PENERAPAN RENCANA UMUM TATA RUANG ROTA BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN LOKASI PERMUKIMAN DI ROTA MEnAN

Afriza : Penerapan rencan umum tata ruang kota berkaitan dengan pemberian izin..., 2005. USU e-Repository © 2008


PENERAPAN RENCANA UMUM TATA RUANG ROTA BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN LOKASI PERMUKIMAN DI ROTA MEnAN

Afrita* H. Syamsul Arifin** Alvi Syahrin** Pendastaren Tarigan ** INTISARI

Tujuan pemberian izin lokasi ialah untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan investor dalam memperoleh tanah sehingga tidak menyimpang dari ketentuan tata ruang wilayah yang berlaku. Kebijaksanaan pertanahan yang dapat mempennudah perolehan tanah sangatlah tepat sebagai langkah menarik minat para investor untuk menginvestasikan modalnya di sektor permukiman, namun hendaknya tetap dalam koridor melindungi kepentingan rakyat banyak, sehingga dapat dihindari kenyataan bahwa mudahnya prosedur memperoleh tanah bagi pemilik modal telah mendorong terjadinya pembelian tanah secara besar-besaran oleh pemilik modal. Dengan fasilitas izin lokasi, pemilik modal dapat menguasai ribuan hektar tanah rakyat. Dengan uangnya, pemilik modal dapat melakukan pembebasan tanah di Iokasi-lokasi strategis, sementara masyarakat yang tanahnya berada dalam lingkup suatu izin lokasi harus rela meninggalkan tanahnya bahkan terkadang secara terpaksa, Kemudian dari data sekunder diketahui bahwa banyak pula tanah-tanah yang diberikan izin lokasi permnkiman itu yang tidak dimanfaatkan dengan melaksanakan pembangunan setelah dilakukan tindakan pembebasan tanah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis pennasalahan dengan terlebih dahulu meneliti bahan kepustakaan yang relevan dengan pennasalahan dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa rnasih sangat signifikan luas tanah yang belum dibebaskan setelah diperoleh izin lokasi oleh para pengembang, dimana alasannya adalah karena tidak

* **

Mahasiswa Program Pascasarjana Studi llmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia Dosen Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia


adanya kesesuaian yang berkepanjangan antara para pengembang dengan para pemilik modal mengenai harga ganti rugi tanah. Sementara pihak Pemerintah Kota Medan memberikan alasan karena krisis moneter yang berdampak terkendalanya kegiatan bisnis pengembang oleh karena harga bahan bangunan yang meningkat dan oleh karena tidak semua pengembang memiliki itikad baik untuk menggunakan izin lokasi dan menyelesaikan pembangunan sesuai dengan permohonan izin lokasi. Berdasarkan penelitian juga diketahui masih banyak tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh pengembang tidak ditindaklanjuti dengan pembangunan permukiman sebagaimana permohonan izin lokasi, Mengenai pelaksanaan pengawasan juga belum terlaksana dengan belum dibuatnya Peta Kontrol oleh Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian disarankan kepada Pemerintah Kota Medan untuk menerapkan sanksi hukum yang tegas kepada para pengembang yang bermasalah dengan mencabut izin lokasinya dan membuat Peta Kontrol untuk mengawasi, memonitoring jalannya izin lokasi.

Kata Kunci: Penerapan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pemberian lzin Lokasi Permukiman


THE ADJUSTMEBT FOR MASTER PLAN OF URBAN IN RELATING WITH LICENSING FOR SETTLEMENT IN MEDAN CITY

Afrita* H.Syamsul Arifin" Alvi Syahrin** Pendastaren Tarigan** ABSTRACT

The aims for licensing location is at to direct and control investor's activities in having land for never deviating from the master plan out as arranged for that region. A policy in land affairs and take it more simple is recognized to contribute in attracting those investors come in for investment on settlement, but it is urged to maintain in sense to protect public interest in keeping" in addition expected to avoid practicing in abuses because easiness procedures to have land by those investor, since this has stimulated occurrence purchasing land on large scale by investor. With facility having license for location, the investor may hold thousands hectare land belong to people. By money, the investor may conduct releasing land for strategic locations, in other side people who have land around in scope where license issued, they have to allow and let the land to leave in forced. Since from secondary data is know that a lot land areas with license for location of settlement in any way not employed, in fact no development there as purpose previously agreement. This research adopted an analytical descriptive and uses an empirical juridical approach namely to describe and analyze the problems since in that study to do research firstly on library sources in relevance to the problem and doing also field research follow-up by conducting interview. The result of this study showed that it is very significant seen how width the land still not released after obtaining license for location by those developer, on the reason no conformity for along time between those developer with those investor regarding the price rate for compensate. Whereas the authority of Medan city in its capacity has a certain reason because monetary crisis its effect restrict capability in coverage business mainly for those developer • Postgraduate Student, Law School VSU, Medan .. Lecturer, Postgraduate Law School USU, Medan










































































































































PENERAPAN RENCANA UMUM TATA RUANG ROTA BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN LOKASI PERMUKIMAN DI ROTA MEnAN

Recommend Documents