PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Heryanti
ABSTRAK
Pemerintah dalam rangka melakukan berbagai kegiatan tidak hanya menggunakan instrument yuridis (Undang-Undang dan Keputusan) melainkan juga fungsi administrasi yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan dan fungsinya secara maksimal kepada masyarakat. Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah oleh undang-undang merupakan konsekuensi logis, karena pemerintah bukan hanya kepada eksekutif melainkan juga sebagai kepala administrasi di daerah. Hal ini dapat dimengerti karena tugas dan fungsi birokrasi pemerintah adalah merupakan jembatan penghubung antara kepentingan Negara dengan kepentingan rakyatnya. LATAR BELAKANG Untuk menjalankan system pemerintahan di daerah dengan mengandalkan para pegawai negeri sipilnya tidak terlepas dari adanya konsep Good Governance. Dengan adanya konsep tersebut, maka sector pemerintah tidak dapat lagi sebagai pemain utama untuk melakukan hak monopoli dalam penentuan kebijakan publik. Hubungan kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat harus dikembangkan jika paradigma kepemrintahan yang baik benar-benar akan dilaksanakan. Pemerintah sebagai organisasi adalah suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai dasar dari seluruh badan usaha. Organisasi yang terbesar dimanapun sudag barang tentu organisasi publik yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara. Oleh karena itu organisasi publik mempunyai kewenangan yang terlegitimasi dibidang politik, administrasi, pemerintahan dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warganya, dan melayani kebutuhannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, membina hubungan kemitraan dan saling percaya merupakan kunci utama. Masalahnya sekarang
bagaimana mengembangkan sikap/perilaku saling percaya untuk membina hubungan kemitraan antara ketiga domain tersebut. Berkaitan dengan hal ini aparat birokrasi dituntut untuk menampilkan perilaku yang menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat yang selama ini menurun. Salah satu upaya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat adalah mengembangkan semangat jiwa kewirausahaan “The Enterpreneurial Spirit”. Hal ini dimaksudkan untuk merubah orientasi perilaku birokrasi yang selama ini menghabiskan anggaran dengan melakukan markup, kearah mengembangkan kreativitas untuk mendapatkan dana, anggaran dapat dihemat dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan publik dalam mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk kegiatan pemeberdayaan masyarakat. Setiap organisasi Pemerintah sebaiknya banyak memberi kesempatan kepada pegawainya untuk dapat mengembangkan diri, sehingga dengan adanya kesempatan ini pegawai akan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaannya. Dengan melihat bahwa manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, harapan, motivasi dan cara berfikir yang berbeda satu dengan yang lainnya serta menghendaki perlakuan yang adil, maka pimpinan organisasi pemerintahan berupaya dapat menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi pemerintahan yang di pimpin, sehingga bawahannya bersedia melakukan pekerjaan dengan sebaiknya. Sebagaimana diketahui bahwa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negara adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pegawai Negara sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini kedudukan pegawai Nagara sangat penting, sebab lancar dan tidak lancarnya pemerintahan dan pembangunan Negara tidak lepas dari peranan dan keikutsertaan pegawai Negara (Ahmad Ghufron dan Sudarsono, 1991 :4). Sejalan dengan pemberian hak otonomi kepada daerah tanpa melepaskan rekrutmen pegawai negeri yang akan menjalankan roda dan fungsi administrasi adalah telah tepat pemerintah pusat untuk tidak lagi
mencampuri urusan penerimaan pegawai negeri yang akan ditempatkan di kantor ataupun instansi pemerintah di daerah berdasarkan kebutuhan. Maka dari itu, eksistensi Kepala Daerah (Gubernur) dengan berbagai kewenangan yang cukup luas dalam mengeluarkan keputusan pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin oleh PNS adalah suatu keharusan untuk menjaga agar seorang PNS tidak melupakan tugas kewajibannya secara bertanggungjawab kepada masyarakat dan Negara. TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DAERAH Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 25 yang menyangkut tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah adalah: 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ; 2. Mengajukan rancangan Perda ; 3. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD ; 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan ; Menyangkut tugas dan wewenang serta kewajiban wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 26 antara lain : 1. Membantu kepala daerah dalam meyelenggarakan pemerintahan daerah ; 2. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas ; 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten dan kota ; 4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah ; 5. Melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang kepala daerah bilamana berhalangan atau diberikan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan suatu sistem pemerintahan di daerah yang lebih baik lagi dibandingkan dengan undang-undang pemerintahan yang sebelumnya, dimana kedudukan Wakil Kepala Daerah yang selam ini tidak diberikan peran dalam mengelola sistem pemerintahan di daerah dengan alasan bahwa posisi wakil dianggap hanyalah sebagai “ban serep” atau pengganti bilamana Kepala Daerah
berhalangan tetap, tidak dapat menjalankan pemerintahan serta meninggal dunia. Namun setelah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, maka sistem pemerintahan di daerah telah memberikan “angin segar” khususnya mengenai pola hubungan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26. PENGERTIAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN Suatu Peraturan yang baik ialah peraturan yang normanya disamping mengandung hukum juga mengandung nilai moral. Mengandung hukum oleh karena di dalam peraturan itu berisikan perintah, larangan dan sanksi yang tegas sebagai unsurnya. Mengandung nilai moral karena di dalam setiap klausulnya terkandung nilai kebenaran, keadilan dan nilai kesusilaan. A Hamid Attamimi (April 1992:8) Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu metode dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia menuju cita-cita yang diharapkan. Dalam praktek memang demikianlah yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang karena kini kekuasaan pembentuk undangundang ialah memberikan arah dan menunjukkan jalan bagi terwujudnya cita-cita hukum. Peraturan Perundang-undangan mencakup keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan undang-undang dan bersumber pada kekuasaan legislative, maka jenis-jenis peraturan perundang-undangan ialah undang-undang dan peraturan lain yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi dari undang-undang. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan tertentu dan terbatas jenisnya, mengingat kewenangan atribusi bersifat tertentu dan terbatas, sedangkan kewenangan delegasi juga tidak dapat dilimpahkan tanpa persetujuan yang mendelegasikannya. Peraturan Perundangundangan menurut Bagir Manan adalah Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah (Abdul Latif, 2006:6). Solly Lubis (1995:1), mengemukakan perundang-undangan itu sebagai proses pembuatan peraturan Negara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan samapai dengan pengundangannya. Sedangkan peraturan perundang-undangan daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Menurut Bagir Manan (1993:14), peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh suatu jabatn atau pejabat yang berwenang yang berisikan tingkah laku yang bersifat atau yang mengikat secara umum. 1. Peraturan Peraturan ialah ketentuan umum yang ditujukan kepada hal-hal yang masih abstrak atau suatu peraturan itu dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat diketahui lebih dahulu tetapi mungkin akan terjadi. Artinya suatu putusan dari jabatan pemerintah itu keluar berupa peraturan manakala putusan itu dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum dan tindakan yang demikian disebut tindakan pengaturan (Soenobo Wirjosoegito, 2004: 13). 2. Keputusan Prins merumuskan pengertian keputusan sebagai tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintah berdasarkan kewenangan yang diatur. Kemudian E. Ultrecht, suatu perbuatan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan. Van der Pot, menyatakan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah dan pernyataan-pernyataan alat-alat pemerintah itu dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam hubungan hukum. Berbagai perumusan keputusan dapat di simpulkan antara lain : 1). Keputusan merupakan tindakan/perbuatan hukum, 2). Keputusan merupakan tindakan hukum sepihak, 3). Keputusan merupakan lapangan pemerintahan sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai badan yang melaksanakan undang-undang, 4). Wewenang luar biasa adalah kekuasaan yang diperoleh dari undang-undang, diberikan khusus kepada pemerintah/administrasi Negara dan tidak kepada badan swasta (Anna Erliyana, 2005:101-102). Keputusan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Keputusan Gubernur ada dua yaitu : 1). Keputusan yang bersifat mengatur (regeling) dan 2). Keputusan yang bersifat penetapan (beschikking). Keputusan Bupati/Walikota adalah peraturan pelaksana peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keputusan yang bersifat regeling
berfungsi mengatur hal-hal yang umum. Sedangkan keputusan yang bersifat beschikking berfungsi menetapkan hal-hal yang kongkret, individual dan final (Supardan Modeong, 2003:70) dan lihat juga dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Sedangkan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersifat penetapan adalah keputusan yang materi muatannya kongkret individual dan final yang materi muatannya hanya menetapkan hal-hal tertentu saja. Apabila menyangkut orang, maka sudah tentu nama jati dirinya, serta apabila menyangkut benda maka sudah tertentu jenis,local, dan pemiliknya atau yang menguasainya (Supardan Modeong, 2003:71). POKOK- POKOK KEPEGAWAIAN 1). Pegawai Negeri Sipil Menurut J.H.A. Logemann bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik (open bare dienst betrokking) dengan Negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan pemerintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain (Sudibyo Triatmodjo, 1983:27). Menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 1 ayat (1) menyatakan : 1. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang akrena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
5. Jabatan Negara adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan. 6. Jabatan karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki PNS setelah memenuhi syarat yang ditentukan. 7. Jabatan organik adalah jabatan Negara yang menjadi tugas pokok pada suatu kesatuan organisasi pemerintah. 8. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efesiensi, dan derajat profesionalisme menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengaduan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan dan penghentian. Pegawai Negeri mempunyai peranan amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara kita, seperti terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keempat tujuan Negara ini hanya bisa dicapai dengan adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan perencanaan matang, realistik, terarah dan terpadu, terhadap bersungguhsungguh, berdaya guna dan berhasil guna (S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000:98). Menurut J.B Sumarlin menyatakan, bahwa agar PNS dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka pembinaan harus diarahkan untuk menjamin (Sudibyo Triatmodjo, 1983:93), antara lain : 1. Agar satuan organisasi lembaga pemerintah mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang rasional berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepadanya. 2. Pembinaan yang terintegrasi terhadap seluruh PNS artinya bahwa terhadap semua PNS berlaku ketentuan yang sama. 3. Pembinaan PNS atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.
4. Pengembangan sistem penggajian yang mengarah pada penghargaan terhadap prestasi dan besarnya tanggung jawab. 5. Melaksanakan tindakan korektif yang tegas terhadap norma-norma hukum dan norma-norma kepegawaian. 6. Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem pengawasannya. 7. Pembinaan kesetiaan dan ketaatan penuh pegawai negeri terhadap Negara dan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 129 menyatakan bahwa : 1. Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS Daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen PNS secara nasional. 2. Manajemen PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemindahan, pemberhentian, penetapan, pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan pengembalian jumlah. Oleh karena itu, pegawai yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai pegawai negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat. 2). Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) PNS baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945, Negara Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan haknya adalah mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji PNS yang diterima harus memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan (Harif Nurcholis, 2007:250). Setiap PNS berhak memperoleh gaji yang layak dan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 7 menyatakan: 1. Gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. 2. Gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan. 3. Gaji pegawai negeri yang adil dan layak sebagaimana ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian Pasal 8 dinyatakan setiap PNS berhak cuti dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti PNS, ada 6 (enam) macam cuti yaitu : 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti karena alasan penting 6. Cuti diluar tanggungan Negara Yang dimaksud dengan cuti PNS adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu seperti pimpinan lembaga tertinggi/tinggi Negara, menteri, jaksa agung, ketua/kepala lembaga pemerintah non departemen, pimpinan secretariat lembaga tertinggi/tinggi Negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden (Sudahak dan Suradji, 2003:3). Selain itu juga, pengabdian seorang PNS sangatlah dibutuhkan untuk membantu kelancaran daripada pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi kepada masyarakat sehingga setiap PNS wajib : 1. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab. 3). Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Kiranya adalah merupakan suatu kebenaran apabila dikatakan bahwa sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil adalah sangat penting yang menentukan, karena dia adalah salah satu pelaksanaan pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah dan melancarkan tugas-tugas pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional (Sudibyo Triatmodjo, 1983:106). Memang harus disadari bahwa kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur Negara. Oleh karena itu, harus disadari bahwa PNS yang sempurna merupakan salah satu faktor penentu bagi kesempurnaan aparatur Negara. PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat serta profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan (Sudahak dan Suradji, 2003:5). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan : (1). Pegawai Negeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil b. Anggota Tentara Nasional Indonesia ; dan c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (2). Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil Pusat ; dan b. Pegawai Negeri Sipil Daerah. (3). Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkut pegawai tidak tetap. 4). Kepegawaian Daerah Pemerintah daerah akan dapat diselenggarakan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efesien jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompoten. Sumber daya manusia pada pemerintahan daerah disebut pegawai pemerintah daerah. Pegawai Pemerintah daerah adalah pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah. Pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah dan pembangunan (Hanif Nurcholis, 2007: 245). PNS daerah yaitu PNS daerah otonomi seperti pegawai negeri sipil daerah/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bekerja pada pemerintah daerah atau diperkerjakan diluar instansi dinduknya (Suhadak dan Suradji, 2003: 6) dalam sistem pemerintahan daerah dikenal 3 (tiga) sistem pengelolaan pegawai daerah menurut Harif Nurcholis sebagai berikut : 1. Integrated Sistem : suatu system kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat sistem ini umumnya dilaksanakan di Negara-negara berkembang, karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawai. Disamping itu pegawai juga sebagai alat perekat Negara dan bangsa.
2. Separated Sistem : suatu system kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun dilaksanakan oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu yang menjadi komitmen adalah profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan publik. 3. Unified Sistem : suatu system kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun oleh suatu lembaga ditingkat nasional yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 yang menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS. Bagi Pegawai Negeri Sipil diwajibkan : a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara diatas kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain. c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil. d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan pemerintah perundang-undang yang berlaku. e. Menyimpan rahasia Negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara. h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps PNS. i. Segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materil. j. Mentaati ketentuan jam kerja. k. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. l. Menggunakan dan memelihara milik Negara dengan sebaikbaiknya.
m. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya maisng-masing. n. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya. o. Membimbing bawahannya dan melaksanakan tugasnya. p. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. q. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya. r. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya. s. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. t. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesame PNS dan terhadap atasannya. u. Hormat menghormati antar sesama warganya yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan. v. Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat. w. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. x. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. y. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelangggaran disiplin. Selain daripada kewajiban yang harus dipenuhi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, maka diberlakukan juga bagi Pegawai Negeri Sipil larangan, seperti : a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, pemerintah atau pegawai negeri sipil. b. Menyalahgunakan wewenangnya. c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara asing. d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara. e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan ataupun meminjamkan barang-barang, dokumen atau suratsurat berharga milik Negara secara tidak sah. f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi,
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain didalamnya maupun diluar lingkungan kerja. h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dan siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. i. Memasuki tempat-tempat yang mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan. j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani. l. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatn untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. n. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintahan. o. Memiliki saham atau suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemiliknya itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalan perusahaan. p. Melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan, menjadi direksi pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruangan IV/a keatas atau yang merangkap jabatan eselon I. q. Melakukan penjualan tisak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain (Philipus M. Hadjo, dkk, 1999:215218).
5). Sanksi Hukuman
Dalam menjatuhkan hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum sebelumnya wajib memeriksa terhadap tersangka yang telah melanggar ketentuan, tujuannya ialah untuk mengetahui apakah yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dilakukan pelanggaran tersebut (Sudibyo Triatmodjo, 1983:166). Hukuman yang dapat dijatuhkan sebagai sanksi terhadap pelanggaran disiplin PNS ialah teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemindahan sebagai hukuman, pembebasan tugas, dan pemberhentian. Selain dari pada keharusan, larangan, sanksi dalam peraturan disiplin PNS juga diatur tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dan tata cara mengajukan keberatan/pembelaan, apabila seorang PNS tidak menerima disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Selanjutnya Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 menyatakan bahwa : 1. Tingkat dan jenis hukuman disiplin a. Tingkat hukuman terdiri dari : 1. Hukuman disiplin ringan. 2. Hukuman disiplin sedang. 3. Hukuman disiplin berat. b. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : 1) Teguran lisan. 2) Teguran tertulis. 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis. c. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : 1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. 2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. 3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. d. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : 1) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun. 2) Pembebasan dari jabatan. 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. 4) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 2. Pelanggaran Disiplin.
Secara ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin (kewajiban dan larangan) adalah pelanggaran disiplin. a. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. b. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dari lain-lainnya yang serupa dengan itu. c. Perubahan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. 3. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) a. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia. b. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena : 1. Atas permintaan sendiri. 2. Mencapai batas usia pensiun. 3. Perampingan organisasi pemerintah atau 4. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil. Maka, seorang pegawai negeri sipil bukan saja harus memenuhi tugas dan kewajibannya akan tetapi bilamana hal tersebut dilanggar, pegawai negeri sipil tersebut dapat diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan karena : 1. Melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah atau ; 2. Di hukum penjara atau kurangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.
a.
Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena : 1. Di hukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih atau; 2. Melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat. b. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena : 1. Melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. 2. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah. 3. Di hukum penjara atau kurangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekeuatan hokum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. c. Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangka tleh melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara. d. Pemberhentian karena meninggalkan tugas : 1. Pegawai Negeri Sipil meninggalkan tugasnya secara tidak syah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. 2. Pegawai Negeri Sipil meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus, diberhentikan tidak dengan hormat. e. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan dirinya kembali ke instansi induknya setelah menjalani cuti diluar tanggungan Negara, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Pemerintah sebagai organisasi adalah suatu alat yang saling berhubungan dengan satuan-satuan kerja yang ada serta memberikan suatu jabatan maupun amanat kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur organisasi tersebut untuk melaksanakan dan
menjalankan fungsi kewenangan masing-masing menurut tugas dan pekerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan demikian, pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai dasar dari seluruh badan usaha. Menurut Ibnu Kencana Syafie (1999:53) organisasi merupakan : 1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi. 2. Terjadi berbagai hubungan antara individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar. 3. Terjadinya kerjasama dan pembagian tugas. 4. Berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masingmasing. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perangka daerah provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis lainnya. Oleh karena itu, dalam membentuk suatu susunan organisasi perangkat daerah tidak terlepas dari apa yang telah ditentukan melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Lembaga Teknis dalam provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaran pemerintahan daerah dalam lingkup tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas, Lembaga Teknis Daerah Provinsi mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota meliputi : 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan bidang kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan. 7. Penanggulangan masalah sosial. 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Pengendalian lingkungan hidup. Pelayanan pertanahan. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. Pelayanan adminstrasi penanaman modal. Penyelenggaraan pelayanan dasar. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
PELAKSANAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS Melalui suatu Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Tindakan Administratif terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Provinsi adalah keputusan yang dipergunakan untuk menilai kinerja pegawai pemerintah telah menerpkan standar kerja melalui regulasi. Dalam hal ini terutama kaitannya untuk menjamin adanya objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil sehari-hari. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam satu daftar yang dibuat setiap akhir tahun yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Daftar tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, Pasal 20 tentang pokok-pokok kepegawaian, yang menyatakan : “untuk lebih menjamin objektivitas dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja”. Kemudian ditegaskan kembali dalam undang-undang tersebut bilamana telah diadakan penilaian atas prestasi kerja dikenakan ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 tentang pemberhentian seorang pegawai negeri Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Kemudian undang-undang tersebut dijabarkan secara teknis lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya untuk lebih menjamin adanya keseragaman dalam pelaksanaannya, maka BAKN mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penilaian pekerjaan pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979, berupa Surat Edaran BAKN Nomor 02/SE/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan DP3 Pegawai Negeri Sipil. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena : (a) Melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil, sumpah/janji jabatan negeri atau peraturan disiplin pegawai negeri sipil. (b) Dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan.
Sedangkan pelaksanaan daripada pemberian sanksi kepada pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin berdasarkan ketentuan daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri diserahkan kepada pejabat eselon I, eselon II, dan eselon IV yaitu pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 5. Menurut J.H.A Logemann bahwa pegawai negeri sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik dengan Negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan pemerintah melakukan suatu atau beberapa bebrapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain. Jadi, seseorang yang mempunyai hubungan dinas publik dengan Negara, tidak akan menolak atau menerima tanpa syarat pengangkatannya dalam suatu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah (Sudibyo Triatmodjo, 1983:27). Pegawai Negeri Sipil baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban setia dan taat pada pancasila dan UUD 1945, Negara pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan haknya adalah mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji pegawai negeri harus dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga ia dapat memusatkan perhatian, pikiran dan tenaganya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Gaji pegawai yang diterima harus memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan (Hanif Nurcholis, 2007: 250). Setiap pegawai negeri sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya menurut UndangUndang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 7 menyatakan : 1. Gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. 2. Gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan. 3. Gaji pegawai negeri yang adil dan layak sebagaimana ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Setiap pegawai negeri sipil wajib : 1. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. 2. Menjaga perastuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. 5. Menyimpan rahasia jabatan. Merupakan suatu kebenaran apabila dikatakan bahwa sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil adalah sangat penting dan menentukan, karena dia adalah salah satu pelaksanaan pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah dan melancarkan tugas-tugas pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional (Sudibyo Triatmodjo, 1983:106). Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan (Sudahak dan Suradji, 2003:5). Menurut Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan : 1. Pegawai Negeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil. b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan b. Pegawai Negeri Sipil Daerah. 3. Disamping pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Penerapan sanksi disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin. Sedangkan hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin. Sedangkan hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang
menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Maka semua jenis hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang. Sanksi disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan kenaikan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Selain itu juga, penerapan sanksi dilakukan oleh pimpinan dengan beberapa tahapan yaitu : 1. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan tugas, maka pimpinan memanggil secara kekeluargaan maupun secara kedinasan dan ditanyakan apa penyebab atau masalah yang dihadapi pegawai yang bersangkutan sehingga tak menjalankan tugasnya dan dibantu dicarikan solusinya. 2. Dilanjutkan dengan peringatan secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali. 3. Kalau tidak ada perubahan, maka pimpinan melanjutkan dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. 4. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap malas berkantor, maka sanksi awal adalam pimpinan mengusulkan untuk penahanan gaji berkala, dilanjutkan dengan penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan terakhir mengusulkan untuk pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sanksi disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dari untuk paling lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memnuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani sanksi disiplin. Sanksi disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat untuk dipertimbangkan. Sedangkan sanksi disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama 1(satu) tahun, setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Agar dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka karier Pegawai Negeri Sipil perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuannya. Para tahap pertama Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan seorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan digunakan sebagai dasar penggajian. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintahan adalah jabatan karir dibedakan menjadi jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi tapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi seperti dosen, peneliti, dokter dan pustakawan. Pangkat pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lain tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Syarat obyektif lain adalah disiplin kerja. Kesetiaan, pengabdian, pengalaman kerja, kerjasama, dan dapat dipercaya. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat berkewajiban mengangkat sumpah/janji yang secara otentik diatur di dalam peraturan pemerintah dan hal tersebut diatur lebih lanjut di dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara yang memiliki wewenang untuk mengaturnya. Maka pegawai negeri senantiasa mampu menaikan kualitas dirinya agar tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita harapkan penerapan sanksi disiplin terhadap kehadiran pegawai negeri sipil pada lingkup pemerintah kota kendari masih jauh dari harapan. Sanksi pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil daerah adalah sebagai berikut :
1. Peringatan lisan sebanyak 3 (tiga) kali. 2. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. 3. Penundaan Gaji Berkala. 4. Penundaan Kenaikan Pangkat. 5. Penurunan Pangkat. 6. Pemecatan. Namun sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran disiplin dalam hal kehadiran kerja barulah sebatas peringatan lisan, peringkatan tertulis dan penahanan gaji berkala. Akan tetapi penerapan sanksi masih dilakukan secara terbatas yakni diterapkan pada staf atau pegawai honorer. Hukuman yang dapat dijatuhkan sebagai sanksi terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil ialah teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemindahan sebagai hukuman, pembebasan tugas, dan pemberhentian. Selain dari pada keharusan, larangan, sanksi dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil juga diatur tentang pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dan tatacara mengajukkan keberatan/pembelaan, apabila seorang pegawai negeri sipil tidak menerima disiplin yang dijatuhkan kepadanya, antara lain: 1. Tingkat dan jenis hukuman disiplin a. Tingkat hukuman terdiri dari : 1) Hukuman disiplin ringan. 2) Hukuman disiplin sedang. 3) Hukuman disiplin berat. b. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : 1) Teguran lisan. 2) Teguran tertulis. 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis. c. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : 1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. 2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. 3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. d. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : 1) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun. 2) Pembebasan dari jabatan.
3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. 4) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 2. Pelanggaran Disiplin. Secara ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin (kewajiban dan larangan) adalah pelanggaran disiplin. a. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. b. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dari lain-lainnya yang serupa dengan itu. c. Perubahan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. 3. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) a. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia. b. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena : 1) Atas permintaan sendiri. 2) Mencapai batas usia pensiun. 3) Perampingan organisasi pemerintah atau 4. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan karena : 1. Melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah atau ; 2. Di hukum penjara atau kurangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.
a. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena : 1) Di hukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih atau; 2) Melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil tingkat berat. b. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena : 1) Melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. 2) Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah. 3) Di hukum penjara atau kurangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekeuatan hokum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. c. Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangka tleh melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara. d. Pemberhentian karena meninggalkan tugas : 1. Pegawai Negeri Sipil meninggalkan tugasnya secara tidak syah delam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. 2. Pegawai Negeri Sipil meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus, diberhentikan tidak dengan hormat. e. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan dirinya kembali ke instansi induknya setelah menjalani cuti diluar tanggungan Negara, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 45 tahun 1990 sebelum ada keputusan pejabat yang bersangkutan tidak boleh melakukan perceraian, tetapi si A tetap melakukan perceraian sebelum ada keputusan Pengadilan Agama. Kemudian si A kawin dengan laki-laki lain yang berstatus suami dari perempuan B. Oleh karena itu perempuan A sesuai Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena si A diberhentikan tidak dengan hormat maka dia mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta. Tahapan pengajuan keberatan pegawai negeri sipil ke BAPEK : 1. Pegawai Negeri Sipil A harus membuat surat keberatan kepada pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Gubernur sebab sesuai pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai negeri sipil menyebutkan bahwa tenggang waktu keberatan atas hukuman disiplin dengan hormat atau tidak dengan hormat adalah 14 (empat belas) hari. 2. Kemudian pejabat Pembina Kepegawaian memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pegawai negeri sipil atas hukuman disiplinnya tersebut. 3. Jawaban atas keberatan dari pejabat Pembina Kepegawaian dikirim ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk mendapatkan putusan. 4. Kemudian BAPEK bersidang untuk memutuskan hukuman disiplinnya, apakah sudah sesuai dengan pelanggaran disiplinya. 5. Dan BAPEK dalam memutuskan, mempertimbangkan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang keberatan tadi dapat melakukan 2 (dua) hal : a. Dapat merubah hukuman disiplinya. b. Menguatkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian. Hal ini sesuai dengan amanah Keputusan Presiden Nomor 67 tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pemberian sanksi mutlak harus diberikan pada pegawai negeri sipil karena sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 menyebutkan pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi masyarakat. Sehingga seorang pegawai negeri sipil bilamana mendapatkan suatu bentuk ketidak adilan dari tempat ia bekerja ataupun karena mendapatkan suatu peristiwa hukum di lingkungannya, maka seorang pegawai negeri sipil dapat di ajukan
maupun mengajukan keberatannya ke Peradilan Tata Usaha Negara (Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979) tentang Pemberhentian Putusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Apabila putusan berupa sanksi yang dikeluarkan kepada seorang pegawai negeri sipil ternyata tidak diterima maka pegawai negeri sipil tersebut dapat melakukan gugat balik ke PTUN. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keberatan yaitu pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat. Sementara penurunan pangkat tidak bisa mengajukan keberatan karena obyek pelanggarannya sudah jelas, misalnya pegawai negeri sipil yang tidak melaksanakan tugas 2 (dua) bulan berturut-turut. Kemudian menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai disiplin pegawai negeri sipil, yang dimaksud dengan peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai negeri sipil. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan peraturan pegawai negeri sipil baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Pejabat berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipil. Alasan pejabat yang berwenang menghukum atas perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan, serta dimaksud peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan. KESIMPULAN Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan pegawai Negara adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan serahi tugas dalam suatu jabatan Negara, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Pegawai Negara sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini kedudukan pegawai Negara menjadi sangat penting, sebab lancar dan tidak lancarnya pemerintahan dan
pembangunan Negara tidak lepas dari peranan dan keikutsertaan pegawai Negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa pegawai Negara merupakan tulang punggung pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai abdi masyarakat mempunyai peran yang penting dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional dan menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis makmur, adil dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pegawai Negeri mempunyai peranan penting sebaba pegawai negeri merupakan unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara kita, seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. DAFTAR PUSTAKA Buku Ahmah Ghufron dan Sudarsono, 1991. Hukum Kepegawaian di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Abdul Latief, 2006. Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleldsregel) pada pemerintahan Daerah, Ull Jogyakarta Press, Jogyakarta. Amiroedin Syarif, 1987. Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya, Bina Aksara, Jakarta. Aos Kuswandi, 2004. Pelaksanaan Fungsi Legislatif dan Dinamika Politik DPRD, Laboratorium Ilmu Pemerintahan FISIP Unisma, Jakarta. A Hamid Attamimi, 1992. Teori Perundang-undangan Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fak Hukum UI, 25 April, Jakarta. Anna Erliyana, 2005. Keputusan Presiden Analisis Keppres RI 1987-1998, Program Pasca Sarjana FH UI, Jakarta.
Bagir Manan, 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind.Hill.Co Jakarta. Bagir Manan, 1994. Pemahaman Mengenal Sistem Hukum Nasional, Pasca Sarjana UNPAD, Bandung. Bagir Manan, 1993. Sistem Perundang-undangan Indonesia, BPHn Dep Kehakiman, Jakarta. BN. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000. Pokok-pokok Hukum dan Administrasi Negara, Liberty, jogyakarta. Darama Kusuma, 2002. Merubah Perilaku Birokrasi Pada Organisasi Pemerintah Daerah, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XII Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Bandung. E Koswara, 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, PT Sembrani Aksara Nusantara, Jakarta. Ermaya Suradinata, 1998. Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah, CV Ramadan Bandung. Hanif Nurcholis, 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta. HAW Widjaja, 2002. Otonomi Daerah dan Otonomi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hardijanto, 2000. Pemberdayaan Aparatur Negara Menuju Good Governance, Makalah di sampaikan pada TOT Pengadaan barang/Jasa Menuju Good Governance. Inu Kencana Syafie, 1999. Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Bandung. Josef Riwu Kalo, 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta. J Salusu, 1996. Pengambilan Keputusan Startejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit, PT Gramedia, Jakarta. Philipus M. Hadjo, dkk, 1999. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Jogyakarta. Sudibyo Triatmodjo. 1983, Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Ghalia Indonesia, Jakarta. Suhadak dan Surajdi. 2003, Administrasi Kepegawaian Negara, Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III, Jakarta. Supardan Modeong. 2003, Teknik Perundang-undangan di Indonesia, Perca, Jakarta.
Solly Lubis, 1995. Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung. Soejono, 2001. Manajemen Pemerintahan Suatu Pemikiran Dalam Era Supremasi Hukum, Mimbar, Semarang. Soenobo Wirjosoegito, 2004. Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
A. Dampak Penerapan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Menurut J.B. Sumarlin menyatakan, bahwa agar pegawai negeri sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka pembinaan harus diarahkan untuk menjamin (Sudibyo Triatmodjo, 1983:93).
1. Agar satua organisasi lembaga pemerintah mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang rasional berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang dibebankan kepadanya. 2. Pembinaan yang terintegrasi terhadap seluruh pegawai negeri sipil artinya bahwa terhadap semua pegawai negeri sipil berlaku ketentuan yang sama. 3. Pembinaan pegawai negeri atas dasar sistem karir dan sistem prestasi kerja. 4. Pengembangan system pengajian yang mengarah pada penghargaan terhadap prestasi dan besarnya tanguung jawab. 5. Melaksanakan tindakan korektif yang tegas terhadap pegawai yang nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan norma-norma kepegawaian. 6. Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem pengawasannya. 7. Pembinaan kesetiaan dan ketaatan penuh pegawai negeri terhadap Negara dan Pemerintah. Dengan demikian dalam jabatan harus berdasarkan pada sistem prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi, kompetensi dan pelatihan pegawai negeri sipil. Dalam pembinaan kenaikan pangkat disamping berdasarkan sistem prestasi kerja juga diperhatikan sistem karier.
BAB V PENUTUP
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para Kepala Daerah Provinsi adalah merupakan tuntutan masyarakat yang dapat terwujud apabila dapat terciptanya suatu sistem pemerintahan yang baik, dimana secara utuh dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Negara yang efesien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah sektor swasta dan masyarakat yang bermuara pada terciptanya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu perubahan perilaku birokrasi sangat diperlukan, karena penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sejalan dengan konsep Good Governance sebagai domain pemerintahan yang baik antara lain : 1. Menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. 2. Kebijakan publik yang transparansi. 3. Adanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik. Paradigma kepemerintahan yang baik, Good Governance memperhatikan tiga domain yang bersinergi yakni antara sector public, swasta dan masyarakat. Sesuai dengan paradigma kepemerintahan yang baik, maka hubungan kerja pada sektor pemerintahan tidak lagi bersifat hirarkhis (sistem koordinasi dari bawah ke atas ataupun sebaliknya) tetapi menjadi heterarkhis, artinya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan memperhatikan hubungan dari tiga domain kepemerintahan yang baik. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik menurut Hardjianto (2000:2), beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan antara lain : 1. Prinsip Kepastian Hukum. a. Sistem hukum yang benar dan adil, meliputi hukum Nasional hukum adat dan etika kemasyarakatan. b. Pemberdayaan pranata hukum, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan. c. Desentralisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan public dan lain-lain yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. d. Pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh DPR, dunia pers dan masyarakat umum secara transparansi, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Prinsip Keterbukaan a. Menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asa desentralisasi dan transparansi.
b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup layak, hak akan rasa aman dan nyaman, persamaan kedudukan dalam hukum dan lain-lain. c. Memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. 3. Prinsip Akuntabilitas a. Prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, tepat dan benar, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. b. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. c. Memberikan sanksi yang tegas aparat yang melanggar hukum. 4. Prinsip Profesionalisme a. Sumber daya manusia yang memiliki profesionalitas dan kapabilitas yang memadai, netral serta dukungan dengan etika dan moral sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. b. Memiliki kemampuan kompetensi dank ode etik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Memodernisasi Administrasi Negara dengan mengaplikasikan teknologi telekomunikasi dan informatika yang tepat guna. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi syarat Good Governance yang dikemukakan oleh Team Work Lapera (2001:93) sebagai berikut : 1. Akuntabilitas, maksudnya adalah bisa dibaca rakyat dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat melalui indicator atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh rakyat sendiri. 2. Transparansi, maksudnya segala kegiatan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersifat terbuka, bisa diketahui atau diakses oleh masyarakat. Keputusan diambil dengan melibatkan masyarakat, memungkinkan adanya ide-ide atau aspirasi masyarakat. 3. Kejujuran, maksudnya adalah adanya kejujuran dari pemerintah dalam melakukan atau menyelenggarakan pemerintahan. 4. Kesetaraan, dalam pelayanan non diskriminasi atau tidak membeda-bedakan dalam proses pelayanannya. 5. Keterlibatan, masyarakat dalam seluruh tahap proses penyelenggaraan mulai dari perencanaan sampai dengan distribusi hasil-hasil permbangunan. 6. Konstitusional, berjalan di atas aturan yang ada dan senantiasa menegakkan hukum. 7. Pengambilan keputusan, mengedepankan musyawarah agar keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
FUNGSI DAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI Pengaturan dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daearh membuat peranan kepala daerah sangat strategis, karena kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional, sebab pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau Negara. Efektifitas pemerintahan Negara tergantung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional. Dari tinjauan organisasi dan manajemen kepala daerah merupakan figure atau menejer yang menentukan efektifitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis di tentukan oleh sejauh mana efektifitas peran yang di mainkan oleh kepala daerah. Dalam kata lain, arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah di tentukan oleh kemampuan, kompetensi dan akapabilitas kepala daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manejerial, kepemimpinan, pembinaan dan pelayanan, serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Kepala Daerah. Dalam pendekatan pelayanan, Kepala Daerah juga merupakan komponen strategi dalam mengupayakan terwujudnya pelayanan yang berkualitas, baik pelayanan internal dalam organisasi maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat. Kepemimpinan Kepala Daerah yang menerapkan pola dan strategi mendengarkan, merasakan menanggapi dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat dan tuntutan organisasi, merupakan kekuatan dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat. Kepala daerah sebagai puncak suatu piramida hiearkhi administrative memiliki peranan dalam menjalankan keseluruhan peraturan daerah yang dibuat bagi pemerintah daerah yang lebih tinggi atau badan perwakilan daerah . Dengan demikian ia mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk menjalankan peraturan dari unit pemerintahan yang lebih tinggi. Begitu strategisnya kedudukan dan peran Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan, sehingga seorang Kepala Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamik, aktif serta komunikatif, menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang individual masing-masing kepala daerah. Dengan kepemimpinan yang efektif, Kepala Daerah yang diharapkan dapat menerapkan dan menyesuaikan dengan paradigma baru otonomi
daerah, di tengah-tengah lingkungan strategi yang terus berubah seperti reinventing government (pemerintahan yang memiliki visi dan misi), akuntabilitas, serta good governance (pemerintahan yang baik). Setiap Kepala Daerah yang memimpin organisasi pemerintahan daerah perlu memahami bahwa otonomi daerah adalah suatu instrument politik dan instrumen administrasi/manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya local sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemajuan masyarakat di daerah terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dalam kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan demokrasi maupun sebagai alat pemerintah daerah. Sebagai alat pemerintah pusat. Kepala Daerah memegang pimpinan kebijaksanaan politik di daeranya dengan mengindahkan wewenang yang ada pada pejabat-pejabat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah Provinsi di sebut Gubernur yang karena jabatannya adalah juga sebagai Wakil Pemerintah. Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, sedangkan Kepala Daerah Kota disebut Walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku kepala daerah,kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/kota. Dalam menjalankan pemerintahan, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk ; 1) Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus1945. 2) Memegang teguh pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 3) Menghormati kedaulatan rakyat 4) Menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan 5) Meningkatkan taraf kesejahteraan dan ketertiban masyarakat 6) Mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkannya sebagai peraturan Daerah bersama DPRD. Kepala daerah memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Kepala daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Presiden melalui menteri dalam negeri dengan tembusan kepada gubernur bagi kepala daerah kabupaten dan daerah kota,sekurang-kurangnya sekali dalam setahun,tetapi jika dipandang perlu oleh kepala daerah apabila di minta presiden.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tugas dan fungsi kepala daerah telah diatur dengan peraturan pelaksanaan, yang apabila diidentifikasi, terdapat 2 kriteria tugas dan kewajiban yaitu (1) tugas administrasi/manajerial dan (2) tugas manajer public. Ketentuan yang mengatur mengenai Kepala Daerah telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 dan 27, bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan kewajiban, antara lain : Pasal 25, Kepala Daerah mempunyai tugas : 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 2. Mengajukan rancangan perda. 3. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. 4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 5. Mengupayakan daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 Kepala Daerah mempunyai kewenangan : 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 serta memepertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 4. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 5. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan. 6. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. 7. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. 8. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. 9. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertical daerah dan sesuai perangkat daerah. 10. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD.
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK 1). Landasan Filosofis. Dasar berlakunya secara filosofis (filisofische groundslag) menurut Bagir Manan (1992:3), jika berlakunya suatu perundangundangan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau cita hukum menurut penjelasan UUD 1945. Atau Perundangundangan itu rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Artinya ia mempunyai alas an yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) di Indonesia adalah merupakan satu kesatuan system norma yang bersumber dari berbagi paham dan sisitem hukum yang ada. Indonesia memiliki system hukum asli yang spesifik yaitu hukum adat dan hukum kebiasaan yang bersumber dari hukum asing. Setiap bangsa memiliki system hukum sendiri, bahkan setiap daerah dan kelompok masyarakat hukumnya, memiliki pula sistem hokum tersendiri. Dimana ada masyarakat di situ ada hukum (ibi societes ubi ius). 2). Landasan Sosiologis. Suatu Peraturan perundang-undangan diaktakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan kebutuhan, keyakinan dan kesadaran hukum masyarakat (Amiroedin Syarif, 1987:92). Hal ini berarti peratruran perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Karena membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya dan tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi atau ditaati. Dengan demikian, rancangan peraturan tersebut sudah berorientasi pada kepentingan masa depan seluruh lapisan masyarakat yang mencapai tujuan daripada hukum yaitu kesejahteraan, kebahagiaan dan kesentosaan (Supardan Modeong, 2003:53). Kemudian Bagir Manan (1992:3) menyatakan bahwa dasar berlakunya secara sosiologis (sociologische groundslag). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai dasar berlaku secara sosiologis jika berlakunyatidak hanya karena paksaan penguasa, tetapi juga karena diterima masyarakat, artinya ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundangundangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat agar tidak menjadi huruf-huruf yang mati belaka.
3). Landasan Yuridis. Landasan Yuridis atau landasan hukum yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederajat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadi dasar kewenangan. Dari sini akan diketahui apakah seorang pejabat atau badan mempunyai kewenangan membentuk peraturan itu atau apakah putusan yang diatur itu berada di bawah kewenangan mengatur badan itu. Tanpa disebutkan peraturan perundang-undangan seorang pejabat atau suatu jabatan atau suatu lembaga adalah tidak berwenang mengeluarkan peraturan. Bagir Manan (1994: 1415), mengemukakan bahwa dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan : a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. b. Keharusan ada kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. d. Keharusan tidak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut lagi, Bagir Manan (1992:3), menyatakan bahwa dasar berlakunya secara yuridis (rechtsground). Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai dasar berlakunya secara yuridis jika ada kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundangundangan dengan materi yang diatur dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu : 1. Landasan yuridis yang beraspek formal, adalah ketentuan-ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pembentuknya. 2. Landasan yuridis material, adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur. 4). Landasan Politis
Hukum sebagai produk politik adalah merupakan anggapan yang benar. Norma peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada haluan politik pemerintah yang disebut dengan garis-garis besar haluan Negara. Sebagai implementasi yuridis dalam penerapan landasan politis secara kontekstual haruslah mencantumkan mengenai dasar hukumnya (konsederan mengingat). Hal ini adalah merupakan landasan politis daripada peraturan perundang-undangan yang akan dibuat serta menunjukkan lembaga politik yang memilki kewenangan untuk mengeluarkan ataupun menyusun daripada suatu perundang-undangan yang mana harus menuliskan secara utuh maupun keseluruhan dari jenis peraturan tersebut. Hal ini juga tidak boleh diabaikan adalah keharusan untuk senantiasa menuliskan tahun dan nomor pengundangan baik pada lembaran Negara untuk peraturan perundang-undangan nasional, amupun lembaran Negara daerah untuk peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang bersifat mengatur (regeling).
