BUPATI PASURUAN PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASURUAN, Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan guna kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara integrasi dan terpadu perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pasuruan; b. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
1
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasuruan. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
`
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 3
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 15. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pasuruan. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN PASURUAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Pasuruan.
Daerah
adalah
Pemerintah
Kabupaten
2.
Daerah adalah Daerah KabupatenPasuruan.
3.
Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4
5.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
7.
Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang bersifat non struktural yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terpadu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 11. Kelompok Kerja Pengadaan selanjutnya disingkat Pokja Pengadaan adalah tim yang terdiri dari pegawai yang telah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. 12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
5
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan. 15. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP. 16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa; 17. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pasuruan, selanjutnya disebut LPSE Pasuruan, adalah pusat pelayanan proses barang/jasa pemerintah secara elektronik di Pasuruan;
Kabupaten Kabupaten pengadaan Kabupaten
18. Standar Operasional Prosedur untuk selanjutnya disebut SOP, adalah serangkaian tahapan kegiatan yang bersifat baku dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ULP. 19. Efektif, berarti SOP dapat menjamin proses pengadaan berlangsung mencapai sasaran yang telah ditetapkan; 20. Efisien, berarti SOP menjamin pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; 21. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
6
22. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa; 23. Dinamis, berarti disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tidak kaku; 24. Mudah dipahami dan diterapkan berarti SOP tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dengan mudah untuk diterapkan. BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Azas Pasal 2 Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun dengan azas efektif, efisien, transparan, akuntabel, dinamis, mudah dipahami dan diterapkan. Bagian Kedua Maksud Pasal 3 Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman bagi anggota Unit Layanan Pengadaaan (ULP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah : a.
efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa;
proses
penyelenggaraan 7
b.
ketertiban administrasi barang/jasa; dan
penyelenggaraan
pengadaan
c.
meningkatkan efektivitas koordinasi antara Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). BAB III MEKANISME PROSES PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 5
Unit Layanan Pengadaan (ULP) bertanggung jawab melaksanakan pengadaan barang/jasa yang melalui proses pelelangan/seleksi dari proses pelelangan sampai dengan ditetapkannya pemenang. Pasal 6 Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 Bagan Alur Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 12 Januari 2015 BUPATI PASURUAN, ttd. M. IRSYAD YUSUF Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 12 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN, ttd. AGUS SUTIADJI BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 05
9
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR : 5 TAHUN 2015 TANGGAL : 12 JANUARI 2015
10
SOP PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
11
12
13
14
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR : 5 TAHUN 2015 TANGGAL : 12 JANUARI 2015
15
SOP PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN (RPP)
16
17
18
LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR : 5 TAHUN 2015 TANGGAL : 12 JANUARI 2015
19
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (METODE PASCA KUALIFIKASI 1 SAMPUL)
20
21
22
23
LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR : 5 TAHUN 2015 TANGGAL : 12 JANUARI 2015
24
25
SOP PENGUMUMAN LELANG DAN PENERIMAAN DOKUMEN PENAWARAN
26
27
28
LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR : 5 TAHUN 2015 TANGGAL : 12 JANUARI 2015
29
SOP PERMINTAAN USER ID/PASSWORD ANGGOTA POKJA ULP
BUPATI PASURUAN, ttd. M. IRSYAD YUSUF 30
