Tambang untuk Kemakmuran Rakyat: Perspektif Pembelian Saham NNT oleh Pemerintah RI
Marwan Batubara Indonesian Resources Studies, IRESS
Seminar Institute for Essential Service Reform, IESR Jakarta, 26 April 2012
Outline • Kondisi Ideal • Kondisi Faktual • Langkah Remedial
Kondisi Ideal • Pasal 33 UUD 1945 antara lain mengamanatkan agar SDA dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat • Hal ini antara lain diturunkan dalam berbagai ketentuan hukum dalam UU No.11/1967 yang kemudian diganti dengan UU No.4/2009 • Dalam KK Tambang Batu Hijau, NTB, antara Pemerintah RI dengan NNT, penguasaan oleh negara diharapkan akan tercapai melalui program divestasi saham yang bertahap
Kondisi Ideal • Penguasaan oleh negara telah dijamin dalam pasal 24 KK NNT yang berbunyi: “.... Perusahaan harus menjamin bahwa saham-sahamnya yang dimiliki oleh PMA akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan pertama-tama kepada pemerintah dan kedua (jika pemerintah tidak menerima/menyetujui penawaran itu dalam waktu 30 hari sejak tanggal penawaran) kepada warga negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia”
• Pelepasan saham diatur dalam pasal 24 ayat 3 KK NNT: penawaran dilakukan pada pihak Indonesia sesudah berakhirnya tahun takwin penuh keempat periode operasi
Kondisi Ideal • Jadwal penawaran divestasi saham: – – – – –
Divestasi #1 - 31 Maret 2006: Divestasi #2 - 31 Maret 2007: Divestasi #3 - 31 Maret 2008: Divestasi #4 - 31 Maret 2009: Divestasi #5 - 31 Maret 2010:
3% 7% 7% 7% 7%
• Target pemilikan saham “peserta Indonesia” 2010: 51%
Kondisi Faktual • Target divestasi tidak tercapai; Upaya penguasaan oleh negara selalu gagal dan digagalkan • Amanat konstitusi dan ketentuan KK tidak dijalankan secara konsisten • Asing berupaya mempertahankan dominasi menggunakan perusahaan boneka: Ali-Baba • Perusahaan2 swasta domestik bersaing menguasai saham NNT • Pemerintah pusat tidak optimal untuk membeli saham NNT • Aspek politik kekuasaan dan perburuan rente sangat dominan
Kondisi Faktual • Sikap Pemerintah Pusat (Divestasi #1 - #4): – Tidak memiliki grand design dan road map penguasaan SDA sesuai konstitusi – Tidak antisipatif, mempersiapkan penguasaan saham secara komprehensif oleh negara, termasuk anggarannya – Sengaja melepas hak dengan berbagai alasan absurd dan trivial – Membiarkan penguasaan oleh swasta dengan memanfaat Daerah – Anggota kabinet terpecah, Presiden tidak tegas
Kondisi Faktual • Sikap Asing (Divestasi #1 - #5): – Memanfaatkan, menunggangi dan mendanai perusahaan domestik guna tetap dominan – Mengulur waktu pelaksanaan divestasi – Menggugat ke arbitrase – Mempengaruhi sikap dan memanfaatkan posisi pemerintah – Mencegah dominasi nasional – Dll
Kondisi Faktual • Sikap Swasta Nasional (Divestasi #1 - #5): – Memanfaatkan posisi dan isu Daerah – Mempenagruhi sikap pemerintah dan DPR – Memanfaatkan lembaga tinggi negara: DPR dan BPK – Dll
Kondisi Faktual • Kepentingan negara dan rakyat selalu dibaikan • Negara dan daerah rugi triliunan Rp karena penerimaan deviden tidak optimal akibat tertundanya program divestasi • Saham nasional rawan terlepas kembali kepada asing, akibat penguasaan oleh swasta, sehingga tujuan divestasi gagal terwujud • Saham-saham peserta nasional sulit digabung dalam suatu konsorsium akibat “pengaruh” asing • Lembaga-lembaga tinggi negara, Pemerintah, DPR dan BPK, termasuk pakar2, bertarung di MK menggunakan uang rakyat, demi kepentingan asing dan swasta
Langkah Remedial • Hentikan perseteruan dan utamakan kepentingan negara dan rakyat • Pemerintah, DPR, MK, dsb harus membuat keputusan yang konstitusional dan memihak rakyat • Tuntaskan proses renegosiasi KK NNT sesuai perintah UU Minerba No.4/2009 & KK • Akomodasi kepentingan daerah dibawah kordinasi Pusat
Langkah Remedial • Pembelian 7% saham oleh PIP seharusnya sejalan dengan tujuan divestasi: “permanen”; bukan “non-permanen”, untuk dijual kembali • Saham PIP sebaiknya dikonsolidasikan dalam satu BUMN yang 100% sahamnya dikuasai negara • BUMN baru diperlukan utk mengelola saham2 negara di PTFI, NNT, Inalum dan perusahaan2 lain yang akan didivestasi sesuai perintah UU No.4/209 • Khusus utk NNT: Bentuk konsorisum nasional (51% saham) dan kuasai pengelolaan NNT
Terima Kasih
