pilihan: 1. Tidak Pernah (TP)
= skor 1
2. Jarang (JR)
= skor 2
3. Kadang-kadang (KD) = skor 3 4. Sering (SR)
= skor 4
5. Selalu (SL)
= skor 5
Penilaian terhadap tingkat Perencanaan yaitu dengan mengakumulasikan jumlah skor dari tingkat kehadiran, keaktifan dan pengambilan keputusan. Rentang kelas= (Jumlah pertanyaan x nilai maksimum)-(Jumlah pertanyaan x nilai minimum) Jumlah Kelas
1. Rendah jika skor 9 ≤ X < 21 2. Sedang jika skor 21 ≤ X < 33 3. Tinggi jika skor 33 ≤ X < 46
b. Tingkat Pelaksanaan adalah keikutsertaan anggota SPP dalam tahapan pelaksanaan kegiatan diukur melalui sumbangan pemikiran, sumbangan materi, dan kerjasama. 1. Tingkat sumbangan pemikiran adalah responden memberikan sumbangan berupa ide-ide atau gagasan yang di kemukakan 2. Tingkat sumbangan materi adalah responden memberikan sumbangan berupa uang/ barang. 3. Tingkat kerjasama adalah responden menjalin suatu hubungan kerja dengan sesama anggota kelompok maupun antar anggota kelompok dengan ketua kelompok.
21
Tingkat sumbangan pemikiran, sumbangan materi dan kerjasama diukur dengan menggunakan skala likert yang mencakup pilihan: 1. Tidak pernah (TP)
= skor 1
2. Jarang (JR)
= skor 2
3. Kadang-Kadang(KD) = skor 3 4. Sering (SR)
= skor 4
5. Selalu (SL)
= skor 5
Penilaian terhadap tingkat pelaksanaan yaitu dengan mengakumulasi jumlah skor dari tingkat sumbangan pemikiran, tingkat sumbangan materi, dan tingkat kerjasama. Tingkat pelaksanaan dapat dikategorikan menjadi: 1. Rendah yaitu skor 9 ≤ X < 21 2. Sedang yaitu skor 21≤ X <33 3. Tinggi yaitu skor 33 ≤ X < 46
c. Tingkat Monitoring dan Evaluasi adalah keterlibatan anggota SPP dalam menilai kinerja kegiatan dari seluruh rangkaian kegiatan program SPP. Hal ini dapat diukur melalui keikutsertaan anggota dalam memberikan kritik dan saran. 1. Tingkat kritik adalah responden memberikan tanggapan terhadap kelebihan ataupun kekurangan terhadap pelaksanaan program yang telah dijalankan. 2. Tingkat saran adalah responden memberikan masukan terhadap program agar nantinya program menjadi lebih baik. Tingkat kritik dan tingkat saran dapat diukur dengan menggunakan skala likert yang mencakup pilihan: 1. Tidak Pernah (TP)
= skor 1
2. Jarang (JR)
= skor 2
3. Kadang-kadang(KD) = skor 3 4. Sering (SR)
= skor 4
5. Selalu (SL)
= skor 5
22
Penilaian
terhadap
tingkat
monitoring
dan
evaluasi
dengan
mengakumulasi jumlah skor dari tingkat kritik dan tingkat saran, sehingga tingkat monitoring dan evaluasi dapat dikategorikan menjadi: 1. Rendah yaitu skor 6 ≤ X < 14 2. Sedang yaitu skor 14 ≤ X < 22 3. Tinggi yaitu skor 22 ≤ X < 31
d. Tingkat Pemanfaatan hasil adalah tingkat manfaat yang diperoleh responden, dapat dikur melalui manfaat yang dirasakan oleh responden. 1. Tingkat manfaat yang dirasakan oleh responden yaitu, responden merasakan manfaat dari adanya kegiatan tersebut. Tingkat manfaat yang dirasakan ini dapat diukur dengan menggunakan skala likert yang mencakup: 1. Tidak Pernah (TP)
= skor 1
2. Jarang (JR)
= skor 2
3. Kadang-kadang (KD) = skor 3 4. Sering (SR)
= skor 4
5. Selalu (SL)
= skor 5
Penilaian
terhadap
tingkat
pemanfaatan
hasil
diukur
dengan
mengakumulasi jumlah skor tingkat manfaat yang dirasakan, sehingga dapat dikategorikan menjadi: 1. Rendah yaitu skor 3 ≤ X < 7 2. Sedang yaitu skor 7 ≤ X < 11 3. Tinggi yaitu skor 11 ≤ X < 16 Tingkat partisipasi secara keseluruhan mulai dari tingkat perencanaan, tingkat pelaksanaan, tingkat monitoring dan evaluasi serta tingkat pemanfaatan hasil diperoleh dari jumlah akumulasi skor pertanyaan partisipasi keseluruhan dan dapat dikategorikan menjadi: 1. Rendah yaitu skor 27 ≤ X < 63 2. Sedang yaitu skor 63 ≤ X < 99 3. Tinggi yaitu skor 99 ≤ X < 136
23
II. Faktor pendorong partisipasi adalah hal yang bisa mendorong terjadinya partisipasi dalam kegiatan SPP. a. Tingkat
kemauan
yaitu,
adanya
keinginan
anggota
SPP
yang
mendorong/menumbuhkan minat dan sikap anggota SPP untuk termotivasi berpartisipasi, hal ini dapat diukur melalui tingkat motif, tingkat harapan, tingkat kebutuhan dan tingkat imbalan. 1. Tingkat motif adalah keinginan yang mendorong responden untuk berpartisipasi dalam program. 2. Tingkat harapan adalah sesuatu yang ingin diwujudkan responden sehingga responden mau berpartisipasi. 3. Tingkat kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi responden sehingga mendorong responden untuk berpartisipasi. 4. Tingkat imbalan adalah penghargaan yang diharapkan responden karena ikut terlibat dalam kegiatan SPP. Tingkat kemauan dapat diukur dengan menggunakan skala likert yang mencakup pilihan : 1. Tidak Pernah (TP)
= skor 1
2. Jarang (JR)
= skor 2
3. Kadang-kadang (KD) = skor 3 4. Sering (SR)
= skor 4
5. Selalu (SL)
= skor 5
Penilaian terhadap tingkat kemauan yaitu dengan mengakumulasi jumlah skor dari tingkat motif, tingkat harapan, tingkat kebutuhan dan tingkat imbalan, sehingga dapat dikategorikan menjadi: 1. Rendah yaitu skor 12 ≤ X < 28 2. Sedang yaitu skor 28 ≤ X < 44 3. Tinggi yaitu skor 44 ≤ X < 61
b. Tingkat kemampuan adalah daya yang dimiliki responden sehingga responden sanggup berpartisipasi dalam program. Kemampuan diukur dari pendidikan, tingkat pengalaman dan tingkat kepemimpinan.
tingkat
24
1. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti oleh responden. 2. Tingkat pengalaman adalah segala sesuatu yang pernah dialami responden pada masa lalu seperti mengikuti organisasi atau program pembangunan dari pemerintah. 3. Tingkat kepemimpinan adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain, kelompok atau pengikutnya agar ikut serta dalam berbagai tahapan partisipasi.
Dalam
hal
ini
kepemimpinan
yang
dilihat
adalah
kepemimpinan ketua kelompok SPP. Tingkat kemampuan dapat diukur dengan menggunakan skala likert yang mencakup pilihan: 1. Tidak Pernah (TP)
= skor 1
2. Jarang (JR)
= skor 2
3. Kadang-kadang (KD)
= skor 3
4. Sering (SR)
= skor 4
5. Selalu (SL)
= skor 5
Penilaian terhadap tingkat kemampuan yaitu dengan mengakumulasi jumlah skor dari tingkat pendidikan, tingkat pengalaman dan tingkat kepemimpinan, sehingga dapat dikategorikan menjadi: 1. Rendah yaitu skor 9 ≤ X < 21 2. Sedang yaitu skor 21 ≤ X < 33 3. Tinggi yaitu skor 33 ≤ X < 46
c. Tingkat kesempatan adalah adanya kondisi lingkungan yang memberikan peluang kepada responden untuk berpartisipasi. 1. Tingkat aksesibilitas adalah segala sesuatu yang memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan partisipasi, meliputi sarana transportasi, jarak, dan biaya transportasi. Penilaian terhadap tingkat aksesibilitas diukur secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi langsung.
25
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1.
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret- Juni 2011. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan Kecamatan Dramaga merupakan salah satu kecamatan yang Unit Pelaksana Kegiatannya (UPK) terbaik se-Kabupaten Bogor. Desa Dramaga sendiri dipilih menjadi lokasi penelitian karena desa ini merupakan desa yang mendapatkan program PNPM Mandiri Perdesaan dan program SPP-nya juga berjalan dengan baik. Pengumpulan data sekunder dan data primer dilakukan pada bulan April 2011. Pengolahan data dan penulisan laporan dilakukan pada bulan Mei-Juni 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1.
3.2.
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan didukung oleh data
kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah penelitian survei, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan responden (Gulo, 2002). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berfungsi sebagai alat pengumpul data yang pokok. Penelitian survei ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh antara beberapa variabel dan pengujian hipotesis sehingga dikategorikan dalam penelitian penjelasan atau explanatory research, (Singarimbun, 1989). Pengaruh yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah pengaruh prasyarat partisipasi yang disebut juga sebagai faktor pendorong partisipasi mencakup faktor kemauan, kemampuan, dan faktor kesempatan dengan tingkat partisipasi anggota SPP dalam pelaksanaan program SPP. Pendekatan kualitatif berupa wawancara mendalam dengan menggunakan panduan pertanyaan dan observasi lapang. Wawancara dilakukan kepada anggota SPP, KPMD-P, TPK, serta Fasilitator Kecamatan.
26
3.3.
Teknik Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer berasal dari wawancara melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden, dan data pendukung berupa wawancara mendalam terhadap responden. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, arsip, dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga dilakukan studi literatur terhadap jurnal, skripsi, tesis, disertasi, makalah, informasi dari internet dan karya ilmiah lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 2.
3.4.
Teknik Penentuan Responden dan Informan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah kelompok SPP di Desa
Dramaga yang berjumlah 16 kelompok. Sedangkan unit analisisnya adalah individu perempuan yang menjadi anggota kelompok SPP. Untuk lebih jelasnya berikut adalah langkah-langkah dalam pengambilan sampel: 1. Dalam pemilihan sampel, kelompok akan dipilih dengan teknik cluster random sampling. 2. Kelompok tersebut akan dibagi menjadi dua cluster. Pertama cluster kelompok SPP yang jaraknya dekat dengan jalan utama Desa Dramaga dan dekat dengan kantor PNPM. Kedua, cluster kelompok SPP yang jaraknya jauh dari jalan utama Desa Dramaga dan jauh dari kantor PNPM. 3. Selanjutnya dari kelompok yang telah dicluster, dipilih secara unproposional empat kelompok. Dua kelompok dipilih berdasarkan cluster yang dekat dengan jalan utama dan dekat kantor PNPM. Dua kelompok dipilih berdasarkan cluster yang jauh dari jalan utama dan jauh dari kantor PNPM. 4. Seluruh anggota dari empat kelompok diwawancarai sebagai responden. Kelompok yang jaraknya dekat berjumlah 18 responden. Kelompok yang jaraknya jauh berjumlah 19 responden. Total responden dalam penelitian ini berjumlah 37 responden.
27
Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap akan dipilih beberapa informan. Dalam hal ini informan dipilih dari KPMD-P, TPK, dan Fasilitator Kecamatan.
3.5.
Teknik Pengolahan dan Analisis data Teknik anlisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif dan
kuantitatif. Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis dengan cara menghimpun keseluruhan data hasil wawancara mendalam dengan informan dan responden. Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan pemisahan data-data penting dan kemudian disimpulkan. Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai data pendukung bagi data kuantitatif, serta ditambah data sekunder yang telah didapatkan sebelumnya. Sementara itu data kuantitatif yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pengkodean data yang bertujuan untuk menyeragamkan data, kemudian diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2007. Selanjutnya data tersebut diolah secara statistik deskriptif dengan menggunakan Software SPSS for Windows versi 16.0. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan uji regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh faktor pendorong partisipasi terhadap tingkat partisipasi perempuan anggota SPP. Adapun rumus yang digunakan untuk uji regresi linear berganda ini adalah:
Y= a+b1(X1)+b2(X2) Ket: Y = Tingkat Partisipasi Anggota SPP a = Konstanta b1 = Koefisien linear b2 = koefisien Linear X1= Kemauan X2 = Kemampuan
28
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1.
Keadaan Geografis Desa Dramaga Desa Dramaga adalah salah satu dari sepuluh desa yang berada di dalam
wilayah administratif Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Desa Dramaga memiliki luas wilayah 120,5 ha, terdiri atas 3 dusun, 22 RT, dan 6 RW. Secara administratif batas-batas wilayah Desa Dramaga adalah sebagai berikut: Sebelah utara
: Desa Babakan
Sebelah selatan : Desa Sinarsari Sebelah barat
: Sinarsari dan Cihideung Hilir
Sebelah timur
: Ciherang dan Kel. Margajaya
Desa Dramaga dapat dijangkau dengan angkutan umum seperti angkutan kota dan ojeg. Jarak tempuh dari Desa Dramaga ke Ibu Kota Kecamatan Dramaga sekitar 0,2 km, jarak ke Ibu Kota Kabupaten Bogor sekitar 33 km, jarak ke Ibu Kota Propinsi Jawa Barat sekitar 128 km, dan jarak ke ibukota Negara sekitar 68 km. Desa Dramaga merupakan desa dengan lahan pertanian sawah yang minim jika dibandingkan dengan desa-desa lain di kawasan Kecamatan Dramaga, yakni 2,5 hektar dari luas total lahan pertanian sebesar 934 hektar. Sedangkan lahan pertanian bukan sawah 5,4 hektar dari luas total sebesar 130 hektar (lihat Tabel 1). Kondisi lahan pertanian di Desa Dramaga ini, dipengaruhi beberapa faktor, yaitu keadaan geografis yang berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 24°C. Kondisi alamnya berupa dataran rendah, dengan curah hujan pertahunnya 38 mm/hm dan dominasi lahan pemukiman dengan luas sekitar 112,6 hektar. Sempitnya lahan pertanian tentu saja berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk. Berdasarkan data profil desa, mayoritas penduduk bekerja sebagai pedagang. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya pasar harian yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar Kecamatan Dramaga.
29
Tabel 1. Luas Lahan Pertanian dan Persentasenya Menurut Penggunaan Desa di Kecamatan Dramaga, Tahun 2009 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Nama Desa Purwasari Petir Sukadamai Sukawening Neglasari Sinar Sari Ciherang Dramaga Babakan Cikarawang Total
Lahan pertanian sawah 160,0 160,0 136,0 100,0 75,0 49,5 98,0 2,5 5,0 148,0 934,0
Lahan pertanian Lahan non bukan pertanian** sawah* 5,4 45,6 67,5 222,3 8,0 101,5 7,5 138,8 1,5 71,2 3,2 119,5 13,0 140,5 5,4 112,6 5,0 324,3 13,5 59,0 130,0 1.335,3
Total
%
211,0 449,8 245,5 245,8 147,7 172,2 251,5 120,5 334,3 166,5 2.344,8
0,8 1.9 1,0 1,1 0.6 0.7 1,2 0,5 1,4 0,7 100,0
Sumber: Hasil Pengolahan Data Potensi Desa tahun 2009 Ket: *(ladang, tambak, kebun, peternakan) ** (Industri, perumahan, pertokoan)
Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Dramaga, Desa Dramaga merupakan desa yang memiliki luas lahan paling rendah dibandingkan dengan desa-desa lainnya yakni seluas 120,5 hektar (0,5 persen). Adapun desa yang memiliki lahan paling luas adalah Desa Petir, yaitu 449,8 hektar (1,9 persen). Fasilitas umum yang terdapat di Desa Dramaga (sarana dan prasarana olahraga) terdiri dari satu lapangan sepak bola, tiga lapangan volley, enam lapangan bulu tangkis, empat unit tenis meja, dan dua tempat fitness/ sanggar senam. Sarana kesehatan hanya satu Puskesmas. Sarana ibadah di Desa Dramaga ada 10 Masjid dan 19 Mushola. Selain itu untuk penerangan di desa ini sudah terdapat jaringan listrik dari PLN.
4.2.
Kondisi Demografi
4.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Penduduk Desa Dramaga pada tahun 2009 berjumlah 11.483 jiwa terdiri dari 6.042 jiwa laki-laki dan 5.441 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk
30
pada tahun 2009 sebesar lima persen. Untuk lebih jelasnya mengenai laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Dramaga, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini: Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Dramaga dan Laju Pertumbuhan Penduduknya, menurut Desa di Kecamatan Dramaga, Tahun 2004 dan 2009 Jumlah No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Wilayah
Penduduk Tahun 2004
Purwasari Petir Sukadamai Sukawening Neglasari Sinar Sari Ciherang Dramaga Babakan Cikarawang
Total
Penduduk Tahun 2009
5.942 9.319 6.419 5.956 5.663 6.351 9.596 9.043 7.911 6.582 72.782
Laju Pertumbuhan Penduduk ( r ) %
6.651 12.288 7.483 7.356 8.614 7.402 12.220 11.483 10.726 8.189 92.412
2 6 3 4 9 3 5 5 6 4 5
Sumber: Pengolahan Data Potensi Desa Tahun 2004 dan 2009
Bila ditinjau dari Tabel 2, laju pertumbuhan penduduk di Desa Dramaga ini dikategorikan tinggi, yakni lima persen pertahun. Laju pertumbuhan Desa Dramaga sama dengan laju pertumbuhan Kecamatan Dramaga.
4.2.2. Komposisi Penduduk Hasil pengolahan data menunjukkan model piramida penduduk Desa Dramaga termasuk model piramida penduduk muda. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk usia muda, 16-20 tahun (golongan usia sekolah menengah) lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tua (51-55) tahun. Hal ini mengindikasikan angka kelahiran di Desa Dramaga cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk piramida penduduk Desa Dramaga dapat dilihat pada Gambar 5.
31
Sumber : Hasil Olahan Data Monografi Desa, Bulan April Tahun 2011
Gambar 5. Piramida Penduduk Desa Dramaga
Berdasarkan gambar piramida di atas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) penduduk Desa Dramaga mempunyai nilai 108, yang artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki. Hal ini juga terlihat dari kelompok umur 16-20 tahun yang menduduki peringkat paling tinggi untuk jenis kelamin laki-laki. Jika dilihat persentasenya jumlah penduduk laki-laki Desa Dramaga lebih banyak (52,29 persen) dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan (47,70 persen). Merujuk Tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berada pada usia di bawah 25 tahun (6.799 jiwa) lebih besar daripada jumlah penduduk yang berusia 26 tahun ke atas (4.272 jiwa). Hal tersebut memperlihatkan bahwa 61,41 persen dari total penduduk Desa Dramaga adalah penduduk golongan usia muda. Penjelasan mengenai jumlah penduduk Desa Dramaga berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.
32
Tabel 3.
Umur tahun 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 Total
Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan serta Persentasenya, Menurut Golongan Umur, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 LakiLaki 833 508 813 867 647 681 451 331 203 125 122 52 61 96 5.790
% 14,3 8,7 14,0 14,9 11,1 11,7 7,7 5,7 3,5 2,1 2,1 0,8 1,1 1,6 100,0
Perempuan 581 613 669 681 587 630 584 320 197 173 88 50 62 46 5.281
% 11,0 11,6 12,6 12,8 11,1 11,9 11,1 6,1 3,7 3,2 1,6 0,9 1,1 0,8 100,0
Jumlah 1.414 1.121 1.482 1.548 1.234 1.311 1.035 651 400 298 210 102 123 142 11.071
% 12,7 10,1 13,3 13,9 11,1 11,8 9,3 5,8 3,6 2,6 1,8 0,9 1,1 1,2 100,0
Sumber: Data diolah berdasarkan Data Monografi Desa Dramaga, April 2011
4.3.
Ekonomi Penduduk Sebagian besar penduduk Desa Dramaga bermata pencaharian sebagai
pedagang. Sejumlah 1.111 orang (19 persen) bermata pencaharian swasta. Pertukangan 247 orang (4 persen), petani 132 orang (2 persen) dan buruh tani 75 orang (1 persen). Sedikitnya penduduk yang bekerja sebagai petani maupun buruh tani karena lahan pertanian yang semakin sempit, serta tidak adanya kepemilikan lahan sendiri untuk bertani. Data selengkapnya mengenai mata pencaharian penduduk Desa Dramaga dapat dilihat pada Gambar 6.
33
Sumber: Hasil Olahan Data Monografi Desa Dramaga tahun 2009
Gambar 6. Karakteristik Ekonomi Penduduk Desa Dramaga
Tingkat kesejahteraan masyarakat terdiri atas empat golongan, yaitu: Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 27, 44 persen, Keluarga Sejahtera I sebanyak 20,85 persen, Keluarga Sejahtera II 30,41 persen, Keluarga Sejahtera III sebesar 13,46 persen dan keluarga sejahtera III plus sebanyak 7,81 persen. Adapun sejumlah (30, 41 persen) berada pada kategori kesejahteraan sedang4.
4.4.
Tingkat Pendidikan dan Keagamaan Sebagian besar tingkat pendidikan kepala keluarga Desa Dramaga adalah
SD dan SMP (52 persen). Kepala keluarga yang tidak tamat SD (14 persen). Kepala keluarga yang menamatkan jenjang pendidikan hingga SLTA (28 persen), Kepala keluarga yang menamatkan pendidikan tinggi hanya enam persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga di Desa Dramaga masih tergolong rendah. Data selengkapnya disajikan pada Gambar 7 di bawah ini.
4
Sumber: Hasil olahan Data Monografi Desa.
34
Sumber: Hasil Olahan Data Monografi Desa
Gambar 7. Karakteristik Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Desa Dramaga
Mayoritas penduduk Desa Dramaga beragama Islam, yaitu sebanyak 99, 64 persen. Sisanya beragama Protestan 0,02 persen, beragama Khatolik 0,3 persen, beragaman Hindu 0,01 persen. Meski mayoritas penduduk beragama Islam namun tidak ada perselisihan antar umat beragama.
4.5.
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Dramaga
4.5.1. Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Dramaga Kecamatan Dramaga merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan PNPM Mandiri Perdesaan. Kecamatan ini sudah mendapatkan bantuan PNPM selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2009 Kecamatan Dramaga mendapatkan bantuan sebesar 2 milyar rupiah, dimana dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dan kegiatan SPP. Kegiatan fisik yang dimaksud disini adalah kegiatan perbaikan sarana dan prasarana fisik, seperti pembuatan jembatan, perbaikan jalan, ataupun pembuatan MCK. Pada tahun 2011 terdapat 15 usulan untuk kegiatan sarana dan prasarana fisik namun yang terdanai hanya sebanyak 12 usulan. Untuk kegiatan SPP terdapat 38 kelompok dari 10 desa yang ada di Kecamatan Dramaga.
35
Pada tahun 2010 Kecamatan Dramaga memperoleh bantuan sebesar 2,5 milyar rupiah. Dana ini dialokasikan untuk tiga sisa usulan sarana fisik tahun 2009 yang belum mendapatkan dana. Selain itu dana juga digunakan umtuk membiayai 65 kelompok SPP di 10 desa Kecamatan Dramaga. Untuk kegiatan fisik pada tahun 2010 ini hanya 9 usulan yang didanai dari 14 usulan yang diajukan. Sekitar lima persen dari dana digunakan untuk membiayai operasional UPK dan TPK Kecamatan Dramaga. Untuk lebih lengkapnya dipaparkan pada Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4. Alokasi Dana PNPM Mandiri dan Persentasenya, menurut Penggunaan, Kecamatan Dramaga, Tahun 2009-2010. Tahun 2009 Tahun 2010 Alokasi Dana % % (Rp) (Rp) Prasarana
1.706.842.800
85
2.024.210.500
81
SPP
278.500.000
10
452.000.000
14
Operasional TPK dan UPK
100.000.000
5
125.000.000
5
2.000.000.000
100
2.500.000.000
100
Total
Sumber: Data PNPM Mandiri Kecamatan Dramaga Tahun 2009-2010.
Pada penghujung tahun 2010, Kecamatan Dramaga juga mendapatkan alokasi bantuan khusus pasca krisis ekonomi tahun 2008-2009 sebesar Rp. 389.713.600. Dana ini digunakan untuk membiayai usulan pelatihan menjahit dan pembangunan jembatan gantung.
4.5.2. Gambaran Umum Program SPP di Desa Dramaga Program SPP di Desa Dramaga telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Program ini memberikan pinjaman modal bagi perempuan Rumah Tangga Miskin yang tergabung dalam kelompok-kelompok perempuan. Dasar pembentukan kelompok SPP adalah letak atau lokasi yang berdekatan dan biasanya tergabung di satu RT dan satu RW. Hal ini bertujuan agar sesama anggota kelompok sudah saling mengenal satu sama lain sehingga memudahkan ketua kelompok untuk menagih cicilan SPP setiap bulannya serta memberikan informasi dari UPK kecamatan terkait pelaksanaan kegiatan SPP.
36
Pada awalnya kelompok SPP Desa Dramaga berjumlah enam kelompok SPP dengan dana yang diterima sebanyak Rp. 49.500.000. Pada tahun berikutnya jumlah kelompok SPP di Desa Dramaga semakin bertambah jumlahnya. Kelompok tersebut berasal dari kelompok lama yang masih bertahan dan kelompok baru yang mengajukan diri ke UPK Kecamatan Dramaga, kelompokkelompok tersebut bisa saja berbeda. Disetiap perguliran dana SPP kelompok lama yang dapat menyelesaikan tanggungjawab cicilannyan sesuai jumlah yang ditentukan maka kelompok tersebut berhak untuk mengikuti kegiatan SPP di perguliran berikutnya. Namun jika kelompok tersebut tidak bisa menyelesaikan pembayaran cicilan atau masih ada hutang dan belum bisa melunasinya, maka kelompok tersebut akan mendapatkan sanksi yang tegas dari UPK Kecamatan Dramaga. Sanksinya kelompok tersebut tidak boleh mengikuti perguliran dana SPP berikutnya. Sedangkan kelompok baru bisa mengikuti kegiatan SPP sesuai dengan persyaratan yang ada dan telah lulus seleksi dari tim verifikasi UPK Kecamatan Dramaga. Merujuk Lampiran 3 terlihat bahwa antar waktu perguliran yang satu dengan waktu perguliran yang lain, kelompok yang ikut berbeda-beda bahkan ada yang tidak ikut kegiatan SPP lagi. Sebagai contoh pada tanggal 13 Oktober 2009 terdapat enam kelompok SPP namun pada waktu perguliran selanjutnya, yakni pada tanggal 16 September 2010 hanya lima kelompok yang dilibatkan dalam kegiatan SPP. Kelompok yang tidak ikut lagi adalah kelompok Teratai. Kelompok Teratai tidak mampu memenuhi kewajiban membayar cicilan dana SPP. Sementara itu ada empat kelompok yang masih bertahan hingga perguliran pada tanggal 11 April 2011 yaitu, kelompok Anggrek, Sedap Malam, Rose dan Yulia. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang berhasil memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan cicilan dana SPP sesuai waktu yang telah ditentukan. Kelompok ini juga mendapatkan peningkatan dana pinjaman dari UPK Kecamatan Dramaga. Misalnya, kelompok Anggrek pada tanggal 1 Juni 2010 memperoleh dana sebesar Rp. 5.000.000 dan pada tanggal 11 April 2011 meningkat menjadi Rp. 15.000.000. Untuk mengatasi salah satu anggota kelompok yang tidak bisa membayar cicilan dalam artian menunggak, maka sesama anggota kelompok harus
37
membantu anggota yang kesulitan tersebut, cara ini disebut sebagai sistem tanggung renteng. Dana atau uang untuk tanggung renteng tersebut biasanya didapatkan dari tabungan anggota kelompok. Setiap bulan selain membayar cicilan, anggota kelompok juga diharuskan menabung. Tujuannya jika suatu saat nanti kelompok atau salah satu anggota kelompok kesulitan membayar cicilan maka tabungan tersebut bisa digunakan untuk membayarkan tunggakan cicilan, Sudah barang tentu uang tersebut harus dikembalikan lagi pada kelompok. Namun selama penelitian ini berlangsung dan berdasarkan hasil wawancara dengan responden, jika terjadi kesulitan membayar cicilan mereka hanya menanggung sendiri-sendiri. Hal ini dikemukakan oleh salah satu responden yakni LS 41 tahun, sebagai berikut: “…dikelompok saya mah, gak ada yang ngebantu neng, kalau nunggak ya, ditanggung sendiri-sendiri aja neng…”. Namun di beberapa kelompok dijumpai ketua kelompok memberikan pinjaman pada anggota kelompoknya yang kesulitan membayar cicilan. Penjelasan tersebut diungkapkan oleh salah seorang responden YN 39 tahun, sebagai berikut: “…kalau saya pribadi mah neng, pernah dibantu sama ketua kelompok, pernah saya gak bisa bayar cicilan karena lagi gak punya uang, lalu ketua kelompok saya, nalangin cicilan saya dulu, kemudian baru saya ganti ketika saya sudah punya uang lagi…”. Adanya bantuan dalam kelompok tersebut berpengaruh juga terhadap kegiatan kelompok selanjutnya. Jika suatu kelompok mampu menyelesaikan cicilan tepat waktu, maka kelompok tersebut dapat mengajukan pinjaman dana pada perguliran selanjutnya. Tapi bila ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa menyelesaikan cicilannya, maka kelompok tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti SPP perguliran selanjutnya. Beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima dana SPP diantaranya adalah, memberikan fotocopy KK, fotocopy KTP, surat jaminan dan ahli waris. Surat jaminan dimaksudkan jika anggota SPP tidak mampu membayarkan cicilan sampai batas waktu yang diberikan, maka barang yang dijaminkan akan disita oleh pihak UPK. Barang jaminan itu biasanya adalah
38
barang berharga dan mempunyai nilai jual seharga Rp.500.000. Banyak dari anggota SPP memberikan jamninan TV. Namun, selama ini belum pernah ada pihak UPK yang melakukan penyitaan barang terhadap anggota SPP di Desa Dramaga. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang KPMD, NY 42 tahun sebagai berikut: “….walaupun ada beberapa orang yang belum cicilannya, tapi dari UPK sendiri memberikan waktu tenggang selama tiga bulan, dari jadwal pembayaran seharusnya, untuk melunasi cicilan. Jika lewat dari tiga bulan, baru barang jaminan akan diambil. Tapi selama ini, belum ada kasus seperti itu. Paling telat bayar cicilan sebulan atau dua bulan saja…”. Ahli waris berguna jika anggota SPP tersebut meninggal dan cicilannya belum selesai maka ahli warislah yang bertanggung jawab melunasi cicilan tersebut. Penjelasan tersebut dikemukakan oleh salah seorang KPMD, NY 42 tahun sebagai berikut: “...ahli waris itu penting neng, kalau anggota SPP tersebut meninggal, maka ahli warislah yang akan melanjutkan cicilan tersebut. Tapi mah, selama ibu menjabat sebagai KPMD, belum pernah ada kejadian neng…”.
4.6
Karakteristik Responden Responden dalam penelitian ini adalah anggota SPP di Desa Dramaga.
Karakteristik responden yang diteliti meliputi usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, lamanya usaha, besar pinjaman dan besar cicilan. Data hasil penelitian karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 5.
39
Tabel 5. Tabel Karakteristik Responden Anggota SPP dan Persentasenya, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011. Karakteristik Responden Usia
Tingkat Pendidikan
Jenis Pekerjaan
Tingkat Pendapatan
Lamanya Usaha
Besar Pinjaman
Besar Cicilan
Status Perkawinan
≤ 21 tahun >21tahun<42 >42 tahun-≤63 Total Tidak Tamat SD SD SMP SMA SMK Total Pedagang Pedagang Kreditan Pedagang Makanan Pedagang Sayur Pedagang Sembako Pedagang Warung Total < Rp.1.000.000 ≥ Rp. 1.000.000Rp.1.500.000 ≥Rp.1.500.000 Total ≤ 1 tahun ≥ 1 tahun-10 tahun > 10 tahun Total Rp.500.000 Rp. 1.000.000 Total ≤ Rp. 61.000 ≥ Rp. 75.000- Rp. 118.000 ≥ Rp.120.000 Total Kawin Janda Total
Jumlah Anggota SPP
Persentase (%)
1 18 18 37 2 17 10 6 2 37 2 8 8 6 3 10 37 11
2,8 48,6 48,6 100,0 5,4 46 27 16,2 5,4 100,0 5,4 21,6 21,6 16,2 8,2 27 100,0 29,7
15 11 37 1 30 6 37 14 23 37 11
40,6 29,7 100,0 2,7 81,1 16,2 100,0 37,8 62,2 100,0 29,8
13 13 37 35 2 37
35,1 35,1 100,0 95,0 5,0 100,0
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian 2011
4.6.1. Tingkat Usia Anggota SPP Hasil pengolahan data menunjukkan rata-rata umur responden anggota kelompok SPP adalah 42 tahun dengan usia termuda 21 tahun dan usia tertua 63 tahun. Rentang usia yang cukup jauh ini mengindikasikan responden yang
40
mengikuti program SPP ini beragam, mulai dari usia dewasa awal hingga lansia. Dilihat dari usia rata-rata responden dalam penelitian ini berada pada usia produktif (48,6 persen). Hal ini dikarenakan mereka masih punya tenaga dan fisik yang kuat untuk dapat bekerja. Meskidemikian responden dengan golongan umur yang sudah tidak produktif lagi masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini.
4.6.2. Tingkat Pendidikan Anggota SPP Sebagian besar responden hanya mencapai tingkat pendidikan SD yaitu (46 persen). Responden yang mencapai tingkat pendidikan SMP (27 persen). pada tingkat SMA atau sederajat (21,6 persen). Responden yang tidak menamatkan SD 5,4 persen dari total responden. Pada penelitian ini tidak ditemukan responden yang memiliki tingkat pendidikan hingga perguruan tinggi.
4.6.3. Jenis Pekerjaan Anggota SPP Mayoritas anggota SPP di Desa Dramaga ini bekerja di sektor perdagangan, baik itu pedagang besar maupun pedagang kecil. Dalam penelitian ini dikelompokkan jenis pekerjaan yang ditekuni oleh anggota kelompok SPP seperti; pedagang, pedagang kreditan, pedagang makanan, pedagang sayuran, pedagang sembako dan pedagang warung. Responden yang rata-rata adalah ibu rumah tangga, selain mengurus rumah dan anak, mereka juga ingin memperoleh penghasilan tambahan serta membantu suami untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Ada juga beberapa orang anggota SPP yang berdagang dengan suaminya. Berbekal tambahan modal dari program SPP ibu-ibu ini memperluas usahanya maupun menambah jumlah dagangan mereka. Berdasarkan Tabel 5 sekitar 27 persen anggota kelompok SPP membuka usaha warung, menjadi pedagang kredit dan pedagang makanan masing-masing 21,6 persen. Pedagang sayuran 16,2 persen, pedagang sembako 8,11 persen dan 5,41 sebagai pedagang di pasar Bogor. Banyaknya responden yang bekerja sebagai pedagang ini memotivasi mereka untuk mengembangkan usaha. Untuk mencapai tujuan tersebut para responden meminjam modal melalui kegiatan SPP. Sebelum ada kegiatan SPP ini
41
beberapa orang yang meminjam uang kepada bank keliling. Namun semenjak ada SPP para responden meminjam kepada SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Salah satu tujuan dari PNPM memang melepaskan masyarakat dari jeratan bank keliling. Adanya program SPP mendorong masyarakat meminjam modal untuk berdagang.
4.6.4. Tingkat Pendapatan Anggota SPP Sekitar
29,7
persen
responden
memiliki
tingkat
pendapatan
<
Rp.1.000.000 perbulan. Selanjutnya 40,6 persen responden memiliki tingkat pendapatan antara Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 perbulan. Adapun responden dengan pendapatan lebih dari Rp.1.500.000 perbulan mencapai 29,7 persen. Melihat rataan pendapatan tersebut anggota kelompok SPP ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok rumah tangga, yakni rumah tangga miskin, rumah tangga menengah dan rumah tangga dengan pendapatan di atas rata-rata. Dilihat dari sasaran program SPP PNPM Mandiri Perdesaaan dana permodalan tersebut memang diutamakan untuk rumah tangga miskin, guna meningkatkan permodalan mereka dalam berusaha terutama untuk perempuan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun dalam kenyataanya masih ada rumah tangga menengah yang ikut dalam program SPP. Hal ini tentunya tidak lepas dari beberapa persyaratan yang diajukan untuk dapat meminjam dana SPP. Diantaranya harus memiliki usaha lebih kurang satu tahun dan punya barang jaminan (agunan) jika nantinya ternyata tidak dapat melunasi pinjaman modal SPP. Bagi kalangan rumah tangga miskin tentunya dua persyaratan ini sangat berat untuk dijalani, banyak rumah tangga miskin yang tidak memiliki usaha apalagi barang berharga sebagai jaminannya.
4.6.5. Status Perkawinan Anggota SPP Status perkawinan responden dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu kawin dan janda. Sebagian besar anggota SPP ini telah menikah (95 persen). Sisanya sekitar lima persen berstatus sebagai janda. Responden yang berstatus sebagai janda memenuhi biaya hidup sendiri dengan berdagang, mendapat kiriman bulanan dari anak-anaknya dan ada juga yang dibantu oleh sanak saudaranya.
42
Rata-rata responden memiliki beban tanggungan tiga orang anak, bahkan ada responden yang tidak memiliki anak sama sekali. Responden yang memiliki beban tanggungan tertinggi sebanyak enam orang anak. Semakin banyak beban tanggungan anak, berarti pengeluran juga semakin besar. Untuk itulah program SPP ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian keluarga khususnya bagi kaum perempuan.
4.6.6. Lamanya Usaha dan Jumlah Dana yang di Terima Anggota SPP Program SPP di Desa Dramaga telah dilaksanakan sejak Juni 2009 hingga sekarang. Dalam penelitian ini, anggota SPP yang dipilih adalah mereka yang telah mengikuti program SPP pada tahun 2010. Sesuai hasil penelitian seluruh responden baru mengikuti program ini selama satu tahun. Dikalangan responden ada yang ingin melanjutkan program ini untuk tahun berikutnya. Namun ada pula responden yang tidak ingin melanjutkan pada tahun depan, karena mereka tidak mampu membayar cicilan. Responden yang mendapatakan dana pinjaman sebesar Rp.1.000.000 ada 23 orang (62,2 persen) dan responden yang mendapatkan pinjaman dana sebayak Rp.500.000 ada 14 orang (37,8 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5. Lebih lanjut, besar kecilnya jumlah pinjaman yang diterima oleh anggota kelompok SPP sangat tergantung pada lamanya anggota SPP mengikuti kegiatan ini. Untuk anggota yang baru pertama kali ikut akan diberikan pinjaman sebesar minimal Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000. Besar kecilnya pinjaman juga tergantung pada jenis usaha yang ditekuni dan hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dari UPK Kecamatan Dramaga. Untuk perguliran selanjutnya, jika anggota SPP berhasil mengembalikan pinjaman maka jumlah pinjaman tersebut akan di tambah lagi dan dinaikkan menjadi Rp.1.000.000 hingga Rp. 1.500.000. Jumlah pinjaman antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam satu kelompok yang sama, bisa berbeda-beda.
4.6.7. Cicilan Anggota SPP Besar kecilnya cicilan dari pinjaman dana SPP sangat bergantung kepada jumlah pinjaman yang diterima oleh responden. Jika responden mendapatkan
43
pinjaman sebesar Rp.500.000 maka cicilan minimal yang harus dibayar oleh anggota SPP setiap bulannya sebesar Rp.59.000. Jika anggota SPP mendapatkan pinjaman sebesar Rp.1.000.000 maka anggota kelompok SPP membayar minimal Rp.118.000. Dalam penelitian ini ada 29,8 persen responden yang membayar cicilan ≤ Rp.61.000, kemudian ada 35,1 persen yang membayar cicilan ≥ Rp. 75.000- Rp.118.000 dan 35,1 persen responden yang membayar cicilan ≥ Rp. 120.000. Masing-masing kelompok juga berbeda-beda dalam menentukan besar kecilnya cicilan yang harus dibayarkan. Hal ini tergantung pada besar pinjaman juga serta jauh dekatnya lokasi tempat tinggal anggota kelompok SPP dari kantor UPK PNPM Kecamatan Dramaga. Jika tempat tinggalnya dekat maka cicilan yang dibayarkan sebesar cicilan minimal dari besarnya pinjaman, namun jika jarak rumah jauh maka anggota kelompok harus menambahkan jumlah cicilan untuk mengeluarkan biaya ojek atau angkot bagi perwakilan anggota kelompok yang bertugas memberikan setoran SPP ke kantor UPK Kecamatan Dramaga. Biasanya tiap orang menambahkan uang sebesar Rp.2.000 untuk biaya transportasi. Bisa jadi anggota yang minimal cicilannya Rp.59.000 jadi membayar Rp.60.000 atau Rp.61.000, yang membayar cicilan sebesar Rp. 118.000 jadi membayar Rp.120.000. Semuanya tergantung kesepakatan masing-masing kelompok SPP. Anggota SPP juga diwajibkan menabung tiap bulannya. Besarnya uang tabungan tersebut tergantung pada masing-masing individu. Uang tabungan tersebut berfungsi sebagai uang simpanan jika nanti ada salah seorang anggota SPP yang kesulitan membayar cicilan maka uang tabungan tersebut akan dipinjamkan pada anggota yang kesulitan membayar tersebut, cara ini biasa disebut dengan sistem tanggung renteng dengan syarat anggota yang kesulitan tersebut mengganti uang pinjaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan NY 42 tahun, KPMD Desa Dramaga beliau mengatakan bahwa pernah ada kelompok SPP yang tabungan kelompoknya mencapai Rp.8.000.000 yaitu Kelompok Raflesia. Namun setelah lebaran Idul Fitri, uang tersebut hanya tersisa Rp. 400.000 karena masing-masing anggota mengambil uang tabungan tersebut untuk keperluan hari raya Idul Fitri.
44
Pada pengembalian dana SPP ada jasa yang harus dikeluarkan untuk setiap peminjam dana. Untuk Kecamatan Dramaga jasa yang harus dikeluarkan dari pinjaman uang SPP adalah sebesar 18 persen. Besarnya nilai jasa yang dikeluarkan bergantung pada masing-masing kecamatan, serta hasil dari musyawarah antar masyarakat dengan pihak UPK Kecamatan Dramaga. Jasa 18 persen ini digunakan untuk kepentingan masyarakat juga. Sembilan persen untuk digulirkan
kembali
dan
sembilan
persen
sisanya
untuk
dana
sosial
kemasyarakatan seperti; sunatan massal, perbaikan rumah dan nikah massal. Jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang nilai jasanya mencapai 20-24 persen, Kecamatan Dramaga masih tergolong kecil.
45
BAB V ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN
5.1.
Partisipasi Perempuan dalam Tahap Perencanaan Tahap perencanaan diukur dengan melihat jumlah kehadiran, keaktifan,
dan pengambilan keputusan anggota dalam penyusunan kegiatan SPP. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat partisipasi perempuan anggota SPP dalam tahap perencanaan dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Tingkat Partisipasi Anggota SPP dan Persentasenya Menurut Kategori dalam Tahap Perencaanaan, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 Tahap Perencanaan
Kehadiran
Interval Kelas 3≤X<7 7≤X<11 11≤X<16
Total Keaktifan
3≤X<7 7≤X<11 11≤X<16
Total Pengambilan Keputusan
3≤X<7 7≤X<11 11≤X<16
Total Tahap Perencanaan Total
9≤X<21 21≤X<33 33≤X<46
Jumlah Responden (N) 18 5 14 37 33 4 0 37 25 9 3 37 28 9 0 37
Persentase (%) 49 13 38 100 89 11 0 100 68 24 8 100 76 24 0 100
Kategori Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi
Sumber: Hasil Olahan Data Primer Penelitian 2011
Merujuk Tabel 6 tampak bahwa tingkat partisipasi sebagian besar anggota SPP pada tahap perencanaan yang diukur dari segi kehadiran, keaktifan dan pengambilan keputusan tergolong rendah sampai sedang. Dari segi kehadiran, 23 dari 37 anggota SPP (62 persen) partisipasinya tergolong rendah sampai sedang. Dari sudut keaktifan bahkan seluruh anggota SPP 100 persen tergolong rendah sampai sedang. Tidak ada anggota yang tergolong aktif. Sementara dari sudut
46
pengambilan keputusan, 34 dari 37 responden (92 persen) partisipasinya tergolong rendah sampai sedang.. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan anggota SPP ini disebabkan beberapa hal. Pertama kurangnya kemauan yang dimiliki oleh anggota SPP. Mereka beranggapan bahwa sudah ada yang mewakili kelompok untuk menghadiri kegiatan tersebut, seperti ketua, sekretaris dan bendahara. Kedua, kesibukan di rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah dan mengurus anak membuat mereka jarang untuk pergi menghadiri kegiatan rapat. Hal ini terkait dengan status dan peranan mereka yang mayoritas adalah ibu rumah tangga. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang responden yaitu, SH 54 tahun sebagai berikut: “…Kita jarang ikut pergi rapat neng, karena kalau rapat waktunya suka lama. Padahal kerjaan di rumah juga banyak. Belum masak, bersih-bersih rumah. Makanya kita mah, mewakilkan sama ketua, sekretaris atau bendahara saja…”. Berdasarkan hasil wawancara, kesempatan untuk pengambilan keputusan sudah diberikan oleh pihak UPK. Namun pada kenyataannya tidak semua anggota memanfaatkan kesempatan tersebut. Hanya sedikit yang melakukan pengambilan keputusan, diantaranya dilakukan oleh ketua kelompok ataupun berasal dari anggota. Pengambilan keputusan yang dilakukan antaralain terkait besarnya jumlah dana pinjaman yang diinginkan dan peraturan peminjaman dana SPP. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa tingkat partisipasi perempuan anggota SPP dalam tahap perencanaan 100 persen masih tergolong rendah sampai sedang. Partisipasi anggota SPP masih bersifat pasif. Ini terlihat dari masih banyaknya perempuan anggota SPP yang hanya mengikuti jalannya rapat tapi tidak aktif memberikan ide atau pendapat, mereka juga menerima begitu saja keputusan dari pihak UPK Kecamatan Dramaga.
47
5.2.
Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pelaksanaan Pada tahap pelaksanaan, indikator yang digunakan adalah sumbangan
pemikiran, sumbangan materi, dan kerjasama antar anggota SPP. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap ini, dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7.
Tingkat Partisipasi Anggota SPP dan Persentasenya Menurut Kategori dalam Tahap Pelaksanaan, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011
Tahap Pelaksanaan
Interval Kelas
Sumbangan Pemikiran
3≤X<7 7≤X<11 11≤X<16
Total Sumbangan Materi
3≤X<7 7≤X<11 11≤X<16
Total Kerjasama
3≤X<7 7≤X<11 11≤X<16
Total Tahap Pelaksanaan Total
9≤X<21 21≤X<33 33≤X<46
Jumlah Responden (N) 29 7 1 37 34 2 1 37 36 1 0 37 36 1 0 37
Persentase (%) 78 19 3 100 92 5 3 100 97 3 0 100 97 3 0 100
Kategori Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tin ggi
Sumber: Hasil Olahan Data Primer Penelitian 2011
Berdasarkan Tabel 7 partisipasi perempuan anggota SPP dalam memberikan sumbangan pemikiran termasuk dalam kategori rendah sampai sedang sebesar 97 persen. Rendahnya partisipasi perempuan dalam memberikan sumbangan pemikiran terlihat dari kurang antusiasnya perempuan anggota SPP dalam membuat proposal peminjaman dana ke UPK PNPM Kecamatan Dramaga. Menurut salah seorang TPK Desa Dramaga banyak anggota SPP yang meminta dibuatkan proposal pengajuan dana ke UPK. Anggota tersebut bahkan menawarkan imbalan dengan memberikan uang lelah untuk mengerjakan proposal tersebut. Namun pihak TPK tidak mau memenuhi permintaan anggota SPP tersebut. Karena menurut TPK hal tersebut tidak membuat anggota SPP menjadi paham dan mengerti tata cara pembuatan proposal. Selain itu tujuan dari membuat
48
proposal sendiri adalah agar anggota SPP menjadi berdaya, ini sejalan dengan tujuan PNPM memberdayakan masyarakat. Awal pembuatan proposal tidak sepenuhnya dikerjakan oleh anggota. Ada pendampingan dari TPK untuk membuat proposal tersebut. Namun demikian ada saja anggota SPP yang tidak mau membuat proposal. Ada juga sebagian kecil anggota yang bersemangat untuk membuat proposal sendiri, sebagaimana dituturkan oleh salah satu staf TPK, DD 22 tahun sebagai berikut: “…Dalam pembuatan proposal, ada beberapa kelompok yang mengerjakan sendiri proposalnya, salah satunya kelompok Raflesia. Kelompok ini dari awal bersemangat membuat sendiri proposalnya, tentu saja didampingi oleh TPK. Sekarang mereka sudah bisa bikin proposal sendiri…”. Partisipasi perempuan anggota SPP juga diukur dari segi pemberian sumbangan materi. Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 7 terlihat bahwa partisipasi perempuan anggota SPP dalam sumbangan materi termasuk dalam kategori rendah sampai sedang, sebesar 97 persen. Dari segi kerjasama anggota kelompok partisipasinya 100 persen masih tergolong rendah sampai sedang. Rendahnya partisipasi dalam kerjasama ini disebabkan kurangnya kepedulian dan kepekaan antarsesama anggota kelompok, baik dalam hal pemecahan masalah maupun memberikan bantuan jika ada teman sekelompok yang mengalami kesulitan membayar cicilan. Secara keseluruhan tingkat partisipasi perempuan anggota SPP dalam tahap pelaksanaan 100 persen masih tergolong rendah sampai sedang. Lihat (Tabel 7). 5.3.
Partisipasi Perempuan dalam Tahap Monitoring dan Evaluasi Indikator yang digunakan dalam tahap monitoring dan evaluasi adalah
keikutsertaan perempuan anggota SPP dalam memberikan kritik dan saran dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk melihat tingkat partisipasi perempuan anggota SPP dalam tahap monitoring dan evaluasi disajikan pada Tabel 8.
49
Tabel 8. Tingkat Partisipasi Anggota SPP dan Persentasenya Menurut Kategori dalam Tahap Monitoring dan Evaluasi, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 Tahap Monitoring dan Evaluasi
Interval Kelas 3≤X<7 7≤X<11 11≤X<16
Kritik Total
3≤X<7 7≤X<11 11≤X<16
Saran Total Tahap Monitoring dan evaluasi Total
6≤X<14 14≤X<22 22≤X<33
Jumlah Responden (N) 37 0 0 37 11 24 2 37 35 2 0 37
Persentase (%) 100 0 0 100 30 65 5 100 0 95 5 100
Kategori Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi
Sumber: Hasil Olahan Data Primer Penelitian 2011
Merujuk Tabel 8 tingkat keterlibatan perempuan anggota SPP dalam memberikan kritik termasuk kategori rendah (100 persen). Ini disebabkan anggota SPP tidak pernah mengungkapkan secara langsung kritikan mereka kepada pihak KPMD ataupun TPK. Dalam memberikan saran partisipasi anggota masuk kategori rendah sampai sedang yakni 95 persen. Ini disebabkan tidak semua anggota SPP yang memperhatikan kelanjutan dan perbaikan bagi kegiatan ini. Bagi mereka asalkan kebutuhan modal terpenuhi dan pembayaran cicilan lancar maka tidak akan ada masalah. Secara keseluruhan tingkat partisipasi perempuan anggota SPP dalam tahap monitoring dan evaluasi tergolong redah sampai sedang (95 persen) lihat (Tabel 8). Rendahnya partisipasi perempuan anggota SPP disebabkan oleh beberapa hal. Pertama kurangnya kepedulian anggota terhadap pelaksanaan dan perbaikan bagi kegiatan ini. Padahal tahap evaluasi merupakan bagian penting, sebab partisipasi perempuan dalam kegiatan SPP dianggap sebagi umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya. Kedua, anggota SPP tidak dilibatkan dalam tahap evaluasi. Ini dikarenakan tahapan evaluasi sering tumpang tindih dengan tahapan baru. Ketika hal ini
50
dikonfirmasikan kepada pihak UPK Kecamatan Dramaga, salah seorang Fasilitator Kecamatan ( DL) memberikan keterangan sebagai berikut: “…evaluasi sering terlupakan, karena sering tumpang tindih dengan tahapan baru, dan SDM sendiri juga minim untuk melakukan evaluasi karena mengurus program kegiatan baru berikutnya…” “…Biasanya evaluasi itu, dilakukan di akhir tahun, yakni Bulan Desember, tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu, biasanya telat dari waktu yang dijadwalkan…” Tumpang tindihnya tahap evaluasi dengan tahapan baru dikarenakan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Masih terdapat anggota SPP yang telat membayarkan cicilannya sehingga waktu perguliran SPP pun menjadi terganggu. Pada akhirnya waktu untuk tahap monitoring dan evaluasi menjadi berbenturan dengan tahapan baru. Hal ini diungkapkan lagi oleh DL, sebagai berikut: “…evaluasi itu biasanya bareng dengan MD sosialisasi. MD sosialisasi awalnya membahas program yang sudah berjalan, kemudian baru mensosialisasikan program baru…” Lebih lanjut, DL mengatakan bahwa untuk kedepannya tahap monitoring dan evaluasi akan lebih diperhatikan lagi.
5.4.
Partisipasi Perempuan dalam Tahap Pemanfaatan Hasil Pada tahap pemanfaatan hasil indikator yang digunakan adalah
keikutsertaan perempuan anggota SPP dalam pemanfaatan hasil kegiatan. Berikut akan disajikan gambaran tingkat partisipasi perempuan anggota SPP dalam tahap pemanfaatan hasil.
51
Tabel 9. Tingkat Partisipasi Anggota SPP dan Persentasenya Menurut Kategori dalam Tahap Pemanfaatan Hasil, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 Tahap Pemanfaatan Hasil Manfaat yang dirasakan
Interval Kelas 3≤X<7 7≤X<11 11≤X<16
Total Tahap Pemanfaatan Hasil
3≤X<7 7≤X<11 11≤X16
Total
Jumlah Responden (N) 0 0 37 37 0 0 37 37
Persentase (%) 0 0 100 100 0 0 100 100
Kategori Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi
Sumber: Hasil Olahan Data Primer Penelitian, 2011
Merujuk Tabel 9 di atas terlihat bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam memanfaatkan hasil masuk ketegori tinggi sebesar 100 persen. Perempuan anggota SPP seluruhnya sudah dapat memanfaatkan hasil dari keberadaan program SPP tersebut. Pemanfaatan hasil tersebut berupa pemanfaatan dana pinjaman SPP untuk modal usaha mereka sehingga usaha mereka berkembang dan mengalamai peningkatan pendapatan. Hal ini dipertegas oleh salah seorang responden , yakni oleh WT 49 tahun sebagai berikut: “…Alhamdulillah neng, semenjak saya minjam uang dari SPP, usaha saya makin berkembang, banyak tambahan barang dan pendapatan saya juga meningkat. Beda dengan sebelum saya ikut kegiatan ini…”. Tingginya tingkat partisipasi perempuan anggota SPP dalam tahap ini dikarenakan mereka sangat membutuhkan pinjaman dana untuk modal usaha mereka. Inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi perempuan anggota SPP untuk mengikuti kegiatan ini. Secara keseluruhan tingkat partisipasi perempuan anggota SPP dalam tahap perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan
hasil tergolong rendah (68 persen) sampai sedang (24 persen). Data selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 10.
52
Tabel 10. Tingkat Partisipasi Anggota SPP dan Persentasenya, Menurut Kategori Partisipasi, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 Tingkat Partisipasi
Tingkat Partisipasi
Interval kelas 27≤X<63 63≤X<99 99≤X<136
Total
Jumlah responden (N) 33 4 0 37
Persentase (%) 89 11 0 100
Kategori Rendah Sedang Tinggi
Sumber: Hasil Olahan Data Primer Penelitian, 2011
Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan SPP ini masih rendah. Perempuan anggota SPP masih belum terlibat aktif dalam beberapa tahapan kegiatan baik kehadiran dalam rapat perencanaan,
ketidakaktifan
memberikan
pendapat,
keikutsertaan
dalam
pelaksanaan kegiatan, serta keterlibatan dalam tahap monitoring dan evaluasi. Rendahnya partisipasi mereka disebabkan ketidakpahaman mereka terhadap kegiatan tersebut serta kesibukan mereka mengurus pekerjaan di rumah sehingga mengakibatkan jarangnya mereka menghadiri pertemuan.
53
BAB VI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan, memberikan gambaran tentang pengaruh faktor kesempatan, kemauan, dan kemampuan terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Dramaga.
6.1.
Pengaruh Kesempatan Terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Kesempatan adalah adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari
oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi. Kesempatan partisipasi anggota SPP digambarkan oleh adanya aksesibilitas sarana dan prasarana jalan serta jarak rumah responden dari kantor UPK Kecamatan Dramaga. Dalam penelitian ini kelompok SPP di Desa Dramaga dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kelompok yang rumahnya jauh dari kantor UPK PNPM Kecamatan Dramaga dan kelompok yang jarak rumahnya dekat dengan kantor UPK PNPM Kecamatan Dramaga. Hasil observasi lapang serta wawancara langsung dengan anggota SPP memperlihatkan bahwa responden yang jarak rumahnya dekat dengan kantor UPK PNPM maupun yang jaraknya jauh jarang pergi ke kantor UPK PNPM. Ini dikarenakan mereka tidak punya waktu untuk pergi ke kantor UPK karena aktivitas mereka di rumah tangga serta harus bekerja menjaga warung atau pergi ke pasar untuk berjualan. Bagi responden yang rumahnya jauh dari kantor UPK juga malas untuk pergi karena besarnya uang transportasi yang harus dikeluarkan jika pergi ke kantor UPK. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang responden, yakni AY 43 tahun sebagai berikut: “…saya gak pernah datang ke kantor UPK neng, selain jauh saya juga harus jagain warung, belum juga masak untuk anak-anak dan bapaknya. Jadi saya udah mewakilkan sama ibu ketua untuk mengurus masalah pembayaran cicilan…”.
54
Selama ini yang sering pergi ke kantor UPK untuk membayarkan cicilan SPP adalah ketua kelompok. Anggota jarang yang ikut pergi. Mereka hanya mengeluarkan uang transportasi bagi ketua kelompok atas hasil iuran bersama yang dimasukkan ke dalam uang cicilan SPP. Besarnya uang transportasi yang dikeluarkan yakni sebesar Rp.10.000 pulang pergi dan ada yang Rp.6000. Jika seorang
anggota
membayar
cicilan
sebesar
Rp.59.000
maka
mereka
menambahkan Rp.1000 atau Rp.2000 untuk uang transportasi. Jadi mereka membayar cicilan sebesar Rp. 60.000 atau Rp.61.000. Sarana dan prasarana perhubungan tergolong sangat bagus. Jalan utama sudah di aspal dan dilalui oleh angkutan kota maupun ojeg. Dari rumah anggota SPP harus berjalan kaki dulu untuk mencapai jalan utama baru kemudian naik angkot ataupun ojeg. Melihat besarnya uang transportasi untuk mengikuti kegiatan SPP ternyata memberi pengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota SPP, anggota jarang terlibat dalam berbagai tahapan kegiatan SPP. Mereka hanya bergantung pada ketua kelompok saja. Jika ketua tidak bisa pergi membayarkan cicilan, maka sekretaris atau bendahara kelompok yang pergi mengantarkan. Bagi ketua kelompok sendiri sebenarnya sudah pernah mengajak anggotanya untuk pergi ke kantor UPK, tetapi selalu ditolak dengan berbagai alasan dan kesibukan pekerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang ketua kelompok yakni LA 49 tahun sebagai berikut: “…setiap ibu mengajak anggota untuk ikut ke kantor UPK, anggota suka tidak mau ikut, ada yang sibuk menjaga warung, sibuk ngurus anak. Ibu juga gak maksa, kalau mereka gak bisa…”. Anggota SPP juga jarang pergi menghadiri rapat perencanaan bahkan untuk datang mengadiri pembagian dana SPP pun mereka terpaksa pergi karena wajib untuk datang. Jika mereka tidak datang maka uang SPP mereka tidak bisa di ambil. Hal ini sudah peraturan wajib dari UPK PNPM Kecamatan Dramaga. Setiap anggota harus mengambil sendiri uang mereka dan tidak boleh diwakilkan bahkan pada anggota keluarga sekalipun. Jika tidak bisa datang karena sakit maka pihak UPK sendiri yang akan mengantarnya. Ini diungkapkan oleh salah seorang responden, NH 40 tahun sebagai berikut:
55
“…sebenarnya ibu juga terpaksa datang neng, untuk ngambil uang SPP, kalau ibu gak datang, uangnya gak bisa diambil. Padahal kerjaan di rumah banyak banget. Untuk ngambil uangnya aja, bisa nunggu sampai dua jam. Sebelum dikasih uangnya, kita ada informasi dulu dari pihak UPK-nya. Makanya ibu suka gak mau datang…”. Merujuk pernyataan di atas terlihat bahwa karena kendala biaya transportasi, maka anggota SPP jarang atau enggan hadir dalam berbagai pertemuan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa “Tingkat partisipasi anggota SPP yang lokasi rumahnya jauh dari Kantor PNPM Desa Dramaga lebih rendah dari anggota SPP yang lokasi rumahnya dekat dari Balai Desa”, ditolak.
6.2.
Pengaruh Kemauan Terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Faktor kemauan partisipasi perempuan anggota SPP dalam kegiatan ini
digambarkan oleh tingkat motif, kebutuhan, harapan dan imbalan. Hasil analisa statistik dengan uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel kemauan tidak berpengaruh secara nyata terhadap tingkat partisipasi perempuan anggota SPP, dimana p value = 0,404 >
= 0,1.
Data selengkapnya (lihat Lampiran 5). Ini juga diperkuat dengan hasil tabulasi silang pada Tabel 11 yang memperlihatkan bahwa responden yang jaraknya dekat maupun jauh dan punya kemauan tinggi maupun sedang memiliki tingkat partisipasi yang rendah sebesar 89,2 persen.
Tabel 11. Jumlah Responden menurut Tingkat Kemauan dan Partisipasi dengan
Kontrol Jarak dari Kantor UPK PNPM Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Total
Jarak Dekat Kemauan Kemauan Sedang Tinggi 6 11 0 1 6 12
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011
Total 17 1 18
Jarak Jarak jauh Kemauan Kemauan Sedang Tinggi 4 12 0 3 4 15
Total
Total
%
16 3 19
33 4 37
89,2 10,8 100
56
Rendahnya tingkat partisipasi responden dikarenakan tingkat kemauannya hanya pada pemanfaatan hasil saja, sementara pada tahapan lain seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi, tidak ada kemauan untuk berpartisipasi aktif. Faktor kemauan tidak terlepas dari faktor motif, harapan, kebutuhan dan imbalan. Motif berkaitan dengan kebutuhan dan harapan seseorang. Dalam kegiatan SPP ini, anggotanya memiliki motif yang tinggi terkait peminjaman modal. Namun motif tersebut hanya sampai sebatas pemanfaatan hasil saja. Pada tahap lainnya mereka memiliki motif yang kurang. Hal ini juga ditunjukkan oleh hasil uji regresi linear berganda, dimana p value= 0,993 >
0,1. Ini berarti bahwa
motif tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi anggota SPP. Hasil tabulasi silang juga menunjukkan bahwa responden yang jarak rumahnya dekat maupun jauh yang memiliki motif tinggi ternyata mempunyai tingkat partisipasi yang rendah sebesar 89,2 persen.
Tabel 12. Jumlah Responden menurut Motif dan Tongkat Partisipasi dengan Kontrol Jarak dari Kantor UPK PNPM Kecamatan Dramaga, Tahun 20011 Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Total
Jarak Dekat Motif Motif Sedang Tinggi 6 11 0 1 6 12
Total 17 1 18
Jarak Jarak Jauh Motif Motif Sedang Tinggi 4 12 0 3 4 15
Total
Total
%
16 3 19
33 4 37
89,2 10,8 100
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011
Seseorang yang punya kebutuhan untuk dipenuhi akan mempunyai motivasi yang tinggi dengan harapan dia akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan SPP ini anggotanya memiliki motif untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, mereka berharap bisa mengembangkan usaha mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan salah seorang responden, yakni IM 50 tahun sebagai berikut: “…saya ikut kegiatan SPP karena berharap bisa meningkatkan pendapatan. Sebelum saya ikut kegiatan ini usaha saya mah gak terlalu besar. Barang dagangan saya juga sedikit, tapi setelah ikut
57
kegiatan SPP saya bisa menambah barang dagangan saya dengan modal pinjaman SPP. Alhamdulillah, pendapatan saya cukup meningkat dibanding sebelumnya. Meskipun anggota SPP tersebut memiliki motif yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai harapan mereka, ternyata itu hanya sebatas pada tahap pemanfaatan hasil saja. Mereka ikut terlibat dalam kegiatan ini karena mereka memang membutuhkannya. Namun pada tahapan lain mereka tidak ikut terlibat seperti pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi mereka. Dalam kegiatan ini memang tidak semua anggota yang bersikap pasif, ada juga beberapa anggota yang aktif berpartisipasi. Mereka yang aktif adalah orangorang yang memang sudah berkecimpung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kegiatan PKK dan Posyandu. Rendahnya motif, harapan, kebutuhan dan imbalan anggota SPP dalam tahapan partisipasi menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi mereka. . Selain itu berdasarkan hasil uji statistik, harapan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota SPP dimana p value = 0,722 >
0,1. Ini juga
ditunjukan oleh hasil tabulasi silang pada Tabel 13, dimana responden yang jaraknya dekat maupun jauh yang memiliki tingkat harapan yang tinggi sebesar 43,2 persen dan 46 persen, ternyata memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini dikarenakan harapan anggota SPP hanya terpusat pada diberikannya uang SPP untuk menambah modal usaha mereka.
Tabel 13. Jumlah Responden menurut Harapan dan Tingkat Partisipasi dengan Kontrol Jarak dari Kantor UPK PNPM Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 Tingkat Partisipasi
Rendah Sedang Total
Jarak Dekat Harapan Tinggi 17 1 18
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian 2011
Total
17 1 18
Jarak Jarak Jauh Harapan Tinggi 16 3 19
Total
16 3 19
Total
%
33 4 37
89,2 10,8 100
58
Dalam hal kebutuhan pun juga sama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota SPP. Ini terlihat dari hasil uji statistic dimana p value = 0,528 >
0,1. Ini disebabkan anggota SPP hanya ikut terlibat dalam
rangka memenuhi kebutuhan akan modal usahanya. Namun mengabaikan tahapan-tahapan lainnya. Ini juga sesuai dengan hasil tabulasi silang pada Tabel 14 berikut ini, dimana responden yang jaraknya dekat maupun jauh yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi ternyata memiliki tingkat partisipasi yang rendah (89,2 persen).
Tabel 14. Jumlah Responden menurut Tingkat Kebutuhan dan Partisipasi dengan Kontrol Jarak dari Kantor UPK PNPM Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 Jarak Dekat Kebutuhan Tinggi 17 1 18
Tingkat Partisipasi
Rendah Sedang Total
Jarak Jarak Jauh Total
17 1 18
Total Total Kebutuhan Tinggi 16 3 19
16 3 19
33 4 37
%
89,2 10,8 100
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011
Sementara itu imbalan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi. Hal ini sesuai dengan data statistik yang menunjukkan dimana p value = 0,249 >
0,1. Hasil tabulasi silang juga menunjukkan bahwa responden yang
jaraknya dekat maupun jauh yang memiliki tingkat imbalan rendah ternyata memiliki tingkat partisipasi yang rendah juga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 15 beikut ini:
Tabel 15. Jumlah Responden menurut Tingkat Imbalan dan Partisipasi dengan Kontrol Jarak dari Kantor UPK PNPM Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 Tingkat Partisipasi
Rendah Sedang Total
Jarak Dekat Imbalan Rendah
Imbalan Sedang
17 0 17
0 1 1
Total
17 1 18
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011
Jarak Jarak Jauh Imbalan Rendah
Imbalan Sedang
Imbalan Tinggi
10 1 11
5 2 7
1 0 1
Total
Total
%
16 3 19
33 4 37
89,2 10,8 100
59
Berdasarkan Tabel 15 rendahnya tingkat partisipasi dikarenakan anggota SPP tidak memikirkan imbalan yang akan mereka terima jika berpartisipasi dengan baik. Dalam kegiatan ini ada beberapa imbalan yang diterima oleh kelompok SPP. Jika kelompok tersebut mengembalikan dana tepat waktu dan tidak ada masalah internal seperti penyelewengan dana baik oleh ketua maupun anggota, maka kelompok tersebut mendapatkan imbalan. Mereka akan memperoleh penghargaan berupa hadiah seperti jam dinding dan kalender. Memang hadiah tersebut tidak diperuntukkan bagi individu tapi diperuntukkan bagi kelompok saja. Kemauan seharusnya menjadi roda penggerak bagi tercapainya tingkat partisipasi yang
yang baik. Menurut Mardikanto dalam Zairina (2008),
menyatakan bahwa kemauan berpartisipasi merupakan kunci utama untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Sebab, kesempatan dan kemampuan yang cukup belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan.
6.3.
Pengaruh Kemampuan Terhadap Tingkat Partisipasi Perempuan Tingkat
kemampuan
partisipasi
perempuan
dalam kegiatan SPP
digambarkan oleh tingkat pengalaman, pendidikan dan kepemimpinan. Dalam penelitian ini kemampuan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi perempuan anggota SPP. Hal ini terlihat dari hasil analisa statistik dengan uji regresi linear berganda menunjukkan p value = 0,079 < besar dari nilai
0.1 (10%). Artinya, jika nilai p value
10 %, maka variabel tersebut berpengaruh nyata.
(lihat
Lampiran 6). Ini juga dapat dilihat pada hasil tabulasi silang dimana responden yang jaraknya dekat maupun jauh yang memiliki tingkat kemampuan sedang, yakni sebanyak 29 responden dari total 37 responden ternyata mempunyai tingkat partisipasi yang rendah. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 16.
60
Tabel 16.
Tingkat Partisipasi
Jumlah Responden menurut Tingkat Kemampuan dan Partisipasi dengan Kontrol Jarak dari Kantor UPK PNPM Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 Kemampuan Jarak Dekat
Jarak Kemampuan Jarak Jauh
Rendah
Sedang
Tinggi
Total
Rendah
Sedang
Tinggi
Total
Total
1 0 1
16 0 16
0 1 1
17 1 18
0 0 0
13 2 15
3 1 4
16 3 19
33 4 37
Rendah Sedang Total
%
89,2 10,8 100
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian
Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis yang menyatakan bahwa “Tingkat partisipasi anggota SPP lebih banyak ditentukan atau didorong oleh faktor kemauan (motif, harapan, kebutuhan dan imbalan) ketimbang oleh faktor kemampuan
(pendidikan,
pengalaman
dan
kepemimpinan)”,ditolak.
Ini
dikarenakan faktor yang berpengaruh adalah faktor kemampuan bukan faktor kemauan. Pengaruh faktor kemampuan ini tentunya tidak terlepas dari variabel pendukungnya yakni pengalaman, pendidikan dan kepemimpinan. Pengalaman anggota SPP ternyata memberi pengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka. Berdasarkan hasil analisa deskriptif ada sebanyak 78 persen anggota SPP yang sudah memiliki pengalaman baik di organisasi kemasyarakatan maupun dalam kegiatan simpan pinjam. Sebelum mengikuti kegiatan SPP ini, anggota SPP pernah meminjam uang dari bank keliling. Bank keliling yang masuk ke Desa Dramaga ini adalah Mitra Bisnis Keluarga (MBK). Mereka meminjamkan uang untuk modal usaha dan ditagih setiap minggunya, dengan syarat ketika melakukan pembayaran tagihan setiap anggota yang meminjam wajib datang ke tempat yang sudah disepakati bersama untuk melakukan pembayaran. Tidak boleh ada satupun anggota yang tidak datang. Namun semenjak ada kegiatan SPP ini, ibu-ibu yang meminjam pada bank keliling di Desa Dramaga beralih ke PNPM. Hal ini sejalan dengan tujuan dari kegiatan SPP yang ingin memberantas bank keliling di Kecamatan Dramaga. Beralihnya ibu-ibu di Desa Dramaga untuk meminjam kepada PNPM dikarenakan pembayaran MBK terlalu berat untuk mereka jika dilakukan setiap minggunya, sedangkan SPP PNPM hanya membayar satu kali setiap bulannya. Inilah alasan
61
mengapa ibu-ibu di Desa Dramaga meninggalkan bank keliling. Ini diungkapkan oleh salah seorang anggota SPP, JL 39 tahun sebagai berikut: “...dulu mah saya minjem ke bank keliling neng, tapi karena bayarnya tiap minggu, rasanya kok berat ya, akhirnya saya gak minjem lagi. Waktu saya denger ada kegiatan PNPM yang minjemin modal usaha, saya ikutan…”. Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa tingkat partisipasi anggota SPP relatif tinggi. Hasil analisa data statistik juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh nyata variabel pengalaman terhadap tingkat partisipasi anggota SPP , dimana p value = 0,002 < terhadap
tingkat
0,1. Ini berarti bahwa pengalaman berpengaruh nyata
partisipasi
anggota
SPP.
Hasil
tabulasi
silang
juga
memperlihatkan bahwa responden yang jaraknya dekat maupun jauh yang memiliki tingkat pengalaman rendah sebanyak 33 responden dari total 37 responden, ternyata mempunyai tingkat partisipasi yang rendah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 17.
Tabel 17. Jumlah Responden menurut Tingkat Pengalaman dan Partisipasi dengan Kontrol Jarak dari Kantor UPK PNPM Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Total
Pengalaman Jarak Dekat Rendah Tinggi Total 17 0 17 0 1 1 17 1 18
Jarak Pengalaman Jarak jauh Rendah Sedang Total 16 0 16 2 1 3 18 1 19
Total
%
33 34 37
89,2 10,8 100
Sumber: Data Primer hasil Penelitian, Tahun 2011
Lebih lanjut anggota SPP Desa Dramaga memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Ini terlihat dari banyaknya responden yang hanya menamatkan pendidikan hingga bangku SD saja, yakni sebesar 50 persen. Pengetahuan mereka hanya berkisar pada pemahaman akan pemanfaatan dana SPP saja. Mereka hanya paham akan sanksi dan peraturan terkait dengan pinjaman dana SPP namun mereka tidak paham akan alur perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pada kegiatan SPP.
62
Hal ini tentu saja berpengaruh pada tingkat partisipasi mereka yang rendah. Analisa data statistik juga menunjukkan bahwa variabel pendidikan tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi anggota SPP, dimana p value = 0,750 >
0,1. Data ini juga diperkuat dengan hasil tabulasi silang dimana
responden yang jaraknya dekat maupun jauh yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, ternyata memiliki tingkat partisipasi yang rendah, yakni sama-sama sebesar 43,2 persen. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 18 di bawah ini.
Tabel 18. Jumlah Responden menurut Tingkat Pendidikan dan Partisipasi dengan Kontrol Jarak dari Kantor UPK PNPM Kecamatan Dramaga Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Total
Pendidikan jarak Dekat Sedang Tinggi 1 16 0 1 1 17
Total 17 1 18
Jarak Pendidikan Jarak Jauh Sedang Tinggi 0 16 0 3 0 19
Total
Total
%
16 3 19
33 4 37
89,2 10,8 100
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011
Kepemimpinan juga menjadi penentu tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi seseorang. Dalam kegiatan SPP ini kepemimpinan yang dimaksud adalah ketua kelompok SPP. Ketua kelompok adalah orang yang berperan terhadap kelompoknya agar kelompok tersebut bisa melaksanakan kegiatan SPP dengan baik dan sesuai dengan target waktu yang telah disepakati dengan UPK Kecamatan Dramaga. Ketua kelompok mengingatkan anggota kelompoknya jika sudah tiba waktunya untuk membayarkan cicilan. Ketua kelompok juga menyampaikan informasi dari UPK berkaitan dengan kegiatan SPP. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang responden, yakni PW 31 tahun sebagai berikut: “…ini mah neng tiap ketemu dijalan saya selalu diingetin sama ketua kelompok, kalau jangan lupa bayar cicilan tanggal sekian…”. Merujuk pernyataan di atas terlihat bahwa kepemimpinan memang berkontribusi terhadap kegiatan SPP ini, terutama dalam hal pengembalian cicilan SPP. Namun jika dilihat secara keseluruhan ternyata kepemimpinan dalam hal ini
63
ketua kelompok tidak mampu menggerakkan anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan SPP secara keseluruhan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Ketua kelompok hanya fokus pada tahap pemanfaatan hasil saja. Hal ini juga ditandai dari hasil analisa statistik yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh nyata antara variabel kepemimpinan terhadap tingkat partisipasi anggota SPP, dimana p value = 0,985 >
0,1. Ini juga sejalan dengan
hasil tabulasi yang digambarkan pada Tabel 19. Tabel 19. Jumlah Responden menurut Tingkat Kepemimpinan dan Partisipasi dengan Kontrol Jarak dari kantor UPK PNPM Kecamatan Dramaga, Tahun 2011 Jarak Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Total
Kepemimpinan Jarak Dekat Rendah 1 0 1
Sedang 5 0 5
Tinggi 11 1 12
Total 17 1 18
Kepemimpinan Total jarak jauh Tinggi Total 16 16 33 3 3 4 19 19 37
% 89,2 10,8 100
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011
Berdasarkan Tabel 19 terlihat sebanyak 27 dari total 37 responden yang jarak rumahnya dekat maupun jauh yang memiliki tingkat kepemimpinan yang tinggi ternyata mempunyai tingkat partisipasi yang rendah.
6.4.
Analisis Pengaruh Faktor Pendorong Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota SPP Partisipasi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor
kesempatan, kemauan dan kemampuan. Faktor-faktor tersebut merupakan prasyarat terjadinya partisipasi. Kesempatan adalah peluang yang didapatkan oleh seseorang agar ia bisa ikut berpartisipasi, kemauan merupakan kekuatan untuk memicu terjadinya partisipasi pada seseorang dan kemampuan adalah kesadaran bahwa dirinya bisa dan punya kemampuan untuk berpartisipasi. Ketiga faktor di atas dipengaruhi oleh faktor pendukungnya. Faktor kesempatan dipengaruhi oleh aksesibilitas sarana dan prasarana jalan serta biaya transportasi.
64
Faktor kemauan dipengaruhi oleh motif, harapan, kebutuhan dan imbalan. Faktor kemampuan dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman dan kepemimpinan. Faktor kesempatan yang dimaksud adalah kesempatan dalam aksesibilitas sarana dan prasarana jalan. Jika dilihat lebih dalam, sarana dan prasarana di Desa Dramaga sudah tergolong cukup baik. Meski demikian tingkat keterlibatan anggota SPP dalam kegiatan SPP ini masih rendah. Antara responden yang rumahnya dekat dari kantor UPK PNPM Kecamatan Dramaga dengan responden yang rumahnya jauh, sama-sama kurang terlibat dalam kegiatan SPP. Hanya ketua, sekretaris, atau bendahara saja yang berpartisipasi aktif. Hal lain yang menyebabkan rendahnya partisipasi anggota adalah cukup banyaknya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh anggota SPP untuk pergi ke kantor UPK Kecamatan Dramaga. Karena alasan inilah banyak diantara anggota SPP yang tidak mau untuk pergi ataupun hadir dalam rapat di Balai Desa. Mereka hanya mewakilkan pada ketua saja dan memberikan sedikit uang transportasi yang ditanggung bersama oleh kelompok. Kesempatan untuk berpartisipasi sendiri sudah diberikan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan. Hal tersebut terlihat dari undangan terbuka yang diberikan oleh pihak PNPM baik pada masyarakat umum maupun pemanfaat program SPP. Namun dari anggota SPP sendiri belum memanfaatkan sepenuhnya kesempatan tersebut. Hal ini terlihat dari kurangnya kehadiran anggota dalam rapat dan kurangnya keaktifan mereka dalam tahap pelaksanaan. Faktor Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Pada penelitian ini, tingkat kemauan anggota masih rendah, sehingga berimbas juga pada tingkat partisipasi anggota yang rendah. Rendahnya kemauan dikarenakan rendahnya motif, harapan, kebutuhan dan imbalan anggota SPP pada berbagai tahapan partisipasi. Motif anggota SPP untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini masih berkisar pada pemanfaatan hasil. Kebutuhan akan modal usaha menuntut mereka untuk ikut terlibat dalam kegiatan SPP. Hal ini pada akhirnya berimbas pada harapan mereka terhadap peningkatan taraf perekonomian keluarga yang lebih baik lagi. Banyak diantara responden anggota SPP yang ikut kegiatan SPP ini untuk menambah penghasilan serta membantu suami untuk mencari tambahan
65
penghasilan. Bahkan ada diantara responden yang berdagang dengan suaminya dengan mengandalkan pinjaman uang dari kegiatan SPP ini. Hasil uji statistik penelitian juga menunjukkan bahwa motif, harapan, kebutuhan dan imbalan, tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi anggota SPP (lihat Gambar 8). Faktor
kemampuan
menurut
Mardikanto
dalam
Zairina
(2008),
menyatakan bahwa kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman dan kepemimpinan. Pada penelitian ini pengalaman merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota SPP. Hal ini terlihat dari hasil uji regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh nyata dimana p value = 0,002 <
0,1 (lihat Gambar 8).
Pengalaman mereka dalam kegiatan simpan pinjam memberikan sedikit banyaknya pengetahuan mengenai kegiatan ini. Selain itu pengalaman dalam organisasi sosial kemasyarakatan juga menjadi acuan bagi anggota SPP untuk terlibat dalam kegiatan SPP ini. Meskipun pengalaman memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka namun faktor pendidikan ternyata tidak berpengaruh nyata. Ini terlihat dari kurangnya keterlibatan mereka untuk hadir dalam rapat perencanaan, kurangnya keaktifan mereka untuk memberikan sumbangan pemikiran baik usulan gagasan ataupun saran-saran terkait pelaksanaan kegiatan. Kepemimpinan juga tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota SPP. Kepemimpinan ketua kelompok cenderung lebih banyak pada tahap pemanfaatan hasil saja, Hal tersebut tidak dibarengi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan dan kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota SPP. Hal ini juga didukung oleh hasil analisa uji statistik yang memperlihatkan bahwa p value kepemimpinan = 0,985>
0,1.
66
Kemauan+Kemampuan = Faktor Pendorong
Kemauan
0,076* 0,676 0,404 0,531
Motif
0,352 0,993
Harapan
0,722
Kebutuhan
0,528
Imbalan
0,249
Kemampuan Pendidikan Pengalaman* Kepemimpinan n
0,079* 0,750 0,002* 0,985
Ket: ---*= Berpengaruh signifikan pada
Gambar 8.
Tingkat Partisipasi
0,1
Hasil Regresi Faktor-faktor Pendorong Terhadap Tingkat Partisipasi Anggota SPP Desa Dramaga.
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota SPP di Desa Dramaga. Ini juga ditunjukkan oleh hasil analisa statistik dimana p value = 0,076 >
0,1. Namun dari ketiga faktor pendorong tersebut hanya faktor kemampuan
saja yang memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota SPP di Desa Dramaga. Sementara pada faktor kemauan dan kesempatan tidak memiliki pengaruh.
67
BAB VII KESIMPULAN
7.1.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan
kesimpulan penelitian sebagai berikut: 1.
Pada dasarnya tingkat partisipasi anggota SPP di Desa Dramaga masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anggota SPP dalam berbagai tahapan partisipasi. Pada tahap perencanaan partisipasi anggota masih sangat rendah, yakni sebesar 76 persen. Pada tahapan pelaksanaan keterlibatan anggota juga masih sangat rendah, yakni sebesar 97 persen, dan pada tahap monitoring evaluasi juga masih rendah. Ini terlihat dari angka persentasi partisipasi responden yang masuk kategori rendah, yakni sebesar 95 persen. Meski demikian hal yang berbeda terjadi pada tahap pemanfaatan hasil. Pada tahap ini, partisipasi anggota masuk kategori tinggi, yakni sebesar 100 persen. Hal ini memberikan kesimpulan, bahwa partisipasi anggota SPP cenderung lebih tinggi pada pemanfaatan hasil saja. Sedangkan pada tahapan lainnya masih sangat rendah.
2.
Secara statistik faktor kemampuan berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi anggota SPP, dimana p value = 0,079. Sedangkan faktor kemauan tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi, dimana p value = 0,.404, dengan demikian maka hipotesis yang menyebutkan bahwa “tingkat partisipasi anggota SPP lebih banyak ditentukan atau didorong oleh faktor kemauan (motif, harapan, kebutuhan, dan imbalan) ketimbang oleh faktor kemampuan (pendidikan, pengalaman dan kepemimpinan)”, ditolak.
3.
Faktor pendorong memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota SPP di Desa Dramaga, dimana P value= 0,076. Ini
68
mengindikasikan, bahwa partisipasi terjadi karena ada pengaruh dari faktor pendorongnya. 4.
Dalam studi ini tingkat partisipasi anggota kelompok SPP yang antara lain, diukur dari segi kehadiran dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasil, menunjukkan bahwa seluruh partisipasi angggota SPP yang diteliti tergolong rendah sampai sedang disemua tahapan.
5.
Data menunjukkan tingkat pengembalian dana SPP berjalan dengan lancar diseluruh kelompok. Contohnya ada beberapa kelompok yang terus menerus ikut, seperti kelompok Rose, Yulia, Sedap Malam dan Anggrek (Lampiran 3). Situasi ini terjadi karena para anggota SPP umumnya enggan untuk mengikuti berbagai tahapan kegiatan yang diadakan di Balai desa maupau dikantor UPK PNPM. Kegiatankegiatan tersebut disamping menyita kegiatan mereka sebagai ibu rumah tangga, juga cukup signifikan menelan dana untuk transportasi menuju balai desa. Bagi rumah tangga anggota SPP yang tergolong miskin, dana transportasi Rp.10.000 dalam satu kegiatan dibalai desa maupaun di kantor UPK PNPM cukup menjadi beban. Hal ini tidak tertangkap didalam pengukuran partisipasi yang basisnya hanya pada frekuensi kehadiran
7.2.
Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran
agar tingkat partisipasi anggota SPP menjadi lebih baik lagi, yaitu: 1.
Bagi pihak UPK PNPM Kecamatan Dramaga serta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
Desa
Dramaga
kedepannya
diharapkan
lebih
memperhatikan anggota kelompok SPP dalam mengikuti berbagai alur
tahapan
partisipasi,
mulai
dari
tahap
perencanaan,
pelaksanaan, monitoring evaluasi, serta pemanfaatan hasil. 2.
Hendaknya ada pendampingan kelompok, agar anggota SPP tidak pasif dalam semua tahapan partisipasi. Pendampingan ini bisa
69
dilakukan secara berkala agar bisa mengontrol aktivitas kelompok dan keterlibatan kelompok dalam berbagai kegiatan SPP. 3.
Pendampingan ini sangat diperlukan, karena pada dasarnya anggota SPP belum mempunyai pengalaman tentang partisipasi. Maka dari itu perlu diberikan pemahaman terhadap anggota SPP, serta pembelajaran agar nantinya mereka bisa mengikuti kegiatan secara partisipatif dan tidak terpaku pada satu tahapan saja, seperti pada tahap pemanfaatan hasil.
4.
Berdasarkan hasil studi, disarankan untuk pengukuran tingkat partisipasi yang hanya mengandalkan pada kehadiran peserta sebaiknya tidak dilakukan lagi. Alat ukur ini dapat digunakan bila didukung oleh variabel-variabel lain yang dapat mengungkapkan latar belakang tinggi rendahnya partisipasi.
70
DAFTAR PUSTAKA
Ach. Wazir Ws., et al., ed. 1999. Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project. Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangunan Desa Partisipastif. Graha Ilmu. Yogyakarta. Chusnah, Ummul. 2008. Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Di SMA Negeri 1 Surakarta. [Tesis]. Semarang. Universitas Diponegoro. Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=halaman&story_id=21 di akses 6 Maret 2011 http://www.pnpm-perdesaan.org/ di akses 2 Mei 2011 pukul 19.52 wib Khairati, T.Nazlah. 2005. Upaya Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Program Pengembangan Masyarakat Nelayan Studi Kasus di Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis [Tesis]. Bogor Institut Pertanian Bogor. Kurniawati, Dewi. 2010. Tingkat Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Program POSDAYA, Kasus Posdaya Bina Sejahtera Kelurahan Pasir Mulya Kota Bogor [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor. Lugiarti, Eppy. 2004. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijahyati [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor. Murni, Rokna. 2004. Peningkatan Partisipasi Anggota Organisasi PKK Dalam Pengembangan Masyarakat, Kasus Pengembangan Program di RW 01, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. LP3ES Soelaiman, Holil. 1980. Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial. Bandung. Sudarta, Wayan. 2007. Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender. Bali. Udayana.
71
Suhendar. 2004. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Warga Peduli Lingkungan (WPL): Satu model Penguatan Kapasitas WPL di RW 05 Desa Ranca Manyar, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor. Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian. Bina Rena Pariwara. Jakarta. . Triharsa, Ignatius Gatot. 1991. Partisipasi Migran Sirkuler dalam Pembangunan Desa, Studi Kasus Tentang Buruh Bangunan dari Desa Giri Mulya, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan. „t.b.‟. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Jakarta. Uphof,
NT Cohen JM, dan Goldsmith. 1979. Development Committee: Feasibility and Application of Rural Development Participation’ A State of-the arth paper. New York: Cornell University.
Umboh, Frederiek Anderson. 2004. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Kasus Pengembangan Forum Dusun Sebagai Penyangga Kelembagaan LKMD di Desa Pinilih Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor. Wahyudin, Iman. 2004. Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Program Pengembangan masyarakat Kasus Program Community Develompment PT. Newmont Nusa Tenggara di Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor. Wahyuni, Sri. 2006. Proses Komunikasi dan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat Desa, Kasus Program Raksa Desa di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor. Yulianto. 1993. Motivasi dan Partisipasi Anggota Pengurus Organisasi Berbagai Organisasi Wanita, Studi Kasus Pada Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Tingkat I, Propinsi Lampung [Tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor. Zairina. 2008. Pengaruh Kesempatan, Kemauan, dan Kemampuan Ibu Terhadap Partisipasi dalam Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. [Tesis]. Medan. Sekolah Pascasarjana. Universitas Sumatera Utara.
72
LAMPIRAN
73
Lampiran 1. Rancangan Jadwal Penelitian Februari
Maret
April
Mei
Juni
Kegiatan 1 Penyusunan Proposal Skripsi Kolokium dan Perbaikan Proposal Pengambilan Lapang
data
Pengolahan Analisis Data
dan
Penulisan Skripsi
Draft
Sidang Skripsi Perbaikan Laporan Penelitian
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
74
Lampiran 2. Teknik Pengumpulan Data Kebutuhan Sumber Data/Informasi Data/Informasi
Teknik Pengumpulan Data
Profil Desa Dramaga Resmi - Gambaran umum desa - Kondisi Geografis - Data Kependudukan
- Sekretaris Desa Dramaga - Monografi Desa(data sekunder)
- Pengumpulan data Sekunder
- Karakteristik responden - Karakteristik rumah tangga responden
- Sejumlah responden anggota SPP Desa Dramaga
- Kuesioner
Profil Program SPP dan PNPM Mandiri Perdesaan - Latar Belakang Program - Visi dan Misi Program - Proses pelaksanaan program - Data jumlah kelompok dan anggota kelompok SPP Desa Dramaga - Data keberhasilan program SPP
- Pengurus PNPM Mandiri Perdesaan, dan Pengurus SPP, Desa Dramaga Kecamatan Dramaga, kabupaten Bogor
- Wawancara mendalam kepada pengurus PNPM Mandiri, dan pengurus SPP
Tingkat Partisipasi anggota kelompok SPP dalam kegiatan SPP - Tahap perencanaan - Tahap pelaksanaan - Tahap monitoring dan evaluasi - Tahap pemanfaatan hasil
- Responden Anggota kelompok SPP - Hasil penelitian (Tesis) - Hasil penelitian terdahulu
- Kuesioner dan wawancara mendalam - Pengumpulan data sekunder
Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat partisipasi
- Responden anggota kelompok SPP - Hasil penelitian (Tesis) - Hasil penelitian terdahulu
- Kuesioner dan wawancara mendalam - Pengumpulan data sekunder
75
Lampiran 3. Jumlah Kelompok Penerima Dana SPP Desa Dramaga Tahun 13 Oktober 2009
kelompok
Kelompok Lama
Teratai Bawang Melati UKM Singkong Nusa Indah
Kelompok Baru
6
Total 6 April 2010
10
Yulia Manggis Kurnia Mawar Melati 1 Cengek Anggrek
10.000.000 7.500.000 8.500.000 7.500.000 5.000.000 7.000.000 79.000.000 7.500.000 8.000.000
6
5.000.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 35.000.000 13.500.000 15.500.000 13.000.000 14.500.000 13.000.000 69.500.000 10.000.000 9.000.000 15.000.000 12.000.000 13.000.000 15.000.000 74.000.000
Total 16 Sept 2010
Bawang Nusa Indah Melati UKM Singkong
5
Total 11 April 2011
Total
6.000.000 9.000.000 9.000.000 10.000.000 7.500.000 8.000.000 49.500.00 9.500.000 10.000.000 7.000.000 7.000.000
Duren Flamboyan 4 Nusa Indah 2 Mawar Manggis Kuda Sedap Malam Raflesia Cempaka Semboja Rose
Total 1 Juni 2010
Dana
Agronema Bougenvil Anggrek Rose Sedap Malam Yulia
2
4
Keterangan
Kelompok Baru
Kelompok Baru
Kelompok baru
Kelompok Lama
Kelompok baru Kelompok Lama
76
Lampiran 4. Kerangka Sampling Penelitian A. Kelompok SPP yang Dekat dari Kantor UPK PNPM Kec. Dramaga Nama Kelompok : Kuda (Kel. Responden) Alamat : Dramaga H. Abas RT 03/01 Besar Pinjaman No Nama Jenis Usaha (Rp) 1
Listianih
Gado-gado
1.000.000
2
Eneng Sari
Gado-gado
1.000.000
3
Haweni
Nasi uduk
1.000.000
4
Suwarsih
Sayuran
1.000.000
5
Jubaedah
Masakan
1.000.000
6
Foni Triana
Kreditan
1.000.000
7
Heryani
Makanan
1.000.000
8
Latifah
Café
1.000.000
9
Listianah
Kreditan
1.000.000
10
Yati Suryati
Kreditan
1.000.000
Total
Nama Kelompok Alamat No
Nama
10.000.000
: Cempaka : Dramaga Pasar RT 02/03 Besar Pinjaman Jenis Usaha (Rp)
1
Nurbaeti
Kreditan
1.000.000
2
Maryam
Kue basah
1.000.000
3
Lastini
Sembako
1.000.000
4
Atikah
Pakan ikan
1.000.000
5
Warsih
Kreditan
1.000.000
6
Sri Mulyani
Kue Basah
500.000
7
Erni Suryani
Conter pulsa
500.000
8
Umi Kulsum
Kue Kering
500.000
9
Siswati
Katering
500.000
10
Siti Rohanah
Pedagang sayur
500.000
Total
7.500.000
77
Nama kelompok Alamat Kelompok No
Nama
1
Erni
2
: Rose : Dramaga Tengah RT 01/02 Besar Pinjaman Jenis Usaha (Rp) Toko Mainan
1.000.000
Siti Romlah
Kredit
1.000.000
3
Rosti Awati
Counter Pulsa
1.000.000
4
Mimi. R
Sembako
1.000.000
5
Rani
6
Maemunah
7
Karni
8
Heni Rohaeni
9
Yati
Terima Jahitan Besi Tua
1.000.000
Bakso
500.000
Buah-buahan
500.000
Nasi Uduk
500.000
Total
7.000.000
Nama kelompok Alamat Kelompok No
500.000
Nama
: Sedap Malam (Kel. Responden) : Dramaga Besar Pinjaman Jenis Usaha (Rp)
1
Asih Suwarsih
Sembako
1.000.000
2
Siti Nurjanah
Sembako
1.000.000
3
Siti Hasanah
Katering
1.000.000
4
Karmilah
Kue Keliling
5
Pujiwati
Kredit
1.000.000
6
Nurhayati
Sembako
1.000.000
7
Hasanah
Cilok
500.000
8
Minarti
Kredit
500.000
Total
500.000
7.500.000
78
Nama kelompok Alamat Kelompok No
Nama
: Anggrek : Dramaga Pasar RT 02/03 Besar Pinjaman Jenis Usaha (Rp)
1
Susi Lindawati
Dagang
500.000
2
Ruki Waryani
Dagang
500.000
3
Fitria A.K
Dagang
500.000
4
Sri Suryati
Dagang
500.000
5
Oyoh
Dagang
500.000
6
Euis Juaningsih
Dagang
500.000
7
Lenah
Dagang
500.000
8
Mamah M
Dagang
500.000
9
Arnasi
Dagang
500.000
Eti Suhaeti
Dagang
500.000
10 Total
5.000.000
Nama kelompok Alamat Kelompok No
Nama
: Yulia : Dramaga Tengah RT 03/02 Besar Pinjaman Jenis Usaha (Rp)
1
Endah Yulia
Agen Bambu
1.000.000
2
Arianingsih
Kredit
1.000.000
3
Desi S
Agen Nuget/tahu
1.000.000
4
Utit
Keripik Singkong
500.000
5
Anasih
Sembako
1.000.000
6
Etih
Gorengan
500.000
7
Ratnasih
Kue Kering
500.000
8
Susi
Jual Sepatu
1.000.000
9
Yunaningsih
Agen kue pia
1.000.000
Total
7.500.000
79
Nama Kelompok Alamat No
Nama
: Duren : Dramaga Pasar RT 03/03 Jenis Usaha
Besar Pinjaman (Rp)
1
Tri Mulyani
Dagang
1.000.000
2
Inas
Dagang
1.000.000
3
Wida. W
Dagang
1.000.000
4
Iyam
Dagang
1.000.000
5
Nurjanah
Dagang
1.000.000
6
Rita H
Dagang
1.000.000
7
Sari
Dagang
500.000
8
Siti Khodijah
Dagang
1.000.000
9
Liana Wati
Dagang
1.000.000
Nurjanah
Dagang
1.000.000
10. Total
9.500.000
B. Kelompok yang Jaraknya Jauh Dari Kantor UPK PNPM Kec. Dramaga Nama Kelompok Alamat
No
Nama
: Cengek : Kp. Situ Leutik RT 02/06
Jenis Usaha
Besar Pinjaman (Rp)
1
Mulyanah
Makanan
500.000
2
A.Rahmiati
Agen Bumbu
500.000
3
Siti Sopiah
Warkop
500.000
4
Rosmayanti
Nasi Uduk
500.000
5
Marsah
Makanan
500.000
6
Oliah
Kreditan
500.000
7
Umasih
Keripik
500.000
8
Komariah
Jahitan
500.000
9
Badriah
Makanan Kering
500.000
Kreditan
500.000
10. Acih Total
5.000.000
80
Nama Kelompok Alamat No
Nama
: Nusa Indah 2 : Kp. Situ Leutik RT 03/06 Jenis Usaha
Besar Pinjaman (Rp)
Bikin Emping
1.000.000
Kredit
1.000.000
1
A.Usmahsari
2
Hafsah
3
Nurhasanah
Makanan
1.000.000
4
Aminah
Sayuran
1.000.000
5
Nurhaeni
Warung
500.000
6
Iyoh
Sayuran
500.000
7
Enung H
Kue
500.000
8
Cacan
9
Sukaesih
Makanan Warung rokok
Total
1.000.000 500.000 7.000.0000
Nama Kelompok Alamat No
Nama
1
Lilis. S
2
: Melati 1( Kel. Responden) : Cibeurem Situ Leutik RT 01/06 Besar Jenis Usaha Pinjaman (Rp) Warung
500.000
Lilis
Gorengan
500.000
3
Masnah
Sembako
500.000
4
Rohani
Gorengan
500.000
5
Muniroh
Gorengan
500.000
6
Siti Sopiah
Sembako
500.000
7
Ayunah
Sayuran
500.000
8
Yani S
Warung
500.000
9
Unsani
Warung
500.000
Total
4.500.000
81
Nama Kelompok Alamat No
Nama
: Raflesia (Kel. Responden ) : Kp. Manggis RT 04/ RW 04 Besar Jenis Usaha Pinjaman (Rp)
1
Lia
Kreditan
1.000.000
2
Yanah
Dagang
1.000.000
3
Julaeha
Dagang
1.000.000
4
Asmah
Dagang
500.000
5
Neneng
Dagang
1.000.000
6
Imas
Dagang
1.000.000
7
Iyam
Dagang
500.000
8
Darsih
Dagang
500.000
9
Euis
Dagang
1.000.000
10
Otjih
Dagang
1.000.000
Total
8.500.000
Nama Kelompok : Semboja Alamat: : Dramaga Situ Leutik RT 01/06 No
Nama
Jenis Usaha
Besar Pinjaman (Rp)
1
Sumaena
Gorengan
500.000
2
Dian
Makanan
500.000
3
Siti Hanah
Sayuran
500.000
4
Nengsih
Sayuran
500.000
5
Siti Empuy
Sayuran
500.000
6
Diana
Soto
500.000
7
Desi
Dagang
500.000
8
Aryani
Sayuran
500.000
9
Jubaedah
Warung
500.000
10
Desi
Kreditan
500.000
Total
5.000.000
82
Nama kelompok Alamat Kelompok No
Nama
: Manggis Kurnia : Kp. Manggis Jenis Usaha
Besar Pinjaman (Rp)
1
Kurnia
Dagang
1.000.000
2
Dede
Dagang
1.000.000
3
Dewi Astuti
Dagang
1.000.000
4
Ipah Latifah
Dagang
1.000.000
5
Lisna Dewi
Dagang
1.000.000
6
Supriyati
Dagang
1.000.000
7
Nana
Dagang
1.000.000
8
Suwarsih
Dagang
1.000.000
Total
8.000.000
Nama kelompok Alamat Kelompok No
Nama
: Mawar : Dramaga Situ Leutik RT 01/06 Besar Pinjaman Jenis Usaha (Rp)
1
Yayan Yuliana
Service Jok
500.000
2
Farida
Jual Sayur
500.000
3
Nurbaeti
Warung
500.000
4
Wiwih
Warung
500.000
5
Sumiati
Gorengan
500.000
6
Rini M
Kue Kering
500.000
7
Rina N
Warung
500.000
8
Murtafi‟ah
Pulsa/kue kering
500.000
9
Susilawati
Sayuran
500.000
10
H. Mumun
Warung
500.000
Total
5.000.000
83
Nama Kelompok Alamat Kelompok No
Nama
: Flamboyan 4 : Dramaga Tanjakan RT 04/05 Besar Pinjaman Jenis Usaha (Rp)
1
Uhaerani
Dagang
1.000.000
2
Tiah
Dagang
1.000.000
3
Lilis Suryani
Dagang
1.000.000
4
Enap
Dagang
1.000.000
5
Rukiah
Dagang
1.000.000
6
Atih Suryati
Dagang
1.000.000
7
Efon S Juleha
Dagang
1.000.000
8
Rusmiati
Dagang
1.000.000
9
Euis
Dagang
1.000.000
Dwi M
Dagang
1.000.000
10 Total
10.000.000
Nama kelompok Alamat Kelompok No
Nama
: Mawar Manggis : Kp. Manggis RT 03/04 Jenis Usaha
Besar Pinjaman (Rp)
1
Rosih
Pengrajin Pala
1.000.000
2
Ema
Pengrajin Pala
1.000.000
3
Wati
Warung Sembako
1.000.000
4
Titin
Pengrajin Pala
1.000.000
5
Tipah
Warung Sembako
1.000.000
6
Oom
Gorengan
7
Supri
Masakan Matang
8
Meti
Warung
Total
500.000 500.00 1.000.000 7.000.000
84
Lampiran 5. Hasil Regresi Linear Berganda Faktor Kemampuan Anggota SPP Hasil Regresi Linear Berganda Faktor Kemampuan Anggota SPP Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Model 1
B
Standardized Coefficients
Std. Error
(Constant)
1.346
.631
Kemauan
.141
.167
Beta
t
.141
Sig.
2.133
.040
.844
.404
Hasil Regresi Linear Berganda Variabel Motif, Harapan, Kebutuhan, dan Imbalan. Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant)
Standardized Coefficients
Std. Error 1.494
1.529
.000
.057
-.122
Kebutuhan Imbalan
Motif Harapan
Beta
t
Sig. .977
.336
-.002
-.008
.993
.339
-.077
-.359
.722
.171
.268
.135
.639
.528
.099
.084
.211
1.173
.249
85
Lampiran 6. Hasil Regresi Linear Berganda Faktor Kemampuan Terhadap Tingkat Partisipasi Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Model 1
B (Constant) Kemampuan
Standardized Coefficients
Std. Error
Beta
1.235
.358
.202
.112
t
.293
Sig.
3.450
.001
1.811
.079
Hasil Regresi Linear Berganda varibel Pendidikan, Pengalaman, dan Kepemimpinan Coefficients
a
Unstandardized Coefficients Model 1
B
Standardized Coefficients
Std. Error
(Constant)
1.661
.377
Pendidikan
-.023
.073
Pengalaman
.258
Kepemimpinan
.001
Beta
T
Sig.
4.410
.000
-.049
-.322
.750
.078
.516
3.317
.002
.062
.003
.019
.985
t
Sig.
Hasil Regresi Linear Berganda Faktor Pendorong Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1
B
Standardized Coefficients
Std. Error
(Constant)
.707
.640
Faktor Pendorong
.333
.182
Beta
.296
1.105
.277
1.831
.076
86
Lampiran 7. Photo Kegitan SPP Desa Dramaga
Pendaftaran Administrasi Anggota SPP
Sosialisasi di Balai Desa
Tanda Tangan Daftar Hadir Sosialisasis
Penandatanganan administrasi anggota SPP
Pencairan Dana SPP
Pencairan Dana SPP di Balai Desa
87
Lampiran 8. Data Lapang No No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nama A1 Listianih Latifah Zubaidah Foni Triana Listianah Yati Suriati Riani Haweni Suwarsih Siti Nurjanah Lia Yana Sunengsih Ocih Asmah Euis Apriyati Iyam Darsih Julaeha Imas Mustofa Eneng sari Lilis Suryani Siti Sofiah Yani
Motif 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 1 5 1 1 5 5 5 1 1 1 1
Harapan 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kemauan Kebutuhan 2 3 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 1 5 5 5 5 5 5 5
Imbalan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 3 5 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1 1 1 1
Pendidikan 3 1 2 1 5 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 1 5 1 1 5
Kemampuan Pengalaman 3 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 2 2 5 2 2 5 2 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2
Kepemimpinan 1 2 3 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 1 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2 5 1 5 5 1 5 5 1 5
88
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Masnah Unsani Rohani Titi Muniroh Ayunah Lilis Suwarsih Siti Hasanah Karmilah Pujiwati hasanah Nurhayati Minarti
5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 5 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
89
Perencanaan No
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nama
A1 Listianih Latifah Zubaidah Foni Triana Listianah Yati Suriati Riani Haweni Suwarsih Siti Nurjanah Lia Yana Sunengsih Ocih Asmah Euis Apriyati Iyam Darsih Julaeha Imas Mustofa Eneng sari Lilis Suryani Siti Sofiah
Kahadira n 1 2 3 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 2 1 5 5 1 5 1 1 1 5 1 5 5 1 5 2 1 5 5 1 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 5 5 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 5 5 5 1 1 1
Pengambila Keaktifan n Keputusan 1 2 3 1 2 3 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 5 2 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1
Pelaksanaan Sumbanga n Pemikiran 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sumbanga n Materi 1 2 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Pemanfaatan hasil
Monev
Kerjasama 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Kritik 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Saran 1 2 5 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 1 1 1 3 1 5 1 5 1 5 1 1 1 5 3 1 1 1 1 5 2 5 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Pemanfaatan hasil 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
90
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Yani Masnah Unsani Rohani Titi Muniroh Ayunah Lilis Suwarsih Siti Hasanah Karmilah Pujiwati hasanah Nurhayati Minarti
1 1 1 1 1 1 2 5 5 5 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 5 1 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
91
74