ABSTRACT
THE INFLUENCE CONTRIBUTION OF LOCAL TAX AND SEPARATED ASSETS MANAGEMENT RESULT TO LOCAL ORIGINAL REVENUE (Case Study in the Income Office Region and Financial Management Bodies and Local Goods)
By KANIA DEWI 123403017
Guidance By: Euis Rosidah, S.E., M.Ak. R. Neneng Rina A, S.E., M.M., Ak. CA.
The purposeof this reasearch is to know: (1) Influence of local tax in partially to local original revenue, (2) Influence of separated assets management result in partially to local revenue, (3) Influence of local tax and separated assets mnagement result in simutaneously to local to local original revenue. In this study method is done by using descriptive methodsand primary data obtained from the income office region and financial management bodies and local goods and secondary data obtained from the results of budget realization report Tasikmalya city. Analysis of the data used is the classic assumption test and mulitple linear regression through T test and F test research results are as follows: (1) The test results partially to local original revenue coefficient indicates that of local tax significant effect to local originial revenue. (2) Result of partially to local original revenue results show that koefisien of sparated assets management result not significant effect to local original revenue. (3) While the test result simultanneously to indicate effect to local revenue of local tax and separated assets management result jointly significant effect on to local original revenue.
Keywords: Local Tax, Separated Assets Management Results, Local Original Revenue
ABSTRAK
PENGARUH PAJAK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA (Stusi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya)
oleh : KANIA DEWI 123403017
Pembimbing : Euis Rosidah, S.E., M.Ak. R. Neneng Rina A, S.E., M.M., Ak. CA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) Pengaruh Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah, (3) Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam metode penelitian ini dilakukan dengan metode deskriftif serta data primer yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya dan data sekunder yang di dapat dari hasil laporan realisasi anggaran Kota Tasikmalaya. Analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi linear berganda melalui uji T dan uji F. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: (1) Hasil Pengujian secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukan bahwa koefisien Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. (2) Hasil Pengujian secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukan bahwa koefisien Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. (3) Sedangkan hasil pengujian secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukan bahwa Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara bersama-sama berpengaruh secara signifkan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Kata kunci: Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah.
LATAR BELAKANG Otonomi daerah adalah suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah, diperlukan proses pembelajaran bagi setiap daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan di masing- masing daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat, sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah, bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan (Suwarno dan Suhartiningsih, 2008). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa setiap daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.Daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan senantiasa bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.Untuk menjalankan fungsi pemerintahan, faktor keuangan adalah suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Berdasarkanuraian
tersebut,
penulistertarikuntukmelakukanpenelitian
terhadap kondisi riil penerimaan pajak daerah danhasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanserta mengetahui pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah Kota Tasikmalaya. Penulis memilih melakukan penelitian di daerah Kota Tasikmalaya karena Kota Tasikmalaya merupakan daerah yang mempunyai potensi lebih besar dalam upaya penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dibandingkan dengan daerah sekitarnya di sekitar daerah priangan timur serta melihat dari potensi jumlah penduduk dan kemajuan daerah Kota Tasikmalaya khususnya potensi di bidang perekonomian.
IDENTIFIKASI MASALAH 1. Bagaimana pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. 2. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkansecara parsial, terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. 3. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan, terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. TUJUAN PENELITIAN Sejalan dengan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis : 1. Pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkanserta pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. 2. Pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial, terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. 3. Pengaruh pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan, terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN Untuk memperoleh data-data dan informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, penulis melaksanakan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Tasikmalaya yang beralamat di jalan Siliwangi No. 31 Kota Tasikmalaya dan Badan Pengeloaan Keuangan dan Barang Daerah (BPKBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya yang beralamat di gedung perkantoran Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya jalan Letnan Harun No.1 Kota Tasikmalaya. Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret sampai Juli 2016.
KERANGKA PEMIKIRAN Keterkaitan antara pajak daerah danhasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan pendapatan asli daerah sangat erat karena jumlah penerimaan
pajak
daerah danhasil
pengelolaan kekayaan daerah
yang
dipisahkanakan membentuk jumlah besaran penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah danhasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, semakin tinggi penerimaan pajak daerah danhasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah. Berikut ini merupakan skema dari kerangka dasar pemikiran dalam penelitian ini. Pajak Daerah Indikator : Jumlah akumulasi penerimaan pajak daerah Pendapatan Asli Daerah Indikator : Total penerimaan pajak daerah, retribusi, bagian laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Indikator : Jumlah akumulasi laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah, pemerintah dan swasta Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran
MODEL PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda, alat hitung stastik dari penelitian ini yaitu software product for social science (SPSS) versi 16.0. sebelum melakukan pengujian dengan regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukannya uji asumsi klasik, uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat jika menggunakan analisis regresi linear (Dewi Priyanto, 2013:49). PEMBAHASAN Pencapaian Target & Realisasi Pajak Daerah T.A 2006-2015( dalam rupiah ) No
Tahun
Target
Realisasi
Presentase
Anggaran
(Rp)
(Rp)
(%)
1.
2006
4,844,435,000.00
5,173,010,214.00
106,78
2.
2007
5,500,405,000.00
6,135,283,205.00
111,54
3.
2008
6,973,364,000,00
8,572,895,585.00
122,94
4.
2009
9,160,862,000.00
9,583,828,253.00
104,62
5.
2010
13,017,340,000.00
12,972,424,095.00
99,65
6.
2011
22,779,992,000.00
24,985,052,772.00
109,68
7.
2012
34,912,580,000.00
44,429,214,271.00
127,26
8
2013
56,376,291,560.00
65,273,606,163.00
115,78
9.
2014
65,091,390,000.00
73,187,386,571.00
112,44
10.
2015
75,535,750,000.00
83,214,133,255.00
110.17
Jumlah
294,192,409,560.00
333,526,834,384.00
Rata-rata
29,419,240,956.00
33,352,683,438,40
(Sumber : Dispenda dan BPKBD Kota Tasikmalaya, data diolah kembali)
Pencapaian Target & Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan T.A 2006-2015( dalam rupiah ) No
Tahun
Target
Realisasi
Presentase
Anggaran
(Rp)
(Rp)
(%)
1.
2006
1,706,351,000.00
1,706,351,646.00
100,00
2.
2007
1,706,351,000.00
1,983,775,601.00
116,26
3.
2008
2,365,130,000.00
2,365,130,694.00
100,00
4.
2009
3,183,053,000.00
3,183,053,471.00
100,00
5.
2010
4,242,553,000.00
4,242,553,768.00
100,00
6.
2011
3,580,405,000.00
3,580,405,364.00
100,00
7.
2012
3,664,327,800.00
3,664,327,800.00
100,00
8.
2013
4,107,822,600.00
4,260,620,716.00
103,72
9.
2014
4,686,000,000.00
4,937,249,923.00
105,36
10.
2015
4,546,000,000.00
4,593,606,400.00
101,05
Jumlah
33,787,993,400.00
34,517,075,383.00
Rata-rata
3,378,799,340.00
3,451,707,538.30
(Sumber : Dispenda dan BPKBD Kota Tasikmalaya, data diolah kembali)
Pencapaian Target & Realisasi Pendapatan Asli Daerah mmmT.A2006-2015 ( dalam rupiah) No
Tahun
Target
Realisasi
Presentase
Anggaran
(Rp)
(Rp)
(%)
1.
2006
47,458,577,000.00
52,424,364,986.09
110,46
2.
2007
56,083,901,000.00
63,674,850,261.75
113,53
3.
2008
58,684,055,000.00
63,849,140,718.00
108,80
4.
2009
69,337,990,000.00
78,470,802,125.00
113,17
5.
2010
95,412,668,000.00
103,256,955,070.00
108,22
6.
2011
104,897,749,000.00
105,315,555,171.17
100,40
7.
2012
137,853,811,629.00
148,483,453,226.63
107,71
8.
2013
170,101,109,996.00
172,544,946,144.44
101,44
9.
2014
230,647,636,948.00
253,429,871,132.13
109,88
10.
2015
234,591,213,852.54
224,852,533,525.28
95,85
1,205,068,712,425.54
1,266,302,472,360,49
120,506,871,242.55
126,630,247,236.04
Jumlah Rata-rata
(Sumber : Dispenda dan BPKBD Kota Tasikmalaya, data diolah kembali)
HASIL PENELITIAN 1. Uji Asumsi Klasik a.
Uji Normalitas Metode yang digunakan penulis untuk uji normalitas yaitu dengan menggunakan
analisis
grafik
Normal
Probability
Plot.Berdasarkan
keterangan grafik Normal Probability Plot (lampiran , hal: ) hasil olah data SPSS, diperoleh hasil bahwa data (titik) menyebar sejajar melintang garis diagonal, maka dapat ditarik kesimpulan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. b. Uji Multikolinearitas Metode yang digunakan penulis untuk uji multikolinearitas yaitu dengan menggunakan
analisis
nilai
Variance
Inflation
Factors
(VIF)
dan
Telorance.Berdasarkan data pada tabel Coefficients (lampiran) diperoleh hasil bahwa variabel independen Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkanmemiliki nilai VIF sebesar masing-masing 2.895 di bawah 10 dengan nilai tolerance masing-masing variabel sebesar 0,345 lebih dari 0,10 yang menunjukkan bahwa model regresi ini tidak terjadi multikolineritas. c. Uji Autokorelasi Pada uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (D-WMenurut Jonathan Sarwono (2012:211), kriteria pengambilan keputusan uji DurbinWatson adalah tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi terjadi jika angka Durbin-Watson (DW) <1 dan >3
Berdasarkan hasil penghitungan dapat diketahui bahwa nilai D-W= 2.961. makadapat disimpulkan tidak ada autokorelasi dalam model regresi penelitian ini. d. Uji Heteroskedastisitas Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap pola scatterplot yang dihasilkan melalui SPSS.Apabila pola scatterplot membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala heteroskedastisitas.
Berdasarkan
hasil
penghitungan
(lampiran)
dapat
diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. 2. Pengaruh Pajak Daerah Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya Dengan menggunakan rumus koefisien determinasi (kd) dimana kd dapat dicari dengan rumus berikut : kd = (r)2 x 100% = (0,967)2 x 100 % = 93,50% Nilai koefisien determinasi diatas menunjukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 93,50% sedangkan untuk sisanya sebesar 6,50% Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi ini. Dengan kata lain nilai r sebesar 0,967 artinya Pajak Daerah mempunyai pengaruh positif sehingga bila Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya akan mengalami kenaikan sebesar 93,50%. Nilai thitung yang didapat dari uji t untuk Pajak Daerah adalah 5.758 jika dibandingkan dengan ttabel di mana α = 0,05 dan df = 10-2-1 = 7 didapat ttabel sebesar 2.365 maka thitung (5.758) > ttabel (2.365) dengan tingkat signifikan 0.01 lebih kecil dari 0.05 karena thitung > ttabel maka Ho ditolak
dengan kata lain Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah.
3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Secara Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Dengan menggunakan rumus koefisien determinasi (kd) dimana kd dapat dicari dengan rumus berikut : kd = (r)2 x 100% = (0,875)2 x 100 % = 76,56% Nilai koefisien determinasi diatas menunjukan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 76,56% sedangkan untuk sisanya sebesar 23,44% Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi ini. Dengan kata lain nilai r sebesar 0,875 artinya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mempunyai pengaruh positif sehingga bila Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya akan mengalami kenaikan sebesar 76,56%. Nilai
thitung yang
didapat
dari
uji
t
untuk
Hasil
Pengelolaan
KekayaanDaerah yang Dipisahkan adalah 2.061jika dibandingkan dengan ttabel di mana α = 0,05 dan df = 10-2-1 = 7 didapat ttabel sebesar 2.365 maka thitung (2.061) < ttabel (2.365) dengan tingkat signifikan 0.078 lebih besar dari 0.05 karena thitung < ttabel maka Ho diterima dengan kata lain Hasil Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
yang
Dipisahkan
secara
parsial
berpengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 4. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) Dari perhitungan SPSS diperoleh bilai F hitung sebesar 81,933 dimana nilai tersebut akan diperbandingkan dengan nilai Ftabel dengan kriteria
pengujian H0 diterima jika F hitung < F tabel signifikansi 0,05 dan H0 ditolak jika F hitung > F tabel dengan signifikansi 0,05. Selanjutnya dengan melihat tabel statistik F (lampiran) diperoleh nilai tabel signifikansi 0,05 atau taraf keyakinan 5% dimana df1= 2 dan df2= 7 adalah sebesar 4,737 atau dapat juga dengan melihat sig F hitung yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,005 artinya bahwa menunjukan adanya pengaruh yang signifikan. Dikarenakan 81,933 lebih besar dari 4,737 dan sig F hitung sebesar 0,000 lebih kecil dari α 0,005 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. SIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanTerhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1.
Besarnya penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya cenderung mengalami peningkatan untuk tiap tahunnya dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun pada tahun 2010 realisasi penerimaan Pajak Daerah tidak mencapai target.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan di Kota Tasikmalaya cenderung mengalami peningkatan yang stabil meskipun pada tahun 2011 dan 2015 sempat mengalami penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya. Dan hasil Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya cenderung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan dari berbagai komponen-komponen yang ada pada pendapatan asli daerah.
2.
Pengaruh Pajak Daerah danHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkansecara parsial terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya selama tahun 2006-2015 menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruhsignifikanterhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota
Tasikmalaya. Namun, Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan secara parsial terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya selama tahun 2006-2015 menunjukkan hasil bahwaHasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah
yang Dipisahkan
berpengaruhtidak
signifikanterhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. 3.
Pengaruh Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya selama tahun 2006-2015 menunjukkan hasil bahwa Pajak Daerah
danHasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
yang
Dipisahkan
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. SARAN Dari berbagai kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, untuk masukan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maka dapat disarankan sebagai berikut : 1.
Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan disarankan untuk mempertahankan penerapan sistem pemungutan Pajak Daerahyang sekarang berjalan dengan baik, hal tersebut terbukti dengan realisasi penerimaan Pajak Daerahyang selalu mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan juga berdasarkan persentase pertumbuhan penerimaan Pajak Daerahyang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Serta dengan adanya pemindahtanganan penerimaan laporan dan pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah diluar sektor Pajak Daerah yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah dan dialihkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolan yang lebih baik sesuai tugas pokoknya dan fungsinya. Sedangkan untuk meningkatkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, Pemerintah disarankan untuk menambah jumlah penyertaan modal pada Bank Usaha Milik Daerah
sebagai upaya optimalisasi
penerimaan dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah karena sesuai dengan hasil penelitian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Serta lebih mengoptimalkan anggaran selain dari Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seperti Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensipotensi yang dapat meningkatkan penerimaan di Kota Tasikmalaya agar tetap berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 2.
Untuk Masyarakat/Pembaca Merujuk dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa Pajak Daerah danHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka masyarakat dihimbau ikut berpartisipasi dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah demi terwujudnya pembangunan di daerah yang lebih baik dengan cara memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak bagi yang menurut peraturan perundang-undangan telah memenuhi kriteria menjadi wajib pajak.
3.
Untuk penelitian selanjutnya Untuk peneliti diharapkan meneliti tahun-tahun berikutnya dan dapat menjadi penyempurna dari penelitian sekarang dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya pada 10 tahun kebelakang dengan beberapa tahun kedepan dengan harapan bahwa Pajak Daerah danHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tasikmalaya.
DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra.2000.Sistem Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar.Jakarta : Salemba Empat. Ghozali, Imam.2006. Statistik Nonparametrik. Semarang : Badan Penerbit UNDIP. Halim, Abdul.2004. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat. Mardiasmo.2002. Manajemen Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta : CV Andi Graha Persada. Nazir, Mohammad. 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia. Priyatno, Duwi. 2013. Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS.Yogyakarta : Mediakom. Purwono, Herry. 2008. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta : Erlangga. Siahaan, P Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Jakarta : PT. Gravindo Persada. Siregar. 2004. Manajemen Aset.Jakarta : PT. Gravindo Pustaka Utama. Sugiono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta. Sugiono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta. Republik Indonesia. 1962. Undang-undang No. 17 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
Republik Indonesia. 1997. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. 2000. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan atas Republik Indonesia. 1997. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan atas Republik Indonesia. 1999. Undangundang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perubahan atas Republik Indonesia. 1999. Undang-undang No. 25 tentang Pemerintah Pusat dan Daerah. Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan atas Republik Indonesia. 2004. Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan keempat atas Republik Indonesia. 1983. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Republik Indonesia. 2001. Peraturan Daerah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Republik Indonesia. 2001. Peraturan Daerah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
