ABSTRACT THE INFLUENCE OF BUDGET IMPLEMENTATION BASED ON PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL MANAGEMENT AREA (Survey on employee Center for Water Resources for Tasikmalaya) Compiled by : ASRIE NUR SUCIYANI 123403102 Guided by : H. Iman Pirman Hidayat S.E., M.Si., Ak., CA. Iwan Hermansyah S.E., M.Si., Ak., CA. This purpose of this research is to identify (1) Application of budget implementation based on performance and accountability of financial management area Center for Water Resources for Tasikmalaya (2) Correlation of budget implementation based on performance and accountability at Center for Water Resources for Tasikmalaya, (3) Effect of budget implementation based on performance, accountability both partially or simultaneously to financial management area Center for Water Resources for Tasikmalaya. The research method use anlysis descriptive methode with survey approach. The technic of collecting data gotten directly from Centre for Water Resources for Tasikmalaya as the primer data and the secondary data gotten from books. The result of the research showed that : (1) Application of budget implementation based on performance, accountability, of financial management area Center for Water Resources for Tasikmalaya showed very good, (2) budget implementation based on performance and accountability significantly related at Center for Water Resources for Tasikmalaya, (3) budget implementation based on performance and accountability both partially or simultaneously significant effect to of financial management area Center for Water Resources for Tasikmalaya. Keywords : Implementation Based on Performance, Accountability, The Financial Management Area
ABSTRAK PENGARUH IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Survei pada pegawai Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya)
Oleh : ASRIE NUR SUCIYANI 123403102 Dibimbing Oleh : H. Iman Pirman Hidayat S.E., M.Si., Ak., CA. Iwan Hermansyah S.E., M.Si., Ak., CA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya, (2) Hubungan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya, (3) Pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas secara simultan dan parsial terhadap pengelolaan keuangan daerah Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan survei. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penerapan implementasi anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya menunjukkan sangat baik, (2) Implementasai Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas berhubungan secara signifikan pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya, (3) Implementasai Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya. Kata kunci : Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Daerah
PENDAHULUAN Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 berlandaskan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta berbagai peraturan yang mengikutinya. Otonomi daerah telah mendorong perubahan lingkungan baik lingkungan ekonomi, sosial maupun politik. Penerapan otonomi daerah tersebut sejalan dengan semangat good governance, yang ditandai dengan ditetapkannya peraturan khusus di bidang Pengelolaan Keuangan Negara, yaitu mulai dari PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertangungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, yang kemudian direvisi menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pada akhirnya direvisi lagi dalam permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Kondisi ini memberi suatu kesadaran baru bagi pemerintah maupun masyarakat bahwa gelombang otonomi tidak boleh dibiarkan mengalir begitu saja tanpa suatu upaya mengarahkan dan mengisinya dengan berbagai tindakan nyata yang lebih proaktif. Salah satu yang harus dilakukan adalah upaya mempersiapkan diri untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya lain, yang akan berdampak bagi terciptanya
kualitas program pembangunan daerah keberhasilan suatu program salah satunya akan nampak pada pengelolaan keuangan daerah. Reformasi di bidang keuangan terus bergulir. Lahirnya UndangUndang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang pijakan
yang berfungsi
sebagai
penggerak
Keuangan Negara menjadi (driving
force) dengan
ditetapkannya Anggaran Berbasis Kinerja. Pengalaman yang telah terjadi selama ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih perlu disempurnakan. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Disamping itu, masih banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektif. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah harus berdasarkan sistem Pendekatan kinerja dan berorientasi pada kepentingan publik. Reformasi anggaran juga berkaitan dengan perubahan proses penyusunan APBD menjadi lebih partisipasif. APBD dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja, artinya sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau keluaran (output) dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan dengan demikian, diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan. Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun
2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbais kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisiensi, dan efektif. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah, kedua undang-undang tersebut merubah akuntabilitas
atau
pertanggungjawaban
pertangungjawaban vertikal
(kepada
pemerintah pemerintah
daerah pusat)
dari ke
pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Penyajian laporan keuangan menjadi salah satu bentuk pertanggung jawaban secara tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik Sebagaimana dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 9 huruf g, Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Penjabat Pengelola APBD dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Penjabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang Daerah. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) adalah salah satu Dinas di Provinsi Jawa Barat yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Direktorak Jenderal Sumber Daya Air. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. UPTD berubah dari 5 (lima) Balai PSDA yang berada di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat menjadi 7 (tujuh) yakni : Tabel 1.1 Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat NO
Jenis Instansi
1
Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane
2
Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung
3
Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno
4
Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citanduy
5
Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum
6
Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan - Cilaki
7 Balai Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air Sumber : psda.jabarprov.go.id
Dengan pemecahan UPTD Balai PSDA WS Citanduy Ciwulan menjadi UPTD Balai PSDA WS. Citanduy dan UPTD Balai PSDA WS Ciwulan – Cilaki serta penambahan UPTD Balai Data dan Informasi SDA. Dua diantara tujuh balai tersebut berada di daerah Tasikmalaya. Dengan adanya pemecahan tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui, seberapa besar
pengaruh anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Balai PSDA kota Tasikmalaya. Balai PSDA Wilayah Sungai Citanduy dan Ciwulan-Cilaki yang berbasis wilayah sungai pada Wilayah Sungai Citanduy dan Ciwulan-Cilaki. adalah Organisasi Pelaksana Operasional Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Untuk mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja dalam suatu organisasi dengan menggunakan konsep value for money dimana harus menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaanya perlu disusun dan didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dengan penggunaan biaya yang efisien dan efektif. Karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1.
Untuk mengetahui Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas, dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air (BPSDA) Tasikmalaya.
2.
Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air (BPSDA) Tasikmalaya.
3.
Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air (BPSDA) Tasikmalaya.
4.
Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air (BPSDA) Tasikmalaya.
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Metode deskriptif analitis menurut Sugiyono (2011:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan memuat kesimpulan yang berlaku umum. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Metode yang digunakan survei yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sample yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distibusi, dan hubunganhubungan anatar variabel sosioligis maupun psikologis. (Sugiyono, 2006:7). Berdasarkan perspektif dimensi/horison waktu, penelitian ini merupakan penelitian cross sectional,yaitu penelitian satu tahap datanya berupa beberapa obyek pada waktu tertentu. Studi cross sectional berbeda dengan studi time series
yang menekankan pada data penelitian berupa data rentetan waktu (Indrianto dan Sutomo, 2002:95).
PEMBAHASAN Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya Dari hasil penelitian penulis tentang Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya yakni wilayah sungai citanduy dan wilayah sungai ciwulan-cilaki, maka tanggapan responden atas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja yang diterapkan pada BPSDA Tasikmalaya adalah 998 termasuk klasifikasi baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi yaitu pertanyaan nomor 1 mengenai “Pengadaan barang dan jasa selalu dilakukan dengan prinsip kualitas atau jasa yang terbaik” dengan skor 98, sedangkan yang memiliki skor terendah yaitu pertanyaan nomor 9 mengenai “kegiatan yang anggaranya naik dibanding tahun sebelumnya, maka manfaat yang diperoleh akan naik juga sebanding dengan kenaikan anggaran tersebut” dengan skor yang diperoleh sebesar 83. Hal ini membuktikan bahwa Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya selalu mementingkan output yang dihasilkan yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Meskipun ada beberapa responden yang kurang setuju dengan adanya kegiatan yang anggaranya naik dibanding tahun sebelumnya, maka manfaat yang diperoleh akan naik juga sebanding dengan kenaikan anggaran tersebut, tetapi tidak merubah Implementasi Anggaran Berbasis
Kinerja yang diterapkan oleh Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya, karena selama ini dalam suatu kegiatan yang dilakukan BPSDA anggaranya selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat yang akan diperolehnya sehingga tidak menjadi hambatan bagi Balai Pendaygunaan Sunber Daya Air Tasikmalaya dalam Penerapan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Oleh karena itu, secara keseluruhan penerapan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini didukung oleh tingkat disiplin anggaran yang tinggi sehingga terpenuhinya value for money yakni efektifitas, efisiensi, dan ekonomis. Akuntabilitas pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya Dari
hasil
penelitian
penulis
tentang
Akuntabilitas
pada
Balai
Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya yakni wilayah sungai citanduy dan wilayah sungai ciwulan-cilaki, maka tanggapan responden atas Akuntabilitas yang diterapkan pada BPSDA Tasikmalaya adalah 1022 termasuk klasifikasi sangat baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi yaitu pertanyaan nomor 1 mengenai “pengelolaan alokasi dana BPSDA telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah/daerah yang berlaku dan jika terjadi penyimpangan akan diberikan sanksi” dengan skor 110, sedangkan yang memiliki skor terendah yaitu pertanyaan nomor 5 mengenai “sistem akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan sangat membantu dan memudahkan pekerjaan setiap pegawai” dengan skor yang diperoleh sebesar 83.
Dengan tingginya skor yang diperoleh pertanyaan nomor 1, membuktikan bahwa Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya sangat setuju dan sudah menerapkan hal tersebut, meskipun pertanyaan nomor 5 memperoleh skor terendah tetapi tetap saja tidak merubah akuntabilitas yang diterapkan pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya. Artinya, secara keseluruhan penerapan Akuntabilitas pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini didukung oleh komitmen dan sistem kerja yang mengutamakan terpenuhinya akuntabilitas kejujuran & hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Pengelolaan Keuangan Daerah pada Balai pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya Dari hasil penelitian penulis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya yakni wilayah sungai citanduy dan wilayah sungai ciwulan-cilaki, maka tanggapan responden atas Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterapkan pada BPSDA Tasikmalaya adalah 1053 termasuk klasifikasi sangat baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi yaitu pertanyaan nomor 11 mengenai “pimpinan menilai dan mengukur kinerja pegawai sesuai dengan standar yang berlaku” dengan skor 104, sedangkan yang memiliki skor terendah yaitu pertanyaan nomor 9 mengenai “pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja finansial dalam pengelolaan keuangan dilaporkan dan dipublikasikan kepada masyarakat” dengan skor yang diperoleh sebesar 89. Tingginya skor yang diperoleh pertanyaan nomor 11 membuktikan bahwa Balai pendayagunaan Sumber Daya Air
Tasikmalaya melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara pimpinan menilai dan mengukur kinerja pegawai sesuai dengan standar yang berlaku, maka dari itu meskipun pertanyaan nomor 9 memiliki skor yang rendah akan tetapi tidak merubah Pengelolaan Keuangan Daerah yang ada di Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya. Artinya, Pengelolaan Keuangan Daerah pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini didukung dengan pelaksanaan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan yang sangat baik sehingga pengelolaan keuangan daerah pada BPSDA juga akan semakin baik. Hubungan antara Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Untuk mengetahui hubungan antara Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas maka dilakukan uji hipotesis. Dimana hipotesis tersebut adalah “Implementasi Anggaran Berbasis
Kinerja Berhubungan dengan
Akuntabilitas”. Untuk menguji hipotesisi tersebut dilakukan uji statistik koefisien korelasi. Koefisien korelasi akan menentukan tingkat hubungan variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (X1) dengan variabel Akuntabilitas (X2). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS yang terdapat dalam tabel correlation, diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,661 yang menunjukan besarnya hubungan atau korelasi antara variabel X1 (Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja) dengan variabel X2 (Akuntabilitas) mempunyai hubungan yang positif yaitu sebesar 6,61 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena 0,001 < 0,05 berarti tolak Ho atau terima Ha
yang artinya antara variabel X1 (Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja) dengan variabel X2 (Akuntabilitas) memiliki hubungan yang signifikan. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja secara Parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja secara Parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dilakukan uji hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah “Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja secara Parsial Berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya”,
yang berarti apabila
Anggaran Berbasis Kinerja dilaksanakan dengan baik, maka akan menyebabkan Pengelolaan Keuangan Daerah semakin baik pula. Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Dari hasil perhitungan SPSS versi 22.0 (Tabel Coefficient), diperoleh nilai koefisien beta atau koefisien standar (Standardized Coefficient) untuk variabel X1 (Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja) terhadap variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah sebesar 0,372. Ini berarti antara implementasi anggaran berbasis kinerja dan pengelolaan keuangan daerah mempunyai hubungan yaitu sebesar 37,2% dengan kategori rendah (Sugiyono, 2015:231). Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,138 (0,3722), menunjukan bahwa besarnya pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 13,8%. Artinya 13,8% variabilitas variabel pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas yaitu implementasi anggaran berbasis kinerja.
Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai thitung sebesar 2,147. Dengan mengambil taraf signifikan
sebesar 5% maka ttabel sebesar 1,717 sehingga thitung > ttabel (2,147 >
1,717) dengan tingkat signifikansi 0,045 < 0,05. Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja secara Parsial Berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangann Daerah. Dengan demikian, apabila Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja yang ada di BPSDA dilaksanakan dengan baik, maka Pengelolaan Keuangan Daerah pun semakin baik. Pengaruh Akuntabilitas secara Parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dilakukan uji hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah “Akuntabilitas Berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya”, yang berarti apabila Akuntabilitas dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik. Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Dari hasil perhitungan SPSS versi 22.0 (Tabel Coefficient), diperoleh nilai koefisien beta atau koefisien standar (Standardized Coefficient) untuk variabel X2 (Akuntabilitas) terhadap variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah sebesar 0,530. Ini berarti antara Akuntabilitas dan Pengelolaan Keungan Daerah mempunyai hubungan yaitu sebesar 53% dengan kategori sedang (Sugiyono,
2015:231). Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,281 (0,5302), menunjukan bahwa besarnya pengaruh
Akuntabilitas terhadap
Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah sebesar 28,1%. Artinya 28,1% variabilitas variabel pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas yaitu Akuntabilitas. Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai thitung sebesar 3,058. Dengan mengambil taraf signifikan 5% maka ttabel sebesar 1,717 sehingga thitung > ttabel (3,058 > 1,717) dengan tingkat signifikansi 0,006 < 0,05. Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya Akuntabilitas Berpengaruh secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, apabila akuntabilitas Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya dilaksanakan dengan baik, maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kineja dan Akuntabilitas secara Simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas secara Simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dilakukan uji hipotesis. Hipotesis yang diajukan adalah “Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas secara Simultan Berpengaruh
terhadap
Pengelolaan Keuangan Daerah Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya”, yang berarti apabila Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi lebih baik.
Untuk menguji hipotesis diatas, maka dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Dari hasil perhitungan SPSS versi 22.0 (Tabel Coefficient), diperoleh data mengenai nilai R (koefisien korelasi) dan R Square/R2 (koefisien determinasi). Nilai R menunjukan besarnya hubungan atau korelasi antara Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah 0,824. Ini berarti antara Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai hubungan yaitu sebesar 82,4% dengan kategori sangat kuat (Sugiyono, 2015:231). Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) menunjukan besarnya pengaruh antara Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu sebesar 0,679 atau 67,9%. Artinya 67,9% variabilitas variabel Pengelolaan Keuangan Daerah dipengaruhi secara Simultan oleh variabel bebas yang dalam hal ini adalah Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas. Pengaruh variabel lainnya (faktor residu) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah selain Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas adalah sebesar 1 – 0,679 = 0,321 atau 32,1%. Dengan kriteria tolak Ho jika Fhitung
> Ftabel, maka berdasarkan
perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai Fhitung sebesar 20,084. Dengan mengambil taraf signifikan
sebesar 5% maka Ftabel sebesar 3,52 sehingga
Fhitung > Ftabel (20,084 > 3,52) dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat α = 0,05. Dikarenakan Fhitung > Ftabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau
terima Ha, artinya Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari hasil analisis berdasarkan menunjukan bahwa koefisien korelasi jalur variabel X1 (Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja) terhadap variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah sebesar 0,372. Dengan demikian pengaruh langsung variabel X1 terhadap Y adalah sebesar (0,3722) = 0,138 yang artinya pengaruh langsung Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 13,8%. Koefisien jalur variabel X2 (Akuntabilitas) terhadap variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah sebesar 0,530. Dengan demikian pengaruh langsung variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar (0,5302) = 0,281 yang artinya bahwa pengaruh langsung Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 28,1%. Sedangkan koefisien korelasi variabel X1 (Implementasi Anggarn Berbasis Kinerja) dengan variabel X2 (Akuntabilitas) adalah sebesar 0,661. Total pengaruh X1 dan X2 terhadap Y yang merupakan pengaruh simultan antara variabel X1, X2 terhadap Y adalah sebesar 0,679 atau 67,9%. Sedangkan faktor residu atau faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah yang tidak masuk dalam variabel penelitian adalah sebesar 0,321 (1 – 0,679) atau 32,1%. Faktor residu atau faktor lain yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daearah pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya yaitu responsibilitas (responsibility), independensi ( independence), dan kejujuran (fairness). Ketiga faktor residu tersebut merupakan prinsip-prinsip yang termasuk dalam good governance. Dengan besarnya pengaruh faktor residu terhadap Variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah) maka dapat disimpulkan bahwa
ketiganya juga harus dilaksanakan dengan baik, sehingga pengelolaan keuangan daerah pada BPSDA Tasikmalaya akan semakin baik.Sebuah pertanggungjawaban tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pihak internal saja ( akuntabilitas ), karena pertanggungjawaban pun harus dilaksanakan kepada publik sebagai pihak eksternal ( responsibilitas ). Selain itu dalam pengelolaan sebuah pemerintahan diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang independen untuk mewujudkan
pemerintahan
yang
bersih,
sehat,
dan
bertanggungjawab
(independensi). Sedangkan fairness disini lebih kepada konteks moral, misalnya ketidakjujuran dengan cara mencuri waktu jam kerja (korupsi waktu),masuk kantor terlambat. Contoh tindakan lainnya yang tidak bias ditolerir dan tergolong fraud adalah mengambil manfaat atau uang yang bukan haknya. Oleh karena itu, pemberlakuan prinsip kejujuran (fairness) dalam pemerintahan yaitu untuk menghindari praktek yang dilakukan orang dalam yang dapat merugikan pihak lain.
PENUTUP Simpulan Berdasarkan
hasil
analisis
dan
pembahasan
mengenai
Pengaruh
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air (BPSDA) Tasikmalaya.
2. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air (BPSDA) Tasikmalaya. 3. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air (BPSDA) Tasikmalaya. Saran Berdasarkan hasil, pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Tasikmalaya maupun pada penelitian selanjutnya, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bagi BPSDA Tasikmalaya a.
Bagi
Balai
Pendayagunaan
Air
Tasikmalaya
diharapkan
dapat
mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja sebaik mungkin agar tercapai target yang sesuai. Di samping itu diharapkan juga kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khususnya di lingkungan BPSDA bisa lebih baik lagi agar tujuan dari kinerja itu sendiri dapat dicapai dengan baik melalui program maupun kegiatan yang telah dicanangkan. b.
Diharapkan
mampu
meningkatkan kualitas
pengelolaan
keuangan
daerahnya sehingga pengelolaan tersebut akuntabel dan transparan yang mencerminkan bahwa BPSDA Tasikmalaya memiliki pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dibutuhkan.
c.
Dengan adanya peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai standar dalam penyusunan anggaran, maka pengimplemetasiannya harus dibarangi dengan sumber daya manusia yang berkompeten agar tingkat efektifitas, efisiensi, dan ekonomis dapat dicapai dengan baik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya a.
Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dan tertarik dengan judul ini ataupun ada variabel yang mungkin sama, diharapkan untuk lebih mengembangkan variabel yang dapat mempengaruhi baik itu untuk variabel implementasi anggaran berbasis kinerja maupun
akuntabilitas. Dalam
melakukan penelitian dibidang akuntansi pemerintahan masih banyak ruang kosong khususnya pada bidang akuntansi keuangan daerah, oleh karena itu masih banyak kajian yang cukup menarik dan menantang dibidang akuntansi sektor publik. Disarankan untuk menambah atau mengurangi variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini antara lain mengenai laporan keuangan daerah, transparansi, kejujuran, pengendalian, komitmen organisasi dan masih banyak lagi yang dapat dijadikan variabel yang dalam penelitian selanjutnya yang kemudian dapat diperbandingkan dengan hasil penelitian penulis. DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2014. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. Abdul Halim. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin. 2006. Aplikasi Statistika Dalam Penelitian. Bandung: Pustaka Setia.
Baldric Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Eldiani Choirunisa. 2014. Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi. Erina dan Omar Sakti Rambe. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Bandung: Alfabeta. Haspiarti. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Skripsi. Makasar: Universitas Hasanudin Makasar. Husein Umar. 2003. Metode Riset Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Ihyaul Ulum. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : UMM PRESS. Ika Dian Anugrahani. 2012. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai. Tesis. Kediri: Universitas Islam Kadiri Indra Batian. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta:Salemba Empat. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset Mulyadi. 2003. Akuntansi Manajemen. Edisi kedua. Yogyakarta: STIE YKPN. Niken Nur Anjani. 2012. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi. Risky Rikiana Sumarly. 2013. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Organisasi Pengelolaan Daerah. Skripsi. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi. Sugiyono. 2015. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Venni Avionita. 2013. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama. Willey, John dan Sons. Diterjemahkan oleh Kwan Men Yon. 2014. Metode Penelitian Untuk Bisnis. Buku 1 Edisi 4. Uma Sekaran. Jakarta : Salemba Empat. Yunita Anggarini dan B. HendrabPuranto. 2010. Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprefensif. Yogyakarta.: UPP STIM YKPN. Yohanes Y Subiyantoro. 2011. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas pada Badan Perencanaan dan Pembengunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto. Skripsi. Surabaya: STIKOM Surabaya.
