ABSTRAK PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA BANDAR LAMPUNG Oleh Rizki Novendi Perdana, Charles Jackson, Eka Deviani Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dasarnya adalah abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga perilaku PNS diatur oleh peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataanya terdapat PNS yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah penerapan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Bandar Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat penerapan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Bandar Lampung? Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empirik. Prosedur pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Prosedur pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penerapan sanksi administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba pemberhentian sementara PNS dari jabatan organik, dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu apabila PNS yang bersangkutan ditahan sementara oleh pihak yang berwajib dengan pembayaran gaji sebesar 75% atau 50% dari gaji pokok. Selanjutnya apabila telah ada penyelesaian hukum dari pihak yang berwajib atau Pengadilan yang menyatakan bahwa PNS tersebut terbukti melakukan tindak pidana narkoba, maka maka penyelesaian lebih lanjut tindakan administratif kepada PNS tersebut didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan sanksi administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah lamanya waktu untuk menerapkan sanksi administratif sebab hal ini baru dapat dilaksanakan apabila proses penyidikan atau pembuktian secara pidana diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan telah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PNS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba serta adanya penangguhan dari PNS yang bersangkutan. Kata Kunci: Sanksi Administratif, PNS, Narkoba
ABSTRACT IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT TOWARD CIVIL SERVANT THAT ABUSE DRUG ON BANDAR LAMPUNG CITY By Rizki Novendi Perdana, Charles Jackson, Eka Deviani Civil servant basicly is nation and people administrator, base of that civil servant act regulated by some act and regulations, but in facy there was civil servant that disobey regulation and become criminal. One of that crime is drug abuse. The main issue of this research is: (1) How is implementation of administrative punishment toward civil servant that abuse drug on Bandar Lampung City? (2) What are some factor that inhibit implementation of administrative punishment toward civil servant that abuse drug on Bandar Lampung City? Approach the problem in this study using a normative approach and empirical jurisdiction. Data was collected through library research and field studies and subsequent juridical analyzed qualitatively. Research results and discussion show: (1) implementation of administrative punishment toward civil servant that abuse drug on Bandar Lampung City is temporary resigned as civil servant and organic job, considered by Government Regulation Number 53 Year 2010 About Civil Servant Discipline, that if civil servant arrested by law enforcer by salary payment amount 75% or 50% frome base salary. If there was punishment by judge that civil servant actually did abuse drug, that administrative punishment toward civil servant applied by law or regulation (2) Some factor that inhibit implementation of administrative punishment toward civil servant that abuse drug on Bandar Lampung City consist of long time for implementing administrative punishment, because this point can be implemented if investrigaive process of criminal finished by law enforcer and there is final decission that punish civil servant as abuse drug criminal and there is a apllication pending from civil servant. Keywords: Administrative Punishmen, Civil Servant, Drug
I. Pendahuluan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkedudukan sebagai pegawai negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan pegawai negara. PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia pegawai negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. PNS yang disiplin adalah seorang yang pegawai yang memiliki kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, UUD45, Negara dan Pemerintah. Kesetiaan dalam hal ini merupakan tekad dan kesanggupan mantaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati denan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Sebagai abdi masyarakat dan abdi negawa PNS yang disiplin harus memiliki jiwa pengabdian yaitu menyumbangan pikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan golongan atau pribadi. Terwujudnya disiplin PNS berkaitan dengan moral, yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi PNS dalam mengatur tingkah lakunya. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Moral merupakan asas-asas akhlak yang merupakan nilai tambah pada diri manusia karena menjadi ciri makhluk manusia, yang membedakan dari mahluk lain atau tidak dimiliki oleh mahluk lain ciptaan Tuhan.
Dalam kehidupan manusia, seseorang berperilaku bermoral atau tidak, biasanya yang menjadi tolok ukur adalah ajaran agama. Ada juga yang menilai seseorang bermoral atau tidak, dipandang dari sudut kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan atau budaya setempat. Bahkan kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena hukum berisikan sebagai pengaturan tentang kehidupan manusia agar harmonis. Persoalan yang melatarbelakangi penelitian ini adanya fenomena PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, bahkan mengarah pada tindak pidana. Sebagai contohnya adalah pemberitaan Javanewsonline.com, Edisi 02 Mei 2013 yang menyebutkan bahwa Jajaran Polresta Bandarlampung, dalam melakukan ungkap kasus tindak pidana narkotika, selama operasi Krakatau, sejak 29 Maret hingga 27 April 2013, berhasil mengungkap 31 kasus narkoba, dan mengamankan 44 tersangka, pada ekspos di aula polresta Bandarlampung, Rabu (2/5) sekitar pukul 14.00 WIB. Para pelaku yang berhasil ditangkap dengan berbagai profesi di antaranya, PNS, swasta, mahasiswa dan pelajar. Adanya PNS yang melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut tentunya tidak sesuai dengan program pemerintah, yaitu program Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang mewajibkan kepada semua Pegawai Negeri Sipil untuk disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Apabila permasalahan ketidakdisiplinan pegawai tersebut tidak segera diantisipasi maka dikhawatirkan akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan, sebab keberhasilan organisasi dalam mencapai
tujuannnya sangat ditentukan oleh tingkat disiplin dan kinerja pegawai yang tinggi. Upaya kongkrit yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan PNS yang memiliki kinerja optimal tesebut adalah dengan memberlakukan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan PNS. Produk hukum terbaru yang mengatur masalah ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini bermakna bahwa upaya untuk mencapai kinerja pegawai yang optimal harus didukung oleh disiplin PNS dalam bekerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin Hal ini sesuai dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undangundang Dasar 1945 yang berhubungan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berisi tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka pokok bahasan diatas yang diteliti adalah : 1. Bagaimanakah penerapan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri
Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Bandar Lampung? 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat penerapan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini adalah ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui penerapan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Bandar Lampung 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Bandar Lampung
II.
Metode Penelitian
Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
III. Pembahasan A. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba pada dasarnya telah terlibat dalam tindak pidana, sehingga
sanksi yang diberikan terhadap PNS tersebut dapat bersifat pidana maupun administratif. Menurut penjelasan Zainal Amrin selaku Sekretaris Inspektorat Kota Bandar Lampung diketahui bahwa penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar didalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, yang dalam praktek pelaksanaan di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut terdapat persaingan, suatu ketegangan satu sama lain. Aspek pengawasan terhadap PNS sangat terkait dengan kecenderungan yang telah disampaikan terdahulu, yaitu bahwa ada kecenderungan manusia untuk bertindak mengikuti kehendaknya sendiri, tanpa ingin diatur atau diarahkan oleh pihak diluar dirinya. Di kalangan PNS telah sangat dikenal aspek yang terkait dengan Pengawasan Melekat. Disiplin dapat ditegakkan dengan adanya peran pimpinan yang dengan baik melakukan pengawasan ini, apalagi telah terdapat acuan tentang prinsip Pengawasan Melekat tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, disebutkan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah: “kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin”. Sangat jelas dideskripsikan dalam PP tersebut bahwa tidak ada alasan bagi PNS untuk tidak
menjalankan Disiplin PNS dengan sepenuhnya, karena adanya ancaman hukuman disiplin bagi pelanggarnya. Kurangnya fungsi pengawasan memberikan peluang bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan pelanggaran hukum, dalam Lingkungan kerja yang bersifat toleren (Permisif), Adanya suatu pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan kerja, dalam arti kecenderungan PNS untuk membiarkan terjadinya pelanggaran karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang masih bisa ditolerir sehingga berpengaruh sangat signifikan antara fungsi penerapan hukum dan perbuatan pegawai yang melanggar peraturan hukum; Tingkat hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat, tindakan hukuman disiplin berat . penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Menurut penjelasan Zainal Amrin selaku Sekretaris Inspektorat Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
Uraian di atas sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, bahwa Upaya Administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat di tempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh prjabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Sedangkan Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Undang-undang kepegawaian mengamanatkan bahwa jika PNS dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggitingginya 4 tahun atau lebih dapat diberhentikan sebagai PNS. Hal ini ditegaskan pula dalam PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. Pemberhentian sebagai PNS karena dihukum penjara di atas pilihannya ada dua yakni dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat. Tapi itu pun sifatnya tidak wajib, karena masih ada pilihan lain yakni dengan tidak memberhentikannya sama sekali. Pertimbangan untuk diberhentikan atau tidak, atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat perlu memperhatikan
faktor-faktor yang mendorong PNS melakukan tindak pidana serta berat ringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan. Kalaupun akhirnya tidak diberhentikan maka untuk membangun kepercayaan masyarakat biasanya PNS tersebut dikenai hukuman disiplin. Misalnya perjudian dikenai sanksi pembebasan jabatan, perzinaan dikenai sanksi penurunan pangkat, pencurian dikenai sanksi penundaan kenaikan gaji berkala. Besar kecilnya tingkat hukuman tidak sama antar institusi, tergantung bagaimana menerjemahkan arti melanggar peraturan disiplin. Kini hukuman disiplin diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010. PP disiplin ini bisa jadi merupakan jalan untuk menolong agar PNS yang terkena kasus pidana tidak seketika dipecat. Pasal 37 PP 53/2010 menyebutkan bahwa atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum yang ditetapkan dengan keputusan. Keputusan itu bersifat final dan mengikat artinya tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan. Tetapi patut diingat bahwa Pasal 37 itu harus dibaca keseluruhan dengan pasal-pasal lain karena tidak berdiri sendiri. Pasal 37 masuk dalam Bab IV Upaya Administratif. Bab IV ini terdiri dari Pasal 32 sampai dengan Pasal 42. Intinya adalah memberikan kesempatan kepada PNS yang dijatuhi sanksi apabila tidak puas dapat melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). Apabila tidak ada
upaya administratif itu maka PNS yang bersangkutan telah menerima sanksi. Dengan demikian tidak ada lagi pihak yang dapat mempermasalahkan keputusan hukuman disiplin. Atasan pejabat yang berwenang menghukum dan Bapek harus bersikap pasif. Ia tidak boleh mencampuri keputusan yang telah dijatuhkan. Tidak boleh ada inisiatif atau intervensi merubah keputusan sanksi selama tidak ada upaya administratif dari pihak terhukum. Sebagai contoh kasus adalah PNS yang bernama Tesar Esandra, SH., MKn Bin Novandra yang berstatus sebagai PNS (Jaksa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri. Jaksa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika mendapatkan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Kode etik jaksa. Kode etik ini merupakan serangkaian norma dan etika harus menjadi pedoman bagi seluruh jaksa di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam aktivitas serta perilaku sehari-hari, mengingat kedudukan mereka sebagai aparat penegak hukum. Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi yang lain. Mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam satu profesi. Yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kehidupan peradilan di Negara kita akan mengarah pada keberhasilan. Sebagai komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum, adalah tepat jika setelah kurun waktu tersebut, kejaksaan kembali merenungkan keberadaan
institusinya, sehingga dari perenungan ini, diharapkan dapat muncul kejaksaan yang berparadigma baru yang tercermin dalam sikap, pikiran dan perasaan, sehingga kejaksaan tetap mengenal jati dirinya dalam memenuhi panggilan tugasnya sebagai wakil negara sekaligus wali masyarakat dalam bidang penegakan hukum. Kejaksaan merupakan salah satu pilar birokrasi hukum tidak terlepas dari tuntutan masyarakat yang berperkara agar lebih menjalankan tugasnya lebih profesional dan memihak kepada kebenaran. Sepanjang yang diingat, belum pernah rasanya kejaksaan di dalam sejarahnya sedemikian merosot citranya seperti saat ini . Sorotan serta kritik-kritik tajam dari masyarakat, yang diarahkan kepadanya khususnya kepada kejaksaan, dalam waktu dekat tampaknya belum akan surut, meskipun mungkin beberapa pembenahan telah dilakukan. Untuk penegakkan hukum dikalangan Pegawai negeri Sipil diperlukan sistem hukum yang baik dengan cara merubah paradigma dalam hukum kepegawaian yang bukan hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Hal ini akan berkaitan dengan prinsif meritokrasi dimana inti dari prinsif ini adalah jenis penguatannya (reinforcement) melalui reward dan punishment. Prinsif tersebut akan mengarah pada penegakan hukuman disiplin yang natural dan berimbang, yang didalamnya akan terkandung aspek kompetensi dan aspek peningkatan kualitas SDM aparatur yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya Menurut penjelasan Inspektur Pembantu proses penerapan terhadap Pegawai
Suprihatin RA, selaku maka diketahui bahwa sanksi administrasi Negeri Sipil yang
melakukan penyalahgunaan narkoba adalah PNS yang ditahan sementara oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana narkoba diberhentikan diberhentikan sementara dari jabatan organiknya sebagai PNS. Pemberhentian sementara dari jabatan organik tersebut berlaku terhitung mulai tanggal penahanannya sebagaimana tercantum dalam surat penahanan yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib. Pemberhentian sementara dari jabatan organik tersebut berlaku sampai dengan ada penyelesaian hukum atas tindakpidana narkoba yang diduga dilakukannya.
Gaji kepada PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan organik tersebut hanya dapat dibayarkan sebesar 75% atau 50% dari gaji pokok.Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yakin akan kebenaran dugaan yang disangkakan pihak yang berwajib kepada PNS tersebut, maka gaji yang dapat dibayarkan kepada PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan organik tersebut adalah50% dari gaji pokok, tetapi apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi tidak yakin akan kebenaran dugaan yang disangkakan pihak yang berwajib tersebut, maka gajinya dibayarkan sebesar 75% dari gaji pokok. Apabila telah ada penyelesaian hukum dari pihak yang berwajib atau Pengadilan yang menyatakan bahwa PNS tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan organik PNS tersebut dicabut, dan hak- hak kepegawaiannya selama pemberhentian sementara tersebut dibayarkan kembali.
PNS yang telah terbukti di pengadilan melakukan tindak pidana narkoba sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara, dan apabila putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyelesaian lebih lanjut tindakan administeratif kepada PNS tersebut didasarkan kepada peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kepegawaian.
B. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap PNS Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba 1. Lamanya waktu untuk menerapkan sanksi administratif Relatif lamanya untuk menerapkan sanksi administratif dalam hal ini menjadi kendala dalam penerapan sanksi administratif, sebab penerapan sanksi administratif baru dapat dilaksanakan apabila proses penyidikan atau pembuktian secara pidana diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan telah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PNS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba. 2. Adanya Penangguhan dari PNS Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat melakukan penangguhan penangangan perkara yang dilakukannya. Beberapa alasan penangguhan tersebut adalah masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan
pelanggaran disiplin dengan kemungkinan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu sedang menyelesaikan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian karena dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat. Faktor lainnya adalah mempunyai tanggungjawab kedinasan dalam waktu singkat tidak dapat dialihkan kepada PNS yang lainnya. IV. Kesimpulan 1. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara PNS dari jabatan organik apabila PNS yang bersangkutan ditahan sementara oleh pihak yang berwajib dengan pembayaran gaji sebesar 75% atau 50% dari gaji pokok. Apabila telah ada penyelesaian hukum dari pihak yang berwajib atau Pengadilan yang menyatakan PNS terbukti melakukan tindak pidana narkoba, maka maka penyelesaian lebih lanjut tindakan administeratif kepada PNS didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan sanksi administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah lamanya waktu untuk menerapkan sanksi administratif sebab hal ini baru dapat dilaksanakan apabila proses penyidikan atau pembuktian secara pidana diselesaikan oleh aparat penegak hukum dan telah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PNS tersebut terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba serta adanya penangguhan dari PNS yang bersangkutan.
V. Daftar Pustaka Admodiwirjo, Hadi. 2000. Membentuk Kedisiplinan Kerja, Bina Cipta. Bandung. Deradjat, Zakiah. 1998. Pembinaan Remaja, Bulan Bintang. Jakarta. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 2001. Departemen Sosial RI, Klasifikasi Narkotika, Psikotropika dan ZatZat Adiktif Lainnya, Jakarta. ______, 2002. Mekanisme Terjadinya Penyalahgunaan dan Ketergantungan Hariandja. 2002. Disiplin Pegawai: Suatu Pengantar. Rajawali Press.Jakarta. Hawari, Dadang, 2002. Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta. Kusumaningrum, Indah. 2005. Membangun Kedisiplinan Kerja. Yayasan Obor. Jakarta Lastarya, Dharana. 2006. Narkoba, Perlukah Mengenalnya. Pakarkarya. Jakarta Nawawi, Hadari. 2001. Pokok-Pokok Kedisiplinan dalam Organisasi. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Sedarmayanti. 2002. Manajemen Kualitas Pelayanan Publik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Sarwoto, Edy. 2007. Disiplin, Teori dan Praktik. Pustaka Ilmu. Surabaya. Soekanto, Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press. Jakarta. Suradinata. 2003. Disiplin Kerja, Teori dan Implementasinya. LP3ES. Jakarta
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung
