ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN TENTANG PRAKTIK PERCALOAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH Cahaya Rama Putra, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Email:
[email protected], Eddy Rifa’I, Ahmad Irzal Fardiansyah, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145.
ABSTRAK Tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang banyak terjadi menjelang adanya pembukaan pendaftaran penerimaan calon pegawai negeri sipil, mereka menjanjikan diterimanya sebagai pegawai negeri dengan meminta imbalan yang jumlahnya tidak sedikit. PNS yang melakukan tindak pidana penipuan akan tetap dijatuhi pidana sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus percaloan merupakan rangkaian proses hukum terhadap pelaku yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana. Dakwaan yang diberikan terhadap pelaku disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini adalah ancaman Pasal 378 KUHP yang menyatakan diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Persidangan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana penipuan dilakukan oleh Hakim Pengadilan, untuk menegakan pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam rangka Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan adalah: (a) Dalam hal memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain (korban), terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan meresahkan masyarakat. (b) Dalam hal meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan ibu dari dua orang anak yang masih kecil dan masih butuh dampingan untuk tumbuh kembangnya. Kata kunci: Penjatuhan Pidana, Hakim, Penipuan, PNS
ANALYSIS OF SENTENCES FOR CRIMINAL FRAUD BROKERING PRACTICES OF CIVIL SERVICE CANDIDATES
ABSTRACT Criminal fraud mode brokering practices committed by unscrupulous civil servants is a lot going on ahead of the opening to recruit civil servants, they promise receipt as civil servants by asking in return that amount is not little. Civil servants who commit criminal acts of fraud will remain punished according to the laws and regulations in force. Criminal punishment for Civil Servants who commit criminal fraud with brokering mode is a series of legal proceedings against the perpetrators who have sufficient evidence of a criminal act. The charges given to the perpetrators of the offenses adapted that does, in this case is the threat of Article 378 of the Criminal Code which states threatened because of fraud by a maximum imprisonment of four years. Proceedings against civil servants who commit criminal acts of fraud committed by the Court of Justice, to enforce the court based on the evidence that the legitimate and convincing. Factors to be considered in order to judge the criminal imposition of the civil servant who committed the crime of fraud with brokering practice mode are: (a) In the case of aggravating that defendant has harmed another person (the victim), the defendant is a Civil Servant (PNS ), and disturbing the public. (b) In the event that relieve the defendant and the defendant has not been convicted of a mother of two small children and still need assistance for growth. Keywords: Imposition of Criminal, Judge, Fraud, Civil Servants
I. PENDAHULUAN Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstats), bukan negara yang berdasar kekuasaan belaka (machtstats), oleh karena itu tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus disusun dalam bingkai hukum. Konsepsi Negara Hukum atau rechtstats tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia mempunyai sistem pemerintahan, yang mana sistem itu dijalankan oleh para pegawai-pegawai atau yang disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam suatu tata pemerintahan yang baik peran suatu Pegawai Negeri memang sangat vital untuk mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur yang merata dan berkeseimbangan materiil dan spiritual. Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat, harus menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.
Setiap tahun di Indonesia selalu membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk setiap instasi-instasi pemerintahan yang diperlukan adanya penambahan pegawai. Ini tentunya merupakan kesempatan bagi masyarakat yang memang bercita-cita untuk mengabdi kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kesempatan ini pula dijadikan oleh para oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan atas orangorang yang ingin mengambil jalan pintas menjadi pegawai negeri sipil. Para pelaku ini menawarkan kepada calon korban kalau mereka bisa memastikan para calon korban diterima sebagai pegawai negeri sipil atau disebut juga dengan calo pns, tentunya tindakan ini mencidrai dari apa yang diharapkan dari seorang PNS yaitu bersih dan bermoral. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: A. Bagaimanakah Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan calon Pegawai Negeri Sipil. B. Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam rangka Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan. II. PEMBAHASAN A. Penjatuhan Pidana Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Praktik Percaloan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, penjatuhan pidana terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan praktik percaloan diawali
dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan setelah menerima laporan dari korban tentang adanya tindak pidana penipuan oleh Pegawai Negeri Sipil. Setelah mendapat laporan itu maka dilaksanakanlah tindakan awal yaitu penyelidikan karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.1 Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, setelah buktibukti dikumpulkan maka penyidik menilai dengan cermat apakah sudah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum dan kalau merupakan tindak pidana maka hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yaitu dibuat surat dakwaan dan dilaksanakan persidangan terhadap terdakwa.2 Bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukanya”. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. 1
Wawancara dengan Mardison, Hakim PN Tanjung Karang tanggal 29 Oktober 2014. 2 Wawancara dengan Nikmah Rosidah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung tanggal 14 Oktober 2014.
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Rangka Penjatuhan Pidana Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Praktik Percaloan. Putusan hakim atau lazim yang disebut dengan istilah putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya sebab dengan putusan hakim tersebut pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.3 Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus percaloan adalah dengan dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang - undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, fakta di persidangan, dan pasal pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai oknum PNS yang melakukan tindak pidana penipuan percaloan, terdapat hal-hal yang 3
Taufik Makarao. Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana . Rineka Cipta. Jakarta. 2004. hal 125
memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana, yaitu dalam hal memberatkan adalah terdakwa adalah seorang PNS, Efek dari perbuatan terdakwa lebih luas, tidak dapat mengembalikan hasil penipuan, dan bukan hanya 1 korban. Sedangkan dalam hal meringankan adalah: belum pernah terlibat tindak pidana, menyesali perbuatanya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga.4 II.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 1. Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus percaloan merupakan rangkaian proses hukum terhadap pelaku yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana. Dakwaan yang diberikan terhadap pelaku disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukanya, dalam hal ini adalah ancaman Pasal 378 KUHP yang menyatakan diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, seorang Hakim harus memperhatikan pengaruh pidana yang dijatuhkan (pengaruh terhadap terdakwa, masyarakat dan terhadap korban serta keluarganya). 2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam rangka Penjatuhan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang 4
Wawancara dengan Mardison, Hakim PN Tanjung Karang tanggal 29 Oktober 2014.
melakukan tindak pidana penipuan dengan modus praktik percaloan adalah sebagai berikut : a. Dalam hal memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain (korban), terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan meresahkan masyarakat. b. Dalam hal meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan ibu dari dua orang anak yang masih kecil dan masih butuh dampingan untuk tumbuh kembangnya. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Pradnya Paramita. Jakarta. 2004. Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Rajawali Pers. Jakarta. 2011. ----------, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Raja Grafindo. Jakarta. 2007. Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. ----------, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hartono. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2010 Ismail, Mohamad. Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas Pns Sebagai Abdi Negara Dan Abdi Masyarakat. Mandar Maju. Bandung. 2003. Kartanegara, Satochid. Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II,
PTIK Angkatan V, Tahun 19541955. Lamintang, P.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. M. Sholehuddin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2011 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni Bandung. 1992. Mulyadi, Lilik. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2010. Nawawi Arief, Barda. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana. Jakarta. 2011. Projodikoro, Wiryono. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. PT Eresco .Jakarta. 2002. Rahardjo, Satjipto. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. PPKPH. Jakarta. 1998. Sedarmayanti. Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintahan. Grasindo. Jakarta. 2005.
----------, Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Di Era Otonomi Daerah. Tarsito. Bandung. 2008. Situmorang, Victor M. Aspek Hukum Pengawasan Di Lingkungan Aparatur Pemerintah. Rineka Cipta. Jakarta. 1994. ----------, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil. Rineka Cipta. Jakarta. 1994. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. Taufik Makarao. Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana . Rineka Cipta. Jakarta. 2004. ----------, Pembaharuan Hukum Pidana. Kreasi Wacana. Yogyakarta. 2005. Tiena Masriani, Yulies. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. Undang-Undang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2010 (RUU KUHP 2010) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
