PENERAPAN PIDANATAMBAHAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam PutusanPengadilan Negeri BanyumasNomor :46/Pid.B/2009/PN.Bms)
SKRIPSI
Oleh:
LULY NUGRAHENI E1A008137
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2013
i
ii
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: LULY NUGRAHENI
NIM
: E1A008137
Judul
: PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL(Studi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan NegeriBanyumasNomor :46/Pid.B/2009/PN.Bms)
Menyatakanbahwaskripsi yang saya buatiniadalahbenar-benarhasilkarya saya sendiri dan semuasumber data sertainformasi yang saya gunakantelahdinyatakan secara jelas dan dapatdipertanggungjawabkankebenarannya. Jikapernyataaninitidakbenar saya bersediamempertanggungjawabkannya di depanhukumsesuaiketentuan yang berlaku.
Purwokerto,
Agustus2013
LULY NUGRAHENI E1A008137
iii
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL(Studi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri BanyumasNomor :46/Pid.B/2009/PN.Bms). Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Berbagai kesulitan dan hambatan Penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat bimbingan, bantuan materiil dan moril serta pengarahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada: 1. Dr. Angkasa, S.H.,M.hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 2. Dr. Noor Aziz Said, S.H.,M.S., selaku dosen Pembimbing I Skripsi, atas segala bantuan, arahan, dukungan, dan masukan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini. 3. Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing II skripsi,atas segala bantuan, arahan, dukungan dan masukan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini. 4. Haryanto Dwi Atmodjo, S.H.,M.H., selaku selakudosenPembimbing II skripsi dan Kepala Bagian Hukum Pidana. 5. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Skripsi. 6. Sarsiti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik. 7. Seluruh dosen, staf&karyawan di Fakultas Hukum Unsoed. 8. Kedua orangtua tercinta bapak Mochammad Suhardyono dan ibu Musriyati, serta mba Sindy, mba Tia, mas Imam, Idellie, mbah kakung, dan mbah putri. 9. Semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semogaamalkebaikansertabantuan yang telahdiberikanmendapatbalasandariAllahSwt. Skripsiinihanyalahhasilkaryamanusiabiasa yang memilikibanyakkekurangan, olehkarenanyakritik dan masukandemikesempurnaanskripsiinisangatpenulisharapkan. Purwokerto, Agustus 2013
LULY NUGRAHENI
iv
E1A008137 ABSTRAK Penelitian ini berjudul: “PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL(Studi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri BanyumasNomor :46/Pid.B/2009/PN.Bms).” Tindak Pidana Korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya karena dampak dari tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Praktik korupsi di Indonesia sudah sedemikian parah dan akut. Korupsi di Indonesia terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk korupsi yang melibatkan para pejabat negara maupun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Penelitianinibertujuan untuk mengetahui penerapan pidana tambahan terhadap Pegawai Negeri Sipil pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999dalam putusan Nomor: 46/Pid.B/2009/PN.Bms sertamengetahui dasarpertimbanganhukum hakim dalammenjatuhkanputusanpidanatambahan tersebut di atas. Metode yang digunakanadalahmetodependekatanyuridisnormatif, yaitupendekatan yang menggunakankonsepsi yang legismepositivistis.Sumber data adalah data sekunder yang bersumberpadaputusanNomor: 46/Pid.B/2009/PN.Bms, peraturanPerundang-Undangan, buku-bukuliteratur yang adarelefansinyadenganmateripenelitian. Berdasarkanhasilpenelitiandananalisa data tentangstudi terhadap TindakPidanaKorupsidalamputusanNomor: 46/Pid.B/2009/PN.Bms, dapatdisimpulkanbahwa terdakwa bernama Casmono yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta dibebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini sebanyak Rp28.610.000,00 dengan pertimbangan hukum bahwa uang tersebut tidak sah berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga terdakwa tidak berhak untuk menerima ataupun memilikinya untuk keuntungan sendiri. Dari hasil penelitian tersebut, pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun menurut pandangan penulis hendaknya lebih maksimal karena kurang dapat memberikan efek jera bagi terdakwa. Namun, dengan adanya aturan mengenai hukuman tambahan, hal ini dapat menjadikan perbaikan pada diri terdakwa untuk tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi serta dapat mencegah atau meminimalisir kemungkinan munculnya kasus-kasus korupsi berikutnya dalam masyarakat.
v
Kata Kunci: pidana tambahan, pegawai negeri sipil, tindak pidana korupsi ABSTRACT The study is titled: THE APPLICATION OF ADDITIONAL CRIMINAL CIVIL SERVANTS (Study Against Corruption InBanyumasDistrict Court Decision Number:46/Pid.B/2009/PN.Bms) Crime of corruption already exist in the community for a long time, but recently attracted the attention of the world since the end of the second world war. In many parts of the world, corruption has always received more attention than other crimes because of the impact of this crime can touch many areas of life. Corruption in Indonesia has been so severe and acute. Corruption in Indonesia continues to show improvement from year to year. Corruption is widespread in society, both in the number of cases and the amount of loss to the state, and in terms of quality crime carried out systematically and scope that enters all aspects of society including corruption involving public officials and civil servants in Indonesia . This study aims to determine the application of additional criminal to civil servants perpetrators of corruption under Article 11 of Law Number 20 of 2001 in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 in Decision Number: 46/Pid.B/2009/PN. Bms and knows basic legal reasoning the judge in a criminal verdict additional above. The method used is a normative juridical approach, ie the approach using legisme positivistic conception. Data sources are secondary data sources on Decision Number: 46/Pid.B/2009/PN.Bms, regulations Legislation, books existing literature relefansinya with research material. Based on the results of research and data analysis on the study of the Corruption in Decision Number: 46/Pid.B/2009/PN.Bms, it can be concluded that the defendants named Casmono who is a civil servant found guilty of corruption continues thus sentencedimprisonment for one (1) year and an additional burden in the form of criminal compensation payments as much as possible with property derived from criminal acts of corruption, in this case as much as Rp28.610.000, 00 with legal considerations that money is not illegal under the provisions of the applicable statute that the defendant is not entitled to receive or have it for their own benefit. From this research, a criminal who was dropped by the judge to the defendant is imprisonment for 1 (one) year in the view of the author should be able to give up due to lack of deterrent effect to the defendant. However, with the rules on additional punishment, it can make improvements to the defendants themselves to no longer engage in corrupt activities and may prevent or minimize the likelihood of subsequent cases of corruption in the society. Keywords: additional criminal, civil servants, corruption
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL......................................................................................
i
HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................
ii
SURAT PERNYATAAN..............................................................................
iii
KATA PENGANTAR...................................................................................
iv
ABSTRAK.....................................................................................................
v
ABSTRACT...................................................................................................
vi
DAFTAR ISI ..................................................................................................
vii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah........................................................................
1
B. Perumusan Masalah ............................................................................
7
C. Tujuan Penelitian
...............................................................................
8
D. Kegunaan Penelitian ...........................................................................
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .................................................................. A. Tindak Pidana ....................................................................................
9 9
1. Pengertian Tindak Pidana............................................................
9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .........................................................
17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana ............................................................
21
B. Tindak Pidana Korupsi ........................................................................
24
1. Istilah dan Pengertian Korupsi .....................................................
24
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi ................................................
26
vii
3. Pembagian Tindak Pidana Korupsi ..............................................
27
4. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 .................................................................
33
C. Pegawai Negeri Sipil ...........................................................................
33
1. Pengertian Pegawai Negeri ...........................................................
33
1.1.Pengertian Pegawai Negeri dari Sudut Hukum Kepegawaian
37
1.2.Pengertian Pegawai Negeri dari Sudut Hukum Pidana...........
36
1.3.Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999..............................................
37
2. Kedudukan dan Tugas Pegawai Negeri Sipil ................................ 38 3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil ................................................... 39 4. Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil .....................................................
44
5. Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil ............................... 45 6. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ............................................ 46 D. Pertanggungjawaban dan Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ..................................................................................... 55 1. Pertanggung Jawaban Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi 55 2. Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi................ 59 2.1.Jenis Penjatuhan Pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)............................................................ 59 2.2.Jenis Penjatuhan Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999..............................................................
60
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 64 A. Metode Pendekatan..................................................................
64
B. Spesifikasi Penelitian...............................................................
65
C. Sumber Bahan Hukum ............................................................. 65 D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum ......................................
viii
66
E. Metode Pengolahan Bahan Hukum .......................................... 67 F. Metode Penyajian Bahan Hukum ............................................. 67 G. Metode Analisis Data ..............................................................
68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 69 A. Hasil Penelitian ....................................................................... 69 B. Pembahasan............................................................................
82
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan.............................................................................. 103 B. Saran....................................................................................... 105 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 107
ix
