KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PUPNS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (JURNAL) Oleh RACHMAD MAHENDRA

KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PUPNS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(JURNAL)

Oleh RACHMAD MAHENDRA

UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

ABSTRACT

THE POLICY OF NATIONAL CIVIL SERVICE AGENCY IN CIVIL SERVANTS DATA RECOLLECTION (PUPNS) IN BANDAR LAMPUNG

By Rachmad Mahendra, Charles Jackson, S.H., MH., Eka Deviani, S.H., MH. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung Email: ([email protected])

The National Civil Service Agency (BKN) is a non-department of Indonesian Government Institutions which function to carry out the governmental duties in the field of civil service management in accordance with the provisions of the legislation. One of the program runs by BKN is conducting Electronic Civil Servants data Re-Collection (E-PUPNS) which was initiated by the National Civil Service Agency (BKN) to implement the Law No. 19/2015.

The problems of the research were formulated as follows: (1) How is the policy of the National Civil Service Agency in the implementation of Civil Servants data recollection (PUPNS) in Bandar Lampung? (2) What are the risk factors of the policy of the National Civil Service Agency in the implementation of Civil Servants data recollection (PUPNS) in Bandar Lampung? This study used empirical normative approach. The data collection procedure was done through literature study and field study (observation). The data management was done through the process of data examination, data classification, data preparation and data selection. The data were analyzed through descriptive qualitative.

The result of the study showed that the policy of the data recollection issued by the National Civil Service Agency (BKN) was targeted to recollect the data of entire civil servants across Indonesia. Among several risk factors of the policy of data recollection issued by BKN of Bandar Lampung were: lack of human resources (HR), and the government's lack of socialization regarding the procedures for filling the e-PUPNS .

Keywords: Policy, the National Civil Service Agency, PUPNS.

ABSTRAK KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PUPNS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh Rachmad Mahendra, Charles Jackson, S.H., MH., Eka Deviani, S.H., MH. Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung Email: ([email protected]) Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (E-PUPNS) adalah program yang yang digagas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015. Permasalahan penelitian ini dirumuskan: (1) Bagaimanakah kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor penghambat terhadap kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengelolaan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kebijakan BKN dalam pendataan ulang pegawai negeri sipil di Kota Bandar Lampung melalui Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan sebuah kebijakan dengan sasaran seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kehadiran ePUPNS bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan BKN dalam PUPNS di Kota Bandar Lampung yaitu sumber daya manusia (SDM), Infrastruktur internet dan kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai tata cara pengisian e-PUPNS.

Kata kunci : Kebijakan, Badan Kepegawaian Negara, PUPNS.

I. PENDAHULUAN Pegawai negri sipil yang disingkat (PNS) adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara yang disingkat (ASN) secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di bidang pemerintahan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari investasi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. PNS sebagai pegawai ASN dalam pengelolaan nya diatur dalam Manajemen ASN yaitu Sistem Manajemen Kepegawaian yang meliputi system perencanaan, pengembangan karier, penggajian, dan batas usia pensiun. Diharapkan aturan ini mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan public, sebab PNS tidak lagi berorientasi melayani atasanya, melainkan masyarakat. Berdasarkan pasal 47 dan 48 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi dan tugas antara lain untuk menyimpan Informasi Kepegawaian yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintahan, serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Aparatur Sipil Negara, untuk melindungi penyelenggaraan manajemen, penyimpanan, pengelolaan, dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara berbasis kompentensi maka diperlukan data base.1 Sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diberlakukan, ASN dibagi menjadi dua komponen yaitu Pegawai Negri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan 1

Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap dan memiliki nomor induk (NIP). Sedangkan PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan Undang-Undang ASN. PNS dan PPPK memiliki perbedaan dalam penghitungan gaji. Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, PNS berhak Menerima gaji pokok, tunjangan, cuti, jaminan pensiun perlindungan dan pengembangan kompetensi sedangkan PPPK berhak mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. PPPK memang tidak berhak memperoleh pensiun seperti hal nya PNS. PPPK tidak berhak menerima NIP karena masa kerja nya hanya disesuaikan kebutuhan instansi pemerintahan yang bersangkutan. Adapun Badan yang menyelenggarakan Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil Ini adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga Pemerintahan Non Departement Indonesia yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang manajement kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.2 Data yang didapat dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung diperoleh data sebanyak 109.189 orang dan total pegawai yang belum mendaftar PUPNS sebanyak 558 orang PNS dengan rincian sebagai berikut Kota Bandar Lampung sebanyak 8 orang, Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1 orang, Kabupaten Lampung Timur sebanyak 173 orang, Kabupaten Lampung Utara sebanyak 38 orang, Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 181 orang, Kabupaten Pesawaran sebanyak 13 orang, 2

Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31-32

Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 7 orang, Kabupaten Tanggamus sebanyak 34 orang, Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 6 orang, Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 10 orang, Kabupaten Mesuji sebanyak 13 orang dan Kabupaten Way Kanan sebanyak 74 orang Kepala BKD Drs Muhammad Umar mengatakan 8 PNS yang tidak terdaftar di BKN memang sudah tidak terdaftar lagi sebagai PNS di Bandar Lampung hanya saja terjadi miss komunikasi dengan pihak BKN, hanya terjadi salam paham saja karena 8 PNS tersebut saat ini sudah ada yang pensiun tapi masih dimasukan datanya oleh BKN tapi ada juga PNS yang sedang dalam proses pengajuan dini sejak Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil ( PUPNS) lalu memang sudah tidak didata lagi. Dengan data diatas masih banyak nya PNS yang belum mendaftarkan PUPNS yang disebabkan oleh beberapa factor seperti adanya pegawai yang telah pensiun tetapi data masih ada di BKD, sedang melakukan proses pindah dari instansi satu ke intansi lainnya, sedang pensiun dan menjalankan pensiun dini, Hal ini membuktikan bahwa dalam PUPNS tahun 2015 masih terdapat kelemahan di sistem database yang tidak berbasis Teknologi Informasi (TI) yang menyebabkan sekian banyak PNS yang tidak bisa mendaftar PUPNS serta kurangnya sosialisasi PUPNS oleh Badan Kepegawaian Daerah. Maka Pemerintah Daerah melakukan program sosialisasi PUPNS untuk mengenalkan program ePUPNS kepada pengelola kepegawaian di wilayahnya yaitu Prosedur pendaftaran ePUPNS, pengisian e-PUPNS, verifikasi data, administrasi data dan bantuan sistem e-PUPNS. Dan mensosialisasikan kepada seluruh PNS di daerah. Kegiatan pendataan ulang ini dapat mendorong terlaksananya tertib administrasi kepegawaian bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya. Dengan adanya e-PUPNS ini setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mau

tidak mau harus peduli dengan data kepegawaian yang dimilikinya agar tidak dikeluarkan dari database. Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (E-PUPNS) adalah program yang yang digagas oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang merupakan lembaga Pemerintahan Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 dan untuk mendata kembali data-data PNS di seluruh instansi pemerintah, demi menghindari data fiktif yang bisa merugikan Negara. Seiring perkembangan teknologi, Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil tahun 2015 ini dibuat secara elektronik oleh BKN yang dapat mempermudah pendataan Pegawai Negri Sipil. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui kebijakan badan kepegawaian negara dalam pendataan pegawai negri sipil di kota Bandar Lampung dalam rangka perbaikan sistem database pegawai lebih akurat dengan penggunaan teknologi berbasis teknologi informasi serta adanya transparansi perinputan PNS dan kinerja PNS yang lebih baik dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Kebijakan Badan Kepegawaian Negara Dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) Di Kota Bandar Lampung.” Berdasarkan atas uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah Kebijakan Badan Kepegawaiang Negara dalam Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil (PUPNS) di Kota Bandar Lampung? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambar Kebijakan Badan Kepegawaiang Negara dalam Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil (PUPNS) di Kota Bandar Lampung?

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di Kota Bandar Lampung. 2. Untuk mengetahi factor-faktor yang menjadi penghambat terhadap kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil (PUPNS) di kota Bandar Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan kaidah hukum lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan dilapangan dan berdasarkan fakta objektif yang berupa wawancara dengan responden dan alat bukti lainnya yang diperoleh dari narasumber. Sumber data dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data primer dan data skunder. a. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dilokasi. Data ini diperoleh dari hasil wawancara informan yang terlibat didalam pengaturan mengenai pembangunan sarang walet dilahan pemukiman berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu. b. Data skunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data ini diperoleh dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data skunder meliputi:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahanbahan yang bersumber dari: 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Badan Kepegawaian Negara 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa, jurnal, bukubuku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengelolahan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: a. Studi Kepustakaan Studi Kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut. b. Studi Lapangan Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan wawancara terbuka kepada narasumber, yaitu:

1) Heldaria, S.H., M.H selaku Kasubid Kesejahteraan Data-data Informasi Kepegawaian 2) Nurma Oktaviani, selaku Staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prosedur Pengolahan Data Langkah selanjutnya setelah data terkumpul, baik data primer maupun sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara: a. Seleksi Data, yaitu data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar. b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperolhe mengenai kelangkapannya serta kejelasannya. c. Klasifikasi Data, data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis. d. Penyusunan data, yaitu data yang disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan. Analisis Data Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis dekritif kualitatif, yaitu dengan cara menginterprestasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahn tersebut dapat tersebut dijawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

II. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

DAN

2.1. Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Kota Bandar Lampung melaksanakan kinerja di Bidang Pengelolaan data Kepegawaian dan Operator Data Kepegawaian SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) dalam proses PUPNS ini adalah sebagai verifikator, baik sebagai verifikator registrasi maupun verifikator peremajaan data PNS di SKPD masing-masing. Sedangkan yang menjadi salah satu acuan dalam proses verifikasi adalah data PNS dalam database SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) Terpadu dan Dokumen fisik PNS. Oleh karena itu Pengelolaan Data Kepegawaian dan Operator Data Kepegawaian wajib untuk segera mengumpulkan/melengkapi dokumen fisik PNS di SKPD masingmasing serta melakukan peremajaan data PNS pada SIMPEDU. Struktur Organisasi Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013, Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 1. Kepala 2. Sekretaris 3. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai 4. Bidang pengembangan Pegawai, Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai 5. Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai 6. Kelompok Jabatan Fungsional Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dipimpin oleh seorang kepala adalah unsur pendukung tugas kepala daerah atau pemerintah Kota Bandar Lampung yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Keputusan Walikota Lampung, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok yaitu: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kepegawaian. BKD Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi yakni: 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengembangan pegawai, kinerja dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai. 2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian. 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya. Uraian Tugas Kepala Badan Kepegawaian, adalah sebagai berikut: a. Mempelajari peraturan perundangundangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas b. Merencanakan, mengorganisasikan, mengerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah. c. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah. d. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah. e. Membina,mengoordinasikan dan melaksanakan analisis kebutuhan pegawai, rekruitmen, pengadaan dan penempatan pegawai. f. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan, peningkatan kesejatraan, mutasi dan pensiun pegawai. g. Membina dan mengarahkan sekretaris dan para kepala bidang dalam melaksanakan tugas. h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas

i. j.

k. l.

m.

n.

sumber daya pegawai dalam lingkup badan. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelola keuangan. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan badan. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas. Menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di Kota Bandar Lampung Dasar hukum dari pelaksanaan e-PUPNS ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan untuk pedoman teknisnya adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Tahun 2015. Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan sebuah kebijakan dengan sasaran seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan tersebut dinamakan Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik 2015. ePUPNS merupakan proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/ daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini merupakan sebuah langkah untuk melakukan monitoring dan evaluasi data kepegawaian untuk meningkatkan dan memelihara keakurasian data.

Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil dimulai tanggal 28 Agustus 2015 tentang sosialisasi e-PUPNS di tingkat Pemerintahan Kota Bandar Lampung, tanggal 29 Agustus 2015 mulai dilaksanakan pendaftaran dan pengisian PUPNS secara elektronik, pengisian folmulir akhir bulan November 2015 dan proses verivikasi sampai akhir bulan Desember 2015 kemudian BKN memperpanjang sampai akhir Februari 2016. ”. Jumlah PNS yang telah melakukan login dalam PUPNS 2015 sebanyak 11.454 orang, yang sudah diverifikasi BKN sebanyak 5.927 orang dan yang belum diverifikasi BKN sebanyak 5.522 orang Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data masih adanya PNS fiktif atau datanya masih ada di data base, maka tindakan dari BKN adalah menyerahkan seluruh data ke masing-masing instasi untuk dicek satu persatu apakah orang nya ada atau tidak, menerima gaji atau tidak, bila ada orangnya dan gajinya tetap jalan maka dimasukan ke data basenya. Bila orangnya tidak ada dan gajinya tidak jalan, itu akan dibersihkan dari data base, sebaliknya bila orangnya tidak ada dan gajinya tetap jalan, itu yang jadi masalahnya. BKN juga membentuk dua team investigasi terkait hasil pendataan e-PUPNS dan juga pihak dari BKN akan melibatkan KPK jika hasil investigasi sudah diperoleh karena indikasi akan berpotensi merugikan Negara namun pada tahun 2016 ini seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah diverifikasi BKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan antara lain untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Sebagai tindaklanjut dari amanat Undang-Undang ASN tersebut dan

untuk memperoleh data seluruh PNS yang akurat, terpercaya dan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan manajemen ASN, maka telah ditetapkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS Tahun 2015). Jika dalam PUPNS telah berjalan dengan baik, diharapkan penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara berbasis Teknologi Informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang terpercaya, efisien, efektif dan akurat. Administrasi data Aparatur Sipil Negara yang lebih teratur dan akurat, serta pengurusan pensiun pegawai yang telah diterapkan secara elektronik pula setelah pelaksanaan PUPNS 2015. 2.3. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Terhadap Kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di Kota Bandar Lampung Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Heldaria dan ibu Nirma Oktariani selaku Kasubid Kesejahteraan Data-data Informasi Kepegawaian dan Staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyatakan bahwa.343 “Permasalahan utama dalam PUPNS 2015 ini adalah SDM pegawai sendiri, banyak PNS yang tidak mengetahui cara mengakses dan menginput data secara online, selain SDM masalah yang menghambat adalah sistem aplikasi PUNPS nya sendiri. Dalam setiap aplikasi biasanya terdapat kekurangan apalagi terkait dengan database besar kepegawaian PNS di Badan Kepegawaian Negara. Begitu 34

Hasil wawancara dengan Heldaria dan Nirma Oktariani selaku Kasubid Kesejahteraan data-data Kepegawaian dan staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Senin 18 Juli 2016.

pula halnya dengan aplikasi yang baru diluncurkan BKN ini masih terdapat kekurangan terutama adanya perbedaan database BKN dengan berkas PNS yang bersangkutan. Karena itulah dalam hal ini, BKN telah membuat semacam bantuan program atau Helpdesk yang diharapkan nantinya dapat membantu memecahkan permasalahan PNS dalam aplikasi ePUPNS ini, dan juga infrastruktur internet nya karena server website yang sibuk untuk registrasi PUPNS ini diakses oleh seluruh PNS di Indonesia, tak heran jika server website PUPNS sulit untuk diakses. Sehingga menyebabkan server sibuk, dampaknya adalah website sulit diakses. Indikasinya adalah hanya loading saja, atau muncul pesan error ketika membuka halaman registrasi, login dan lainnya. Serta kurang nya sosialisasi pemerintah mengenai tata cara pengisian e-PUPNS, sosialisasi menjadi penting dan berguna sebagai bentuk pengenalan program dan sekaligus membimbing ASN mengenai tata cara pengisian data. Sosialisasi juga merupakan wadah mengajukan pertanyaan bilamana ada hal yang kurang dipahami atau hal penting yang ini diketahui oleh PNS tersebut” (Hasil wawancara tanggal Senin 18 Juli 2016) Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (e-PUPNS) di Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan baik karena masih terdapat adanya pns tidak aktif yang dapat merugikan negara, kendala selanjutnya adalah masih terdapat ASN yang kurang mengetahui tata cara pengisian dan prosedur (e-PUPNS) menggunakan Teknologi Informasi (TI) dan seharus nya PNS yang tidak mengerti tata cara pengisian tersebut meminta

bantuan kepada PNS yang mengerti tentang tata cara pengisiannya agar tidak terjadi kesulitan untuk mengisi data. Pemerintah telah berupaya melakukan pembagian jadwal pengisian sesuai wilayah kerja Badan Kepegawaian Negara akan tetapi server masih saja sibuk. Ditambah dengan batas waktu yang diberikan oleh masing-masing verifikator sangat singkat dan belum berjalan optimal nya sosialisasi mengenai tata cara pengisian PUPNS. Kondisi demikian tidak perlu terjadi apabila BKN sungguhsungguh menjalankan fungsinya, Apabila BKN menjalankan fungsinya dengan baik, maka pengisian ePUPNS cukup dilakukan oleh BKN regional masing-masing daerah tanpa dibebankan pada masing-masing ASN. III. PENUTUP 3.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di Kota Bandar Lampung dengan sasaran seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan tersebut dinamakan Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik 2015. ePUPNS merupakan proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini merupakan sebuah langkah untuk melakukan monitoring dan evaluasi data kepegawaian untuk meningkatkan dan memelihara keakurasian data. Pendataan ulang ini harus dilakukan oleh seluruh instansi pemerintahan sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka) Nomor 19 Tahun 2015 tentang

2.

Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS secara elektronik (ePUPNS Tahun 2015) yang bertujuan sebagai pedoman bagi pejabat yang bertanggungjawab di bidang informasi kepegawaian untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar yang mendukung pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara Faktor-Faktor yang menjadi penghambat terhadap kebijakan Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) di Kota Bandar Lampung adalah Sumber Daya Manusia, Infrastuktur Internet dan Kurang nya sosialisasi dari Pemerintah mengetahui tata cara pengisian PUPNS

3.2.Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 1. Pembaharuan pendataan ulang pegawai negeri sipil sangat mendesak untuk dilakukan, mengingat bahwa pengelolaan Pegawai Negeri Sipil selama ini belum efektif, rasional dan sehat. Kebijakan pembaharuan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menciptakan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil yang efektif dan rasional sehingga dapat membangun sosok Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkinerja tinggi, berbudi luhur dan sejahtera. Dari sisi sumber daya manusia, diperlukan upaya sistematis dan konsisten untuk membangun kapasitas pegawai negeri sipil yang memiliki profesionalisme, kinerja dan kompetensi yang baik.

2.

Berkaitan dengan Faktor penghambat sebaiknya Badan Kepegawaian Negara terlebih dahulu melakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai tata cara melakukan e-PUPNS khusus nya kepada Pegawai Negeri sipil, serta meminta bantuan dari PNS lain untuk membantu tata cara pengisian PUPNS agar tidak terjadinya kekeliruan pada saat melakukan e-PUPNS. Selanjutnya BKN memperbaiki sistem data base yang berbasis Teknologi Informasi (TI) sehingga PNS tidak mengalami kesulitan dalam PUPNS.

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Dunn, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik..Gajah Mada, Yogyakarta Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Gunung Agung, Jakarta, 1997 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2010 Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 2003 M. Hadjon, Philipus dkk, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada PersYogyakarta Moekijat, Administrasi Kepegawaian Negara, Mandar Maju, Bandung, 1991. Nugroho, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan. Evaluasi, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003. Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih, 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003 Wahab, Abdul, Implementasi Kebijakan Pemerintah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1990 ____________, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Cetakan Pertama, Jakarta : Rineka Cipta, 2001 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta: 2002

B. Undang-Undang Lainnya

dan

Peraturan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Badan Kepegawaian Negara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 31 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara

C. Sumber Lain http://inspektorat.magelangkota.go.id/Arti kel/111/e-PUPNS-bagi-PengelolaKepegawaian.html, diakses tanggal 10 Mei 2016 Pukul 11.44 WIB http://www.harianfajarsumatera.com/2015/ 10/server-masih-menjadi-kendala-epupns.html, diakses tanggal 4 November 2015, Pukul 19.25 WIB)