Tata Kelola Sumber Daya Alam Gas Bumi untuk Kemakmuran Rakyat

Tata Kelola Sumber Daya Alam Gas Bumi untuk Kemakmuran Rakyat (Sebuah Usulan Perubahan Tata Kelola SDA Migas)

Sebuah Usulan Perubahan

Oleh :

Haposan Napitupulu Jakarta, Januari 2014

UUD 1945 Pasal 33 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KONDISI BBM BERSUBSIDI 2011 VOLUME BBM 41,78 Juta KL Per Jenis BBM Bersubsidi

Per Sektor Pengguna

Target Konsumsi Premium Sektor Transportasi Darat

Pengaturan

Motor = 40%

Mobil Barang = 4% Umum = 3%

Mobil Pribadi = 53%

Konsumsi Premium Per Wilayah

UU No. 22/2001 Pasal 8 : Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan startegis Minyak Bumi….

Dst……… PP No. 35/2004

BAB V : Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam negeri Pasal 46 ayat (1) : Kontraktor bertanggungjawab untuk ikut serta memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dam/atau Gas Bumi untuk keprluan dalam negeri

Pasal 47 : menteri menetapkan kebijakan mengenai pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keprluan dalam negeri setiap tahun sekali

Pasal 48 (1) : terhadap cadangan Gas Bumi yang baru ditemukan Kontraktor wajib menyampaikanlaporan terlebih dahulu kpd Menteri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

Ayat (2) Dalam hal cadangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diproduksikan, Menteri terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu Tahun kepada konsumen di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya

Pasal 50 (1) : Menteri menetapkan kebijakan pemanfaatan Gas Bumi dari cadangan Gas Bumi dengan mengupayakan agar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi secara optimal dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan negara, dan kebijakan energi nasional

Indonesia saat ini sudah pada Stage “ Krisis Energy Migas” - Beberapa kota besar sering mengalami pemadaman listrik disebabkan kurangnya pasokan gas dan atau bbm -Terdapat pabrik/industri yang ditutup disebabkan ketiadaan pasokan gas sebagai bahan baku maupun sebagai bahan bakar

- Import Crude dan BBM semakin meningkat sejalan dengan peningkatan konsumsi bbm di dalam negeri, yang menguras devisa negara WoodMac (2013) menginfokan bahwa Indonesia akan menjadi pengimpor BBM terbesar dunia sebelum tahun 2018 - Total kebutuhan BBM

: 1,4 juta bpd

- Produksi Minyak Nasional

: 830.000 bopd

- Diolah di Kilang dalam negeri

: 650.000 bpd

- Import Minyak Mentah

: 350.000 bpd + BBM 400.000 bpd

- Pertumbuhan Konsumsi

: 8 % per tahun

Import migas merupakan salahsatu penyebab utama defisit neraca perdagangan luar negeri, Status Jan – Sept 2013 perdagangan migas defisit $1.15 milyar. Defisit akan meningkat ketika konsumsi BBM dalam negeri meningkat dan atau kenaikan harga minyak mentah dunia

PRIVATE AND CONFIDENTIAL



Outlook Indonesia Major Oil & Gas Project

160

141.54 140

Daily Rate (MBOEPD)

120 100

Oil Project (MBOPD) Gas Project (MBOEPD)

96.94

75.25

80 60

In the next several years, upstream oil & gas project will be dominated by offshore gas project

36.73

40 21.39 20 8.88

9.44

19.44 8.26

5.29

3.19

-

-

2014 2014

2015 2015

2016 2016

2017 2017

Banyu Urip

Blok A

Jangkrik

IDD Gehem

Peciko-7C

IDD Bangka

YY

MDA-MBH

UL

South MHK ph3

Jangkrik NE

IDD Gendalo

Bukit Tua Area MTD

Senoro

Ande-Ande Lumut

2018 2018

2019 2019 Tangguh Train-3

Madura BD Abadi Jam-TBR

Kepodang OIL FIELD GG Bekapai 2B

GAS FIELD

Future projects are dominated by gas PRIVATE AND CONFIDENTIAL

10

The Importance to Find the Right Balance

Contribute to national economic development

National Interests

Maximize Company profitability

Commercial Interests

13 PRIVATE AND CONFIDENTIAL

GLOBAL TREND BRAZIL: “Everything which can be done in Brazil should be done in Brazil” TRINIDAD&TOBAGO: “To create and support cluster developments with other industries that have a natural synergy with the energy sector and which may have the capacity to diversify and/or sustain the economy after the resource is depleted”

NIGERIA: “increase national wealth through economic growth and more employment of locals”

UK: “Value creation in the country” Other countries are looking at: • Ownership • Expenditure in the local economy • Local employment, etc.

14 PRIVATE AND CONFIDENTIAL


PENERIMAAN SEKTOR HULU MIGAS TARGET VS REALISASI 50,000

150%

45,000

120%

121%

122%

108%

130%

107%

40,000

US$ Juta

115%

115%

104%

111% 102%

105%

100%

110%

35,000

90%

30,000

70%

25,000

50%

20,000

30%

15,000

10%

10,000

-10%

5,000

-30%

-

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 *)

Rencana/Target

8,898

9,063

11,141

16,193

19,734

22,203

30,659

19,104

26,060

32,406

33,485

31,705

Realisasi

9,633

10,845

13,471

19,797

22,638

23,793

35,302

19,950

26,497

35,850

35,082

31,735

% Capaian

108%

120%

121%

122%

115%

107%

115%

104%

102%

111%

105%

100%

Catatan: *) Outlook berdasarkan data Key Info per 3 Oktober 2013

16

-50%

16

Pengelolaan Produksi Gas Nasional - Bagian gas Pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan gas domestik, perhitungan gas bagian Pemerintah sbb.: Produksi Gas

: 100 %

InKind Cost Rec

: 30%

ETS (Equity to be Split)

: 70 %

Bagi hasil Pemerintah/Contractor = 70/30 Gas Bagian Pemerintah

: 70 % dari 70 % = 49 %

Gas bagian Kontractor

: 30 % dari 70% = 21 % plus Cost Rec 30%

Belum termasuk DMO (Domestic Market Obligation) yg besarnya sekitar 25% dari volume

gas milik Kontraktor. Dengan demikian, gas bagian Pemerintah adalah > 49 %, yg alokasi nya ditentukan oleh Pemerintah sendiri sejalan dengan PerMen ESDM No. 03/2010



21

Pengelolaan Produksi Gas Nasional - Status produksi migas : penemuan lapangan gas meningkat dibandingkan dengan lapangan minyak - Distribusi cadangan gas tebukti tersebar diseluruh Indonesia, khususnya di Indonesia bagian Timur e.q. :

Tangguh, Masela – laut timor, Natuna Timur, sekitar Tarakan dll - Produksi gas Indonesia harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik, sehingga akan meningkatkan kegiatan industri di dalam negeri - Harga jual gas di dalam negeri disesuaikan dengan keekonomian lapangan, sehingga terjadi disparitas harga jual domestik Vs harga jual export .

- Jika harga jual ke domestik lebih rendah daripada harga jual export, sehingga Pendapatan Pemerintah dari sektor hulu migas mengecil, namun pendapatan Pemerintah secara over all jauh lebih tinggi, karena meningkatnya multiplier effect, penyediaan lapangan kerja, meningkatnya daya saing produk Nasional dlsb ALOKASI GAS GRISSIK CONOCOPHILLIPS (Dijual dengan harga bervariasi)

Pembeli

Volume

Harga US$/MMBTU

1. 2. 3. 4. 5.

PGN JAWA BARAT PGN BATAM PGN SUMATERA ENERGASINDO (PLN) CHEVRON

400 MMSCFD 62 MMSCFD 12 MMSCFD 18 MMSCFD 300 MMSCFD

4.30 2.55 4.80 4.30 16.30

(Tergantung ICP Duri)

6.

SINGAPORE

200 MMSCFD

17.30

(Tergantung HSFO)

Volume Total

992 MMSCFD

Pengelolaan Produksi Gas Nasional (cont’d) - Harga jual gas ke domestik tinggi meningkatkan pendapatan K3S dan

menurunkan pendapatan Pemerintah di sektor hulu, seperti dijelaskan sbb.: - Mis. Harga jual gas ke PLN $4/mmbtu dinaikkan menjadi $10/mmbtu

- Pemerintah cq PLN menambah pengeluaran sejumlah $10 - $ 4= $6/mmbtu, pada saat yg sama K3S atau sektor migas hulu mendapatkan tambahan

$6/mmbtu - Pendapatan tambahan $6/mmbtu di sektor migas hulu dibagi menjadi :

Pendapatan Kontraktor : $ X Pendapatan Pemerintah : $ 6 - $ X

Over all jika dikonsolidasikan maka : Pemerintah mengeluarkan tambahan biaya di sektor hilir

$6/mmbtu

Pemerintah Mendapatkan tambahan pendapatan disektor hulu ($6 - $X )/mmbtu

Pemerintah mengalami tambahan pengeluaran biaya sebesar $X/mmbtu

Closing Remarks - Pengelolaan energi migas di Indonesia membutuhkan koordinasi dan integrasi antar Stake holder, sehingga masing-masing sektor berfikir secara korporasi, tidak hanya untuk pencapaian Target Komersial atau mendapatkan revenue sebesar mungkin……….. - Pengelolaan energi migas secara terintegrasi harus sudah dimulai dari sekarang, meskipun dampaknya baru akan terasakan 5 – 10 tahun yad - Pemerintah sejak awal perlu menetapkan alokasi dan harga jual gas domestik serta DMO terhadap proyek-proyek pengembangan gas mendatang, demi menjamin ketersediaan pasokan gas di dalam negeri - Pengaturan alokasi dan harga gas utk domestik yang tepat, akan dapat meningkatkan sinergi dalam usaha menurunkan import BBM, pemerataan pasokan untuk ketersediaan

BBM di daerah remote dan meningkatkan nilai tambah dari SDA serta men trigger multiplier effect - Harga gas jual gas di dalam negeri disesuaikan dengan keekonomian lapangan sehingga meskipun pendapatan Pemerintah disektor hulu lebih kecil, Pemerintah akan mendapatkan pendapatan di sektor hilir yang jauh lebih besar dari Multiplier Effect nya.

Pengelolaan Produksi Gas Nasional - Kebutuhan LPG dan bbm di beberapa daerah penghasil gas, masih disupply dari luar daerah, namun jika produksi gas, khususnya di Indonesia timur sebagian dialokasikan untuk industri petrokimia, maka

kebutuhan bbm dan LPG serta energi lainnya di daerah tsb akan terpenuhi dan berdampak terhadap : Mengurangi import bbm dan atau crude Menciptakan kegiatan industri yg berbahan baku produk petrokimia

Menyediakan lapangan kerja Menurunkan pengeluaran devisa Sehingga dapat menyebabkan harga jual LPG di dalam negeri tidak terikat dengan harga LPG Internasional : 1. Indonesia : Rp 14.200,- per kg status : di subsidi Pertamina 2. Malaysia : Rp 6.938,- per kg status : di subsidi Pemerintah (tidak ada LPG non subsidi)

3. Vietnam : Rp 7.000,- per kg status : di subsidi Pemerintah (tidak ada LPG non subsidi) 4. India

: Rp 12.600,- per kg status : Non subsidi

5. Korsel


6. Jepang


7. China

: Rp 17.000 s/d Rp 21.000,- per kg status : Non subsidi

8. Philipine : Rp 24.000,- per kg status : Non subsidi

Catatan :

Malaysia dan Vietnam menganut sistem harga gas yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu usd 2 - 3 per mmscf sebagai

patokan harga jual LPG Pemenuhan LPG di Korsel, Jepang dan China 100 % hasil import, sehingga harga LPG sesuai dengan Pertamina membeli LPG produksi dalam negeri dari para K3S menggunakan acuan Aramco plus

harga pasar

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SATUAN KERJA SEMENTARA PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKMIGAS)

http://www.skspmigas-esdm.go.id

KANTOR PUSAT Gedung Wisma Mulia Lantai LG, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 40 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta 12710, INDONESIA


PO BOX 4775 Telepon : +62 21 2924 1607 Faksimile : +62 21 2924 9999





REALISASI PEMANFAATAN GAS INDONESIA 2011 Lifting Oil 5%

PERUNTUKAN

RATA-RATA PERSENTASE (BBTUD)

Lifting Oil

367,79

5,01%

Pupuk

657,05

8,95%

Listrik

745,29

10,15%

1.260,73

17,17%

235,75

3,21%

4.077,84

55,52%

Industri LPG Ekspor TOTAL

Pupuk 9% Listrik 10%

Ekspor 56% Industri 17%

7.344,45 LPG 3%

Tata Kelola Sumber Daya Alam Gas Bumi untuk Kemakmuran Rakyat

Recommend Documents