3R dan Perilaku Masyarakat Indonesia 20. UU Rusun Atur Hunian Layak. Bagi MBR

Optimisme Baru itu Bernama Kemitraan

14

3R dan Perilaku Masyarakat Indonesia

20

Kemen PU dan USAID Kerjasama Peningkatan Efisiensi Energi PDAM

25

Edisi 4/Tahun X/April 2012

kementerian pekerjaan umum

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

UU Rusun

Atur Hunian Layak

Bagi MBR

ck • Rusunawa hunian pekerja untuk berkeluarga, berteduh PLUS! lensa dan bermasyarakat

daftar isi

Edisi 44Tahun X4April 2012

Berita Utama Rusun Atur Hunian Layak 4 UU Bagi MBR

liputan khusus Usung Center 10 ofPIP2B Excellence Tiga ‘Serba’ Sulawesi Selatan : 12 PIP2B Prospek dan Tantangannya

info baru

4

Baru itu 14 Optimisme Bernama Kemitraan

17

Gender 17 Ketika Harus Diutamakan dan Perilaku Masyarakat 20 3R Indonesia

inovasi Publik Melalui 22 Kampanye Cyber Public Relation

30 25

PU dan USAID 25 Kemen Kerjasama Peningkatan Efisiensi Energi PDAM

Gema PNPM

22

PNPM Bu Nur 27 Gudeg Tempat Nongkrong

Menteri PU dan Dirjen CK

Menyerah 30 Pantang Sebelum Air Mengalir

PLUS! lensa ck • Rusunawa hunian pekerja untuk berkeluarga, berteduh dan bermasyarakat

2

27

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Budi Yuwono P Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Antonius Budiono Dewan Redaksi Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Dadan Krisnandar, Danny Sutjiono, M. Sjukrul M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Guratno Hartono, Tamin MZ. Tamin MZ. Amin, Nugroho TriAmin, Utomo Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Dian Irawati, Sudarwanto Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi BagianA.Produksi Erwin Setyadhi, Djoko Karsono, Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Fajar Santoso, Muhargiady, Sri Murni Edi K,Ilham Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Sri Murni Edi K, Desrah, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Indah Danang BhimaRaftiarty, Dhananjaya, DjatiPidekso Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi

Luargo, Joni Santoso,&Nurfathiah Bagian Administrasi Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Kontributor Nieke Mulana MP. Sibuea, DwityoNindyaputri, A. Soeranto,R.Hadi Sucahyono, Adjar Rina Farida, Didiet Akhdiat, Nieke Prajudi, Nindyaputri, R. Mulana MP.A.Sibuea, RG. Eko Djuli S,Rina Dedy Permadi, Adjar Prajudi, Farida, Didiet A. Akhdiat, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Hendarko Rudi S, Iwan Dodi Krispatmadi, RudiDharma A. Arifin,S, Rina Agustin, Handy B.Setyaningrum, Legowo, Dodi Alex Krispatmadi, Endang A. Chalik, Rudi A.Mursito, Arifin, Endang Setyaningrum, Djoko N. Sardjiono, Alex A.M. Chalik, Djoko Mursito, Sardjiono, Oloan Simatupang, Hilwan,N.Kun Hidayat S, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Deddy Sumantri, M. Halasan Sitti Bellafolijani, AulawiSitompul, Dzin Nun, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Dian Hastuti, Sudjimah, AgusSuci Achyar, RatriaEmah Anggraini, Dian Suci Hastuti, Susi Simanjuntak, Didik S. Fuadi, EmahMDS Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Airyn Saputri, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Budi Sukahar, Budi Prastowo, Prastowo, Aswin Aswin G. G. Sukahar, Wahyu Putri Intan Intan Suri, Suri, Wahyu K. K. Susanto, Susanto, Putri Siti Aliyah Junaedi Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Telp/Fax. 021-72796578 Email Email [email protected] [email protected]

Semangat UU Rusun Menampung Hak MBR Semangat membela Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengakses perumahan yang layak dan terjangkau berkali-kali terindikasi dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Misalnya, pembangunan Rusun (sewa atau milik) selain di atas tanah pemerintah, Rusunawa juga dimungkinkan dibangun di atas tanah sewa dan tanah wakaf. Dengan ini dimungkinkan Rusun dibangun di lokasi yang memudahkan MBR mengakses tempat mereka bekerja. Satu hal yang selama ini sangat menghambat penghunian Rusun terbangun karena lokasinya jauh dari tempat calon penghuninya bekerja. Selain tentu saja faktor lainnya yang terkait kesiapan prasarana dasar seperti listrik, dan proses administratif lainnya. Pembangunan Rusun pun akan semakin dekat dengan pusat-pusat kota dengan fleksibilitas penggunaan tanah. UU Nomor 20/2011 tentang Rusun saat ini sedang menanti peraturan pemerintah pendukungnya. UU ini diharapkan dapat menjawab tantangan dalam pembangunan perumahan di Indonesia, terutama terkait masalah kekurangan pasokan rumah (backlog) yang saat ini mencapai 7,4 juta unit dan terus tumbuh sekitar 710.000 unit per tahun. UU ini juga sekaligus sebagai upaya menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di perkotaan yang luasnya kini mencapai 57.000 hektar. Awal April lalu sudah dilakukan sosialisasi. Pemda diharapkan dapat segera merumuskan kebijakan lokal sejalan dengan amanat dalam UU tersebut. Selain itu, para pemangku kepentingan yang lain, juga dapat melakukan pengawasan dan pengendalian serta penyelenggaraan rumah susun yang tertib, sehingga backlog kebutuhan hunian layak khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dapat dikurangi. Buletin Cipta Karya Edisi April 2012 mencoba mengulas lagi UU Rusun untuk terus disosialisasikan karena memang UU ini masih terus disosialisasikan dengan beberapa pihak terkait, seperti contohnya dengan pihak notaris agar permasalahan tanah yang diatur dalam UU Rusun bisa mendapat masukan yang berguna dala penyusunan Peraturan Pemerintah (PP). Selamat membaca dan berkarya!

website http://ciptakarya.pu.go.id twitter @ditjenck Cover : Rusunawa Mukakuning Batam. (Foto: Buchori)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

3

berita utama

UU Rusun

Atur Hunian Layak Bagi MBR Pengamat properti menilai UU Nomor 20/2011 tentang Rumah Susun merupakan penegasan politik hukum nasional dibidang perumahan, sekaligus mencerminkan keberpihakan Pemerintah dalam memberi kepastian bermukim bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan menengah kebawah. UU ini juga sekaligus sebagai upaya menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di perkotaan yang luasnya kini mencapai 57.000 hektar.

S

etelah disahkan DPR RI Oktober 2011 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum mulai mensosialisasikan Undangundang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Sosialisasi tingkat nasional digelar pada 19 April 2012 di Hotel Grand Sahid, dihadiri para pemangku kepentingan dari unsur kementerian/lembaga, Pemda, asosiasi profesi dan pengembang, serta akademisi. Hadir dalam acara sosialiasi tersebut Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, Ketua Komisi V DPR Mulyadi, perwakilan Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan

Gubernur seluruh Indonesia serta para pemerhati rumah susun. Dalam sambutannya Hermanto Dardak mengatakan, dengan diselenggarakannya sosialisasi ini, diharapkan Pemda dapat segera merumuskan kebijakan lokal sejalan dengan amanat dalam UU tersebut. Selain itu, para pemangku kepentingan yang lain, juga dapat melakukan pengawasan dan pengendalian serta

Foto: Ade Bayu Indra

berita utama

Rusunawa Cigugur Tengah

penyelenggaraan rumah susun yang tertib, sehingga backlog kebutuhan hunian layak khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dapat dikurangi. Ia menambahkan, UU Rumah Susun mengatur bahwa pembinaan merupakan tanggung jawab Menteri pada tingkat nasional, Gubernur pada tingkat provinsi, dan Bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota. Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, wajib melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik vertikal maupun horizontal. Tentang pembentukan Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pengadaan Rumah Susun sebagaimana diamanatkan UU No. 20/2011, masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana UU tersebut. Rencananya, Presiden SBY akan mengeluarkan lima PP tentang rumah susun sebagai pedoman pelaksana dari UU Rumah Susun. Hermanto mengatakan, dengan adanya UU Rumah Susun dan peraturanya, maka pembangunannya akan dipercepat, sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan permukiman perkotaan, seperti kawasan kumuh yang kian meluas, keterbatasan dan tingginya harga tanah, serta semakin sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Karena itu Pemerintah perlu melakukan regulasi khusus yang menanganinya. Untuk itu, UU Rumah Susun hadir sebagai revisi terhadap UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang

Rumah Susun, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap orang dan partisipasi masyarakat, serta tanggungjawab dan kewajiban negara dalam penyelenggaraan rumah susun. Kementerian PU akan menata kawasan kumuh melalui pembangunan rumah susun. Penataan tersebut tidak sematamata dengan penyediaan fisik hunian vertikal, namun juga ada perbaikan kualitas kebersihan dan kesehatan serta efisiensi lahan. Kemampuan rumah susun untuk dapat menampung banyak penghuni, merupakan suatu nilai lebih di tengah terbatasnya lahan di areal urban. Penghematan lahan dengan keberadaan rumah susun, juga dapat menambah luasnya jumlah RTH di perkotaan. Pengamat properti menilai UU Rumah Susun merupakan penegasan politik hukum nasional dibidang perumahan, sekaligus mencerminkan keberpihakan Pemerintah dalam memberi kepastian bermukim bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah. UU ini diharapkan dapat menjawab tantangan dalam pembangunan perumahan di Indonesia, terutama terkait masalah kekurangan pasokan rumah (backlog) yang saat ini mencapai 7,4 juta unit dan terus tumbuh sekitar 710.000 unit per tahun. UU ini juga sekaligus sebagai upaya menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di perkotaan yang luasnya kini mencapai 57.000 hektar. UU Rumah Susun ini merupakan produk hukum kedua di

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

5

bidang perumahan yang dihasilkan dalam dua tahun terakhir, setelah sebelumnya DPR mensahkan UU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. UU Rusun ini terdiri dari 19 Bab dan 120 Pasal yang diharapkan dapat mendorong pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedua UU ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan seluruh stakeholder perumahan dalam mengatasi ketersediaan rumah khususnya bagi MBR. Dalam UU Rusun ini dinormakan mengenai berbagai kemudahan dan bantuan yang dapat dinikmati oleh MBR, termasuk pemberian insentif bagi pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus. Norma-norma tersebut sematamata untuk mendorong pembangunannya, dan merupakan manifestasi keberpihakan kepada MBR. Kemudahan dan bantuan bagi MBR berupa kredit kepemilikan dengan suku bunga rendah, keringanan biaya sewa, asuransi dan penjaminan kredit pemilikan rumah susun, insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sertifikasi. Sedangkan insentif bagi pelaku pembangunan rumah susun umum dan khusus, berupa fasilitasi dalam pengadaan tanah, fasilitasi dalam proses sertifikasi tanah, fasilitasi dalam proses perizinan, fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah, insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. UU Rumah Susun ini berisi beberapa hal-hal penting bagi pengembangan pembangunan Rusun di Indonesia. Diantaranya, pertama, adanya kewajiban bagi pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. Kedua, dimungkinkannya pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah, atau pendayagunaan tanah wakaf dalam pembangunannya. Ketiga, memberi perlindungan terhadap konsumen rumah susun yang dapat tercermin antara lain dari pengaturan pada pemasaran, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah pembangunan rumah susun. Keempat, mengatur tentang peningkatan kualitas yang dilakukan oleh pemilik Sarusun terhadap rumah susun yang tidak laik fungsi, dan tidak dapat diperbaiki, atau dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan dan lingkungan rumah susun. Kelima, pemerintah memberi bantuan dan kemudahan dalam rangka pembangunan, penghunian, penguasaan, pemilikan dan pemilikian rumah susun bagi MBR. Pemerintah pusat dan Pemda juga memberi insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan khusus. Keenam, untuk mempercepat penyediaan rumah susun yang layak dan terjangkau bagi MBR, pemerintah menugasi atau membentuk badan pelaksana. Dan yang terakhir adalah mengenai penyempurnaan mekanisme Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun (PPPSRS). Pelaku pembangunan rumah susun wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat satu tahun sejak penyerahan pertama kali Sarusun kepada pemilik dan diatur pula mengenai hak suara pemilik dan penghuni.

Badan Pelaksana

Terkait pelaksana rumah susun sebagai amanat UU 20/2011, Pemerintah memastikan membentuk Badan Pelaksana untuk menyelenggarakan pengadaan rumah susun di seluruh tanah air. Badan ini diharapkan bisa mengatur dan mengkoordinasikan

6

Foto-foto : Dok Dit. Bangkim

berita utama

Rusunawa Begalon-Solo

segala urusan rumah susun, sehingga dapat mewujudkan penyediaan rumah susun layak dan terjangkau bagi MBR. ”Dengan adanya badan ini, persoalan yang dihadapi selama ini, seperti ketiadaan listrik dan air atas rumah susun yang telah dibangunan dapat di atasi, rumah segera dihuni dan penyerahan kepada Pemda bisa lebih dipercepat,” kata Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono. Badan ini juga akan mengatur tentang penghunian, karena rumah susun umum dapat subsidi atau rumah non-rusun untuk MBR. Karena rumah susun bersubsidi diperuntukkan bagi MBR dengan penghasilan sekitar 2,5-4,5 juta per bulan, maka badan pelaksana ini diharapkan dapat juga mengatur pengelolaan penghuniannya. Hal itu agar rumah susun bersubsidi ini dipastikan tepat sasaran dan tidak berpindah tangan. Badan pelaksana ini juga diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan, yang masih menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan rumah susun, mulai dari penyediaan lahan hingga penghunian, yaitu dalam hal pengelolaan baik dari proses perizinan, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas, seperti air bersih dan listrik dan penetapan tarif.

berita utama

Rusunawa Semanggi Solo

Intinya, kata Budi Yuwono, pembentukan badan pelaksana mempunyai beberapa tujuan. Pertama, mempercepat penyediaan rumah susun umum dan khusus, terutama di perkotaan. Kedua, menjamin bahwa rumah susun umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR. Ketiga, menjamin tercapainya asas manfaat rumah susun. Keempat, melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah susun umum dan khusus. Badan pelaksana memiliki fungsi dalam pelaksanaan pembangunan, pengalihan kepemilikan, dan distribusi rumah susun umum dan khusus secara terkoordinasi dan terintegrasi. Setidaknya ada tujuh tugas yang diemban oleh badan pelaksana. Pertama, melaksanakan pembangunan rumah susun umum dan khusus. Kedua, menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum. Ketiga, melaksanakan peningkatan kualitas rumah susun umum dan khusus. Keempat, memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun umum dan khusus. Tugas kelima, memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan, serta pengelolaan rumah susun umum dan khusus. Keenam, melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan terhadap calon pemilik atau penghuni rumah susun umum. Ketujuh, melakukan pengembangan hubungan kerja sama dibidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri. Budi Yuwono mengatakan, penyelenggaraan rumah susun tidak saja berhenti pada pembangunan fisik semata, namun lebih penting lagi adalah pengelolaan setelah pembangunan, dan juga pengelolaan terhadap para penghuni agar peningkatan kualitas

permukiman tersebut selalu terjaga dan berkelanjutan. Oleh karena itu Cipta Karya terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun, dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Hal tersebut sesuai dengan penerapan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Selama 2005-2011, Cipta Karya telah membangun rumah susun sebanyak 235,5 twin block sebagai solusi penanganan kawasan kumuh. Dari jumlah tersebut masih ada yang belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah, sehingga belum dapat difungsikan secara optimal. Sedangkan infrastruktur kawasan permukiman perkotaan yang dibangun hingga akhir 2011 mencapai 640 kawasan. Capaian itu melebihi total Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014 yang ditargetkan 447 kawasan. Untuk kawasan permukiman pedesaan, juga telah melebihi jumlah 322 kawasan yang ditargetkan, yaitu mencapai 355 kawasan. Sedangkan rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya hingga akhir 2011 baru mencapai 42 kawasan dari jumlah 270 kawasan yang ditargetkan dalam Renstra PU. Pembangunan rusunawa, kata Budi, berbasis pada apa yang tercantum pada Renstra Kementerian PU yang kemudian dijabarkan dalam Renstra Cipta Karya 2010-2014. Renstra tersebut mengamanatkan Ditjen Cipta Karya membangun 270 TB, dimana semula 200 TB harus diselesaikan pada tahun 2012. Namun, karena terdapat permasalahan administrasi dan kesiapan lahan di awal pelaksanaan 2010 lalu, maka terpaksa dilakukan pergeseran

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

7

berita utama memang telah dijadwalkan dengan ketat. target, dan mau tak mau harus dikejar di tahun-tahun berikutnya. Budi Yuwono kembali menegaskan bahwa kabupaten/kota yang akan dibantu membangun rusunawa untuk menangani kawasan permukiman kumuh perkotaan, harus lebih dulu merencanakan penanganan kawasan permukiman kumuh dengan cermat. Untuk itu Pemda harus lebih dulu menyusun Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), serta menyusun Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), agar penanganan kawasan permukiman kumuh dapat terarah dan terancang dengan baik. Meningkatnya target jumlah Twin Block yang harus dibangun, menuntut kesiapan peta sebaran lokasi yang sesuai dengan kriteria program yang telah ditetapkan oleh Ditjen Cipta Karya. Disamping itu, lokasi dan lahan yang tersedia harus memenuhi persyaratan fisik, administrasi, dan ekologi yang ditetapkan oleh Ditjen Cipta Karya, dengan verifikasi yang cermat untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan fisik yang

Solusi Kawasan Kumuh

Menyikapi meluasnya permukiman kumuh yang kini mencapai 57.800 hektar di 44 kota, Pemerintah telah meluncurkan berbagai program dalam mewujudkan Indonesia bebas kawasan kumuh tahun 2025. Salah satu diantaranya adalah program yang dijalankan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu dengan memberi fasilitasi pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Prioritasnya diberikan kepada MBR yang tidak mampu mengakses penyediaan rumah melalui subsidi pemilikan rumah. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, selama delapan tahun terakhir antara 2003 hingga 2011, Cipta Karya telah membangun sebanyak 235,5 twin block Rusunawa, atau 22.808 unit hunian. Terdiri dari 206,5 twin block dalam rangka

8

Foto : Dok Dit. Bangkim

Rusunawa Kali Code Yogyakarta’

berita utama penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan 29 twin block dimanfaatkan sebagai sarana prasarana asrama mahasiswa yang tersebar di 133 lokasi di tanah air. Hanya saja hingga Maret 2012, hanya 60 persen yang telah dihuni dan diserahterimakan kepada Pemda masing-masing, selebihnya masih dalam proses penyelesaian. Berbagai masalah yang menjadi kendala belum terhuninya keseluruhan Rusunawa terbangun, karena belum semua rumah susun yang telah dibangun dilengkapi sarana dan prasarana jaringan utilitas, seperti listrik dan air yang belum tersambung, serta belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Pengelola, menunggu status hibah dan lain-lain. Budi mengatakan, dengan lahirnya UU No 20/2011 ten­ tang Rumah Susun, dan akan dibentuknya Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pengadaan Rusun, diharapkan dapat mengatasi kendala itu dan mengatur serta mengkoordinasikan segala urusan rumah susun, sehingga dapat mewujudkan penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR. Memperhatikan UU No 28/2002 tentang Bangunan Gedung yang mengamanatkan bahwa pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, pemeliharaan bangunan harus berlangsung secara tertib dalam setiap tahapannya, dan melihat kenyataan bahwa aspek pemeliharaan pengelolaan, pemanfaatan bangunan Rusunawa selama ini masih cukup memprihatinkan, Cipta Karya telah menyusun tujuh langkah penanganannya. Pertama, menyiapkan serta menyusun rencana yang cermat untuk tahun 2012-2014, dan melanjutkan serta membenahi hasil pembangunan periode 2003- 2011, khususnya soal pengelolaan asset Barang Milik Negara (BMN) yang akan dialihkan kepada pihak penerima, baik Perguruan Tinggi Negeri dengan alih status, atau Pemda dengan hibah, dan BUMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah, serta kepada pihak swasta dengan pilihan-pilihan yang akan ditawarkan. Kedua, bantuan teknis pengelolaan/ pemanfaatan dan penghunian kepada Pemda yang mendapat bantuan Rusunawa. Ketiga, Cipta Karya secara intensif mendorong Pemda dalam pemanfaatan/penghunian Rusunawa, termasuk pengelolaan asset BMN, yaitu percepatan penetapan status BMN sesuai dengan status penerima bantuan. Keempat, proses pengalihan asset Rusunawa telah dilakukan bersama Kementerian Keuangan, dan sudah mulai diproses dengan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ada. Kelima, penyelenggaraan workshop Rusunawa sebagai sarana sosialisasi, dan pembinaan teknis kepada masingmasing penerima bantuan dalam rangka optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penghunian sesuai persyaratan/pemenuhan dokumen yang ditetapkan. Keenam, Rusunawa yang telah selesai dibangun, diharapkan segera dimanfaatkan, untuk itu diharapkan agar Pemda segera menindak lanjuti dengan memenuhi sambungan listrik dan air, unit pengelola teknis dan persiapan penghunian sambil melakukan proses pengalihan status dan atau hibah. Ketujuh, proses pengalihan status dan atau hibah tersebut, tidak akan memakan waktu lama jika persyaratan dipenuhi secara cepat. Permasalahan Rusunawa yang ada memperlihatkan mata rantai kegiatan pengadaan perumahan permukiman. Hal ini diawali dari inisiasi kebutuhan, evaluasi lahan, ketersediaan infrastruktur, siapa calon penghuninya, siapa yang akan memanfaatkan dan mengelolanya, dimana Rusunawa tersebut dibangun. Notabene,

masing-masing kegiatan tidak dapat dipisahkan, yang akhirnya disebut sebagai penyelenggaraan Rusunawa sebagai sarana perumahan yang layak, sehat, aman, nyaman, tertib, harmonis dengan lingkungannya, utamanya bagi MBR di perkotaan. Kendala Operasional Penetapan tarif sewa merupakan salah satu unsur pokok dalam pengelolaan Rusunawa. Selain harus terjangkau oleh kemampuan MBR, juga sebagai sumber pembiayaan pengelolaannya. Budi Yuwono mengatakan, belum terlaksananya penyerahan aset Rusunawa kepada Pemda, menjadi salah satu kendala dalam penetapan tarif dan pembiayaan pengelolaannya. Sebagai contoh, kebijakan penetapan tarif belum sepenuhnya diserahkan kepada Badan Pengelola/UPTR, mengingat dalam perjanjian serah terima aset yang dikelola tidak termasuk penetapan tarif. Hal tersebut dirasakan sebagai kendala dalam operasional pengelolaan Rusunawa di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa kota/kabupaten telah melakukan terobosan kebijakan, dengan menetapkan Peraturan Walikota/Bupati sebagai landasan hukum pelaksanaan peman­ faatan, pengelolaan dan penghunian. Antara lain pe­netapan tarif sewa dan peraturan penghunian serta pengelolaan Rusunawa, sehingga proses penghunian dapat berjalan dan bangunan Rusunawa dapat segera dimanfaatkan. Sebagai salah satu contoh pengelolaan dan penghunian Rusunawa di Kabupaten Gresik, telah memiliki landasan hukum berupa Perda Kabupaten Gresik No.15 Tahun 2006 tentang Tarif Sewa Pemakaian Rusunawa. Perda ini diterapkan dalam penyelenggaraan penghunian Rusunawa Gulomantung dan Kebomas. Dengan Perda tersebut, setiap penghuni Rusunawa diwajibkan untuk mematuhi aturan hunian dan memenuhi kewajiban, dengan menandatangani Surat Perjanjian Sewa se­ tiap satu tahun, maksimal tiga kali perpanjangan kontrak, dan membayar uang sewa setiap bulan dengan tarif sewa yang telah ditentukan. Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada, maka keberhasilan pemanfaatan penghunian Rusunawa tidak terlepas dari berbagai faktor. Komitmen Pemda yang sebelumnya telah dituangkan dalam MoU, dan ditindaklanjuti dengan pembentukan UPT serta peraturan daerah tentang penetapan tarif, merupakan serangkaian faktor yang saling berkesinambungan, serta perlu didukung oleh pemerintah Pusat. Proses hibah juga menjadi hal yang sering dipertanyakan oleh DPRD, yang memiliki kewenangan dalam penetapan anggaran untuk pemeliharaan unit Rusunawa yang dibangun pemerintah pusat. Proses hibah juga memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemda, seperti kepastian kepemilikan lahan berupa sertifikat, dokumen IMB, serta surat pernyataan bersedia menerima BMN dari Walikota/Bupati yang diwajibkan dalam serah terima BMN Rusunawa. Budi Yuwono mengatakan, hal lain yang patut diperhatikan adalah persyaratan calon penghuni yang ketat, dimana kriterianya adalah berasal dari kawasan kumuh, seperti bantaran rel atau daerah aliran sungai. Umumnya, para penghuni berkeberatan menghuni unit Rusunawa yang telah dibangun dengan berbagai alasan, seperti ketidakmampuan untuk membayar sewa, jumlah anggota KK yang melebihi kapasitas unit rusun, maupun lokasi Rusunawa yang jauh dari lokasi mata pencaharian. Karakteristik penghuni yang demikian, tentu patut dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan Rusunawa agar pemanfaatan penghunian sesuai dengan kebutuhan. (bcr/berbagai sumber)

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

9

Foto : Dok Dit. Bangkim

liputan khusus

Gedung PIP2B Provinsi Jawa Timur

PIP2B

Usung Center of Excellence Tiga ‘Serba’ Kehadiran Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PI2B) diharapkan membawa pengaruh besar dalam peningkatan mutu teknis, keselamatan dan keandalan perumahan dan infrastruktur permukiman di daerah. PIP2B harus mempercantik citra Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan tiga ‘serba’.

10

S

ebagai center of excellence bidang Cipta Karya di tiap provinsi, PIP2B mengusung tiga serba. Pertama adalah serba ada. Serba lengkap infor­ ma­ sinya. Pertama adalah serba ada, yaitu serba lengkap informasinya, maupun dokumentasi di bidang teknik pembangunan dan metode kerja. Kedua, serba tahu, yaitu bisa memberikan informasi, memediasi, memfasilitasi, dan menjawab persoalan seputar Cipta Karya, baik masalah pusat maupun di level daerahnya. Ketiga, serba bisa, yaitu bisa memberi saran teknis, memberi pemecahan teknis, dan mendukung kegiatan swadaya. PIP2B juga dilahirkan dengan harapan menjadi pusat rujukan teknis teknologi bidang Cipta Karya. Di antaranya meliputi, pertama informasi teknologi pembangunan, dari yang sederhana sampai yang mutakhir. Kedua, informasi prosedur, baik perijinan, standard, SMP, NSPK, dan peraturan setempat. Ketiga, dokumentasi teknik teknologi dan metode kerja bidang keciptakaryaan. Keempat, info harga satuan pekerjaan dan bahan. Kelima, informasi produk komponen dan bahan bangunan. Keenam, informasi dukungan swadaya (bantek dan bintek, bantuan program, pelatihan ketrampilan). Dan ketujuh, pemberian advis teknis dan advokasi. Dalam melaksanakan tugasnya, PIP2B membutuhkan mitra kerja strategis dengan berbagai pihak yang dapat memantapkan peran sebagai penyedia data dan informasi serta pusat rujukan teknis. Mereka adalah perguruan tinggi, asosiasi profesi, industri konstruksi, industri komponan/bahan bangunan, pemerintah kota/kabupaten, lembaga keswadayaan masyarakat, dan media massa. Saat ini sudah ada sekitar tujuh PIP2B yang siap menjalankan

fungsinya. Beberapa diantaranya sudah berjalan baik, yaitu PIP2B Provinsi Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk 25 provinsi lainnya sedang dalam persiapan dan pelaksanaan pembangunan gedung dan kelengkapannya pada 2011 dan 2012. PIP2B Provinsi Sulawesi Selatan saat ini terus memperkuat fungsi sebagai center of exellence bidang Cipta Karya di provinsi ini. Penguatan antara lain dari aspek kelembagaan, operasional, dan pembiayaan. Karena itu diperlukan pemahaman konsep dan implementasi PIP2B Sulsel sebagai rintisan center of exellence Pusat Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan dan Perdesaan. PIP2B Sulsel dipilih sebagai rintisan setelah melaksanakan beberapa kegiatan seperti menyusun rencana kerja dan anggaran TA 2012, menyusun program kerja jangka menengah 2012-2016, dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota peserta Urban Sector Development Reform Project (USDRP) di Sulsel yang digawangi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Dadan Krisnandar, saat membuka workshop ‘Penguatan Tugas PIP2B Sulawesi Selatan sebagai Rintisan Pusat Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan dan Perdesaan” di Makassar awal April 2012 lalu. “Kami harapkan PIP2B Sulsel memiliki semangat tinggi karena terpilih sebagai perintis

Foto : Dok. PIP2B DI Yogyakarta

liputan khusus

Salah satu kegiatan di PIP2B DI. Yogyakarta

dan menjadi andalan bagi pembinaan teknis pembangunan bidang Cipta Karya di masa depan,” ujarnya. Senada dengan Dadan, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel, Andi Bakti Haruni juga menaruh harapan besar kepada PIP2B sebagai pusat data dan informasi bidang Cipta Karya yang bisa diakses publik. Pihaknya juga berencana melakukan kerjasama dengan beberapa kalangan seperti akademisi, pemerintah kabupaten/kota, dan lainnya agar keberadaan PIP2B tidak terkesan di atas menara gading. (bcr)

DJCK TUPOKSI DJCK : 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN 2. PEMBERIAN DATA DAN INFORMASI 3. PENYUSUNAN SPM DAN NSPK 4. PEMBERIAN BIMTEK DAN BANTEK 5. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DINAS KAB/KOTA

DIT. BP DIT. PAM DIT. PLP DIT. BANGKIM

DINAS PU/CK PROV

SESDITJEN Pembinaan Kelembagaan

Subdit Jakstra Subdit DI

PIP2B Subdit PPK Subdit Rentek

DIT. PBL Pembinaan Substansi Kedudukan PIP2B dalam Direktorat Jenderal CIpta Karya

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

11

liputan khusus

Foto : Dok. PIP2B DI Yogyakarta

Foto : Baharudin Solongi

PIP2B Sulawesi Selatan :

Foto Atas Foto Bawah

U

: Gedung baru PIP2B Provinsi Sulawesi Selatan : Peserta kegiatan di PIP2B DI. Yogyakarta

SDRP merupakan proyek kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam melaksanakan pem­­ bangu­­­nan perkotaannya, melalui fasilitasi re­formasi pem­ bangunan perkotaan di beberapa bidang. Dian­ taranya pe­ ngadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan daerah, trans­­­ paransi partisipasi dan akuntabilitas, pengelolaan aset, ser­­ta pengembangan ekonomi lokal. Di dalam memberikan fa­si­ li­­tasi reformasi manajemen pembangunan perkotaan tersebut, diperlukan wadah/fasilitas sebagai institusi dalam pelaksanaannya, dan disepakatilah bahwa PIP2B akan menjadi institusinya. Diharapkan, melalui PIP2B, Pemerintah Provinsi Sulawesi Se­ latan dapat melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan pembangunan Perkotaan dan Perdesaan se­ bagaimana diamanatkan dalam UU 32/2004 dan PP 38 tahun 2007. Disamping itu, PIP2B Sulawesi Selatan sebagai rintisan Centre of Exellence (CoE) di bidang pembangunan perkotaan dan perdesaan

12

Prospek dan Tantangannya Baharuddin Solongi *)

Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan mendapat dukungan berupa bantuan teknis sejak Maret 2011. Bantuan teknis ini diberikan oleh Urban Sector Development Reform Project (USDRP).

diharapkan dapat menjadi clearing house bagi pelaksanaan pembinaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan Sulawesi Selatan dipilih sebagai PIP2B rintisan CoE bidang Perkotaan dan Perdesaan karena memiliki sejarah panjang pembangunan perkotaan melalui proyek P3KT sejak 1980-an dan terdapat 4 Kabupaten/Kota yang menjadi peserta USDRP di Sulawesi Selatan yaitu Barru, Parepare, Sidrap dan Palopo. Berdasarkan kenyataan itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya memilih PIP2B Sulawesi Selatan sebagai rintisan/pilot Pusat Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan dan Perdesaan bersama PIP2B Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Dasar hukum Pemilihan ini adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 04/SE/ DC/2011 tanggal 14 April 2011 Perihal : Pedoman Pengembangan Fungsi “Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Ba­ ngunan Gedung (PIP2B)” di tingkat provinsi secara bertahap yang ditujukan kepada para Gubernur dan para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya di seluruh Indonesia. Secara garis besar, atas dukungan USDRP, beberapa kegiatan stra­tegis yang telah dicapai PIP2B Sulawesi Selatan, antara lain telah ter­bit Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43 tahun 2011 Tanggal 23 Maret 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Personil Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Provinsi Sulawesi Selatan. Tak lama kemudian di provinsi ini diselenggarakan workshop Pengenalan PIP2B Sulsel sebagai Pusat Informasi Teknik Bidang Cipta Karya & Pengembangan Fungsinya sebagai Pusat Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan & Perdesaan pada bulan Tanggal

liputan khusus 7 – 8 Juni 2011 di Makassar. Setelahnya, PIP2B memiliki Program Kerja Jangkah Menengah 2012 – 2016 yang telah direvisi dan Workplan TA 2012, baik yang dananya dari APBD, APBN, maupun dari masyarakat. Dengan demikian, PIP2B Sulsel ditetapkan sebagai Simpul Layanan Informasi Standar ke-PU-an oleh Badan Penelitian & Pengembangan Kementerian PU. Mereka telah memulai me­ laksanakan pembelajaran awal dari implementasi USDRP ten­tang Reformasi Tata Pemerintahan Dasar (Governance Reform). PIP2B sulsel juga mengintensifkan koordinasi internal manajemen PIP2B salah satunya dengan menggelar workshop Penguatan Tugas PIP2B Sulsel sebagai Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan & Perdesaan pada bulan Tanggal 4 – 5 April 2012 di Makassar. Selain Gedung I PIP2B Sulawesi Selatan yang dibangun pada TA. 2007, kini telah berdiri megah Gedung II PIP2B Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Batara Bira, Baddoka, Makassar. Kedua Gedung tersebut dibiayai oleh APBN.

Beberapa Tantangan

Berdasarkan kenyataan yang ada, terdapat beberapa tantangan dalam memfungsikan PIP2B Sulawesi Selatan, yaitu sebagai berikut: Pertama, belum terbangunnya persamaan persepsi antara pemerintah pusat dan provinsi. Sejatinya Pemerintah Pusat (Ditjen Cipta Karya Kementerian PU) dengan Pemerintah Provinsi (Gubernur dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi Selatan) telah memiliki persamaan persepsi dan komitmen bersama tentang peran, tugas dan tanggung jawab masingmasing pihak terhadap PIP2B. Baik terhadap fungsi PIP2B sebagai Pusat Informasi Dasar Keciptakaryaan maupun pengembangan fungsinya sebagai Pusat Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan dan Perdesaan. Persamaan persepsi ini diharapkan ditindaklanjuti dengan komitmen nyata dan terukur dari kedua belah pihak. Sayangnya, pertemuan formal untuk membangunan persamaan persepsi tersebut belum pernah diinisiasi oleh Ditjen Cipta Karya Ke­ menterian PU maupun Pemerintah Provinsi (Gubernur dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sulawesi Selatan). Akibatnya, terkesan baik Ditjen Cipta Karya Kementerian PU maupun Pemerintah Pro­ vinsi belum memberikan perhatian yang maksimal terhadap akselerasi operasionalisasi PIP2B Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, status kelembagaan dan koordinasi serta tupoksi personil belum ditetapkan. Sampai saat ini, status kelembagaan PIP2B belum ditetapkan, apakah berbentuk struktur eselonisasi/ UPTD, unit kerja fungsional, atau berbentuk Satuan Kerja non Vertikal Tertentu (SNVT) atau bentuk lainnya. Intinya perlu penetapan bagaimana hubungan kerja PIP2B antara pusat dan daerah. Selain itu, belum terbangunnya persamaan persepsi dan langkah-langkah konkrit PIP2B sebagai Pusat Tata Kelola Kreatif Manjemen Perkotaan dan Perdesaan (Center Of Exellence). Di­ samping itu, fungsi, tugas dan kewenangan personil PIP2B perlu diatur secara tegas (belum memiliki dasar hukum), baik fungsi dasar PIP2B maupun fungsi PIP2B sebagai pusat tata kelola kreatif manajemen perkotaan dan perdesaan. Ketiga, rangkap tugas personil dan SDM. Semua personil yang terlibat sebagai pengelola PIP2B masih memiliki tugas rangkap. Ada yang menjabat sebagai kepala bidang, sekretaris, kepala UPTD, maupun Satker. Dengan demikian, personil tersebut sangat

sulit untuk fokus mengelola PIP2B, sehingga berdampak pada belum optimalnya pengelolaan PIP2B Sulawesi Selatan. Dari Segi SDM, Personil SDM belum memiliki pemahaman yang baik tentang eksistensi PIP2B. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya pengembangan kapasitas kepada personil PIP2B tersebut. Namun demikian, dari segi pendidikan formal, cukup meng­ gembirakan. Betapa tidak, saat ini personil PIP2B dikelola oleh satu orang bergelar doktor (S3), enam orang magister (S2) dan lima orang sarjana (S1). Keempat, belum ada pedoman operasional PIP2B. Sejatinya, telah ada Pedoman Pembentukan dan Operasionalisasi PIP2B yang disusun Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan. Termasuk juga Pedoman Operasional PIP2B sebagai Pusat Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan dan Perdesaan. Namun hingga saat ini, pedoman tersebut belum disahkan sebagai produk hukum resmi, baik dalam bentuk Peraturan Menteri PU maupun Keputusan Menteri PU. Kelima, letak gedung PIP2B yang kurang strategis. Gedung PIP2B Sulawesi Selatan terletak di sebelah utara kota Makassar. Sekitar 17 Km dari pusat kota dan di lokasi yang tidak terlihat oleh masyarakat luas. Tepatnya beralamat di Jl. Batara Bira VI No. 1 Baddoka Makassar. Sebagai pusat informasi, gedung ini dianggap kurang strategis karena sulit dijangkau oleh publik.

Beberapa Solusi

Di tengah banyaknya tantangan, ada beberapa solusi untuk mengakselerasi operasionalisasi PIP2B Sulawesi Selatan, yaitu: pertama, segera membangun persamaan persepsi antara Pe­ merintah Pusat dan Pemerintah Provinsi tentang PIP2B. Per­ samaan persepsi ini dapat terbangun melalui pertemuan resmi yang darinya diharapkan akan melahirkan persamaaan persepsi dan komitmen yang kuat yang disertai Rencana Tindak Lanjut yang terukur beserta rencana pendanaannya. Setelah selesai pertemuan di atas, maka status Kelembagaan dan Koordinasi serta tupoksi personil PIB2B menjadi Jelas. Kedua, penerbitan Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum secara khusus tentang PIP2B. Ketiga, merevisi struktur dan personalia PIP2B berdasarkan regulasi yang ada dengan menitikberatkan pada bagaimana menjadikan personil PIP2B tidak rangkap. Keempat, personalia PIP2B secara intensif dan berkesinambungan penting mendapatkan pengembangan kapasitas yang cukup untuk mengelola PIP2B sebagai Pusat Informasi Teknik bidang Cipta Karya dan pengembangan fungsinya sebagai Pusat Tata Kelola Kreatif Manajemen Pembangunan Perkotaan dan Per­ desaan. Kelima, Ditjen Cipta Karya segera menerbitkan Buku Pedoman Operasional PIP2B. Keenam, sebagai wadah, maka setelah perobot/meubeler dan listrik Gedung PIP2B tersedia, maka seluruh kegiatan Satker dilaksanakan di Gedung PIP2B Baddoka Makassar. Ketujuh, karena letaknya yang kurang strategis, maka PIP2B perlu membuat pameran di gedung tersebut dengan cara menghadirkan berbagai pertunjukkan/ kesenian sehingga masyarakat dapat tertarik datang ke gedung tersebut. Kedelapan, pendampingan teknis penguatan kelembagaan PIP2B dari Ditjen Cipta Karya perlu ditingkatkan. *) Konsultan Penguatan Kelembagaan PIP2B – USDRP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

13

info baru

Optimisme Baru itu

Bernama Kemitraan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang menjalankan roda program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan memiliki harapan tinggi untuk terus maju. Merasa kinerjanya baik, mereka merasa layak mendapatkan penghargaan, baik dari Program PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) maupun dari lainnya.

Pedagang buah melintas dengan nyaman di atas jalan yang dibangun oleh program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung

14

Karanganyar, Wonogiri, Boyolali, dan Klaten). Kemitraan itu difasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) di bawah naungan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, saat berdialog di TVRI, 20 April 2012 lalu. Ia menambahkan, terwujudnya kemitraan antara BKM di wilayah Yogyakarta dan Solo Raya dengan BRI Yogyakarta juga tidak lepas dari peran Koordinator Forum Komunikasi BKM Yogyakarta. Para koordinator bersama pendamping di lapangan inilah yang melakukan komunikasi intensif dengan BRI Yogyakarta hingga terjalin kemitraan.

Foto : Buchori

N

amun jika mereka kembali membuka ‘kitab’ PNPM MP lagi akan menemukan pelajaran berjudul kemitraan. Dalam desain PNPM-MP, kemitraan adalah salah satu fokus program pemberdayaan di perkotaan. Desain ini untuk memastikan adanya keberkanjutan dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya penguatan modal Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang didampingi BKM. Dalam proses selanjutnya berhasil diindikasi kategori KSM Daftar Tunggu dan KSM Berdaya. Penetapan ini muncul setelah terjadi kemitraan antara PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan BKM di wilayah Yogyakarta dan Solo Raya (Solo, Sukoharjo, Sragen,

PNPM Mandiri Perkotaan menyalurkan dana bergulir untuk modal usaha kecil masyarakat

“Secara nasional, saat ini sudah ada 13.659 BKM di lokasi dampingan PNPM Mandiri Perkotaan. Selama 10 tahun pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, sebanyak 9.297 BKM dinyatakan sudah siap bermitra dan salah satunya bermitra dengan perbankan,” ujar Budi. Kemitraan tersebut menjadi titik tolak menggembirakan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di wilayah tersebut untuk “naik kelas” dari klaster 2 ke klaster 3. Atau, dari klaster PNPM Mandiri naik ke klaster pemberdayaan usaha mikro melalui Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Tercatat, ada sekitar 4.000 - 5.000 anggota KSM di wilayah Yogyakarta dan Solo Raya yang dinilai layak untuk mendapat KUR dari BRI. Naiknya klaster ini sekaligus membuktikan bahwa masyarakat yang tergabung dalam KSM sudah bisa dipercaya perbankan sehingga layak mendapat kucuran kredit untuk mengembangkan usahanya. Kemitraan BKM tentunya tidak saja terwujud dengan BRI. Selainnya ada banyak pihak, baik dengan bank lain maupun pihak swasta. Kemitraan yang dibangun juga tidak hanya berupa pinjaman bergulir bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha, melainkan juga ada beberapa kemitraan yang berbentuk penambahan kapasitas atau keahlian masyarakat miskin melaui pelatihan-pelatihan. Kemitraan antara BKM dengan BRI Yogyakarta juga didapuk menjadi pilot project karena bertujuan untuk memformalkan kemitraan yang dibangun masyarakat dengan pihak terkait. Selama ini, kemitraan semacam ini sudah terjalin, namun berjalan sendiri-sendiri. Adapun kemitraan antara BKM dengan BRI Yogyakarta pada Januari 2012 lalu merupakan kemitraan dalam skala besar dan formal. Sementara itu General Manager PT BRI Tbk, Teten Djaka Triana mengungkapkan, hasil dari kemitraan tersebut adalah penyaluran kredit tanpa agunan kepada ribuan KSM. Data terakhir dari BRI Yogyakarta menyebutkan, jumlah kredit yang telah disalurkan kepada KSM mencapai Rp 1,5 miliar. KSM ini tersebar di BKM-BKM terpilih, yakni 5 BKM ada di Provinsi DI Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul) dan 7 BKM di wilayah Solo Raya di Provinsi Jawa Tengah (Kota Solo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo). Seluruh BKM tersebut telah memfasilitasi penyaluran kredit usaha tanpa agunan dari Bank BRI ini kepada KSM-KSM. Jasa yang ditetapkan oleh Bank BRI ada di kisaran 16% per tahun dan dianggap menguntungkan bagi Masyarakat (KSM) karena nilai ini

lebih rendah dibandingkan dengan jasa yang selama ini diterapkan dalam kegiatan dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu 18% per tahun. “Selain kredit usaha, BRI juga akan memberikan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengembangan dan peningkatan usaha bagi KSM yang telah mendapatkan pinjaman tersebut,” ujar Teten. Pelaksanaan PNPM Mandiri, lanjut Budi, telah memberikan dampak positif di berbagai bidang, baik bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Melalui PNPM Mandiri, banyak sarana dan prasarana yang dibangun, tersedianya sumber keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan ekonomi rumah tangga dan usaha kecil, memberikan akses khusus bagi kaum perempuan, serta peningkatan kualitas sumberdaya ma­ nusia. “Memasuki tahun keenam PNPM Mandiri, upaya mewujudkan masyarakat yang berdaya, mandiri dan madani diharapkan dapat terwujud seiring dengan strategi kemitraan yang dibangun agar masyarakat dapat melaksanakan fungsi pemberdayaan yang ditandai dengan kemampuannya bermitra,” katanya. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian pada 30 Maret 2012 lalu telah menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama dengan BRI. Saat itu juga, secara simbolis diserahkan kredit kepada ‘lulusan’ PNPM Mandiri dari masingmaisng kementerian.

Fasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan

Fasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan bisa dilakukan di berbagai tingkatan, Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, dan kelurahan/desa. Di tingkat pusat, yang dilakukan adalah seperti yang prakarsa/ inisiasi kemitraan yang dilakukan dengan BRI. Khusus dengan BRI sudah dilakukan Perjanjian Kerjasama pada tanggal 16 Januari 2012 untuk kemitraan dengan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan di seluruh provinsi DIY dan Eks Karisedenan Surakarta (Solo Raya). Sedangkan secara nasional sudah ditandatangani kesepakatan antara 7 menteri pengelola PNPM Mandiri dengan BRI pada tanggal 30 Maret 2012. Di tingkat Provinsi, beberapa tenaga pendamping tingkat provinsi sudah memfasilitasi inisiasi kemitraan dengan beberapa Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Praktik ini sudah dilakukan

Aneka jenis kerajinan karya anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Foto : Dok. DI

Foto : Dok. Dit. PBL

info baru

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

15

info baru hanya orang miskin yang tergabung dalam KSM tetapi juga Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK mendapat tambahan modal dari BRI Cabang Brebes dengan skema kredit kemitraan, kemudian oleh UPK dan BKM modal tesebut disalurkan kepada KSM dan UPK mendapat “fee” dari penyaluran tersebut. Dengan “fee” ini dapat membiayai biaya operasional UPK dan BKM.

Dialog Interaktif Kabinet Indonesia Menjawab yang disiarkan TVRI menghadirkan beberapa narasumber terkait, salah satunya Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono.

oleh tenaga pendamping di wilayah Jateng dengan Bank BPD Jateng. Selain bermitra dengan perbankan, BKM di seluruh lokasi dampingan juga diarahkan untuk bermitra dengan pihak lain yang peduli dengan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Sejumlah pihak yang sudah bermitra dengan BKM antara lain PT BFI Finance Indonesia, Rotary Club Jakarta Center, PT Sun Microsystem Konsorsium CSR yang dikoodinir oleh Kementerian Sosial, Corporate Forum for Community Development (CFCD), Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas), serta Perguruan tinggi seperti Universitas Indonusa Esa, Trisakti, dan Universitas Islam Negeri Jakarta. Di tingkat kabupaten/kota dan Kelurahan/Desa, para tenaga pendamping juga memfasilitasi kemitraan antar BKM dan melibatkan BKM-BKM ini dalam Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). Keberhasilan pemanfaat PNPM Mandiri Perkotaan yang telah mengakses pembiayaan BRI bisa dijelaskan dalam beberapa contoh sebagai berikut. Di Kelurahan Jatisari, Bekasi, ada pengusaha warteg. Awalnya dia terjerat oleh rentenir. Dengan difasilitasi oleh BKM dan mendapatkan KUR dari BRI sekarang dia sudah terbebas dari renternir, dan pengelolaan usahanya menjadi lebih terkendali. Kemujuran juga dialami pengusaha krupuk di Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi. Dengan difsilitasi oleh PNPM Mandiri Perkotaan untuk mendapat askes modal ke BRI, sekarang volume produksi meningkat, wilayah pemasaran semakin luas. Pada awalnya hanya diditribusikan dengan sepeda sekarang sudah dengan sepeda motor. Di Kab Brebes, Kelurahan Kedunguter, pemanfaat bukan

16

Tujuan mendasar dilakukannya kemitraan adalah pemecahan masalah bersama seputar penanggulangan kemiskinan. Karena itulah, kemitraan merupakan fokus banyak pihak, bukan hanya pemerintah dan masyarakat. Agar BKM/KSM tertarik untuk melakukan kemitraan perlu banyak dorongan, salah satunya oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui PNPM Mandiri Perkotaan yang telah melakukan sejumlah hal. Pertama, mendorong masyarakat (BKM) mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk didayagunakan sehingga mampu memberikan kontribusi didalam penanggulangan kemiskinan. Kedua, mendorong BKM yang ingin mengakses permodalan untuk memperlihatkan dan membuktikan kemandirinanya secara kelembagaan, pencatatan pembukuannya baik, sistem pengelolaan keuangan dan kegiatannya transparan serta memiliki KSM yang punya potensi untuk berkembang dan disiplin dalam pengembalian. Ketiga, BKM mempunyai PJM Pronangkis yang merep­ re­ sen­ tasikan kebutuhan masyarakat dan up to date. Keempat, memberikan dan mendampingi BKM supaya memiliki kapasitas dalam manajerial kelembagaan. Kelima, mendorong dan me­ mastian BKM dapat dipercaya oleh masyarakat maupun pemerintah/pihak luar. Keenam, saran bagi Pemanfaat PNPM Perkotaan sehingga mereka yang berpotensi dapat terus berupaya memperoleh akses pembiayaan. Ketujuh, menjadi KSM yang dapat dipercaya melalui kegiatan usaha yang produktif, dan cash flow yang baik. Kedelapan, dapat mempertanggungjawabkan amanah pinjaman dengan baik, sehingga pihak perbankan mempercayai dan melakukan kerjasama secara terus menerus. Terakhir, kesembilan, meningkatkan kualitas produksi dan usahanya sehinga dapat dilirik oleh pihak luar baik perbankan maupun swasta. (bcr)

Jalan coneblock di lingkungan permukiman dibangun oleh masyarakat dengan dana PNPM Mandiri Perkotaan

Foto : Dok Dit. PBL

Foto : Buchori

Kesiapan BKM

Foto : Dok Dit. PBL

info baru

Partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan dalam kegiatan PNPM Mandiri

Ketika Gender Harus Diutamakan

A

da joke bahwa infrastruktur yang tidak umum dikerjakan orang, apalagi perempuan, adalah tugas dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Jika dicari kebenarannya, rasanya infrastruktur PU masih net­ ral dari isu gender. Namun saat ini sudah marak isu pengarusutamaan gender (PUG) yang harus diterapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah. Untuk urusan ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai salah satu unit kerja di Kementerian PU sudah melaju kencang, terutama dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Jika secara nasional Kementerian PU sering menerima

Dalam open menu program pemberdayaan, biasanya ibu-ibu memilih prasarana jalan ketimbang air minum dan sanitasi. Alasannya mereka takut jika perawat atau dokter enggan masuk ke desa mereka. Begitupun dengan anaknya yang berangkat ke sekolah, apalagi jika anak perempuan yang sangat tidak nyaman jika jalan akses ke sekolahnya rusak.

penghargaan dalam hal PUG, maka Ditjen Cipta Karya dihargai sebagai yang paling menonjol dibandingkan Ditjen lainnya karena yang dibangun Ditjen Cipta Karya sangat melekat dengan masyarakat. Sampai saat ini yang baru teridentifikasi ada sembilan kegiatan responsif gender Cipta Karya. Antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP), Pengembangan infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasia Masyarakat (PAMSIMAS), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

17

Foto : Special

Foto : Dok. Fasilitator PPIP Jambi

info baru

Foto Atas Foto Bawah

: Ibu-ibu merasakan dampak paling besar dengan tersedianya air bersih di rumah mereka. : Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menerima penghargaan perihal Pengarusutamaan Gender (PUG) dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

(PPIP), Rural Infrastructure Support (RIS) to PNPM, Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan Studi Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Cipta Karya. Mulai tahun 2012 ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali melanjutkan

18

komitmennya untuk meningkatkan pelaksanaan Peng­ arus­ utamaan Gender (PUG) dengan mengidentifikasi ke­ giatan responsif gender pada tahun 2013. Selanjutnya kegiatan tersebut akan masuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2013 yang diawali dengan penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Gender Budget Statement (GBS). Sembilan kegiatan responsif gender di atas baru sebatas yang terkait dengan program pemberdayaan. masih banyak program reguler yang perlu diidentifikasi karena mengandung potensi responsif gender. Menurut Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sri Apriatini Soekardi, yang dikenal dengan Bu Cici, ada kebijakan, program, kegiatan pembangunan tertentu yang luput terhadap adanya kebutuhan, aspirasi, hambatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ia menyebutkan contoh kesenjangan bagi perempuan dalam memperoleh informasi tentang pentingnya menjaga kualitas air sungai, kesenjangan partisipasi perempuan dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur SDA, kurangnya pertimbangan dalam merumuskan manfaat pem­ bangunan bidang jalan dan jembatan yang setara untuk lakilaki dan perempuan, misalnya Rest Area, Penyeberangan Jalan dikawasan pertanian, base camp. Cici juga menyebut contoh lainnya seperti, terabaikannya keterlibatan perempuan dalam penguasaan kepemilikan aset, lahan, rumah, terkait proses pengadaan tanah, kesenjangan partisipasi perempuan dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, juga kurangnya penyuluhan pencegahan HIV pada pekerja konstruksi. Selain itu ada juga perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan terhadap letak dan pola penggunaan fasilitas permukiman, antara lain air minum dan persampahan, dan kurang terakomodasinya program sarana dan prasarana perempuan dalam bangunan gedung. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang kawasan pada saat konsultasi publik juga dinilai kurang melibatkan partisipasi perempuan. “Kementerian PU telah menerbitkan buku panduan peng­ integrasian aspek gender dalam perencanaan program dan anggaran Kemen. PU. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah diterapkan pada 49 kegiatan yang teridentifikasi ada kesejangan gender. Ini meliputi penyusunan NSPK, pembinaan SDM, operasi dan pemeliharaan kualitas air, dan pemberdayaan masyarakat bidang permukiman,” ungkap Sri Apriatini yang akrab dipanggil Cici. Anggaran Responsif Gender diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.02/2011 tentang petunjuk teknis pe­ nyusunan dan penelaahan RKAKL dan Pelaksanaan DIPA TA 2011,2012, dan tahun selanjutnya. Sementara Direktur Pengembangan Permukiman, Amwazi Idrus, saat membuka Workshop Kegiatan PUG Sub Bidang Cipta Karya 2012 dan Rencana 2013 di Jakarta (17/4) mengatakan isuisu gender di masing-masing kegiatan harus ditemukenali dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan, penganggaran dan pelaksanaannya. Kabag Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PU, Panani Kesai menambahkan PPRG bertujuan mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan. “Perencanaan dan penganggaran ini harus dikontrol agar benar-benar memberi

Foto : Buchori

info baru

Dari kiri ke kanan: Sri Apriatini Seokardi (Staf Ahli Menteri PU bidang Hubungan Antar Lembaga), Hadi Sucahyono (Kasubdit Kebijakan Strategi Ditjen Cipta Karya), dan Amwazi Idrus (Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya).

manfaat nyata,” ujar Panani. Sedangkan Anggaran Responsif Gender (ARG) mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Panani mencontohkan, pada perencanaan Program Pem­ bangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) seringkali ditentukan oleh aspirasi perempuan. Misalnya pada pengajuan pilihan program, apakah warga akan membangun prasarana air bersih dan sanitasi, atau membangun jalan desa.

“Biasanya, ibu-ibu memilih jalan karena mereka takut jika perawat atau dokter enggan masuk ke desa mereka. Begitupun dengan anaknya yang berangkat ke sekolah, apalagi jika anak perempuan yang sangat tidak nyaman jika jalan akses ke sekolahnya rusak,” jelas Panani. Dengan demikian, perencanaan program yang terpadu di tingkat pusat juga sangat penting. Masyarakat tidak mau tahu siapa yang membangun prasarana dan sarana yang mereka nikmati. Apakah dari Ditjen Cipta Karya, atau unit kerja lain di Kementerian Pekerjaan Umum. Atau bahkan dari kementerian dan lembaga pusat lainnya, bahkan jika yang membangun pemerintah daerah pun mereka tidak peduli. Menyinggung penganggaran, Panani menegaskan, anggaran responsif gender bukan berarti anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan atau 50% laki-laki dan 50% perempuan untuk setiap kegiatan. Penerapan ARG juga tidak berarti ada penambahan dana yang dikhususkan untuk program ini, bukan juga menambah program khusus pemberdayaan perempuan. “ARG tidak berlaku sebagai dasar meminta tambahan alokasi anggaran. Tidak semua program,kegiatan, dan outputnya perlu dikoreksi agar menjadi responsif gender karena ada juga yang netral gender,” tegasnya. (bcr)

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

19

info baru

Foto : Special

Foto : Danang Pidekso

3R dan Perilaku Masyarakat Indonesia

Foto Atas Foto Bawah

P

: Pemilahan sampah di Desa Wisata Lingkungan Sukunan Bantul : Contoh praktik 3R dengan memilah sampah sesuai tempatnya

roduksi sampah oleh kota-kota besar di Indonesia terbesar berasal dari rumah tangga, yaitu 1000-3000 ton sampah per harinya (Pramesti, 2011). Pramesti menyebutkan bahwa 90% sampah di Indonesia belum didaur ulang dan salah satu hambatannya akibat budaya membuang sampah sembarangan masih sering terjadi di masyarakat (2011). Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup, rumah tangga di Indonesia menghasilkan dua liter sampah setiap harinya. Jumlah tersebut cukup besar dan tentunya akan menjadi masalah jika tidak dapat ditangani atau didaur ulang dengan baik. Lingkungan

20

Muhammad Reva S *)

Konsep 3R (reduce, reuse and recycle) dalam pengelolaan persampahan sangat bergantung dari perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dalam mendaur ulang sampah mereka (recycling behavior), terutama dimulai dari skala rumah tangga, masih sulit diwujudkan karena banyak hal.

rumah tangga menjadi awal untuk pembelajaran dalam mendaur ulang sampah. Oleh karena itu, merubah perilaku warga untuk dapat lebih berinisiatif dalam mendaur ulang sampah mereka menjadi issu yang sangat penting dalam pengelolaan persampahan. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan inisiatif dan kesadaran masyarakat dalam mendaur ulang sampah yang mereka hasilkan. Pertama adalah nilai-nilai lingkungan (environmental values) yang dimiliki masyarakat. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan perilaku atau karakter individu terhadap lingkungan, misalnya individu yang lebih terbuka (open-minded) terhadap isu persampahan. Individu ini juga memiliki pemikiran bahwa kebiasaan dalam mendaur ulang sampah akan memberikan banyak keuntungan bagi lingkungan. Individu ini lebih sering disebut sebagai individu yang pro-environment dan cenderung lebih peka terhadap masalah lingkungan. Faktor kedua adalah context, diantaranya termasuk kondisi lingkungan, geografis dan sosiodemografis. Individu yang memiliki lingkungan binaan yang baik cenderung akan mengelola sampahnya lebih baik. Lingkungan yang dimaksud, misalnya, telah tersedianya sarana dan prasarana sampah yang memadai dan memiliki karakter lingkungan sosial yang mendukung akan pentingnnya daur ulang sampah dari skala rumah tangga. Namun, hal ini masih harus diamati lebih lanjut. Karena ada pula kondisi dimana infrastruktur sudah tersedia dan lingkungan sosial sudah mendukung, namun tetap tidak mudah merubah perilaku individu dalam mendaur ulang sampah mereka. Oleh karena itu, faktor berikutnya yang menentukan adalah pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendaur ulang sampah. Pemerintah tidak hanya harus mensosialisasikan pentingnya

Foto : Buchori

info baru

Tempat sampah di salah satu sudut pasar di Kota Gorontalo. Prasarana yang sudah disediakan pemerintah harus dipelihara masyarakat dan rutin diangkut oleh petugas kebersihan.

daur ulang sampah, namun harus pula dapat melibatkan masyarakat dalam setiap program persampahan di setiap tahapan, baik dimulai dari perencanaan sampai dengan implementasi program tersebut. Dengan demikian masyarakat lebih mengerti akan pentingnya mengelola sampah yang baik. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat berupa pemberdayaan seperti contoh program kampanye tentang perilaku mendaur ulang yang dapat dimulai dari skala rumah tangga (door to door). Hal ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah langsung dari sumbernya. Faktor terakhir yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan perilaku masyarakat dalam mendaur ulang sampah adalah kondisi ekonomi. Bagi masyarakat golongan menengah ke bawah dengan edukasi yang rendah di Indonesia, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas pertama daripada memikirkan masalah lingkungan. Mereka cenderung tidak terlalu peduli akan pentingnya memisahkan sampah mereka. Walaupun perilaku ini tidak hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki edukasi rendah dan sering pula golongan, masyarakat dengan tingkat edukasi yang tinggi pun tidak menjamin memiliki kesadaran akan pentingnya mendaur ulang. Oleh karena itu, kondisi ini sering sekali menjadi hambatan bagi pemerintah dan masyarakat pro-lingkungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendaur ulang sampah mereka. Salah satu solusi yang dapat diaplikasikan dalam jangka pendek adalah meningkatkan pengetahuan akan pentingnya mendaur ulang yang dapat dilakukan melalui media, kampanye, seminar

dan pendekatan langsung kepada individu (face to face dialogue). Selain itu, untuk masyarakat golongan menengah ke bawah diperlukan program insentif, seperti pengurangan pajak bagi masyarakat yang telah mendaur ulang sampah mereka. Dan untuk masyarakat umum dapat pula diterapkan sistem pembayaran berdasarkan berat sampah (waste billing system) dengan maksud mengurangi volume sampah yang dihasilkan dari sumbernya. Penting juga untuk menambah jumlah dan kapasitas tong dan container sampah di ruang publik yang sudah langsung memisahkan material sampah yang berbeda-beda. Tentunya seluruh aktivitas ini harus didukung dengan kebijakan pemerintah baik dimulai dari penegakkan peraturan sampai alokasi dana yang sesuai. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa mendorong serta merubah perilaku masyarakat dalam mendaur ulang sampah mereka dari mulai skala rumah tangga sangatlah penting. Walaupun bukan perkara mudah, namun faktor-faktor yang telah disebutkan di atas dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaur ulang sampah. Perilaku bijak menangani sampah tidak hanya dapat mengurangi volume sampah dari skala rumah tangga, namun dapat pula memberikan keuntungan dari segi lingkungan bagi tiap individu, masyarakat maupun pemerintah. *) Staf Subdit Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

21

inovasi

Kampanye Publik

Melalui Cyber Public Relation Indah Raftiarty *)

Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah mulai melakukan kegiatan kampanye untuk perubahan perilaku masyarakat maupun mendorong kepedulian pemerintah daerah dan stakeholder terkait sejak satu dasawarsa lalu.

22

Foto-foto : Danang Pidekso

Para peserta Workshop sedang mengerjakan tugas membuat yel-yel kelompok.

inovasi

Noah Abubakar salah satu praktisi PR sedang memberikan materi tentang pentingnya Social Media

K

egiatan tersebut dilakukan melalui berbagai publikasi untuk menginformasikan kinerja dan visi misinya kepada masyarakat luas seperti buletin dan leaflet. Pengelolaan informasi publik ini dilakukan oleh Subdirektorat Data dan Informasi, Direktorat Bina Program. Publikasi dengan muatan informasi yang benar, akurat, lengkap dan memadai, juga menjadi bagian yang tak kalah penting bagi terciptanya citra yang positif bagi lembaga yang diwakili. Pelaksanaan program pemerintah, dimana dengan adanya akses keterbukaan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi terkini program pemerintah dalam hal ini adalah program bidang Cipta Karya. Meskipun demikian, dalam menyebarluaskan informasi publik ini, dituntut kehandalan aparat pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut seluruh instansi untuk dapat memberikan data dan informasi yang aktual, sehingga melalui media Ditjen Cipta Karya yang ada, baik Situs Web Cipta Karya (http://ciptakarya.pu.go.id), Buletin Cipta Karya, poster, dan lainlain senantiasa dikembangkan dan dimutakhirkan informasi yang ada di dalamnya. Pengembangan ini memerlukan partisipasi stakeholder di lingkungan Ditjen Cipta Karya agar didapat

informasi yang diperlukan masyarakat. Di sini Ditjen Cipta Karya dituntut untuk berperan sebagai Public Relation. Fenomena dunia internet atau cyber ini juga mempengaruhi dunia Public Relations didalam sebuah korporat maupun instansi pemerintah. Sehingga muncul lah istilah Cyber Public Relations atau E-PR. Secara harfiah, mungkin E-PR ini diartikan sebagai kegiatan Public reations yang dilakukan menggunakan media internet atau secara cyber. Namun, Cyber PR ini sendiri berarti kegiatan kehumasan (PR) yang dilakukan dengan sarana media elektronik internet atau cyber dalam membangun merek (brand) dan memelihara kepercayaan (trust), pemahaman, citra perusahaan atau organisasi kepada publik atau khalayak dan dapat dilakukan secara one to one communication dan bersifat interaktif. Cyber Public Relations adalah metode atau cara yang timbul seiring berkembangnya era new media. Seiring dengan mulai bergaungnya era new media, dan untuk memaksimalkan ke­ beradaannya, maka Cyber Public Relations mulai berkembang sebagai sarana untuk membangun sebuah brand dan memelihara kepercayaan (trust), pemahaman, citra perusahaan/organisasi kepada publik/khalayak dan dapat dilakukan secara one to one communication bersifat interaktif. Saat ini, audience lebih memilih untuk mencari informasi melalui sarana online, yaitu internet Karena sangat mudah dan lebih cepat. Oleh karena itu, adalah cara yang sangat bijaksana

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

23

inovasi

Pelatihan yang menggunakan metode 30% teori dan 70% praktek ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang advokasi melalui media dan keterampilan mendayagunakan fasilitas internet sebagai salah satu media utama untuk berpartisipasi dalam tiap program kampanye dan publikasi bidang Cipta Karya.

Foto Atas

Foto Bawah

: Kabid Cipta Karya Provinsi Kalbar Bride Suryenus didampingi Kasubdit Data dan Informasi Dian Irawati serta Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Erwin Adhi Setyadhi saat membuka acara. : Foto bersama seluruh peserta workshop Cyber PR

dan cerdas untuk mengembangkan brand perusahaan atau institusi kita melalui Cyber Public Relations baik dengan bantuan programmer, maupu kita lakukan upload sendiri, dan hal ini telah dimungkinkan dengan adanya era Web 2.0 yang membuat interface sebuah program di web semakin mudah untuk diupdate dan di publish. Untuk itu, Subdit Data dan Informasi menyelenggarakan Pelatihan Cyber Public Relations di Pontianak, Kalimantan Barat

24

selama 4 hari , dari tanggal 17 sampai dengan 20 April 2012. Kegiatan Pelatihan ini sendiri adalah pelaksanaan yang kedua, setelah sebelumnya dilaksanakan pelatihan yang serupa pada tahun 2011 di Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan peserta pelatihan adalah perwakilan dari Satker Pusat maupun Satker PPLP dan PAM Propinsi wilayah Barat. Sedangkan untuk kali ini peserta pelatihan yang meliputi perwakilan dari instansi Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya baik Satker Pusat maupun Satker PPLP dan PAM Propinsi wilayah Timur. Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik Ditjen Cipta Karya Tahun 2011-2014 sebagai kelanjutan dari Implementasi Strategi Komunikasi Publik Ditjen Cipta Karya Tahun 2010. Peserta pelatihan yang meliputi perwakilan dari instansi Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya baik Satker Pusat maupun Satker PPLP dan PAM Propinsi wilayah Timur. Pelatihan yang menggunakan metode 30% teori dan 70% praktek ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang advokasi melalui media dan keterampilan men­ daya­ gunakan fasilitas internet sebagai salah satu media utama untuk berpartisipasi dalam tiap program kampanye dan publikasi bidang Cipta Karya sehingga kemudian mampu bertindak sebagai Public Relations yang aktif dalam mengkampanyekan kegiatan pembangunan bidang Cipta Karya dan menciptakan rencana kerja kampanye publik bidang Cipta Karya di unit kerjanya masingmasing dengan memanfaatkan berbagai momentum yang ada. *) Staf Subdit Data dan Informasi Dit. Bina Program

Foto-foto : Buchori

inovasi

Penandatanganan kerjasama efisiensi energi PDAM antara Perpamsi, Ditjen Cipta Karya, dan IUWASH USAID

Kemen PU dan USAID

Kerjasama Peningkatan Efisiensi Energi PDAM Selama tiga dasawarsa terakhir pembangunan prasarana dan sarana air minum terus dilaksanakan, namun cakupan pelayanan air minum yang aman secara nasional pada tahun 2010 baru mencapai 53,87% di perkotaan dan 46,79% di perdesaan. Hal ini tentu saja masih cukup jauh dari sasaran MDGs yaitu sebesar 68,87% penduduk Indonesia akan memperoleh askes air bersih yang aman.

U

ntuk memenuhi target peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, tentunya kondisi PDAM selaku ujung tombak pelayanan air minum kepada masyarakat harus sehat sehingga mampu mengoperasikan SPAM secara efektif dan efisien melalui manajemen internal PDAM yang kuat. Berdasarkan hasil analisa penilaian kinerja PDAM yang dilakukan oleh BPPSPAM tahun 2010 dari 341 PDAM hanya 142 PDAM berstatus sehat, selebihnya 128 PDAM berstatus kurang

sehat dan 71 PDAM berstatus sakit. Penyebab utama kurang sehatnya PDAM antara lain akibat faktor: inefisiensinya pengelolaan SPAM. Inefisiensi tersebut antara lain karena kapasitas terpasang belum dimanfaatkan optimal dan tingkat kehilangan air rata-rata lebih dari 20% (saat ini rata-rata kehilangan air masih 33%), rasio jumlah karyawan terhadap jumlah pelanggan yang tinggi, dan pengeluaran biaya yang tinggi. Salah satu biaya yang tinggi adalah biaya energy, baik listrik maupun BBM, untuk genset yang dapat mencapai 20-30%

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

25

inovasi

Para narasumber dalam Workshop Peningkatan Kinerja PDAM Melalui Efisiensi Pemakaian Energi.

total biaya operasional PDAM. Untuk itu, salah satu upaya untuk menyehatkan PDAM adalah dengan melakukan efisiensi biaya listrik. Pemanfaatan energi yang efisien menjadi isu penting saat ini, terlebih lagi dengan rencana kenaikan BBM. Tingginya biaya untuk energi yang dapat mencapai 20-30% dari biaya operasionalnya disebabkan banyak faktor yang antara lain: desain sistem yang tidak optimal, instalasi listrik yang tidak memenuhi standar, pola pengoperasian mekanikal dan elektrikal (M/E) yang tidak tepat, penurunan performansi/kemampuan peralatan listrik dan pompa, pemeliharaan unit M/E yang tidak sempurna dan faktor non teknis (SDM, administrasi, dll). Sejalan dengan upaya peningkatan pendapatan bagi PDAM dalam rangka meningkatkan kinerjanya, maka efisiensi biaya (termasuk biaya untuk energi) merupakan langkah penting yang perlu dilakukan segera. Untuk mengetahui apakah suatu PDAM harus melakukan audit energy sehingga mengetahui berapa total pemakaian energi dan titik-titik mana yang menggunakan energi berlebih dan bisa hemat. Terkait hal tersebut, awal April lalu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerjasama dengan Perpamsi dan Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene ( IUWASH) USAID menjalin kerjasama peningkatan kinerja PDAM melalui efisiensi pemakaian energi. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Danny Sutjiono, Ketua Umum Perpamsi Syaiful, Chief of Party IUWASH Louis O’Brien dan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono di Jakarta. Melalui kerjasama ini IUWASH akan melakukan audit energi untuk 5 PDAM yaitu PDAM Kabupaten Karawang, Gresik, Lamongan, Kota Semarang dan Surabaya sebagai tahap awal. Audit akan dilakukan selama lima bulan, dimana hasil audit energi ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan rencana bisnis PDAM

26

kedepan. Selanjutnya audit akan diperluas dengan menyasar 34 PDAM lain dalam kurun waktu lima tahun. Program USAID IUWASH ini bernilai $ 33,7 juta USD yang bertujuan untuk meluaskan akses air minum bagi dua juta orang dan akses sanitasi bagi 200.000 orang di 50 daerah perkotaan. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, kerjasama ini merupakan momen yang tepat untuk melakukan percepatan pembangunan air minum dalam rangka mencapai target MDGs 2015 yang semakin dekat. Sampai saat ini tercatat baru 53% layanan nasional dari target MDGs 2015 yaitu 68%. “Saat ini tercatat dari 402 PDAM hanya 145 PDAM berstatus sehat, selebihnya 104 PDAM berstatus kurang sehat dan 86 PDAM berstatus sakit, “ kata Budi. Ia menambahkan, penyebab utama kurang sehatnya PDAM antara lain akibat faktor inefisiensinya pengelolaan SPAM. Inefisiensi tersebut antara lain karena pengeluaran biaya yang tinggi. Salah satu biaya yang tinggi adalah biaya energi, baik listrik maupun BBM, yang dapat mencapai 20-30% dari total biaya operasional PDAM. Mengingat tingginya biaya untuk energi tersebut maka pemanfaatan energi yang efisien menjadi isu penting saat ini, terlebih lagi dengan adanya kenaikan harga BBM. “Efisiensi hendaklah menjadi motto PDAM kedepan, jangan hanya mengeluh soal kenaikan tarif saja,” katanya. Penghematan energi ini juga sejalan dengan implementasi dari Inpres RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penghematan Energi dan Air. Penerbitan Inpres tersebut bertujuan mendorong dilakukanya langkah-langkah dan inovasi penghematan energy dan air di lingkungan instansi Pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD. Sementara itu, IUWASH menemukan fakta bahwa biaya untuk kebutuhan energi PDAM adalah sekitar 30 persen dari total biaya operasional. Biaya penyediaan air minum di Indonesia masih tinggi karena perusahaan air minum belum dapat melakukan efisiensi energi. Hal ini adalah hasil kajian IUWASH audit energi di berbagai wilayah di Indonesia selama tahun 2004 sampai 2010. “IUWASH menemukan fakta bahwa biaya untuk kebutuhan energi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah sekitar 30 persen dari total biaya operasional,” kata Janice Laurente, Communications Officer USAID.

Workshop Efisiensi Energi Setelah penandatangaan kerjasama tersebut dilanjutkan dengan Workshop Peningkatan Kinerja PDAM melalui Efisiensi Pemakaian Energi sebagai langkah awal sosialisasi penghematan energi. Seminar sehari ini diikuti oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) dan 40 Direktur PDAM dari seluruh Indonesia. Selain USAID, seminar juga didukung oleh Perpamsi, BPPSPAM, ADB dan World Bank. Melalui workshop ini diharapkan dapat membuka pandangan PDAM mengenai upaya efisiensi energi sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja PDAM. Selanjutnya diharapkan PDAM dapat secara mandiri meningkatkan kondisi keuangan yang sehat serta meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air minum secara berkesinambungan. (dvt)

gema pnpm

Gudeg PNPM Bu Nur

Tempat Nongkrong

Menteri PU dan Dirjen CK Malam itu, dalam acara Media Gathering di Kota Yogya, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono bertindak sebagai narasumber. Di tengah-tengah diskusi, Budi Yuwono tiba-tiba bercerita tentang warung nasi gudeg. Namun gudeg ini berbeda dari warung gudeg pada umumnya yang dijual di Yogya.

“M

alam ini saya sengaja belum makan, karena setelah acara ini saya ingin makan nasi gu­ deg bantuan dari program PNPM. Dengan ha­ nya bermodal Rp 500 ribu warung ini bisa ber­ kembang. Pak Menteri bahkan Presiden kita pernah mampir disana. Bagaimana kalau kita kesana rame-rame, tapi jangan lupa diliput,” canda Budi Yuwono waktu itu. Sontak, semua wartawan yang hadirpun menyetujuinya.

Setelah acara selesai, dengan menggunakan bis, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono beserta rombongan wartawan rame-rame menuju kesana untuk makan malam di Warung yang terletak di daerah Kota Gedhe Yogyakarta tersebut. Adalah Bu Nursiati, yang menggeluti kuliner Gudeg Jogja. Ia adalah sosok ibu yang tekun dan berkecimpung di usaha masakan khas Yogyakarta ini dengan penuh kehati-hatian dan tulus. Karena itulah, Gudeg Jogja Bu Nur menjadi salah satu tujuan wisata

Foto-foto : Danang Pidekso

Warung Gudeg PNPM Bu Nur yang terletak di Kota Gedhe Yogyakarta

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

27

gema pnpm kuliner bagi penikmatnya. Yang berbeda dari Gudeg Jogja Bu Nur ini, selain terasa nikmat, ia juga salah satu anggota KSM program PNPM Mandiri Perkotaan. Melalui keteladanan dalam KSM, ia mampu mengantarkan diri dan keluarganya keluar dari kemiskinan. Sosok Nursiatin, atau yang akrab dipanggil Bu Nur ini, mengawali kariernya sebagai seorang pendidik dari satu sekolah ke sekolahan lain. Pengabdiannya sebagai pendidik membawanya ke Ambon, kemudian ke Jakarta dan terakhir di Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun, sayang, upayanya tidak membuahkan hasil. Akhirnya Bu Nur mengakhiri perantauannya dan kembali ke Yogyakarta, dimana ia menetap di rumah sang mertua. Tahun 2003, di Kelurahan Pandean Yogyakarta mendapat Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang sebagian dananya digunakan untuk pinjaman bergulir. Ke­ sempatan itu dimanfaatkannya untuk mengajak warga lain mem­bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar dapat mengakses pinjaman bergulir. Pada 15 April 2003, KSM yang diberi nama Setia Hati itu mendapatkan kucuran dana dari UPK BKM Citra Mandiri, Kelurahan Pandean, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.KSM yang ber­ ang­gotakan 7 orang tersebut mendapatkan pinjaman dana se­ besar Rp 500.000per orang. Sebagai ketua, Bu Nur senantiasa mengingatkan keenam anggotanya untuk berhati-hati dalam menggunakan uang pinjaman tersebut dan menggunakannya dengan baik. Dia juga wanti-wanti (berpesan dengan sungguhsungguh) kepada anggota KSM agar rajin menyisihkan uang untuk angsuran agar kelak tetap dipercaya oleh UPK. Kepercayaan menjadi ketua KSM pun tidak selalu mulus. Ia juga menemukan tantangan dari anggotanya. Salah satu anggotanya

enggan membayar angsuran pinjaman bulanan. Namun, dengan sigap, Bu Nur melakukan pendekatan dan akhirnya pinjaman da­ pat lunas dengan baik. Di tengah kesibukannya menyiapkan dagangan, Bu Nur masih menyempatkan diri bersilaturahmi ke masing-masing anggotanya setiap bulan.

Modal Usaha Kesempatan mendapatkan modal pinjaman P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan digunakan untuk merealisasikan keinginannya yang selama ini terpendam. Yaitu, jualan Gudeg Jogja, dengan modal awal sebesar Rp500.000. Ia gunakan uang tersebut untuk membeli tikar lesehan, tenda, alat-alat memasak, serta bahan baku gudeg. Bermodalkan 15 butir telur ayam dan dua ekor ayam, sajian Gudeg Jogja pun dijajakan di warungnya yang bernama Warung APPI,di Jalan Giwangan (depan Gudang SGM), Yogyakarta. Dengan di­ temani suami, Bu Nur membuka warung mulai pukul 18.30 WIB (bada maghrib) hingga pukul 01.00 WIB (malam). Inilah awal kesuksesan Gudeg Jogja Bu Nur. Kunci sukses angsuran KSM Setia Hati, menurutnya, adalah anggota KSM harus menyisihkan hasil usahanya untuk angsuran, kemudian baru dikurangi untuk modal usaha dan sisanya untuk kebutuhan keluarga. Dengan pola seperti itu, KSM Setia Hati mam­pu menjadi pionir untuk angsuran yang baik sampai tujuh kali pinjaman. Pinjaman terakhir dari UPK BKM adalah sebesar Rp2 juta. Sejalan dengan kemajuan usahanya, serta bertambahnya mo­dal pinjaman, ia mulai dibantu oleh dua orang pelayan di wa­­­­­rungnya, ditambah dua orang tenaga kerja yang membantu memasak gudeg di rumahnya. Usaha Bu Nur pun berkembang

Suasana ketika sedang menikmati gudeg di warung gudeg Bu Nur

28

gema pnpm

Dengan duduk lesehan, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono bersama dengan para wartawan mencicipi gudeg Bu Nur

pesat. Yang semula hanya menjajakan 15 butir telur dan 2 ekor ayam, sekarang dalam semalam ia menghabiskan 100-150 butir telur, 6 ekor ayam dan 15 kg ayam potongan. Bahkan, pada harihari besar, bisa menghabiskan 400 butir telur dalam semalam. Kesuksesan itu mendorong Bu Nur untuk membantu tetangga yang kurang mampu dan anak yatim dari warga sekitar rumahnya untuk bergabung dalam mengelola usaha. Bu Nur sangat senang ketika mereka yang dibantu, mampu kembali sekolah. Dan bagi yang miskin mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itulah, niatan Bu Nur adalah membantu orang kurang mampu di lingkungannya. Melihat profil KSM Setia Hati yang telah sukses mengembalikan pinjaman Rp500.000 untuk 4x pinjaman dan Rp2 juta untuk 3x pinjaman, yang berikutnya BKM Cipta Mandiri, Kelurahan Pandeyan mendorong KSM untuk bermitra dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Karena, KSM Setia Hati telah berada di Cluster 3, sekarang telah sukses di nilai (pinjaman) Rp2 juta. Namun, Bu Nur masih awam dengan perbankan, karena selain ini tidak pernah pinjam pada perbankan. “Bahkan, untuk hasil dagangan pun masih saya letakkan di bawah bantal,” kata Bu Nur. Atas dorongan BKM inilah KSM diajak ke BRI untuk mendapatkan penjelasan dari pihak perbankan. Alhasil setelah mendapat pen­

jelasan dari pihak bank mengetahui prodil angsuran KSM selama ini, maka pihak perbankan pun memberikan pinjaman untuk tahap awal sebesar Rp15 juta. Dan, mulai saat ini juga, Bu Nur mulai menyimpan hasil tabungannya ke bank. Inilah awal kemitraan KSM Cluster 3 dengan pihak bank.

Biaya Kuliah Dua Anak dan Angsuran Motor Kesungguhan itupun membuahkan berkah bagi keluarga. Bu Nur yang dikaruniai tiga anak laki-laki itu, sekarang mampu memberikan biaya demi pendidikan yang layak bagi anak-anak­ nya. Menurut pengakuan Bu Nur, hasil usaha atas pinjaman KSM tersebut bisa menyekolahkan anaknya di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Anak yang pertama sedang melanjutkan kuliah di UNY semester 3, sedangkan anak kedua masuk semester 2 pada kampus yang sama dan anak ketiga masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Guna memenuhi kebutuhan sekolah anaknya pun dia me­ nyisihkan pendapatannya untuk kredit motor sebagai sarana kuliah dan itu semua berkat usaha gudeg yang dibiayai atas pin­ jaman P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan kepada KSM Setia Hati. “Dari pinjaman KSM inilah akhirnya, saya bisa bertemu Pak Menteri Pekerjaan Umum,” ujarnya. (dvt /pamsimas.org)

29

gema pnpm

Pantang Menyerah Sebelum Air Mengalir

Foto-foto : Dok. PAMSIMAS

Rita Hendriawati *)

M

usi Rawas - Desa Kuto Tanjung berada di ujung Provinsi Sumatera Selatan, berbatasan dengan Provinsi Jambi. Untuk mencapai desa, dibutuhkan waktu 5 jam perjalanan darat dari kota Kabupaten Musi Rawas. Namun jika berangkat dari Palembang, jarak itu akan menjadi lebih jauh. Karena harus menempuh perjalanan darat selama 7 jam terlebih dulu, sebelum melakukan 5 jam perjalanan tambahan ke desa. Jalan akan dilewati lebih mudah jika musim panas, namun sebaliknya jika musim penghujan datang. Pasalnya, dua pertiga kondisi jalannya masih berupa jalan batu dan tanah, tentunya sangat sulit dicapai bila hujan datang, jalan jadi becek dan licin. Dengan kondisi geografis tersebut, bisa dikatakan Desa Kuto Tanjung merupakan desa yang terisolir dari kehidupan modernnya kota. Tetapi penduduk desanya yang berjumlah 1.058 jiwa (235 KK), ternyata bukanlah masyarakat kampung, yang menyerahkan nasib mereka dengan pasrah pada kondisi alam yang keras. Mereka adalah masyarakat yang berpikiran maju dan cerdas, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dan kebutuhankebutuhan yang mereka hadapi. Warga tidak mudah menyerah, meski tidak adanya transportasi yang menghubungkan jalan raya dengan desa (desa dipisahkan

30

Warga Desa Kuto Tanjung, Kabupaten Musi Rawas,Sumatera Selatan awalnya menantang hadirnya program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) masuk ke desa itu. Setahun kemudian tantangan itu berubah menjadi pujian. Kini mereka merasakan betul manfaat PAMSIMAS yang mengalirkan air untuk memenuhi kebutuhan warga desa.

oleh Sungai Rawas selebar kurang lebih 25 meter), listrik yang belum masuk desa, serta belum adanya sistem layanan air bersih bagi warganya. Sampai tahun 2010, ketika warga desa belum menerima bantuan untuk pengadaan air bersih, mereka bergotong royong menarik air dari mata air di atas bukit melalui pipa 4 inci untuk disalurkan ke rumah warga. Namun usaha tersebut dirasakan tidak cukup, karena tidak semua rumah warga terpenuhi. Ketika program PAMSIMAS datang ke Desa Kuto Tanjung, terjadi resistensi atau penolakan dari warga yang cukup tinggi, karena opsi yang ditawarkan, dengan sistem gravitasi dan pendistribusian melalui perpipaan, yang menggunakan pipa 2 inci tidak mampu meyakinkan warga. Sebabnya, sebelumnya mereka sudah menggunakan pendistribusian air dengan pipa 4 inci. Tetapi, tim fasilitator (Teknik, Kesehatan dan Pemberdayaan) juga tidak mudah menyerah. Dengan bantuan tim konsultan kabupaten, dibuat maket sarana air bersih untuk penjelasan yang lebih detil. Dan hasilnya, berhasil! Warga desa menyetujui usulan dengan semangat. Sejak itu, warga bergerak untuk memilih lokasi yang tepat untuk penempatan bak reservoir, supaya masyarakat dapat terlayani sepenuhnya. Walaupun H. Usman, tokoh masyarakat yang disegani warga itu sampai terjatuh, dan harus menderita selama 3 bulan, ketika pencarian lokasi penempatan bak reservoir. Tetapi pelaksanaan pembangunan sarana tidak berhenti. Dalam waktu 5 bulan, sarana mulai terlihat bentuknya, yaitu, 1 unit Jamban di SD, 5 unit sarana CTPS, 1 unit bangunan penangkap air, 1 unit penampung air dilengkapi dengan saringan pasir cepat,

gema pnpm

10 kran umum, dan hampir 100 sambungan rumah terealisasi, 1 paket Perpipaan (1000 meter pipa transmisi dan kurang lebih 2000 meter pipa distribusi). Kalau kita lihat bangunan sarana air seperti gambar di samping, pasti kita berpikir bahwa bangunan ini dibangun oleh para tenaga ahli yang sangat berpengalaman. Namun kenyataannya, bangunan ini, adalah bangunan sarana air minum dengan menggunakan saringan air yang sederhana, yang dibuat oleh warga Desa Kuto Tanjung dengan pendampingan tim fasilitator. Warga desa sangat senang dengan hasil yang mereka kerjakan. Saharuddin, ketua BPSPAMS yang juga seorang mantan kades mengatakan, sekarang ia dan warga tidak perlu lagi ke sungai untuk sekedar mandi, mencuci dan keperluan sehari-hari. Tinggal putar keran di rumah, air langsung mengalir. Senyum kebahagiaan di wajah masyarakat terlihat jelas, ketika sarana air minum yang dibangun oleh mereka sendiri, melalui Program PAMSIMAS diresmikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas, H. Karyasid Helmi, dan dihadiri oleh perwakilan BAPPEDA, selaku Tim Koordinasi Kabupaten, H. Fetbon Taufik, PPK Heryanto, perwakilan PMAC Sumsel, dan DMAC Kabupaten Musi Rawas. H. Usman, dengan kepemimpinannya yang karismatik, dan selalu siap membantu warga Desa Kuto Tanjung, mengatakan bahwa, bantuan program PAMSIMAS di Desa Kuto Tanjung, merupakan bantuan program yang paling tepat sasaran. Sebab, warga yang tadinya hanya bisa mengandalkan air sungai untuk konsumsi sehari-hari, sekarang tidak perlu lagi bersusah payah ke sungai. Masyarakat sangat bersyukur dengan adanya program PAMSIMAS. “Mulai dari anak kecil sampai orang tua, bahkan orang yang sakit pun bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah terbangun ini,” tutur H. Usman. Tidak hanya itu, lanjut H. Usman, program PAMSIMAS juga berhasil menyadarkan warga desa terhadap kesehatan. Mereka tidak lagi BAB di sungai. “Program PAMSIMAS, mampu menyadarkan warga desa untuk membuat jamban/WC dengan septic tank di rumah masingmasing. Mereka sadar, dengan BAB di sungai hanya mencemari sumber air yang mereka miliki.,” pungkasnya

Agar sarana air bersih yang telah dibangun, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh mereka, bersama dengan badan pengelola yang sudah dibentuk secara musyawarah, dengan iuran yang sudah ditetapkan dalam forum warga secara terbuka. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas Ir. H. Karyasid Helmi, ST, mengatakan, sarana air minum yang dibangun di Desa Kuto Tanjung merupakan sarana satu-satunya di Musi Rawas yang menggunakan sistem perpipaan gravitasi dengan dilengkapi saringan pasir cepat. Bahkan menurut warga desa, saking jernihnya air yang dihasilkan, bisa langsung diminum. Masyarakat Desa Kuto Tanjung, merasa bahwa program PAMSIMAS sangat berbeda dengan bantuan yang biasanya diberikan oleh pemerintah ke desa-desa, karena umumnya program atau proyek yang diberikan pemerintah dikerjakan oleh kontraktor, dan masyarakat hanya menerima hasilnya. Namun di program pemberdayaan ini, masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pemeliharaan. Semua itu menjadi tanggung jawab masyarakat desa. Pembangunan sarana fisik apa pun, dengan teknologi apa pun, merupakan hal yang mudah dilaksanakan. Tetapi untuk meyakinkan ke warga desa yang memiliki keterbatasan ilmu, pengalaman dan dana, adalah sulit dilakukan. Apalagi jika harus melibatkan mereka dalam pembangunannya, akan menjadi lebih sulit lagi. Tetapi, dengan komitmen yang tinggi dan dukungan yang kuat dari tim fasilitator dan DMAC, tidak ada yg tidak mungkin untuk direalisasikan. Akhirnya, masyarakat desa merasakan betul manfaat dari program PAMSIMAS, karena bukan hanya memberikan air bersih yang layak minum kepada warga desa, tetapi juga mampu meningkatkan semangat warga untuk terus memperbaiki kualitas hidup mereka.

*) Central Management Advisory Consultant (CMAC), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

31

lensa ck

Rusunawa hunian pekerja untuk berkeluarga, berteduh dan bermasyarat

Ruma

hku us

ahaku

rmain

ku be

Ruang

Keber

sama

Galeri Rusunawa

tku

Sahaba

32

an

lensa ck

Peraw a

tan ta

ngga

lir

r menga

Air lanca

a dari Penjag erah m o g si ja

Pipa s u

mber

kehid

upan

rusun

awa

Biang

gan Pemasan

instalasi

Rem

besa

n

awa

di Rusun

Edisi 4 4Tahun X4April 2012

33

seputar kita

BPPSPAM Terapkan Sistem Manajemen Mutu

160 Siswa SMP dan SMU se-Sulsel Ikut Penjaringan Duta Sanitasi

Seluruh jajaran Badan Pendukung Pengembangan Sistem Pe­ nyediaan Air Minum (BPPSPAM) berkomitmen menerapkan dan memilihara Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai Permen PU No 04/PRT/M/2009 untuk menuju good governance. Penandatanganan pakta komitmen tersebut dilakukan di Jakarta, Senin (16/4), oleh Kepala BPPSPAM Rachmat Karnadi, anggota BPPSPAM Cece Sutapa (unsur pemerintah), Amry Dharma (Unsur Penyelenggara), Budi Sutjahjo (Unsur Profesi), Effendi Mansur (Unsur Masyarakat), Sekretaris BPPSPAM Tamin M Zakaria, Kabid Umum dan Informasi Aulawi Dzin Nun, Kabid Kebijakan dan Program S. Bellafolijani, Kabid Pemantauan Evaluasi Kinerja Pelayanan Adi Susetyo dan Kabid Keuangan Investasi dan Promosi Setio Djuwono. Kepala BPPSPAM Rachmat Karnadi mengatakan, SMM ini akan meliputi semua aspek di BPPSPAM baik tanggung jawab manajemen, pengelolaan sumber daya, penyelenggaraan kegiatan dan analisa pengukuran. Selama enam bulan BPPSPAM akan melakukan penyusunan standar yang dibantu oleh konsultan. “Penerapan SMM ini akan dilakukan tahun depan, tahun ini kita susun dulu SOP dan juga indikator-indikatornya,” kata Rachmat.

Provinsi Sulawesi Selatan mulai menjaring calon duta sanitasi untuk diikutkan dalam Jambore Sanitasi Nasional di Jakarta Juni mendatang. Sedikitnya 100 siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 60 Sekolah Menengah Umum (SMU) turut menyemarakkan ajang ini dengan mengikuti lomba poster dan karya tulis. Berbeda dengan provinsi lainnya, Sulawesi Selatan mengikutsertakan siswa-siswi SMU agar turut disadarkan tentang sanitasi. Penjaringan berlangsung dua hari di salah satu hotel di Makassar, Jumat-Sabtu (20-21 April) dan dibuka oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulsel, Bakti Haruni. Muhammad Rajadillah dan Afifah Muhaira masing-masing me­ wakili peserta lomba karya tulis dan lomba poster. Acara itu juga difasilitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, dan melibatkan para juri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan unsur wartawan.

Penataan

Kawasan Makam Gus Dur Siap Diresmikan Penataan Kawasan makam Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dibangun Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum pada TA 2011 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang sudah siap diresmikan. Penataan kawasan tempat ziarah di lingkungan Pondok Pesanteren (PP) Tebu Ireng, Jombang, saat ini sudah hampir 100%. Para peziarah yang tiap harinya mencapai 3.000-5.000 orang ini sudah dapat menikmati fasilitas yang tertata rapi. Para santri pun sudah bisa menempatii asrama baru yang lebih bersih. Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono saat berkunjung

34

ke PP Tebu Ireng, Senin (23/4) mengungkapkan kepuasannya terhadap program ini. Ia mengharapkan pemeliharaan ter­ hadap fasilitas yang dibangun perlu terus dilakukan sebelum diresmikan dan diserahterimakan kepada yayasan.

Kunjungi Kami di

Website : http://ciptakarya.pu.go.id

Twitter : @ditjenck

Citizen Journalism Cipta K arya Cerita adalah semangat. Mak a perlu sebuah rumah untuk menampungnya. Tulislah kisah perjalanan yang sudah membuka mata Anda, berbagilah dengan yang lain untuk memperkaya makna. Jurnalisme Warga Cipta Karya siap menampung kisah Anda lewat kata-kata dan karya foto. http://ciptakarya.pu.go.id/jurnalisme