ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERI KESEMPATAN MELAKUKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS
TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Kenotariatan
Oleh : EVI SUSTYANINGRUM NIM : S351408025
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2017
i
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERI KESEMPATAN MELAKUKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS
DISUSUN OLEH : EVI SUSTYANINGRUM NIM. S.351408025
Telah Disetujui Oleh Pembimbing Dewan Pembimbing
Jabatan
Nama
Tanda Tangan Tanggal
1. Pembimbing Dr. Widodo T. Novianto, SH.,M.Hum
…..……..
……….
…………
...……..
NIP. 195411241985031002 2. Pembimbing Noor Saptanti, SH., M.H
Mengetahui : Ketua Program Magister Kenotariatan
Burhanudin Harahap, SH., MH., M.Si.,Ph.D NIP. 196007161985031004 ii
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERI KESEMPATAN MELAKUKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS
DISUSUN OLEH : EVI SUSTYANINGRUM NIM.S.351408025
Telah disetujui oleh Tim Penguji : Jabatan
1.
Ketua
Nama
Tanda Tangan
Tanggal
………………….
…………….
………………….
…………….
…………………
…………….
Dr. Mulyoto, SH.,M.Kn
………………….
…………....
Noor Saptanti, SH.,MH
………………….
…………….
Burhanudin H, SH.,MH.,MSI.,Ph.D NIP. 196007161985031004
2. Sekretaris
Dr. Widodo T. Novianto, SH.,M.Hum NIP. 195411241985031002
3. Penguji Pembanding
Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH.,M.Hum NIP. 195702031985032001
Internal 4. Penguji Pembanding Eksternal 5. Anggota
Mengetahui : Direktur Program Pascasarjana
Ketua Program Magister Kenotariatan
Prof.Dr.M.Furqon Hidayatullah, M.Pd NIP. 19600727 198702 1 001
Burhanudin Harahap, SH., MH., M.Si.,Ph.D NIP. 196007161985031004 iii
PERNYATAAN
Nama
: Evi Sustyaningrum
NIM
: S351408025 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “ANALISIS
PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMBERI
KESEMPATAN
MELAKUKAN
PENIPUAN
YANG
DILAKUKAN OLEH NOTARIS” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan tersebut diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.
Surakarta, 01 Desember 2017 Yang membuat pernyataan,
EVI SUSTYANINGRUM
iv
MOTTO
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan
ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap.” (QS (Al-Insyirah 6-8)
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulilah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan, rahmat, taufik, hidayah, dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERI KESEMPATAN MELAKUKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS”. Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Progam Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan tesis ini merupakan dorongan dari keinginan penulis untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dibidang hukum perdata dan pidana khususnya mengenai Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 131/Pid.B/2015/PN.Bjb. Pada putusan tersebut mengenai penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa Notaris tersebut dijatuhkan sanksi pidana Pasal 378 KUHP juncto Pasal 56 KUHP yang menyatakan memberi bantuan dan memberikan kesempatan untuk melakukan penipuan apabila ditinjau dari prespektif teori kepastian hukum. Adanya penerapan sanksi pidana dalam putusan kurang tepat, maka harus dilihat dari segi proses dan syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis ke dalam suatu karya ilmiah. Disamping hal tersebut, penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Progam Studi Magister Kenotariatan dan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing dan berbagai pihak. Banyak pihak yang berperan besar dalam memberikan bantuan sampai selesainya tesis ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak
Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret
Surakarta. 2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Progam Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. vi
4. Bapak
Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Progam Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 5. Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, panduan, dan motivasi demi selesainya penulisan tesis ini. 6. Ibu Noor Saptanti, S.H., MH, selaku Pembimbing kedua yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, panduan, dan motivasi demi selesainya penulisan tesis ini. 7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Progam Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 8. Bapak dan Ibu Staff Progam Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah membantu perkuliahan dan penyusunan tesis ini. 9. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta dan banggakan Bapak Supanang dan Ibu Purwati, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat. 10. Adik-adiku Dian Sari Tri Azhari dan Harry Sapto Prayogo yang selalu memberikan semangat dan doa 11. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan doa hingga terselesaikan tesis ini. 12. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Angkatan V, terimakasih telah memberikan bantuan, semangat, motivasi, dan doa. Sukses buat kalian semua. 13. Terimakasih atas teman-teman, sahabat dan semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan, doa dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan tesis ini sangat diharapkan.
Surakarta, 02 Januari 2017 Penulis
Evi Sustyaningrum vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL………………………………………………………………………. i HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING……………………………………………. ii HALAMAN PENGESAHAN TESIS …………………………………………………….. iii HALAMAN PERNYATAAN ……………………………………………………………. iv MOTTO …………………………………………………………………………………… v KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….. vi DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………. vii ABSTRAK ………………………………………………………………………………… viii ABSTRACK ………………………………………………………………………………. ix
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………..
1
A. Latar Belakang Masalah ……………………………………………...................
14
B. Rumusan Masalah ………………………………………………………………...
14
C. Tujuan Penelitian ………………………………………………….......................
15
D. Manfaat Penelitian …………………………………………………....................
15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI……………………….
16
A. Landasan Teori …………..……………………………………………………….
16
1. Teori Kepastian Hukum …………………………………………………….
16
2. Teori Perbuatan Melawan Hukum ………………………………………….
23
B. Tinjauan Pustaka …….……………………………………………..................... 1. Tindak Pidana Penipuan …………………………………………………… a. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan ………………….. 2. Tindak Pidana Penyertaan …………………………………………………. a. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyertaan …………………..
29 29 29 33 33
3. Pertanggungjawaban Pidana …………………………………………………
37
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana …………………………………
37
4. Tinjauan Umum Tentang Notaris …….…………………........................ …
42
a. Pengertian Notaris ………………………………………………………..
42
viii
b. Kewenangan Notaris ……………………………………………………...
45
c. Kewajiban Notaris …………………………………………………………
46
d. Pertanggungjawaban Profesi Notaris ………………………………………
51
e. Pelanggaran dari Sanksi Terhadap Jabatan Notaris ………………………
54
C. Penelitian Relevan …………………………………………………................. …
60
D.Kerangka Berpikir …………………………………………………....................
63
BAB III METODE PENELITIAN………………………………………………….
65
1. Jenis Penelitian ……………………………………………………………..
66
2. Metode Pendekatan …………………………………………………………
67
3. Lokasi Penelitian ……………………………………………………………
68
4. Sumber Bahan Hukum ………………………………………………………
68
5. Teknik Pengumpulan Data …………………………………………………..
68
6. Teknik Analisa Data …………………………………………………………
69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……………………………..
70
A. Hasil Penelitian …………………………………………………………………
70
1. Posisi Kasus ………………………………………………………………..
70
B. Pembahasan …………………………………………………………………….
79
1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana memberi kesempatan melakukan penipuan yang dilakukan oleh Notaris sudah tepat apabila ditinjau dari prespektif teori kepastian hukum …………………………..
79
2. Dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana memberi kesempatan melakukan penipuan apabila ditinjau dari proses dan syarat sahnya jual beli ………………………………………………………………………
103
BAB V PENUTUP …………………………………………..…………………………
122
A. Kesimpulan ……………………………………………………………..
122
B. Implikasi ………………………………………………………………..
123
C. Saran …………………………………………………………………….
123
DAFTAR PUSTAKA
ix
ABSTRAK
Evi Sustyaningrum, S351408025, 2017, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Melakukan Penipuan Yang Dilakukan Oleh Notaris, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana memberi kesempatan melakukan penipuan yang dilakukan oleh Notaris sudah tepat apabila ditinjau dari prespektif teori kepastian hukum dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana memberi kesempatan melakukan penipuan apabila ditinjau dari proses dan syarat sahnya jual beli. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan UndangUndang dan pendekatan konseptual . Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu inventarisasi bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan teknik analisis silogisme deduksi. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 131/Pid.B/2015/P.Bjb yaitu Pasal 56 KUHP bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja membantu memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan penipuan dinilai kurang tepat. Terlihat dari kronologis kejadian menerangkan bahwa Notaris memberi kesempatan melakukan penipuan termasuk sebagai pelaku tindak pidana atau diterapkan sanksi pidana dalam Pasal 55 KUHP yaitu, menjadi pelaku utama atau pelaku yang melakukan, turut serta melakukan. Kepastian hukum diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan jelas penerapannya. Kepastian hukum berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumanya. Dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana memberi kesempatan melakukan penipuan ditinjau dari proses dan syarat sahnya jual beli dibuat oleh Notaris tidak sesuai dengan proses pembuatan akta jual beli. Dalam proses pembuatan Akta Jual beli (AJB) adalah wewenang dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan AJB dibuat apabila dalam proses transaksi pembayaran jual beli antara kedua belah pihak tersebut adalah lunas. Dalam proses pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah wewenang dari Notaris dan PPJB dibuat apabila dalam proses transaksi pembayaran jual beli antara kedua belah pihak tersebut adalah belum lunas. Kata Kunci : Analisis, Sanksi Pidana, Penipuan, Notaris
x
ABSTRACT
Evi Sustyaningrum, S351408025, 2017, An Analysis on the Application of Criminal Sanction in the Judge’s Decision against the Crime of Giving an Opportunity of Doing Fraud by the Public Notary, Master of Public Notary of Faculty, Faculty of Law, Surakarta Sebelas Maret University. This research aimed to find out and to analyze whether or not the application of criminal sanction against the Crime of Giving an Opportunity of doing Fraud by the Public Notary has been appropriate, viewed from law certainty theory’s perspective and to find out and to analyze the judge’s rationale against the Crime of Giving an Opportunity of doing Fraud viewed from the perquisite of legal trading. This study was a doctrinal law research that was descriptive in nature. This research was conducted using Statute and conceptual approaches. The type of data used was secondary one. Technique of collecting data used was the inventory of secondary law materials including the law materials. Technique of analyzing data used was a deductive syllogism analysis technique. Considering the description of research result, it could be found that the judge’s rationale in applying the criminal sanction against the verdict of Banjar Baru District Court Number 131/Pid.B/2015/P.Bjb using Article 56 of Penal Code (KUHP) that the notary committed an unlawful action by intentionally helping give opportunity, vehicle or information to commit fraud crime was considered as less appropriate. It could be seen from the event chronology explaining that the public notary giving an opportunity of committing fraud is categorized into the perpetrators of crime or to whom, the criminal sanction in Article 55 of Penal Code should be imposed (becoming the main perpetrator or the perpetrator committing, participating in committing the crime. Law certainty was manifested into a good and clear norm in a law that is applied obviously. The law certainty is defined as the appropriate law, subject and object, and punishment threat. The judge’s rationale against the crime of giving an opportunity of doing fraud viewed from the process and the requirement of legal trade made by Public Notary was not consistent with the process of developing trading document. The process of developing Trading Document (Akta Jual Beli, thereafter called AJB) belonged to the Land Document Development Official (thereafter called PPAT)’s authority and AJB would be developed when the trading payment transaction process between the parties was made in cash. The process of developing Trading Binding Agreement (thereafter called PPJB) belonged to Public Notary’s authority and PPJB was developed when the payment had not been done completely between the parties. Keywords: Analysis, Criminal Sanction, Fraud, Public Notary
xi
