4. BERAS UNTUK RAKYAT PRASEJAHTERA (RASTRA) Beras Miskin (Raskin/Rastra) : Program pemberian Bantuan Beras kepada Rumah Tangga Miskin untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah tangga Miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan Perlindungan Sosial Beras murah dengan jumlah 15 kg/RTS-PM/bln dengan harga Rp. 1.600/kg.
Kriteria Penerima Raskin/Rastra :
Tujuan Program Raskin/Rastra :
Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu Rumah tangga Miskin (RTM) yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan PPLS 2011
Memberikan bantuan dlm rangka memenuhi kebutuhan beras sbg upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kpd RTS-PM dng jumlah yg telah ditentukan.
DATA RASKIN/RASTRA TAHUN 2016
TAHUN
RTS-PM
Alokasi Beras (Kg)/Thn
2016
69.014
12.422.520
Realisasi s/d Mei 2016 RTS-PM
KG
69.014
69.014 RTS X 15 Kg X 5 bln = 5.176.050 kg
Sumber Data : Bagian Perekonomian Setda Rembang
5. PENERIMA BANTUAN IURAN-JKN (PBI-APBN,APBD I,APBD II) PBI-JKN : Program Bantuan Sosial Iuran untuk Pelayanan kesehatan bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan rawan miskin. Peserta yg dijamin :
1.
2.
Rumah Tangga Miskin (RTM) yang
Tujuan :
sesuai dengan data base yang telah ditetapkan dng SK Bupati mengacu pd data TNP2K Gepeng, AT, OT & Penghuni Rutan yg tdk memiliki identitas (JKRS Non PBIAPBD).
Meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan .
DATA PESERTA PBI KAB. REMBANG TAHUN 2015-2016 NO
URAIAN
1.
PBI-APBN
2.
PBI-APBD PROV
3.
JKRS/PBI APBD KAB JUMLAH
2015 (Jiwa)
2016 (April)
KETERANGAN
357.792
383.161
25.369 Jiwa
1.830
1.830
0
74.606
19.387
54.219
434.228
404.468
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Rembang Penjelasan : 1. Selisih peningkatan Peserta PBI-APBN sebanyak 25.369 jiwa belum ada data by name by addresnya. 2. PBI – APBD Prov. mulai dilaksanakan Thn. 2014 3. PBI-APBD Kab. akan dilaksanakan bulan Juni 2016. 4. Alokasi Dana PBI-APBD Kab. sebanyak Rp. 3.121.307.000
PERMASALAHAN : 1. Distribusi Kartu KKS, KIP, KIS tidak dikoordinasikan dng SKPD terkait terlebih dahulu sehingga SKPD tdk tahu adanya distribusi Kartu tsb dan Berapa Jumlahnya. 2. Banyaknya Kartu KIP, KIS, KKS yang salah (Nama, Alamat, NIK, TTL, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 3. Adanya Kepala Desa yang komplain dikarenakan Data RTSM yg tdk valid, Data tdk sesuai dng yg ada di lapangan dan masih banyaknya RTSM yg belum tersentuh Pronangkis karena masih menggunakan PPLS 2011. 4. Sulitnya menerapkan program sesuai dengan aturan yg ada dengan kondisi di lapangan sehingga harus ada upaya penyesuaian agar tdk menimbulkan keresahan/gejolak di masyarakat. (Bagito utk Rastra).
5. Penyaluran Raskin yang seharusnya 15 Kg/RTS-PM menjadi berkurang dikarenakan Jumlah DPM 1 (sesuai data PPLS 2011) lebih kecil dibanding DPM 2 (Jumlah penjualan beras ke RTSPM). 6. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) di beberapa desa masih terlambat karena penyaluran Raskin belum terpusat di Balai Desa masih disalurkan dititik bagi RT/RW sehingga menimbulkan penyalahgunaan HTR. 7. Jaminan Kesehatan Nasional tidak meng-cover Pengemis Gelandangan & Orang Terlantar (PGOT) dan Penghuni LP.
UPAYA PEMECAHAN MASALAH 1.
Terhadap berbagai permasalahan yang menyangkut dengan Distribusi dan kesalahan kartu maka upaya yg ditempuh adalah Berkoordinasi dng lembaga yg menangani Distribusi KIS, KIP dan KKS yaitu Kantor Pos & BPJS Kesehatan, serta Koordinasi dengan Provinsi/Pusat.
2.
Terkait dengan permasalahan Data Kemiskinan, Dinsosnakertrans Kab. Remban/Pemerintah Kabupaten Rembang sudah mengirimkan surat ke Kementrian Sosial RI ttg Permintaan Data PBDT 2015, agar permasalahan data yang masih menggunakan PPLS 2011 dapat teratasi, tapi sampai dengan skrg belum ada tindaklanjut/masih dalam proses di Kementrian Sosial RI.
3.
Dalam rangka ketepatan pelunasan HTR dilakukan pemangkasan mata rantai pembayaran HTR, dengan langsung menyetorkan ke rekening Raskin di BRI.
4.
Untuk mengatasi adanya masyarakat miskin yg belum masuk di PBI-JKN dilaksanakan Integrasi JKRS ke JKN dengan dana APBD Kabupaten, khusus PGOT dan Penghuni LP, melalui pelayanan kesehatan Non Integrasi.
SURAT PERMINTAAN DATA PBDT TH 2015
ALUR PROSES PELAYANAN PERMINTAAN DATA PBDT
Terima Kasih
