Elemen permukiman dengan ketidak layak RW 3 hunian sedang status lahan RT 1/RW 3 kondisi rumah
luas rumah
Sanitasi
Persampahan Drainase prasarana jalan ibadah pendidikan kesehatan Organisasi Partisipasi pemeliharaan linkungan
Lokasi RW 9
RW 10
Pembahasan RT 1,2,3 ,4 Permukiman berdiri di lahan ilegal karena berada di lahan milik /RW10 pemerintah di bantaran sungai Cisadane dan Cipakancilan Seluruh RW dibentuk oleh : •umur bangunan yang sudah tua •material bangunan yang tidak tahan lama dan tidak tahan cuaca •kedekatan dengan sungai •latar belakang kendala finansial pemilik atau penghuni rumah. •rumah sewa tidak akan diperbai karena kurangnya rasa memiliki RT 1,3,4 RT 1,2,4, Minimnya luas rumah akibat keterbatasan lahan dan minimnya dukungan /RW 3 5/RW 9 finansial tiap keluarga dalam membangun rumah dengan luas yang sesuai dengan kebutuhan RT 2/ RW 3 RT 1,2,3,4, Akibat minimnya luas rumah, ketidakmampuan membangun prasarana di 5/RW 9 masing-masing bangunan rumah, serta akibat minimnya lahan untuk membangun WC umum RT 1,2,3,4 RT 1,3,4 Akibat kurangnya pengelolaan terpadu pem. - penghuni dan tidak ,5/RW3 /RW10 terjangkaunya layanan pembuangan dan pengelolaan sampah RT 2,3 RT /RW9 2,3,4/10 Minimnya pemeliharaan saluran RT 3/ RW 9 karena tidak terbangun dan terpelihara dengan baik RT 3,5/RW3 RT1,3/RW9 RT1,3/RW 10 Tidak merata sarana ibadah, penidikan, kesehatan RT 1,3,5 / RT 3,4,5 / RW 3 RW 9 RT 1,3 / RW RT 1,5/RW RT 3,4/ 3 9 RW 10 RT 5/ RW3 RT 1/RW9 RT1/RW10 kemandirian berorganisasi masyarakat belum tampak RT 4,5/RW RT RT 1,2/ 3 1,2,3,4,5/ RW10 kemandirian berorganisasi masyarakat belum tampak RW9
9 10
3
Menurut para Stakeholder dari 11 pembentuk ketidaklayakhunian, terdapat 4 pembentuk permukiman Kampung Lebaksari, yaitu : Urbanisasi Setidaknya satu atau dua generasi diatas mereka seperti orangtua, atau kakek nenek mereka, berasal dari wilayah lain di luar Kota Bogor. Mereka datang karena magnet aktifitas di pusat Kota Bogor. Kurangnya suplai rumah layak huni terjangkau Urbanisasi tidak diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bogor sejak dini dengan penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau seluruh masyarakat dari berbagai tingkat penghasilan, sehingga masyarakat mengupayakan sendiri perumahan bagi mereka, layak atau tidak layak huni, di lahan apapun yang tersedia. Nilai lahan yang tinggi, menghambat pengadaan rumah layak huni yang harganya terjangkau. Permukiman yang terbentuk tidak terperhatikan sehingga menjadi tidak layak huni. Perkembangan pusat kota yang pesat tidak mampu lagi menyisakan lahan legal dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kurangnya perhatian pemerintah-swasta-LSM-masyarakat Selain kurang diperhatikan oleh pihak pemerintah dan non pemerintah, permukiman Kampung Lebaksari pun menjadi tidak layak huni akibat tidak didukung perhatian masyarakat, hal tersebut terutama disebabkan oleh sifat khas apatis masyarakat perkotaan. Rendahnya penghasilan masyarakat dan kemiskinan Rendahnya penghasilan dan kemiskinan berada di pangkal permasalahan. Hal ini menjadi alasan kurangnya pemeliharaan dan perhatian masyarakat pada lingkungan permukiman mereka sehingga kualitas kelayak huniannya menurun.
Menurut para stakeholder narasumber, kondisi keberdayaan Masyarakat Lebaksari dalam perbaikan permukiman mereka adalah sebagai berikut : Masyarakat Kampung Lebaksari sangat mampu : Berkontribusi tenaga. Masyarakat Kampung Lebaksari mampu : Berprakarsa Berkontribusi keterampilan Masyarakat Kampung Lebaksari cukup mampu : kendalikan kegiatan perbaikan permukiman Masyarakat Kampung Lebaksari tidak mampu : Kontribusi dana Memelihara hasil perbaikan permukiman Kondisi kemampuan prakarsa ini banyak didorong oleh keinginan dan harapan mereka akan rumah dan permukiman yang layak huni karena sehari-harinya mereka kerap terpapar informasi mengenai rumah dan permukiman layak huni, baik dari media televisi, maupun dari contoh di seputar kota yang sereka lalui sehari-harinya. Namun hal ini terkendala oleh keterbatasan mereka dalam dal pendanaan, sehingga prakarsa hanya sebatas harapan yang belum mampu mereka wujudkan
Pemerintah masih menjadi pemrakarsa, pemberi dana, kontributor keterampilan,pemelihara da pengendali yang dominan saat ini. Namun minimnya peran masyarakat ini dapat diperbaiki ke arah kemampuan masyarkat yang sangat mampu Berkontribusi tenaga, mampu Berprakarsa dan Berkontribusi keterampilan ,cukup mampu kendalikan kegiatan dan tidak mampu Kontribusi dana , dan memelihara hasil perbaikan permukiman.
