Tutut Dewi Astuti, SE, M.Si, Ak, CA
Pendapat baru: fraud tidak diterjemahkan dengan kecurangan
Istilah fraud yang dikenal para akuntan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diatur dalam banyak pasal dan dengan berbagai istilah
Pasal 362: Pencurian Pasal 368: Pemerasan dan Pengancaman Pasal 372: Penggelapan Pasal 378: Perbuatan curang Pasal 396: Memberikan piutang dalam keadaan pailit Pasal 406:Menghancurkan atau merusakkan barang Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435: Tindak Pidana Korupsi
perceived opportunity
fraud triangle
pressure
rationalization
Pengamatan yang dilakukan berbeda dengan sebuah penelitian Pengamatan dilakukan terhadap lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta/BUMN Pengamatan dilakukan dengan teknik investigative reporting
Adalah menggunakan uang kantor atau negara secara langsung untuk keperluan pribadi Saat ini sudah jarang dilakukan karena: 1. Dalam waktu yang relatif singkat kasusnya segera terbongkar 2. Risiko tinggi 3. “Skenario”nya sederhana
Dikenal dengan istilah manipulasi (kecil dibuat
besar, besar dibuat kecil, yang ada dibuat tidak ada, yang tidak ada dibuat ada) Pola ini banyak mengandalkan pada bukti kuitansi dalam rangka menghadapi petugas inspektorat, audit, pajak Disebut kuitansi fiktif karena kuitansinya memang terbukti ada, tapi barang/jasa/kegiatan yang dibeli/diselenggarakan lain dengan bukti kuitansinya atau malah sama sekali tidak ada
Cara 1 dengan barang/jasa /kegiatan yang
dibeli/diselenggarakan dikecilkan/dikurangi jumlah maupun mutunya, harga tetap. Jumlah yang harus dibayarkan otomatis turun, sementara jumlah yang harus dipertanggung jawabkan ke kantor sesuai rencana Cara 2 dengan menaikkan harga jika sulit mengecilkan/mengurangi jumlah maupun mutu barang/jasa/kegiatan Cara 3 dengan barang/jasa/kegiatan yang dibeli/diselenggarakan 100% difiktifkan
Dilakukan melalui pemberian komisi kepada oknum bagian pembelian/pengadaan Komisi yang diberikan tidak selalu berbentuk uang tetapi dapat pula berupa barang Terdiri dari komisi resmi dan komisi khusus Komisi berasal dari relasi dan dihitung sesuai dengan prosentase nilai transaksi yang telah atau akan dilakukan
Upeti berasal dari bawahan untuk atasan, dan dapat berupa uang atau barang Tujuannya adalah agar kondite tetap terjaga baik, supaya kedudukan aman, tidak dimutasikan ke tempat “kering” Pada kondisi tertentu, bisa terjadi tawar menawar antara atasan dan bawahan tentang jumlah upeti yang harus disetor, atau atasan langsung memotong upeti yang sudah menjadi kesepakatan bersama
Dilakukan dengan cara menjegal order yang seharusnya untuk kantor/perusahaan, tetapi dialihkan ke pribadi atau kantor/perusahaan lain yang memberikan keuntungan pribadi yang lebih besar Order yang dijegal ini sebenarnya secara hukum adalah milik kantor/perusahaan Sanksinya biasanya berupa PHK
Apabila seorang pimpinan proyek atau pejabat
pengambil keputusan, akan terlalu kentara jika mempunyai perusahaan yang bisa menangkap order dari kantor/perusahaan sendiri Sehingga pimpinan proyek atau pejabat pengambil keputusan tersebut memberi modal kepada keluarga atau saudara untuk membuat perusahaan rekanan Tetapi praktik yang terjadi adalah perusahaan rekanan melakukan penyimpangan kualitas, waktu, anggaran dan sebagainya
Di masyarakat lazim disebut pungli, uang semir, pelicin, sogok, suap Bila tidak dipenuhi, yang ada adalah urusan menjadi berbelit-belit, tersendat-sendat, bahkan macet Tetap berkembang karena permintaan lebih besar daripada penawaran Masyarakat perlu pelayanan dan tidak mau direpotkan, keluar uang asal urusan cepat selesai
Sulit untuk dihapuskan
Yang bisa dilakukan adalah upaya pencegahan, menekan peningkatan jumlah dan kualitas korupsi, melalui manajemen yang efektif
