UU Rusun dari Kontroversi ke Aksi

Rusun Dalam Kaca Mata Bangunan Gedung

8

CSR Kawinkan Perusahaan dan Masyarakatnya

17

Bangun 45 TPS Kemen PU Dukung Gerakan Ciliwung Bersih

26

kementerian pekerjaan umum

Buletin

Edisi 2/Tahun X/Februari 2012

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

UU Rusun dari Kontroversi ke Aksi

ck • Peran Cipta Karya dalam Indonesia MDGs Award 2012, PLUS! lensa Jakarta 31Januari–1 Februari 2012

daftar isi

Edisi 24Tahun X4Februari 2012

Berita Utama

5

Baru Dalam 4 Pengaturan Undang-Undang Rumah Susun Badan dalam 5 Pembentukan Pembangunan Rumah Susun Dalam Kaca Mata 8 Rusun Bangunan Gedung dan Penghunian 11 Pemanfaatan Rusunawa Kementerian PU Sistem Pracetak 14 Teknologi Bangunan Rusunawa

23

Kawinkan Perusahaan 17 CSR dan Masyarakatnya

liputan khusus Masyarakat 20 Partisipasi Tentukan Pemanfaatan Revitalisasi

info baru Resmikan 23 SIKIB SANIMAS Hargotirto Kulonprogo 45 TPS Kemen PU 26 Bangun Dukung Gerakan Ciliwung Bersih Kompleks PLN Durentiga 27 Warga Mendapat Bantuan Program 3R Ciliwung Bersih

MDGS Award 28 Indonesia Nasional 2011

inovasi Luncurkan Jaringan Unggulan 29 PU Pengelolaan Risiko Bencana Jepang Lirik Proyek 31 Perusahaan Air Minum Jatiluhur 5000 Liter/Detik

PLUS! lensa ck • Peran Cipta Karya dalam Indonesia MDGs Award 2012, Jakarta 31Januari–1 Februari 2012

2

31 suara4444 44anda

Ijazah Sertifikat Teknik

Bapak Direktur Cipta Karya Yth, Perlu diketahui bahwa Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Kalimantan Barat, bagaimana mungkin dapat memiliki ijazah Sarjana Setingkat Teknik (SsT), apabila pendidikan D III nya adalah jurusan Administrasi. Ibarat membangun rumah, tanpa pondasi tiba-tiba sudah mendirikan atap. Berapa banyak mata kuliah teknik yang tidak dilaluinya? Sungguh ironis andai secarik kertas lebih berharga dari disiplin ilmu. Sudah sedemikian rusakkah sistim keahlian di negeri ini? Kristian Sunarsa Tanggapan Yth. Bapak Kristian Sunarsa Terkait dengan pertanyaan bapak, berikut penjelasan kami: 1. Pihak universitas/perguruan tinggi memiliki wewenang dalam menentukan syarat apakah jurusan pendidikan dari DIII non-teknik dapat meneruskan DIV teknik. 2. Seseorang dapat diangkat menjadi kasatker adalah kebijakan dan wewenang pejabat pusat apabila dianggap mampu dan memenuhi persyaratan menjadi seorang kasatker. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Budi Yuwono P Penanggung Jawab Penanggung Jawab Antonius Budiono Antonius Budiono Dewan Redaksi Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Guratno Hartono, Tamin MZ. Tamin MZ. Amin, Nugroho TriAmin, Utomo Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Pemimpin Redaksi Dian Irawati, Sudarwanto Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi BagianA.Produksi Erwin Setyadhi, Djoko Karsono, Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Fajar Santoso, Muhargiady, Sri Murni Edi K,Ilham Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Sri Murni Edi K, Desrah, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Indah Danang BhimaRaftiarty, Dhananjaya, DjatiPidekso Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi

Luargo, Joni Santoso,&Nurfathiah Bagian Administrasi Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Kontributor Nieke Mulana MP. Sibuea, DwityoNindyaputri, A. Soeranto,R.Hadi Sucahyono, Adjar Rina Farida, Didiet Akhdiat, Nieke Prajudi, Nindyaputri, R. Mulana MP.A.Sibuea, RG. Eko Djuli S,Rina Dedy Permadi, Adjar Prajudi, Farida, Didiet A. Akhdiat, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Hendarko Rudi S, Iwan Dodi Krispatmadi, RudiDharma A. Arifin,S, Rina Agustin, Handy B.Setyaningrum, Legowo, Dodi Alex Krispatmadi, Endang A. Chalik, Rudi A.Mursito, Arifin, Endang Setyaningrum, Djoko N. Sardjiono, Alex A.M. Chalik, Djoko Mursito, Sardjiono, Oloan Simatupang, Hilwan,N.Kun Hidayat S, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Deddy Sumantri, M. Halasan Sitti Bellafolijani, AulawiSitompul, Dzin Nun, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Dian Hastuti, Sudjimah, AgusSuci Achyar, RatriaEmah Anggraini, Dian Suci Hastuti, Susi Simanjuntak, Didik S. Fuadi, EmahMDS Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Airyn Saputri, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Budi Sukahar, Budi Prastowo, Prastowo, Aswin Aswin G. G. Sukahar, Wahyu Putri Intan Intan Suri, Suri, Wahyu K. K. Susanto, Susanto, Putri Siti Aliyah Junaedi Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Telp/Fax. 021-72796578 Email Email [email protected] [email protected]

UU Rusun untuk Rakyat, Bukan untuk Terus Diperdebatkan Hampir setiap produk yang diluncurkan ke publik mendapatkan dua sisi penilaian. Apalagi jika berkenaan dengan hak orang memenuhi kebutuhan dasarnya. Demikian yang menimpa Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Setelah alot digodok, dibahas dalam rapat-rapat legislatif dan eksekutif, akhirnya pada Oktober 2011 UU ini disahkan. Banyak yang bertepuk tangan menyambutnya, tapi setelahnya jumlah yang mencibir pun sebanding dengan sambutan baiknya. Dengan demikian, manakah yang akan dipahami masyarakat? Sisi baik atau kelemahan UU ini? Sosialisasi adalah upayanya. Persoalan penjaminan dalam hal penyediaan tanah dan rumah, Badan Pelaksana Rusun (BPRS), Perhimpunan Penghuni, RT/RW dan Pengelolaan, dan rentetan daftar masalah lainnya kemudian diperdebatkan lagi di publik. Padahal, DIM tersebut sudah banyak dibahas di parlemen dengan perjuangan semua pihak. Mencari masalah memang tak pernah selesai, yang perlu adalah mencari solusi dan menyusun aturanaturan pendukungnya agar yang masih multi tafsir segera ditunggalkan menjadi satu paham dan gerak. Keterusikan itu pula yang mendorong Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menggelar sosialisasi dengan seluruh pemerintah daerah pada April 2012 nanti. Mudah-mudahan, dengan berkumpulnya semua pihak berkepentingan berbekal hati yang jernih melihat semua persoalan. Tak sedikit pihak yang peduli. Contohnya, Ketua Umum Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Pembangunan Perkotaan (Housing and Urban Development Institute) Zulfi Syarif Koto. Ia bertekad akan mengawal pengaturan mengenai PPJB dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Secara garis besar, pihaknya menerima UU Rusun yang telah disahkan, tetapi PP sebagai aturan pelaksananya yang perlu dicermati. Karena, pada dasarnya UU Rusun ini untuk memastikan masyarakat kelas menengah ke bawah bisa menghuni Rusun yang layak, harga terjangkau dan sesuai dengan RTRW. Selamat membaca dan berkarya!

website http://ciptakarya.pu.go.id twitter @ditjenck Cover : Rusunawa Mariso Kota Makassar Sulawesi Selatan

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

3

berita utama

Pengaturan Baru dalam

UU Rusun Ana Wahyu Hakim & Karlina Mekarsari *)

Keberadaan Rusun di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. UU Rusun ini ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 18 Oktober 2011.

P

embahasan UU Rusun ini memakan waktu yang cukup lama, dua kali masa sidang dan perpanjangan satu kali masa sidang DPR RI. Rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dalam UU Rusun ini diatur hal-hal baru yang belum diatur pada undang-undang Rusun sebelumnya, diantaranya mengenai kewajiban bagi pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.

4

Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaku pembangunan Rusun komersial yang mempunyai margin keuntungan yang cukup besar dan pasar golongan ekonomi menengah ke atas untuk ikut membangun rumah susun umum guna mengurangi backlog hunian. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 UU Rusun ini. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 UU Rusun dimungkinkan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah atau pendayagunaan tanah Wakaf dalam pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya yang dibutuhkan bagi pembangunan kedua jenis rumah susun tersebut, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemilikan satuan rumah susun (Sarusun) yang dibangun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dilakukan dengan cara sewa. Selanjutnya, sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun, diterbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Sarusun (SKBG Sarusun). Dalam UU Rusun ini juga memberikan perlindungan terhadap konsumen Rusun. Ini tercermin melalui pengaturan tentang pemasaran Sarusun, baik yang dilakukan sebelum maupun sesudah pembangunan Rusun. Dalam hal pemasaran, Sarusun dilakukan sebelum pembangunan Rusun diselesaikan, maka segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan/atau agen pemasaran, mengikat para pihak dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam rangka peningkatan kualitas Rusun dilakukan dengan pembangunan kembali melalui proses pembongkaran, penataan dan pembangunan terhadap Rusun yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dan/atau dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan Rusun dan/atau lingkungannya. Peningkatan kualitas yang dimaksud dapat dilakukan atas prakarsa pemilik Sarusun dengan tetap melindungi hak kepemilikan, termasuk kepentingan pemilik atau penghuni dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang berkeadilan. UU Rusun juga mengatur kemudahan bagi MBR melalui pemberian bantuan dan kemudahan oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan, penghunian, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan rumah susun. Selain itu, bantuan dan kemudahan juga diberikan kepada pelaku pembangunan melalui pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan rusun umum dan rusun khusus. Untuk mewujudkan penyediaan rumah susun yang layak dan terjangkau bagi MBR, Pemerintah menugasi lembaga yang sudah ada atau membentuk badan baru sebagai pelaksana rumah susun. UU Rusun mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun peraturan pelaksananya yang meliputi 15 peraturan pemerintah, enam peraturan menteri dan satu peraturan daerah, paling lambat satu tahun sejak UU Rusun ini diundangkan. Dengan telah diundangkannya UU Rusun ini direncanakan akan diadakan sosialisasi tingkat Nasional dengan melibatkan seluruh Gubernur/ Walikota di Indonesia. *) Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Setditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

berita utama

Pembentukan Badan

dalam Pembangunan Rusun Deva Kurniawan Rahmadi*) & Andreas Budi Wirawan **)

DPR RI telah mengesahkan RUU Rumah Susun menjadi UU No 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun pada Oktober 2011. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan rumah susun secara komprehensif meliputi pembinaan, perencanaan, pembangunan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian, kelembagaan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran masyarakat. Salah satu hal mendasar yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah adanya badan yang menjamin penyediaan rumah susun umum dan rumah susun khusus. Rusunawa Aceh

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

5

berita utama

P

asal 67 mengamanahi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab tersebut meliputi pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara, penyediaan tanah bagi perumahan, dan melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan dalam bentuk fisik dan non-fisik. Dewasa ini penyelenggaraan infrastruktur permukiman masih condong pada pembangunan fisik infrastruktur permukiman daripada pembangunan kelembagaan di tatanan masyarakat maupun pemerintah daerah. Penyediaan infrastruktur permukiman merupakan satu kesatuan perencanaan, implementasi dan pengelolaan yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Selain itu, semakin banyaknya proyek penyediaan infrastruktur permukiman yang melibatkan aspek kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah serta ketidakseragaman konsep kelembagaan, membuat proyek-proyek tersebut menjadi berdiri sendiri dan tidak berkelanjutan. Rumah susun merupakan bentuk dari bangunan gedung bertingkat sebagai fungsi utama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan rumah susun tersebut dikhususkan pada rumah susun umum dan rumah susun khusus dilaksanakan oleh lembaga nirlaba dan badan usaha. Hal itu karena aspek kelembagaan juga memegang peran penting dalam penyelenggaraan rumah susun.

Perlunya Badan

Pembangunan rumah susun yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertujuan mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh, khususnya di perkotaan. Namun sampai saat ini belum memenuhi target pembangunan sehingga terjadi likan, dan dis­ tribusi rumah susun umum backlog terhadap pencapaian target yang harus dilaksanakan pengalihan kepemi­ dalam pemenuhan hunian bertingkat di perkotaan untuk dan rumah susun khusus secara terkoordinasi dan terintegrasi. Rangkaian fungsi tersebut dilaksanakan oleh badan pelaksana Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk mewujudkan penyediaan rumah susun yang layak dengan tu­gas­­­­nya yaitu: per­ta­ma, melaksanakan pemba­ dan terjangkau bagi MBR tersebut, Peme­rintah menugasi atau ngunan rumah susun umum dan rumah susun khusus; kedua, membentuk badan pe­laksana dengan bebe­­rapa tujuan sebagai menyelenggarakan koordi­nasi operasional lintas sektor, termasuk berikut; per­tama, memper­ce­pat penyediaan rumah susun umum dalam penyediaan prasa­rana, sarana, dan utilitas umum; ketiga, melak­ sanakan peningkatan kua­ litas rumah susun umum dan dan rumah susun khusus, rumah susun khusus; keempat, terutama di perkotaan; kedua, memfasilitasi penyediaan menjamin bahwa rumah Penyelenggaraan rumah susun tidak saja tanah untuk pembangunan susun umum hanya dimiliki berhenti pada pembangunan fisik semata, rumah susun umum dan dan dihuni oleh MBR; ketiga, rumah susun khusus; kelima, menjamin tercapainya asas namun lebih penting lagi adalah pengelolaan memfasilitasi penghunian, manfaat rumah susun; dan setelah pembangunan dan juga pengelolaan pengalihan, pemanfaatan, keempat, melaksanakan berserta pengelolaan rumah bagai kebi­ jakan di bidang terhadap para penghuni agar peningkatan susun umum dan rumah susun rumah susun umum dan rumah kualitas permukiman tersebut selalu terjaga dan khusus; keenam, melaksanakan susun khusus. berkelanjutan. verifikasi pemenuhan persya­ Pembentukan badan pe­ ratan terhadap calon pemilik lak­sana memiliki fungsi dalam dan/atau penghuni rumah pelaksanaan pemba­ngunan,

6

berita utama

Permasalahan lain yaitu dalam hal pengelolaan baik dari proses perizinan, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas, seperti air bersih dan listrik yang tak memadai, hingga permasalahan penetapan tarif.

susun umum dan rumah susun khusus; dan ketujuh, melakukan pengembangan hubungan ker­ja sama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri. Penyelenggaraan rumah susun tidak saja berhenti pada pembangunan fisik semata, namun lebih penting lagi adalah pengelolaan setelah pembangunan dan juga pengelolaan terhadap para penghuni agar peningkatan kualitas permukiman tersebut selalu terjaga dan berkelanjutan. Oleh karena itu Pemerintah menugasi atau membentuk badan pengelola berupa meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pengelolaan rumah susun harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara.

Bentuk Badan

Kelembagaan adalah kelompok sosial yang memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Kelembagaan dapat berbentuk sebuah relasi sosial yang melembaga (non formal institution), atau dapat berupa lembaga dengan struktur dan badan hukum (formal institution).

Bentuk badan yang akan melaksanakan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta pengelolaannya adalah badan formal yang akan diberikan tugas oleh Pemerintah untuk melaksanakan program Pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain badan yang dimaksudkan di atas, dalam pengelolaan antar unit satuan rumah susun dan penghuni rumah susun diperlukan kelompok sosial berbadan hukum yang mengelola sehingga keberlanjutan terhadap fungsi hunian rumah susun yang layak, sehat dan terpadu semakin dapat ditingkatkan. Badan pelaksana ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang masih menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan rusun dari penyediaan lahan hingga penghunian. Ke depannya, badan ini akan memiliki tugas seperti dalam hal ketersediaan lahan. Di masa mendatang luas lahan akan semakin menipis, sedangkan permintaan kebutuhan perumahan semakin meningkat. Permasalahan lain yaitu dalam hal pengelolaan baik dari proses perizinan, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas, seperti air bersih dan listrik yang tak memadai, hingga permasalahan penetapan tarif. Badan ini nantinya akan bertindak sebagai pelaksana pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan rumah susun umum, yang meliputi rumah susun umum (rusunawa) dan rumah susun khusus. Pembentukan Badan pelaksana rumah susun juga akan berdampak pada proses pembangunan rumah susun yang menjadi satu-kesatuan dan tidak lagi terpisah pada beberapa kementerian/lembaga. Kedepannya, keberadaan badan ini sedang dan akan dikaji kembali oleh kementerian/lembaga di bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk disepakati pembentukannya. Dengan melihat tantangan ke depan yang akan muncul sejak diundangkannya UU Rumah Susun ini, terutama dalam hal pembentukan Badan Pelaksana dan Pengelola, diharapkan dapat lebih menata kawasan permukiman di perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, serta penataan penghuni terhadap hunian rumah susun agar tepat sasaran yaitu untuk MBR. *) Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan (TBP) **) Staf Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

7

berita utama

Rusun Dalam Kaca Mata

Bangunan Gedung Duty Rahmawati dan Nur Hidayah *)

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk di dalamnya rumah susun (Rusun), sebaiknya memenuhi persyaratan-persyaratan administratif, teknis, dan ekologis agar tercipta penyelenggaraan yang tertib, andal, selaras, dan serasi terhadap lingkungan agar layak huni bagi penggunanya.

B

angunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Sedangkan Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuansatuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Penyelenggaraan Rusun sebagai bagian dari bangunan gedung tidak lepas dari penyelenggaraan bangunan gedung secara umum, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung khususnya rumah susun dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan atau konstruksi fisik, pemanfaatan, dan pembongkaran. Tahap perencanaan dan pelaksanaan atau konstruksi fisik merupakan suatu kesatuan dari tahap pembangunan rumah susun. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,

8

baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Sedangkan Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Penyelenggaraan Rusun sebagai bagian dari bangunan gedung tidak lepas dari penyelenggaraan bangunan gedung secara umum, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung khususnya rumah susun dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan atau konstruksi fisik, pemanfaatan, dan pembongkaran. Tahap perencanaan dan pelaksanaan atau konstruksi fisik merupakan suatu kesatuan dari tahap pembangunan rumah susun.

Tahap Perencanaan Tahap perencanaan merupakan tahap awal pembangunan bangunan gedung rumah susun sebelum memulai pembangunan fisik. Dalam membangun Rusun, pelaku pembangunan wajib memisahkan Rusun atas Sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian. Gambar dan uraian tersebut menjadi dasar untuk menetapkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP), Sertifikat Hak Milik (SHM) sarusun atau Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli, yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun. Persyaratan pembangunan rumah susun meliputi: a. Persyaratan Administratif; Yang dimaksud dengan persyaratan administratif adalah perizinan yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan pembangunan Rusun. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi; pertama, Status Hak atas Tanah; dan kedua, Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Sebelum memulai pembangunan rumah susun, dalam tahap perencanaan sebaiknya telah memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana rumah susun tersebut berlokasi. Apabila telah memiliki Rencana Tata Bangunan dan

berita utama Lingkungan (RTBL) dan/atau aturan lain yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan bangunan gedung. Kegiatan pendataan untuk rumah susun baru dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung. Ketentuan mengenai pendataan bangunan gedung telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung. b. Persyaratan Teknis Yang dimaksud dengan persyaratan teknis adalah persyaratan yang berkaitan dengan struktur bangunan, keamanan dan keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan. Persyaratan teknis pembangunan rumah susun terdiri atas: pertama, tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan lokasi serta intensitas dan arsitektur bangunan rumah susun; dan kedua, keandalan bangunan yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. c. Persyaratan Ekologis Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan ekologis yang mencakup keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan. Pembangunan rumah susun yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi persyaratan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan yang dimaksud merupakan tahap pembangunan fisik/pelaksanaan konstruksi rumah susun beserta pengawasannya setelah melalui tahap perencanaan. Pengawasan konstruksi berupa kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan rumah susun.

Tahap Pemanfaatan Tahap pemanfaatan rumah susun merupakan tahap dimana rumah susun tersebut siap untuk digunakan oleh pemilik/penghuni sesuai dengan fungsinya setelah dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung rumah susun.

Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan. Sebelum rumah susun dimanfaatkan perlu dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap bangunan gedungnya sehingga dapat diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Pemeriksaaan kelaikan fungsi juga sebaiknya dilakukan secara berkala sehingga dapat diketahui suatu bangunan gedung masih laik fungsi atau tidak, demikian juga halnya dengan bangunan rumah susun. Apabila sudah tidak laik fungsi, maka dapat dilakukan pembangunan kembali melalui pembongkaran, penataan, maupun pembangunan bangunan gedung sebagai bentuk peningkatan kualitas bangunan gedung rumah susun. Agar bangunan gedung tetap laik fungsi, pemeliharaan bangunan

UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA

PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN

PENDATAAN/ PENDAFTARAN

RT/RW KAB/KOTA, RDTRKP

AMDAL

TA

M

TA

M

TA

RTBL

M

IMB

PERENCANAAN

SHM SARUSUN

SKBG SARUSUN

TA

M

SLF 1

PELAKSANAAN

TA SLFn

KT

TA

M

RTB

PEMBONGKARAN

PEMANFAATAN

PEMBANGUNAN

M

KI

PERSETJ/ REKOM. INSTANSI LAIN

PELESTARIAN

PENYEDIA JASA KETERANGAN

M KT KI RTB TA SLF1 SLFn

- Masyarakat - Kajian Teknis - Kajian Identifikasi - Rencana Teknis Pembongkaran - Tim Ahli Bangunan - Sertifikat Laik Fungsi Pertama - Sertifikat Laik Fungsi Berkala Selanjutnya

ALUR PROSES UTAMA ALUR PROSES PENUNJANG OPSIONAL

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

9

berita utama Bukti Kepemilikan Rumah Susun No.

SHM Sarusun

SKBG Sarusun

1.

Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.

Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.

2.

Diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota.

Diterbitkan oleh instansi teknis kabupaten/kota yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang bangunan gedung.

3.

Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia. SKBG sarusun yang dijadikan jaminan utang secara fidusia harus didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

gedung rumah susun perlu dilakukan secara berkala. Apabila terjadi kerusakan bangunan perlu dilakukan perawatan bangunan gedung rumah susun sesuai dengan tingkat kerusakannya. Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan Sertifikat Laik Fungsi kepada bupati/walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan IMB sebelum bangunan dimanfaatkan. Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penghuni sarusun yang selanjutnya disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun Pengelolaan rumah susun dilaksanakan oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun (PPPSRS). PPPSRS memiliki kewajiban untuk mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, dan penghunian. Apabila PPPSRS tersebut belum terbentuk dalam masa transisi pengelolaan rumah susun dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan yang membangun rumah susun umum milik dan rumah susun komersial.

Kepemilikan Rumah Susun

Tahap Pembongkaran

Status kepemilikan Rusun ditunjukkan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) sarusun atau Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) sarusun. Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Sarusun. Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, diterbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) sarusun.

Peningkatan kualitas rumah susun dilakukan melalui pembangunan kembali rumah susun, salah satunya dengan melakukan pembongkaran. Bangunan gedung termasuk di dalamnya rumah susun wajib ditingkatkan kualitasnya apabila; pertama, tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi; dan/ atau kedua, dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan rumah susun dan/atau lingkungan rumah susun. Peningkatan kualitas rumah susun dapat juga dilakukan atas prakarsa pemilik sarusun yang dilakukan oleh; pertama, pemilik sarusun untuk rumah susun umum milik dan rumah susun komersial melalui PPPSRS; kedua, Pemerintah, pemerintah daerah, atau pemilik untuk rumah susun umum sewa dan rumah susun khusus; atau ketiga, Pemerintah atau pemerintah daerah untuk rumah susun negara. Sebelum pelaksanaan pembongkaran dilakukan perlu ada pemeriksaan Bangunan Gedung. Berdasarkan hasil pemeriksaan BG dilakukan penetapan dari pemerintah daerah bahwa BG tersebut layak dibongkar atau hanya direvitalisasi.

Pengelolaan Rumah Susun Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. Pengelolaan rumah susun harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. Oleh karena itu dibentuklah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau

10

*) Staf Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan, Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan

berita utama

Rusunawa Gulomantung Gresik

Pemanfaatan dan Penghunian Rusunawa Kementerian PU Arnindia Putri & Endang Supardi *)

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani perumahan di kawasan kumuh antara lain dengan memberikan fasilitasi pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terutama yang tidak (belum) mampu mengakses penyediaan rumah melalui subsidi pemilikan rumah.

U

ntuk mendapatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan Rusunawa, maka dalam kerjasama penyelenggaraan Rusunawa perlu diperhatikan pula sinkronisasi pembiayaan antara pemerintah pusat sebagai pemberi stimulan (dalam bentuk DIPA yang terbatas waktu penggunaannya) dan pemilik lahan atau calon konsumen sebagai penyedia prasarana, sarana dan utilitas. Dengan demikian, pemanfaatan Rusunawa dapat tercapai optimal dan lingkungan yang harmonis. Fasilitasi melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya selama periode 2003 sampai dengan 2011 telah membangun 235,5 twin block atau 22.808 unit hunian. Dari 206,5 twin block dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dan 29 twin block dimanfaatkan sebagai sarana prasarana asrama mahasiswa yang tersebar di 133 lokasi Pemerintah Daerah maupun Perguruan Tinggi di Indonesia. Sampai saat ini (Februari 2012) ada kurang lebih 61 % yang terhuni seperti yang dapat dilihat dalam tabel

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

11

berita utama berikut : Tahun Anggaran

Jumlah Terbangun

Jumlah Terhuni

Tahun Anggaran 2003-2004 Tahun Anggaran 2004-2005 Tahun Anggaran 2005-2006 Tahun Anggaran 2006-2007 Tahun Anggaran 2007 Tahun Anggaran 2007-2008 Tahun Anggaran 2008-2009 Tahun Anggaran 2010-2011

13,5 9 23 42 6 46 54 42

TB TB TB TB TB TB TB TB

13,5 5 17 33 6 29 31 3

TB TB TB TB TB TB TB TB

Total

235,5

TB

139,5

TB

Berbagai masalah menjadi kendala belum terhuninya dan termanfaatkannya keseluruhan Rusunawa terbangun tersebut oleh penerima bantuan dengan berbagai alasan (listrik dan air yang belum tersambung, belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Pengelola, menunggu status hibah dan lain-lain). Memperhatikan amanat Undang-Undang no 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) bahwa pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, pemeliharaan bangunan harus berlangsung secara tertib dalam setiap tahapannya, dan melihat kenyataan bahwa aspek pemeliharaan pengelolaan, pemanfaatan bangunan Rusunawa selama ini masih cukup memprihatinkan, maka perlu dibuat langkah-langkah penanganan antara lain : a. Pertama, menyiapkan serta menyusun rencana yang cermat untuk tahun 2012-2014, dan melanjutkan dan atau membenahi hasil pembangunan pada periode 2003 – 2009 khususnya soal pengelolaan aset BMN yang akan di alihkan kepada pihak penerima baik PTN dengan alih status, atau Pemda dengan hibah, dan BUMN dengan Penyertaan Modal Pemerintah, serta kepada pihak swasta dengan pilihan- pilihan yang akan ditawarkan. b. Kedua, bantuan teknis pengelolaan/pemanfaatan dan penghunian kepada Pemda yang mendapat bantuan Rusunawa. c. Ketiga, Ditjen Cipta karya secara intensif mendorong Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan/penghunian Rusunawa, termasuk pengelolaan aset BMN yaitu percepatan penetapan status BMN sesuai dengan status penerima bantuan. d. Keempat, proses pengalihan aset Rusunawa telah dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan sudah mulai diproses dengan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ada. e. Kelima, penyelenggaraan workshop Rusunawa sebagai sarana sosialisasi dan pembinaan teknis kepada masing-masing penerima bantuan dalam rangka optimalisasi Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penghunian sesuai persyaratan/pemenuhan dokumen yang ditetapkan. f. Keenam, Rusunawa yang telah selesai dibangun, diharapkan segera dimanfaatkan, untuk itu diharapkan agar Pemda segera menindak lanjuti dengan memenuhi sambungan listrik dan air, unit pengelola teknis dan persiapan penghunian dan calon penghuni sambil melakukan proses pengalihan status dan atau hibah.

12

g. Ketujuh, proses pengalihan status dan atau hibah tersebut tidak akan memakan waktu lama jika persyaratan dipenuhi secara cepat. Permasalahan Rusunawa yang ada memperlihatkan mata rantai kegiatan pengadaan perumahan permukiman yang diawali dari inisiasi kebutuhan; evaluasi tapak/lahan, ketersediaan infrastruktur, siapa calon penghuninya, siapa yang akan memanfaatkan dan mengelolanya, dimana Rusunawa tersebut akan dibangun. Notabene, masing-masing kegiatan tidak dapat dipisahkan yang akhirnya disebut sebagai penyelenggaraan Rusunawa sebagai sarana perumahan yang layak, sehat, aman, nyaman, tertib, harmonis dengan lingkungannya, utamanya bagi MBR di perkotaan. Penetapan Tarif Penetapan tarif sewa merupakan salah satu unsur pokok dalam pengelolaan Rusunawa. Selain harus terjangkau oleh kemampuan MBR, juga sebagai sumber pembiayaan pengelolaan Rusunawa. Belum terlaksananya penyerahan aset Rusunawa kepada Pemerintah Daerah menjadi salah satu kendala dalam penetapan tarif dan pembiayaan pengelolaan Rusunawa oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, kebijakan penetapan tarif belum sepenuhnya diserahkan kepada Badan Pengelola / UPTR, mengingat dalam perjanjian serah terima aset kelola tidak termasuk penetapan tarif. Hal tersebut dirasakan sebagai kendala dalam operasional pengelolaan Rusunawa di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa kota/kabupaten telah melakukan terobosan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Walikota/Bupati sebagai landasan hukum pelaksanaan pemanfaatan, pengelolaan dan penghunian, antara lain penetapan tarif sewa dan peraturan penghunian dan pengelolaan Rusunawa sehingga proses penghunian dapat berjalan dan bangunan Rusunawa dapat segera dimanfaatkan. Sebagai salah satu contoh pengelolaan dan penghunian Rusunawa di Kabupaten Gresik, telah memiliki landasan hukum

berita utama

Pameran sebagai media sosialisasi Rusunawa Batam

berupa Perda Kabupaten Gresik No.15 Tahun 2006 tentang Tarif Sewa Pemakaian Rusunawa. Perda ini diterapkan dalam penyelenggaraan penghunian Rusunawa Gulomantung dan Kebomas, Kabupaten Gresik. Dengan Perda tersebut, setiap penghuni Rusunawa diwajibkan untuk mematuhi aturan hunian dan memenuhi kewajiban dengan menandatangani Surat Perjanjian Sewa setiap satu tahun (maksimal tiga kali perpanjangan kontrak) dan membayar uang sewa setiap bulan dengan tarif sewa yang telah ditentukan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa sebagai pengelola Rusuna­ wa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengaturan dan pemberdayaan penghunian serta penyempurnaan dan pemeliharaan aset Rusunawa. UPT Rusunawa dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Salah satu contoh lokasi Rusunawa yang telah memiliki sistem pengelolaan yang cukup baik adalah Rusunawa di Kota Batam.

PERSYARATAN CALON PENGHUNI: - Mengisi formulir permohonan - Menyerahkan fotokopi KSK dan KTP - Belum memiliki tempat tinggal

- TIDAK DISETUJUI - MASUK DAFTAR TUNGGU PENGELOLA UPT RUSUNAWA

DISETUJUI - Tandatangan perjanjian sewa - Membayar sewa untuk bulan pertama - Mendapat surat ijin penghunian

PENYERAHAN KUNCI UNIT HUNIAN

Diagram Alir Proses Penghunian Rusunawa

MENJADI PENGHUNI RUSUNAWA

Sebanyak 6 twin block Rusunawa tersebar di beberapa lokasi di Kota Batam, seperti di Sekupang (TA 2007/2008) dan Muka Kuning (TA 2008/2009) dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis, Dinas Tata Kota Batam. Untuk menarik penghuni, salah satu cara yang dilakukan oleh UPT Kota Batam ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pameran serta membagikan brosur di pusat keramaian. Namun tidak jarang calon penghuni langsung mendatangi kantor pengelola untuk menyewa Rusunawa. Dengan upaya inilah tingkat penghunian Rusunawa di Kota Batam telah mencapai 99 persen, dengan satu persen sisanya adalah untuk penghuni cadangan. Secara umum, calon penghuni Rusunawa harus MBR yang memiliki penghasilan di bawah upah minimum kota/kabupaten (UMK) masing-masing daerah, telah berkeluarga dan belum memiliki tempat tinggal. Saat mengajukan permohonan, calon penghuni perlu memberikan identitas diri seperti Kartu Susunan Keluarga (KSK) serta KTP dan kelengkapan administrasi lainnya. Berdasarkan berkas-berkas administrasi tersebut, pengelola Rusunawa, dalam hal ini UPT, akan melakukan seleksi calon penghuni untuk menentukan warga masyarakat yang benarbenar berhak menempati Rusunawa. Kemudian calon penghuni yang telah terseleksi diwajibkan untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa antara pengelola dengan penghuni dan bersedia mentaatinya termasuk dalam hal pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan yang ditetapkan. Dengan melihat kondisi-kondisi tersebut di atas, keberhasilan pemanfaatan penghunian Rusunawa tidaklah terlepas dari berbagai faktor. Komitmen Pemda yang sebelumnya telah dituangkan dalam MOA yang ditindaklanjuti dengan pembentu­ kan UPT serta peraturan daerah tentang penetapan tarif merupakan serangkaian faktor yang saling berkesinambungan serta perlu didukung oleh pemerintah Pusat. Proses hibah juga menjadi hal yang sering dipertanyakan oleh DPRD yang memiliki kewenangan dalam penetapan anggaran untuk pemeliharaan unit Rusunawa yang dibangun pemerintah pusat. Proses hibah (kalau alih status untuk Diknas) itu sendiri juga memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemda, seperti kepastian kepemilikan lahan (berupa sertifikat lahan), dokumen IMB serta surat pernyataan bersedia menerima BMN dari Walikota/ Bupati yang diwajibkan dalam serah terima BMN Rusunawa. Hal lain yang patut diperhatikan adalah persyaratan calon penghuni yang ketat dimana kriterianya adalah berasal dari kawasan kumuh seperti bantaran rel atau daerah aliran sungai. Umumnya, para penghuni berkeberatan menghuni unit rusun yang telah dibangun dengan berbagai alasan seperti ketidakmampuan untuk membayar sewa, jumlah anggota KK yang melebihi kapasitas unit rusun, maupun lokasi Rusunawa yang jauh dari lokasi mata pencaharian, dan lain-lain. Karakteristik penghuni yang demikian tentu patut dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan Rusunawa agar pemanfaatan penghunian dapat tepat sasaran. *) Tim Satker PKP Strategis (Rusunawa) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

13

berita utama

Teknologi Sistem Pracetak Bangunan Rusunawa Dian Islamiyah, Wisik Satrio & Bid Handoro *)

Pelaksanaan pembangunan satu twinblock prototype bangunan Rusunawa akan memakan waktu hampir satu tahun apabila menggunakan metode konvensional. Sedangkan dengan penerapan metode beton pracetak, pembangunan Rusunawa dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sekitar tujuh bulan sehingga akan menghemat waktu sampai dengan lima bulan.

D

irektorat Jenderal Cipta Karya memiliki program pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Rusunawa ini menggunakan desain prototype yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan secara massal. Untuk mendukung program tersebut diperlukan suatu metode pembangunan yang cepat, metode tersebut meliputi pemasangan komponen struktur seperti kolom, balok, dan pelat yang lebih cepat dan efisien. Maka digunakan sistem pracetak untuk

14

mempermudah pelaksanaan pembangunan di lapangan. Sistem pracetak merupakan metode konstruksi yang saat ini sering digunakan untuk proses konstruksi bangunan bertingkat banyak, sehingga cocok diterapkan pada pembangunan Rusunawa. Dan seiring dengan maju pesatnya perkembangan teknologi beton pracetak tersebut, maka mutu bangunan hunian juga turut meningkat pula. Metode konstruksi dengan sistem pracetak yang dipergunakan pada proses konstruksi Rusunawa terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

berita utama Tahapan cetak (moulding & de-moulding) Proses konstruksi dimulai dengan mencetak (moulding) komponen struktur yang disesuaikan dengan rancangan prototype Rusunawa, seperti: kolom, balok, tie beam, plat lantai atau dinding, namun pada bangunan Rusunawa elemen dinding tetap menggunakan konstruksi konvensional (dinding bata/batako). Setelah cetakan tersedia, maka selanjutnya tahapan pengecoran beton dilakukan dengan memperhatikan kekuatan mutu beton yang ingin dicapai. Dan diikuti dengan proses pembongkaran cetakan komponen (demoulding) setelah beton mencapai kekuatan mutu beton yang diinginkan. Proses ini bertujuan untuk mencetak kualitas komponen struktur yang mutu beton dan bentuknya presisi sesuai yang dirancang sehingga kualitas kekuatan struktur bangunan dapat dioptimalisasi. Tahapan pemasangan (installation & erection) Setelah komponen struktur tersedia maka selanjutnya dirangkai dan dipasang sesuai dengan urutan dan bentuknya, dimulai dari tie beam, kolom, balok dan plat lantai. Setiap komponen dirangkai secara teratur dengan bermacam metode, sesuai jenis metode

Instalasi kolom dan slab dengan menggunakan alat crane (Rusunawa Bantul, DIY)

Cetakan komponen balok (moulding) - Rusunawa Bantul, DIY

beton pracetak yang dipergunakan, yang mana masing-masing komponen dirangkai dengan sambungan (joint) tertentu. Tahapan pemasangan ini merupakan tahapan yang penting, karena terkait dengan kekakuan dan kekokohan struktur bangunan. Dimana setiap sambungan dari komponen kemudian nantinya perlu diperkuat dan dikoreksi kembali sehingga sesuai dengan hasil yang diinginkan. Tahapan penyambungan (grouting) Grouting dilakukan sebagai koreksi atau juga perkuatan terhadap rangkaian komponen struktur yang telah dipasang. Dengan demikian kekuatan, kekakuan serta kekokohan struktur dapat tercapai sesuai rancangan prototype bangunan Rusunawa. Penerapan sistem pracetak di dalam pembangunan Rusunawa memiliki beberapa keuntungan, antara lain volume produksi yang dapat dimaksimalkan. Pengendalian mutu di lapangan pun dapat dikendalikan karena komponen-komponen bangunan dicetak di bawah melalui ready mix ataupun site mix. Dari segi waktu pelaksanaan pembangunan, waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan relatif lebih cepat bila dibandingkan dengan penggunaan metode konvensional. Pelaksanaan pembangunan satu twinblock prototype bangunan Rusunawa akan memakan waktu hampir satu tahun apabila menggunakan metode konvensional. Sedangkan dengan penerapan metode beton pracetak, pembangunan Rusunawa dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sekitar tujuh bulan sehingga akan menghemat waktu sampai dengan lima bulan. Disamping itu, pemasangan untuk masing-masing komponennya relatif tidak tergantung pada kondisi cuaca dan tidak memerlukan material penyangga (scafolding) yang banyak. Dari segi penggunaan sumber daya manusia di lapangan memerlukan tenaga yang lebih terampil. Selain memiliki banyak keuntungan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa alasan lain yang

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

15

berita utama mendasari penerapan sistem pracetak pada bangunan Rusunawa, diantaranya adalah kondisi lahan. Kondisi lahan yang diusulkan oleh setiap pemerintah daerah cenderung berbeda. Lahan yang diusulkan terkadang sangat luas dan terkadang sempit. Jika lahan yang diusulkan memiliki luasan yang cukup maka pelaksana pembangunan dapat memanfaatkan lahan sebagai area produksi maupun area penyimpanan (stocking) komponen. Jika kondisi lahan sempit, maka pelaksana pembangunan dapat memanfaatkan lahan lain sebagai area produksi dan membawa ke lokasi setelah komponen jadi dan siap untuk di-install (dipasang). Terdapat beberapa persyaratan di dalam penggunaan sistem pracetak. Di antaranya adalah bentuk gedung yang direncanakan harus bersifat tipikal. Selain itu, site atau lahan yang tersedia dapat memadai untuk peletakkan komponen-komponen beton pracetak sebanyak dua sampai tiga hari kerja atau dua lantai bangunan. Site yang tersedia mampu menampung alat-alat seperti crane, stamper atau pun alat berat yang lainnya. Secara nasional, 45 sistem pracetak telah lulus uji oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum serta telah mendapat

Area produksi pracetak (Rusunawa Tanjung Uncang, Batam)

16

rekomendasi dari Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI) untuk diterapkan pada pembangunan Rusunawa. Dengan perkembangan metode konstruksi beton pracetak yang pesat seperti sekarang ini diharapkan tingkat kualitas bangunan hunian yang layak juga ikut meningkat, sehingga Rusunawa sebagai salah satu solusi hunian yang layak bagi masyarakat dapat meningkat pula, baik dari segi kualitas bangunan atau juga kuantitasnya. Dan tentunya secara tidak langsung metode konstruksi beton pra cetak juga menjadi suatu konstruksi yang mampu berkembang, bukan saja sebagai penunjang dari bangunan hunian tetapi juga menuju pengembangan konstruksi yang berkelanjutan (sustainable construction), sebagai bentuk upaya dalam menciptakan lingkungan binaan yang mengutamakan suatu hunian yang berwawasan ramah lingkungan, hemat energi, dan mewakili identitas atau kebijakan lokal (local wisdom). *) Tim Satker PKP Strategis (Rusunawa) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

liputan khusus

CSR

Kawinkan Perusahaan dan Masyarakatnya Dwityo A. Soeranto *)

Teriakan pemerintah daerah yang merasa kekurangan dana untuk membangun infrastruktur permukiman tak seharusnya terus terdengar jika mereka mau membuka diri dan mempromosikan program yang dibutuhkan. Prasarana dan sarana dasar bidang Cipta Karya kini semakin banyak diminati perusahaan besar dalam wadah Corporate Social Responsibility (CSR). Kini tinggal bagaimana kedua pihak itu berkenalan dan melangsungkan akad nikahnya.

H

ajatan kecil itu berlangsung di salah satu hotel di Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (10/02/2012). Sekitar 200 undangan berjubel memenuhi sebuah ballroom kecil berukuran tak lebih dari 400 m2 dan menikmati sajian tari zapin dari lima mudi cantik. Selang beberapa saat ditampilkan profil perusahaan tambang batu bara berskala internasional bernama PT

Adaro Indonesia melalui tayangan film pendek. Tak lupa sambutan Presiden Direkturnya, Garibaldi Thohir turut menyemangati. Ia sebagai yang dituakan dengan gamblang menyatakan minatnya membangun Tabalong, Balangan, dan Hulu Sungai Utara dengan infrastruktur permukiman. Tak lama, diselingi penganugerahan CSR Awards 2011 PT Adaro Indonesia, sebuah proses akad nikah terjadi antara PT

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

17

liputan khusus Adaro Indonesia, tiga kabupaten tersebut, dan disaksikan Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Direktur Bina Program Antonius Budiono menyatakan kegembiraannya dengan proses ini. Acara itu juga dihadiri Ketua Umum CFCD Suwandi dan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono. Antonius mengatakan, pembangunan bidang Cipta Karya seperti air minum, penyehatan lingkungan permukiman, bangunan gedung, dan pengembangan permukiman sudah mulai banyak dilirik CSR. Perusahaan itu akan bermitra dengan pemangku kepentingan yang kompeten yang kemudian menjadi salah satu faktor penting untuk keberhasilan program CSR. Proses perkenalan memang tak mudah, apalagi hingga proses ‘menikah’. Tapi, yang sudah dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan sabar sudah menampakkan hasil. Berawal dari kerjasama dengan Corporate Forum for Community Development (CFCD) setahun lalu (Februari 2011) di Kalimantan Selatan, kini sudah banyak perusahaan yang melakukan penjajagan. Perkawinan PT Adaro Indonesia dan tiga kabupaten di wilayah operasionalnya tersebut hanya permulaan. Dengan modal mas kawin Rp 70 miliar, PT Adaro antara lain mengawini Kabupaten Tabalong (Rp 27 Miliar), Balangan (Rp 20 Miliar), dan Hulu Sungai Utara (Rp 23 Miliar) hingga 2014. Difasilitasi Ditjen Cipta Karya, mereka bekerjasama membangun infrastruktur dasar bidang Cipta Karya. Sebelum ini, PT Adaro Indonesia sudah menyalurkan dana CSR sebanyak Rp 28 miliar. Dirasa masih kurang percaya diri, mereka meminta bantuan kepada Ditjen Cipta Karya untuk memadukan programnya agar ada kesinambungan. Ditjen Cipta Karya dipercaya karena memiliki banyak pengalaman dengan program yang menyentuh masyarakat, yaitu dengan pendekatan pemberdayaan. Kementerian Pekerjaan Umum dengan semua institusinya, termasuk Ditjen Cipta Karya, juga dikenal dengan kementerian teknis. Dalam arahannya, Budi Yuwono mengatakan pihaknya akan memberikan fasilitasi berupa pedoman, petunjuk, dan standar teknis dalam membangun infrastruktur bidang Cipta Karya. Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat dengan memiliki ribuan fasilitator, sehingga dapat dimanfaatkan dalam program ini. “Di tiap provinsi, kami juga memiliki Satuan Kerja yang siap memberikan bimbingan dan fasilitasi teknis, agar infrastruktur yang dibangun dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan tidak membuang-buang biaya” jelas Budi. Ditjen Cipta Karya telah menerbitkan buku

18

pedoman CSR bagi perusahaan yang berminat untuk memahami bagaimana cara penyaluran dana CSR kepada kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur bidang Cipta karya. Dengan demikian diharapkan akan banyak bermunculan Adaro-Adaro lainnya setelah ini. Dalam waktu dekat dikabarkan PT Arutmin juga bersiap menandatangani kerjasama CSR dengan beberapa kabupaten di wilayahnya. Disusunnya pedoman itu dilatarbelakangi kenyataan banyaknya perusahaan yang peduli dalam pengembangan program infrastruktur keciptakaryaan dan hasilnya sangat beragam. Banyak perusahaan yang belum memiliki program air minum, sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, dan pengembangan permukiman sama sekali, namun tidak sedikit perusahaan yang telah membangun instalasi pengolahan air minum dan perpipaannya sampai ke sambungan rumah; membangun fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); membuat program pengelolaan sampah mulai dari 3R (reuse, reduce, recycle) sampai membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah; serta melakukan konservasi air dengan penanaman pohon dan pembuatan biopori, misalnya.

Nota Kesepakatan

Perjanjian Kerja Sama

liputan khusus

Ketua CFCD Suwandi, Bupati HSU HM Ainul Hadi, Presdir PT Adaro Indonesia Garibaldi Thohir, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, Bupati Balangan Sefek Effendi, Direktur Bina Program Antonius Budiono, dan Bupati Tabalong H Rachman Ramsyi.

Semakin banyak perusahaan yang melakukan kegiatan CSR di bidang Cipta Karya dengan alasan karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat di sekitar pabrik dan kantor operasinya, maupun bagi perumahan karyawan mereka sendiri. Beberapa perusahaan bahkan melakukannya untuk melindungi sumber daya alam (air, tanah) yang digunakan bagi bahan baku produksinya. Kontribusi perusahaan sangat besar bagi pelaksanaan program infrastruktur keciptakaryaan, di antaranya: pendanaan program, penggunaan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) sebagai dokumen perencanaan, penggunaan spesifikasi sesuai SNI, dan memberi masukan RPIJM sendiri. Menjual RPIJM Ketertarikan perusahaan dalam penyaluran dana CSR tidak terlepas dari kesiapan sebuah perencanaan program di daerah. Begitu pula jika Pemda berkeinginan mendapatkan dana APBN dalam pembangunan Cipta Karya, mereka harus menuangkan rencana program dan investasinya dalam RPIJM. Program perencanaan pembangunan sektor keciptakaryaan ini disiapkan secara integral, mulai dari kesesuaian dengan tata ruang wilayah, kondisi riil di lapangan, memperhatikan dampaknya kepada lingkungan, serta keterlibatan seluruh stakeholder. Seluruh aspek ini dituangkan ke dalam dokumen perencanaan yang disebut RPIJM Sektor Cipta Karya. Sudah hampir 100% kabupaten/ kota sudah menyusun RPIJM. Kemitraan ini juga akan memberi masukan terhadap RPIJM. Perencanaan yang telah dibuat oleh perusahaan bersama masyarakat ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk melengkapi RPIJM di tingkat kabupaten/kota. Banyak perusahaan

telah mengembangkan perencanaan infrastruktur keciptakaryaan bersama masyarakat di sekitar pabrik dan kantor operasionalnya. Umumnya perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat berada pada tingkat desa, sementara RPIJM umumnya dibuat di tingkat kabupaten/kota. Melalui program CSR yang dijalankan perusahaan-perusahaan anggota CFCD juga dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) bidang air minum dan sanitasi. Kerjasama multipihak dipandang strategis untuk mengatasi masalah keterbatasan dana yang dihadapi pemerintah untuk mengejar target MDGs tahun 2015. Sebagai informasi, di bidang air minum saja, APBN hanya mampu menyediakan Rp 12 triliun dari kebutuhan total Rp 63 triliun. sedangkan bidang sanitas membutuhkan Rp 62 triliun, namun pemerintah baru bisa menyediakan Rp 14 triliun. Perusahaan memiliki peluang untuk mensinergikan program CSR di bidang Cipta Karya dengan program pemerintah yang banyak membutuhkan sumber pendanaan selain APBN/APBD. Sinergi ini akan melahirkan program yang memiliki dampak lebih besar dan lebih luas serta berkelanjutan. Kerjasama multipihak ini akan banyak memberi keuntungan. Selain bagi pemerintah dan masyarakat, perusahaan pun diuntungkan dengan meningkatnya strategi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dan reputasi yang baik dengan lebih efektif dan efisien, kredibilitas CSR, dan berlanjutnya program karena terbangun rasa memiliki. Jadi, selain PT. Adaro Indonesia, PT Arutmin, dan kabarnya Bakrie Group yang sudah ancangancang menggaet Ditjen Cipta Karya, siapa lagi yang berminat? Masyarakat sudah menunggu. *) Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

19

info baru

Penataan dan Revitalisasi Kawasan Taman Laut Kolaka, Sulawesi Tenggara

Partisipasi Masyarakat

Tentukan Pemanfaatan Revitalisasi Ratih Fitriani *)

Kegiatan revitalisasi kawasan yang dilakukan oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) sangat menarik serta bervariasi ragamnya. Mulai dari kegiatan renovasi istana hingga pemugaran makam kyai yang memiliki nilai historis.

20

info baru

D

ari beragam variasi kegiatan revitalisasi ini, akan sangat menarik jika dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sampai dimana kebermanfaatan untuk masyarakat dan apa yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan revitalisasi. Subdit Evaluasi Kinerja Direktorat Bina Program pada tahun 2011 mencoba mengevaluasi kegiatan revitalisasi bidang PBL untuk mengetahui sejauh mana program tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Untuk melihat gambaran yang lebih jelas terhadap berbagai kegiatan revitalisasi bidang PBL, maka telah dilakukan studi kasus di 6 provinsi dengan 20 lokasi. Adapun provinsiprovinsi tersebut adalah: 1. Provinsi Sumatera Utara (Stadion Teladan, Medan; Taman Seri Deli, Medan) 2. Provinsi Sumatera Barat (Pasar Atas Bukittinggi; Perpustakaan Bung Hatta; dan Kota Lama Sawah Lunto) 3. Provinsi Jawa Timur (Koridor Kayu Tangan; dan Alun-alun kota Malang) 4. Provinsi Kalimantan Selatan ( Kawasan Antasari, Kota Banjarmasin; Kota Lama Sie Jingah, Kota Banjarmasin; Kawasan Masjid Jami, Kota Banjarmasin; Kawasan Candi Agung Amuntai, Kab. Hulu Sungai Utara; kawasan kalampayan, Kab Banjar) 5. Provinsi Sulawesi Tenggara ( kota Lama, kota Kendari; Taman Teratai Kendari Beach; Taman Nambo, Kota Kendari; Pusat Kota Kolaka; Pantai Kamali, Kota Bau-Bau; keraton Buton, Kota Bau bau) 6. Provinsi Nusa Tenggara Timur (Labuan Bajo, Kab Manggarai Barat; Situs Bung Karno, Kab Ende) Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/ PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan disebutkan beberapa tipologi kawasan, yaitu kota warisan budaya (heritage town), kota lama (old town), kawasan strategis berpotensi ekonomi, permukiman kumuh, dan atau kawasan/permukiman yang vitalitasnya tidak berkembang (stagnant). Namun untuk memudahkan evaluasi, 26 lokasi tersebut dikelompokkan menjadi tiga tipologi, yaitu kawasan cagar budaya, kawasan kota lama, dan kawasan strategis berpotensi ekonomi. Tiap tipologi akan memiliki bobot yang berbeda dalam penilaian kriteria dan indikator yang telah ditentukan.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis skoring. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pemilihan kriteria dan indikator, penentuan bobot indikator, dan penghitungan nilai skor. Adapun kriteria yang dijadikan penilaian adalah vitalitas produktifitas ekonomi, nilai lokasi, kelembagaan dan peran serta masyarakat, nilai strategis kawasan, dan estetika lingkungan. Hasil analisis mengindikasikan dari semua lokasi di atas terdapat delapan lokasi yang dianggap sangat bermanfaat (40%) 10 lokasi dianggap cukup bermanfaat (50%); dan dua lokasi kurang bermanfaat (10%). Penilaian tersebut mungkin terasa memuaskan bagi pemerintah. Namun jika kita mau sedikit berbenah, tidak mustahil penilaian akan berubah menjadi 100% bermanfaat bagi masyarakat. Pada penentuan bobot Kriteria dalam Evaluasi ini, bobot terbesar diarahkan pada Kriteria Utama, yaitu Vitalitas Kawasan dan degradasi Lingkungan. Kriteria tersebut dipilih menjadi kriteria utama karena meningkatnya vitalitas kawasan merupakan tujuan utama revitalisasi. Kegiatan revitalisasi di Perpustakaan Bung Hatta dan Situs Bung Karno mendapatkan skor paling rendah. Hal tersebut disebabkan karena kurang adanya informasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang kegiatan revitalisasi di kawasan tersebut. Tetapi menurut pemerintah daerah setempat, kurangnya kebermanfaatan kegiatan revitalisasi di lokasi tersebut disebabkan karena belum adanya serah terima dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah setempat. Kegiatan revitalisasi seharusnya menjadi sebuah kegiatan yang bottom up. Karena kegiatan revitalisasi pasti akan berhasil jika didukung penuh oleh warga yang akan memanfaatkan hasilnya, bukan sekedar mempercantik dan kemudian terbengkalai karena tidak tepat sasaran. Kesimpulan di atas didukung fakta bahwa, kegiatan revitalisasi yang mendapat penilaian ‘sangat bermanfaat’ dan rata-rata memiliki skor yang tinggi adalah pada poin peran serta masyarakat. Sebaliknya, pada lokasi yang mendapatkan penilaian ‘kurang bermanfaat’, ternyata memiliki skor yang rendah pula (bahkan nol) pada poin peran serta masyarakat. Melihat bahwa dari 20 lokasi di atas kesemuanya merupakan publicspace, maka dapat dikatakan revitalisasi merupakan proses

KAWASAN CAGAR BUDAYA KAWASAN KOTA LAMA KAWASAN STRATEGIS BERPOTENSI EKONOMI



1 Perpustakaan Bung Hatta

Kota Lama Tanjung Balai

Kawasan Labuhan Bajo

2 Situs Bung Karno

Kawasan Pasar Atas Bukittinggi

Taman Laut Kolaka

3 Candi Agung Amuntai

Kota Tua Sawahlunto

Pantai Kamali

4 Rumah adat Mekongga

Koridor Kayu Tangan dan Alun-alun Malang

Taman Nambo

5 Keraton Buton

Kawasan antasari

6 Kawasan Kalampayan

Kawasan Sei Jengah

7 Taman Stadion Teladan

Kota Lama Kendari

8 Taman Seri Deli

Taman Teratai Beach

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

21

info baru

Penataan dan Revitalisasi Kawasan Simpang Lima, Semarang

menghidupkan kembali ruang publik. Tempat-tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya warga kota untuk rekreasi atau sekedar melepas lelah. Poin yang harus digarisbawahi adalah bahwa dalam merevitalisasi sebuah lokasi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan warga. Kegiatan tersebut tidak hanya sekedar memperbaiki trotoar yang rusak, tetapi juga mempertanyakan mengapa trotoar tersebut rusak? Apakah pemilihan bahannya salah? Apakah masyarakat membutuhkan trotoar yang lebih luas? Atau memang tidak diperlukan trotoar di tempat tersebut melainkan sebuah skatepark? Revitalisasi pada prinsipnya tidak hanya menyangkut masalah konservasi bangunan dan ruang kawasan bersejarah saja, tetapi lebih kepada upaya untuk mengembalikan atau menghidupkan kembali kawasan dalam konteks kota yang tidak berfungsi atau menurun fungsinya agar berfungsi kembali. Revitalisasi juga menata dan mengembangkan lebih lanjut kawasan yang berkembang sangat pesat, namun kondisinya cenderung tidak terkendali. Ada tiga tahapan yang dapat kita cermati dalam melakukan revitalisasi, yaitu sebagai berikut: pertama, Intervensi fisik. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan; kedua, Rehabilitasi ekonomi. Revitalisasi yang diawali

22

dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi; dan ketiga, Revitalisasi sosial/institusional. Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik untuk berkegiatan (interesting), bukan sekedar beautiful place. Ketika kita membicarakan public spaces maka kepentingan warga yang bicara. Tidak hanya sekedar beautifikasi melainkan placemaking. Salah satu parameter sebuah public space yang berhasil adalah yang dapat mengakomodir kegiatan warganya. Salah satu caranya adalah dengan pendekatan partisipasi masyarakat, yaitu menjaring aspirasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang mereka harapkan dapat dilakukan di kawasan tersebut. Pendekatan tersebut dianggap paling berhasil dibandingkan pendekatan top down seperti yang selama ini pemerintah lakukan terhadap proyeknya. Pendekatan ini dapat menciptakan sense of belonging warganya, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan titik temu terhadap kepentingan banyak orang. Dengan demikian tempat tersebut akan hidup dan bergairah sesuai dengan semangat revitalisasi. *) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

info baru

SIKIB Resmikan

SANIMAS Hargotirto Kulonprogo Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB II) meresmikan Sanitasi berbasis Masyarakat (SANIMAS) Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta (18/2/2012). SANIMAS ini melayani sekitar 50 Kepala Keluarga (KK) dan 150 orang pengunjung pasar Hargotirto dan meningkatkan derajat kesehatan mereka. Dengan teknologi biodigester, masyarakat dapat menikmati gas yang ditangkap untuk memasak dan penerangan.

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

23

info baru

B

elum lama ini warga Dusun Segajih Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo diresahkan oleh menjangkitnya malaria. Penderita tak sedikit harus mengeluarkan banyak biaya untuk berobat, produktivitas pun menurun. Pada kondisi biasa saja, penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran air akan menurunkan produktivitas si penderita, apalagi jika sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Pemberantasan vektor melalui pembersihan tempat perkembangbiakannya biasa dilakukan dengan prinsip 3 M plus, yaitu Menguras tempat penampungan air, Menutup penampungan air, dan Mengubur tempat-tempat penampungan air (kaleng bekas dll), Plus membersihkan rumah di dalam dan di luar rumah termasuk menghindari gigitan nyamuk pada pagi hari dan sore hari. Sebuah korelasi yang mudah dipahami antara timbulnya malaria dengan air. Meskipun penyakit malaria berbasis nyamuk, namun vektor ini erat kaitannya dengan kebersihan, terutama air, atau bisa juga dikenal dengan sanitasi lingkungan. Desa Hargotirto merupakan salah satu desa di perbukitan Menoreh, D.I Yogyakarta. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah pendaras nira kelapa dan pengrajin gula semut. Di lingkungan desa ini ada pasar yang pengunjungnya relatif

24

banyak. Pada saat pasaran (pasar buka), dua kali dalam seminggu, minimal 150 orang. Tentu saja mereka membutuhkan sarana sanitasi yang memadai agar lingkungan Dusun Segajih dapat terhindar dari aktifitas buang air besar sembarangan yang dilakukan para pengunjung pasar. Sarana seperti SANIMAS ini juga bisa menghindari masyarakat dari potensi terkena penyakit berbasis air maupun nyamuk. SANIMAS ini menggunakan sistem MCK Plus++ dan perpipaan yang dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sistem DEWATs dan biodigester. Bangunan atas terdiri dari dua unit kamar mandi dan tiga unit WC. Sedangkan bangunan bawah terdiri dari biodigester, bak sedimentasi, dan anaerobic baffled reactor. SANIMAS ini mengandalkan pasokan air dari mata air dengan sistem gravitasi. IPAL ini bisa menampung 14 m3 tinja dari sekitar 175 orang per hari. Tepatnya pada medio Februari ini, masyarakat sudah mulai lega. Selain bantuan media, masyarakat juga sudah bisa mengakses sanitasi dengan aman. Mereka saat ini sudah bisa membuang air besar atau kecil, serta mencuci dan mandi di tempat yang terjamin, yaitu SANIMAS yang sudah secara resmi digunakan untuk umum oleh SIKIB dan Kementerian Pekerjaan Umum. Bersama dengan rombongan SIKIB, turut hadir Direktur

info baru Pengembangan Penyehatan Lingkungan Perkmukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Sjukrul Amien, dan jajarannya, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, dan Lembaga Penelitian dan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) Universitas Gadjah Mada yang dipimpin Danang Parikesit. SIKIB yang dipimpin Ratna Djoko Suyanto dan Lies Djoko Kirmanto juga meresmikan rumah produksi gula semut ‘Mbok Tani’ dan mengunjungi festival Desa Hargotirto. “Hargotirto adalah desa binaan SIKIB yang sudah lengkap dengan menerapkan lima pilar, yaitu program Indonesia Pintar dengan Rumah Pintarnya, Indonesia Hijau, Indonesia Sehat, Indonesia Kreatif, dan Indonesia Peduli,” ujar Ratna Djoko Suyanto. Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan, beberapa waktu lalu desa ini berstatus Kejadia Luar Biasa (KLB) Malaria, tapi saat ini sudah tidak ada lagi. “Kami harapkan dengan adanya SANIMAS, masalah penyakit berbasis air tak ada lagi,” harapnya. Sementara Direktur PPLP Sjukrul Amien menjelaskan, ke depan rencananya gas dari proses biodigester SANIMAS akan disambungkan melalui perpiaan ke perumahan warga agar dimanfaatkan untuk penerangan maupun memasak. “Jika masih over produksi, gasnya bisa dikemas dengan plastik atau tabung dan dipasarkan. Hal itu sudah dilakukan di Malang. Mereka tidak hanya memanfaatkan gas dari air limbah, tapi juga sampah,” kata Amien. Lebih lanjut Amien menjelaskan, pembiayaan terbesar dalam membangun SANIMAS terbesar berasal dari masyarakat. Pemerintah pusat hanya memberikan stimulan saja. Dan sekarang mulai ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan melalui dana CSR.

Untuk ini, Ditjen Cipta Karya sudah memberikan fasilitasi perjanjian kerjasama dan menerbitkan pedoman umum dan teknisnya. Kerjasama SIKIB dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mensukseskan pilar program Indonesia Hijau dan Sehat bukan kali ini saja. Sebelumnya, keduanya saling membantu mensosialisasikan SANIMAS di daerah. Peresmian SANIMAS didasari kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan SIKIB Nomor 02/PKS/M/2008 dan 153/05/SIKIB/2008 tentang “Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Kawasan Permukiman untuk Mendukung Indonesia Hijau dan Sehat”. SANIMAS menjadi infrastruktur dasar permukiman langsung menjadi objek menarik SIKIB dan organisasi perempuan lainnya untuk dipadukan dengan program-program SIKIB lainnya. Selain di Kulonprogo, masih ada kerjasama lainnya seperti di Bogor dan Tangerang. Sebagai informasi, selain SIKIB, Kementerian Pekerjaan Umum juga menjalin kerjasama dengan 7 organisasi lainnya seperti PPK Pusat (SANIMAS Kelurahan Tanjung Hilir, Rambutan, Tebing Tinggi, Sumater Utara), Dharma Wanita Pusat (SANIMAS lingkungan Bermi, Selong, Lombok Timur, NTT), Bhayangkari (SANIMAS Bluto, Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur), Dharma Pertiwi (SANIMAS Sei Jungah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan), Aliansi Perempuan Pembangunan Berkelanjutan (SANIMAS Poponcol, Damping – Pamanyaran, Serang, Banten), dan KOWANI (SANIMAS leuwianyar, Cipedes, Kota Tasikmalaya). SIKIB sendiri sebelum ini telah meresmikan SANIMAS Air Hanyut, Sungai Liat, Bangka, Bangka Belitung, dan SANIMAS Cijangkar, Cisarua – Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. (bcr)

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

25

info baru

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Ketua GCB sedang mendapat penjelasan dari Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono terkait sarana dan prasarana Cipta Karya yang dibangun di Sepanjang Sungai Ciliwung.

Bangun 45 TPS

Kemen PU Dukung Gerakan Ciliwung Bersih Sungai Ciliwung mengalir sepanjang 130 km yang berhulu di Gunung Pangrango dan bermuara di Teluk Jakarta. Terdapat 41 kelurahan berbatasan dengan Sungai Ciliwung dengan jumlah penduduk yang tinggal di pinggir sungai mencapai 272.300 jiwa. Berdasarkan hasil pengkajian kualitas air sungai Ciliwung terutama di segmen V dan VI menunjukkan hasil memprihatinkan.

M 26

asih banyaknya pembuangan air limbah dan sampah ke sungai minimal di 45 titik yang tersebar di 15 kelurahan dengan volume sampah yang dibuang ke sungai mencapai 360 m3/hari. Sementara itu, proses pengangkatan sampah

dari sungai Ciliwung hanya dapat dilakukan di Pintu Air Manggarai. Untuk mengembalikan fungsi Sungai Ciliwung sebagai sumber mata air maka Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) pun kembali dicanangkan) di kawasan Jl KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2). Hadir dalam acara tersebut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) Balthasar Kambuaya, Ketua GCB Erna Witoelar, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dan Dirjen SDA Moh. Amron. Dukungan Kementerian Pekerjaaan Umum Ditjen Cipta Karya dalam GCB dilakukan dengan membangun Tempat Pembungan Sampah (TPS) 3R di 45 lokasi dan juga Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sebanyak 8 titik untuk permukiman masyarakat di sepanjang aliran Sungai Ciliwung. Untuk TPS, saat ini telah telah dibangun sebanyak 5 buah, 1 dalam proses dan 39 dalam rencana. Sementara untuk Sanimas telah terbangun 2 buah, 5 dalam proses dan 8 dalam rencana. Djoko menjelaskan pembangunan TPST 3R akan berupa pengolahan sampah yang selain dapat menghasilkan material daur ulang dan kompos, juga dapat menghasilkan gas metan untuk dimanfaatakan oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif. Sedangkan pembangunan sanimas melalui pembangunan MCK dapat menghasilkan gas yang bisa digunakan untuk memasak. Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam acara Upaya Meningkatkan Peran Aktif Dunia Usaha Gerakan Ciliwung Bersih di Jakarta, Sabtu (18/2). Djoko Kirmanto berharap peran swasta melalui program CSR dapat membantu pembangunan Sanimas maupun TPS 3R Kementerian PU yang belum terealisasikan. “Manajemen sungai bersih tidak dapat berjalan sukses dan berkelanjutan jika hanya ditangani oleh Pemerintah. Banyak aktor lain yang dapat berperan di sini, antara lain pengusaha, BUMN, Perguruan Tinggi, lembaga /kelompok masyarakat,” kata Djoko. Djoko menambahkan, dari 13 sungai yang mengalir di Jakarta, Sungai Ciliwung memiliki dampak yang paling luas ketika musim hujan. Pasalnya, sungai ini mengalir melalui tengah kota Jakarta dan melintasi banyak perkampungan, perumahan padat dan pemukiman-pemukiman kumuh. Sementara itu Ketua GCB, Erna Witoelar mengatakan, GCB didirikan lebih dari 20 tahun yang lalu. GCB didirikan untuk “mengeroyok” permasalahan yang dihadapi, ramai-rami berupaya secara terpadu menuju Ciliwung yang lebih bersih. Untuk itu tambah dia, sebanyak 59 institusi, baik dari pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, lsm, dunia usaha bersama-sama dikukuhkan melalui suatu akte notaries untuk bergerak bersama. “Mari kita keroyok Sungai Ciliwung ini agar bermanfaaat bagi kita semua,” katanya. Gubernur DKI Jakarta, Fauzibowo mengatakan, kegiatan demonstrasi pembersihan Sungai Ciliwung yang dilaksanakan hari ini adalah salah satu batu loncatan penting dalam revitalisasi Gerakan Ciliwung Bersih. Gerakan ini juga tambah dia, dapat menggulirkan kegiatan atau bahkan program yang lebih besar, khususnya yang melibatkan peran swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR). (dvt)

info baru

Warga Kompleks PLN Durentiga

Mendapat Bantuan Program 3R Ciliwung Bersih Dalam upaya mendukung program 3R (Reduce-Reuse-Recyle) pada sistem penanganan sampah skala komunal, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memberikan bantuan fisik berupa 2 buah kendaraan roda 2 untuk pengumpul sampah dan Instalasi Pengolahan Sampah/IPS (termasuk hanggar) kepada warga di Kompleks PLN (Perusahaan Listrik Negara) Durentiga, Jakarta Selatan.

P

enyerahan bantuan ditandai dengan penan­ datanganan prasasti oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono, didampingi oleh Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Ditjen Cipta Karya Syukrul Amien, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan PLN (mewakili Direktur Utama PLN), Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKPLN), dan Camat Pancoran Jakarta Selatan di Kompleks PLN Duren Tiga, Jakarta Selatan, awal Februari lalu. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, program seperti ini dapat mereduksi sampah sebelum dibawa ke TPA dan juga masyarakat setempat dapat mengolah sampah menjadi kompos maupun listrik yang memiliki daya guna dan daya beli. “Sarana yang telah dibuat ini saya harap bisa dimanfaatkan dengan baik,” kata Budi. Pengolahan sampah yang diaplikasikan di sini berbeda dengan pengolahan sampah skala komunal pada umumnya. Pengolahan ini merupakan prototipe dari kombinasi antara proses pemilahan sampah organik-anorganik, proses pencucian sampah plastik, dan proses anaerobik-aerobik sampah organik. Sampah organik diolah secara anaerobik untuk mendapatkan gas bio yang dapat

dimanfaatkan sebagai sumber energi, baik sumber energi gas (gas metana/CH4) maupun setelah dikonversi menjadi energi listrik. Sebagai informasi, 1 buah prototipe IPS ini dapat mengolah sampah organik dengan kapasitas 2 m3/hari (kapasitas pelayanan sekitar 4.000 jiwa atau 800 KK), dengan menghasilkan gas bio sebesar 150 m3 dalam 6 minggu. Nilai energi dari gas bio tersebut mampu menyediakan energi listrik untuk 1 buah rumah selama 2 minggu. Selain itu, akan dihasilkan pula kompos padat sebanyak 1 m3 dan kompos cair sebanyak 200 liter dari 2 m3 sampah organik terolah. Inovasi ini cukup membanggakan karena merupakan hasil karya putra-putri Indonesia di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk inovasi pembuatan piranti lunak (software) untuk penyiapan rancang bangun IPS. IPS di Durentiga ini akan menjadi prototipe untuk pengujian lapangan yang kedepannya akan diterapkan di seluruh Indonesia. Untuk keberlanjutan dan juga pengoperasian TPS di Duren Tiga ini setiap warga akan dikenakan biaya sebesar Rp 7.500/KK/ bulan melalui retribusi warga, sementara untuk pengelolaan akan dilakukan oleh IKPLN. (dvt)

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

27

info baru

Siti Ruby Aliya Rajasa menerima Indonesia Millennium Development Goals (MDGs) Awards kategori bidang Akses Air Minum Layak dan Sanitasi Dasar dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Indonesia MDGS Award Nasional 2011

Indonesia MDG Awards 2011 adalah satu program dengan tujuan membangkitkan semangat para pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah dan Kotamadya di seluruh Indonesia dalam bentuk penghargaan atau apresisasi bagi kesuksesan mereka dalam melakukan praktek cerdas sesuai dengan 8 target pencapaian Millennium Development Goals (MDGs).

S

alah satu aspek penting dalam program Indonesia MDG Awards yaitu dengan membangun suatu sistem insentif dan disinsentif atau rewards and punishment untuk memotivasi para pemangku kepentingan ini untuk melakukan kerja kerasnya menjalankan upaya pencepatan target MDGs. Dalam puncak acara MDGs Award 2011, Wakil Presiden Boediono memberikan langsung penghargaan MDGs Award 2012 kepada lima pemenang di Balai Kartini Jakarta, Rabu (1/2).

28

Kelimanya adalah, Kabupaten Flores Timur, Kota Payakumbuh, Aisyah Muhammadiyah, Indonesia Future Leaders, PT Indika Energy Tbk dan Raden Muhammad Rais dari Nusa Tenggara Barat. Kelima pemenang tersebut memperoleh penghargaan karena dinilai secara istimewa telah melakukan inovasi mengalokasikan anggaran yang berpihak pada pencapaian target sasaran pembangunan milenium (MDG) dan memastikan keberlangsung­ an program jangka panjang. Penghargaan lainnya diserahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto kepada lima pemenang lainnya. Wapres mengapresiasi atas inisiatif seluruh komponen bangsa untuk mencapai delapan sasaran pembangunan milenium tersebut. “Malam ini kita memberikan pengakuan atas prestasi dan dedikasi, yang diberikan dengan ikhlas tersentuh, dari dunia usaha, mahasiawa, masyarakat,” kata Wapres. Selain, itu dalam IMA 2012, juga diberikan penghargaan kepada 16 inisiator lainnya dalam empat kategori. Dinas Kesehatan Kota Depok, Pusat Informasi Remaja Konseling Jombang, PT Indofood dan Yayasan Pondok Kasih Surabaya meraih penghargaan umum kategori nutrisi yang diberikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Kabupaten Pasuruan, Yayasan Unilever Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Kesehatan Untuk Semua Flores Timur memperoleh penghargaan kategori kesehatan ibu dan anak. Kabupaten Wonosobo, Satu Indonesia Ciwidey Jawa Barat, GE Indonesia dan HIPPAM Seger Waras Pasuruan memperoleh penghargaan umum kategori akses kepada air bersih dan sanitasi dasar yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Penyelenggaraan IMA tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya; selain didukung dengan teknologi informasi untuk menjangkau publik yang lebih luas, serta untuk mempermudah proses pendaftaran dan penjurian, IMA 2012 juga menggelar serangkaian kegiatan seperti pameran dan seminar inspiratif yang bertujuan menemukan 10 inspirator yang akan disebut sebagai ‘Pencerah Nusantara’. Para inspirator akan menjadi duta yang diharapkan dapat menyebarluaskan semangat pencapaian tujuan-tujuan MDGs di wilayah masing-masing.

Dukungan Ditjen Cipta Karya Dalam MDGs Award 2011 tersebut, Ditjen Cipta Karya turut serta dalam pameran yang menampilkan beberapa kebijakan dan juga dukungan infrastruktur dalam pencapaian target MDGs 2015. Beberapa kebijakan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya antara lain peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem on site maupun offsite di perkotaan dan perdesaan, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di bidang air limbah, pengembangan perangkat peraturan perundangan dan sebagainya. Sementara itu, untuk dukungan infrastruktur yang dipamerkan antara lain, PAMSIMAS Sumberagung Kudus, SPAM melalui Pipa Bawah Laut Giliketapang Probolinggo, SPAM Pengolahan Air Laut Pulau Mandangin Kab. Sampang, SPAM Tenaga Surya Gunung Kidul, IKK Grogol Jawa Tengah, IKK Dimembe Sulut, IKK Cipute Jawa Barat dan IKK Kayangan NTB.

inovasi

Suasana Seminar Dalam Rangka Launching Jaringan Unggulan Pengelolaan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta

PU Luncurkan

Jaringan Unggulan

Pengelolaan Risiko Bencana Haryo Satriawan *)

Banyak negara sudah berkunjung ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mempelajari dan mencontoh proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) permukiman di kawasan DIY dan Jawa Tengah. Sangat disayangkan, best practice ini justru belum dicontoh tetangga maupun provinsi di Indonesia lainnya yang daerahnya masuk kategori rawan bencana. Karenanya, penyebarluasan informasi melalui kemitraan mutlak diperlukan.

P

embangunan hunian tetap untuk warga terdampak erupsi Merapi terbilang sukses. Melalui skema program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) yang dikoordinasikan Kementerian Pekerjaan Umum, sebanyak 2.682 unit rumah bakal terwujud. Kuncinya adalah pelibatan masyarakat. Sebanyak 146 hunian tetap untuk warga terdampak erupsi Merapi kini sudah dinikmati setelah pada Mei 2011 lalu dilakukan peletakkan batu pertamanya. Pada 2012 ini, Direktur Jenderal Cipta Karya diberi kesempatan melakukannya di Desa Kepuharjo, Sleman, untuk menandai dimulainya pembangunan 2.682 rumah di DIY dan 174 rumah di Jawa Tengah. Lain dengan rehab-rekon di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang programnya dari pusat, Yogyakarta dengan budaya dan masyarakatnya mampu melakukannya sendiri. Terlecut dengan itu, pada 20 Februari 2012, pemerintah meluncurkan jaringan unggulan dalam pengelolaan risiko bencana atau Network of Excellence (NoE) on Disaster Management

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

29

inovasi

(DM-Network). Jaringan ini bertujuan memfasilitasi kegiatan pengurangan risiko bencana diantara pelaku kegiatan agar lebih efisien dengan kemitraan yang terpadu dan berlanjut. Peluncuran jaringan tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono dan Sekretaris DIY. Proses itu dilakukan melalui teleconference yang melibatkan tiga pihak, yaitu Dirjen Cipta Karya, DM – Network di University Club UGM bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada, dan perwakilan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) yang diwakili PIP2B Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Barat, dan DIY. Peluncuran DM-Network ini selanjutnya dituangkan dalam kegiatan yang berjudul “Memelihara Keberlanjutan Kegiatan Kemitraan tentang Ketahanan Masyarakat melalui Pembangunan Jaringan Unggulan dalam Bidang Pengurangan Risiko Bencana” yang kemudian diakronimkan dengan SIAP-TEPAT. Budi Yuwono mengungkapkan, ada tiga komponen dalam SIAP-TEPAT, yaitu pembentukan jaringan unggulan, pembuatan panduan atau manual pengelolaan risiko bencana, dan program pembangunan kapasitas pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. “DI Yogyakarta harus dapat menjadi raw model bagi masyarakat di provinsi lain, sehingga pengalaman ini dapat di-share melalui jaringan yang sudah terbentuk ini. UGM diharapkan untuk dapat menjadi katalisator model kerjasama antara PIP2B dengan perguruan tinggi lokal, seperti Universitas Hasanuddin (Sulsel), Universitas Andalas (Sumbar), Universitas Udayana (Bali), dan lainnya,” kata Budi. Fungsi PIP2B yang besar dalam pertukaran informasi harus segera disiapkan. Jika masih ada PIP2B yang belum lengkap perlengkapan, infastruktur IT maupun parasarana dan sarana

30

lainnya maka harus segera dilengkapi. “Jika ada Pemda yang tak mampu melengkapinya maupun belum terbentuk kelembagaannya, maka sementara diurus oleh APBN melalui Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan provinsi,” ujar Budi. Ia menambahkan, jangan sampai jaringan komunikasi mengenai pengelolaan bencan ini hanya ramai dibicarakan di kalangan tertentu. Masyarakat luas harus tahu, dan ini menjadi tantangan PIP2B, baik informasi mengenai kesiapan menghadapi bencana maupun saat dan setelah bencana terjadi. Dijelaskan, SIAP-TEPAT komponen pertama sudah dilaksanakan sejak November 2011 dan berakhir 29 Februari 2012. Sedangkan komponen kedua dan ketiga akan dilaksanakan dengan menimbang kinerja jaringan unggulan yang memiliki keberlanjutan nyata. Sementara Ketua LPPM UGM, Danang Parikesit menambahkan, pengelolaan bencana harus ada kemitraan karena masingmasing pihak yang memiliki informasi seringkali tidak saling berkomunikasi. “Saat ini jaringan DM-Network sudah memiliki keanggotaan lebih dari 100 orang, yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan LSM,” kata Danang. Asisten 3 Sekda Pemprov DIY, Sigit Saptono, tak luput memberi tanggapan dan menyambut baik launching jaringan unggulan pengelolaan bencana. Dengan ini, masing-masing daerah bisa lebih siap pada saat pra-bencana, saat bencana, pasca-bencana. Sekretariat Bersama DM-Network berkedudukan dan dikoordinasi oleh Seksi PIP2B, Dina Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Privinsi DIY sebagai center of excellence pengelolaan bencana. DM-Network beranggotakan sekitar 15 SKPD di wilayah DIY dan Jawa Tengah, 8 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di kedua provinsi tersebut, dan sekitar 17 LSM. Sebagai wadah untuk memantau dan mengendalikan kegiatan berbagai pengetahuan tentang kebencanaan berbasis kemitraan, DM-Network juga mengenalkan website berbasis pembelajaran dengan alamat www.dm-network.net. Selamat berbagi pengetahuan tentang pengelolaan bencana dengan semangat kemtiraan dan patut diikuti aksi DM-Network selanjutnya. *) Staf Urusan Informasi dan Dokumentasi PIP2B DI Yogyakarta

inovasi

Perusahaan Jepang

Lirik Proyek Air Minum Jatiluhur

5000 Liter/Detik Miradian Isyana Wistyanti *)

Mega proyek Air Minum Jatiluhur senilai Rp 4 triliun ini banyak dilirik oleh para investor dari Jepang. Tak tanggung-tanggung, guna memenuhi kebutuhan air minum DKI Jakarta, Bekasi dan Karawang, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ini akan membangun Water Treatment Plant (WTP) berkapasitas 5000 Liter/ detik dan jaringan perpipan 78 km untuk menyalurkannya ke tiga daerah pelayanan itu.

M

eskipun Februari 2012 ini masih dalam tahap pra Feasibility Study (FS), dengan perkiraan tahap Pra Kualifikasi (PQ) mulai bulan Mei 2012, tender diharapkan dapat dilaksanakan akhir tahun 2012. FS sendiri dilakukan Indonesia Initiative Infrastructure (INDII) terhadap potensi pemanfaatan air minum dari bendungan Jatiluhur yang dikelola Perum Jasa Tirta II. Dua hari sebelunya di Jakarta, Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Rachmat Karnadi menyambut serta memberi penjelasan terkait mega proyek tersebut kepada para investor. Hadir dalam acara

tersebut, perwakilan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang Tokiwa, perwakilan Japan Water Works Association Tomioka, perwakilan Ditjen Cipta Karya dan para pengusaha Jepang. Delegasi dari Jepang terdiri dari perwakilan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (Ministry of Health, Labor and Welfare), Japan Water Works Asociation, Japan Water Research Center. Turut pula perusahaan investor, yaitu Yamatake Corporation, Hitachi Ltd, Iwasaki Electric Co Ltd, Metawater Co Ltd, Mitsubisi Corporation, Mitsui Co Ltd, Organo Corporation, Tokyo Suido Services Co Ltd, Toshiba Corporation, Toyota Tsuso Corporation, Nippon Koei Co Ltd dan PT. Swing Indonesia serta Pasific Consultant. Selain Jepang, beberapa korporasi dari Korea juga tak mau ketinggalan menengok bendungan Jatiluhur yang memiliki spill way terbesar di dunia ini. Kedatangan rombongan delegasi dari Jepang ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai detail proyek KPS dan mengetahui kondisi eksisting Jatiluhur. Dalam sambutan pengantar, Deputi Divisi Suplai Air Minum Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang, Tokiwa, mengatakan Pemerintah Jepang memberi dukungan bagi perusahaan-perusahaan Jepang untuk berkontribusi di luar negeri salah satunya di bidang air minum. Rachmat Karnadi menjelaskan, mega proyek perpipaan ini adalah mengalirkan air dari Bendungan Jatiluhur Jawa Barat

Edisi 1 4Tahun X4Januari 2012

31

inovasi sampai ke Jakarta melalui sistem perpipaan. Sebanyak 15.000 l/d air akan dialirkan melalui tiga pipa sepanjang 78 km, dengan diameter pipa masing-masing 1,8 m. Terdapat beberapa pilihan dalam meletakkan pipa ini, ditanam di bawah tanah atau diletakkan diatas permukaan tanah. Diletakkan diatas tanah pun ada dua pilihan, melalui saluran pipa kanal tarum barat atau pembangunan pipa disamping ruas tol Jakarta-Cikampek. Lebih lanjut menurut Rachmat, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyepakati rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur melalui saluran pipa kanal tarum barat. Alasannya menurut dia, karena ukuran pipa yang cukup besar tidak mungkin dibangun diruas tol, selain dapat mengganggu lalu lintas harian tol pada saat pemasangan, juga dikhawatirkan potensi kerusakan lebih besar karena ada dibawah jalan yang setiap harinya dilalui kendaraan. “Kami sudah putuskan akan pakai trase lama, yaitu sepanjang West Tarum Cannal (WTC). Hal tersebut sesuai dengan berbagai pertimbangan,” ujar Rachmat di Jakarta akhir pekan kemarin. Jalur pipa tersebut rencananya akan dibangun secara elevated atau layang sehingga membutuhkan alokasi dana yang lebih besar. Selain itu, diproyek itu juga akan dibangun sistem pemompaan air untuk mengalirkan ke pipa sepanjang 78 kilometer tersebut. Sementara itu, untuk pemasangan pipa didalam tanah akan memakan anggaran semakin besar. Belum lagi lahan atau tanah yang harus dibebaskan. Dari hasil studi, alternatif unit-unit pengolahan untuk IPA yang akan dibangun telah direncanakan, namun sangat terbuka kesempatan jika investor memiliki teknologi yang lebih tepat guna. “Secara hitungan yang kami lakukan menaruh pipa diatas

32

permukaaan tanah akan lebih murah biaya hingga 40% daripada didalam tanah. Karena jika ditanam dibawah tanah akan mengahancurkan setidaknya 2400 struktur bangunan,” tambah Rachmat. Terkait dengan besarnya nilai proyek, pemerintah akan memberi jaminan (Government Guarantee) terhadap kelangsungan proyek ini dan juga government support. Sementara aturan untuk hal tersebut saat ini sedang dalam tahap pembahasan. Proyek pipanisasi air minum Jatiluhur ini nanti sebagai sumber air baku untuk beberapa PDAM, diantaranya PDAM Kab. Karawang, PDAM Kab. Bekasi, PDAM Tirta Patriot Bekasi, AETRA dan juga PALYJA. Untuk wilayah Jakarta, saat ini, kebutuhan air bersih di DKI Jakarta mencapai 27 ribu liter per detik, sementara suplai air hanya 18 ribu liter per detik. Jika SPAM Jatiluhur dapat berproduksi mulai 2014, maka suplai air bersih di ibukota diperkirakan akan meningkat hingga 21.000 liter per detik. Pembangunan SPAM Jatiluhur mencakup pekerjaan instalasi pengolahan air berkapasitas 5.000 liter per detik, dengan rincian kapasitas 1.000 liter per detik untuk saluran irigasi di kawasan Bekasi, Karawang, serta 4.000 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan 400.000 sambungan rumah di Jakarta. Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang Tokiwa berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi Kementerian PU maupun para pengusaha Jepang terkait dengan investasi KPS Proyek Air Minum Jatiluhur. “Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran perwakilan dari BPPSAM dan juga Ditjen Cipta Karya,” katanya. *) Staf Bagian Umum dan Informasi BPPSPAM

lensa ck

Peran Cipta Karya

dalam Indonesia MDGs Award 2012, Jakarta 31Januari – 1 Februari 2012

Edisi 2 4Tahun X4Februari 2012

33

seputar kita

MOU Pengawasan PNPM Mandiri Ditandatangani

Ditjen Cipta Karya

Berikan Pelatihan 135 Konsultan Individual Randal Provinsi Dalam rangka pemahaman tugas dan peran konsultan Individual Satker Randal Propinsi, Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya melakukan Training of Trainer (TOT) kepada 135 konsultan individual untuk Wilayah Timur di Makassar, 21-24 Februari 2012. Materi yang diberikan adalah perencanaan dan database, pemantauan (e-Monitoring, DAK dan Peta Tematik), Pemantauan (SAK dan SIMAK BMN) serta evaluasi. Dalam arahannya, Direktur Bina Program Antonius Budiono mengatakan, beban tugas Kasatker Randal Provinsi yang saat ini harus merupakan pejabat eselon III sudah semakin banyak. Untuk itu, konsultan individu yang dipilih harus membantu tugas randal baik terkait perencanaan, pemprogaman dan juga evaluasi. “Jangan sampai beban malah dikembalikan lagi ke satker randal. Konsultan individu harus membantu tugas randal,” kata Antonius.

Memorandum of Understanding (MOU) tentang Peningkatan Kapasitas dan Pe­ ran Inspektorat Kabupaten/Kota dalam pe­ meriksaan dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan kembali ditan­ datangani antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemen PU diwakili oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, Inspektorat Jenderal Kemen PU oleh Basoeki Hadimoeljono, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri oleh Maliki Heru Santosa dengan Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) oleh Binsar H Simanjuntak di Gedung Pusat BPKP Jakarta, Senin (27/2). Penandatanganan MOU tersebut me­ ru­ pakan kelanjutan pelaksanaan audit un­tuk PNPM Mandiri Perkotaan dan Per­de­saan tahun 2012-2014, dimana MOU se­belumnya telah berakhir tahun 2011 lalu. Penandatanganan Nota Kesepahaman di­maksudkan sebagai upaya bersama da­lam rangka peningkatan kapasitas dan pelibatan Inspektorat Kabupaten/Kota da­­lam audit Dana Bantuan Langsung Ma­syarakat (BLM) PNPM Mandiri Per­kotaan. Penandatanganan Nota Ke­se­pahaman itu juga ditujukan untuk mendukung pe­ning­ katan transparansi, akun­tabilitas dan antikorupsi di PNPM Mandiri Perkotaan.

Cipta Karya Adakan Workshop Mekanisme Pengembalian dan Kelembagaan Infrastruktur USDRP Kegiatan Urban Sector Development Reform Project (USDRP) hampir selesai. Infrastruktur terbangun seperti pasar dan terminal perlu mendapatkan pengelolaan tepat agar berguna dan menghasilkan. Selain itu, pemerintah daerah perlu memahami mekanisme pengembalian pinjaman secara benar. Menjembatani hal tersebut, Ditjen Cipta Karya mengadakan Workshop “Pengelolaan Komponen Investasi USDRP : Tata Kelola Penerusan Pinjaman dan Pola Kelembagaan” di Makassar, Selasa (21/2). Workshop tersebut mengundang peserta yang berasal

34

dari 10 kabupaten/kota peserta USDRP dan menghadirkan narasumber yang berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Walikota Kota Banda Aceh. “Jangan sampai infrastruktur yang telah dibangun dalam program USDRP ini tidak berjalan dengan maksimal,” kata Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono.

Peresmian Pasar Sentral Lakessi Kota Pare-Pare oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo 17 februari 2012

Pasar Dibangun atas Bantuan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Urban Sector Development Reform Project (USDRP)

Dukungan Kementerian Pekerjaaan Umum dalam :

Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) 18 Februari 2012, dengan membangun Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R di 45 lokasi dan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 8 lokasi