Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
Disampaikan oleh: Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas
Peningkatan Kualitas Hidup MBR untuk Mendapatkan Rumah dan Permukiman Layak Huni merupakan Prioritas Home ownership rate sebesar 78,7%, sisanya non-milik (sewa/ kontrak/ numpang)
Masyarakat sebagai pelaku utama penyediaan perumahan di Indonesia (71%) Presentase Cara Masyarakat Memperoleh Rumah
3,1 juta rumah tangga memiliki rumah lebih dari satu
Tingginya presentase masyarakat dengan status pekerjaan informal menjadi salah satu faktor pendorong tingginya pembangunan rumah secara swadaya Formal
Informal
46.558.877
68.069.149
(41%)
11,8 juta rumah tangga tidak memiliki rumah sama sekali
(59%)
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2014, BPS
Sumber: Statistik Perumahan dan Permukiman 2013, BPS
Memfasilitasi penyediaan hunian layak khususnya bagi rumah tangga yang tinggal di bukan rumah milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain
Memfasilitasi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hunian layaknya secara bertahap.
Menggaransi MBR yang tidak bankable untuk masuk ke dalam pasar pembiayaan perumahan
2
Permasalahan Umum Sektor Perumahan
1
2
Mismatch dalam Penyediaan Hunian Layak untuk MBR
Kurangnya sinergi antar institusi pemerintah dalam perumusan kebijakan
3
Belum adanya kebijakan pemerintah yang benar-benar mendukung pertumbuhan pasar perumahan MBR
4
Belum adanya sistem administrasi kependudukan dengan nomor identitas tunggal
Supply
Demand
Mengandalkan fasilitas pembiayaan formal
MBR non-bankable
Harga rumah makin tinggi
Keterbatasan afordabilitas
• Batasan harga rumah tidak kena pajak • Kebijakan terkait tata ruang • Penyediaan lahan rusunawa
• Belum adanya kemudahan dalam proses dan biaya administrasi
pembangunan rumah MBR • Persyaratan pengajuan KPR FLPP yang cukup rumit
• Data yang ada belum dapat menggambarkan kebutuhan serta kondisi
(kualitas) rumah secara riil (by name by address) • Data kependudukan adalah basis utama pelaksaanaan Housing Career System.
Segmentasi Target dan Kebijakan Pemerintah Masyarakat Berpendapatan Menengah ke Atas
Mekanisme Pasar Perumahan
A. Tidak Mampu untuk Memiliki Rumah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) • Lahan disediakan oleh Pemerintah Daerah • Bangunan fisik disediakan oleh Pemerintah Pusat
Masyarakat Berpendapatan Rendah
B. Mampu untuk Memiliki Rumah
Dukungan Pemerintah
• •
Subsidi langsung (Public Housing Mortgage) Subsidi tidak langsung: pembangunan PSU; insentif untuk pengembang
C. Pembangunan Rumah Swadaya • •
Bantuan stimulan untuk pembangunan rumah Bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas rumah
Pembangunan Perumahan pada RPJMN 2015-2019 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” - Pasal 28(H) UUD 1945 -
Sasaran Pembangunan Terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal
Arah Kebijakan Upaya peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai serta diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40% terbawah
Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian.
Strategi Kebijakan Peningkatan peran BUMN yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR termasuk land banking untuk perumahan
Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan
Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing)
Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan.
2
1
4
3
6
Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan
Pengembangan sistem karir perumahan (housing career system) sebagai dasar penyelesaian angka kekurangan rumah
5
Revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan
7
8
Pembangunan Perumahan pada RPJMN 2015-2019 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” - Pasal 28(H) UUD 1945 -
Penyediaan hunian layak (sewa/milik) 2.200.000 rumah tangga melalui anggaran Pemerintah 2.200.000 rumah tangga melalui kontribusi NonPemerintah (BUMN/BUMD, swasta, dan masyarakat) Peningkatan kualitas hunian untuk 1.500.000 rumah tangga
Apartemen sewa (rusunawa) sebanyak 550.000 unit Bantuan stimulan pembangunan rumah baru swadaya sebanyak 250.000 unit Pembangunan rumah khusus sebanyak 50.000 unit
Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi rumah tangga MBR KPR sejahtera tapak : 720.000 rumah tangga KPR sarusun : 176.500 rumah tangga KPR sewa-beli untuk sarusun : 3.500 rumah tangga KPR swadaya : 6.000 rumah tangga Kredit konstruksi : 450.000 rumah tangga Bantuan uang muka : 476.000 rumah tangga
Pembangunan Perumahan RPJMN 2015-2019
Kegiatan Eksisting 1. Pembangunan rumah susun sederhana sewa (4,8%)* • • • •
Target MBR 40% pendapatan terbawah
Partisipatif
2. Pembangunan baru (17%)* dan peningkatan kualitas (12,1%)* rumah swadaya
Pemerintah Daerah Masyarakat Swasta
Menjangkau MBR sektor informal
Memiliki daya ungkit besar
Rusunawa untuk lembaga pendidikan seperti pesantren dan universitas apakah tepat menyasar MBR? Masih ada rusunawa yang belum terhuni karena lambatnya serah terima aset dan menyebabkan penurunan kualitas bangunan Masih ada pembangunan rusunawa < 4 lantai? Sosialisasi dan seleksi kepenghunian?
• • •
Masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan/peningkatan kualitas Pemetaan kebutuhan pembangunan selesai tahun 2016 Lokus penerima bantuan diprioritaskan di kawasan kumuh dan pesisir
3. Pembangunan rumah khusus (16%)* •
Rumah khusus yang dibangun tidak ditempati
4. Pembiayaan perumahan (KPR sejahtera tapak, KPR sarusun, KPR sewa-beli sarusun, KPR swadaya, bantuan uang muka (21%)* ) • •
Penerima manfaat KPR FLPP umumnya masyarakat dengan pendapatan di desil 5-8 Proses pengajuan KPR FLPP belum menjangkau masyarakat yang bekerja di sektor informal *presentase RKP 2015-2016 terhadap target RPJMN 2015-2019
Terobosan yang Diperlukan Dalam Pembangunan Perumahan
1
4
Pilot project pendayagunaan tanah wakaf dalam pembangunan perumahan rumah susun sewa/milik secara masif di perkotaan
Pembentukan sistem informasi perumahan
2
Reformasi Kebijakan Nasional Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat: 1. 2.
5
Pembentukan sistem karir perumahan Pembentukan sistem pembiayaan perumahan
Industrialisasi perumahan yang tanggap kondisi dan kebutuhan lokal
3
Integrasi tabungan perumahan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
6
Pembangunan perumahan sebagai bagian dalam penanganan permukiman kumuh
Pembangunan Perumahan sebagai Bagian dari Upaya Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan = 38,431 Ha (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2014)
Kawasan Permukiman Kumuh RTLH
Prinsip Dasar Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Pemerintah Daerah sebagai “nakhoda” •
•
Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh proses penanganan perumahan dan permukiman kumuh Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping dengan menciptakan kondisi yang kondusif, melalui berbagai program dan kebijakan
Terintegrasi dengan Sistem Kota Harus dilakukan secara terpadu dengan sistem kota/kabupaten dimana kawasan kumuh tersebut berada
Kolaborasi dan Komprehensif Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar sektor dan antar pelaku dalam perencanaan yang terpadu
Pendekatan Partisipatif untuk Keberhasilan Program dan Kesinambungan Hasil Masyarakat terlibat penuh pada seluruh tahapan melalui proses partisipatif berwawasan kemasyarakatan sehingga ada kesetaraan posisi antar pelaku pembangunan
Menjamin Keamanan Bermukim Perumahan merupakan hak dasar manusia sehingga program penanganan perumahan dan permukiman kumuh harus mampu menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan bermukim (ada kepastian hukum, tidak ada bahaya, bebas bencana, dan bebas penyakit)
Komponen Penanganan Permukiman Kumuh dalam Platform Kolaborasi
Peningkatan Kapasitas Proses pemberdayaan masyarakat untuk mampu mengenali potensi dan persoalan di lingkungannya permukimannya dan bagaimana cara menanganinya.
Pembangunan Sosial Penguatan masyarakat untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif) dan mengatasi masalah sosial (kuratif). Contoh: penanganan sektor pendidikan dan kesehatan.
Pembangunan Ekonomi Penguatan sektor ekonomi lokal untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, melalui training entrepreneurship, pendampingan, atau bantuan pinjaman modal.
Pembangunan Fisik Peningkatan kualitas fisik permukiman masyarakat, melalui revitalisasi atau pembangunan baru perumahan berikut sarana dan prasarana permukiman.
Platform Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh PHLN
Pokja PKP Nasional
Bank/ LKNB
PMU dan PIUs
Hibah/ Wakaf
Dukungan Manajemen Pusat Dukungan Manajemen Wilayah
Pokja PKP Provinsi Pokja PKP Kabupaten/Kota
Perguruan Tinggi Lokal
APBD
Dukungan Manajemen Kota/Kabupaten
APBN
Tim Fasilitator Ahli yang dikontrak masyarakat
CSR
Kelurahan
(Lurah/LKM/BKM/ Kontributor)
LSM
Dana Swadaya Masy.
TERIMA KASIH
SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (RKP 2016) PENYEDIAAN PERUMAHAN UNTUK MBR
1
2
Fasitasi penyediaan hunian layak
Fasilitasi pembiayaan perumahan
1. 15.000 unit sarusun (satuan rumah susun) berserta PSU pendukungnya 2. 5.000 rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan Negara 3. bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya untuk 22.500 rumah tangga 4. bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya 116.658 rumah tangga 5. Pemberdayaan keswadayaan masyarakat untuk 340.000 rumah tangga
1. KPR sejahtera tapak untuk 150.000 rumah tangga 2. KPR sarusun untuk 25.000 rumah tangga 3. KPR swadaya untuk 50.000 rumah tangga 4. bantuan uang muka dalam mengakses KPR untuk 106.500 rumah tangga 5. kredit konstruksi untuk 1000 unit rumah
LAMPIRAN
UPDATE ISU SEKTOR PERUMAHAN No
1
LAMPIRAN
Isu Sektor Perumahan
Sinkronisasi Program Penanganan Penanganan Permukiman Kumuh
2
Pembangunan Perumahan Swadaya
3
Penghapusan Bantuan Sosial
Tindak lanjut • Pendataan dan penguatan kelembagaan harus dapat diselesaikan pada tahun 2016. • Penguatan tim koordinasi, Pokja, atau tim lain yang telah terbentuk di daerah sebagai wadah koordinasi; • Pemerintah Daerah sebagai “Nakhoda” dalam Pengelolaan dan perencanaan penanganan permukiman dan perumahan. • Peningkatan peran pemerintah provinsi dalam memberikan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penanganan permukiman kumuh; • Pemanfaatkan BKM, fasilitator, dan komponen program PNPM yang telah ada sebagai upaya percepatan penanganan kumuh. a. b.
Diperlukan adanya rancangan delivery system pembangunan perumahan swadaya, terutama kaitannya dalam mengurangi backlog dan Rumah Tidak Layak Huni Bagaimana rancangan mekanisme KPR Swadaya
Jika Bantuan Sosial dihapuskan, apa mekanisme penggantian untuk Bansos?
HARGA JUAL RUMAH SEDERNAHA TAPAK Batasan Rumah Sederhana Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
No
Zona
Pengelompokan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Wilayah Jawa
Tahun 2014
2015
2016
2017
No
2108
Zona
Tahun 2014
1
Jawa (kecuali Jabodetabek)
105 juta
110,5 juta
116,5 juta
123 juta
130 juta
1
Prov Jawa Barat (kecuali Bekasi Bogor, Depok, Tangerang)
115 juta
2
Sumatera (kecuali Kep Riau, Bangka Belitung)
105 juta
110,5 juta
116,5 juta
123 juta
130 juta
2
Prov Banten
116 juta
3
Kalimantan
115 juta
121 juta
128 juta
135 juta
142 juta
3
Prov Jawa Tengah
118 juta
4
Sulawesi
110 juta
116 juta
122,5 juta
129 juta
136 juta
4
Prov DI Yogyakarta
123 juta
5
Maluku dan Maluku Utara
120 juta
126,5 juta
133,5 juta
141 juta
148,5 juta
5
Prov Jawa Timur
115 juta
6
Kab/Kota Bekasi
135 juta
6
Bali dan Nusa Tenggara
120 juta
126,5 juta
133,5 juta
141 juta
148,5 juta
7
Kab/Kota Bogor
129 juta
7
Papua dan Papua Barat
165 juta
174 juta
183,5 juta
193,5 juta
205 juta
8
Kota Depok
131 juta
8
Kep. Riau dan Bangka Belitung
110 juta
116 juta
122,5 juta
129 juta
136 juta
9
Kab/Kota Tangerang
134 juta
9
Jabodetabek
120 juta
126,5 juta
133,5 juta
141 juta
148 juta
10
Kab Karawang
125 juta
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No 113/PMK.03/2014 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Sumber : Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera
