(Implementation of the Policy on the Protection of Sustainable Agricultural Land in Handling Agricultural Land Convertion) ABSTRAK ABSTRACT

Agric. Sci. J. – Vol. I (4) : 122-132 (2014)

Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan (Studi di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat) (Implementation of the Policy on the Protection of Sustainable Agricultural Land in Handling Agricultural Land Convertion) 1

Dessy Nugraharani1, Engkus Kusnadi Wikarta2. Mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertaniann, Universitas Padjadjaran 2 Dosen Fakultas Pertaniann, Universitas Padjadjaran ABSTRAK

Alih fungsi lahan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan pertanian. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan secara besar-besaran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sudah sejauh mana implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Bandung, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut, serta strategi yang digunakan untuk implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung sudah sampai pada pembuatan peraturan desa, terdapat dua desa yang menetapkan lahan pertanian berkelanjutan di dalam peraturan desanya. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang direncanakan di Kabupaten Bandung adalah seluas 23.128 Ha sedangkan lahan pertanian di Kabupaten Bandung adalah seluas 36.398 Ha. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi secara bertahap disetiap desa, Memberikan reward/ insentif kepada buruh tani ataupun pemilik sawah. Dari sisi peraturan pemerintah perlu menetapkan peraturan daerah untuk kejelasan sanksi yang didapat bagi yang mengkonversikan lahannya untuk kepentingan non pertanian, Disamping itu koordinasi antar instansi perlu dilakukan secara rutin, untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya kebijakan perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Kata Kunci : Alih Fungsi, Lahan, Perlindungan, Strategi. ABSTRACT Agricultural land conservation becomes the main issue in Sustainable agricultural development. The law No. 41 of 2009 concerning sustainable food agricultural land protection policy is one of the efforts to set up the occurrence of agricultural land conservation on a large scale. Based on these problems, the purpose of this study is to determine the extent to which the implementation of agricultural land protection policies in Bandung, the factors influence the excistance policy, as well as the strategies used to impllement the policy. The result of this research shown that the implementation is carried out by the Bandung regency has result into rulemaking’s village, and there are two villages that define agricultural land sustainable in the village regulations. Agricultural sustainable area at Bandung Regency area covered 23.128 ha of farm compare to the total farms of the Regency of Bandung covered 36.398 ha. Strategies that should be taken is doing a gradual socialization on every villages, giving rewards/incentives to farm workers or, Establishing

Diterima 6 Agustus 2014. Disetujui 16 Oktober 2014. Alamat Korespondensi : [email protected]

Dessy. N. - Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

supporting regulations such as local regulations for clarity obtained sanction for a person who doesn’t carried out land convertion, Performs coordination agencies on a regular basis, to monitor and evaluate sustainable land protection policies. Keyword : land, land conservation, protection, strategic PENDAHULUAN Indonesia merupakan Negara agraris, yaitu Negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Didukung dengan keadaan alam yang baik dan letak geografis yang strategis, Indonesia mampu menghasilkan produk pangan yang merata baik di bidang pertanian maupun perkebunan. Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakannya. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa pemilikan lahan dijawa terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan. Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Untuk melaksanakan kebijakan perlindungan lahan berkelanjutan Pemerintah melakukan kerjasama dengan petani. Oleh karena itu bagi petani yang lahannya digunakan sebagai lahan pertanian berkelanjutan akan menerima insentif berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, kemudahan mengakses informasi, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. Kabupaten Bandung merupakan bagian dari wilayah pengembangan metropolitan Bandung, yang mempunyai luas 176.239 km2 dengan jumlah penduduk 3.351.048 jiwa terdiri dari 1.703.535 lakilaki dan 1.647.513 perempuan (BPS 2012).

Kabupaten Bandung baru menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pada dua kecamatan yaitu kecamatan Ciparay pada Desa Sumbersari dan Kecamatan Katapang pada Desa Sungkanhurip. Kecamatan Katapang bukan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung yang merupakan daerah sentral pertanian. Pada tahun 2011 luas tanam padi sawah hanya seluas 2.160 Ha. Luas panen padi sawah seluas 2.089 Ha, sedangkan produksi padi sawah di Kecamatan Katapang mencapai 13.115 Ton, menurun pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan banyak sawah telah beralih fungsi menjadi lahan perumahan. Kecamatan Ciparay merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung yang merupakan daerah sentra pertanian. Pada tahun 2011 luas panen padi di Kecamatan Ciparay, luas panen naik sebesar 50,18 persen dari tahun sebelumnya disebabkan rata-rata musim tanam meningkat menjadi 3 tahun sekali. penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui faktor-faktor yang menentukan terlaksanakannya kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, (2) Mengetahui sudah sejauh mana implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bandung, dan (3) Mengetahui strategi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. METODELOGI Objek dan Tempat Penelitian Objek penelitian yang diteliti mengenai Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mengatasi alih fungsi lahan di Kabupaten Bandung. Subjek dari penelitian ini adalah Dinas Pertanian 123


Kabupaten Bandung dan Instansi terkait dalam penetapan UU No 41 Tahun 2009, dan petani di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung. Pemilihan lokasi ini ditentukan secara sengaja (purposive) dikarenakan Kabupaten Bandung masih mempertahankan lahan pertanian di era modernisasi. Metode dan Teknik Penelitian Metode yang digunakan adalah desain kualitatif, yakni suatu penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. (Sugiyono, 2005). Teknik yang digunakan adalah studi kasus ( case studi ) karena penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta – fakta yang ada dalam responden ( petani dan pemerintah ) dengan melalukan wawancara langsung kepada informan dengan suatu alat analisis memberikan pertanyaan kepada informan (Kuisioner), sehingga dapat diperoleh gambaran tentang implementasi kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam menangani alih fungsi lahan di Kabupaten Bandung. Teknik Pengumpulan Data Dalam pelaksanaan penelitian, teknik penggumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Teknik Observasi Maksudnya, peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mengatasi alih fungsi lahan di kabupaten Bandung 2. Teknik Wawancara Wawancara dilakukan dengan pihak dinas pertanian dan instansi terkait untuk mengetahui gambaran mengenai Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam mengatasi alih fungsi lahan di Kabupaten Bandung. Selain itu pula wawancara dilakukan kepada petani yang ada di Kecamatan Ciparay dan Katapang 3. Teknik Kepustakaan Pembahasan Faktor-Faktor yang menentukan Kebijakan Perlindungan Lahan Berkelanjutan Causal Loop Diagram (CLD) Model simpal kausal atau Causal Loop Diagram (CLD) Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan digambarkan pada gambar 5. Secara keseluruhan simpal kausal terdapat 1 lup reinforcing (R) dan 3 lup Blancing (B). +

pembangunan perumahan

penggunaan lahan + untuk perumahan + alih fungsi lahan

perencanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan

B2 penetapan lahan pertanian berkelanjutan + pelaksanaan peraturan desa

+ +

Luas Lahan pertanian

kebutuhan tempat tinggal + kebutuhan hidup

+ kebutuhan pangan + pemenuhan + kebutuhan pangan

+ hasil pertanian

B3

+

+

+ B1

lapangan kerja petani + pendapatan petani

Respon Masyarakat

kebutuhan pembiayaan insentif

+

Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten

penggunaan lahan untuk pertanian

+

+

proporsi pemanfaatan lahan

+

+ Jumlah penduduk

+ Dukungan + Masyarakat

Pelaksanaan tata ruang wilayah Kabupaten +

+ kesejahteraan petani

+ penetapan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan

insentif untuk masyarakat

sosialisasi peraturan desa + Penetapan peraturan Desa +

+ pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan + gap koordinasi dan tugas instansi pemerintah -

perencanaan peraturan desa +

koordinasi pemerintah

+ tugas instansi pemerintah

+ + pengetahuan R1 pemahaman pemerintah + pemerintah

Gambar 1. "Causal Loop Diagaram" Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 124


Umpan balik negatif pertama (B1) menunjukkan bahwa penetapan lahan pertanian berkelanjutan dengan tujuan mengecilkan terjadinya alih fungsi lahan. Hal tersebut terjadi karena semakin kecilnya lapangan kerja bagi petani karena penggunaan lahan yang diperuntukan pertanian semakin kecil sehingga pendapatan petani di desa tersebut menurun. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah merencanakan peraturan desa agar kesejahteraan petani menjadi bertambah, oleh karena itu pemerintah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sehingga dukungan dari masyarakat akan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan bertambah dan akan ditindak lanjuti dengan penetapan lahan pertanian berkelanjutan. Alih fungsi lahan secara besarbesaran akan meningkatkan perencanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Sejalan dengan penetapan peraturan perlindungan lahan berkelanjutan, maka dibentuknya peraturan desa akan meningkat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan lahan berkelanjutan untuk mengurangi alih fungsi lahan. Oleh karena itu, hubungan penetapan peraturan desa dengan penetapan kebijakan perlindungan lahan berkelanjutan yang ditunjukkan oleh umpan balik Negatif (B2), Namun demikian, upaya menurunkan alih fungsi lahan memerlukan koordinasi dari beberapa instansi pemerintah. koordinasi tersebut diperlukan untuk menambah pengetahuan pemerintah akan pentingnya perlindungan lahan berkelanjutan sehingga pemahaman pemerintah akan pentingnya perlindungan lahan berkelanjutan akan meningkat. Secara ringkas, koordinasi pemerintah akan mengurangi kesenjangan (gap) antara tugas dan wewenang instansi pemerintah dengan koordinasi pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan oleh umpan balik positif (R1). Dana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Pasal 31 Tahun 2012 mengenai

pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sumber pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota yang dapat diperoleh dari : Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha, Kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat, Hibah;dan/atau Investasi. Sedangkan alokasi pembiayaan bagi pelaksanaan dan pengelolaan rencana kawasan pertanian berkelanjutan yang ada di Kecamatan Ciparay, Desa Sumbersari dan Kecamatan Katapang Desa Sangkanhurip bersumber dari : Bantuan Pemerintah, Swadaya masyarakat petani, Bantuan dari pihak swasta. Petugas Menurut peraturan desa mengenai penetapan lahan pertanian berkelanjutan. Dibentuknya tim pengelolaan dm pengawasan kawasan pertanian lahan pertanian berkelanjutan yang ditetapkan degan keputusan kepala desa yang beranggotakan dari: 1. Unsur pemerintah, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat pemerintah desa. 2. Unsur masyarakat petani, yaitu anggota kelompok tani, anggota P3A, dan para petani umum yang tidak termasuk anggota kelompok tani maupun P3A. 3. Unsur dinas terkait 4. Unsur pihak keamanan tertib yang berada di Desa, yaitu Babinkamtibmas, dan Babinsa. Sosialisasi Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementrian Pertanian hingga tahun 2013 sudah 16 Provinsi saat pertemuan anggaran Provinsi dengan mengundang stackholder. Setelah mendapatkan instruksi dari Kementan, maka Provinsi Jawa Barat Menghimbau kepada Bupati agar segera menetapkan lahan berkelanjutan. Oleh karena itu Provinsi Jawa Barat membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.27 Tahun 2010 Mengenai Lahan Berkelanjutan. 125


Kabupaten Bandung sudah dilaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di setiap Kecamatan. Sosialisasi dilaksanakan melalui rapat dengan kecamatan di Kabupaten Bandung, ataupun dengan via telepon. Dalam proses sosialisasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan pertanian di Kabupaten Bandung tidak mengalami kendala dan respon masyarakat akan kebijakan lahan pertanian berkelanjutan mendukung. Peraturan Pendukung Pelaksanakan Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan memiliki beberapa peraturan pendukung, yaitu : 1. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 3. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 4. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 5. Permentan No 7 Tahun 2012 Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan Lahan Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 6. Permentan No 79 Tahun 2013 Tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan. 7. Permentan No 80 Tahun 2013 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 8. Permentan No 81 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan pendukung yang digunakan pemerintah di Kabupaten Bandung untuk mengatasi alih fungsi lahan yaitu :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawabarat Nomor 27 tahun 2010 Tentang Perlindungan Lahan Berkelanjutan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung tahun 2008-2027 3. Peraturan Desa Sangkanhurip Nomor 02 Tahun 2010 tentang rencana kawasan pertanian lahan basah abadi. 4. Peraturan Desa Sumbersari Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Kawasan Pertanian Lahan Basah Abadi Pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bandung belum memiliki dasar hukum yang kuat. Karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur lahan pertanian berkelanjutan tersebut dan Peraturan Desa yang ada di Kabupaten Bandung masih banyak yang belum menetapkan kebijakan yang mengatur lahan pertanian berkelanjutan. Koordinasi Antar Instansi Pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan memerlukan koordinasi dan kerjasama yang kuat, mengingat pelaku yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini cukup banyak dan peran masing-masing pelaku berbeda. Menurut PERDA Jawa Barat No 27 Tahun 2010 Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan melibatkan sektor lain, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, asosiasi petani dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi teknis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilaksanakan oleh Dinas. Dalam peraturan desa tugas dari tim pengelolaan dan pengawasan selain mensosialisasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan kepada masyarakat, mengelola dan mengawasi kegiatan masyarakat petani adalah melaporkan pelaksanaan tugsa tim kepada kepala desa minimal tiga bulan sekali untuk pantau jika terjadi permasalahan. 126


Pemahaman Kebijakan Dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pelaku implementasi sudah sangat mengerti dan memahami mengenai kebijakan tersebut dan sudah peduli terhadap pentingnya lahan pertanian untuk di pertahankan. Berikut hasil wawancara dengan dinas pertanian mengatakan bahwa: "Kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung, jika lahan pertanian di sini da alih fungsikan mau dikasih makan apa masyarakat Kabupaten Bandung." Demikian juga halnya yang dinyatakan oleh BAPPEDA :" Wilayah pembangunan pertanian yang ada di RTRW Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang memiliki potensi untuk dijadikan lahan pertanian berkelanjutan. " Kepemilikan lahan Tabel 1. Status Kepemilikan Lahan

No 1 2 3

Kepemilikan Lahan Sewa Bagi hasil Milik sendiri Jumlah

Jumlah 3 10 7 20

Dari hasil Tabel 1, mayoritas petani yang ada di Kabupaten Bandung adalah Penggarap, sehingga jumlah petani terbanyak status kepemilikannya adalah bagi hasil. Dari hasil tabel diatas dapat kemungkinan terjadinya konversi lahan pertanian sehingga harus dibuatnya landasan hukum yang kuat untuk mengatur konversi lahan. Luas lahan pertanian Petani yang ada di Kabupaten Bandung memiliki luas lahan pertanian beraneka macam. Dari hasil pengamatan luas kepemilikan lahan dilihat dalam Tabel 2. Tabel 2. Luas Lahan Pertanian

No 1 2 3

Luas Lahan Pertanian <1 Ha 1-5 Ha >5 Ha Jumlah

Jumlah 11 7 2 20

Jika dilihat pada Tabel 2, luas lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bandung < 1 Ha. Hal ini menyebabkan sulitnya menetapkan lahan pertanian berkelanjutan karena dalam Undang-Undang 41 menyebutkan bahwa luas lahan minimal untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan adalah 5 Ha, jika luas lahan persatuan hamparan kurang dari kriteria maka lahan tersebut dikelola secara bersama sehingga diperoleh luasan minimal lahan pertanian berkelanjutan. Komitmen pemerintah Komitmen yang ditunjukan oleh pelaku Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan cukup tinggi terlihat sudah dibentuknya peraturan desa di Kabupaten Bandung. Menurut Bapak Uhud selaku ketua UPT PPP wilayan pacet Kabupaten Bandung mengatakan bahwa :“indikator keberhasilan dari implementasi lahan abadi itu adalah respon dari kepala desa, BPD, maupun aparat desa akan pentingnya penetapan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bandung.” Dukungan masyarakat Petani Kabupaten Bandung sangat mendukung dengan adanya kebijakan yang menetapkan lahan pertanian berkelanjutan karena sebagian besar penduduk di Kabupaten Bandung bermata pencaharian sebagai petani ataupun buruh tani. Pemilik lahan sawah juga sangat mendukung dengan adanya penetapan lahan pertanian berkelanjutan, karena pemilik sawah yang ada di Kabupaten Bandung rata-rata ada di luar daerah Kabupaten Bandung ataupun desa tetangga dan lahan pertanian tersebut sebagai investasi dimasa depan. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Konversi lahan pertanian merupakan ancaman bagi keberlanjutan pertanian. Salah satu penyebabnya adalah karena sempitnya kepemilikan lahan oleh masyarakat pada umumnya. Sempitnya lahan yang dimiliki menyebabkan masyarakat melakukan konversi lahan 127


untuk dapat memenuhi kebutuhan akan lahan tersebut. Luas sawah di Kabupaten Bandung yang ditunjukan pada gambar 6. 36,200 36,000 35,800 35,600 35,563 35,400 35,200 35,000 2009

35,975 35,540

2010

35,447

2011

2012

Gambar 2. Luas Sawah di Kabupaten Bandung (Hektar) Sumber : BPS, luas lahan menurut penggunaan, 2012 Gambar 2. menunjukkan bahwa terjadi penurunan luas lahan pertanian dari tahun ke tahun. Penurunan luas lahan ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Perubahan alih fungsi lahan ini disebabkan adanya kebutuhan akan tempat tinggal dan tempat usaha, terutama untuk lahan pertanian yang memiliki lokasi strategis, yaitu di tepi jalan besar Kabupaten Bandung sudah menetapkan peraturan desa yang membahas mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Tapi sayangnya hanya dua desa yang sudah menetapkan peraturan mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sedangkan untuk desa lainnya sudah merencanakan untuk mebuat peraturan desa tersebut. Berikut jumlah desa yang ditargetkan dan yang sudah direalisasikan. Lahan basah (padi sawah tersebar diseluruh kecamatan dengan jumlah terbesar terletak di Kecamatan Ciparay dan Pacet. Dilahan pertanian lahan basah diperkenankan adanya bangunan yang menunjang fungsi kawasan/kegiatan utama untuk kepentingan umum, jalan sesuai kebutuhan dan pemukiman pedesaan. Jika kawasan lahan basah yang akan dijadikan pemukiman atau industri pengguna lahan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaanpenggunaan yang memiliki potensi dampak

penting terhadap kawasan sekitarnya/wilayah yang lebih luas. Tabel 3. Jumlah Desa Yang Sudah Menetapkan Lahan Berkelanjutan Per Kecamatan Di Kabupaten Bandung Target Luas Jumlah Sawah Desa (Ha) 7 1.198 5 250 5 36 9 1.209 13 354 13 1.761 1 5 12 1.246 5 186 12 767 6 66

Realisasi Luas Jumlah Sawah Desa (Ha) -

No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ciwidey Ranca Bali Pasir Jambu Cimaung Pangalengan Kertasari Pacet Ibun Paseh Cikancung Cicalengka Nagreg

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rancaekek Majalaya Solokan jeruk Ciparay Baleendah Arjasari Banjaran Cangkuang Pameungpeuk Katapang Soreang

13 11 7 14 8 11 10 7 6 10 10

3.035 1.200 946 2.698 673 964 143 595 850 997 783

1 1 -

349 92.4 -

24 25 26 27 28 29 30 31

Kutawaringan Margaasih Margahayu Dayeuhkolot Bojongsoang Cileunyi Cilengkrang Cimenyan Jumlah

11 6 6 6 6 6 236

1.348 512 152 660 210 284 23.128

2

441.4

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bandung

Berdasarkan Tabel 3, dilihat dari jumlah luas lahan pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Bandung dibandingkan dengan rencana penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bandung maka presentase pencapaian implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian 128


pangan berkelanjutan di Kabupaten Bandung sebesar 1,91%. Ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal. Sedangkan dilihat dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, presentase keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah :

Presentase keberhasilan dilihat dari perbandingan jumlah kecamatan yang sudah menetapkan lahan pertanian berkelanjutan dengan jumlah kecamatan yang direncanakan sebesar 6.45%. ini menunjukan bahwa Kabupaten Bandung belum menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan disetiap kecamatan. Desa Sangkanhurip Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung yang merupakan sebagian besar wilayahnya adalah merupakan kawasan pesawahan yang sangat potensial untuk dijadikan suatu kawasan pertanian berkelanjutan oleh karena itu Desa Sangkanhurip menetapkan Peraturan desa No. 2 Tahun 2010 mengenai Rencana Kawasan Pertanian Lahan Basah Abadi. Luas lahan pertanian yang sudah ditetapkan diuraikan pada Tabel berikut. Tabel 4. Kawasan Lahan Berkelanjutan Desa Sangkanhurip No Nama Blok 1 Blok Cikasungka Wetan 2 Blok Saradan 3 Blok Cikuya 4 Blok Nagrak 5 Blok Kalong Kidul 6 Blok Kalong Kaler JUMLAH

Pertanian Luas (Ha) 14 Ha 11,2 Ha 17,2 Ha 14 Ha 18 Ha 18 Ha 92,4 Ha

Sumber : Perdes Desa Sangkan Hurip No.2 Tahun 2010

Lahan pertanian berkelanjutan di Desa Sangkanhurip memiliki potensi yang sesuai untuk pertanian pangan pokok, karena lahan pertanian yang ditetapkan adalah lahan beririgasi dan tadah hujan dengan besaran curah hujan pada bulan kering 4-5 mm/hari dan bulan basah 7-8 mm/ hari. Pemanfaatan kawasan pertanian lahan berkelanjutan sebagai lahan pertanian, lahan resapan air, lahan hijau terbuka dan sebagai pemanfaatan air sungai disekitarkawasan pertanian berkelanjutan ( sungai Cikasungka dan sungai Ciranjeng). Desa Sumbersari Desa Sumbersari Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung yang merupakan sebagian besar wilayahnya adalah merupakan kawasan pesawahan yang sangat potensial untuk dijadikan suatu kawasan pertanian berkelanjutan oleh karena itu Desa Sangkanhurip menetapkan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2014 mengenai Rencana Kawasan Pertanian Lahan Basah Abadi. Luas lahan pertanian berkelanjutan diuraikan pada Tabel 10. Tabel 5. Kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan Desa Sumbersari No Nama Blok Luas (Ha) 1 Blok Bungur 18 Ha 2 Blok Ranca Solor 20 Ha 3 Blok Cikabuyutan 32 Ha 4 Blok Jaliti 15 Ha 5 Blok Ranca Waru 17 Ha 6 Blok Jami 20 Ha 7 Blok Dung Sema 17 Ha 8 Blok Cipalabuay 20 Ha 9 Blok Cidaweung 70 Ha 10 Blok Rancatempele 80 Ha 11 Blok Korolokan 20 Ha 12 Blok Pangulu 20 Ha JUMLAH 349 Ha Sumber : Perdes Desa Sangkan Hurip No.2 Tahun 2010

Lahan pertanian berkelanjutan di Desa Sumbersari memiliki potensi yang sesuai untuk pertanian pangan pokok, karena lahan pertanian yang ditetapkan adalah lahan beririgasi dan tadah hujan dengan besaran curah hujan tahunan pada 2011 curah hujan 1.770 mm/tahun dengan ratarata 4.85 mm/hari. 129


Strategi Kebijakan Perlindungan Lahan Berkelanjutan Kinerja Implementor Terhadap Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berikut ini akan disajikan penilaian responden secara bersama dalam satu tabel. Pengukuran kinerja ditunjukan dengan skor yang memperhatikan bobot dari setiap jawaban responden. Skor terbesar adalah 3 dan skor terkecil adalah 1 Tabel 6. Penilaian Responden Atas Kinerja Implementor Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Skor No Aspek kinerja Pemerintah memberikan 1 2,48 sosialisasi Pemerintah memberikan 2 2,44 insentif Kelengkapan peraturan 3 1,93 pendukung Pemerintah bersedia 4 2,33 memberikan informasi 5 Komitmen pemerintah 2,44 Hukuman bagi pihak yang 6 1,78 mengalihfungsikan 7 Dukungan masyarakat 2,82 Koordinasi setiap 8 2,41 implementor

Terlihat pada Tabel 6 bahwa penilaian kinerja implementor kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang paling tinggi adalah pada aspek lingkungan yaitu dukungan masyarakat dan komitmen pemerintah akan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mendapat skor 2,82 dan 2,44, sedangkan penilaian paling rendah diberikan kepada aspek hukuman bagi pihak yang mengalih fungsikan lahan yang mendapatkan skor 1,78. Harapan Responden Terhadap Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berikut ini adalah tingkat harapan petani akan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ukuran harapan menggunakan skor pembobotan dari jawaban responden. Harapan ideal

yang tinggi adalah skor 3, yang artinya aspek tersebut diharapkan atau diperlukan. Selanjutnya harapan terendah adalah skor 1, yang artinya aspek tersebut sangat tidak diperlukan. Tabel 7. Tingkat Harapan Responden Akan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Berkelanjutan Skor No Aspek Harapan Pemerintah 1 2,93 memberikan sosialisasi Pemerintah 2 2.96 memberikan insentif Kelengkapan peraturan 3 2,78 pendukung Pemerintah bersedia 4 2,41 memberikan informasi 5 Komitmen pemerintah 2,74 Hukuman bagi pihak 6 yang mengalih 2,48 fungsikan 7 Dukungan masyarakat 2,89 Koordinasi setiap 8 2,82 implementor

Terlihat pada Tabel 7. bahwa penilaian harapan responden terhadap kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang paling tinggi adalah pada aspek Pemberian Insentif kepada petani yang sudah menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mendapat skor 2,96 sedangkan penilaian paling rendah diberikan kepada aspek pemerintah bersedia memberikan informasi mengenai kebijakan perlindungan lahan berkelanjutan yang mendapatkan skor 2,41. Tingkat Kesenjangan Antara Kinerja dan Harapan Akan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Setelah dibahas mengenai penilaian akan kinerja implementor kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta harapan mereka akan pelayanan yang diberikan, maka selanjutnya akan dianalisis sejauhmana kesenjangan antara kedua hal itu. Kesenjangan dihitung dengan melakukan selisih antara skor harapan untuk setiap 130


aspek dengan skor kinerjanya diuraikan pada Tabel 8.

yang

Tabel 8. Kesenjangan Antara Kinerja Dengan Harapan Responden Akan Implementasi Kebijakan Pertanian Berkelanjutan Skor kinerja

No Aspek 1 Pemerintah memberikan sosialisasi 2 Pemerintah memberikan insentif 3 Kelengkapan peraturan pendukung 4 Pemerintah bersedia memberikan informasi 5 Komitmen pemerintah 6 Hukuman bagi pihak yang mengalih fungsikan 7 Dukungan masyarakat 8 Koordinasi setiap implementor

Skor Kesenjangan Harapan

2,48

2,93

-0,45

2,44

2,96

-0.52

1,93

2,78

-0.85

2,33

2,41

-0.08

2,44

2,74

-0.03

1,78

2,48

-0.70

2,82

2,89

-0.07

2,41

2,82

-0.41

Berdasarkan Tabel 8. Terlihat masih banyaknya kesenjangan yang terjadi antara kinerja dan harapan. Kesenjangan yang tertinggi adalah pada aspek tersedianya peraturan pendukung. Hal ini menunjukan bahwa adanya tuntutan dari petani ataupun masyarakat agar pemerintah dapat membuat peraturan pendukung untuk menunjang kebijakan lahan pertanian berkelanjutan. Sedangkan untuk aspek yang memiliki kesenjangan yang paling terkecil adalah komitmen pemerintah. Ini artinya bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk menjalankan tugas untuk melaksanakan kebijakan lahan pertanian berkelanjutan. 4 3 2 1 0 1

2

3

4

5

6

7

Gambar 3. Tingkat Kesenjangan Antara Kinerja Dengan Harapan Pada Gambar 3. tingkat Kesenjangan antara Kinerja dengan Harapan responden dalam kebijakan lahan pertanian berkelanjutan mengalami kesenjangan. Skor tingkat kesenjangan terjauh ada di aspek no 3 dan 6 yaitu aspek tersedianya peraturan pendukung dan terdapatnya sanksi bagi pihak yang mengalih fungsikan lahan pertanian berkelanjutan tersebut. Strategi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Hasil dari kesenjangan antara kinerja dengan harapan menunjukan hasil yang negatif dari semua aspek, oleh karena itu dibuat strategi dari semua aspek agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar. Strategi yang bisa diambil ialah : 1. Pemerintah melakukan sosialisasi secara bertahap dan menghimbau kepada pemerintah desa untuk segera menetapkan lahan pertanian berkelanjutan mengingat semakin sempitnya lahan pertanian. 2. Memberikan reward/ insentif untuk petani baik untuk buruh tani ataupun pemilik sawah, seperti perbaikan saluran irigasi, pompanisasi, ataupun akses jalan yang memadai 3. Menetapkan peraturan pendukung seperti peraturan daerah mengingat belum adanya landasan hukum yang kuat untuk mengatur besarnya tingkat konversi lahan pertanian, jika peraturan pendukung sudah dibuat maka sanksi yang akan didapatkan oleh pihak yang melakukan konversi lahan pertanian sudah jelas. 4. Memotivasi pemerintah supaya sadar akan pentingnya pertanian untuk masa depan sehingga komitmen untuk menjalankan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ada, sehingga koordinasi antar pelaku berjalan.

8

131


SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Faktor-faktor yang menentukan jalannya implementasi kebijakan lahan pertanian berkelanjutan adalah dana, petugas, sosialisasi, peraturan pendukung, koordinasi antar instansi, pemahaman kebijakan,luas lahan sawah, komitmen pemerintah. dilihat dari implementasi kebijakan. Implementasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung sudah mencapai pambuatan peraturan desa, dan sudah ada dua desa yang menetapkan lahan pertanian berkelanjutan di dalam peraturan desa. Dengan presentase pencapaian implementasi sebesar 1,91% Dari hasil GAP Analysis,maka strategi yang bisa diambil yaitu melakukan sosialisasi secara bertahap disetiap desa, Memberikan reward/ insentif untuk petani baik untuk buruh tani ataupun pemilik sawah untuk memicu keinginannya menetapkan lahan mereka untuk dijadikan lahan pertanian berkelanjutan, Menetapkan peraturan pendukung seperti peraturan daerah untuk kejelasan sanksi yang didapat bagi yang mengkonsevasikan lahannya,dan memberikan motivasi kepada pemerintah agar berkomitmen untuk menjalankan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

lahan non pertanian untuk memenuhi kebutuhan mereka. DAFTAR PUSTAKA Kabupaten Bandung. 2012. Arsip. “Gambaran Umum sumberdaya alam”. Pemerintah Kabupaten Bandung Kecamatan Katapang. 2012. Arsip. “Kecamatan Katapang dalam angka”. Kecamatan Ciparay. 2012. Arsip. “Kecamatan Ciparay dalam angka”. Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jakarta. Sekretariat Negara

Saran 1. Pemda Kabupaten Bandung untuk segera menetapkan peraturan daerah supaya kejelasan mengenai kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dapat dijalankan disetiap desa. 2. Bagi desa yang belum menetapkan lahan pertanian berkelanjutan untuk segera menetapkan peraturan desa agar tidak ada lagi yang melakukan konversi lahan. 3. Dilakukannya sosialisasi secara rutin mengenai kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengingat semakin maraknya yang mengkonversi lahan pertanian menjadi

132

(Implementation of the Policy on the Protection of Sustainable Agricultural Land in Handling Agricultural Land Convertion) ABSTRAK ABSTRACT

Recommend Documents