AKUNTANSI PEMERIKSAAN 1 (PENGAUDITAN 1) Tutut Dewi Astuti, SE, M.Si, Ak, CA

AKUNTANSI PEMERIKSAAN 1 (PENGAUDITAN 1)

Tutut Dewi Astuti, SE, M.Si, Ak, CA

 KODE

MATA KULIAH: AKT50  SKS: 3 SKS

Mata kuliah ini berisi pengajaran pengenalan profesi akuntan publik dan pekerjaannya, proses pengauditan, perencanaan pengauditan dan metodologi pengujian dalam pengauditan.

Tujuan utama pengajaran mata kuliah ini adalah mengenalkan dan membimbing mahasiswa agar mampu menguasai aspek teoretis dalam pengauditan laporan keuangan suatu kesatuan usaha atau organisasi

 Pemahaman

aspek teoretis sangat ditekankan dalam pengajaran mata kuliah ini, oleh karena itu mahasiswa diwajibkan membaca bahan yang sudah ditetapkan dalam silabus dan aktif bertanya dan berdiskusi di dalam kelas

 Partisipasi

mahasiswa di dalam kelas akan sangat mempengaruhi penilaian prestasi mahasiswa pada mata kuliah ini

Penilaian akhir didasarkan pada komponenkomponen sebagai berikut:









  

Kell, Walter G. dan William C. Boynton: Modern Auditing Arens, Alvin A., dan James K. Loebbecke: Auditing, An Integrated Approach Ikatan Akuntan Indonesia: Standar Profesional Akuntan Publik Abdul Halim: Auditing I: Dasar-dasar Pengauditan Laporan Keuangan Slamet Munawir: Auditing Modern Mulyadi: Pemeriksaan Akuntan Al Haryono Jusup: Auditing (Pengauditan)









 

 

Messier, Glover, Prawitt: Audit dan Assurance: Pendekatan Sistematis Sukrisno Agoes: Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Theodarus M. Tuanakota: Berpikir Kritis dalam Auditing Theodarus M. Tuanakota: Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing) Elder: Jasa Audit dan Assurance Institut Akuntan Publik Indonesia: Kode Etik Profesi Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia: Standar Auditing dll

PERTEMUAN

BAHASAN

1

Penjelasan silabus

2

International Standards on Auditing (ISA)

3

Profesi Akuntan Publik

4

Teori, Konsep Dasar dan Standar Auditing

5

Audit Laporan Keuangan dan Tanggung Jawab Akuntan

6

Laporan Auditan Bentuk Baku

7

Penerimaan Penugasan dan Perencanaan Audit

PERTEMUAN

BAHASAN

8

Pemahaman Struktur Pengendalian Intern

9

Materialitas

10

Risiko Audit

11

Strategi Audit Pendahuluan

12

Tujuan Audit

13

Bukti Audit

14

Kertas Kerja Pemeriksaan UJIAN AKHIR SEMESTER

 International

Standards on Auditing (ISA) yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board telah diadopsi di Indonesia dan diterapkan oleh Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013.  Adopsi ini dilakukan sebagai bagian dari proses untuk memenuhi salah satu butir Statement of Membership Obligation dari International Federation of Accountants, yang harus dipatuhi oleh profesi Akuntan Publik di Indonesia

1

Januari 2013 – Emiten

1

Januari 2014 – Non Emiten

 Penerapan

dini dianjurkan

 Anti-Fraud

Controls  Financial Reporting Framework  Entity dan Firm  Those Changed With Governance  Independence  Withdraw atau Resign

 Pengendalian

untuk melawan kecurangan

 Prevent,

detect, correct kecurangan yang mungkin terjadi



Pengendalian ini mungkin tidak dapat mencegah kecurangan yang terjadi melalui management override

 Management

Override adalah manajemen menggunakan (menyalahgunakan) wewenangnya untuk meniadakan, membatalkan, atau mengabaikan suatu prosedur kendali yang sebenarnya dirancang untuk memitigasi risiko terjadinya: 1. Fraud (kecurangan) 2. Error (kekeliruan) 3. Ommision (kealpaan)

 Contoh

FRF adalah GAAP, PSAK, IFRS

 ISAs

menggunakan isitilah FRF atau applicable FRF

 Applicable

FRF adalah FRF yang berlaku di negara yang bersangkutan atau FRF yang diterapkan suatu entitas yang laporan keuangannya diaudit

 General

Purpose Framework merupakan pelaporan keuangan yang dirancang untuk bermacam-macam pemakai laporan  Fair Presentation Framework merupakan pelaporan keuangan yang harus mengikuti ketentuan atau standar tertentu agar laporan keuangan yang dihasilkan wajar  Compliance Framework juga mengikuti ketentuan atau standar , namun tidak berkenaan dengan persyaratan wajar

 Entity

(entitas) adalah perusahaan yang menyusun laporan keuangan  Entitas meminta firm untuk mengaudit laporan keuangan atau meminta jasa asurans maupun non-asurans lainnya  Istilah entity (misal ETAP) dan firm (misal BPK) memiliki makna khusus dari auditee dan auditor

 Tambahan

atas tugas atau kegiatan manajemen

 Entitas

memiliki fungsi pengelolaan perusahaan (di tangan manajemen) dan fungsi pengawasan pada tatanan atas (TCWG) sehingga memperkuat sistem pelaporan keuangan

 In

fact in mind  Hal-hal yang ada di benak (the state of mind) auditor yang memungkinkannya memberikan pendapat tanpa dipengaruhi halhal yang mengompromikan kearifan perofesional (professional judgement), dan dengan demikian orang dapat bertindak dengan integritas penuh, tidak berpihak, dan melaksanakan skeptisisme profesional

keadaan di mana asurans yang layak atau reasonable assurance tidak dapat diperoleh dan opini WDP tidak memadai, ISAs mewajibkan menolak memberi pendapat (disclaim an opinion) atau withdraw (resign) dari penugasan audit  Withdraw atau withdrawal merupakan istilah baku dalam ISA  Dalam

 Auditing

Berbasis Risiko  Rules-Based ke Principles-Based Standards  Berpaling dari Model Matematis  Kearifan Profesional dan Konsekuensinya  Pengendalian Internal  Those Charged With Governance

 Reasonable

Assurance (asurans yang layak)  Inherent Limitations (kendala bawaan)  Audit Scope (lingkup audit)  Material Misstatement (salah saji yang material)  Assertion (asersi)

 Adalah

asurans yang tinggi tapi bukan pada tingkat tinggi yang mutlak (absolute level of assurance)  Asurans yang layak bisa dicapai ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima (to an acceptable low level)  Kebanyakan bukti audit bersifat persuasive (menguatkan) dan bukan conclusive (meyakinkan secara mutlak)

 Sifat

pelaporan keuangan

 Sifat

bukti yang tersedia

 Sifat

prosedur audit

 Pelaporan

keuangan tepat waktu

 Lingkup

audit dan opini yang diberikan dibatasi pada jawaban pertanyaan apakah laporan keuangan dibuat, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku  Setiap perluasan dari tanggung jawab audit yang utama, mewajibkan auditor untuk melaksanakan pekerjaan tambahan dan memodifikasi atau memperluas laporan auditor sesuai dengan perluasan tanggung jawabnya

 Terjadi

sendiri-sendiri atau bersama  Berupa salah saji yang tidak dikoreksi  Berupa pengungkapan yang menyesatkan atau pengungkapan yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan  Berupa error atau fraud

 Berhubungan

dengan pengakuan (recognition), pengukuran (measurement) penyajian (presentation) dan pengungkapan (disclosure) dari berbagi unsur laporan keuangan

Kewajiban auditor (the auditor shall): 1. 2. 3.

Menilai risiko (to assess risk) Menanggapi risiko yang dinilai (to respond to assessed risk) Mengevaluasi risiko yang ditemukan (detected risk)

1.

Risk Assessment (menilai risiko)

2.

Risk Response (menanggapi risiko)

3.

Reporting (pelaporan)

ISA dan IFRS adalah standar-standar berbasis prinsip (principles-based standards) yang merupakan perubahan besar dari standarstandar sebelumnya yang berbasis aturan (rules-based standards)

 Professional

profesional)

 Dipengaruhi 1. 2. 3.

Judgement (kearifan

oleh faktor-faktor: Pendidikan Pelatihan-pelatihan On The Job Training

 Keterlibatan

auditor yang berpengalaman  Dalam praktik KAP, berupa keterlibatan partner yang pakar dalam penugasan audit  Ciri-ciri kepribadian tertentu seperti sikap skeptis (professional skepticism)  MBTI (Meyers Briggs Type Indicators)

 ISA

menekankan pada kewajiban entitas (dalam membangun, memelihara, dan mengimplementasikan pengendalian internal) dan kewajiban auditor (dalam menilai pengendalian internal dan menggunakan hasil penilaiannya) serta komunikasi dengan manajemen dalam hal auditor menemukan defisiensi dalam pengendalian internal  Prosedur audit berikutnya dan hasil reviu pengendalian internal tidak berdiri sendiri

Jika terdapat orang atau lembaga TCWG eksis dalam suatu entitas, auditor wajib berkomunikasi dengan mereka

PROFESI AKUNTAN PUBLIK

USIA AKUNTAN PUBLIK

JUMLAH (%)

> 59 tahun

35

50 - 59 tahun

25

40 – 49 tahun

27

30 – 39 tahun

11

< 30 tahun

1

Uraian

2010

2011

2012

Mei 2013

49.348

50.879

52.270

52.637

Akuntan Publik

928

995

1.016

1.019

Kantor Akuntan Publik

408

417

396

394

Cabang Kantor Akuntan Publik

106

110

119

110

KAP yang bekerjasama dengan KAPA/OAA

48

49

45

47

Akuntan Beregister

43

TEORI, KONSEP DASAR DAN STANDAR AUDITING

 Postulat,

yaitu konsep dasar yang harus diterima tanpa pembuktian  Teori, yaitu dalil yang diterangkan oleh postulat  Struktur, yaitu komponen disiplin tertentu dan hubungan antar komponen tersebut  Prinsip, yaitu kaidah-kaidah yang diterapkan dalam praktik  Standar, yaitu kualitas yang ditetapkan dalam hubungannya dengan praktik

Tiga kelompok postulat sebagai dasar teori dalam pengauditan (Lee – Corporate Audit Theory):

  

Aspek Keberadaan Audit Aspek Perilaku Aspek Fungsional

K

S

P

Teori pengauditan terdiri dari lima konsep dasar (Mautz dan Sharaf):

• • •

• •

Bukti (evidence) Kehati-hatian dalam pemeriksaan (due audit care) Penyajian atau pengungkapan yang wajar (fair presentation) Independensi (independence) Etika perilaku (ethical conduct)



Tujuan memperoleh dan mengevaluasi bukti adalah untuk memperoleh pengertian sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan atas pemeriksaan



Usaha untuk mendapatkan bukti adalah dengan cara: 1. 2. 3. 4. 5.

Authoritarianisme (bukti diperoleh berdasar informasi dari pihak lain) Mistikisme (bukti dihasilkan dari intuisi) Rasionalisasi (bukti merupakan pemikiran asumsi yang diterima) Empirikisme (bukti merupakan pengalaman yang sering terjadi) Pragmatisme (bukti merupakan hasil praktik)



Konsep kehati-hatian dalam pemeriksaan, didasarkan issue pokok tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada auditor yang bertanggung jawab



Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya



Konsep ini dikenal dengan konsep konservatif



Konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas (tidak memihak), tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan hasil operasi, dan aliran kas perusahaan



Konsep ini memiliki 3 sub konsep, yaitu: 1.

2.

3.

Accounting propriety, berhubungan dengan penerapan prinsip akuntansi tertentu dalam kondisi tertentu Adequate Disclosure, berkaitan dengan jumlah dan luas pengungkapan atau penyajian informasi Audit Obligation, berkaitan dengan kewajiban auditor untuk independen dalam memberikan pendapat



Merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit



Independensi dalam diri auditor terdiri dari 3, yaitu: 1. 2. 3.

Independence in Fact Independence in Appearance Independence in Competence



Etika perilaku dalam audit berkaitan dengan perilaku yang ideal seorang auditor profesional yang independen dalam melaksanakan audit

•

Standar Auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan auditing, yang dapat diterapkan tanpa memandang ukuran besar kecilnya usaha klien, bentuk organisasi bisnis, jenis industri, maupun apakah industri bisnis yang berorientasi laba maupun organisasi nirlaba

•

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

•

SPAP terdiri atas: 1. Standar Auditing 2. Standar Atestasi 3. Standar Jasa Akuntansi dan Review 4. Standar Jasa Konsultasi 5. Standar Pengendalian Mutu



Standar Umum (3 butir), merupakan bagian yang mengatur tentang mutu profesional auditor independen atau persyaratan pribadi auditor



Standar Pekerjaan Lapangan (3 butir), merupakan bagian yang mengatur mengenai pertimbangan-pertimbangan yang harus digunakan dalam pelaksanaan audit



Standar Pelaporan (4 butir), merupakan bagian yang mengatur tentang pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan audit

Landasan Konseptual

Landasan Konseptual Standar Auditing

Standar Umum (3 butir)

Landasan Operasional

PSA

IPSA

Standar Pelaporan (4 butir)

Standar Pekerjaan Lapangan (3 butir) Landasan Operasional

PSA

IPSA

PSA

IPSA

AUDIT LAPORAN KEUANGAN DAN TANGGUNG JAWAB AKUNTAN

 

Sejarah fungsi pengauditan dan profesi akuntan publik di Indonesia Mengapa perlu audit? • Perbedaan Kepentingan • Konsekuensi • Kompleksitas • Keterbatasan Akses

• • • •

•

Proses sistematis Mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif Asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi Tingkat kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan Mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan

PELAPORAN KEUANGAN AUDITING AKUNTANSI Berlandasakan Prinsip Akuntansi yang Berlandaskan Standar Auditing Berlaku Umum Tanggung jawab Auditor Tanggung jawab Manajemen

Menganalisis kejadian dan transaksi

Mengukur dan mencatat transaksi

Mengelompokkan dan meringkas data

Mendapatkan dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan

Memeriksa bhw lap. keu. telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum

Menyatakan pendapat dalam laporan auditor

Menyusun lap keu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum Menyerahkan laporan kepada klien Mendistribusikan lap keu dan laporan auditor kepada investor dalam laporan tahunan perusahaan

•

•

•

Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) Audit Kesesuaian/Kepatuhan (Compliance Audit) Audit Operasional (Operational Audit, Audit Kinerja, Management Audit)

 Memperoleh

dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan PABU

 Hasil

audit dipakai oleh pemegang saham, kreditor, intansi pemerintah, masyarakat umum

62

 Memperoleh

dan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau operasional dari suatu entitas sesuai dengan kondisi, aturan, atau perundang-undangan tertentu  Laporan audit dapat berupa : 1. Ikhtisar temuan 2. Pemberian pendapat tentang assurance (kepastian) atas kepatuhan dengan kriteria tertentu 63

 Memperoleh

dan mengevaluasi bukti tentang tentang efesiensi dan efektivitas dari kegiatan operasional suatu entitas sehubungan dengan tujuan tertentu

 Objek:

Cabang, divisi atau fungsi tertentu

64

•

Auditor Pemerintah  

•

Auditor Interen 

•

Badan Pemeriksa Keuangan BPKP, Irjen, Itwilprov, Itwilkab, Bawasda

Karyawan perusahaan

Auditor Independen atau Akuntan Publik 

Anggota IAPI

 Bergelar

Akuntan

 Anggota

IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia)

 Bergelar

CPA (Certified Public Accountant)

 Pengalaman

audit

66

Staff Level

Experience

Typical Responsibilities

Staff Assistant (yunior auditor)

0-2 years

Performs most of the detailed audit work

2-5 years

Responsible for the audit field work, including supervising staff work

Senior or in-charge Auditor (senior Auditor/ Supervisor)

Staff Level

Manager

Partner

Experience

Typical Responsibilities

5-10 years

Helps plan the audit, manages the audit, reviews work, and works with the client

10+ years

Reviews audit work and makes significant audit decisions

 Organisasi   

Institut Akuntan Publik Indonesia (organisasi profesi akuntan publik di Indonesia) Ikatan Akuntan Indonesia Bapepam (OJK – Otoritas Jasa Keuangan)

 Organisasi      

Nonpemerintah

Pemerintah

Departemen Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas dan Keuangan Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Badan Pengawas Daerah DPR dan DPRD 69

 Penetapan

Standar: PSAK, SPAP, Kode Etika Akuntan, Kode Etika Akuntan Publik  Peraturan KAP: kebijakan dan prosedur KAP utk menjamin praktek agar sesuai dengan standar profesional  Regulasi Pribadi atau Kolega: CPE (Continuing Professional Education), peer review, kritik atas kegagalan dalam audit, pengawasan masyarakat  Regulasi Pemerintah: UU, SK Menkeu 70



Jasa penjaminan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP): 1.

Jasa Assurance (Jasa Penjaminan)

2.

Jasa Non Assurance (Jasa Non Penjaminan)

ASSURANCE SERVI CES ATTESTATI ON SER VI CES Audits

Reviews

Internal Control over Financial Reporting Other Attestation Services (e.g., W ebTrust, SysTrust )

Other Assurance Services

Certain Management Consulting

NONASSURANCE SERVI CES Other Management Consulting Certain Management Consulting

Accounting and Bookkeeping

Tax Services

 Preventive

Control

 Detective

Control

 Reporting

Control

 Wajar

tanpa pengecualian (unqualified opinion)  Wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (unqualified opinion with explanatory language)  Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)  Tidak wajar (adverse opinion)  Tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion)

 Penerimaan

Penugasan Audit

 Perencanaan  Pelaksanaan  Pelaporan

Audit

Audit

Audit

 Paragraf

Pengantar (Introductory Paragraph)

 Paragraf

Lingkup Audit (Scope Paragraph)

 Paragraf

Pendapat (Opinion Paragraph)

[Pihak yang dituju oleh auditor] Kami telah mengaudit neraca PT Wira per 31 Desember 20X7 serta laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas standar akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wira per 31 Desember 20X7, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. [tanda tangan, nama, nomor izin auditor, dan/atau nomor register negara auditor] [tanggal]

JENIS LAPORAN (PENDAPAT)

JUMLAH ALINEA

Standard unqualified

3

Unqualified with explanatory paragraph

4

Unqualified shared report with other auditors

3

Qualified – opinion only

4

Qualified – scope and opinion

4

Disclaimer – scope limitation

3

Adverse

4

PENERIMAAN PENUGASAN DAN PERENCANAAN AUDIT

•

Tahap penerimaan penugasan audit: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Evaluasi integritas manajemen Identifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa Penentuan kompetensi auditor Penilaian independensi Penentuan kemampuan pelaksanaan audit secara cermat dan seksama Pembuatan surat penugasan audit

A. Dasar penentuan audit fee:

1. Per diem basis 2. Flat/contract basis 3. Maximum Fee basis B. Faktor-faktor penentu besarnya audit fee: 1. Karakteristik Keuangan/operasi 2. Lingkungan 3. Kegiatan Eksternal auditor

1. Pemahaman bisnis dan industri klien 2. Prosedur analitik 3. Penilaian tingkat materialitas awal 4. Penilaian risiko audit 5. Penilaian faktor lain pada audit yang pertama kali (awal) 6. Strategi audit awal 7. Review informasi kewajiban legal klien 8. Pemahaman SPI klien

1.

Pengujian analitik (analytical tests)

2.

Pengujian pengendalian (tests of control)

3.

Pengujian substantif (substantive tests)

 Adalah

suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, personil lain, yang didesign untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan sebagai berikut: 1. Keandalan laporan keuangan 2. Kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang ada 3. Efektifitas & efisiensi operasi

 Adalah

suatu proses  Berfungsi efektif karena manusia  Tidak dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang mutlak  Meliputi pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasional

 Keandalan

informasi keuangan  Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku  Efektivitas dan efisiensi operasi

 Kesalahan

dalam pertimbangan

 Gangguan  Kolusi  Pengabaian

oleh manajemen  Biaya lawan manfaat

 Lingkungan

pengendalian  Penaksiran risiko  Informasi dan komunikasi  Aktivitas pengendalian  Pemantauan

 Kemungkinan

dapat atau tidaknya audit

dilakukan  Salah saji material yang potensial dapat terjadi  Risiko deteksi  Perancangan pengujian substantif

 Wawancara  Inspeksi

terhadap dokumen dan catatan  Pengamatan kegiatan perusahaan

 Adanya

kepatuhan terhadap SPI  Tingkat kepatuhan terhadap SPI

 Kuesioner

pengendalian intern baku  Uraian tertulis  Bagan alir sistem

 Bagan

organisasi dan deskripsi jabatan  Buku pedoman akun  Buku pedoman sistem akuntansi  Permintaan keterangan pada karyawan inti dan karyawan pelaksana  Laporan, kertas kerja, program audit auditor internal

 Pemeriksaan

terhadap catatan akuntansi, dokumen, media lain yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan  Kunjungan ke seluruh kantor dan pabrik  Laporan mengenai rekomendasi perbaikan SPI dan laporan auditor tahun sebelumnya yang sudah diterbitkan

 Mempengaruhi

penerapan standar auditing  Tercermin dalam laporan auditor independen bentuk baku  Dipertimbangkan auditor dalam: 1. Perencanaan audit 2. Evaluasi hasil akhir prosedur audit

 Pengertian  Tingkatan

materialitas dalam pengauditan:

1. Materialitas tingkat laporan keuangan 2. Materialitas tingkat saldo rekening

 Pengertian  Tipe

risiko audit: 1. Risiko tipe I 2. Risiko tipe II

 Komponen

risiko audit: 1. Risiko bawaan (inherent risk) 2. Risiko pengendalian (control risk) 3. Risiko deteksi (detection risk)  Hubungan antar komponen risiko audit: AR = IR x CR x DR

 Hubungan

antara bukti audit (BA), tingkat materialitas (TM) dan risiko audit (RA):

BA

TM

RA

 Timbul

dari kemungkinan bahwa, jika suatu pengujian pengendalian atau pengujian substantif terbatas pada sampel, kesimpulan akuntan publik mungkin akan menjadi lain dari kesimpulan yang akan dicapainya jika cara pengujian yang sama diterapkan pada semua unsur saldo rekening atau kelompok transaksi

 Atau

kemungkinan bahwa suatu sampling yang telah diambil dengan benar, ternyata tidak mewakili populasi

 Bisa

terjadi pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif

 Jenis-jenis

pengujian dalam audit:

1. Pengujian pengendalian 2. Pengujian substantif

 Adalah

prosedur audit yang dilakukan untuk menentukan efektivitas rancangan dan/atau operasi kebijakan dan prosedur SPI  Meliputi: 1. Prosedur untuk memperoleh pemahaman atas SPI 2. Pengujian efektivitas SPI

 Kegagalan

untuk bisa mencapai tujuan disebut deviasi atau perkecualian  Jenis pengujian pengendalian: 1. Pengujian pengendalian berbarengan (pengujian atas SPI berbarengan dengan pemahaman atas SPI) 2. Pengujian pengendalian tambahan (dilakukan selama pekerjaan lapangan)

 Pengujian

pengendalian yang berhubungan dengan efektivitas rancangan kebijakan dan prosedur SPI dimaksudkan untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur telah didesain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu laporan keuangan

 Pengujian

pengendalian yang berhubungan dengan efektivitas operasi kebijakan dan prosedur SPI dimaksudkan untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur pengendalian diterapkan dengan baik (bagaimana pengendalian diterapkan, konsistensi penerapan pengendalian, dan siapa yang menerapkan)

 Risk

of assessing control risk too low (adalah risiko menentukan tingkat CR berdasarkan hasil sampel terlalu rendah dibandingkan dengan efetivitas operasi prosedur dan kebijakan SPI yang sesungguhnya)

 Risk

of assessing control risk too high

 Risk

of incorrect acceptance (adalah risiko mengambil kesimpulan, berdasarkan hasil sampel, bahwa saldo rekening tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya adalah saldo rekening telah salah saji material)

 Risk

of incorrect rejection

 Meliputi:

1. Risk of assessing control risk too low 2. Risk of incorrect acceptance

 Berkaitan  Gabungan

dengan efektivitas audit

seluruh prosedur yang digunakan akuntan publik tidak akan cukup untuk mendeteksi salah saji material, sehingga tidak akan memperoleh dasar yang layak untuk memberikan pendapat

 Meliputi:

1. Risk of assessing control risk too high 2. Risk of incorrect rejection  Berkaitan  Akuntan

dengan efisiensi audit

publik akan meningkatkan pengujian substantif untuk mendapatkan kesimpulan yang benar (audit tetap efektif)

 Adalah

prosedur audit yang dilakukan untuk menguji kekeliruan dan ketidak beresan dalam bentuk uang yang langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan

 Meliputi:

1. Pengujian analitis 2. Pengujian terinci atas transaksi 3. Pengujian terinci atas saldo

 Pengertian  Alternatif

strategi audit pendahuluan: 1. Pendekatan terutama substantif (primarily substantive approach) 2. Pendekatan tingkat risiko pengendalian taksiran rendah (lower assessed level of control risk approach)

 Akuntan

publik memiliki kepercayaan yang rendah terhadap SPI

 Akibat:

taksiran CR mendekati maksimum

 Akuntan

publik mengumpulkan semua atau hampir semua dengan pengujian substantif

 Akuntan

publik memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap SPI

 Akibat:

taksiran CR mendekati minimum

 Akuntan

publik hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif

 Tujuan

Umum

 Tujuan

Khusus

Berkaitan dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan

 Keberadaan

occurrence)

atau keterjadian (existence or

 Kelengkapan  Hak

(completeness)

dan kewajiban (right and obligation)

atau alokasi (valuation or allocation)

 Penilaian

 Penyajian

dan pengungkapan (presentation and disclosure)

 Pengertian  Terdiri

Bukti Audit

dari: 1. Data Akuntansi 2. Informasi Penguat (corroborating information)

 Unsur

Standar Pekerjaan Lapangan Ketiga adalah: 1. Kecukupan bukti 2. Kompetensi bukti 3. Dasar yang memadai atau rasional 4. Tipe bukti 5. Prosedur untuk pengumpulan bukti

 Kuantitas  Faktor

bukti audit

yang mempengaruhi:

1. Materialitas dan risiko audit 2. Faktor ekonomi 3. Ukuran dan karakteristik populasi

 Kualitas

bukti audit  Faktor yang mempengaruhi: 1. Kompetensi data akuntansi Efektivitas Struktur Pengendalian Intern 2. Kompetensi informasi penguat a. Relevansi b. Sumber bukti audit c. Ketepatan waktu d. Obyektivitas

 Tipe

data akuntansi

1. Struktur Pengendalian Intern 2. Catatan akuntansi, misalnya jurnal, buku besar, buku pembantu, dll

 Tipe

informasi penguat 1. Bukti fisik 2. Bukti dokumenter 3. Bukti konfirmasi 4. Perhitungan 5. Bukti lisan 6. Perbandingan dan rasio 7. Bukti dari spesialis

 Inspeksi

 Pengamatan

(observation)  Permintaan keterangan (enquiry)  Konfirmasi  Tracing (pengusutan, penelusuran)  Vouching (penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung)  Penghitungan  Scanning  Pelaksanan ulang (reperforming)

 Pengertian  Tujuan

pembuatan kertas kerja pemeriksaan: 1. Pendukung utama laporan auditor 2. Sebagai referensi untuk pihak pajak, bank, klien 3. Bukti pelaksanaan standar auditing 4. Salah satu dasar penilaian asisten 5. Pedoman audit selanjutnya

 Dari

klien

 Dari

analisa yang dibuat auditor

 Dari

pihak ketiga

 Faktor-faktor

yang harus diperhatikan dalam pembuatan kertas kerja pemeriksaan: 1. Lengkap 2. Teliti 3. Ringkas 4. Jelas 5. Rapi

 Program

audit

 Working

Trial Balance

 Ringkasan

jurnal penyesuaian

 Skedul

utama

 Skedul

pendukung

 Draft

laporan audit  Laporan keuangan auditan  Ringkasan informasi bagi penelaah  Program audit  Laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat klien  Ringkasan jurnal penyesuaian  Working Trial Balance  Skedul utama  Skedul pendukung

 Arsip

permanen (permanent file)

 Arsip

kini (current file)

 Hubungan

antar kertas kerja pemeriksaan

 Pemilikan

dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan

 Pemberian

indeks dan metoda indeks kertas kerja pemeriksaan