BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU S STRATEGIS 4.1. PERMASALA AHAN PEMBANGUNAN KOTA LUBUKLINGGAU Berdasarkan berbagai indikator pembangunan yang semakin membaik, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam satu dasawarsa dengan hasil yang cukup menggembirakan. Namun de demikian, mikian, sebagai kota yang masih berusia muda dan terus mengalami perkembangan perkembangan, sampai saat ini Lubuklinggau tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Lubuklinggau meliputi permasalahan perma dan tantangan yang terkait dengan sumber daya manusia infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, daya saing ekonomi daerah, daerah dan kesejahteraan sosial sosial.
4.1.1. Sumber Daya Manusia A. Pembangunan Kesehatan Walaupun menunjukkan hasil yang menggembirakan, pembangunan kesehatan di Kota Lubuklinggau masih menjumpai permasalahan belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan yang ditandai dengan antara lain:, belum optimalnya sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Lubuklinggau khususnya nya untuk keluarga miskin--diindikasikan diindikasikan dengan masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum/tidak terakomodasi program Jamkesmas, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan ju jumlah mlah dan mutu tenaga kesehatan serta penyebarannya yang kurang merata sehingga ke depan diperlukan upaya peningkatan jumlah dan penyebaran tenaga kerja kesehatan kesehatan. Selain itu pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara pri prima. Permasalahan lainnya dalam pembangunan kesehatan adalah bagaimana upaya peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang layak dan diiringi dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat tterhadap erhadap pelayanan kesehatan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya pengendalian terhadap komersialisasi dalam penyelenggaraan kesehatan dan peningkatan partisipasi masyarakat yang konstrukt konstruktifif dalam pembangunan kesehatan. Yang juga terkait dengan permasalahan pembangunan kesehatan di Kota Lubuklinggau adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat menjadi suatu yang sangat penting dalam pembangunan sanitasi di Kota Lubuklinggau. Ketika sarana dan prasarana tercukupi dan kondisi baik akan tetapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
98
PHBS masyarakat buruk hal ini akan membuat system sanitasi tetap buruk karena tidak ada pengelolaan yang baik dari masyarakat. Dari hasil Studi EHRA, masih ada masyarakat di Kota Lubuklinggau yang tidak Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada 5 (lima) waktu penting, juga masih ada sebagian masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS). B. Pembangunan Pendidikan Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Lubuklinggau.. Penyelenggaraan Penyelenggar pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. P Permasalahan pendidikan di Kota Lubuklinggau ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Sarana dan prasarana pendidikan di Kota Lubuklinggau cukup baik, walaupun ada di beberapa kecamatan yang tingkat aksesibilitas menuju fasilitas ini cukup sulit karena letak dari fasi fasilitas litas tersebut tidak berada di sekitar pemukiman dan ada beberapa sekolah dalam tahap pembangunan dengan sarana dan prasarana penunjang masih belum memadai ditandai dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggun penggunaan media belajar rendah, buku--buku buku diperpustakaan sekolah tidak lengkap sementara labolatorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai. Upaya menciptakan Sumber Daya Manusia Lubuklinggau yang cerdas terkendala pada biaya pendidikan semakin tinggi khususnya untuk pendidikan menengah ke e atas. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengo goptimalkan pemerataan bantuan pendid dikan. Hal lain yang perlu juga ditingkatkan adalah kualitas tenaga pengajar agar metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kondisi sekarang di Lubuklinggau, tenaga pengajar yang berkualitas tidak tersebar secara merata di sekolah sekolah-sekolah baik itu SD, SMP ma aupun SMA di Kota Lubuklinggau. Hal Ha ini menimbulkan fenomena favoritisme sekolah yang berakibat pada distribusi siswa yang tidak merata antar sekolah. Permasalahan
lainnya
adalah
penyediaan
sistem
penyelenggaraan
pendidikan yang berkualitas melalui pembentukan karakter dan penguasaan keterampilan belum optimal. P Pendidikan moralitas,, budi b pekerti dan pendidikan karakter sang gat diperlukan untuk membangun karak akter siswa yang menjunjung tinggi nilai-nillai kebudayaan serta moralitas sis swa. Sedangkan pendidikan keterampilan memberikan bekal bagi lulusan untuk bersaing dalam tataran nasional dan global melalui melalui,, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi teknolog dalam pengajaran yang handal.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
99
C. Pengarusutamaan gender Kapasitas
kelembagaan
PUG
masih
terbatas
dan
pemberdayaan
perempuan belum optimal. Walaupun berbagai kemajuan telah dicapai dalam peningkatan kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan belum optimal,yang antara lain ditunj ditunjukkan ukkan dengan lambatnya peningkatan nilai indeks pemberdayaan gender ((IDG) setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan belum signifikan yang, antara lain, disebabkan oleh: (1) masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses,manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan jabatan-jabatan jabatan struktural pemerintah daerah, daerah dan di bidang ekonomi. Sementara itu, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum memadainya jumlah
dan
kualitas
tempat
pelayanan dan pengaduan
bagi
perempuan mpuan korban tindak kekerasan. Permasalahan tersebut muncul karena belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan yang, antara lain, terlihat dari: (1) belum optimalnya pengkajian kebijakan pembangunan terhadap
kesetaraan gender
sebagai salah satu prioritas pembangunan; (2) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan pembangunan;; dan (3) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan terutama dalam rangka pembangunan kewilayahan di Kota Lubuklinggau. 4.1.2. Infrastruktur Wilayah A. Sistem drainase perkotaan Sistem Drainase di Kota Lubuklinggau terdiri dari 2 sistem, yaitu system Makro dan system Mikro. Sistem Makro terdiri dari sungai dan untuk system mikro terdiri dari Saluran drainase tersier (lingkungan), saluran sekunder dan saluran primer. Pengelolaan drainase untuk Gray water dan air hujan saat ini masih dicampur tanpa ada pengelolaan terpisah, dari limbah cucian dan air buangan kamar mandi disalurkan ke saluran drainase lingkungan (tersier), dari saluran tersier menuju saluran ke saluran drainase sekunder dan diteruskan ke saluran primer selanjutnya berakhir ke sungai Kelingi. Begitu juga dengan buangan air hujan dari talang disalurkan ke saluran tersier dan seterusnya. Kondisi drainase Kota Lubuklinggau beberapa ta tahun belakangan ini, tidak mampu menampung juml jumlah ah air limpasan, terutama pada saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi. Akibatnya, muncul genangan air di beberapa titik, seperti di Jalan Yos Sudarso. Munculnya titik titik-titik titik genangan antara lain disebabkan tersumbatnya saluran drainase oleh sampah dan tingginya laju perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
100
penggunaan lahan di Kota Lubuklinggau. Perubahan kondisi lahan dari ruang terbuka menjadi lahan terbangun mengurangi kemampuan infiltrasi tanah dan menjadikan air hujan yang turun menjadi air limpasan (run o off). Air limpasan dalam volume besar akan mengalir menuju tempat dengan ketinggian lebih rendah, termasuk ke dalam saluran saluran-saluran saluran air. Jika kapasitas saluran drainase yang ada tidak mampu menampung jumlah air limpasan yang dihasilkan pada saat kondisi hujan, maka mun muncullah titik-titik titik genangan di beberapa tempat di Kota Lubuklinggau. Permasalahan yang mendesak men mengenai nai drainase di Kota Lubuklinggau diantaranya adalah (1) Belum terintegrasinya antara saluran tersi tersier dan sekunder dengan saluran pembuangan primer; (2) B Belum elum adanya perencanaan skala Kota (masterplan) dalam perencanaan drainase di Kota Lubuklinggau; (3) Banyaknya sedimentasi dan sampah buangan yang memenuhi saluran drainase yang ada; (4) Pemb. Drainase primer terkendala masalah dana, lahan dan belum tersed tersediannya DED; (5) Daya tampung dimensi saluran sudah tidak memadai lagi untuk dapat menerima limpasan air hujan; dan (6) Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kondisi drainase agar tetap berfunngsi dengan baik; B.. Pengelolaan Air Bersih Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Permasalahan pokok dalam pem pemenuhan enuhan air bersih, meliputi: i) masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih, ii) terbatasnya sumber air bersih selain yang berasal dari air tanah, iii) keterbatasan jaringan pelayanan air bersih. Pengelolaan air bersih di Kota Lubuklinggau dikelola ole oleh sebuah Perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukit Sulap. Sumber air bersih tersebut didapat dari Sungai kelingi, Sungai Malus, Sungai Apur dan Air tanah. Sampai pada tahun 2011 pelayanan air bersih yang bersumber daeri PDAM di Kota Lubuklinggau baru mencapai 31,20 % mencakup seluruh Kecamatan dalam Kota Lubuklinggau hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana untuk melayani seluruh penduduk di Kota Lubuklinggau. Permasalahan
air
bersih
masih
menjadi
permasalahan
di
Kota
Lubuklinggau, oleh karena itu PDAM Tirta Bukit Sulap terus berupaya untuk meningkatkan
pelayanan
untuk
memenuhi
kebutuhan
air
bersih
di
Kota
Lubuklinggau. Untuk daerah yang padat penduduk ketersediaan air bersih masih menjadi masalah terutama pada mus musim im kemarau, karena pasokan air PDAM kurang maksimal dan kondisi kualitas air tanah sudah menurun sehingga masyarakat mendapatkan air dari sumur gali yang kondisi airnya masih cukup baik dan air sungai. C.. Ketahanan Energi Listrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
101
Sebagai suatu kawasan per perkotaan kotaan Kota Lubuklinggau harus didukung oleh ketersediaan fasilitas dan utilitas yang memadai. Listrik merupakan kebutuhan primer bagi sebuah kota saat ini. Hampir semua aktivitas masyarakat membutuhkan dukungan energi listrik. listrik.. Pada saat ini jaringan lis listrik trik di Kota Lubuklinggau sudah dapat melayani sekitar 67 % kepala keluarga yang ada. Tetapi tingkat pelayanan yang ada masih cukup rendah, dimana masih sering terjadinya pemadaman listrik. Untuk mengembangkan jaringan listrik di masa mendatang maka diperl diperlukan penambahan daya listrik. Hal ini mengingat tingkat kebutuhan energi listrik penduduk semakin meningkat sejalan dengan perkembangan Kota Lubuklinggau sebagai pengaruh kemajuan teknologi. Pengembangan jaringan listrik di Kota Lubuklingau ini dilakukan secara ecara bertahap mengikuti perkembangan kota dan dilakukan secara terpadu dengan pengembangan jaringan lainnya yang ada di Propinsi Sumtera Selatan Selatan. D.. Perumahan dan Permukiman Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penye penyediaannya diaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Permasalahan perumahan di Kota Lubuklinggau adalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Lubuklinggau. Dengan populasi penduduk yang semakin besar maka kebutuhan akan tempat tinggal semakin banyak, sedangkan lahan yang tersedia jumlahnya tetap. Akibatnya muncul dampak dari ketidak sesuaian ini, antara lain munculnya perumahan kumuh yang biasanya muncul dikawasan perkotaan, yaitu terdapatnya permukiman di sepanjang jalan rel kereta reta api dan di sepanjang sungai. Permasalahan utama permukiman di bantaran sungai Kota Lubuklinggau berakar pada ketidaksesuaian penggunaan lahan badan sungai yang sebenarnya difungsikan sebagai jalur hijau, akan tetapi dipergunakan penduduk sebagai tempa tempat bermukim. Selain itu, padatnya permukiman di bantaran sungai menjadikan permukiman di daerah tersebut memiliki kesan kumuh. Ditambah lagi dengan kondisi sanitasi yang buruk, semakin menjadikan permukiman di bantaran sungai tidak ideal untuk bermukim. Dampak pak lainnya adalah munculnya perumahan yang mempunyai kualitas rendah karena sebagian masyarakat memiliki daya beli yang minim Hal ini ditandai dengan adanya permukiman yang cukup padat dan letak bangunan sangat tidak teratur. Selain itu juga sulitnya untu untuk k mendapatkan akses prasarana dasar perumahan yaitu kurang tersedianya jaringan drainase yang memadai, sebagian besar jaringan jalan permukiman di kawasan permukiman sangat sempit dan hanya berupa gang-gang gang kecil dan akses menuju kawasan perumahan sangat kkurang dan tidak memadai.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
102
4.1.3. Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam A. Pencemaran Lingkungan Permasalahan
pencemaran
lingkungan
dapat
berdampak
pada
keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Permasalahan lingkungan hidup di Kota Lubuklinggau antara lain masih kurang optimalnya pengelolaan sampah dan sistem sanitasi di Kota Lubuklinggau. Lubuklinggau Sebagaimana bagaimana kota pada umumnya, sampah menjadi permasalahan lingkungan penting Kota Lubuklinggau yang tidak bisa diabaikan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak perma permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, ngan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Sampah merupakan hal yang sangat penting untuk ditangani saat ini, se semakin makin bertambah jumlah penduduk semakin bertambah pula jumlah timbulan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Lubuklinggau antara lain : penyediaan sarana kebersihan, sosialisasi program Adipura, soialisasi program adiwiyata untuk sekolah berwawasan lingkungan, melakukan pelatihan terkait pengelolaan sampah dengan system 3R (Reuse, Reduce dan Recycle). Tetapi pada kenyataannya pengelolaan system 3R yang dilakukan belum optimal. Permasalahan yang timbul adala adalah sebagian besar masyarakat masih memperlakukan sampah dengan pola lama dengan membuang sampah tanpa dilakukan pegelolaan sampah terlebih dahulu dahulu. Pengelolaan sampah belum dilakukan oleh masyarakat, yaitu belum melalui pemilahan sampah o organik, anorganik rganik dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos, untuk sampah anorganik rganik dapat di gunakan kembali sesuai fungsinnya misal kantong plastik, dapat juga diolah menjadi barang yang berguna melalui proses tert tertentu misalnya bekas kemasan plastik bisa dijadikan tas, topi atau kaleng bekas bisa diolah menjadi pot bunga, tempat pensil dan asbak serta sampah plastik, botol dan lain lain-lain dapat juga langsung dijual kepengepul barang bekas untuk didaur ulang sehingga ttimbulan sampah yang dihasilkan dapat di perkecil bahkan dihilangkan, hal ini akan mengurangi timbunan sampah di TPA. Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan anggaran dan sarana terbatas belum dapat melayani pengangkutan sampah secara menyeluruh dalam Kota Lubuklinggau, uklinggau, yaitu dilihat dari timbulan volume sampah yang dihasilkan penduduk Kota Lubuklinggau sebesar 521 m3, dengan jumlah sampah yang ditangani yaitu hanya 258 m3 atau hanya sebesar 47% saja.hal ini dikarenakan kurangnya armada untuk mengangkut produk produksi si sampah yang berada di jalan-jalan jalan lingkungan akibatnya dibeberapa titik yang tidak mendapat pelayanan angkutan sampah terdapat penumpukan sampah dan TPS TPS-TPS TPS liar. Sebagian dari sampah tersebut ada yang dikubur dan ada yang dibakar, hal ini akan menambah buruk kualitas lingkungan di Kota Lubuklinggau Lubuklinggau. Di Kota Lubuklinggau terdapat 1 (satu) TPA di Petanang yang masih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
103
menggunakan system open dumping dan sudah direncanakan untuk merelokasi TPA ke Kelurahan Lubuk Binjai dengan system controlled landfill/sani landfill/sanitary landfill yang lebih luas areanya. Permasalahan sanitasi yang dihadapi Kota Lubuklinggau cukup kompleks. Permasalahan mendesak sistem sanitasi adalah sebagai berikut: 1) Pembuangan air limbah domestik masih bergabung dengan saluran buangan air hujan; 2 2) Masih ada masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan belum mengerti bagaimana kondisi tangki septic yang sehat; 3) Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur bagi dunia usaha dan developer/pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah di tempat usaha dan Perumahan;. B. Perubahan penggunaan lahan Daerah perkotaan diidentikkan dengan jumlah penduduk yang tinggi dan penggunaan lahan didominasi oleh lahan terbangun. Tingginya jumlah penduduk ini mengakibatkan kebutuhan penduduk akan ruang terutama ruang yang semakin tinggi terutama untuk lahan terbangun. Hal ini pada akhirnya akan menjadi pemicu terjadinya konversi lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun terbangun. Hal ini terrjadi juga di Kota Lubuklinggau. Hal ini dapat diliha dilihat dari penggunaan lahan di Kota Lubuklinggau didominasi oleh permukiman. yang semakin meningkat dari tahun 2009 sampai tahun 2011 yaitu dari 6.426,86 Ha meningkat menjadi 10.234,5 Sedangkan penggunaan lahan perkebunan dan pertanian mengalami penurunan. C.. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang
terbuka
hijau
(RTH)
merupakan
elemen
penting
dalam
pembangunan kota untuk meningkatkan kualitas ruang kota yang asri, nyaman dan sehat. Ketersediaan RTH di Kota Lubuklinggau masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi persyar persyaratan atan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Permasalahan RTH di Kota Lubuklinggau meliputi penyediaan dan penyebaran dan kualitas RTH publik dan privat di seluruh wilayah serta pengembangan tajuk hijau. D. Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (R (RTRW) TRW) Kota Lubuklinggau tahun 2012-2032 2012 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam praktiknya, pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangu pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instr instrumen umen pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
104
dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan aksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota yaitu dengan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan pera peraturan turan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi yang tegas. 4.1.4. Tata Kelola Pemerintahan
A. Reformasi Birokrasi Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku seluruh jajaran aparat pemerintahan di semua tingkatan secara terpadu dan sistemik. Selain itu upaya penataan ulang secara bertahap dan sistema sistematis terhadap pemerintah daerah perlu terus dilakukan melalui penataan kelembagaan atau institusi yang efisien dengan tata laksana yang jelas (transparan), kapasitas SDM yang profesional, akuntabilitas tinggi kepada masyarakat dan pelayanan publik yang prima. a. Selain itu, permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah mensinergikan antar lembaga pemerintah dan belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional. B. Keuangan Daerah Pembangunan Kota Lu Lubuklinggau buklinggau memerlukan dukungan ketersediaan anggaran yang memadai. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah meningkatkan dan memobilisasi sumber sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non non-konvensional. Selain itu kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di semua tingkatan pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan, dan kota masih perlu ditingkatkan, meskipun Kota Lubuklinggau mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah C. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Permasalahan terkait kelembagaan dan ketatalaksanaan antara lain: struktur kelembagaan pemerintahan Kota Lubuklinggau masih belum optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, tata laksana di lingkungan organisasi Pemerintah Kota Lubuklinggau juga masih perlu mendapat perhatian khusus, agar lebih respon terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih prima dalam artian ian dapat lebih cepat, mudah, murah dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Permasalahan tata laksana tersebut sangat terkait erat dengan kualitas dan kapasitas sumber daya pegawai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
105
yang masih belum memadai, sehingga berpengaruh pada lemahnya pelayanan publik yang langsung kepad kepada a masyarakat seperti kecamatan dan kelurahan. 4.1.5. Ekonomi dan Investasi A. Stabilitas Ekonomi Perkembangan perekonomian Kota Lubuklinggau selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Tingkat pertumbuhan riil sektor ekonomi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan daerah yang semakin baik. Selain iitu, peningkatan tersebut mengindikasikan kondisi perekonomian Lubuklinggau yang semakin pulih dari pengaruh krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia pada umumnya. Dalam konteks pembangunan daerah, stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental
untuk
menjamin
pertumbuhan
ekonomi
yang
berkelanjutan
(sustainable economic growth growth). Stabilitas tabilitas ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi di daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota L Lubuklinggau ubuklinggau disumbang oleh empat sektor utama yaitu sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa jasaJasa, serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa. Saat ini, pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Kemudian un untuk laju inflasi di Kota Lubuklinggau hampir selalu berada di bawah nasional dalam lima tahun terakhir hingga tahun 2010 2010. Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui langkah langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, diperlukan langkah langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tingkat bunga yang kompetitif kompetitif. B.. Perdagangan dan Jasa Kota Lubuklinggau cukup potensial dalam kegiatan perdagangan dan jasa, hal ini nampak dari banyaknya tempat tempat-tempat tempat perdagangan dan jasa serta beraneka ragam fasilitas pendukungnya. Namun perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa masih terpusat pada satu kkawasan di Pusat Pelayanan Kota dan perlu adanya persebaran kegiatan perdagangan dan jasa dan peningkatan fasilitas dan sarana perdagangan dan jas jasa a yang merata disetiap Sub Pusat Pelayanan Kota dan titiktitik titik kawasan strategis dalam rangka memperlancar arus ar barang dan jasa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi diwilayah Kota Lubuklinggau. C.. Iklim Investasi Permasalahan iklim investasi yang terjadi di Kota Lubuklinggau utamanya adalah belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan pelayanan terpadu te satu pintu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau, Lubuklinggau masih terdapat perizinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
106
yang diproses oleh SKPD selain Kantor Perizinan Perizinan. Dengan demikian tujuan dibentuknya a pelayanan terpadu satu pintu yang untuk mengurangi prosedur dan mempercepat waktu proses periz perizinan, belum tercapai dengan sempurna. sempurna Selanjutnya, perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh Aspek pendukung seperti kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum, kemudahan perijinan, stabilitas politik,
kemudahan memperoleh tenaga kerj kerja,
insentif pada bidang pariwisata, dan pengelolaan investasi akan menentukan seberapa besar penanaman modal yang dapat diusahakan di kota Lubuklinggau. Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan, kereta api, bandar udara dan sistem transport transportasi asi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi. C. Ketenagakerjaan Jumlah pengangguran terbuka pada usia angkatan kerja (15 s.d 64 tahun) di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan dari tahun 2008 sebanyak 11.118 orang angkatan kerja atau 13,49 persen dari seluruh penduduk usia angkatan kerja menjadi 7.336 orang angkatan kerja atau 7,43 persen dari seluruh pend penduduk usia angkatan kerja. Dari data tersebut diharapkan pemerintah Kota Lubuklinggau dapat menfokuskan program kegiatan pembangunan yang dapat membuka investasi dan lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah pengangguran. Hal tersebut dikarenakan se setiap tiap tahunnya akan selalu bertambah angkatan kerja baru yaitu angkatan kerja baru yang dapat memunculkan pengangguran baru. Kurangnya ketrampilan dan keahlian tenaga kerja serta terbatasnya kesempatan kerja
juga
dapat
menjadi
penyebab
munculnya
penganggura pengangguran
di
Kota
Lubuklinggau. Minimnya lapangan pekerjaan formal menyebabnya banyak tenaga kerja tidak terserap yang kemudian justru diberdayaakan didaerah lain yang memiliki banyak lapangan kerja formal. Jika hal ini dibiarkan maka Kota Lubuklinggau akan kehil kehilangan angan aset sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menciptakan lapangan kerja formal membutuhkan investasi yang cukup besar serta dibutuhkan cara yang tepat untuk menarik investor agar dapat berinvestasi di kota lubuklinggau serta mengembangkan kegiat kegiatan yang sesuai dengan corak dan warna perekonomian di Kota lubuklinggau. Demikian juga dengan pengembangan industri kreatif yang dapat dijadikan sebagai pilihan untuk menyerap tenaga kerja yang profesional. Selain itu dirasakan masih kurangnya tingkat perlindungan lindungan dan pengawasan perusahaan terhadap tenaga kerja dimana pelayanan kepesertaan Jamsostek sebesar 52,18% ditahun 2012 sedangkan Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan diantaranya Besaran Pemeriksaan Perusahaan sebesar 34,41% ditahun 2012 dan Besaran P Pengujian di Perusahaan hanya 20% ditahun 2012. Untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja pemerintah Daerah harus menyusun suatu kebijakan tentang perlindungan dan pengawasan tenaga kerja terhadap perusahaan di Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
107
Lubuklinggau sseperti eperti mensosialisasikan peraturan perundangan ketenagakerjaan kepada setiap perusahaan. D. Koperasi dan UMKM Selama ini permodalan, pemasaran dan manajemen merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh pelaku UMKM UMKM-K. K. Berbagai usaha telah ditempuh oleh pemerintah rintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Hasil dari usaha tersebut tampak pada peningkatan jumlah koperasi di Kota Lubuklinggau yaitu dari 169 unit pada tahun 2008 menjadi 188 unit pada tahun 2012 namun jumlah koperasi aktif menurun dari 154 unit pada tahun 2008 menjadi 88 unit pada tahun 2012. Untuk jumlah UKM di Kota Lubuklinggau juga terjadi peningkatan dari 1.785 UKM pada tahun 2008 menjadi 1.915 UKM pada tahun 2012. Namun meskipun usaha yang dilakukan pemerintah telah membuahkan hasil masih diperlu diperlukan usaha yang yang bersifat komprehensif sehingga dapat memecahkan ketiga masalah tersebut secara permanen. UMKM UMKM-K K di Kota Lubuklinggau masih membutuhkan solusi yang lebih inovatif lebih kreatif dari sekadar memberi bantuan modal dan pelatihan manajemen u untuk ntuk memecahkan masalah yang mereka hadapi agar mampu meningkatkan usaha dan daya saing mereka. Program pemberdayaan pelaku Koperasi dan UMKM masih terkendala ketersediaan dana. Program pemberdayaan yang diadakan pemerintah belum mampu mencapai hasil optim optimal al karena dalam pelaksanaannya sering menemui kendala ketersediaan dana. Permasalahan UMKM sebagian berkaitan dengan permodalan yang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dan perusahaan perusahaan-perusahaan perusahaan melalui CSR, akan tetapi dirasa di belum tepat sasaran. Di masa mendatang pemerintah perlu memberikan porsi yang lebih besar untuk kegiatan ini jika kegiatan tersebut dapat berjalan efektif. Terkait dengan UMKM, selama ini belum ada kajian dan pilot project terkait pengembangan UMKM be berdasarkan rdasarkan kebutuhan dan kemampuan kelompok masyarakat di wilayah tertentu (community based) untuk meningkatkan efektifitas pemberdayaan UMKM masyarakat lokal. Pelatihan usaha lebih sering tidak tepat sasaran. Pelatihan usaha yang tidak tepat sasaran sesun sesungguhnya gguhnya menunjukkan tidak adanya analisis terhadap pihak-pihak pihak mana saja yang membutuhkan dan yang tidak membutuhkan. Diperlukan data yang komprehensif terkait jumlah pelaku yang membutuhkan pelatihan, pihak yang telah mendapatkan pelatihan dan pihak yang belum mendapatkan pelatihan sehingga pelatihan dapat lebih efektif dan merata. E. Ketahanan Pangan Ketersediaan pangan di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan dimana pada tahun 2012 sebesar 187.001 kg per 1000
sedangkan pada tahun 2011
sebesar 192.575 per 1000. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
108
Sumber Daya Manusia terhadap perkembanga perkembangan n teknonogi pertanian. F. Pertanian Produksi padi di Kota Lubuklinggau mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 25.847,05 ton dengan luas panen 4.510 Ha menjadi 15.320 ton dengan luas panen 2.562 di tahun 2012. Hal ini terjadi di sebabkan karena lahan kekeringan panjang dan kurang memadainya sarana dan prasarana irigasi yang ada serta banyaknya lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Selain itu sulitnya mendapatkan pupuk yang bersubsidi serta banyaknya penggunaan bibit non sertifikat. ifikat. Mengingat permasalahan yang terjadi maka diharapkan pemerintah Kota Lubuklinggau dapat menfokuskan program/kegiatan untuk mengadakan perbaikan irigasi tingkat usaha tani terutama di daerah persawahan, memberikan bantuan bibit unggul serta percontoh percontohan an budidaya padi sitem organik. G. Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau berada didaerah perlintasan beberapa kota besar di Sumatera, baik kota kota-kota kota di Propinsi Sumatera Selatan maupun Propinsi lain seperti Jambi dan Bengkulu. Posisi ini merupak merupakan an pangsa pasar potensial bagi perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan industri di Kota Lubuklinggau setiap tahunnya relative stabil dimana pada tahun 2008 sebanyak 34 unit industri dan pada tahun 2012 sebanyak 35 unit industri bai baik industri kecil dan menengah. Namun dalam perjalanannya pertumbuhan disektor perdagangan tersebut masih terdapat beberapa masalah yang harus ditangani dan diantaranya kurangnya investasi disektor perdagangan yang berdaya saing, belum adanya pola kemitraan antara pelaku usaha IKM dan UKM dengan pemilik modal serta belum adanya fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen apabila terjadi sengketa. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Lubuklinggau belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik. Di antaranya dengan belum adanya tempat yang representative bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), masih kurangnya kesadaran dari pelaku terhadap aturan yang telah dibuat pemerintah dan efektifitas pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar. Selain itu juga berkaitan dengan kesadaran daran untuk menjaga kebersihan dan higienitas khususnya bagi PKL yang berjualan makanan. Selain dari Pedagang Kaki Lima (PKL) pihak konsumen seringkali membeli ditempat ditempat-tempat tempat yang dilarang oleh Pemerintah yang dapat mengganggu ketertiban umum. 4.1.6. Kesejahteraan Masyarakat A. Kemiskinan Kota Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Lubuklinggau. Persentase penduduk miskin Kota Ko Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
109
Lubuklinggau mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 17,36 menjadi sebesar 14,43 14,43% % pada Tahun 2011, lebih rendah daripada provinsi, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Diharapkan Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat memfokuskan progr program/kegiatan am/kegiatan pembangunan yang dapat menurunkan jumlah penduduk miskin, sesuai dengan 4 (empat) klaster penanggulangan kemiskinan. B. Permasalahan Sosial Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentram ketentraman an dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan ganggguan terhadap ketertiban umum. Penan Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan
partisipasi
seluruh
pemangku
kepentingan
terutama
pemuka
masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.
4.2. ISU-ISU STRATEGIS Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pembangunan
tujuan Kota
penyelenggara penyelenggaraan an Lubuklinggau
pemerintahan dirumuskan
daerah
berdasarkan
Isu Isu-isu
strategis
permasalahan permasalahan-
permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek Sumber Daya Manusia, infrastruktur wilayah, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, daya saing ekonomi daerah, dan kesejahteraan sosial sosial. 4.2.1. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan terus didorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas pemerataan pembangunan. Derajat kesehatan, status gizi, dan taraf pendidikan akan terus ditingkatkan. Fokus Peningkatan pembangunan sumber daya manusia adalah pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan, serta pemerataan akses layanan d dan an kualitas kesehatan A. Pemerataan Akses Layanan Dan Kualitas Pendidikan Pembangunan
sektor
pendidikan
mempunyai
peran
penting
dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat.. Pembangunan pendidikan diprioritaskan pada pemenuhan layanan pendidikan dasar yang b berkualitas, perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi agar dapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
110
melahirkan lulusan perguruan tinggi yang berdaya saing untuk menjawab tantangan dalam lam persaingan global. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan serta pe peningkatan ningkatan kompetensi dan profesionalisme guru yang disertai oleh upaya pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. B. Pemerataan Akses Layanan Dan Kualitas Kesehatan Upaya peningkatan kesehatan penduduk terutama diprioritaskan pada peningkatan akses kses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan peningkatan ketersediaan, dan mutu obat, peningkatan profesionalisme dan kualitas tenaga medis dan paramedis, pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata, perbaik perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan
keterjangkauan
dan
ketersediaan
pelayanan
untuk
seluruh
masyarakat Lubuklinggau termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. melalui.peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; serta peningkatan atan akses pelayanan KB yang berkualitas. C. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh masyarakat, masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Berbagai kem kemajuan ajuan dalam pembangunan yang responsif gender telah dicapai baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun dalam bidang politik dan jabatan publik. Berdasarkan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender da dan n pemberdayaan perempuan tantangan antangan yang akan dihadapi dihadapi adalah meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait akan pentingnya pembangunan gender;
meningkatkan
koordinasi
pelaksanaan
yang
responsif
dan harmonisasi
peraturan
perundang-undangan undangan yang terkait dengan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta koordinasi pelaksanaannya. Peningkatan kualitas gender dalam berbagai b bidang politik, ekonomi 4.2.2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Pengembangan Infrastruktur jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
111
kebutuhan sosial sosial-ekonominya Fokus prioritas pembangunan infrastruktur adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau; peningkatan cakupan layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan permukiman, dan peningkatan konektivitas wilayah. wilayah A. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Upaya Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan aksesibilitas masarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak antara lain adalah dengan meningkatkan kualitas lingkungan
permukiman melalui penyediaan
prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. B. Peningkatan ningkatan Cakupan Layanan dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Permukiman Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan sanitasi
secara merata
dan berkelanjutan turut
menentukan
tingkat
kesejahteraan masyarakat masyarakat. Hal yang harus menjadi perha perhatian ian Pemerintah Kota Lubuklingga dalam penyediaan air minum adalah upaya untuk meningkatkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem perpipaan (PDAM Tirta Bukit Sulap) dan akses terhadap sistem nonperpipaan terlindungi.. Selain itu harus diciptakan di sistem perencanaan penyediaan air minum yang optimal. Untuk Pendanaan harus digali sumber –sumber sumber pendanaan alternatif khususnya melalui pendanaan dari pihak swasta. Seperti sebagian besar kota kota-kota kota di Indonesia, Lubuklinggau
belum
memetakan kebu kebutuhan tuhan infrastruktur dan layanan air limbah serta tidak tersedianya rencana rinci terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Akibatnya, prioritas serta pentahapan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah tidak tergambar jelas. Pengembangan p prasarana rasarana air limbah di Lubuklingga juga terhambat oleh kesiapan pendanaan, sehingga strategi yang perlu dikedepankan adalah pengembangan sistem pengolahan setempat dan sistem terpusat skala komunal Untuk pengelolaan persampahan, perhatian pemerintah Kota Lubuklinggau L harus sejalan dengan kebijakan nasional yaitu u upaya paya pengurangan volume timbulan sampah melalui penerapan konsep reduce, reuse and recycle (3R) untuk membatasi laju timbulan sampah sampah.. Dari sisi pengangkutan sampah, perlu disiapkan Tempat Pembuangan n Akhir yang layak dan dikelola secara sanitary landfill untuk menggantikan TPA petanang yang sudah tidak layak sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah. Hal tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kelembagaan pengelola sampah yang lebih profesional. Untuk itu perlu dipertimbangkan untuk membentuk Perusahaan Daerah pengelola persampahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
112
Belum optimalnya fungsi drainase sebagai pematus air hujan yang mengakibatkan engakibatkan timbulnya genangan merupakan permasalahan utama yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan drainase Kota Lubuklinggau. Untuk mengatasinya perlu
dilakukan
peningkatan
kapasitas
darainase
dengan
terlebih
dahulu
mengoptimalkan perencanaan sistem pengelolaan drainase Kota Lubuklinggau. C. Peningkatan Konektivitas Wilayah Fungsi sarana dan prasarana sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa dan input produksi lainnya. Peningkatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi logistik, Hal ini akan dilakukan melalui pembangunan jalan dan jembata jembatan dari daerah-daerah daerah pinggiran Kota L Lubuklinggau ubuklinggau menuju pusat-pusat pusat pertumbuhan ekonomi kota dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Selain itu, diperlukan pula pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ditujukan untuk menjamin kelancaran arus informasi baik untuk mendukung kegiat kegiatan an pemerintahan, perekonomian, maupun sosial. Di wilayah Kota Lubuklinggau terdapat Bandar Udara Silampari yang menjadi sarana perhubungan udara yang memungkinkan perjalanan menuju Jakarta dapat ditempuh dalam jarak tempuh kurang lebih satu jam. Hal ini da dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Lubukl Lubuklinggau dan daerah disekitarnya. Tantangan yang akan dihadapi kedepan yaitu pemanfaatan ruang didaerah sekitar kawasan bandara harus mendapat perhatian khusus sehingga bangunan
konstruksi
tidak
menyalahi
ketentuan
yang
dapat
menggangu
penerbangan dan navigasi perhubungan udara. Solusinya suatu kebijakan dan regulasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Lubuklinggau sangat diperlukan untuk mengatur mengenai detil rencana penataan ruang di wilayah kawas kawasan bandara udara Silampari. Keberadaan angkutan kereta api semakin penting peranannya karena mempunyai nilai lebih terhadap angkutan darat lainnya, antara lain angkutan kereta api relatif murah, cepat, aman
dan
terjadwal. Terlebih
lagi dengan
semakin
terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi kerusakan ruas jalan. Selain itu dapat mengurangi beban volume lalu lalu-lintas lintas jalan raya dan dapat mengangkut penumpang maupun barang secara masal ((mass mass rappid transportation). transportation Daya hubung Kota Lubuklingg Lubuklinggau au terhadap lbu kota Propinsi Sumatera Selatan yaitu Palembang serta kota kota-kota kota lainnya semakin tinggi dengan adanya angkutan penumpang maupun barang berupa kereta api yang secara periodik mampu melayani kebutuhan masyarakat. Pelayanan kereta api Kota Lubuklinggau merupakan
pelayanan regional, dan di Kota Lubuklinggau merupakan awal dan
tujuan akhir penumpang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
113
4.2.3. Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup Pembangunan bidang
lingkungan
hidup
dilaksanakan untuk
dapat
mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam alam. Fokus pembangunan bidang lingkungan hidup adalah mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup. Pembangunan an harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Untuk itu diperlukan kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan yang tinggi,, kelembagaan pengelola lingkungan hidup yang kuat, kuat ketersediaan kerangka regulasi dan terlaksananya kepastian hukum dan penyelesaian konflik pemanfaatan lingkungan hidup, serta tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH sebagai dasar p perencanaan pembangunan Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lubuklinggau 2012-2032, 2012 maka
salah
satu
langkah
strategis
yang
perlu
dilakukan
adalah
mengoptimalisasikan dan mengoperasio mengoperasionalisasikan nalisasikan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Diperlukan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang dan zonasi yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota. Untuk mewujudkan hal tersebut, pen peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan
keseimbangan
antara
ketersediaan
infrastruktur
dan
pengembangan kawasan. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum. Untuk itu itu,, diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang. Beberapa isu strategis Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam pembangunan Kota Lubuklinggau untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu : A. Pengendalian Pembangunan berwawasan lingkungan Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan namun pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus terjadi. Pence Pencemaran dari aktivitas pembangunan infrastruktur, eksploitasi sumberdaya alam alam, limbah rumah tangga dan industri indust terus berjalan. Di beberapa
lokasi,
tingkat
pencemaran
terhadap
lingkungan sudah
melebihi baku mutu lingkungan. Akibatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mendukung program program-program pembangunan menjadi menurun. Untuk itu diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan lintas sektoral. Permasalahan lainnya yang
dihadapi
dalam
penanganan
kerusakan
lingkungan adalah
rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
114
Selain itu, ketersediaan sistem data dan informasi juga masih perlu diperbaiki. Hal ini mempengaruhi ketepatan perencanaan, monitoring dan
evaluasi
penanganannya. Untuk
itu
diperlukan
peningkatan
kapasitas sumber daya m manusia anusia dan institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi terintegrasi. B. Peningkatan Kelestarian kawasan Lindung Kondisi Kota Lubuklinggau sampai tahun 2012 proporsi lahan yang tertutup hutan sebesar 33,33 %. Secara
umum
permasalahan, hambatan, dan
tantangan dalam pembangunan peningkatan kelestarian kawasan lindung adalah belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan dalam rangka pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya hutan hutan. Belum jelasnya tata batas kawasan lindung menimbulkan menim akses masyarakat terhadap
pengelolaan
menyebabkan terjadinya
hutan
menjadi
deforestasi
sangat
dan
terbuka
degradasi
dan
telah
hutan.
Laju
deforestasi yang cukup tinggi dan degradasi hutan yang terus meluas tersebut merupakan penyeb penyebab ab meningkatnya luas lahan kritis. Sampai tahun 2012 kerusakan kawasan hutan sebesar 0,48 persen. C. Peningkatan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau Di dalam Undang Undang-Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata rruang uang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Proporsi penyelenggaraan ruang terbuka hijau yaitu dengan pemanfaatan 20% untuk ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTH Publik) dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat. Sampai dengan tahun 2012 kawasan RTHKP di Kota Lubuklinggau sebesar 0,84% dari 20 persen Rencana kawasan perkotaan yang akan direncanakan untuk RTHKP. Kawasan perkotaan yang dimaksud adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan ayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dari luasan RTHKP tersebut
masih sangat rendah untuk pemenuhan 20 %
RTHKP dan akan menjadi perhatian dan rencan aksi dalam memenuhi target tersebut. Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan RTHKP diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 2012-2032. D. Peningkatan kesesuaian penggunaan lahan Keterpaduan pemanfaatan lahan dan ruang masih menjadi permasalahan dalam penataan ruang di Kota Lubuklinggau Lubuklinggau. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 2012-2032 2032 diharapkan masyarakat dapat lebih
mengetahui
mengenai
araha arahan n
pemanfaatan
ruang
di
Kota
Lubuklinggau sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
115
peruntukan
tata
ruang
wilayah
Kota
Lubuklinggau.
Dalam
upaya
meningkatkan konsistensi pemanfaatan ruang dan lahan diperlukan kemantapan kelembagaan penataan ruang dan kapasitas antisipatif antar sektor di setiap
lembaga pemerintahan dan pengendalian pemanfaatan
ruang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang. E. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan kawasan permukiman Dalam peningkatan kualitas sanitasi lingkungan kawasan permukiman beberapa tantangan yang akan dihadapi yaitu permasalahan air limbah, persampahan dan wilayah kumuh. Sampai tahun 2012 di wilayah Kota Lubuklinggau belum tersedianya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) komunal khususnya di wilayah permukiman yang padat penduduk. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat menjadi isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintah Kota Lubuklinggau. So Sosialisasi sialisasi dan penggalakan intensif perlikau hidup bersih dan sehat kepada masyarakat secara tidak langsung akan mengurangi permasalahan permasalahan-permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sanitasi di kawasan permukiman. Dalam pengelolaan dan peningkat peningkatan an pelayanan persampahan menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Lubuklinggau. Salah satu dampak dari pertumbuhan penduduk
dan
menimbulkan
modernisasi
potensi
pengembangan
penambahan
volume
permukiman sampah.
dapat
Upaya-upaya
Pemerintah Kota Lubuklinggau salam penanganan sampah antara lain dengan
pembangunan
Tempat
Pemrosesan
Akhir
(TPA)
sampah,
pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), penyediaan sarana pen pengangkut gangkut sampah ke TPA dan sosialisasi upaya u pengurangan volume timbulan sampah mela melalui lui penerapan konsep reduce, reuse and recycle (3R) terus digalakkan oleh masyarakat dan pemerintah untuk membatasi laju timbulan sampah sampah. 4.2.4. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Lubuklinggau sudah termasuk sangat baik dengan didapatkannya opini BPK atas laporan keuangan Kota Lubuklinggau
saat
ini Wajar
Tanpa
Pengecualian (WTP)
dan ini harus
dipertahankan.. Untuk penyediaan layanan publik, p pemerintah emerintah Kota Lubuklinggau wajib menyelenggarakan ggarakan pelayanan publik ber berkualitas yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah yang ditandai dengan tidak adannya nya suap, kesesuaian proses pemberian pelayanan dengan SOP yang ada,keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan sert serta a kemudahan pengaduan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan utamanya dengan mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
116
bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataa penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, term termasuk asuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat. masyarakat
4.2.5. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daya aya
saing
daerah
adalah
kemampuan
daerah
dalam
mencapai
pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan,
sehingga
mampu
untuk
bersaing
di
tingkat
domestik
dan
internasional. D Daya aya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dimula dari penyusunan kebijakan, sampai dengan implementasi berupa kelembagaan dan tata kelola dan berupa pembangunan infrastruktur yang bermuara pada tercapainya produktivitas daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat pada skala perekonomian
dae daerah.
Dengan
demikian,
semakin emakin
kompetitif
daya
saing
perekonomian daerah,, maka pembangunan akan tumbuh lebih cepat. cepat Struktur ekonomi Kota Lubuklinggau didominasi oleh sektor tersier, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa jasa-jasa. Dominasi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam struktur ekonomi Kota Lubuklinggau didukung oleh posisi geografis Kota Lubuklinggau yang berada pada persimpangan antara beberapa kota besar di Sumatera Selatan dan kota kota-kota lain di luar propinsi Sumatera Selatan, seperti Propinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Leta Letak geografis tersebut juga menguntungkan bagi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, selain ditunjang adanya sarana transportasi angkutan jalan raya dan angkutan kereta api. Dengan kondisi geografis yang mendukung diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan eko ekonomi nomi dari komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi) yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menarik minat para investor untuk dapat berinvestasi di Kota Lubuklinggau khususnya untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran sserta erta sektor angkutan sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk mendorong pengembangan sektor sektor-sektor tersebut perlu didukung oleh pengembangan potensi pariwisata daerah karena sektor sektor-sektor tersebut mempunyai kaitan yang erat. Sektor keuangan, persewaan da dan jasa perusahaan juga merupakan sektor yang potensial. Hal ini dikarenakan Kota Lubuklinggau sampai saat ini masih menjadi pusat aktivitas sektor keuangan di wilayah administrasi Kota Lubuklinggau sendiri maupun Kabupaten Musi Rawas. Untuk meningkatkan da daya ya saing Kota Lubuklinggau diawali dengan peningkatan p iklim investasi dan iklim usaha untuk dapat mendorong arus investasi masuk (baik investasi domestik maupun investasi asing) dan dapat memberikan efek ganda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
117
(multiplier effect) terhadap berkembangnya usaha ha di Lubuklinggau dan dapat menciptakan lapangan kerja baru baru. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha di Kota Lubuklinggau difokuskan pada: (i) penyederhanaan dan harmonisasi berbagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan kemudahan untuk melakukan investasi dan berusaha; (ii) penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non perijinan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah. Sejalan dengan peningkatan iklim investasi, iklim ketenagakerjaan juga harus ditingkatkan untuk mendorong investasi investasi. Pada akhirnya, pengembangan investasi dan usaha ini akan dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekono ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat masyarakat. Untuk mewujudkan Kota Lubuklinggau yang berdaya saing, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kunci strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal lain yang dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Lubuklingga untuk meningkatkan daya saing ekonominya adalah dengan penumbuhan gugus (cluster) industri unggulan berbasis agrobisnis yang diitegrasikan dan Industri Kecil dan Mikro (IKM) di yang banyak tersebar di Kota Lubuklinggau. Lubuklinggau Apalagi didukung oleh lokasi Kota Lubuklinggau yang dikelilingi oleh daerah hinterland penghasil bahan mentah yang berkualitas 4.2.6. Peningkatan dan Pe Perluasan rluasan Kesejahteraan Sosial Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan melalui empat fokus prioritas. Pertama, peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua, peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Ketiga, peningk peningkatan bantuan sosial. Keempat, pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 2013
118
