“EVALUASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 61 TAHUN 1993 TENTANG RAMBURAMBU LALU LINTAS DI JALAN”. (STUDI TENTANG PENERAPAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI JALAN TENTARA PELAJAR KOTA BANJAR) DIMAS JANUAR Email:
[email protected] NPM: 3506120038 Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP BINA PUTERA BANJAR
ABSTRACT The title of this paper is “evaluation minister decision policy of transportation number : KM 61 in 1993 about traffic sign on the street”. (About study the aplication of traffic sign on the Jalan Tentara Pelajar Banjar city). Based on the result of observation, the main problem is the implementation of the aplication of traffic sign on the Jalan Tentara Pelajar Banjar City still there is a shortage in the sense of less than the maximum in terms of maintenance and installation of traffic sign on the road for the benefit of road users. This study about uses this type of research method kualitatif. The research location is on jalan tentara pelajar banjar city. The data collection technique used is the technique of interview, observation and documentation. Data collection technique include data recording, collection and sorting of data as well as analysis and presentation of data. Evaluation of policy on the application of traffic signs is an assessment of the action that have been taken by the goverment to achieve the objectives in accordance with established. The results showed that, there are everal factors that effect the evaluation of the implementation of the policy of traffic signs are: effectiveness, efficiency, adequecy, grading, responsiveness and acuracy. Evaluation of policy on the appication of traffic signs on the road has been achieved with the maximum in accordance with refence used by researchers that is according to Dunn in (Nugroho 2011: 289), the factor that suport the implementation of traffic signs on the road is said to be maximal is quality human resourcess in service delivery to implementation application traffic signs. Keywords: aplication of traffic signs on the street, evaluation policy, Jalan Tentara Pelajar Banjar city.
ABSTRAK
Judul skripsi “Evaluasi Kebijakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan”. (Studi Tentang Penerapan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan Tentara Pelajar Kota Banjar). Berdasarkan hasil observasi diketahui permasalahan pokok penelitian adalah pelaksanaan penerapan rambu-rambu lalu lintas di Jalan Tentara Pelajar Kota Banjar masih ada yang dirasa kurang maksimal dalam hal perawatan dan pemasangan rambu lalu lintas di jalan untuk kepentingan pengguna jalan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Jalan Tentara Pelajar Kota Banjar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu meliputi pencatatan data, pengumpulan dan pemilahan data serta analisis dan penyajian. Evaluasi kebijkan penerapan rambu lalu lintas merupakan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan penerapan rambu-rambu lalu lintas diataranya adalah: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi kebijakan penerapan rambu-rambu lalu lintas di Jalan Tentara Pelajar Kota Banjar telah terlaksana dengan maksimal sesuai dengan acuan yang digunakan peneliti yaitu menurut Dunn dalam (Nugroho 2011: 289), faktor yang menjadi pendukung terselenggaranya penerapan rambu-rambu lalu lintas di jalan dikatakan maksimal adalah kualitas sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan pada penyelenggaraan penerapan rambu-rambu lalu lintas. Kata kunci: Penerapan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan, Evaluasi Kebijakan, Jalan Tentara Pelajar Kota Banjar. Pendahuluan Seiring dengan perkembangan zaman maka tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan terus bertambah membuat kebutuhan masyarakat ikut serta meningkat, diiringi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa implikasi semakin ramainya transportasi dijalan raya khususnya di daerah perkotaan seperti di Kota Banjar. Semakin berkembangnya suatu daerah maka kebutuhan akan kendaraan transportasi semakin banyak, sehingga kendaraan yang berlalu lintas di jalan raya akan semakin meningkat dan padat. Hal ini yang menjadi perhatian pemerintah untuk berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kenyamanan dan ketertiban berkendara di jalan raya. Upaya pemerintah dalam memberikan kenyamanan dan ketertiban di jalan raya kepada masyarakat dibuktikan dengan adanya rambu-rambu lalu lintas serta prasarana perlengkapan jalan lainnya yang diberikan oleh pihak pemerintah dalam mewujudkan kenyamanan dan ketertiban tersebut. Prasarana dan kelengkapan jalan
tersebut berupa adanya rambu-rambu peringatan, perintah dan perhatian yang dipasang di sisi badan jalan. Lalu adanya lampu lalu lintas, lampu penerangan, marka jalan dan sebagainya. Peraturan pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Dapat dibayangkan apabila di jalan tidak ada peraturan, tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan tidak ada marka jalan, maka dapat dipastikan setiap pengguna jalan akan berbuat seenaknya sendiri tanpa mau mengindahkan kepentingan orang lain. Setelah peraturan dibuat ternyata tidak ada jaminan bahwa peraturan tersebut akan dipatuhi, maka rambu-rambu lalu lintas seakan hanya menjadi hiasan yang tidak memiliki makna. Akibatnya lampu lalu lintas saja yang dipatuhi, dan pada ruas jalan tertentu saja. Sebab pada ruas jalan-jalan tertentu terdapat ramburambu lalu lintas dan marka jalan yang kurang efektif penempatannya dan tidak layak pakai karena belum ada perbaikan terhadap rambu-rambu lalu lintas tersebut. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kondisi rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan tentara pelajar Kota Banjar? 2. Apakah ada faktor pendukung atau penghambat dalam penempatan ramburambu lalu lintas di ruas jalan tentara pelajar Kota Banjar? 3. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan penempatan ramburambu lalu lintas di ruas jalan tentara pelajar Kota Banjar? Tinjauan Pustaka Secara umum istilah kebijakan “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Winarno, 2014: 19) Mengevaluasi program atau suatu kebijakan diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenani kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut: Dunn (dalam Nugroho, 2011: 289) juga mengembangkan tiga pendekatan dalam evaluasi kebijkana, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis: Evaluasi keputusan adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriftif untuk mengahsilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasl kebijakan tanpa berusaha menanyakan manfaat atau nilai-nilai dari hasil-hasil tersebut pada target kebijakan. Sedangkan Dunn (Nugroho, 1999: 610) mengemukakan indikator evaluasi kebijakan adalah:
TABEL 2.1 KRITERIA EVALUASI TIPE KRITERIA Efektivitas Efisiensi Kecukupan Perataan Responsivitas Ketepatan
PERTANYAAN Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan memecahkan masalah? Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? Apakah baiaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu? Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?
(Sumber: Dunn dalam Nugroho 1999: 610)
Kriteria-kriteria di atas juga merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan peneliatian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh Dunn untuk setiap kriterianya. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: Objek dan Metode Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan pada kesempatan ini adalah metode kualitatif, hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk menghasilkan gambaran yang mendalam mengenai evaluasi kebijakan pemerintah dalam penempatan rambu-rambu lalu lintas di Kota Banjar. Penelitian ini juga didasarkan pada beberapa sumber informasi yaitu dari Pengguna jalan raya, Dinas Perhubungan dan masyarakat sebagai objek evaluasi kebijakan dan kepentingan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggukan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 335). Model ini memiliki tiga proses dalam menganalisi data yaitu reduksi data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Apabila digambarkan secara visual, model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman dapat digambarkan seperti terlihat pada gambar 3.1 di bawah ini:
Data collection Data display
Data reduction
Conclusion: drawing/verifyn gg
GAMBAR 3.1 MODEL ANALSIS INTERAKTIF MILES AND HUBERMAN Sumber: Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 335)
Adapun proses-proses analaisis data Miles and Huberman dalam Sugiyono, (2014: 336-343) adalah sebagai berikut: 1. Proses I : reduksi data Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 2. Proses II Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data (penyajian data) merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 3. Proses II : menarik kesimpulan/verifikasi Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti bukti yang valid peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Oleh karena itu peneliti mulai mencari arti dari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur-alur sebab akibat dan proposisi.
Letak Geografis Objek Penelitian Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa letak geografis lokasi penelitian berada dijalan Tentara Pelajar No.503 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Secara geografis jalan tersebut merupakan jalan arteri sekunder atau disebut juga jalan protokol yang merupkan jalan yang melayani angkutan utama dan menjadi pusat keramaian lalu lintas yang ada di Kota Banjar. Kondisi Objek Penelitian Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan yaitu di Jalan Tentara Pelajar Kota Banjar menemukan berbagai kondis rambu-rambu lalu lintas. Dari yang ditemukan oleh peneliti rambu rambu lau lintas yang terlihat diantaranya kurangnya perawatan, bahkan di temukan ada rambu yang sudak tidak layak pakai lagi. Dengan kondisi rambu-rambu seperti itu peneliti menemukan banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan, pelanggaran itu sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor. Tidak hanya itu adapula pejalan kaki yang tidak menggunakan marka penyebrangan saat menyebrang. Hasil Penelitian dan Pembahasan Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu merupakan salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penerapan rambu-rambu lalu lintas adalah sebagai berikut: 1. Mengatur jalannya arus lalu lintas 2. Mengurangi terjadinya tingkat kecelakaan di jalan 3. Memberikan pelayanan kepada pengguna jalan dari aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas adalah alat yang digunanakan untuk mengatur jalan. Adapun menurut Kementrian Perhubungan Direktoral Jendral Perhubungan menambahkan bahwa rambu-rambu lalu lintas dibedakan berdasarkan fungsinya diantaranya sebagai berikut: 1. Rambu peringatan; 1.1. Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan didepannya. 1.2. Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan dan kecepatan rencana jalan. 1.3. Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan. 1.4. Jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya, dapat dinyatakan dengan papan tambahan apabila jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya tersebut tidak dapat diduga oleh pemakai jalan dan tidak sesuai dengan keadaan biasa.
1.5. Rambu peringatan dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dengan awal bagian jalan yang berbahaya dinyatakan dengan papan tambahan 1.6. Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. 2. Rambu larangan; 2.1. Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. 2.2. Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai. 2.3. Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan. 2.4. Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk lain pada jarak yang layak sebelum titik larangan dimulai. 2.5. Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah. 3. Rambu perintah; 3.1. Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. 3.2. Rambu perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai. 3.3. Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan. 3.4. Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban dimulai. 3.5. Warna dasar rambu perintah berwarna biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah. 4. Rambu petunjuk. 4.1. Rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan. 4.2. Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar- besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas. 4.3. Untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri. 4.4. Rambu petunjuk dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu tersebut dapat dinyatakan dengan papan tambahan. 4.5. Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru. 4.6. Rambu petunjuk pendahulu jurusan rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/ wilayah serta rambu yang menyatakan nama
jalan di nyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih. 4.7. Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan/atau tulisan warna putih. Evaluasi Penerapan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di JalanTentara Pelajar Kota Banjar Dinas perhubungan melaksanakan tugas penerapan rambu-rambu lalu lintas berdasarkan pertimbangan kondisi jalan, laporan dari kepolisian dan masyarakat dalam pemasangan rambu-rambu lalu lintas, sebagai organisasi yang mandiri maka dinas perhubungan menyelenggarakan penerapan rambu-rambu lalu lintas di jalan. Sedangakan rambu-ramu lalu lintas merupakan alat yang digunakan dalam pengaturan jalan yang memuat tindakan-tindakan yang diperuntukan untuk pengguna jalan yaitu perintah, larangan, perhatian dan petunjuk yang di muat dalam berbagai bentuk rambu yang diterapkan di jalan. Oleh karena itu penerapan rambu lalu lintas mempunyai dasar hukum yaitu Keputusan Menteri Perhubungan No KM 61 Tahun 1993 tentang penerapan rambu-rambu lalu lintas di jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Jalan Tentara Pelajar Kota Banjar diketahui bahwa tujuan dari penerapan rambu-rambu lalu lintas adalah sebagai berikut: a. Untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan, dimana jika ramburambu lalu lintas dipasang maka ketika memasuki jalan yang ramai kendaraan apalagi persimpangan, pengendara akan diberhentikan oleh lampu isyarat yang memeberikan waktu peberhentian bagi pengendara sehingga tidak terjadi tabrakan dengan pengendara lain saat berpapasan. b. Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna jalan saat menggunakan jalan, maksudnya rambu-rambu lalu lintas yang di pasang difungsikan bagi masayarakat penguna jalan untuk mengunakan badan jalan yang telah ditandai dengan adanya rambu lalu lintas sehingga saat menggunakan rambu tersebut pengendara tidak perlu ragu dan takut saat mengguakan badan jalan. c. Untuk menertibkan masyarakat pengguna jalan saat menggunakan badan jalan sehingga arus lalu lintas bisa lancar dan terkendali. Sebelumnya saat tidak terpasang rambu-rambu lalu lintas masyarakat akan seenaknya mengunakan jalan yang bisa menyebabkan kemacetan dan arus lalu lintas yang tidak terkendali sehingga berpotensi kecelakaan. Dengan adanya rambu lalu lintas masyarakat pengguna jalan akan lebih tertib menggukana jalan, karena sudah diatur dengan penempatan rambu-rambu di titik-titik tertentu yang direkayasa sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga arus lalu lintas bisa lancar dan terkendali. d. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat penguna jalan mengenai kondisi jalan yang dilalui oleh penguna jalan. Maksudnya informasi yang diterima oleh pengguna jalan ialah mengenai kodisi jalan yang dilaluinya baik dari kondisi yang akan dilalui maupun jalan yang akan dilalui seperti rambu yang
memeberikan informasi bahwa akan ada tikungan tajam di depan atau ada tanjakan yang akan dilalui pengguna jalan serta informasi jalan yang dilalui oleh penguna jalan contohnya jalan dengan kawasan bebas kendaraan berat atau angkutan umum. Kemudian informasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk pengguna jalan sebagai penunjuk arah. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan data hasil dari lapangan yang dipadukan dengan data dari kepustakaan kemudian dianalisa, maka pada bagian ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Fakta menunjukan bahwa kondisi dari rambu-rambu yang terpasang di Jalan Tentara Pelajar Kota Banjar sudah tidak terawat lagi dan beberapa diantaranya, rambu tersebut ada masih belum dilengkapi penerapannya sesuai dengan aturan yang ada. Hal itu terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, yaitu adanya rambu-rambu lalu lintas yang sudah mulai mengurangi fungsinya sebagai pemberi isyarat di jalan, adanya rambu yang tertutup oleh pohon-pohon yang ada di pinggir jalan serta adanya marka jalan yang mulai pudar dan memang dirasa tidak layak pakai lagi. 2. Ada beberapa faktor yang mendukung serta menghambat dalam penerapan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Penelitian menunjukan bahwa faktor yang mendukung dilakukannya penerapan rambu-rambu lalu lintas ialah kondisi jalan yang memadai serta sudah masuk dalam kategori jalan arteri sekunder. Sedangkan yang menjadi penghambat ialah masalah anggaran yang memang masih dirasa kurang untuk penerapan dan perbaikan dari rambu-rambu yang sudah ada. 3. Adapun upaya dari dinas perhubungan hanyalah sebatas pemanfaatan sumberdaya yang ada serta sarana prasarana untuk perbaikan saja dalam pelaksanaan penerapan rambu-rambu lalu lintas. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut: 1. Agar tujuan yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan tercapai dengan maksimal terutama mengenai penerapan rambu-rambu lalu lintas di jalan, hendaklah Dinas Perhubungan juga memperhatikan hal yang menjadi pertanyaan serta masukan yang dikemukakan oleh masyarakat pengguna jalan. Mengenai rambu-rambu lalu lintas di jalan yang ada diharapkan Dinas Perhubungan segera melakukan perbaikan dan melengkapi ramburambu yang sudah ada, sesuai aturan yang digunakan. Hal tersebut sangat berguna demi mencapai tujuan yang memang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan, karena setiap kritik yang dikemukakan oleh masyarakat merupakan masukan dalam membangun suatu kebijkan yang lebih baik lagi.
2.
3.
Peneliti sarankan bahwa faktor yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan dalam penerapan rambu-rambu lalu lintas yang ada, bisa cepat diselesaikan oleh Dinas Perhubungan sehingga yang di harapkan masyarakat khususnya pengguna jalan dapat terpenuhi dengan maksimal. Evaluasi yang dilakukan peneliti mengenai penerapan rambu lalu lintas bisa membatu Dinas Perhubungan agar yang disampaikan oleh masyarakat bisa diketahui oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan kegiatan rekayasa jalan. Hal ini tentunya peneliti harapkan agar bisa menjadi acuan dalam melakukan setiap kegiatan yang akan selenggarakan serta diharapkan dinas perhubungan secepatnya melakukan upaya perbaikan dan perawatan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di Jalan Tentara Pelajar Kota Banjar. Karena masyarakat menjadi kunci dalam melihat sejauhmana kebijakan yang dilakukan itu berhasil atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak, tingkat kepuasan serta maanfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah tolak ukur keberhasilan tersebut.
Daftar Pustaka Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijkan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Abidin, Zainal Said. 2012. Kebijakan Publik. Bandung. Rineka Cipta Andi Prastowo. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dan Perspektif Rancangan Penelitian. Jakarta. Ar-Ruzz. Media Dunn, Wiliam N. 2004, (1981), Public Policy Analisis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education. Edisi Bahasa Indonesia Di Terjemakan Dari Edisi Kedua (1994) Diterbitkan Sejak 1999 Dengan Judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Alih Bahasa (Samodra Wibawa & Diah Asitandani), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press --------------------, 2003. Analisis Kebijakan Publik. Alih Bahasa Samodra Wibawa & Diah Asitandani. New Jersey: Englewood Cliffs. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Danim, Sudarwan. 2000. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara Gie, 2000, Administrasi Perkantoran Modern, Yogyakarta: Liberty. Nawani, Hadari, 2000. Metode Penelitia Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press (Anggota IKAPI) Nazir, Mohammad, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia: Jakarta Neuman, L. W. (2000). Social Research Methods. 4
Edition. Allyn and Bacon
Nugroho, R. 2011. Public Pollicy. Teory Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijkan, Perumusan, Imlplentasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement
Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan. Jakarta: PT Alex Media Komputindo Sondang P.Siagian, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta: Bandung Pasolon, Harbani, 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung. Alfabeta Pratowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Arruz Media Wahab, Solichin, Abdul. 1999. Analisis Kebijakan : Bumi Aksara -----------------, 2012. Analsis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusun ModelModel Implementasi Kebijkan Publik Wahab, Solichin, Abdul. 1997. Analisis Kebijksanaan. Jakarta: Bumi Aksara ------------------, 2005. Analsis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Winarno, Budi, 2014 Teori Dan Proses Kebijakan Publik. CAPS (Center Of Academic Publishing Service). Yogyakarta
