BERITA DAERAI.{ KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2013 NOfulCR
ry
SERI F NOMOR
789
PERATURAN 13UPATI SAMOSIR NOMOR 21 TAHUN 2013 TEI'JTAI'JG STA N D,A R O P E RAS I O N A
L P R OS E D U R P E N G E LO LA,n N PAJ PERDESAAN DAN PERKOTAAN
A
K
B Li l'il
i DA i.l iS A iJ G tJ i.,l i\ i'l
DEh,IGAN RAHMAT TUI.I,AN YANG IVIAHA ESA
BUPATI SAMOSIR, Menimbairg;
d.
-l-ahun 2013 bahwa dengan ditetapl
Undarrg-Uirdang Nomor '19 Tahun 1997 tetrtang Pctragrl"rittt i:'ajalt -l-;littrr' clengan Surat Paksi: (Lerlbaran Negara Rei;ubiik inr.icrrcsrit 1997, I'Jornor 42, Tambanan [-embaran Negarat Repirblti< Incr:rresta l'lornor 3680) sebagatmana telah dir:bah dengan Uncl;irrg'LJn,1ang l'lornor 19 Tahun 21000 (Lernbaran Negara Republik Ir,dotresia Talrl:n 2000, Nonror 129, Tambahan Lembaran Negiara Reprtblik lrtcicnesia
Menglrng:,1
Nomor 3987); LJndang-Undang Nomor 28 l-ahun '1999 tei,tarrg ircrryeietrggaraan Nlegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi clan I'Jepoiis;me
(Lembaran Negara Republik lndonesia -fairuir 1999 lrlcntor
75,
Tambahan Lernbaran Negara RepLtbltk lndonesta Nomor- :ifl5'1); Undang-Undang Nomor 14 I ahLrn 2002 tentarrg P'eirgaciiian i:'ajzrk (Lernbararr Negara Repubiil< lndonesia -i atrur-r 2i[l:l l'Jortroi- ?-/ l-ambahan Lembaran Negara RepLrblik indones,la Nc.nto' .:it3!r), Urrdang-[Jndang I'lomor 17 l-ahurn 2003 tenlarg K(];trirl.lirit I'jl,glara -f (Lernbai-an Negar;: Republil< lndonesia alrlti-t 2r:'tC'3 iJr;rtt':r 17 l-a rn ba ha n Le rl ba r;:n N eg a ra Re pu i: k I n d on e:, a i'.1 c n.i o i .1 irE0 ), I i
5
i
[Jndang-lJndang l'.iomor 36 Tahun 200:i tentaril i:entirerlr;l
irg N onror 32 l-ahu rr 200.1 tentarr3 l)e r-nei rr iai l'ta it [Ja er:rl t (Lembaran Negara Republrk lrrdonesia Tarllt-tt-r .200'i l'loil^ror "'25. l-arnbahan Lembaran I'legara Republik lndonesilr l'Jc'rrror '1137)
LJ
nciang-U rrda
r
undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20oB Nomor
59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844), 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nom or 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438), 8. Undang-Undang Nom or 28 Tahun 2oog tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 50ae);
9.
Undang-Undang Nomor
12 rahun 2o1l tentang
pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor Bz, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234), 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun j9g3 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1gB3 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 5g rahun 2o1o (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2o1o Nomor go, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor Sj4S), 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 2oo5 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578),
12. Peraturan Pemerintah Nomor
79 rahun 2oo5 tentang
pedoman
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerrntah Nomor 3g rahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737), 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2o1o tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 51 61 ).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9'1 Tahun 201o tentang Jenis pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 1s3, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5179); 16. Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor
3 Tahun 20.13 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten samosrr Tahun 2013 Nomor 20 seri B Nomor 32).
MEMUTUSKAN
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG STANDAR OPERASIONAL BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK
BAB I KETENTUAN UMUM Datam peraturan Bupati ini yans 1. Daerah adalah Kabupaten Samosir. densan 2 Pemerintahan Daerah adarah penyerengg ataan urusan pemerintahan pemerintah
.:ffi:J,
oreh
:
Daerah dan Dewan perwakiran
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-ruasnya daram sistem dan prinsip Negara Kesatuan
3
Repubrik lndonesia sebagaimana dimaksud daram Undang-Urdang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adarah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah penyelenggara pemerintahan
sebagai Daerah Kabupaten Samosir
5 o. 7
UNSUr
Bupati adalah Bupati Samosir. Peraturan Bupati adaiah peraturan Bupati Samosir. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oreh orang pribadi atau badan
bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan mendapatkan
yang
tidak imbaran secara rangsung dan digunakan untuk keperruan Daerah bagi sebesar_besarnya kemakmuran rakyat. Palak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adarah pajak atas
bumi danl atau bangunan yang dimiliki, dikuasar, dan/ dimanfaatkan oreh
10
11
12
13
atau
orang pribadi atau Badan untuk Sektor perdesaan dan Perkotaan kawasan yang digunakan untuk kegiatan tenrpat tinggar dan usaha, kecuari kawasan yang digunakan untuk kegratan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adarah permukaan bumi yang meriputi tanah dan perarran pedalaman serta laut wilayah kabupaten/ kota. Bangunan adarah konstruksi teknik yang ditanam atau direkatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedaraman cian/ atau rar_rt. Sektor Perdesaan adarah daerah yang memiriki ciri-cirr pedesaan seperti sawah, ladang, empang tradisional. Sektor Perkotaan adarah Desa/Kerurahan pada ibukota Kecamatan dan daerah memirikr ciri-cirr perkotaan seperti rear estate, konrprek pertokoan, industri/jasa.
.bjek palak Bumi dan Bangunan
perdesaan
dan perkotaan, yang seranjutnya disebut objek pajak adarah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oreh orang pribadi atau badan
kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan; 14 Subjek pajak adarah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
l5
wajib Pajak adarah orang pribadi atau Badan, meriputi pembayar pa1ak, pemotong pajak' dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpuran, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif;
Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya
1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. '18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 19. Surat Pemberitahuan objek pajak yang selanjutnya disingkat spop, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Lampiran Surat Pemberitahuan objek pajak, yang selanjutnya disingkat LSPoP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk 17.
melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP, 21. Nilai Jual objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJop, adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJop ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 22. surat Pemberitahuan Pajak rerutang yang selanjutnya disebut sppr adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak 23. surat randa Terima setoran, yang selanjutnya disingkat srrs adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan; 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanlutnya disrngkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang; 25. surat setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat sspD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati. 26. surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selan.lutnya disingkat sKPDLB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumrah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 27. surat ragihan Pajak Daerah, yang selanjutnya drsingkat srpD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 28.
surat
Keputusan Pembetulan adalah
surat keputusan
yang
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. )\) surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. .t l.l Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Walib pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 31 Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. JZ.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retrrbusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. JJ Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi; 34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengu.li kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 36. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Samosir.
BAB II RUANG LINGKUP STANDAR OPERASI PROSEDUR PENGELOI-AAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Pasal 2 Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi a. Pendataan/Pendafataran Objek Pajak Baru; b. Penilaian lndividu Objek PBB; c. Kaji Ulang Hasil Penilaian lndividu; d. Pembuatan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); e. Penyusunan SK Bupatr tentang Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan; f. Penerbitan Surat Pemberitahunan Pajak Terhutang (SPPT) Masai; :
j. k L
Penyelesaian Permohonan Penerbitan Surat Keterangan NJOp; Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKpD); Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); m. Pemberian Angsuran/Penundaan Pembayaran pajak; n. Permohonan Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam peraturan perundangUndangan Perpajakan;
o.
Pembatalan Ketetapan, Pengurangan atau penghapusan sanksi
p q r. s.
Administratif; Pemberian Pengurangan Pajak; Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan; Pemeriksaan atas Kelebihan Pembayaran pBB; Penyelesaian Permohonan Kelebihan pembayaran pBB.
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan
BAB IV BAGAN/FLOW CART Pasal 4 Bagan (Flow cad) standar operasional Prosedur pengelolaan palak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lamprran I sampai dengan Lampiran XlX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir. Ditetapkan di Samosir pada tanggal '14 Nopember 2013
BUPATI SAMOSIR, Cap/dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan pada tanggal \1 V0
[trnnhr
2013
SEKRETARIS DAERAbTKABUPATEN SAMOSIR,
lr, HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MUDA NlP, 19570622 198603 1 005
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
I
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
:21 TAHUN
2013
: lt{ V7Wrvtbqr 2oi3 : STANDhR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDATAAN/PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU A. DESKRIPSI
:
Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian Permohonan Pendaftaran oleh Wajib Pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperolelr manfaat atas bumr, daniatau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan objek pajaknya.
B. DASAR HUKUM:
1 2 C,
Undang undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrrbusr Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
PIHAK YANG TERKAIT
1 2 3 4. 5.
6
:
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepala Bidang Pendapatan. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. Petugas Pelayanan PBB. Wajib Pajak.
D. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1 2 3.
:
Surat Permohonan Pendaftaran Objek baru. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) /Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak i I SPOP) Dokumen Pendukung yaitu a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). b Fotokopi Kartu Keluarga (KK); .
c.
Fotokopi bukti kepem ilika n/peng uasa a n/pema nfaata (seft ifikat/AJ B/Girik/dokumen lain yang sejenis).
tanah
n
d 4. E.
Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) bagi bangunan yang telah memiliki IMB Bukti Penerimaan Surat (BPS).
DOKUMEN YANG DIHASILKAN : Bukti Penerimaan Surat (BPS).
1
2. 3. F,
Uraian Penelitian. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
KERJA: 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru
PROSEDUR
2.
ke
Dinas
Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah melalui Petugas Pelayanan PBB. Petugas Pelayanan PBB menerima permohonan Pendaftaran Ob.1ek Pajak Baru kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan pendaftaran belum
Pelayanan PBB akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan permohonan pendaftaran diteruskan Kepada Kepala Seksr Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. 3. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menugaskan kepada Pelaksana Seksr Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi untuk membuat uraian penelitian dan menandatangani berkas SPOP di bagian petugas pendata. 4. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti SPOP/LSPOP dan memaraf berkas uraian penelitian. 5. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menyampaikan berkas permohonan beseda uraian penelitian kepada Kepala Bidang Pendapatan. Kepala Bidang Pendapatan menyetujui dan menandatangani uraian penelitian, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi untuk diproses lebih lanjut. Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi melakukan pemutakhiran data grafis, perekaman SPOP/LSPOP dan pencetakan SPPT. B. Pelaksana menyerahkan SPPT dan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. I Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan meneliti dan memaraf SPPT, selanlutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 10. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memaraf SPPT, selan.lutnya meneruskannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah 11. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetujui dan menandatangani SPPT dan menyerahkannya ke Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. 12 Pelaksana menatausahakan SPPT untuk disampaikan ke Petugas Pelayanan PBB. 13 Petugas Pelayanan PBB menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima. '14 Proses selesai.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN LAMA (SATU) BULAN
1
G. BAGAN (FLOW CHART)
Wajib Pajak
PENDATAAN/PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU
:
Pelaksanan Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
Petugas Pelayana n PBB
Kepala Seksi Pendataa n, Penetapan Pajak dan Retribusi
Menerima, meneliti kelengka pa n berkas
Kepala Dinas Pendapatan, Keuanga n dan Asset Daerah
Kepala Bidang Pendapatan
Men ugaska n pelaksa na
untuk meneliti dan membuat uraian penelitia
Meneliti dan membuat uraian
n
oenelitia n
Menyetujui dan menandatangan konsep uraian
Konsep uraian penelitian
penelitia
menatausa haka n uraian penelitian dan cetak SPPT
Menyampaikan SPPT ke WP
Menyera
h
n
U raian penelitia
Memerintahkan pela ksan a
r
untuk mencetak SPPT
Men ugaska n
ka n
pelaksana menatausahan SPPT
SPPT ke palaya nan PRR
BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan pada tanggal
2013
SEI{RETARIS DAE RAF'4(ABU PATE N SAM OSI R,
r, HATORANGAN SIMARMATA
MBINA UTAMA MUDA tP.19570622 198603 1 005 RITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR AHUN 2013 NoMoR sERr F NoMoR
ul
$f
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMOSIR 21 TAHUN 2013 TANGGAL : rLl VOprwrbt,r 2013 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR II
NOMOR
:
PENGELOLAAN PAJAK BUMI
BANGUNAN PERKOTAAN
,,'|': ;:,'.,-.. \
:s. t.l])#,'i'
a,
DAN DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN INDIVIDU OBJEK PBB
,
A, DESKRIPSI
PERDESAAN
:
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penilaian individual Objek Pajak PBB.
B, DASAR HUKUM:
1 2. C,
Undang-undang Nomor 28 tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
TERKAIT : Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepala Bidang Pendapatan. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. Tenaga Penilai PBB.
PII-IAK YANG
1 2 3 4 5.
DOKUMEN YANG DIGUNAKAN : 1. Formulir Pengumpulan Data Harga Material dan Upah Tahun Pajak Berjalan 2. SPOP dan LSPOP. 3. Formulir Pengumpulan Data Harga Jual Tanah. 4. Formulir Analisis Nilai Tanah. DOKUMEN YANG DIHASILKAN
1 2 3
Rencana Kerja Penilaian lndividu. Surat Penugasan Penilaian lndividu. Laporan Penilaian lndividu.
PROSEDUR KERJA
1
:
:
Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menugaskan Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi untuk membuat Konsep Rencana Kerja Penilaian lndividu Objek PBB. 2. Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menyusun Konsep Rencana Kerja Penilaian lndividu Objek PBB dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. 3. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menelitr dan memaraf Konsep Rencana Kerja Penilaian lndividu Objek PBB, kemudian menyerahkan Konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pendapatan. 4. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan meneruskan Konsep Rencana Kerya Penrlaian lndividu Objek PBB kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah 5. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetujui dan menandatangani Konsep Rencana Kerja Penilaian lndividu. 6 Pelaksana Seksi Penclataan Penetanan Paiak clan Rr:trihr rci mcnrrr rq.r rn Knnqpn Srrrat
7.
Kepala Seksi pendataan, penetapan pajak dan Retribusi meneliti dan memaraf Konsep Surat Tr-rgas Penilaian lndividu Objek pBB dan mengajukannya kepada Kepala Bidang Pendapatan. B. Kepala Bidang pendapatan meneliti dan memaraf Konsep Surat Tugas penilaian lndividu Objek PBB dan mengajukannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. 9 Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menandatangani dan menyetujui Konsep Surat Tugas penilaian lndividu Objek pBB
10 Peiaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi/Tenaga penilai pBB nrelakukan peniiaian individual dengan melakukan penelitian lapangan terhadap objek pajak yang akan dinilai berdasarkan Rencana Ker.1a dan mengumpulkan kelerrgkapan data, menghitung tanah berdasarkan analisis nilai tanah, dan menentukan nrlai bangunan berdasarkan DBKB non standar yang telah dilakukan penyesuaian harga material dan upah, mengisi SPoP dan LSPoP berdasarkan hasil lapangan dan mengisi Zona Nilai Tanah (zNT) serta nilai absolut hasil perhitungan DBKB non standar; dan membuat konsep Laporan Penilaian lndividu, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi. 11 Kepala seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menelitr dan memaraf Konsep Laporan Penilaian lndividu, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang pendapatan. 12 Kepala Bidang Pendapatan meneliti Konsep Laporan penilaian lndividu dan meneruskan kepada Kepala Dinas pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. '13 Kepala Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetujui dan menadatangani Laporan penilaian lndividu. 4A t!t Pelaksana Seksr Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi melakukan perekaman data dan menatausahakan Laporan penrlaian lndividu. 15 Proses selesai
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PALING LAMA 4 (EMPAT) BULAN RANGKAIAN PEKERJAAN PENILAIAN INDIVIDU
GAN (FLOW CHART)
PENILAIAN INDIVIDU OBJEK PBB
:
laksan a
Tenaga penilai PBB
Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
Kepala Dinas Kepala Bidang
Pendapata n,
Pendapata n
Keuangan dan Asset daerah
Menyetujui dan mena ndata nga n i
tribu_si ___ Men ugaska n
pelaksana untuk menyusun konsep rencana kerja penilaian individu
rcana kerla penilaia n
p rencana
mempelajari
mempelajari
pen ila ia n
dan memaraf
dan memaraf
rencana kerja
penllaian individu berda sa rk
a
n
rencana kerja
Meneliti dan
Meneliti dan
memaraf Konsep surat penugasan
memaraf Konsep surat penugasan
rnenandatanganr Konsep surat penugasan
Meneliti dan memaraf
Meneliti dan memaraf
MenyetLrlui dan mena nd ata ng a n
Bersama-sama de nga n
Pela ksa na
melaksanaka
n
keg iata n pen i1a ia n
Membuat
konsep laporan pen ila ia n ind ivid u
Ko la
nsep
pora
n
penilaian
laporan pen ila ia n
individ u
ausahakan
BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON undangkan di Pangururan
tanggar
Lq Vop*Vt DAERA
ABUPATEN SAMOSIR,
SIMARMATA MBINA UTAMA MUDA tp 10(7nAr" 4oaAn? 4 nnR
, HATORANGAN
2013
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SATI/]OSIR :21 TAHUN 2013 TANGGAL , V0 D? 2(t1'J TENTANG : STANDhR OPERASIOI.,]AL. PROSEDUR NOVIOR
lt{
mVtr
PENGELOLAAI.J PAJAI"(
BANGUNAN PERKOTAAN
t
DAhI
DAN
STANDAR OPERASIOI,JAL PROSEDUiR KAJI ULANG HASIL PENILAIAN INDIVIDU
'}",
'o\:;;--.-.
BU[/II
PERDESAAN
J
L
I
DES[iRi[.SI : Prosedur o;rerasi ini menguraikan tata cara menentukan kembali (u1t claiel l.lrlai JLral cltjek Palak lrasrl Pentlatan lndrvrdual yang teiah dilaksanakan pada tahun-tahun scbelunr.ya Kalr ulang clilaku
A.
ada
DASAR iJUKUiVI
B.
1 2 C.
:
Undang-undang Nonror 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan RetnbLrsi Daerah Peraturan Daerah Kabupaten samosrr Nomor 3 Tahun 2013 tentang palak Bumi dan Bangrinan Perdesaan dan perkotaan
PIHAI( YANG TERI(AIT : Kepala Dinas pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepaia t3idang pendapatan Kepal:r seksi pendataan, penetapan pajak dan Retribusi.
1 2 3 4 Pelal'sa'a Seksr pendataan, 5 Terta,;:t irenrlaj pBB D.
DOI{LJl\,ii:ru YA.NG DIGUNAKAN
1 2 3
:
label wr ayah Pengumpulan Data Harga Materral dan Upah rahun pajak Berjarair SPOP dan LSpOp. Formirlir Pengunrpuilan Data Harga Jual Tanah. FcrnrLrlir Analrsis Nilai Tanah For-nrLrlir
4.
5
penetapan pajak dan Retribusi.
DOI{UI,{EN YANG DIHASILKAN : Surat Penugasan Kayi UIang penilaian lndividu Laporan Kalr Ulang penilaian lndividu
1 2 F.
PROSF|jiJrT KI]f.TJI\ 1 Kepal:r Seksi Pendataan. Penetapan Pajak dan Retribusi menugaskan :
4
pelaksana seksr Penrl'rtaan, Penetapan Pajak dan Retribusi untuk menyusun kons;ep Srrrat TLrgas l(ajr Ui:ing; Hi,rsil penrlaian lncjividu Obiek pBB Pclaksarra Seksi Pendataan, Penetapan Pa.1ak dan Retribusi nrenyusun konsep sLrrat TLrgas Kaji U ang Hasil Penilaian lndividu objek pBts dan menyerahkan l,cnsep tersebur kepacra Kepala seksi pendataan, penetapan palak dan Retribusr. Kepala seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti dan memaraf l
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetujui dan menandatanganr Surat Tugas Kaji Ulang Hasil penilaian lndividu.
Tenaga Penilai PBB melakukan kaji ulang hasil penilaian individual dengan melakukan penelitian dan menentukan kelengkapan data pada laporan penilaian individu, menghitung kembali nilai tanah berdasarkan analisis nilai tanah, dan menentukan nilai bangunan berdasarkan DBKB non standar yang telah dilakukan penyesuaian harga material dan upah' membuat SPOP dan LSPOP salinan dan mengisiZona Nilai Tanah (ZNT) serta nilai absolute hasil perhitungan DBKB non standar; dan membuat konsep Laporan Kaji Ulang Hasil Penilaian lndividu, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksj pendataan Penetapan Pajak dan Retribusi Kepala Seksi Perrdataan, Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti dan memaraf konsep Laporan Kaji Ulang Penilaian rndividu, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memaraf konsep Laporan Kali Ulang penilaian lndividu dan meneruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetujui dan menadatangani Laporan Kaji Ulang Penilaian lndividu. Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi melakukan perekaman data dan menatausahakan Laporan Kaji Ulang penilaian lndividu. Proses selesai.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PALING LAMA 2 (DUA) BULAN RANGKAIAN PEKERJAAN KAJI ULANG PENILAIAN INDIVIDU
G. BAGAN (FLow CHART)
:
Pelaksana Seksi Pendataa n,
Penetapan Pajak dan
Tenaga penilai PBB
KAJI ULANG HASTL PENTLATAN rNDrvrDU Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
Kepala Dinas Kepala Bidang
Pe nda pata n,
Pendapata n
Keuangan dan Asset daerah
Retribusi menyus un Men ugaska n
konsep surat tugas kaji ulang penrlaian
pelaksana untuk menyusun konsep surat tugas kaji ulang penilaian individu
ind ivid u
honsep surat tugas kaji ulang penilaian ind ivid
Menyelujui dan mena ndata nga n
meneliti dan memaraf
I
Lr
Surat tugas
Bersama-sama
penilaian indlvidu
dengan Pelaksana mela ksa na ka n
kegiatan kaji ualang penilaian individu
Mernbuat
konsep lapora
n
pen ila ia n
individ
u
Meneliti dan
Meneliti dan
memaraf
memaraf
Menyetujui dan rnenandatanqani
Merekam
laporan kaj
laporan kali ulang penilaian
ulang penilaian ind ivrd u
ndiviciu
kaji ulang
I
__i_ BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto unda ngkan
tanggal
MANGINDAR SIMBOLON
di Pangururan
rq Yll<wltw
2013
TARIS DAERA TKABUPATEN SAMOSIR,
,
HATORANGAN SIMARMATA MBINA UTAMA MUDA P,19570622 198603 1 005
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMOSIR :21 TAHUN 2013 NOMOR 2013 TANGGAL : 11.{ : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
V0[rn\'err
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB)
l Deskripsi : prosedur operasi rni menguraikan tata cara pembuatan Daftar Biaya Komponen Bangunan
(DBKB) yang dijadikan sebagai dasar untuk penghitungan nilai bangunan dengan suatu menggunakan pendekatan biaya (cost approach method). Pendekatan Biaya adalah pendekatan penentuan nilat dengan cara menghitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan diktrrangi dengan untul< nrenrperoleh bangunan pada kondrsi baru sesuai tanggal penrlaran, penyusutan (depreciate) yang terjadi pada bangunan'
B.
Dasar Hukum : 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
c. Pihak yang terkait: 1. Kepala Dtnas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah' 2. Kepala Bidang PendaPatan. 3 Kepala Seksl Pendataan, Penetapan Palak dan Retribusi 4 Pelaksana seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. 5 Tenaga Penilai PBB D.
E,
Dokumen yang digunakan Daftar Upah Pekerja, Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat' :
Dokunren yang dihasilkan : 1. Surat fugas Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). 2. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)'
Prosedur Kerja : 1. Kepala Seksi pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menugaskan Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Paiak dan Retribusi untuk menyusun konsep surat tugas penyusunarr DBKB yang dilakukan oleh Tenaga Penilai PBB. 2. pelaksana Seksi pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menyusun konsep surat tugas penyusunan DFJKB dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. 3 Kepala Seksi penclataan, Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti dan memaraf konsep kepada Kepala surat tugas penyusunan DBKB, kemudian menyerahkan konsep tersebut Bidang PendaPatan.
4 5.
DBKB' Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memaraf surat tugas penyusunan Pendapatan, kemudian meneruskan surat tugas tersebut kepada Kepala Kepala Dinas Keuangan dan Asset Daerah untuk disetujui dan ditandatangani' menandatangani Kepala Dinas pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetujui dan
Pelabat Tenaga Penilai PBB menerima penugasan, mempersiapkan bahan pelaksanaan dan melaksanakan pengumpulan satuan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa
alat yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mengolah dan nrenganalisanya
sebelum dituangkan ke dalam formulir Daftar Upah Pekerja, Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat DBKB Standar dan Non Standar dalam satuan wilayah Kabupaten Samosir. Tenaga Penilai PBB menyampaikan hasil penugasan berupa konsep laporan penyusunan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa alat kepada Kepala Seksi pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi melakukan evaluasi terhadap
konsep laporan penyusunan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa alat dan mengajurkan kepada Kepala Bidang pendapatan. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan menyetujui terhadap konsep laporan penyusunan harga upah harga bahan bangunan dan sewa alat dan menugaskan Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi untuk menyusun konsep DBKB Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menugaskan pelaksana Seksi Pendataan, Pendataan Pajak dan Retribusi untuk menyusun konsep DBKB berdasarkan konsep laporan penyusunan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa alat. Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi mengajukan konsep DBKB kepada Kepala Seksi Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi mempelajari dan memaraf konsep DBKB dan mengajukannya kepada Kepara Bidang pendapatan; Kepala Bidang Pendapatan mempelajari dan memaraf konsep DBKB dan nrengajukannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan Dan Asset Daerah. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan Dan Asset Daerah menyetujur dan menandatanganr konsep DBKB dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pendataan, penetapan pajak dan Retribusi Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusr menugaskan pelaksana Sekst Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi untuk menatausahakannya. Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi melaksanakan perekaman pada basis data dan mengadministrasikan. Proses selesai.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PALING LAMA 20 (DUAPULUH) HARI KERJA
BAGAN (FLOW CHART)
PEMBUATAN DAFTAR
:
(DBKB) laksana Seksi Pendata a n, Peneta pa n
Pajak dan
Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
Tenaga Penilai PBB
Retribusi
Me
n
BIAYA KOMPONEN BANGUNAN Kepala Dinas
Kepala Bidang Pendapatan
Penda pata n,
Keuangan dan Asset Daerah
ugaska n
pelaksana untuk membuat konsep surat tugas penyusunan DBKB
konsep srrral
sural tugas
Mempelajari dan memaraf
menyetulur dan mena nd ata nga ni
Menugaskan kepada pelaksana untuk
ahkan sural
surat tugas penyusunan DBKB
menata usa hakan nya
Mengumpulkan
bahan penyusunan DBKB dan laporan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa alat
Konsep laporan harga upah, harga bahan
Mengeva I uas
i
konsep laporan
bangunan dan sewa alat
Menugaskan pelaksana menyusun konsep DBKB atas dasar Konsep laporan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa alat
Konsep DBKB
Meneliti dan menyetu.lui konsep laporan dan men ug askan kepala seksi menyusun konsep DBKB
Konsep laporan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa a at
Mempelajari dan
Mempelajal dan
memaraf
memaraf
rrenyetului dan nre
n a
ndata nqa
basrs dat.l rn
rstra s lka n
Menugaskan kepada pelaksana untuk me
n
ata usahaka
n
nya
BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto iundangkan di Pangururan a tanggal Mffvrnlze.,rr
lu
ETARIS DAER
.tooanc
2013
KABUPATEN SAMOSIR,
HATORANGAN SIMARMATA MBINA UTAMA MUDA lD 40q7narn
MANGINDAR SIMBOLON
.t
rr
i
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR :21 TAHUN 2013 rvtt
4v
t 9
TANGGAL :u,l \v\Vqmvtr 2013 TENTANG : STANDAR STANDAR OPERASI oPFRAsI PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN ^r
BANGUNAN PERKOTAAN
,r'",)t,,,''.
t,l',ix;:,.
\>?/
i.
;
\rh.:il#.;'/
PERDESAAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SK BUPATI TENTANG KLASIFIKASI NJOP BUMI BANG UNAN
DAN
'-]
DESI(RIPSI : Prosedur ini menguraikan Tata Cara Penyusunan Surat Keputusan Bupati Samosir tentang Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan di wilayahnya.
B. DASAR HUKUM:
1 2
Undang-undang Nonror 28 tahun 20Og tentang Pajak Daerah dan Retribusr Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang pa.1ak Bumi dan Bangunan Perdesaan cian perkotaan.
C. PIIJAK YANG TERKAIT
1 2 3.
4 5 6
:
Bupatr Samosir
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepala Bidang Pendapatan. Kepala seksi Pendataan penetapan pajak dan Retribusi. Pelaksana seksi pendataan, penetapan pajak dan Retrrbusi. Operator Console.
D. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
l 2 3 4.
:
Surai usulan/konsep Lampiran Surat Keputusan Bupati Samosir tentang Klasifikasr dan Besarnya Nilai Jual ob.1ek pajak sebagai Dasar pengenaan pBB Data Pernutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Data Zona Niiar Tanah (ZNT)/Nirai lndikasi Rata-Rata (NlR). Uraian Penelitian.
E.
DOKUMEN YANG DIHASILKAN : Surat Keputusan Bupati Samosir tentang Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan.
F.
PROSEDUR KERJA:
l
2
3
Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Pendataan penetapan pajak dan Retrrbusr untuk nrenyiapkan usulan Lampiran Surat Keputusan Bupati Samosrr tentang Klasifikasi dan Besarnya NJoP Bumi dan Bangunan sebagai Dasar pengenaan pBB yang selanlutnya disebut Lampiran SK NJOP. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menugaskan pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menyiapkan data-data referensi sebagai balran usulan Lampiran SK NJOP Data Referensi yang dibutuhkan r-rntuk pencetakan Lanrpiran SK NJOP meliputi Data pemutakhiran DBKB (Harga Resource DBKB, Data DBKB Fasilitas, Data DBKB Non Standar) dan data Zona Nilai Tanah (ZNT)/Nitai lncJikasr Rata-ilata (NIR)
Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi mengajr-rkan data-data referen si.
Kepala Seksi Pendataan Penetapan Pajak dan Retribusi menugaskan Cperator Console
(oc) untuk melakukan perekaman atas data-data referensi tersebut. OC melakukan pemutakhiran data referensi, kemudian melakukan pencetakan usulan Lamp'ran SK NJOP. Kepaia Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menugaskan Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi untuk meneliti usulan Lampiran SK NJOP. Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti dan melengkapi usulan Lampiran SK NJOP selarn yang dicetak oleh Aplikasi SISMIOP dan membuat konsep Surat Keputusan Bupati dan usulan Lampiran SK NJOP. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti dan memaraf konsep
Surat Keputusan Bupati dan usulan Lampiran SK NJOP, untuk disampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan.
Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan Bupati Samosir dan usulan Lampiran SK NJOP dan diteruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan Bupati dan usulan Lampiran SK NJOP Konsep Surat Keputusan Bupati Samosir dan usulan Lampiran SK NJOP diajukan kepada Bupati. Bupati menyeiujui dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Samosir dan Lampiran SK NJOP dan mengembalikannya ke Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Proses selesai.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PALING LAMA AKHIR BULAN NOVEMBER SEBELUM TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN
G. BAGAN (FLOW CHART)
Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
Operator Console (OC)
menyrapkan datadata refernsi dan
rrengajlkan ke kas ie
:
PENYUSUNAN SK BUPATI TENTANG KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN BANGUNAN Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
Men ugaska n pe laksa na
seksi untuk men yiapk
an
data-data refernsi
Kepala Bidang Pendapatan
referensi
Bupati Samosir
Daerah Men ugaska n
kepala seksi untuk persiapan SK bupati tentang NJOP dan la
Data-d ata
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset
mpira
n
nya
Meneliti data-data referensi
Men ug aska n
pelaksana seksi untuk meneliti dan membuat konsep SK beserta lampiran nya
meneliti dan nrembuat konsep SK beserta lampirannya
Konsep SK beserta lampira
n
meneliti dan
memaraf
nya
meneliti dan
memaraf
Menyetujui dan men a nda
ta nga n
SK Bupati dttatar,rsahakan
tentang NJOP dan
lanrpirannya
BUPATI SAMCSIR, Cap/Dto iunda ngka
rr
MANGINDAR SIMBOLON
di Pangururan
da tanggal lq
Yo(.mVtcu-
2013
EKR\]rARrs D AERAFKABU PATE N SAMOST R,
. HATORANGAN
SIMARMATA MBINA UTAMA MUDA lP. 19570622 198603 1 005
i
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 21 TAHUN 2013 vaV'tnW.r zoi3 TANGGAL : TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
\4
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUNAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) MASAL KRIPSI
:
edur ini menguraikan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak utang (SPPT) secara masal.
AR I-IUKUM
:
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor BangLrnan Perdesaan dan Perkotaan. IHAK YANG TERKAIT
3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
:
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepala Bidang Pendapatan. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi.
Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi KUMEN YANG DIGUNAKAN
:
Tabel wilayah. Tabel ternpat pembayaran.
Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah). Tabel Harga Bahan & Upah (DBKB) Blangko SPPT. UMEN YANG DIHASILKAN
:
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). ROSEDUR KERJA
:
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menugaskan Kepala Bidang Pendapatan untuk pencetakan masal SPPT PBB. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retrrbusr untuk pencetakan masal SPPT. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menugaskan Pelaksana r-rntuk melakukan update sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar Update. Pelaksana melakukan Update data untuk pencetakan masal SPPT a. Tabel wilayah; b. Tabel tempat pembayaran; c. Tabel ZNT (Zona Nilai Tanah); d Tabel Harga Bahan dan Upah (DBKB), e. Memasukkan Nilai NPOPTKP yang berlaku; f Memasukkan Nilai Ketetapan Minimal ada; :
Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi melakukan simulast pencetakan SPPT. Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi melakukan spooling data SPPT
Pelaksana Seksi Pendataan Penetapan Pajak dan Retribusi melakukan pencetakan SPPT masal dan Daftar Himpunan Ketetapan pajak (DHKp). Kepala Seksi Pendataan Penetapan Pajak dan Retribusi menugaskan pelaksana untuk nrelakukan penelitian SPPT hasil pencetakan masal 10 Kepaia Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti SppT urntuk ktasifikasi
n tertentu dan D H KP selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. Kepala Bidang Pendapatan meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKp serta meneruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah keteta pa
11
tl Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah menandatangani SppT dan 13
14
DHKP Pelaksarra menatausahakan SPPT dan DHKP untuk distribusikan lebih lanrut Proses selesai
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PALING LAMA 2 (DUA) BULAN
G.
BAGIri! (FLOW CHART)
Pelaksaner Seksi Pen dataa rr,
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) MASSAL
Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
Pendataan Pajak
I
: PENERBITAN
Daerah dan Retribusi
Kepala Bidang Pendapatan
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Assel Dae ra h
-label-Tabel
- MenoLrpdate 'rvrerahuk.rn Ka tbrast LJata - lVlelakukan Simulasi Pencetakan -
l\lelakukan 'Spoolrng' Data
. l\4elakukan
Perrcelakan
Sttf O-
Meneliti SPPT dan DHKP
DHKP
Meneliti SPPT dan DHKP
Meneliti dan M
end ata nga
SPPT dan DHKP
SPPT dan DHKP
SELESAI
___l BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON Diunda ng ka n pada tanggal
di Pangururan 2013
SEKRETARIS DAERAHy'ABU PATEN SAMOSIR,
HATORAI'IGAN SIMARMATA MBINA UTAMA MUDA lP.19570622 198603 1 005
,
ERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR AHUN 2013 NOMOR SER| F NOMOR
2rl
e-Br
n
i
LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SAF/IOSIR NOMOR :21 TAHUN 2013 TANGGAL 14 zo13 TENTANG : STANDhR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
'
i
,
. :' ,'*
WWwtVey
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SALINAN SPPT
::l
"-Li*1,, A. DESKRIPSI
:
Prosedur rni menguraikan tentang Tata cara penerbitan salinan
sppr
B. DASAR HUKUM:
1 2
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusr Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang pajak Bunri dan Bangrinan Perdesaan dan perkotaan.
C, PIHAK YANG TERKAIT :
1 2 3 4 5 6.
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepal;l Brdang Pendapatan. Kcpala Seksi Pendataan penetapan pajak dan Retribusi. Pelaksana Seksr Pendataan, penetapan pajak dan Retrrbusi. Petrigas Pelayanan PBB. Wajib Palak
D. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN : 1. Surat Permohonan Wajib pajak. 2. Dokunren Pendukung berupa: a Surat Permohonan Penerbitan Salinan.
b c d e
Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah. Fotokopi STTS tahun sebelumnya. Fotokopi kartu tanda identitas pemohon (KTP/SlM)
Surat Kuasa bermaterai sekurang-kurangnya Rp. 6.OOO,-(enam rrbu rupiah) apabila dikuasakan.;
E, DOKUMEI'J YANG DIHA.SILKAN : 1 Briktt Penerimaan Surat (BPS).
2
Sa inan SPP-l
PRCISEDUR KERJA
1 2
:
Wajtb Paiak mengajukan permohonan Penerbitan Salinan SPPT ke Drnas pen
Salinan SPPT diteruskan kepada Kepala Seksi Pendataan Penetapan palak dan Retrihi
rqi
B
10
Kepala Seksi Pendataan Penetapan Pajak dan Retribusi menugaskan Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi untuk melakukan penelitian dokumen berkas pernrohonan Penerbitan Salinan SPPT dan menerbitkan konsep salinan SppT Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi melakr-rkan penelitian dan menerbitkan konsep Salrnan SPPT dan kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menelrti dan memaraf konsep salrnan sPPT dan mengajukannya kepada Kepala Bidang pendapatan Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memaraf konsep Salinan SPPT nreneruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daeralr Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyeturlui dan nrenandatanganr konsep Salrnan SPPT. Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menatausahakan dan menyampaikan Salinan SPPT ke Petugas pelayanan pBB. Peturgas Pelayanan PBB menyampaikan konsep Salinan SPPT Kepada Wajib pajak dengan tanda terrma. Proses selesai.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN
G
BAGAN (FLoW crlihRTi':
Petuga s Pelayanarr PBB
Walilt Pa
Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan
ja k
_r-lg-tr4-'t_
Kepala Seksi Pendataa n, Penetapan Pajak dan Retribusi
I
,
Dinas
Kepala Bidarrq Pendapatan
Penciapatarr,
Kcrrangan dan Asset D- a91a!
.
Meneliti dan men ugaska n
Meneliti kelengkapan berkas
l
Kepa la
pelaksana Llntuk n-rembLrat konsep salinan SPP-t
I
N4e akukarr
I
penelrtan dan dan menrbuat konsep sa)rnan SPPT
-l
Kon sep
saiinan S PPT
Me na ta usa
h
akan
salinan SPPT
u tJ t)ATl :j,^t,,t
olj
I
R,
Calt/l)to MANGiI,JDAIi Sl rtiioi oi,,l
rk.rt
i) llt i:t i iii(:.i i,rl I'r,\
rrrlrtrilran
!, tLi VC\r,ult,r
241
(f'[]Ul')Al
,
3
t:N s At\l0slR,
', (/^'e'/l -^ \:, .,; i l(,i\lrl :ill,1 illi\iA I I ,'f, \,,f A \i Ll t) A iti,.t2 I gili,rJ3 1 005
.li
)/I !: RAIJ I(AB /i
i
itl:r lcNtoR
U
1
A
PATEN SAI\lOSIR sERt F NOMOR
2?
L}r
LAMPIRAI'J Vll I PE RATU RAN [J U'rA-t-t St ;\ rvt Oi]i f? NOMOR : 21 TAHUN 2013 TANGGAL 2( 13 TENTANG : STAIJDAR OPt_RArilC,trJAL iIROSEDUR
' ltt WlevnVw PEI.JGELOLAAN
BANGUNAN PERKOTAAN
pAJAK BUI'/il
PERD[-S/r,AN
DAN DAN
-t
.I
,t '
STANDAR OPERASIOT'JAL PROSEDUR PENENTUAN KEMBALI JATUH TEMPo PiIMBA\,;\RAT.j
,_;
\,r - -'
'o:-i-rr:r
t r
J
l
I
uESt'ii?!i::st Prosi:lJuT ni nreirc,;uraikan terrtang Tata Cara Penentuan Kembali JalLrh i-ernpc peilbayaran :
B.
Dl,S/tfl !;U|(UM:
1 ?-
c
Yi\NG TERI(AlT Kcpala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah
Pll-lAi'(
1 2 3 4
D,
Uridarrr;-undatrg Nonror 2B tahLrn 2009 tentang Pajak Daeralr dan RetlbLrsr [Jacr:in Pcraitlran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentarrg palak Bun. iJap SlngLrnan Perdesaan clan perkotaan. :
Kepaia Rrdang Fendapatan
5.
Pendataan Penetapan pajak dan Retribusi Peiaksana SeksL Pendataan, penetapan pajak dan Retribusr. Petugas Pelayanan PBB
6
\l,iajrl: Pajak
l(e1ta1l S:ieksi
i::iI Y,A[.'li.] tlIG LJ N,AKAN : SL;ral Pernrohcnan Walrb palak Dr:Ku :ren Pendukung berupa a Si'Pf yang l:udah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti pener rrraan b SLrrat kuasa berrlaterai sekurang-l
ijOi(1-:ll'l
'i 2
clii. u a sa ka n
c E.
Fotol
UCKtiM[:f'l YANG DIHASILKAN : 1 BLrktr Penerirnaan Surat (BpS) 2 SLrrat Keputusan Penentuan Kembali Jatuh Tempo.
F. PROIiIi-rilFi t(EF?Jl\ 1 VVajib Palak nrengajukan permohonan Penenturan Kenrbali Jatuh Tenrpo penrbayaran ke D'r:rs Penclapatan, Keuangan dan Asset Daerah 2 Pr;lr-rclas Peiayanan PBB menerinra permohonan Penentuan Kerr-rblii -lalult -[orrrpc Pert'i,i.tyr;rarr kettlud jan ntenelitr kelengkapan persyaratannya Daiairr itiri bi:ri
I I
dokr'tnren berkas permohonan Penentuan Kembali Jatuh Tempo pembayaran dan menerbitkan Konsep Surat Keputusan Penentuan Kembalj Jatuh Tempo pembayaran Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi nrelakukan penelitian dan menerbitkan Konsep Surat Keputusan Penentuan Kembali Jatuh Tempo pembayaran dan kemudtan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menelrti dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penentuan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran dan nrengajukannya kepada Kepala Bidang Pendapatan. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memaraf Konsep Surat Keputusan penentuan
Kembali Jatrrh Tempo Pembayaran dan meneruskannya kepada Kepaia
Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepala Dtnas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetr-rjui dan nrenandatanganr Konsep surat Keputusan penentuan Kembali Jatuh rernpo penrbayaran
Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusr menatausahakan dan menyampaikan Surat Keputusan Penentuan Kembali Jatuh Tempo pembayaran ke Petugas Pelayanan PBB. Petugas Pelayanan PBB menyamparkan Surat Keputusan Penentuan Kembali Jatuh Tempo Pembayaran Kepada wajib pajak dengan tanda terima. Proses selesai
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PALTNG LAMA 1 (SATU) BULAN
Kepala Seksi Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi Meneliti dan menugaskan pelaksana untuk membual konseD SK penenluan kenrbaii jatuh tempo
N,4elak
ukan penelitian
dan dan membuat konsep SK penentuan kembaljjatuh tempo
Konsep SK
Meneliti dan
pen ent ua n
memaraf
kembalijatuh tem no
Mena ta usa ha
k a
SK penentuan
kembaiijatuh temDo
n
LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 21 TAHUN 2013 TANGGAL : 2013 TENTANG sTRNoR.n oPERASIoNAL PRoSEDUR PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
tt{ Wwberr
i
;.1..,',: '' .:,.rih
r,ll,r
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MUTASI/SEBAG IAN/SELURUHNYA OBJEK DAN SU BJ EK PAJAK
.
-
r,h:i:*-.,.r': i
L__.-
-L
_
A. DESKRIPSI
:
Prosedur ini menguraikan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Mutasi/Sebagian/Selurr:hnya Objek Dan Subjek Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan penelrtian kantor B.
DASAI? I-JUKUM
1 2 C.
Undang-undang Nonror 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribLrsj l]aeran Peraturan Daeralr Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang pajak Bunrr dan Bangunan Perdesaan cian perkotaan.
PIHAK YANG TERKAIT
1.
2 3 4.
5 6 D.
:
:
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepala Bidang Pendapatan. Kepaia Seksi Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi. Pelaksana seksi Pendataan, penetapan pajak dan Retribusi. Petugas Pelayanan PBB; Wajib Palak.
DOKUMEN YANG DIGUNAKAN : 1 Surat Permohonan Mutasi/Sebagian/Seluruhnya Objek Dan Subjek Palak 2. Surat Pemberitahruan Objek pajak (SpOp)/Lampiran Surat Pemberitahuan Objek frajak (LSPOP) 3 Dokurnen Pendukung yaitu a Buktr perolehanipengalihan objek pajak. b. Bukti lunas PBB tahun sebelumnya dan/atau tahun berjalan c Fotokopi SSPD BPHTB. d. Fotokopi ldentitas diri. .
e
Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJBiGirik
f.
dokumen lain yang sejenis). Surrat kuasa bermaterai sekurang-kurangnya Rp. 6.000 (enam ribu rLrpiah) apabila dikuasaka n.
DOKUMEN YANG DIHASILKAN : 1 Bukti Penerimaan SLrrat (BPS). 2. Uraian Penelitian 3 Sr-rrat Pemberitahuan Pajak Terutang (SppT) PROSEDUR KERJA
1
:
Wajib Pajak mengajukan permohonan Mutasi/Sebagian/Seluruhnya Objek dan Surbjek Pajak ke Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah melalui pelayanan pBB setempat.
MutasriSebagian/Seluruhnya ob]ek dan Subjek Pajak belum lengkap, berkas permohonan l\4utasi/Sebagran/Seluruhnya objek dan Subjek Pajak dikembatrkan kepada wajib pajak untuk dilengkapi Dalam hal berkas permohonan Mutasi/Sebagian/Seluruhnya objek dan Sub.lek Pajak sudah lengkap, Petugas Pelayanan PBB akan penerimaan mencetak BLrkti Surat (BPS) BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan berkas permohonan Mutasi/Sebagian/Seluruhnya objek dan Subjek Pajak diteruskan ke Kepada Kepala seksi Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pa.1ak dan Retribusi menugaskan pelaksana Seksj Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi untuk membuat uraian penelrtian dan menandatanganl berkas SpOp di bagian petugas pendata. Kepala seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti spop/LSpop dan memaraf berkas uraian penelitian.
Kepala Seksr Pendataan,
Penetapan Pajak dan Retrjbusi menyampaikan berkas pernrohonan beserta uraian penelitian kepada Kepala Bidang pendapatan. Kepala Bidang Pajak menyetujui dan menandatanganr uraian penelrtran kemudian mengenrbalikan kepada Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi rintuk drproses iebrh larlut. Peiaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi melakukan penrutakirrran data grafis, perekaman spop/LSpop dan pencetakan sppr. B. Pelaksana seksi Pendataan, penetapan pajak dan Retribusi menyerahkan Konsep SPPT kepada Kepala seksi pendataan, penetapan pajak dan Retribusi. 9 Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti dan memaraf Konsep sPPT dan meneruskannya kepada Kepara Bidang pendapatan. 10 Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memaraf Konsep SPPT selanjurtnya meneruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah untuk menandatangani. 11 Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetujui dan nrenandatangani Konsep SPPT. 12 Pelaksana menatausahakan SPPT untuk disampaikan ke petugas pelayanan pBB.
pBB
13
Petlrgas Pelayanan
14
menggunakan tanda terima Proses selesai.
menyamparkan
sppr
kepada wajib pa.1ak
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN
cienEan
G' BAGAN (FLOW CHART)
:
MUTASI/SEBAGIANiSELURUHNYA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pela ksanan
Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
Petugas Pelayanan PBB
Wajib Pajak
Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
Kepala Biclang Pendapatan
Kepala Dinas Penclapatan, Keuangan dan Asset Daera h
-----l
I
NIener ma,
Men ug a ska n pe la ksa na
nrene iti kele ng kapa be rk as
untuk meneliti
rr
dan membuat uraian pe ne litia n
Meneliti dan membuat ura ia n
penelitia n
Konsep uraian penelitia
memaraf konsep uraian
n
oene litia me
n
ata usa
h
n
aka n
uraian penelitian dan cetak konsep
Men ugaska n pe la ksa na
SPPT
untuk mencetak konseo SPPT
Konsep SPPT
Menelrti dan ntema
Menyampaikan SPPT ke WP
Menyetujui dan menandatangani konsep uraian penelit an
Menyetujui dan
Uraian penel tian
lVlen a nda ta nga n
ra f
konsep SPPT
pa laya na n
Men ugaska n pe laksa na me n ata usaha n
PBB
SPPT
Menyera hkan SPPT ke
BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON iunda ng ka n
tanggal
Pangururan
Vo
EXRETARIS DAER
vvtVer
2013
KABUPATEN SAMOSIR,.
HATORANGAN SIMARMATA MBINA UTAMA MUDA 1P.19570622 198603 1 005
.
RITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR HUN 2013
NOMOR
2?
SER| F NOMOR
>85
LAMPIRAt'J X PERATURAN BUI) ATI SAi.litrSIR NOMOR :21 TAHUN 2013 TANGGAL : rr4 VOrymber 2413 TENTANG : STANDAR OPER ASIONA|_ PRCSEDUR PENGELOt.AAI,J PA-iAl.( BUi',fl DAI'j BANGUNAN PER{l[:SAliN DAN PER}(OTAAN
STANDAR OPERASTOTJAL pROS[:DUIR PENYELESAIAN pERMOHONAN FENFFiBll Ai,] SURAT KETERAhJGAN NJOP
\. *
\a-5/ r"::i: ii-.; I
A. DESI(RIF'SI : Prosecjttr ini merrgutaikan Tata Cara Penyelesaian pernrohonan penerbitar-t Srrrat Keteratl,Jan Nrlar Juat Oblek pajark (NJOp) yang pajak. dia.lukan Wajib B. DAS/'R ilU:{UM : 1 Undarrg-r:ndang Nonror 28 tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah darr RetrrbLrsi 2 Pcratirran Daerah Kabupaten Samosjr Nonror 3 TahLrn 2013 ti_-ntang Daerah F,a1ak llunri Can El:.r'tcl :niln irerclersaai".r clan perkotaan. C. Pli{li
1 2 3 4 ij 6 7
j"{.
'r';1li\,iG
"IERI(,AlT :
Kepala l)rnas pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kepaia [Jrdang pendapatan Kr:paia seksi pendataan penetapan pajak dan Retribusi. Pelaksa'a Seksi pendataan, penetapan pajak dan Retribusr 1-crracla Penilai ptjB Petuqas pelayanan pBB. Wajib Pajak
D. DOI(tJtul[:t',1 YAt.JG DiGUtrt,AKAN : 1 S:irat Perrnrohonan V'/ayrb palak 2 Drtkrrr rer-r pendLtkung lainnya LJi tui< cbiel< Palal< yang terdaftar forokopr SPP-l- tahun sebelumnya. [Jrrtu<
olllek
1) sPoP
dan bukan fasilrtas Lrnrunr cirierqkapr rlcnqan
Pajark yang belunr terdaftar dan bukan fasilitas Lrnrr]ni ilili:rri;i<;r1r cienl;.rn
yang telah diisi dengan lelas, benar, dan lengkap sefta drtarriiat;,rpganr
2) Fotokopi salah satu rdentjtas subjek pajak. 3) Fotokopi salah satu bukti surat tanah. 4) Fotokopi salah satu bukti ljin mendirikan bangunan.
Urrtuk cblek Palak yang telah terdaftar dan merupakan fasrlitas urrrL-rnr clilenr;kapr fotokopi bLlkti kepemilikan atau penguasaan atas tanair dan/atal b:rrrc,;u;ran Dalarlr lral cliajukan oleh kuasa wajib payak harus clilengxapi dcngan sui-at iiuaser Lrernraterai sekurangkulrangnya Rp. 6.000,_ (enarn ribu rupiah) clernqan
E. DOKi.JIT'Ii:N YAl.,JG DIHASILKAN : 1 Brrkti Peler-inraan Srrrat (BpS) 2 uiaiair frerreritia. perrbuatan Keterangan Nirai Juar Cblek Paja :i S'.rrat t(cterangar Nilai Jual Objek palak (NJOp)
F. PROSEDUR KEITJA 1 Wa jlb Paiak ntenqaiukan oernrohonan Sr tr=t K ataronnnn :
l.r
(
i'JJ(lP)
Petr-rgas Pelayanan PBB menerima permohonan penerbitan surat keterangan NJop kernudtan meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan
penerbttan surat keterangan NJOP belum lengkap, berkas permohonan penerbitan surat keterangan NJCP dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Datanr hal berkas permohonan penerbitan surat keterangan NJOP sudah lengkap, petugas pelayanan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS). BPS akan diserahkan kepacla wajrb pajak sedangkan berkas permohonan penerbitan surat keterangan NJop diteruskan kepada Kepala seksi Kepala seksi pendataan, penetapan pajak dan Retribusi
Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti dan menugaskan Tenaga Penilai PBB untuk melakukan penelitian dokumen berkas permohonan penerbrtan
surat keterangan NJOp.
Tenaga Penilai PBB merakukan peneritian dan menerbitkan konsep uraian penelitian penerbitan keterangan NJop dan kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksr Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi. Dalam hal petugas Penilai PBB menemukan perbedaan data antara basis data slsMlop dengan keterangan Wajrb Palak atau kondrsj dr lapangan, maka drlakukan penelitian lapangan. Kepala Seksi Pendataan penetapan pajak dan Retnbusi menelitr dan nrenraraf konsep uraian penelitian penerbitan keterangan NJOp dan mengajukannya kepada Kepala Brdang Pendapatan.
6 7.
Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan menandatangani uraian penelitran keterangan NJCP dan menugaskan Kepala Seksi Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi Lrntuk mencetak Surat Keterangan NJOp. Kepala Seksi Pendataan, penetapan pajak dan Retribusi menugaskan pelaksana Seksi Pendataan Penetapan pajak dan Retribusi untuk mencetak Konsep SLrrat Keterangan NJOP
8. Pelaksana Seksi pendataan, penetapan pajak dan Retribusi mencetak Konsep Surat Keterangan NJoP dan mengajukannya kepada Kepara seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi.
I
Kepala seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti dan memaraf Konsep Surat Keterangan NJOP serta meneruskan kepada Kepala Bidang pendapatan 10 Kepala Bidang Penclapatan meneliti dan memaraf Konsep Surat Keterangan NJop dan menetuskan kepada Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak 6an Retribusr. 11 Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetului dan menandatalgani Konsep Surat Keterangan NJOp. 12 Pelaksana Seksi Pendataan Penetapan Pajak dan Retribusr menatausahakan surat Keterangan NJOP. 13 Petugas Pelayanan PBB menyampaikan Surat Keterangan NJOP Kepada Wajib pajak dengan tanda terima. 14 Proses selesai.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PALING LAMA 4 (EMPAT) HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN DITERIMA DAN LENGKAP
G. BAGAN (FLOW CHART)
PENYELESAIAN PERMOHONAN
:
KETERANGAN NJOP Pe la ksa na
Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Meneliti kelengkapa
Tenaga Penilai PBB
Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
PENERBITAN
SURAT
Kepa la
Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah
Kepala Bidang Penda pata n
n
berka s
Me lak
u
kan
penel tian dan dan nrembuat konsep uraian penelrtia n
Konsep uraian penelitia
Meneliti dan memaraf
Meneliti dan menanda ta rrga
n
i
n
n ugaskan pelaksana membuat konsep surat
Me
Menatausahakan uraian penelitian dan membuat konsep surat keterangan NJOP
keterang
a
ularan penelitia n
n
NJOP
Kon sep
surat
Meneliti dan memaraf
ketera nga n
NJOP
Meneliti dan menraraf
ff,rinyelulrii daf n-re
na nci
a
lil n(l
Surat
Menyampaikan ke
ketera nga n
petugas
NJOP
pelayanan PBB
BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON iunda ng ka n di Pang UT ur an da tanggal lL,{ VO
ETARIS DAER
w
fur
KABUPATEN SAMOSIR,
HATORAGAN SIMARMATA EMBINA UTAMA MUDA lP.19570622 198603 1 005 .
2013
a't
tl
LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI SAMOSIR : 21 TAHUN 2013 TANGGAL : Ir4 2013 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NOMOR
vopawber
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
,..'l,t
'.,ry',
'zK/
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (sKPD)
,
DESKRIPSI : Prosedur ini menguraikan tentang Tata Cara Penerbitan (sKPD) DASAR HUKUM
l 2'
2.
3 4.
Daerah
:
Undang-undang Nomor 28 tahun 20og tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang pa.1ak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.
PIHAK YANG TERKAIT
1
surat Ketetapan palak
:
Kepala Dinas pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepala Brdang pendapatan. Kepala seksi Kepala seksi pendataan, penetapan pajak dan Retribusi Pelaksana Seksi pendataan, penetapan pajak dan Retribusi..
DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Daftar Nominatif SKp
2. Surat Ketetapan pajak Daerah
:
(SKPD).
DOKUMEN YANG DIHASILKAN Surat Ketetapan Payak Daerah. PROSEDUR KERJA
l 2 3 4 5 6 7 8.
:
Kepala seksi Pendataan' Penetapan Pajak dan Retribusi menyampaikan usulan Daftar Nominatif penerbitan sKpD kepada Kepara Bidang pendapatan. Kepala Brdang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Pendataan penetaparr pajak dan Retribusi untuk nrenerbitkan SKpD sesuai Daftar Nominatif. Kepala seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retrrbusi menugaskan pelaksana untuk merekant daftar nominatif SKPD ke dalam sistem computer dan mencetak Konsep SKpD. Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi mencetak Konsep sKpD dan meneruskan Kepala Seksi Pendataan, Pendataan Pajak Daerah dan Retrrbusr Kepala seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti dan menraraf Konsep SKPD untuk diteruskan ke Kepala Bidang pendapatan. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memaraf Konsep SKPD untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetujui dan menandatangani Konsep SKPD Proses selesai.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PALTNG LAMA 5 (L|MA) HAR| KERJA
BAGAN (FLOW CHART) Pelaksana Seksi Pendataan, Pendataarr Pajak erah dan Retribusi Daerah
PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
:
Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
Kepala Bidang Pendapatan
Dinas I Kepala Pe da pata n, , Keuangan rr
dan Asset oaerah
I
Membuat Daftar Nominatif
penerbitan SKPD
Daftar Nominatif SKPD
Meneliti Daftar Nominatif SKPD dan Menugaskan untk menerbitkan
SKPD Menugaskan
pelaksana untuk merekam daflar nominative dan mencetak konsep SKPD
Merekam Daftar Nonrinaiif ke dalam Sistenr Konrpuler dan rnencetak konsep SKPD
honsep SKPD
IVeneliti dan
memaraf konsep SKPD dan
meneruskan ke Kepala Bidang Mena ta
(r
sa
h
Meneliti dan memaraf konsep SKPD dan
Meneliti dan menandatangan SKPD
meneruskan ke Kepala Dinas
aka n
SKPD
BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON angkan di Pangururan da tanggal EK
Ir{ v}trdwy1.,tr
2013
TARIS DAE RAI-ri(ABU PATEN SAMOST R,
HATORANGAN SIMARMATA MBINA UTAMA MUDA P.19570622 198603 1 005 RITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
xil PERATURAN BUPATI SAMOSIR L I rAHUN 2013
Itf WpvnW"
:
2a13
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
PERDESAAN
DAN
PERKOTAAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBTTAN SURAT TAGTHAN PAJAX OaEnnH (sTpD) ESKRIPSI
:
osedur ini menguraikan tentang Tata SAR HUKUM
cara Penerbitan surat ragihan
pa.1ak Daerah
(srpD)
:
1 Undang-undang Nontor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Daerah. 2 Peraturan Daerah Kabupaten samosir Nomor 3 Tahun 2013 Retrrbusrpalak tentang Bangunan Perdesaan dan perkotaan.
Bumr dan
HAK YANG TERKAIT : Kepala Dinas pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepala Bidang pendapatan.
1
I
Kepaia Seksi pengolahan pajak dan Retribusi.
3
Pelaksana Seksi pengolahan pajak dan Retribusi.
4
DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 1. Daftar Nominatif STpD
2.
SLrrat
:
Tagihan pajak Daerah (STpD)
DOKUMEN YANG DIHASILKAN
:
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
PROSEDUR KERJA
1'
2 3 4'
5 6 7 3 J.
:
Kepala Seksi Pengolahan Pajak dan Retribusi menyampaikan usulan Daftar Nominatif penerbitan STPD kepada Kepala Bgdang pendapatan.
Kepala Bidang Pendapatan menyetujui usulan
dan menugaskan Kepala seksi Pengolahan pajak dan Retribusi untuk mencetak Konsep srpD Kepala seksi Pengolahan Pajak dan Retribusi menugaskan pelaksana untuk merekan.r daftar nominatif srpD ke daram sistem komputer dan mencetak Konsep srpD Pelaksana
seksi Pengolahan Pajak dan Retribusi mencetak Konsep srpD
menga.lukannya kepada Kepara seksi pengorahan pajak dan Retribursi. Kepala Seksi Pengolahan Pajak dan Retribusi
dan
meneliti dan menraraf Konsep sTpD untuk diteruskan kepada Kepala Bidang pendapatan. Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memaraf Konsep srpD dan meneruskan kepada Kepala Drnas pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah.
Kepala Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daeralr nrenelitr menandatangani
Konsep STpD. Pelaksana menatausahakan srpD dan meneruskan ke wajib pajak. Proses selesai
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PAI ING I AN/IA 4 lQ ATt t\ crr tt rr
dan
BAGAN (FLOW
Pelaksana Seksi Pengolahan Pajak dan Retribusi
CHART) : PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Kepala Seksi Pengolahan Pajak dan Retribusi
Kepala Bidang Pendapatan
Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah
Membuat Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diterbitkan STPD
Daftar Nominatif STPD
Menelitr Daftar Nominatif STPD dan menugaskan untuk menerbitkan
konsep STPD Men ugaskan
pelaksana merekam daftar nominatif dan mencelak konsep STPD
Merekarn Daftar Nominatrf ke dalam
Sistem Komputer dan mencetak konseo STPD
Konsep STPD
Meneliti dan rnemaraf konsep STPD
Meneliti dan memaraf konsep STPD
I'leneliti dan menandalangani konsep STPD
Menatausahakan
STPI)
BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON ang ka n
da tanggal
di Pangururan
lq w ww:Vr
2013
TARIS DAER/FI KABUPATEN SAMOSIR,
,
HATORANGAN SIMARMATA
EMBINA UTAMA MUDA, P. 19570622 198603 1 005 RITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
LAI\lPIRAN Xlll PERATU RAN BU P/iTi S,{i''iiOSi I? NOMOR :21 TAHUN 2013 TANGGAL 1r4 ?oi3 TENTANG : STANDIiR OPERASION,A:- FROSEnUR PENGELOLAAN PAJAi{ BUi'/1I DAN BANGUNAN PERDESA.AI'J DAN PER}(OTAAI'J
:
r..t5,',
P E l\il B [: R I A
V11nv't$tr
STANDAR OPERASIOr'lAL PROS r:DUil N A N G S U RA N/P E N U N D AA N P E f,t [J AYA [i L l,l i] li
DESI,(Ri[}SI Prosedr-rr inr nrenguraikan tentang Penrl-;ayaran Pajak
J A, ]/,
:
D/rS/r.R
1 2
Ljndang-undarrg Nonror 2B talrun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetrroL.isr Darer:rh Peratirran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Palal< Bumi dan Biir"rgLrnan Perdesaan dan Perkotaan. :
Krpir ;r [)rnas Pendairatan, KeLrangan dan Asset Daerah i(i:p:r:r [jrdang Fendapatan Kepaia Seksi Penyuluhan dan Restitusi. PeneLrtL/Pelaksana Seksi Penyuluhan dan Restitusi Petugas Pelayanan PBB \l,'ajrb Pajak.
ilOKi.iivl i:'l{ YAhIG DIGLINAKAN
1 2
Penundaan
l-lUitUltl:
Pllil.ii. 'i rrlr{l TERI(AlT
1 ? 3 4 5 (i
Tata Cara Pemberian Angsuran atau
:
Walib Pajak. Dokurrren pendukung lainnya 1) A:li SPPT Si(PD dan STPD yang diayukan Permohonan Angsr;r:;n atau P€rnrrndaan P'rrrlilayaran Pajak. 2,; l'-i,lo,
.
:
DOKLJMi:ll YANG Dll-lASlLKAl'J : 1 BLrkir Penerrmaan Surat (BPS). tl [,]r'aian Penelitian 3 SLrr"at Ke,purtusan Angsuran/Penundaan Pernbayaran Pajak PRCSEDUII KF[.IJ,A : 1. V\.iajrb Pajak nrerrgajukan permohonan AngsuraniPenundaan Pentbayaran ?a]ak. ke Dirras Pencl;rpatan, Ker.rangan dan Asset Daerah nrelalui Pelayanan PBB sete nrp,,:t PL:tur5i,rs Pelayanan PBB menerima pernrohonan Angsuran/Penundaair Peinbilv;:ran Pl,jak ke,rnudi;ln menelrti keleirgkapan persy;lratan Dalam hal r:erkas Der-r-rtoh(-llan i:elun' errgkrp, berkas perrlolronan Angsuran/Penundaarr Pernbayaran Pa1:-r,,, dLkentbaltxa;rr ki:paria Wairb [-'atak untuk dilenqkapi Dalam hal berkas perrnohonan strdah lencikap
diser:rhkan kepada Walib Pajak dan berkas permohonan Angsurarn/penrrndaan Perlirayaran Palak Pajak diteruskan ke Kepala Seksi Penyuluhan dan I?e;stjtusr. Kepaia ijeksi Penyuluhan dan Restrtirsi meneruskan berkas pr.;rrnohonan kepada I(cpaia Kep;11,r []rdang F endapatan K',:1la.t !3rdang [:)etlclapatan r]renugaskan Kepala Seksi Penyululrarr rjarr Restrt.rsr untLrk trr,':lakr:kan penel,tian dan rnembuat Laporan Hasrl Penelrlian Angsur;rn/pengndaern P :1, ty trar Pa_ak Kr]1)ala rjel<si Penvlrluhatt dan RestitLtsi ntenugaskan Pelugas [)erreirttip;iilr.,s,rna i.:]:,:ksr Pe nyL:lrrran dan Restrtusi untuk rnelakukan penelrtran
Pelltq'as Peneliti/Pelaksana Seksi Penyuluhan dan RestitusL rreiarl,uka. lte.eliii:,rri dr l
a iieksi Pcnyuluhan dan Restitusi meneliti dan memarai konsep Slrat Keputusan Airc;si-tran/Penundaan Pembayaran Pajak dan mengajukannya kepada Kepala Llrdang Kr--p:r
Pcnd:rpartan.
i(epa1a Bidang Pendapatan meneliti dan memaraf kon:;ept SLrr'al l(epuLLts:1rt ArgsL:rarlPenundaan Pembayaran palak dan mengajukannya kepacla i(cpala Iljnas Pcrtrl:,1taterrr, i(eLtanclan dan Asset Daerah
K,''l);ll.r L)Lnas P€rnciapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetLrlui dan rtrenancjatanqanr
kInse,1-' Surat Keputusan Angsuran/Penurrdaan
Pert
I rtrry- r rra,kannya ke Kepala Seksi Penyulurhan dan if ,:strtursi i(rpi'l l'l ljei'lsi pr:nyr-rluhan dan Restitursi menugaskan Pelaksar
rl-,ayaran Fral;,rk
,.jar
er Sel,,si Fr,:,pyulrrherrr .,1ai;
ir'.isiiilrs urltttk menatausahakan dan ntenyantpaikan iirir-ari
f,.epui:sar irrrsirrar-/Penunciaan Penrbayaran palak ke petugas pelayanar [rBB Pelugas Pelayanan PBB menyanrpaikan Surat Keputusan Angsuran/penrrndaan Pcnrbayaran Pajak ke Wa1ib Pajak. F'ios€;s seiesai
A
JANGKA WAKTU pENYELESAIAN 14 (EtitpAT BELAS) HARI KERJA SETELAFI TANGGAL D
ITE RI IVIANYA P E R I1-'I OH O
NA N
B,AGAN (FLOW CHART)
:
PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN PAJAK
PEMBAYARAN
l--x;prtr I Dinas
-i
Wajib Paja k l
Petugas Pelayanarr PBB
Peneliti/Pela ksana Seksi Penyuluhan dan Restitusi
I
Kepala Seksi Penyulu han dan Restitusi
Kepala Bidang Pendapata
l
Penda pata n, n
l
-l
Keuangan dan Asset Daerah
i
_li Menerirna dan meneliti
i
kele ng kapa
meneruska n berkas permohonan ke kepala bidang
n
berkas
Melaku ka n
Konsep laporan hasil oene litia n
surat keputusan
n
t\4eneliti dan
Meneliti dan
memaraf
Menyetuju dal
memaraf
mena nd ata nq a n
laporan hasil pene litia
membuat konsep surat keoutusan
Konsep surat keputusa n
rk a
n
Menug aska n pelaksa na
membuat konsep
pa
pene litra
melakukan penelitian dan menrbuat laporan hasil penellitian
penelitia n
menyam
n
kepala seksi untuk nrelakukan
Men uga ska n pe neliti/pe la ksa n a
penellitian dan ntembuat aporan hasil
surat keputLrsan kepada WP
Men uga ska
Meneliti dan memaraf
Meneliti dan
Menyetujr-ri dan
memaraf
menandatangani
me nata usa haka n
[=;
surat keputusan
Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON tangga
rr
cli Pangururan
2013
I
SAMOSIR,
r, HATORANGAN
SIMARMATA
EMBINA UTAMA MUDA 1P.19s70622 198603 1 005 ERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR AHUN 2013 NOMoR SERI F NOMoR
7y
*Br
llr
L "',,':l )
BUPATI SAMOSIR,
iunda ng ka
n
i
LAMPiRAN XIV PERI\-f URAN BLiPliTl SlA,lJClS,i1 : 21 TAF1U N 201 3 NOI'/loR TANGGAL ll4 VTWVor 201 TENTANG : STANDAR OPERASIOI{Ai- PROSECUR
j
:
PENGELOLAAN PAJAK BUMI PERDESAA[I
BANGUNAN PERKOTAAN
DAN DAN
t STANDAR OPERASIOI.JAL PROSEDU il PERMOl'{CNAN PEM B ETU LAN KESALAHAN TU LlS, I(ESALA i JAl.,l H ITU h\rG, DAN/,\TAU KEKEL-IRUAN PENERAPAN KETENTUAN TE|II"ENTU DAL;\i'Jl
/ ;Y:
PE
DESr([Rit:'Sl
IRATU
RAN
PERUN
DA N G-U N DAN G A
N
[] [: R i]A J A li;:rl'J
:
PTrrscdur operasi rni nrenguraikan Tata Cara Penyelesaian Permohonlri-r Pe nrltertrrlarn Kesaierharr Tulrs, Kesalahan Hitung, dan/atau kekeliruran penerapan ketentuan lertentu cia air Perat'-rran Perundang-Undangan Perpajakan oleh Wajib Payak yang menladr \^/ev/errar)g l(epala Drnas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. DASAR IiUJ.(UM : 1 Undang-undang Nonror 2B tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrbus Daerah. 2 Peraturan Daer:rh Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Burr; ':lan Bangrrnan Perdesaan dan Perkotaan.
PII'IA:i Y,{NG TER},{,AIT : 1 Ki:pala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. '2 Kcpal.r [,]rdanq [:'endapalan 3 Krpal: Seksr Pendaiaan, Penetapan Pajak dan Retribusi 4 PLrrrel:tr/l)elaksana Seksi Pendataan, Penetapan Palak dan Retiibusr 5 Peiugas Pelayanan PBB 6. \l,/alib Pajak DOKLIMi:l"J '/ArdG IIIGLINAKAN : Srrrat Pcrmohonan Wajib Pajak.
1
,
3 4
<,
ij D-t
SKPD BLrkti Perdukr,rng.
a. b c
d
Folelspi KTP kartu keluarga atau identitas lainnya dan \l/P
I dan tanda bukti penrbayaran PBB tahun terakhir; [];,lair sair sLrrat tanah
Sii)P
I ! crirf kat 2) Lkta Jual Belr; 3) Surat Tanah Garapan; 4; Slui-;ri l(elerangarn l(epala Desa/Lurah Srlair satu surat bangunan:
1) rMB; 2) Surai l(eterangan Kepala Desa/Lurah 3) Dol
F. PFI.OSEDJR KERJA : 1 V,..-r1iir Palak menga]ukan permohonan Penrbetulan ke Dinas Pendapatan. I(eiiar-igar-r darr Asscl Daerah nrelalui Petuigas Pelayanan PBB setempat
Pr:tuqas Pelayanan PBB nrenerinra permohonan Pembetr-rlar Kctclaparr
kenrLrciian
n-icnelrti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas pernrohonan Penrbelulan Ketetapan
iengkap, berkas permohonan Pembetulan dikembalikan kepada Wajib Pajak rrntLrk dilcng ka oi Da la nr hal berkas permohona n Pem betr,rlan s uda h le ng kar p, Pelugas Pt: a,r'an:rn PilB akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) BPS aiian cirser:rirl
5
P::nc1:rpatan
h 1;i r l3iCan.; I)enciapalan
nreneliti dan nrenandatarrgani ui-aran p,::l'::l iie;r'r ciltl meri:liti lrcrl:,Tai dan n'enei-uskan konsep Surat Keputusan Penyelesaran Perrrlreti-rlair kcpaclar l(cpa :r Drnas Perrda;ratan Keuangan dan Asset Daerah l(eoa a Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daeralr r-neneiitr Can nrenandatanganr Konsep Surat Keputusan dan meneruskannya kepacla Kcpala iieksr Pi:ndataan, Penetapan Pajak dan Retribusi untuk ditatausahakan cjan cirkirrnr ke Pc ayanan PBB l(,::pa a Seksi Pendataan Penetapan Pajak dan Retrrbusi rlenLrguskan Ire:ikr.rarrEr i(l;raiar Sel<sr Pendataan, Penetapan Palak dan Retribusi untuk rnenatausahakarn Surat Ke pLrtusa rr.
Peluclas Pelayanan PBB nrenyampaikan Surat Keputusan Penyelcsaiun Pc:nri-rr::rilarrd.in/'i:iiau SPPf/ljKPil/Sl-PD kepada Wajib Pajak dengan nrengcttinal
F'ioS'--S Srcles;:ti.
l_*^G PENYELESAIAN 6 (EhlAM) BULAi\r
I
BAGAN (FLOW CI.{ART)
:
PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KES,ALAHAN HITUNG,
DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN
TERTENTU DALAM
PERATURAN
KETENTUAN PERUNDANG-
na
i - Kepai--
UNDANGAN PERPAJAKAN
i Kepala Seksi Peneliti/Pelaksa Wajib Pajak
Petugas Pelaya nan PBB
Pendataan, penetetapan Pajak dan Retribusi
Seksi Pendataan, penetetapan Pajak dan Retribusi
Meneruskan ke
Bidang Pendapatan
men ug aska
kepala bidang
men ugaska
Kepa la
Dinas UI NAS Pendapatan, Keuangan clan Asset Daerah
n
kasie untuk mela k uka n penelita n
n
petugas
peneliti untuk melakuka
n
penelitian dan membuat konsep surat keputu sa n
Melaku ka n
penelitian & membuat uraian penelitian dan konsep surat keputusa n
Meneliti & memaraf uraian penelitia n
dan konsep
uraian penelitian & konsep surat keputusa n
surat keoutusan Mena ndatanga
n i
uraian penelitran dan meneliti, memaraf konsep surat keputusan
Me
Menatausaka n uraian penelitian dan surat keputusan
Menyampaikan surat keputusan dengan tanda terima
Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangka n di Pangururan
2013
SE
TTARIS DAER
KABUPATEN SAMOSIR,
lr. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MUDA NtP. 1 9570622 198603 1 005
ndata nga ni
surat keputttsan
BUPATI SAMOSIR,
pada tanggal
n a
konsep surat keputusan
LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR :21 TAHUN 2013 TANGGAL ' 2013 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
rh Yofimbzr
.'...). ,\p, .\\.// \ \+/
, ./
Yoiri-ffi,t7''
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBATALAN KETETAPAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPI.JSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DESI(RIPSI : Prosedur inr menguraikan tentang Pembatalan Ketetapan, Pengurangan ataLi penghapusan Sanksr Adminrstratif
B. DASAR HUKUM:
1 2.
Undang-undang Nonror 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbursr Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 20'13 tentang Pajak Bumi dan Bangr-rnan Perdesaan dan Perkotaan.
C. PIHA[( YANG TERKAIT
1 2 3 4.
5 6
:
Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah. Kepala Bidang Pendapatan. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. Peneliti/Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Petugas Pelayanan PBB. Wajib Palak.
D. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1 2
:
Surat Permohonan Wajib Pajak. Dokumen pendukung lainnya a. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 1) Fotokopi identitas wajib pajak dan kuasa wajrb pajak apabila drkuasakan. 2) Fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif :
.
3)
Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa dencia adrninistratif
dikenakan karena bukan karena kesalahan wajib pajak. Surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) apabila drkuasakan Permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STpD 1) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan a) asli SPPT, SKPD atau STPD yang dimohonkan pembatalan lr) Fotokopi identitas Wajib Pajak c) Surat pernyataan bermaterai sekurang-kurangnya Rp. 6.000,- (enam lbu rurpiair) dari pemohon atas dan sebab pernbatalan d) Surat kuasa bermaterai sekurang-kurangnya Rp. 6 000,- (enam ribu rupiah) apabila dikuasakan. 2) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif a) Surat Pengantar dari Kepala Desa. b) Asli SPPT c) Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT tidak benar.
4)
b
:
:
:
YANG DIHASILKAN : Bukti Irenerirnaan Srrrat (BPS). U,aian Peneli:ian SLrrat Keputrrsan Pembatalan Ketetapan Pengurangan
DOKI,}I\1[T.J
1 2 3
Acinr
Sanksr
rriistratif
KERJI\ Wajib Pajak nrengajukan permohonan Pembatalarr Ketetapan Penqurangan atau Pertgiralrusan Sanksi Adnrinistratrf ke Dinas Pendapatan KeLrangan clan Asset D:rerah
PRO:JEDUR
l
atau Penghapusan
:
nrcla iri I)elay;rnan PBB seterrrpat
2
Peluqus Pelayartan PBB rnenerima permohonan Pembatalan Ketetap:rn Pengurargan alaLr oer-rghapu:;an Sanksr Admrnistratif kemudian menelitr ke engl
D:iJarr
hal berkas pernrohonan belum lengkap, berkas pcrr:olron::n
Pr:rrtltalir'l:rn
Kelelrrp:rn, Pengr-trangan atau Penghapusan Sanksi Adttrnistralrf di,<entiralrkan kepacia Vr/aji5 p",tk lrntLrk clrlerrgkapr Dalanr hal berkas perinohonan suclah iengkap Pei;gas Pelayan:n PBB akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) BPS ai':an cliserahkan kepacla Wajib Pajak dan berkas permohonan Pembatalan Ketetapan, Pengur.angan atau Penglralrusan Sanksi Administratif diteruskan ke Kepala Seksi Pendataan. Penetapan t iJal, cl;,rr Retrii-rrs:
3
Kepa
a Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
meneruskair
bi..rkas
beserta kepada Kepala Kepala Bidang Pendapatarr. Kepala l3idang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Pendataan, Penetirpar-r Payak dan Re trrl:usi untuk nrelakukan penelitian penelitian dan nrembuat [,aporan llasLl Perrelilian Penrbatalan Ketr:tapan, Pengr-rrangan atau PenghapLrsan Sanksr ;\dnririslraiif Kepeie Seksi PenCataan Penetapan Pajak dan Retribusr nrenugarskar-r Petugas Pr,:rtei;t/irelal<sarta Seksr Pendataan, Penetapan Pajak dan Retnbrsi r.rriilrl< r'rel;ik-ri
5
pcrrel irair
Polugas Penelitr/[relaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajal< c]an Retr-irrLisi nrel;:kul<arr perreirtiar di kantor lerhadap berkas Permohonan Pernbatalan l,,eti:t:rpar Fi'errgurarirqarn
at:ru Perghapusan Sanksi Administratif dan apabila diperlukan petirgas penelit i.lripal 'r".lri ;rrikan perrelitian di lapangan. Petug:rs Peneliti/Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retrrblrsi mengayukan konse;p L-aporan Hasil Penelitian Kepalr ijeksi Pendataan Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti dan nrenraraf kcrnsep Laporan Hasil Pene litran dan meneruskannya ke Kepala Bidang Pendapatarr-; Kepaia Ridang Pendapatan nrenelitr, memaraf dan nreneruskan L-aporan llasil Penerlitian kelrada i(epala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daeralt 10 Ki:pa1a Drnas Pendapatarr, Keuangan dan Asset Daerah menyetLrjui dan nrenanclatangani Laporan llasil Penelitian dan menugaskan kepada Kepala Seksr Pendataan, [renetapan Pi;1ak dan Retrbusr untuk nrenrbuat konsep Surat Keputusan Penio::,tirlrrrr hetetapar.t Pr. r)!l r ro Q o n at:r u P e n g h a pu s a n Sa n ks i Acj rn n st ra I rf 11 Kcpara Sei<si Penclataan, Penetapan Palak dan Retrrbursi rnenur;as;l
i
r
Adrlinistratif dan menyampaikannya ke Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusr
Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak
dan Retribusi menugaskan Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi untuk nrenatausairakan S,rrat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pengurangan atau Penghapusan Sanksr Administratif 7 Petugas Pelayanan PBB nrenyampaikan Surat Keputusan Penrbataian Ketetapan PengLrrangan atau Penghapusan Sanksi Administratif ke Wajrb Pajak. B Proses selesai.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN WAKTU PENYELESAIAN 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL PERMOHONAN DITERIMA
GAN (FLOW CHART)
Petugas Pelayanan PBB
:
PEMBATALAN KETETAPAN, PENGURAI.JGAN ATAU PENGHAPUSA,N SANKSi ADMINISTR,ATIF
Peneliti/Pelaksana Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi
Kepala Seksi Pendataa n, Penetapan Pajak dan Retribusi
meneruska n berkas permohonan ke kepala bidang
Mela ku ka n
Konsep pene lrtia n
kepala seksr nre/akukarr penelilia n
LrntLrk
Men ug as ka n pela ksa na
membuat konsep surat keputusan
laporan hastl pene lrlia
membuat konsep surat keoutusan
Konsep surat keputusa n
ta usa
Menlrgaskan
Meneliti dan memaraf
laporan hasil
mena
ng;
peneliti/pe laksa n a melakukan penelrtian dan nrenrbuat laporan hasil penellitian
pe nelitia n
menyamparkan
Bida
Pe nda pata rr
Di nas Pendapata n, Keua ngan dan Asset Daerah
Men ug aska n
penellitian dan membuat laporan hasil
surat kepuirisan ,"0.0. tVn
Ke pa la
Meneliti dan
memaraf
haka
n
surat keputusan
L _*
BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON iundangkair cii Pangururan da
tanggai
lL1
Y0yznbur
ETARIS DAE
2013
H KABUPATEN SAMOSIR,
lr. HATORANGAN SIMARMATA
PEMB!NA UTAMA MUDA NrP. 19570622 198603 1 005
n
LAMPIRAN XVI PERATURAN I]UP/:.Ti SI,I\lCsIiI NOMOR : 21 TAI-iUNJ 2013 TANGGAL V0lewtVt. z(t.tJ TENTANG : STAIJDAR oP[:ilAs;IC)NAI- PRifsI-DUR
: ltt
PEI'.IGELOLAAI..I PX.JAI( tJI.JI.II DAN
BANGUNAN PERDES,I.AI.J PERKOTAAN
DAN
STANDAR OPERASTOHAL pROS[:DtJi? PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK DESI(RIi:rSI
:
Prosedur op,er;:si DAS;\[R
ini nrenguraikan Tata cara pemberian pengLrrangarri paj:rk
I.iU:(UiY:
1 Undarcr'rndang Nonror 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah da' Retrrbrrs 2 PeratLiran Daerah Kabupaten Samosir Nornor 3 Tahun 20.1_? tentang Bangiin:rn Perde:saan clarr per-kotaan.
PIHAi( Y,,\NG
F
Daerah
alali llurrr
Jan
-fER}(AIT :
1 Kepaia Drnas pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah 2 Kepa)a Bidang pendapatan. 3 Kepala Seksi penyuluhan dan Restitusi 4 Peneliti/Pelaksana Seksi penyululran dan Restrtusi. 5 PetLrgas Pelayanan pBB 6 \il/ajil-. P:ijak D0KUllli:hJ Y,ANG DIGLJNAKAN
:
1 SLtr"at Pe,rnrohcnan V/a.1ib palak 2 DlkLirrtert l-,cndukr.rrtg larnnya a Ol.rle< Palak yang Wa.1ib pa.laknya orang
Veteran Pelualg Kr:nrerd :ka:n, \/eleran Pi.,initela i(eriterciekaan, penerrma Tanda Jasa Bintang Gerrlya art;ru ;:ir11a/dudal1,a berupa.
1) Fotokopi l(artu tanda anggota Veteran, ataur foto kopi surat ke_.pLttLtsan telt:lnq pengal
b
dan penganugerahan gelar keholmatan cirri peiabat yanq
?-') Fotoccp;, bLrkti pelunasan pBB tahun palak sebelumnya
Ci-r.1er Pajak yang Walib payaknya orang pribadi yang Niiai .Jual ObLefi i,aj;:l< ;ter nr,:ter perscginya nreningkat akibat perubahan lingkungan dan darnpak positii pembanc,.,;iran
beru oa
1) Surat pernyataan dari walib
e
pajak yang menyatakan bahr,va pclrghasiian r,r,a1ib p:rjak rerrclalr 2) F ctokopr SppT ptsB tahun sebelumnya 3r Fotokcpi kartu keluarga 4', Fotokopr rekening tagihan listrrk, airltagrhan telepon i;) F otokopi bukti pelunasan pBB tahun sebelunrnya \,A,':r1iit Paj;ik baciain berupa i') F:otokc;pi lapcran keuangan tahun sebelumnya; 2'j F:otokopi bukti perunasan pBB tahun pajak seberunrnya. c,lek Pajal< terkena bencana aranr atau sebab rairr yang ruar biasa berLipa 1') Surat pernyataan dari Wa.lib pajak yrng rrt"nynLt"n ob.1ek palaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. 2'; SLrrat keterangan yang mendukung alasan permohona' dari Kepaia Dess/l 11;35 setentpat atau instansi terkart Cltlek Pajak pada tanah pertanian berupa -1
2) Surat ketei'angan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setenrpat atau instansi terkait. Objek Pajak cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atar.r lingkungan cagar budaya berupa surat penetapan sebagai cagar budaya MEN
YANG DIHASILKAN
:
i Penerimaan Surat ian Penelitian
Keputusan Pengurangan Pajak DUR
KERJA
:
jib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan Pajak ke Dinas
pendapatan
angan dan Asset Daerah melalui pelayanan pBB setempat tugas Pelayanan PBB menerima permohonan Pengurangan Pajak kemudjan meneliti apan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan belunr lengkap, berkas permohonan Pengurangan Pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk cirlerrgrapi.
berkas permohonan Pengurangan Pajak sudah lengkap, petLrgas pelayanan akan PBB mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS). BPS akan drserahkarr kepada Wajib Pajak dan berkas permohonan Pengurangan Pajak diteruskan ke Kepala Seksr Penyuluhan dan Restitusi. Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Kepala Bidang Pendapatan. Kepaia Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusr untuk melakukan penelitian dan membuat Laporan Hasil Penelitian Pengurangan pajak. Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi menugaskan Petugas Peneliti/pelaksana Seksr Penyuluhan dan Restitusi untuk melakukan penelitian pengurangan pajak. Petugas Peneliti/Seksi Penyuluhan dan Restrtusi melakukan penelitian di kantor terhadap berkas Pernrohonan Pengurangan Pajak dan apabila diperlukan petugas penelitr clapat melar,lutkan penelitrern di lapangan. Petugas Peneliti/Pelaksana Seksi Penyuluhan dan Restitusi mengajr,rkan konsep Laporan Dalam hal
Hasil Penelrtran
Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi meneliti dan memaraf konsep Laporan Hasil Penelitian dan meneruskannya ke Kepala Bidang pendapatan. Kepala Bidang Pendapatan meneliti, memaraf dan meneruskan Laporan Hasil penelitian kepada i(epala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah 0. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetr-rjui dan nrenanclatangani Laporan Hasil Penelitian dan menugaskan Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusr rrntuk membuat konsep Surat Keputusan pengurangan pajak. 11 Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menugaskan pelaksana Lrntuk membuat konsep Surat Keputusan pengurangan pajak
Pelaksana Seksi Penyuluhan dan Restitusi membuat konsep Surat Keputusan Pengtlrangan Pajak dan mengajukannya kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan RestrtLrsi l3 Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan Pajak dan mengajukannya kepada Kepala Bidang pendapatan 14 Kepaia Brdang Pendapatan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan penguranqarn Pa]ak dan mengajr-rkannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset 12
Dae ra h.
15 Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetLrjui dan nrenandatanganr
konsep Surat Keputusan Pengurangan Pajak dan menyampaikannya ke Kepala Seksr Penyuluhan dan Restitusi. to Kepaia Seksi Penyuluhan dan Restitusi menugaskan pelaksana Seksi Perryuluhan dan Restitusi untuk nrenatausahakan surat Keputusan pengurangan pajak 17 Pelugas Pelayanan PBB menyampaikan surat Keputusan pengurangan Pajak ke Wajib Pajak 1B Proses selesai JANGKA WAKTU PENYELESAIAN WAKTU PENYELESAIAN 6
G. BAGAN (FLOW CHART)
Wajib Pajak
Petugas Pelayanan PBB
Sural
Menerirla dan
penlohonan
meneliti
:
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK
Peneliti/Pela ksa na Seksi Penyuluhan dan Restitusi
Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi
meneruska
Kepala Bidang Pendapatan
Menugaskan kepala seksi untLik rne akukan
n
berka s
kelenqk a pa n be rkas
permohona n ke kepala bidang
penelrtia
Mela kuka n
Men ugaska n
penellitian dan
peneliti/pelaksa na melakukan penelitian dan membuat laporan hasil penellitian
membuat
laporan hasil penelitia n
Konsep laporan hasil
n
Meneliti dan
memaraf
pe nelitia n
Me
membuat konsep surat keputusan
n
r:g
Menyetujui dan me na ndata ng
aska n
an
i
laporan hasr
pe laksa na
penelitia
membuat konsep surat keoulLrsan
Konsep surat keputusa n
menyampaikan surat keputusan kepada WP
Kepala Dinas Pendapatan, Keua ngan dan Asset Daerah
n
Menelitl dan
MenyetLrjui dan
memaraf
menandatanganr
menata usa haka n
surat keputusan
I I
l
BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON Diu nda n g ka rr
di Pangururan
pada tanggal
20'13
DAERAX KABUPATEN SAMOSIR,
lr. HA'IORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MUDA NtP. 1 9570622 198603 1 005 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR g.rt SFRI F NOMOR
TAHTJN 2013
LBS
LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI SAMOSIR : 21 TAHUN 2013 NOMOR lL{ 2013 TANGGAL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TENTANG PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
:
VoprmLor
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
A.
l
DESKRIPSI : Prosedur operasi ini menguraikan Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan l(eberatan yang menjadi wewenang Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah.
B. DASAR HUKUM:
1 Undang-undang Nonror 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retributst Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 20'13 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
C.
D.
PIHAK YANG TERKAIT
:
1 Burpati. 2. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. 3 Kepala Bidang Pendapatan. 4 Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi. 5 Pelaksana Seksi Penyuluhan dan Restitusi. 6 Petr,rgas Pelayanan PBB. 7 Wajib Pajak. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN : 1 Surat Permohonan Wajib Pajak. 2 Dokurlen pendukung lainnYa a. Perseorangan. 1) Dilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan. 2) Fotokopi identitas Wajtb Pajak 3) Surat pernyataan bermaterai sekurang-kurangnya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari pemohon atas dan sebab keberatan' 4) Surat kuasa bermaterai sekurang-kurangnya Rp. 6.000,- (enam ribLr rupiah) :
b
apabila dikuasakan. 5) Fotokopi bukti kepemilikan tanah/rumah 6) Fotokopr IMB bagi yang memiliki lMB. Kolektif 1) Asli SPPT 2) Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah. 3) Alasan mengajukan keberatan. 4) Palak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000 ribu ruPiah) 5) Fotokopi bukti kepemilrkan tanah/rumah 6) Fotokopr IMB bagr yang memiliki lMB.
E, DOKUMEN
1 2. 3.
:
YANG DIHASILKAN : Bukti Penerimaan Surat (BPS). Uraian Penelitian. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan
- (dua ratlts
F.
PROSEDUR KERJA : 1 Wajib Palak rnengajurkan permohonan keberatan ke Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah melalui pelayanan pBB setempat.
2
3 4.
5 6 7
Petugas Pelayanan PBB menerima permohonan keberatan kemr:dian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan keberatan belum lengkap, berkas permohonan keberatan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk clilengkapi. Dalam hal berkas permohonan keberatan sudah lengkap, Petugas pelayanan pBB akan ntencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS). BPS akan diserahkan kepada Wajib pajak sedangkan berkas permohonan keberatan diteruskan kepada Kepala Bidang pendapatan nrelalui Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusr. Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Kepala Bidang Pendapatan. Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi untuk nrelakukan penelitian dan membuat Laporan Hasil Penelitian Pengurangan pajak. Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi menugaskan Petugas peneljti/pelaksana Seksr Penyuluhan dan Restitr,rsi untuk melakukan penelitian PenguranSTan pajak. Petugas Peneliti/Seksi Penyuluhan dan Restrtusi melakukan penelitian di kantor terhadap berkas Permohonan Pengurangan Pajak dan apabila diperlukan petugas penelrtr dapat nrelanlutkan penelitian di lapangan. Petugas Peneliti/Pelaksana Seksi Penyuluhan dan Restitusi mengajukan konsep Laporan
Hasrl Penelitian
B.
Kepaia Seksi Penyuluhan dan Restitusi meneliti dan memaraf konsep Laporan Hasil Peneirtian dan meneruskannya ke Kepala Bidang pendapatan. I Kepala tsidang Pendapatan meneliti, memaraf dan meneruskan Laporan l-jasil penelitian kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah .10 Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyeturjui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian dan menugaskan Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi untuk membuat konsep Surat Keputusan Keberatan pajak 11 Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menugaskan pelaksana untuk nrenrbuat konsep Surat Keputusan Keberatan pajak 12 Pelaksana Seksr Penyuluhan dan Restitusi membuat konsep Surat KepLrtusan Keberatan Pajak dan mengajukannya kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Restttusi .13 Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi meneliti dan memaraf konsep Sr-rrat Keputr'1san PengLrrangan Pajak dan mengajukannya kepada Kepala Bidang pendapat;rrr 14 Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan memaraf konsep Surat Keputr.rsan i(eberatan Palak dan mengajukannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah.
15 Dalanr hal konsep Surat Keputusan Keberatan Pajak paling banyak Rp 5OO 000 000,(lima ratus juta rupiah) Kepala Drnas Pendapatan Keuangan clan Asset Daerah menyetujui dan menandatangani konsep Surat Keputusan Keberatan palak dan nrenyampaikannya ke Kepala seksi Penyuluhan dan Restitusi. 16 Dalam hal konsep Surat Keputusan Keberatan Palak lebih dari Rp 500 000.000 - (lima ratus luta rupiah) Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah meneliti dan 17 1B
19
20
menraraf konsep Surat Keputusan Keberatan pajak. Bupati rnenyetLrjui dan menandatangani konsep Surat Keputusan l(eberatan dan nrengetnbalikannya kepada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerair. Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi menugaskan Pelaksana Seksi penyuluhan dan Restitusr untuk nrenatausahakan surat Keputusan Keberatan palak. Petugas Pelayanan PBB menyampaikan Surat Keputusan Keberatan pajak ke Wajrb Palak Proses selesai.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PALING LAMA 12 (DUA BELAS) BULAN
-r-
l(epala Dinas
I
Kepala
rlrir
f:'r:laTarrarr r Seksi Penyulrrlran r) lB rlarr RestitLr si
,il li
Penyulul-ran clan Restitusi
Pc.rrcirrnutarr
Biclancl
l I
r*;;;.-; I
t1tO1|]1a clarl
rllr.re r
i)r )(
Lli
oerras
lk;rr:tI
l'lerrl()hr)llilrlkr?
r;\ it :i
l)
f N4r: la
l"4cnrril:ri,ki:n
kcp::l;::;ekl;r untrl( r'til rkrJ{;| llCrrtri iall
I I
t\'1e lv enu9a
ku ka n
peni.rllrliln darr nlelttb
drnJ
--*---
l_.(et,rlir
ltti.ttl
r......_.,^.. f'.tiri;rncarl (i;in /\sset Daeralr
Pcndal:a1arr
per nel eneliti/pe eJa rk Lr lakLrkan )nrn]embui rn.re IOU has AS I pen ell
L-t:l t
1
lapcran hasiL ;"lcncl tian
--*l---v Konsr ..1
1r
l
cr.t'r I .::tl
farrC rl.ill I
?-"
"r
lvlenugaskiln l)elaksana nrcnrbuat kortscp
--l_____ rL_ _
srr!t
i
l_
kt)oUlr.rsan
l)C -rrl:rl l O"( tl l"
l
l
-----l
t.,a',,.',.
lx {(-.ptlusait
',tii
ir
l
r lir'rijirlillr:-
ar'rsep sural
i:rl; '(iC
L
----t_--'
l
I
_I', I
_
i;li,rL rri:,rt tr li il i
.
i
irtl !l :l \1.'i)
)
I
tl
I
|f
,,i.rirpa karl
'f
i
i,:rlcl:t
1i00
surat keputusan
l^,i P
) I r
'r'r.',r'rI
nrenalarusahakain
tr,:rl i.iei)ttusarr
,
1l
t l
_1..-
i:
\'''
i,: : I
u/'
l
I tr
t
I
'l( rai,l li
'tj
ti
.._ _v _
llir i.iitl)Lr
t3lJ
PAl I Si,'\t,'t (rl,I il
Cap/i)ll MANGIIJDA I] SI J'/ EOL Oi.J cii [) iut(1 [l I
L-i
\r0\l :r.iAt
AtSUPAI-t,I.I SAMOSIR
(l i\ l\l :i I N4.t\ R l\4 AT A U ll\l/A r\4u{)A 0t:,?2 198603 1005
:t
1f)
2013
,r
i ,i
.rt rSi
LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR :21 TAHUN 2013 TANGGAL : lr{ VotsfnLer 20't3 TENTANG : STAND)\R OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN PAJAK BUMI
BANGUNAN
PERDESAAN
DAN DAN
PERKOTAAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB A. DESKRIPSI
:
Prosedur ini menguraikan Tata Cara Pemeriksaan atas Kelebihan Pembayaran PBB yang diajukan oleh Wajib Pajak. B.
DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 20'13 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
c.
PII--{AK
1 2 3 4 5.
6 D.
YANG TERKAIT : Kepala Drnas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepala Bidang Pendapatan. Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi. Petugas Peneliti/Pelaksana Seksi Penyuluhan dan Restrtusi. Petugas Pelayanan PBB. Wajib Pajak.
DOKLIMEN YANG DIGUNAKAN : 1 Surat Permohonan Wajib Pajak. 2. Dokumen pendukung lainnya meliputi a. Fotokopi SPPT, SKPD, STPD; b. STTS asli dan STTS foto copy atau bukti pembayaran sah lainnya; c Buktr lunas Pajak Tahun sebelumnya; d Fotokopi identrtas Walib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Palak dalam hal .
d
e E.
ikuarsaka n;
Nomor rekening atas nama Wajib Pajak
DOKUMEN YANG DIHASILKAN : 1 Bukti Penerimaan Surat (BPS). 2 Surat Perintah melakukan Pemeriksaan. 3 Nota Perhitungan Kelebihan Pembayaran. 4. Laporan Hasil Pemeriksaan.
F. PROSEDUR KERJA: 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan
2
pengembalian kelebihan ke Dirras Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah melalui Petugas Pelayanan PBB setempat. Petugas Pelayanan PBB menerima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan pengembalian kelebrhan pembayaran PBB beium lengkap, berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas pernrohonan sudah Ienqkap, Petuqas Pelavanan PBB akan mencetak Bukti Penerimaan Srrrat /BP.S) RpS
pernbayaran PBB disampaikan kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusr untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 3 Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepara seksi penyuluhan dan Restitusi untuk nrembuat konsep Surat Perintah Pemeriksaan. 4 Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi menugaskan Pelaksana Seksi penyuluhan dan Restitusr untuk nrembuat konsep surat perintah pemeriksaan 5. Pelaksana Seksr Penyuluhan dan Restitusi membuat Konsep Surat Perintah penrerrksaan dan meneruskan kepada Kepala seksi penyuruhan dan Restitusr. 6. Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi meneliti, memaraf dan meneruskan konsep Surat Perintah Pemeriksaan kepada Kepala Bidang. Kepala Bidang Pendapatan menelrti, memaraf dan meneruskan konsep Surat perintah Penreriksaan kepada Kepala Dinas pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah B Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyetujur dan menandatanganr konsep Surat Perrntah Pemeriksaan dan mengembalikannya ke Seksi penyuluhan dan Restitusi untuk melaksanakan pemeriksaan. I Petugas peneliti/Penilai membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan kertas kerja penre riksaan.
10 Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi meneliti dan memaraf Laporan Flasil pemeriksaan dan diteruskan kepada Kepala Bidang pendapatan.
11 Kepala Brdang Pendapatan meneliti dan memaraf Laporan Hasil peineriksaan dan drterukarr kepada Kepala Dinas pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah 12 Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah meneliti dan menandatanganr Laporan Hasil Pemeriksaan.dan mengembalikan ke Seksi Penyr:luhan dan Restrtusi untuk dtlanjutkan ke penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pBB
(SOP penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pBB) d
itata usahakan
WAKTU PENYELESAIAN PALING LAM,A 4 (EMPAT) BULAN SEJAK DITERIMANYA SURAT PERMOHONAN
dan
G.
T3AGAN (FLOW CFTART)
PEMERIKSAAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB
:
Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi
Wajib Pajak
Petugas Peneliti/Pelaksana Seksi Penyurluhan dan Restitusi
Kepala Bidang Pendapatan
I
i t
Menerima
Menerima dan
dan
me
me ne ruska n
Menerinra dan
ugas ka
membuat surat
bida no
pe
rl
nta h
pemeriksa Me
n
uga ska n
pelaksa
n
a
an
membuat konsep surat perinta h
membuat
konsep surat
i
rr
kepala seksi
ke kepala
meneliti berkas
n
Dinas Pendapatan, Keuanoan dan Asset Daerah ____
pemeriksaa
n
pe rin tah
peme riksaa n
konsep surat peri ntah peme riksaa n
meneliti dan
Meneliti dan
llenyetuJUi dan menandatangarrt
memaraf
memaraf Meneliti berkas permohona n dan membuat LHP dan nota
surat perinta h perne riksaa
n
perh itu nga n
lebih bayar
Konsep LHP
dan nota perh itu ng
a
n
Meneliti dan mernaraf LHP
lvlenelrt dan
nremaraf LHP
Menel ti dan rne rra nd ata nqa n i
Menatausa haka n LHP untuk proses selanj utnya
BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON Diundangkan di Pangururan pada tanggal rLt "
$4W^y
2013
DAERAI/ KABU PATEN SAMOSIR,
lr. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MUDA NrP. 19570622 198603 1 005 RtrRITA NAtrRAH KABTJPATEN SAMOSIR
LHP
LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR : 21 TAHUN 2013 TANGGAL t H V\Vonltp,t, 2013 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN PAJAK BUMI
BANGUNAN PERDESAAN
DAN DAN
PERKOTAAN
-t ''i;:S.
STANDAR OPERASIOI'IAL PROSEDU R PENYELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB
,
tlo.'..-''.,
A.
DESKRIFSI Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan penrbayaran PBB yang diajukan oleh Wajib Pajak.
B.
DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusr Daerah. 2 Peraturan Daeralr Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 20'13 tentang Palak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
:
c. PIFIAK YANG TERKAIT : 1 Kepala Drnas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. 2 Kepala Bidang Pendapatan
3 4 5 6 7 B I
n
Kepala Brdang Akuntansr Kcpala Seksr Penyuluhan dan Restitusi Kepala Seksr Pendalaan, Penetapan Pajak dan Retribusi Be ndahara Pengeluaran. Petugas Pelayanan PBB. Pelaksana Wajrb Pajak.
DOKUMEN YANG DIGUI{AKAN : 1 SLrrat Permohonan Wajib Pajak; 2. Laporan Hasii Perneriksaan (LHP). 3 Nota Penghitungan PBB 4 Bukti Penerimaan Surat (BPS). 5 Dckunren pendukung lainnya meliputi
a b c d e
:
Fotokopi SPPT, SKPD, STPD; STTS asii dan STTS foto copy atau bukti pembayaran sah lainnya; BLrkt lunas Pajak Tahun sebelumnya; Fotol
E.
DOKUIUEN YANG DIHASILKAN : 1 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) 2 Sr:rat Pemberrtahuan (SPb). 3 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
F.
PROSEDUR KERJA:
1. Prosedur penyelesaian
permohonan pengembalian kelebihan pemltavaran PBB ini diciahrlui oleh nrclsedlrr oemeriksaan atas nermohonan kelehihan npmhaveran PRR vann
2
Kepala Bidang Pendapatan menugaskan Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi urntuk ntenindaklanjuti permohonan dan LHP kemudian dilakukan pencetakan produk hukuin a Dalam hal lebih bayar dan tidak ada utang pajak, Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi mengkoordinasikan pencetakan SKPDLB dengan Kepala Seksi Pendataan Penetapan Pajak dan Retribusi; b Dalam hal lebih bayar dan ada utang pajak, Kepala Seksi Penyuluhan dan Restrtusi berkoordinasi dengan Kepala Bidang Akuntansi untuk melakukan pemindah bukr-ran Jtka masih terdapat kelebihan pembayaran maka Kepala Seksi Penyulurhan dan Restrtusi mengkoordinasikan pencetakan SKPDLB dengan Kepala Seksi Pendataan Penetapan Pajak dan Retribusi. c Dalam hal tidak terjadi lebih bayar, Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi mencetak konsep SPb dalam hal nihil, atau dalam hal kurang bayar Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi mengkoordinasikan pencetakan SKPD dengan Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi. Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi meneliti konsep SPb dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 4. Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi meneliti konsep SKPDLBiSKPD dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. 5 Kepala Bidang Pendapatan meneliti dan meneruskan konsep SKPDLB/SPb/SKPD kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menelrti dan menandatanganr konsep SKPDLB/SKPD kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pendataan Penetapan Pajak dan Retribursi dan konsep SPb kepada Kepala Seksr Penyuluhan dan Restitusr meneliti, Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi menerima kembali dokurmen SKPDLB/SKPD dari Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aseet Daerah kenrudian a. Salinan SKPDLB disampaikan kepada Wajib Pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dura) bulan sejak dtterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Asli SKPDLB diajukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surrat Permintaan Pernbayaran (SPP) untuk kemudian ditranfer ke rekening Wajib Pajak. b Dalam hal diterbitkan SKPD maka SKPD disamparkan kepada Wajib Pajak. Kepala Seksi Penyuluhan dan Restitusi menerima kembali dokumen SPb dari Kepala Drnas Pendapatan, Keuangan dan Aseet Daerah kemudran oisampaikan kepada Wajib .
Palak O
Proses selesai.
WAKTU PENYELESAIAN PALING LAMA 12 (DUA BELAS) L}ULAN SEJAK TANGGAL DITERIMANYA PERMCHONAN
G. BAGAN (FLOW CHART)
Wajib
Bendahara Pengeluaran
Pajak
:
PENYELESAIAN PEMBAYARAN PBB
Pelayanan
Kasie Penyuluhan
PBB
dan
Restitusi
KELEBIHAN
PERMOHONAN
Kasie Pendataan
Kepala Dinas Kabicl Pendapata
Kebid
dan PenetaPan Pajak dan
Aku ntansi
Pendapatan, n
Meneliti dan nreneruskan ke kadis
1
I
Mene rbitka
I
--]dan Asset
]
I
I
Daera h
Retribusi
1-
Keuangan
I
n
IVlenelitr dan mend ata nga nr
SKPDLB
Melakuka pemind
Mene rbitka
a
n
hb ukua n
n
SKPD
r -l
Asli SKPDLB untuk dibuat SPI/IKP dan SPP
I
Menerima SKPDLB dan meneruska n ke pelayanan
.::'gil drlerinta WP
Sa lina n
SKPDLB d
dan bend a ha ra
iberlka n
ke wajib
Menerima SPb dan meneruskan ke pelayanan
Menertma SKPD dan meneruskan ke pelayanan
1 l
1 I
_l
I I
BUPATI SAMOSIR, Cap/Dto MANGINDAR SIMBOLON Diurrdangkan padEtanggal
201 3
SEKRNTARIS DAERM KABUPATEN SAMOSIR,
lr. HATORANGAN SIMARMATA PEMBINA UTAMA MUDA
