ABSTRACT COMPARATIVE ANALYSIS ANNUITY METHOD AND THE METHOD OF PROPORTION IN PERFORMANCE ASSESSMENT IN FINANCING TRANSACTIONS ON MURABAHAH (Studi Kasus Bank Jabar Banten Syariah Kcp. Singaparna)
By: ROSMIATI 103403065
Guidance: Iman Pirman Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA Iwan Hermansyah, SE., M.Si., Ak., CA This research aims to know about: (1) performance assessment based on the calculation of profit recognition murabahah with the annuity method, (2) performance assessment based on the calculation of profit recognition murabahah with proportional method, (3) whether there is a difference in performance appraisal in murabaha margin calculation by using the annuity method and the proportional method. The research method used in this research is descriptive method of analysis with a case study approach. The analytical tool used is a quantitative approach to the scale ratio and hypothesis testing using hypothesis testing. The results showed that (1) performance assessment carried out by using the annuity method in the determination of margin murabahah look good in the early years it was due to the acquisition of margin in early years is large enough kinerjapun result looks good, (2) performance evaluation with using the proportional method in the determination of margin murabahah not progress as it happens the same margin gains each month, (3) comparative analysis between the annuity method and the proportional method in the assessment of the performance of murabaha financing at Bank Jabar Banten Syariah Kcp. Singaparna there is a significant difference for the acquisition of margin in the early years, so that for any performance evaluation in terms of different looks. Keywords: Annuity Method, Proportional Method, Performance Appraisal, Murabaha margin
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) penilaian kinerja berdasarkan perhitungan pengakuan keuntungan murabahah dengan metode anuitas, (2) penilaian kinerja berdasarkan perhitungan pengakuan keuntungan murabahah dengan metode proporsional, (3) apakah terdapat perbedaan dalam penilaian kinerja pada perhitungan marjin murabahah dengan menggunakan metode anuitas dan metode proporsional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Alat analisis yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan skala rasio dan pengujian hipotesis menggunakan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penilaian kinerja yang dilakukan dengan menggunakan metode anuitas dalam penentuan marjin murabahahnya terlihat baik di tahun-tahun awal hal tersebut terjadi karena perolehan marjin di tahun-tahun awal cukup besar akibatnya kinerjapun terlihat baik,(2) penilaian kinerja dengan menggunakan metode proporsional dalam penentuan marjin murabahahnya tidak mengalami perkembangan hal tersebut terjadi karena perolehan marjin sama tiap bulannya,(3) analisis perbandingan antara metode anuitas dan metode proporsional dalam penilaian kinrerja pembiayaan murabahah pada Bank Jabar Banten Syariah Kcp. Singaparna terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk perolehan marjin di tahun-tahun awal, sehingga untuk segi penilaian kinerjanya pun terlihat berbeda pula.
Kata Kunci: Metode Anuitas, Metode Proporsional, Penilaian Kinerja, Marjin Murabahah
I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan praktik lembaga keuangan syariah (LKS) baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah beradab-adab menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, maka menjelang akhir tahun 2009 telah terdapat 5 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 137 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bahkan, aset perbankan syariah yang awalnya belum mencapai Rp 1 triliun, maka setelah hampir 20 tahun telah melesat mendekati angka sekitar Rp 58 triliun. (Rifqi Muhammad, 2010: 1)
Hal ini membuktikan bahwa masyarakat muslim di Indonesia kini semakin menyadari akan pentingnya menerapkan prinsip ajaran Islam di segala bidang tidak terkecuali dalam bertransaksi keuangan. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkannya walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasioanal yang dirasakan berbelit-belit. Hadirnya bank syariah sebagai organisasi yang ralatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut telah menjadi kunci sukses bank syariah dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. (Muhammad, 2013: 197) Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dibuatlah sistem perbankan syariah di Indonesia yang telah di perkuat dengan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008. Undang-undang ini mendefinisikan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan prinsip syariahnya, Bank Syariah juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Rifqi Muhammad, 2010: 25) . Bank Syariah di Indonesia berusaha menjalankan kegiatan operasinalnya sesuai dengan konsep akad-akad muamalah dalam Islam agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Islam. Untuk menjamin kesesuaian Lembaga Keuangan Syariah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan ini berfungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi dilembaga keuangan syariah. Melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah. (Rifqi Muhammad, 26: 2010) Perbankan syariah, sebagaimana fungsi perbankan pada umumnya, melakukan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat dan juga penyaluran dana ke masyarakat. Fungsi
penyaluran dana ke masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembiayaan (financing). Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh bank konvensional yang mengandung bunga. Pembiayaan di bank syariah harus dilakukan dengan menggunakan akad-akad yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Akad-akad yang digunakan bank syariah dalam melakukan pembiayaan antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, dan qardh. Akad yang paling sering digunakan untuk skema ini adalah akad murabahah, yaitu mencapai hampir 60% per November 2012 seperti yang terlihat dari tabel berikut. Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan yang DiBerikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam miliaran rupiah). Akad 2008 2009 2010 2011 Mudharabah 6205 6597 8631 10229 Musyarakah 7411 10412 14624 18960 Murabahah 22486 26321 37508 56365 Salam 0 0 0 0 Istishna 369 423 347 326 Ijarah 765 1305 2341 3839 Qardh 959 1829 4731 12937 Total 38195 46887 68182 102656 Sumber: Statistik Perbankan Syariah November 2012, Bank Indonesia
2012 11527 26187 83826 0 366 6912 11499 140317
Murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam transaksi keuangan Islam, dimana penjual menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Fatwa DSN-MUI no. 04/DSNMUI /IV/2000). Fenomena dominasi transaksi murabahah ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, (saeed, 2004:139) seperti yang terungakap dalam (Wiroso, 2005: 11) menyatakan bahwa Perbankan Syariah di negara-negara lain juga mengalami kondisi yang sama seperti di Pakistan porsi transaksi murabahah mencapai 80%, sedangkan Bank Islam di Dubai pada tahun 1989 mencatat porsi murabahah sebesar 82%, dan Islamic Development Bank (IDB) sebesar 73%. Hal ini membuktikan bahwa akad murabahah merupakan akad yang paling di gemari oleh bank syariah. Dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah oleh Ikatan Akutan Indonesia (IAI) merupakan angin segar bagi praktik akuntansi di bank syariah. Sebab pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. (Muhammad, 2013: 211).
Dalam perjalanannya ketentuan mengenai akuntansi syariah yaitu PSAK No. 59 terus mengalami perkembangan oleh karena PSAK 59 hanya mengatur ketentuan pengakuan dan pengukuran murabahah dari perspektif bank sebagai penjual saja, maka disarankan belum cukup digunakan sebagai standar akuntansi keuangan yang cukup komperhensif maka, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK syariah 102 untuk memenuhi kebutuhan akan adanya aturan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah pada perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non bank, dan lembaga keuangan lain yang melakukan transaksi murabahah. seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah harus menerapkan PSAK syariah ini dalam pencatatan akuntansi transaksi murabahahnya. Namun ternyata ada kesulitan dari pihak bank syariah untuk menerapkan PSAK 102 ini. Pada kongres XI IAI, Desember 2010, salah satu bank syariah di Indonesia menyatakan bahwa industri perbankan syariah mengalami kendala dalam menerapkan PSAK syariah karena mereka merasa PSAK syariah tidak selaras dengan praktek perbankan syariah. Ketidak selarasan tersebut terjadi karena ada perbedaan sudut pandang antara PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi riil, dengan industri perbankan syariah sebagai lembaga keuangan khusus terkait PSAK 102, bank syariah menghadapi kesulitan dalam pengakuan keuntungan murabahah PSAK 102 menyatakan pada paragraf 23, 24, dan 25 bahwa keuntungan murabahah diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Tetapi pada prakteknya, bank syariah merasa keberatan mengakui keuntungan murabahah secara proporsional bank syariah selama ini menggunakan anuitas dalam mengakui keuntungan murabahahnya. Dalam kongres tersebut, salah satu bank syariah menyatakan hambatan penerapan PSAK 102 adalah pengakuan keuntungan berbasis resiko dan waktu lebih menyusahkan untuk pencatatan administratif (back office) bank. Praktek tersebut tidak equal treatment dengan praktek industri perbankan secara umum. Dimana pada tataran aplikasinya, pembiayaan murabahah mengindikasikan adanya duplikasi pinjaman atau kredit dari bank konvensional, dengan realisasi perhitungan marjinnya mengacu ke bunga bank konvensional (Widodo, 2010: 34). Akhirnya Pada tanggal 21 Desember 2012, DSN MUI mengeluarkan fatwa no. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengukuran keuntungan Tamwil Bi ALMurabahah (Pembiayaan Murabahah) di lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menyetujui praktek perbankan syariah yang selama ini mengakui keuntungan murabahah secara anuitas. Fatwa tersebut mengatur pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan baik secara proporsional maupun anuitas selama sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.
Selanjutnya, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI mengundang reaksi Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengeluarkan Buletin Teknis No. 9 pada tanggal 16 Januari 2013. Buletin teknis ini menjelaskan bahwa fatwa mengenai metode anuitas yang dikeluarkan DSN MUI disebabkan karena pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing), karena pengakuan keuntungan dengan menggunakan metode anuitas dihitung dari outstanding pokok pembiayaan dan bukan dari pokok pembiayaan. Menurut Widodo (2010: 44), dengan memperhatikan cara perhitungan imbalan atau return murabahah tersebut, tampaklah secara jelas bahwa metode perhitungan demikian telah melakukan pergeseran fondasi transaksi atau akad murabahah yang seharusnya hakekatnya adalah jual-beli dengan objek barang menjadi utang-piutang dengan objek uang dengan wujud yang dinamakan pembiayaan. 1.2
Tujuan Penelitan Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk Mengetahui Penilaian Kinerja Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Metode Anuitas Pada Bank Jabar Banten Syariah Kcp. Singaparna? 2. Untuk Mengetahui Penilaian Kinerja Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Metode Proporsional Pada Bank Jabar Banten Syariah Kcp. Singaparna? 3. Untuk Mengetahui Analisis Perbandingan Antara Metode Anuitas dan Metode Proporsional Dalam Penilaian Kinerja Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Jabar Banten Syariah?
II.
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
Pertukaran atau jual beli adalah salah satu cara yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat banyak dan beragam seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jual beli terjadi karena manusia tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2010: 168).
2.1.1
Definisi Murabahah
Ada banyak pengertian yang didefinisikan oleh para ahli mengenai murabahah menurut Menurut Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan paragraf 5 adalah:
“Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada perjanjian murabahah, pihak penjual membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Sebagai contoh, transaksi murabahah yang dilakukan di bank syariah, bank akan membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok (supplier), dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan. Pengakuan Keuntungan Terkait Pembiayaan Murabahah Pada tanggal 21 Desember 2012 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut mengatur bahwa pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang (al-tujjar), yaitu secara proporsional sesuai PSAK 102 boleh dilakukan selama sesuai dengan „urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang (al-tujjar); dan pengakuan keuntungan altamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, boleh dilakukan secara proporsional (thariqah mubasyirah) dan secara anuitas (thariqah al-hisab „altanazuliyyah/thariqah tanaqushiyyah) selama sesuai dengan „urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah. Keluarnya fatwa tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana menerapkan pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah secara anuitas oleh lembaga keuangan syariah mengingat hal ini tidak diatur dalam PSAK 102: Akuntansi Murabahah. Kondisi ini menjadi pertimbangan bagi DSAS IAI dalam menerbitkan Buletin Teknis ini dengan tujuan agar tercapai kesesuaian dan keseragaman penerapan anuitas untuk pembiayaan murabahah. Buletin Teknis ini membahas akuntansi untuk pembiayaan murabahah oleh lembaga keuangan syariah yang keuntungannya diakui secara anuitas. Akuntansi Pembiayaan Murabahah Secara Anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing). Akuntansi untuk pembiayaan murabahah yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing) mengacu pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50: Instrumen Keuangan: 2.1.2
Penyajian, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi pembiayaan murabahah sesuai Fatwa No.84/DSNMUI/XII/2012 harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan murabahah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK–PSAK tersebut, termasuk akuntansi untuk penurunan nilai dari pembiayaan murabahah dan pengungkapan risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pembiayaan murabahah tersebut. 2.1.3 Teknis Perhitungan Transaksi Murabahah 2.1.3.1 Perhitungan Penentuan Marjin Murabahah Dalam praktik perbankan, biasaya marjin dihitung dengan menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu pembiayaan, maka makin besar marjin yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah, pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan marjin. Setelah marjin ditentukan, nilai marjin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Hal ini juga disebutkan dalam PSAK 102 bahwa akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika kad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga yang digunakan (PSAK 102 paragraf 9). 2.1.3.2 Perhitungan Angsuran per Bulan dan Pendapatan yang Diakui Menurut Rizal Yaya, 2014: 168 dalam metode proporsional angsuran per bulan bersifat merata dan tetap sepanjang masa pelunasan. Perhitungan angsuran dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
Angsuran per bulan =
Sedangkan menurut Widodo (2010: 37) metode anuitas merupakan modifikasi dari metode efektif. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok dan marjin yang dibayar agar sama setiap bulan. Jumlah angsuran pokok setiap bulan akan semakin besar, sementara jumlah marjin akan semakin kecil. Perhitungan angsuran dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
Angusuran Pokok (K) = x Pokok Pembiayaan x(
)
Angsuran Margin (K) =
Keterangan: M: Margin n : Jangka waktu dalam tahun k : Bulan cicilan ke2.1.2.3 Perhitungan Marjin yang diakui saat Jatuh Tempo atau Pembayaran Angsuran Setiap tanggal jatuh tempo, bank akan mengakui adanya pendapatan marjin. Besarnya pendapatan marjin yang diakui bergantung pada alternatif pendekatan yang digunakan. Bila bank menggunakan pendekatan proporsional, maka besarnya marjin setiap bulan sama sedang bila menggunakan pendekatan tabel anuitas, maka marjin pada bulan pertama akan lebih besar disbanding dengan builan kedua dan seterusnya. Berdasarkan PSAK 102, pendekatan yang disarankan adalah pendekatan proporsional, yaitu proporsioanla terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (PSAK 102 paragraf 24). Adapun persentase keuntungan dihitung dari (1) perbandingan antara total marjin dan total piutang di luar uang muka atau (2) perbandinga antara total marjin dengan biaya perolehan murabahah. Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan marjin dengan biaya perolehan Dalam PSAK 102 paragraf 24 disebutkan bahwa persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara marjin dan biaya perolehan asset murabahah. Rumus yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
Persentase Keuntungan = x 100 % Penggunaan persentase keuntungan dari perbandingan marjin dengan biaya perolehan asset murabahah tidakalah praktis untuk diterapkan terutama dalam melakukan perhitungan marjin yang diakui oleh bank pada saat adanya angsuran oleh nasabah. Untuk itu, perhitungan persentase keuntungan sebaiknya diambil dari perbandingan marjin dengan total piutang di luar uang muka yang telah dibayar nasabah. Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan marjin denagn total piutang Perhitungan persentase keuntungan drai perbandingan marjin dengan total piutang adalah sebagai berikut ditunjukan oleh rumus berikut: Persentase Keuntungan =
x 100 %
Jadwal pembayaran murabahah Tabel 2.1 Jadwal Pembayaran Murabahah Angsuran Ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tanggal Angsuran xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Sumber: Rizal Yaya, 2014:168
Pokok
Marjin
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx
Jumlah Angsuran Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx
Ost. Pokok xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
2.1.4 Kinerja 2.1.4.1 Pengertian Kinerja Menurut Siegel, Shim dan Kurdi (1999 : 340) mendefinisikan kinerja adalah sebagai berikut: “kinerja merupakan pernyataan yang menyajikan ukuran hasil yang sebenarnya dari beberapa kegiatan pribadi atau kesatuan pada periode waktu yang sama”. sebenarnya dari beberapa kegiatan pribadi atau kesatuan pada periode waktu yang sama”. Balai pustaka (2003 : 503) mendefinisikan kinerja adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.
Sesuatu yang dicapai Prestasi yang diperlihatkan Kamampuan kerja
Sedangkan menurut mulyadi (2001 : 29) mendefinisikan kinerja adalah sebagai berikut: “Kinerja merupakan penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisassi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang diterapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yan mereka mainkan dalam organisasi”. (H. Lili, M. Sadeli, 2004) Mendefinisikan kinerja adalah sebagai berikut: “suatu pernyataan yang akan membandingkan secara aktual antara suatu aktivitas dan suatu standar”. Sejalan dengan definisi diatas, maka diperlukan suatu penilaian atas kinerja perusahaan agar dapat diketahui tingkat keefektifan pihak manajemen dalam mengelola operasi organisasinya. 2.2
Kerangka Pemikiran Dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Perbankan Syariah oleh Ikatan Akutan Indonesia (IAI) merupakan angin segar bagi praktik akuntansi di bank syariah. Sebab pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah.
Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK syariah 102 untuk memenuhi kebutuhan akan adanya aturan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah pada perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non bank, dan lembaga keuangan lain yang melakukan transaksi murabahah. seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah harus menerapkan PSAK syariah ini dalam pencatatan akuntansi transaksi murabahahnya. Namun ternyata ada kesulitan dari pihak bank syariah untuk menerapkan PSAK 102 ini. Pada kongres XI IAI, Desember 2010, salah satu bank syariah di Indonesia menyatakan bahwa industri perbankan syariah mengalami kendala dalam menerapkan PSAK syariah karena mereka merasa PSAK syariah tidak selaras dengan praktek perbankan syariah. Ketidak selarasan tersebut terjadi karena ada perbedaan sudut pandang antara PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi riil, dengan industri perbankan syariah sebagai lembaga keuangan khusus terkait PSAK 102, bank syariah menghadapi kesulitan dalam pengakuan keuntungan murabahah PSAK 102 menyatakan pada paragraf 23, 24, dan 25 bahwa keuntungan murabahah diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasi ditagih dari piutang murabahah. Tetapi pada prakteknya, bank syariah merasa keberatan mengakui keuntungan murabahah secara proporsional bank syariah selama ini menggunakan anuitas dalam mengakui keuntungan murabahahnya. Berikut adalah metode pengakuan keuntungan murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012: Metode Proporsional (Thariqah Mubasyirah) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (al-atsman al-muhashshalah). Dimana metode pengakuan keuntungan ini diatur sesuai dengan PSAK 102 mengenai pembiayaan murabahah. Sedangkan Metode Anuitas (Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyyah/Thariqah alTanaqushiyyah) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (al-atsman al-mutabaqqiyah). Pembiayaan murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas didasarkan pada fakta bahwa pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing). Akuntansi untuk pembiayaan murabahah yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (financing) mengacu pada PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50:
Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK Pengungkapan dan PSAK lain yang relevan.
60:
Instrumen
Keuangan:
Marjin merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur kinerja perusahaan. Menurut Siegel, Shim dan Kurdi (1999 : 340) mendefinisikan kinerja adalah sebagai berikut: “kinerja merupakan pernyataan yang menyajikan ukuran hasil yang sebenarnya dari beberapa kegiatan pribadi atau kesatuan pada periode waktu yang sama”. Balai pustaka (2003 : 503) mendefinisikan kinerja adalah sebagai berikut : 1. Sesuatu yang dicapai 2. Prestasi yang diperlihatkan 3. Kamampuan kerja Sejalan dengan definisi diatas, maka diperlukan suatu penilaian atas kinerja perusahaan agar dapat diketahui tingkat keefektifan pihak manajemen dalam mengelola operasi organisasinya dan marjin merupakan salah satu faktor penting yang di jadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Suad Husnan, Enny Pudjiastuti, 2003:75. Terdapat beberapa alat pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang lazim digunakan, diantaranya dengan menggunakan propfit margin yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap rupiah penjualan 2.3 Hipotesis Berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas, maka penulis mengajukan suatu hipotesis bahwa terdapat perbedaan penilaian kinerja antara metode anuitas dan metode proporsional.
III.
OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1
Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penulisan ini adalah metode anuitas dan metode proporsional dalam penilaian kinerja pada transaksi pembiayaan murabahah sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah Bank Jabar Banten Syariah yang beralamat di Jl. Raya Timur No 36 Cikiray Singaparna. Penulis memilih perusahaan
ini atas pertimbangan bahwa Bank Jabar Banten Syariah memiliki data-data yang sesuai dengan variabel yang penulis teliti. 3.2
Metode Penelitian
Metode Penelitia yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus dimana peneliti melakukan penelitian terhadap perbedaan dari metode anuitas dan metode proporsional yang digunakan dalam pengakuan keuntungan transaksi pembiayaan murabahah di Bank Jabar Banten Syariah. 3.3
Operasionalisasi Variabel Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel
VARIABEL
DEFINISI VARIABEL
INDIKATOR
SKALA
Penilaian Kinerja Metode Proporsional
Metode Proporsional (Thariqah Mubasyirah) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (al-atsman almuhashshalah) (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012)
Piutang yang berhasil ditagih Pokok Marjin Angsuran
Rasio
Penilaian Kinerja Metode Anuitas
Metode Anuitas (Thariqah al-Hisab alTanazuliyyah/Thariqah alTanaqushiyyah) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (al-atsman almutabaqqiyah). (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012)
Sisa harga pokok yang belum ditagih Pokok Marjin Angsuran
Rasio
3.3.1
Teknik Pengumpulan Data
3.3.1.1 Jenis Data Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu: 1.
2.
Data Primer Menurut Wangsa dan Ming Kuan (2011:12), “Data primer adalah data utama yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang bersangkutan pada perusahaan yang menjadi objek penelitian”. Menurut Supranto dalam Farola (2005:7), “Data primer merupakan jenis data yang terhimpun dari langganan atau objek yang diteliti dan diolah untuk pertama kalinya yang dalam konteks ini data tersebut dikumpulkan sendiri oleh peneliti”. Sedangkan menurut Jogiyanto dalam Kwang En dan Dorothy (2011:18), “Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan secara langsung dari obyek yang diteliti”. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur, dengan mempelajari buku-buku serta majalah dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini mendukung keakuratan dan kebenaran data primer (Jogiyanto dalam Kwang En dan Dorothy, 2011:18).
3.3.1.2 Prosedur Pengumpulan Data Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapakan maka dibutuhkan data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini. Dalam memperoleh data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data berupa: 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Dalam penelitian ini, penulis meninjau secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data primer. Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk memperoleh data yang akurat, dengan cara: a. Observasi Dalam bukunya Sugiyono Metode Penelitian Pendidikan Nasution (1998) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.
2.
3.4 a.
Marshall (1995) menyatakan bahwa “through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those bihavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang prilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah pengamatan langsung dengan cara merekam kejadian, mengukur, menghitung dan mencatat kegiatan objek yang diteliti. b. Wawancara Dalam bukunya Sugiyono Metode Penelitian Pendidikan Esterberg (2002) mendefinisikan interwiew sebagai berikut. “a meeting of two perons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. c. Studi Dokumentasi Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan terhadap dokumen, formulir, laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mendukung terhadap penelitian ini. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah litelatur-litelatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Kegunaan dari litelatur ini adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin dasar-dasar teori yang diharapkan akan menunjang data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Teknik Analisis Data Formulasi Ho dan Ha Ho :
= 0 : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Penilaian Kinerja Metode Anuitas dan Metode Proporsional.
Ha :
: terdapat perbedaan yang signifikan antara Penilaian Kinerja Metode Anuitas dan Metode Proporsional.
b.
Pemilihan tes statistik dan penetapan signifikansi
Metode pengujian statistik yang digunakan adalah uji hipotesis perbedaan dua mean, Danang Sunyoto (2012: 8) menyatakan bahwa.
“Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua populasi yang diuji melalui dua rata- rat sampel”. Untuk menguji dua buah mean dari dua sampel yang berhubungan perlu diketahui apa yang dinamakan standar error dari dua sampel yang berhubungan. Rumus yang digunakan adalah:
=
=
Keterangan: S = Simpangan baku X = Data sampel = Rata-rata dari X n = Ukuran sampel c.
Menentukan degree of freedom
dan tingkat signifikasi
)
Nilai df : df (
Tingkat signifikasi yang dipakai adalah 95% ( ). Hal ini karena dianggap sudah cukup mewakili untuk penelitian bidang ilmu sosial. d.
Kaidah Keputusan Hasil dari uji t yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dicocokan dengan uji t yang diperoleh dari tabel untuk mengetahui apakah hipotesis nol diterima atau ditolak dengan kriteria sebagai berikut: Terima Ho (Ha ditolak) jika: -t .
Tolak Ho (Ha diterima) jika ;
:
;
atau
Ho: tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sampel perhitungan keuntungan murabahah metode anuitas dan metode proporsional. Ha: terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sampel perhitungan keuntungan murabahah metode anuitas dan metode proporsional. e.
Menghitung nilai t =
( Sugiyono, 2012: 273)
Karena jumlah populasi kurang dari 30 ( n ≤ 30 ) maka digunakan uji statistik t hitung. f.
Kesimpulan Berdasarkan uji beda sampel berpasangan, seperti tahapan-tahapan yang telah dirumuskan diatas, maka penulis akan menganalisis hasil perbandingan antara dan . Kemudian menyimpulkan apakah hipotesis yang telah ditetapkan dapat diterima atau ditolak.
IV.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Hasil Penelitian
Deskripsi hasil penelitian ini akan menunjukkan keberadaan Perusahaan Bank Jabar Banten Syariah Kcp. Singaparna. 1.2
Pembahasan Perbandingan Penilaian Kinerja Metode Anuitas dengan Metode Proporsional
Untuk mengetahui perbedaan antara metode anuitas dan metode proporsional maka dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui seberapa besar perbedaan yang terjadi diantara kedua metode tersebut. Pengujian statistik yang di pakai adalah uji hipotesis perbedaan marjin dua mean dengan rumus yang telah diuraikan dalam Bab III.
Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut: a.
Menghitung standar error dua mean =
=
b.
Pengujian hipotesis Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara sampel marjin murabahah berdasarkan metode proporsional dan metode anuitas, maka akan dilakukan pegujian sebagai berikut: Formulasi Ho dan Ha Ho :
= 0 : tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Penilaian Kinerja Metode Anuitas dan Metode Proporsional.
Ha :
: terdapat perbedaan yang signifikan antara Penilaian Kinerja Metode Anuitas dan Metode Proporsional.
c.
Menentukan degree of freedom dan tingkat signifikasi Nilai = Tingkat signifikasi yang dipakai adalah 95% ( ). Hal ini karena dianggap sudah cukup mewakili untuk penelitian bidang ilmu sosial. Untuk degree of freedom = dan 22 ≤ 30 maka menggunakan nilai t tabel pengujian untuk dua sisi. Dengan nilai t tabel : ; ( ) = t 0.05/2; (12+12-2) = t 0.025; (22) = 2.074
d.
Kaidah Keputusan Ho diterima (Ha ditolak) jika: -2.074 ≤ ≤ + 2.074 Ho ditolak (Ha diterima) jika: < -2.074 atau
+2.074
e.
Menentukan nilai t Berdasarkan hasil pengujian dua arah terhadap hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji bedaa selisih rata-rata, diperoleh nilai marjin sebesar =
Tabel 4.13 Perhitungan Tahun 2007
= 71.163
2008
= 45.589
2009
= 23.843
2010
= 5.261
2011
= -10.590
2012
= -24.112
2013
= -35.647
Selanjutnya, hasil tersebut dibandingkan dengan nilai . Untuk untuk tingkat signifansi 5%, uji dua pihak dengan derajat kebebasan ( ) = ( ) atau 12+12-2= 22, maka berdasarkan tabel distribusi seperti yang tercantum dalam lampiran , di peroleh nilai sebesar 2,074.
Dari hasil perhitungan uji t diatas diperoleh untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 sebesar 71.163, 45.589, 23.843, 5.261, -10.590, -24.112, dan 35.647 sedangkan untuk t tabel adalah sebesar 2.074 untuk tiap tahunnya. Ini berarti untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 > , dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sedangkan untuk tahun 2011 sampai dengan 2013 < demikian Ho diterima dan Ha ditolak. Kesimpulannya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Metode Anuitas dan Metode Proporsional untuk tahun-tahun awal perolehan marjinnya. hal tersebutpun bisa dilihat dari perhitungan marjin yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode anuitas dan metode proporsional pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 maka, karena hal tersebut pulalah penulis menganalisis untuk penilaian kinerja dari tiap-tiap metode tersebut berbeda. Dimana untuk metode proporsional penulis menganalisis bahwa penilaian kinerja dengan menggunakan metode proporsional dalam penentuan marjin murabahahnya tidak mengalami perkembangan artinya sama setiap bulannya, sedangkan untuk penilaian kinerja dengan menggunakan metode anuitas dalam penentuan marjin murabahahnya terlihat baik di tahun-tahun awal hal tersebut terjadi karena perolehan marjin di tahun-tahun awal cukup besar akibatnya kinerjapun terlihat baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan M. Jusuf Wibisana Ketua DSAS IAI dalam majalah akuntan edisi februari 2014 menyatakan bahwa implementasi metode anuitas dinilai cukup agresif, terutama dalam pengakuan laba atau marjin di tahun awal. Akibatnya, kinerja kelihatan kinclong atau baik di awal. Apalagi porsi transaksi murabahah di perbankan syariah mencapai 70-80 persen dari keseluruhan transaksi. Akan tetapi berdasarkan PAPSI 2013 (h.4.2) mengakomodasi kedua pendekatan tersebut tanpa menyebutkan bahwa salah satunya lebih dianjurkan.
V.
SIMPULAN DAN SARAN
5.1
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Bank Jabar Banten Syariah Kcp. Singaparna, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan data perusahaan yang dihitung dengan menggunakan metode anuitas dalam penilaian kinerja pada transaksi pembiayaan murabahah jumlah marjin yang diperoleh tiap bulannya berbeda dan berdasarkan data tersebut penulis menganalisis untuk penilaian kinerja yang dilakukan dengan menggunakan metode anuitas dalam penentuan marjin murabahahnya terlihat baik di tahun-tahun awal hal tersebut terjadi karena perolehan marjin di tahuntahun awal cukup besar akibatnya kinerjapun terlihat baik. 2.
Berdasarkan data perusahaan dengan menggunakan metode proporsional dalam penilaian kinerja pada transaksi pembiayaan murabahah jumlah marjin
yang di peroleh tiap bulannya sama dan berdasarkan data tersebut penulis menganalisis untuk penilaian kinerja yang dilakukan dengan menggunakan metode proporsional dalam penentuan marjin murabahahnya tidak mengalami perkembangan. 3.
Analisis perbandingan antara metode anuitas dan metode proporsional dalam penilaian kinerja pada transaksi pembiayaan murabahah, terdapat perbedaaan yang cukup signifikan antara metode anuitas dan metode proporsional dalam perolehan marjin di tahun-tahun awal, yang mengakibatkan penilaian kinerja antara metode anuitas dan metode proporsional terlihat berbeda pula, dimana untuk metode anuitas penilaian kinerjanya lebih baik dari pada metode proporsional karena perolehan marjinnya terlihat besar di tahun-tahun awal.
5.2
Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran terhadap penilaian kinerja pada transaksi pembiayaan murabahah bagi Bank Jabar Banten Syariah Kcp. Singaparna sebagai berikut: 1.
Masukan bagi lembaga syariah, marjin merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yakni melalui marjin kita dapat menilai baik atau tidaknya kinerja dari perusahaan tersebut, akan tetapi dalam syariah marjin bukanlah hal utama yang harus di capai maka dari itu penulis memberikan masukan bagi lembaga syariah untuk menetapkan metode dan standar akuntansi yang konsisten di kemudian hari dalam transaksi pembiayaan murabahahnya berdasarkan peraturan yang berlaku.
2.
Bank Jabar banten Syariah, penggunaan metode pengakuan keuntungan murabahah baik itu metode anuitas maupun metode proporsional pada dasarnya kedua metode tersebut sama saja akan tetapi untuk segi penilaian kinerja metode anuitas lebih baik dari pada metode proporsional karena hal tersebut Bank Jabar Banten Syariah disarankan untuk menggunakan metode anuitas untuk pengakuan keuntungan murabahahnya.
3.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada objek penelitian yang lain sehingga dapat diperbadingkan hasilnya.
DAFTAR PUSTAKA AL-Qur’anul Karim dan terjemahannya. Tafsir. Andi, Hardiana (2012). Pengaruh Biaya Tenaga Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Terhadap Kinerja Perusahaan. Universitas Siliwangi. Bank Indonesia (2012). Statistik Perbankan Syariah BI November 2012. http://www.bi.go.id Bank Indonesia (2008). Peraturan Bank Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2000). Fatwa no. 04/DSNMUI/IV/2000. (2012). Fatwa no. 84/DSNMUI/XII/2012. Dwi Suwiknyo (2010). Pengantar Akuntansi Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ikatan Akuntan Indonesia. “Bultek 9 Penerapan Metode Anuitas Dalam Murabahah”, artikel diakses tanggal 23 Januari 2013, dari http://www.iaiglobal.or.id/v02/prinsip_ akuntansi/ standar.php?cat=SAK% 20Syariah&id=82. Ikatan Akuntan Indonesia, (2007). Standar Akuntasi Keuangan. Jakarta: Penerbit Selemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia (2013). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. No 102, Akuntansi Murabahah. (2013). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. No 102, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. (2013). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. No 102, Instrumen Keuangan: Pengungkapan. (2013). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. No 102, Instrumen Keuangan: Penyajian.
(2010). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. No 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Melina Ernomo (2013). Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaa Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Muhammad (2013). Akuntansi Syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Murphy. G. B, Tailer. J. W, R.C. Hill. 1999. Measuring Performance In Enterpreneurship Research, Journal Of Business Research, Vol.36. Rifqi Muhammad (2010). Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI PRESS. Rizal Yaya, dkk. (2014). Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta Selatan: Selemba Empat Sri Nurhayati dan Wasilah (2010). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Selemba Empat. Sugeng Widodo (2010). "Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif". Yogyakarta: Asgard Chapter. Sugiyono (2012). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: ALFABETA. Sukiro, Sudono. 2002. Produktivitas Kerja. Jakarta: Penerbit Andi Publishing Syarif, Rusli. 2005. Tata Cara Meningkatkan Produktivitas Kerja. Bandung: Alfabeta.
