KEEFEKTIVAN PUSKESMAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA

Tugas Makalah Sosiologi Kesehatan

KEEFEKTIVAN PUSKESMAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA

DEPARTEMEN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA 2012

http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/


NAMA TIM PENYUSUN: 1) M. Alhada FuadIlah Habib

(071114030)

2) Galang Putra Bangsa

(071114065)

3) Mukhammad Fatkullah

(071114035)

4) Yeni Meytasari

(071114038)

5) Rafelita Nian Sari

(071114019)


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah yang tidak lain

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh merekaini akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggota berkaitandengan konstelasi hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupansehari- hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai “kebutuhan publik”. Salahsatu contoh kebutuhan publik yang mendasar adalah kesehatan. Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya dengankesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara danaparaturnya

berkewajiban

untuk

menyediakan

layanan

yang

bermutu

dan

mudahdidapatkan setiap saat. Salah satu wujud nyata penyediaan layanan publik di bidangkesehatan adalah adanya Puskesmas. Tujuan utama dari adanya Puskesmas adalahmenyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan biaya yanng relatif terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Dalam makalah ini, kami akan membahas mengenai “Pelayanan Puskesmas” karenaPuskesmas sebagai bentuk nyata peran birokrasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan sdan karena Puskesmasmerupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

1.2.

Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Puskesmas dan apa fungsi Puskesmas itu? 2. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas? 3. Apasaja masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkungan puskesmas?


4. Apa faktor- faktor penyebab terjadinya masalah- masalah di lingkup Puskesmas? 5. Bagaimana solusi mengatasi masalah- masalah yang muncul di lingkup Puskesmas?

1.3 Tujuan 1. Mengetahui definisi dan fungsi Puskesmas 2. Mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas 3. Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkupPuskesmas. 4. Mencari dan menemukan faktor- faktor penyebab terjadinya masalah- masalah dilingkup Puskesmas. 5. Mengetahui solusi mengatasi masalah- masalah yang muncul di lingkup Puskesmas.

1.4 Manfaat Dari

pembahasan

materi

yang

tersedia

dalam

makalah

ini,

diharapkan

dapatmemberikan manfaat kepada pembaca untuk mengetahui tentang definisi dan fungsiPuskesmas, serta mengetahui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan olehPuskesmas. Selain itu pembaca dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas dan mencari serta menemukan faktor- faktor penyebab

terjadinya

masalah- masalah

di

lingkup

Puskesmas,

sekaligus

mengetahuisolusi mengatasi masalah- masalah yang muncul di lingkup Puskesmas.

1.5 Metode 1.Studi Pustaka 2.Internet

1.6 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang 1.2Rumusan Masalah


dapat

1.3Tujuan 1.4Manfaat 1.5Metode 1.6Sistematika Penulisan BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Birokrasi 2.2 Pengertian Pelayanan Publik 2.3 Pengelompokkan Jenis Pelayanan Publik 2.4 Peran Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik BAB III ISI 3.1 Definisi dan Fungsi Puskesmas 3.2 Penyelengaaraan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas 3.3 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas 3.4 Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas 3.5 Solusi Mengatasi Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas 3.6 Analisis Kasus Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas di Kecamatan Tamako BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran DAFTAR PUSTAKA


BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Birokrasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yangdijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Berbagai tokoh pun menumpahkan pemikirannya tentang pengertian birokrasi.Berikut ini adalah beberapa pengetian birokrasi dari sejumlah tokoh : 1.Bintoro TjokroamidjoyoBirokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk

pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat

spesialisasi, dilaksanakan dalamsistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah (Tjokroamidjoyo,Bintoro : 1998). 2.Soerjono Soekamto (mengutip Weber)Birokrasi merupakan suatu organisasi yang dimaksud untuk mengerahkan tenagadengan teratur dan terus menerus, untuk mencapaii suatu tujuan tertentu (Soekamto,Soerjono : 1982). Max Weber menggambarkan birokrasi sebagai suatu organisasi yang memiliki beberapa karakteristik yang dirangkum oleh Martin Albrow ke dalam empat ciri utama,yaitu : 1)Adanya suatu struktur hirarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawahdalam organisasi. 2)Adanya serangkaian posisi-posisi jabatan, yang masing- masing memiliki tugas dantanggung jawab yang tegas. 3)Adanya-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur tata kerjaorganisasi dan tingkah laku para anggotanya. 4)Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarta yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.


Hubungan birokrasi dengan masyarakat Indonesia : 1.Birokrasi pemerintahan umum Birokrasi

yang

berkenaan

dengan

fungsi- fungsi

dasar

pemerintahan

dan

keamanan,hukum dan ketertiban, perpajakan, dan intelejen. Birokrasi menjalankan fungsi dan peranan mereka dengan oreintasi pengaturan (regulative orientations) yang cukupketat, luas, dan efektif. 2.Birokrasi pembangunan Birokrasi menjalankan fungsi dan peranan untuk mendorong perubahan dan pertumbuhan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya, birokrasi diharapkan mampu berperan dalam aspek pengaturan dan pelayanan secara bersamaan. 3.Birokrasi pelayanan Birokrasi yang menjalankan peranan pelayanan secara langsung kepadamasyarakat.

2.2 Pengertian Pelayanan Publik “Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaanketentuan peraturan perundang-undangan”. (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara

(MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003) Pelayanan

publik

dapat

juga

diartikan

sebagai

pemberian

layanan

(melayani)keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itusesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayanidirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yangmemungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dankreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998). Oleh karena itu, birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik merupakan salahsatu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagaiabdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/

negara). Pelayanan umum oleh LembagaAdministrasi Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umumyang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan BadanUsaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upayakebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian

layanan

(melayani)

keperluan

orang

atau

masyarakat

yang

mempunyaikepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telahditetapkan.

Uns ur-Uns ur Pelayanan Publik

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Berdasarkan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 bahwa di dalammemberikan pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan di ketahui sacara pasti oleh masing- masing. 2. Pengaturan

setiap

bentuk

pelayanan

umum

harus

kondisikebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk

disesuaikan

dengan

membayar berdasarkan

ketentuan perundangan- undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi danefektifitas. 3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar memberikeamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapatdipertanggungjawabkan. 4. Apabila pelayanan umum yang oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal,maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluangkepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Asas

Pelayanan

Publik

Menurut

Keputusan

AparaturNegara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 A.Transparansi


Menteri

Pendayagunaan

Bersifat terbuka,

mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak

yangmembutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. B.Akuntabilitas Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. C.Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan publik dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. D.Partisipatif Mendorong peran serta msayarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. E.Kesamaan Hak Tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan,gender, dan status ekonomi . F.Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajibanmasingmasing pihak.

Prinsip

Pelayanan

Publik

Menurut

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

AparaturNegara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 A.Kesederhanaan Proseduran

pelayanan

publik

tidak

berbelit-belit,

mudahdilaksanakan. B.Kejelasan 1.Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik


mudah

dipahami

dan

2.Unit kerja/pejabat

yang berwenang bertanggung jawab dalammemberikan

pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketadalam pelaksanaan pelayanan publik 3.Rincian biaya pelayanan publik tata cara pembayaran C.Kepastian Waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telahditentukan. D.Akurasi Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah E.Keamanan Proses dan produk pelayanan publik rasa aman dengan kepastian hukum. F.Tanggung Jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. G.Kelengkapan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnyayang termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. H.Kemudahan Akses Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau olehmasyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika. I.Kedislipinan, Kesopanan, Dan Keramahan Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan disiplin,sopan dan santun, ramah, sertamemberikan pelayanan ikhlas. J.Kenyamanan


Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang bersih,rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain- lain.

Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 1.Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan. 2.Waktu Penyelesaian Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampaidengan penyelesaian pelayanan. 3.Biaya Pelayanan Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 4.Produk Pelayanan Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telahditetapkan. 5.Sarana dan Prasarana Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayan publik. 6.Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Petugas

pemberi

pelayanan

harus

memiliki

pengetahuan,

keahlian,

keterampilan,sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

2.3 Pengelompokan Jenis Pelayanan Publik Pengelompokan jenis pelayanan publik didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatandalam proses pelayanan serta produk


pelayanan

yang dihasilkan,

dapat

dibedakanmenjadi: (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003) 1. Jenis Pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa

kegiatan

pencatatan,

penelitian,

pengambilan

keputusan,dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen,

misalnya, sertifikat,

ijin- ijin,

rekomendasi, keterangantertulis dan lain- lainnya.Contoh jenis pelayanan ini adalah : pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, NTCR, akta kelahiran/kematian). 2. Jenis Pelayanan Barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau sebagaiindividual) dalam satu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yangmemberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimanya.Contoh jenis pelayanan ini adalah : pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanantelepon. 3. Jenis Pelayanan Jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan

sarana

dan

prasarana

serta

penunjangnya.

Pengoperasiannya

berdasarkansuatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirnya berupa jasa yangmendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu.Contoh jenis pelayanan ini adalah : pelayanan angkutan darat, laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayana n perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadamankebakaran. 4. Jenis Pelayanan Regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan,

maupun kebijakan publik

yang

mengatur sendi-sendi

kehidupanmasyarakat.

2.4 Peranan Birokrasi dalam Menyediakan Pelayanan Publik Jika berbicara tentang pelayanan publik, maka kita akan dihadapkan pada posisi dan peran birokrasi. Birokrasi yang tentu memiliki peran dan wewenang yang signifikandalam pemerintahan, karena sebagai salah satu pengelola keuangan negara. Birokrasi pemerintah tentu berbeda dengan birokrasi swasta, dimana birokrasi swasta lebih berorientasi pada http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/

benefit profit (perolehan keuntungan) sedangkan birokrasi pemerintahan memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Apala gi di eraotonomi daerah seperti ini yang mengharuskan masing- masing daerah untuk mengelolasegala urusannya sendiri dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat. UU No. 32tahun 2004 mengisyaratkan hal tersebut sehingga segala urusan di daerah dapat dikeloladengan baik tak terkecuali masalah pelayanan publik. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan harus jeli terhadap kualitas pelayanan publik yangdilakukannya terhadap masyarakat di daerahnya. Pelayanan publik sampai saat ini masih banyak kekurangan, terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesionaldan independen, karena netralitas birokrasi kurang terjaga. Peran birokrasi sebagai pelayan publik belum dipahami secara benar, akibatnya politisasi birokrasi sangat banyak pada era reformasi saat ini. Birokrasi masih belumefisien, yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang tindih kegiatan antar instansidan masih banyak fungsi- fungsi yang sudah seharusnya dapat diserahkan kepadamasyarakat masih ditangani pemerintah. Dengan makin besarnya peran yang dijalankanoleh masyarakat, maka seharusnya peran birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara adalah perumusan dan pe laksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator gunatercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha.Peran lain yang seharusnya dijalankan oleh birokrasi adalah sebagai consensus building,yaitu membangun pemufakatan antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Peran iniharus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan danfasilitator. Sebagai agen perubahan, birokrasi harus mengambil inisiatif dan memeloporisuatu kebijakan atau tindakan. Sedangkan sebagai fasilitator, birokrasi harus dapatmemfasilitasi kepentingan-kepentingan swastamaupun kepentingan negara.


yang

muncul dari

masyarakat,

sektor

BAB III ISI

3.1 Definisi dan Fungsi Puskesmas a. Definisi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo, 2008) “Suatu unit organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang berada di garda terdepan dan mempunyai misi sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan, yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu yang telah ditentukan secara mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanan namuntidak mencakup aspek pembiayaan”. Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang letaknya berada palingdekat ditengah-tengah masyarakat dan mudah dijangkau dibandingkan dengan unit pelayanan kesehatan lainya (Rumah Sakit Swasta maupun Negeri). Fungsi Puskesmasadalah mengembangkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh seiring denganmisinya. Pelayanan kesehatan tersebut harus bersifat menyeluruh atau yang disebut dengan Comprehensive Health Care Service yang meliputi aspek promotive, preventif, curative, dan rehabilitatif. Prioritas yang harus dikembangkan olehPuskesmas harus diarahkan ke bentuk pelayanan kesehatan dasar (basic health care services) yang lebih mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (public health service). Seiring dengan semangat otonomi daerah, maka Puskesmas dituntut untuk mandiri dalam menentukan kegiatan pelayanannya yang akan dilaksanakan. Tetapi pembiayaannya tetap didukung oleh pemerintah. Sebagai organisasi pelayananmandiri, kewenangan yang dimiliki Puskesmas juga meliputi : kewenanganmerencanakan kegiatan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya, kewenanganmenentukan kegiatan yang termasuk public goods atau private goods sertakewenangan menentukan target kegiatan sesuai kondisi geografi Puskesmas. Jumlahkegiatan pokok Puskesmas diserahkan pada tiap Puskesmas sesuai kebutuhanmasyarakat dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, namun Puskesmas tetapmelaksanakan kegiatan pelayanan dasar yang menjadi kesepakatan nasional.


Jadi, yang harus diketahui adalah bahwa peran Puskesmas adalah sebagaiujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif, tidak sebatas aspek kuratif dan rehabilitatif saja seperti di Rumah Sakit. LEVEL PELAYANAN KESEHATAN RS Provinsi RS Kabupaten Puskesmas Kecamatan Puskesmas Kelurahan Posyandu

b.Fungsi Puskesmas (Ilham Akhsanu Ridlo, 2008) 1. Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya. 2. Membina

peran

serta

masyarakat

di

wilayah

kerjanya

dalam

rangka

meningkatkankemampuan untuk hidup sehat 3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepadamasyarakat di wilayah kerjanya. Proses dalam melaksanakan fungsinya, dilaksanakan dengan cara: a. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalamrangka menolong dirinya sendiri. b. Memberikan

petunjuk

kepada

masyarakat

tentang

bagaimana

menggali

danmenggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien. c. Memberikan bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medismaupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan tersebuttidak menimbulkan ketergantungan. d. Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. e. Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam melaksanakanprogram


3.2Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat2010. Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal). Standar Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup : jenis pelayanan, indikator, dan nilai(benchmark). Pelaksanaan Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM)diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1457/MENKES/SK/X/2003 dibedakan atas : UWSPM yang wajib diselenggarakan olehseluruh kabupaten-kota di seluruh Indonesia dan UWSPM spesifik yang hanyadiselenggarakan oleh kabupaten-kota tertentu sesuai keadaan setempat.

UW-SPM

wajibmeliputi

penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

dasar,

penyelenggaraan perbaikan gizimasyarakat, penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular, penyelenggaraan promosi kesehatan, dll. Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatankerja, pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria, dll. Hal ini diperkuat denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal.

RANCANGAN KEWENANGAN WAJIB DAN STANDARD PELAYANANMINIMAL Kewenangan Wajib 1. PenyelenggaraanPelayanan KesehatanDasar

Jenis Pelayanan Pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan bayi dan anak pra sekolah Pelayanan kesehatan anak usia sekolah danremaja Pelayanan kesehatan usia subur Pelayanan kesehatan usia lanjut Pelayanan imunisasi Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat Pelayanan pengobatan / perawatan


2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatanrujukan dan penunjang

Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi dasar (kebidanan, bedah, penyakit dalam, anak) Pelayanan kesehatan darurat Pelayanan laboratorium kesehatan yangmendukung upaya kesehatan perorangan dankesehatan masyarakat Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

3. Penyelenggaraan pemberantasan penyakitmenular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologidan penanggulangan Kejadian Luar Biasa(KLB) Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB paru Pencegahan dan pemberantasan penyakitmalaria Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV-AIDS Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare Pencegahan dan pemberantasan penyakitfliariasis


4. Penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat

Pemantauan pertumbuhan balita Pemberian suplemen gizi Pelayanan gizi Penyuluhan gizi seimbang Penyelenggaraan kewaspadaan gizi

5. Penyelenggaraan promosikesehatan

Penyuluhan prilaku sehat Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalamupaya kesehatan

6. Penyelenggaraankesehatan

Pemeliharaan kualitas lingkungan

lingkungan dansanitasi dasar

fisik, kimia, biologi Pengendalian vektor Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum

7. Pencegahan dan penanggulangan

Penyuluhan P3 NAPZA (Pencegahan

penyalahgunaan narkotika,

danPenanggulangan Penyalahgunaan

psikotropika dan zatadiktif lain

NAPZA)yang berbasis masyarakat

8. Penyelenggaraan pelayanan

Penyediaan obat dan perbekalan

kefarmasiandan pengamanan

kesehatanuntuk pelayanan kesehatan

sediaanfarmasi, alat kesehatanserta

dasar

makanan danminuman

Penyediaan dan pemerataan pelayanankefarmasian di saranan pelayanan kesehatan Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

Program Pokok Puskesmas Kegiatan

pokok

Puskesmas

dilaksanakan

sesuai

kemampuan

tenaga

maupun

fasilitasnya,karenanya kegiatan pokok di setiap Puskesmas dapat berbeda-beda. Namun demikiankegiatan pokok Puskesmas yang lazim dan seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Kesejahteraan ibu dan Anak ( KIA )


2.

Keluarga Berencana

3. Usaha Peningkatan Gizi 4.

Kesehatan Lingkungan

5. Pemberantasan Penyakit Menular 6. Upaya Pengobatan termasuk Pelayanan Darurat Kecelakaan 7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 8. Usaha Kesehatan Sekolah 9. Kesehatan Olah Raga 10. Perawatan Kesehatan Masyarakat 11. Usaha Kesehatan Kerja 12. Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut 13. Usaha Kesehatan Jiwa 14. Kesehatan Mata 15. Laboratorium ( diupayakan tidak lagi sederhana ) 16. Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Kesehatan 17. Kesehatan Usia Lanjut 18. Pembinaan Pengobatan Tradisional

Pelaksanaan kegiatan pokok

Puskesmas diarahkan kepada keluarga sebagai

satuanmasyarakat terkecil. Karenanya, kegiatan pokok Puskesmas ditujukan untuk kepentingankesehatan keluarga sebagai bagian dari masyarakat di wilayah kerjanya. Setiap kegiatan pokok Puskesmas dilaksanakan dengan pendekatan Pembangunan Kesehatan MasyarakatDesa ( PKMD ). Disamping penyelenggaraan usaha- usaha kegiatan pokok Puskesmas seperti tersebut di atas, Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan programkesehatan tertentu oleh Pemerintah Pusat ( contoh: Pekan Imunisasi Nasional ). Dalam haldemikian, baik petunjuk pelaksanaan maupun perbekalan akan diberikan oleh PemerintahPusat bersama Pemerintah Daerah. Keadaan darurat mengenai kesehatan dapat terjadi,misalnya karena timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam. Untuk mengatasikejadian darurat seperti di atas bisa mengurangi atau menunda kegiatan lain.

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004 1. Azas pertanggungjawaban wilayah http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/

a. Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. b. Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedung c. Ditunjang dengan puskesmas pembantu, Bidan di desa, puskesmas keliling 2. Azas pemberdayaan masyarakat a. Puskesmas harusmemberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperanaktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas b. Potensi masyarakat perlu dihimpun 3. Azas keterpaduan Setiap upaya diselenggarakan secara terpadu a. Keterpaduan lintas program UKS : keterpaduan Promkes, Pengobatan, Kesehatan Gigi, Kespro, Remaja,Kesehatan Jiwa

b. Keterpaduan lintassektoral Upaya

Perbaikan

Gizi

: keterpaduan

sektor

kesehatan

dengan

camat,lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama, dunia usaha, koperasi, PKK Upaya Promosi Kesehatan : keterpaduan sektor kesehatan dengan camat,lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama 4. Azas rujukan a. Rujukan medis/upaya kesehatan perorangan rujukan kasus bahan pemeriksaan ilmu pengetahuan b. Rujukan upaya kesehatan masyarakat rujukan sarana dan logistik rujukan tenaga rujukan operasional


3.3 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas Pusat

Kesehatan

Masyarakat

(Puskesmas)

pelayanankesehatan bagi masyarakat karena cukup dalammemberikan

pertolongan

pertama

dengan

merupakan

ujung

tombak

efektif

membantu

masyarakat

standar

pelayanan

kesehatan.

Pelayanankesehatan yang dikenal murah seharusnya menjadikan Puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau petugas kesehatan praktek lainnya. Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif dari masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas, misalnya anggapan bahwa mutu pelayanan yang terkesan seadanya, artinya Puskesmas tidak cukup memadai dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dilihat dari sarana dan prasarananyamaupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannyasehari- hari. Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itutidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Misalnya:sikap tidak disiplin petugas medis pada unit pelayanan puskesmas Peudada, yangdikeluhkan masyarakat. Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medisyang dinilai cenderung arogan, berdalih terbatasnya persediaan obat-obatan pada puskesmas telah menyebabkan banyak diantara pasien terpaksa membeli obat padaapotik. Di samping itu, ketika membawa salah seorang warga yang jatuh sakit saatmengikuti kegiatan perkampungan pemuda, kemudian warga yang lain mengantarnya kePuskesmas Peudada, pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)mengaku telah kehabisan stok obat. Hal tersebut, tentu telah merusak citra Puskesmassebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantudalam

memberikan

pertolongan

pertama

yang

sesuai

dengan

standar

pelayanankesehatan. Selain itu, tidak berjalannya tugas edukatif di Puskesmas yang berkaitandengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif. Menurutmasyarakat, petugas puskesmas sangat jarang berkunjung, kalaupun ada, yaitu ketikakeluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk atau penderita TB. Berarti tugas ini lebih untuk memberikan laporan dan kuratif dibanding upaya promotif. Kemudian, perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP, puskesmas keliling, dan puskesmas pembantu. Jelas dalam tugas tersebut, perawatmelakukan pemeriksaan pasien, mendiagnosa pasien, melakukan pengobatan pada pasiendengan membuat resep pada pasien. Namun, ketika melakukan tugas tersebut tidak adasupervisi dari siapapun, khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatan/medis.Tenaga perawat


seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri, karenamungkin tugas kuratif lebih penting. Hal ini berdampak kepada status kesehatanmasyarakat, status gizi, penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dananak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatanmasyarakat. Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arahkuratif, maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakitakan memiliki banyak sumber daya manusia dan fasilitas medik. Tapi kalaulahPuskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugaseksekutif bagi perawat haruslah digiatkan, dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinaskesehatan, atau bagian tersendiri yang memiliki otonomi yang kuat dalam mengatur program-programnya, sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator, pemberi danadan pengadaan petugas, untuk pelayanan kesehatan masyarakat diberikan kepadaPuskesmas, atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta. Tidak hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas, lebih dari itu, masih ada permasalahanyang muncul di lingkup puskesmas, misalnya: Jam kerja Puskesmas yang sangat singkathanya sampai jam 14.00 WIB, kemampuan keuangan daerah yang terbatas, puskesmasyang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada, puskesmas belumterbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri, serta kura ngnya kesejahteraan karyawanyang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas.

3.4. Faktor-Faktor Penghambat Pelayanan Puskesmas Dalam realitanya pelayanan Puskesmas sekarang banyak memiliki masalah- masalah. Adapun masalah-masalah yang telah diungkapkan di atas itu diakibatkan olehfaktor- faktor sebagai berikut: (Tjiptoherijanto dan Said Zainal Abidin, 1993: 44-46)  Faktor Internal o Pelaksanaan ManajemenPelaksanaan manajemen merupakan hal penting yang menentukan dalammencapai tujuan yang efisien dan efektif dari tujuan Puskesmas. Dimanafungsi manajemen itu untuk planning, organaizing, leading, dan controling.Pada kegiatan perencanaan setiap tahunnya sering kali tidak berjalan sehinggakegiatan berjalan apa adanya sesuai kebiasaan yang dianggap „baik/sudah biasa‟. Bahkan terasa sekali bahwa tidak pernah adanya upaya pengembangan.Serta tidak pernah terpikir untuk mempersoalkan


kendali mutu pelayanan yangdisebabkan kurangnya pengetahuan, peralatan, dan perhatian tersita padaupaya pengobatan. Dapat dikatakan bahwa kepala Puskesmas lebih sibuk padamasalah- masalah manajerial daripada kasus-kasus klinik. Dapat dikatakan juga bahwa kurangnya pengetahuan para Kepala Puskesmas dan rendahnyadisiplin/etos kerja staff,

menjadikan unsur

manajemen ini tidak berjalan. Tentuhal ini menghambat kinerja Puskesmas untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. o Sarana dan PrasaranaSarana dan prasarana merupakan suatu aspek terpenting dalam mencapaitarget dari program-program Puskesmas. Tetapi apa yang terjadi padaPuskesmas di Indonesia terkesan tidak diperhatian oleh pemerintah denganalasan wilayah geografis yang sulit untuk dijangkau, sehingga sarana dan prasarana yang ada di dalam Puskesmas sangat terbatas, baik berupa alatmedis maupun obat-obatan. Hal ini terjadi akibat dari sumber keuangan yangdimiliki Puskesmas terbatas sehingga mutu pelayanan puskesmas pun menjadirendah karena tidak sesuai dengan standart kesehatan. o Tenaga medisJumlah tenaga medis yang sangat sedikit mengakibatkan ketidakmampuannyamelaksanakan program dari Dinas Kesehatan. Misalanya program Posyanduyang tidak tepat sasaran. Jumlah tenaga medis sedikit karena insentif dari pemerintah daerah. Faktor kesejahteraan pegawai memang hal penting karena berkaitan dengan satu-satunya pendapatan resmi mereka adalah gaji. Untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas di perlukan pimpinan yang mau memotivasi pegawainya dengan cara memenuhikebutuhan hidupnya. o Sumber keuangan PuskesmasSumber keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran operasional Puskesmas sehingga biaya pelayanan Puskesmas pun mahal padahal sarana yang terdapat di sana tidak sebanding dengan apa yang harus dibayar sehingga hal ini berdampak kepadamasyarakat untuk beralih pergi ke Rumah Sakit saja yang fasilitas lebih baik daripada Puskesmas. Adapun sumber-sumber keuangan Puskesmas sebagai berikut:




Pemerintah

Sumber biaya berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dibedakan atas dana pembangunan dan dana anggaran rutin. Dana ini diturunkan secara bertahapke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten. 

Retribusi

Retribusi

merupakan

salah

satu

sumber

pendapatan

Puskesmas

yangmembiayai upaya kesehatan perorangan yang pemanfaatanya dan besarnyaditentukan oleh Pemerintah Daerah. 

PT. ASKES

Puskesmas menerima dana dari PT. ASKES yang peruntukannya sebagaiimbal jasa kepada peserta ASKES yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

PT. JAMSOSTEK

Puskesmas

menerima

dana

dari

PT.

JAMSOSTEK

yang

peruntukannyasebagai imbal jasa kepada peserta JAMSOSTEK yaitu Pegawai / karyawanyang berada dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja. 

BPP (Badan Penyantun Puskesmas)

Dengan memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sumber-sumber

keuangan

Puskesmas

ini

ternyata

tidak

dapat

membiayaioperasinal dari program-program Puskesmas. Hal ini diakibatkan oleh beberapa

faktor

yaitu,

birokratisasi penyaluran keuangan dari

pemerintahsampai ke Puskesmasnya dan rendahnya responsibilitas pengelola manajemenPuskesmas. o Psiko-sosial antara tenaga medis dengan penduduk Perbedaan psiko-sosial antara

tenaga

menimbulkan

kesehatan hambatan

yang dalam

ada

di Puskesmasdengan

penyelenggaraan

penduduk

pelayanankesehatan

Puskesma.Tenaga-tenaga yang diperbantukan di Puskesmas biasanya terdiri dari orang-orang terpelajar dan bukan berasal dari daerahtersebut, sehingga penduduk menganggapnya sebagai orang asing. Apalagi jika bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh penduduk, maka akibatnya penduduk segan untuk datang ke Puskesmas.


 Faktor Eksternal o Kondisi Geografis Kondisi geografis Puskesmas umumnya terletak pada daerah pelosok atausetingkat dengan kecamatan.

Dimana kecamatan tiap-tiap daerah

memilkikeadaan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan puskesmas. Memang ada kecamatan-kecamatan yang hanya dengan satuPuskesmas sudah dapat menjangkau seluruh penduduk. Tetapi ada juga puskesmas yang hanya dapat dijangkau oleh penduduk yang bermukim didekatnya karena penduduk yang lain bertempat tinggal jauh dari Puskesmas.Hal ini terkait pada dana yang tidak cukup untuk menggunakan alat-alattransportasi atau memang tempat tinggalnya terpencil sehingga penduduknyalebih senang tinggal di rumahnya daripada pergi ke Puskesmas. o Pemerintah daerah Peran Pemerintah Daerah yang terkesan gagap ini terlihat atas pemahaman pembangunan kesehatan yang setengah-setengah dari pihak legslatif daneksekutif yang tercermin dari dijadikannya pelayanan kesehatan sebagaitulang punggung pendapatan daerah. Ini berarti orang sakit dijadikan tualng

punggung

pendapatan

daerah.

Padahal

upaya

menyehatkan

masyarakatsejatinya termaktub dalam hakikat dan semangat UU. No.22 dan UU No. 25 tahun 1999 yang pada intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan demokrasi menuju peningkatan kesejahteraanrakyat. Disamping itu alokasi anggaran kesehatan berbagai daerahmencerminkan kurangnya perhatian terhadap investasi hak- hak dasar pembangunan manusia diantaranya pelayanan kesehatan dasar. o Keadaan Ekonomi Penduduk Keadaan ekonomi penduduk memberikan andil dalam sulitnya mengupayakan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jumlah warga negara Indonesiamayoritas bermata pencarian petani dan nelayan yang mana kondisiekonominya

kurang

memadai.

Walaupun

ada

ketentuan

yangmemperbolehkan mereka yang tidak mampu untuk tidak usah membayar retribusi di Puskesmas, namun kenyataannya orang-orang yang demikian justru enggan datang ke Puskesmas.


o Kondisi Pendidikan Penduduk Masalah pendidikan penduduk juga berperan dalam menghambat pelayananyang dihadapi oleh Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan pada tingkat pertama, karena pada umumnya pendidikan masyarakat desa masih rendah,maka pola pikir mereka sangat sederhana dan kurang atau bahkan belum paham akan arti kesehatan. Mereka cenderung mengikuti sifatsifat

tradisionalyang

sejak

dulu

dipegang

oleh

masyarakat

dan

lingkungannya.Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memilik i tingkat pendidikan yang rendah yang mana sebagian besar penduduk Indonesialulusan SD terutama di daerah pelosok-pelosok Indonesia, sehingga hal

berdampak

pada

rendahnya

partisipasi

masyarakat

dalam

mewujudkanmasyarakat Indonesia sehat terutama pada lemba ga Puskesmas yang letaknyadekat dengan masyarakat tersebut. Selain itu juga disebabkan Rumah Sakitlebih baik sarana dan prasarananya, padahal Puskesmas merupakan pelayanankesehatan yang paling dasar dalam lingkungan masyarakat setempat. o Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan yang berada di Propinsi bekerja pada aspek melayani penyembuhan

penyakit

yang

sudah

diderita

oleh

penduduk

dibandingkandengan melayani obat-obatan yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan timbulnya suatu penyakit pada penduduk. Dengan kata lain pelayanan kesehatan Puskesmas lebih banyak ditekankan pada tindakankuratif dibandingkan pada tindakan preventif apalagi promotif. Selain ituDinas Kesehatan juga kurang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program Puskesmas yang sudah ada sehingga tidak terwujudnya pelayanan kesehatan di tingkat basis.

3.5 Solusi Mengatasi Masalah Yang Muncul di Lingkup Puskesmas Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan yang terinstitusionalisasi mempunyai kewenangan yang besar dalam menciptakaninovasi model pelayanan kesehatandi daerah. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk meningkatkan atau meratakan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dengan melakukan revitalisasi sistem kesehatan dasar


dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisiensi puskesmas,peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan atau revitalisasi kader PKK,pembentukan standar pelayanan kesehatan untuk kinerja sistem kesehatan yang komperehensif,serta memperbaiki sistem informasi pada semua tingkatan pemerintah. Dari banyak kasus yang terjadi di banyak daerah,jelas bahwa puskesmas memiliki pencitraan yang rendah pada saat sekarang,terutama jika dilihat dari sarana,puskesmas tidak memilki fasilitas yang lengkap walaupun sudah mendapat dana dari dinas kesehatan.

3.6 Analisis kasus penyelenggaraan pelayanan Puskesmas di kecamatan Tamako Seperti

yang

kita

ketahui bahwa

pelayanan

kesehatan

itu

tidak

hanya

diperuntukkanbagi mereka yang tinggal di wilayah perkotaan saja,tetapi juga diperuntuukan bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan. Namun pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan cenderung lebih buruk dibandingkan dengan wilayah perkotaan.Hal ini terjadi karena wilayah pedesaankurang mendapat perhatian dari pemerintah pusatdan pemerintah daerah,sehingga penyelenggaraan pelayanan di pedesaan terkesan buruk.Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan pelayanan puskesmas di Kecamatan Tamako yang jauh dari standar minimal pelayanan kesehatan. Puskesmas Tamako yang terletak di Kecamatan Tamako berada kurang lebih 35km dari ibukota kabupaten kepulauan Sangihe,Privinsi Sulawesi Utara adalah satu-satunya unit pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di wilayah ini. Dari segi sarana dan prasarana,Puskesmas ini memiliki satu rumah dokter dan empat rumah para medis. Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, Puskesmas Tamako

memilki tiga puskesmas

pembantu,dua diantaranya tidak berpenghuni,dua pos obat desa,sebelas posyandu,dan didukung oleh satu puskesmas keliling. Namun dengan jejaring seperti itu,pada kenyataan tetap saja banyak masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang diselenggrakan oleh puskesmas Tamako ini. Ketidakterjangkauan ini umumnya disebabkan karena jauhnya jarak puskesmas dengan pemukiman warga,sulitnya medan,dan tantangan cuaca. Selain itu terbatasnya persediaan obat-obatan juga nampak di puskesmas Tamako ini. Sebagai contoh pada tahun 2001 wilayah ini mebutuhkan 1092 jenis obat,sementara yang tersedia di gudang farmasi kabupaten (GFK) hanya 996jenis obat,yang mana 560 (51%) diantaranya adalah obat generic. Obat-obatan yang didrop dari GFK sebagian besar tidak sesuaidengan permintaan. Ada obat yang diminta berkali-kali tetapi tidak diberikan,dan http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/

jikalau diberikan jumlahnya sangat sedikit. Sebaliknya,obat-obatan yang tidak diminta justru diberikan terus-menerus. Lalu,jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM),kualitas dan kuantitas te naga medis juga menjadi masalah di Puskesmas Tamako. Status Puskesmas Tamako yang merupakan Puskesmas rawat inap tentu saja memerlukan tenaga medis yang cukup. Namun,pada kenyataannya hal tersenut tidak dapat tercapai karena distribusi tenaga medis di Sangihe yang masih kurang sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk yang belum berimbang ini jelas mempengaruhi pelayanan kesehatan di kecamatan Tamako ini. Kemudian dari segi pembiayaan atau keuangan Puskesmas Tamako. Secara umum terlihat adanya upaya peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan sector kesehatan di wilayah ini. Dari tahun ketahun terlihat adanya upaya untuk lebih menambah kepedulian terhadap sector kesehatan yang Nampak pada penganggara n distribusi APBN dan APBD yang semakin meningkat. Namun lagi- lagi pada kenyatannya,hal tersebut tidak seirama dengan upaya- upaya teknis yang ada di lapangan yang ironisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Realisasi proyek pembanguan sarana kesehata n sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya pernah terjadi saat rehabilitasi Puskesmas pembantu,seng yang sudah tua dibalik,lalu dicat,kemudian dipasang dinding beton yang digantikan dengan papan triplek yang dicat sehingga kelihatan dari jauh seperti dinding beton asli. Begitu pula dengan proyek-proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan tetapi dipaksakan diterima oleh Puskesmas. Contohnya antena SSB yang sudah ada,ditambah lagi dengan antena yang baru yang berarti mencari lokasi pemasangan di halaman Puskesmas,sehingga halaman yang sudah sempit menjadi semakin sempit. Sementara itu anggaran rutin sebagian besar terpakai untuk gaji pegawai,sehingga sangat sedikit yang dialokasikan untuk dana rutin lain seperti pemeliharaan gedung. Oleh sebab itu perbaikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Tamako ini tidak dapat dilaksanakan efektif karena adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh pihak Puskesmas sendiri,yang seharusnya dana yang diberikan pemerintah dianggarkan untuk pemeliharaan gedung atau sarana dan prasarana Puskesmas,sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Tamako tidak dapat berkembang dengan baik.


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat te rnyata masih menyimpan berbagai permasalahan yang kini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tidak hanya dilihat dari segi sarana dan prasarana yang memadai,tetapi juga dari segi tenaga medis yang demikian pula adanya. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dari pemerinyah dalam memberikan pelayanan kesehatan dari masyarakat serta komitmen untuk merubah sistem pelayanan yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Saran 1. Puskesmas harus lebih memfokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan pengelolaan sistem kesehatan yang menyeluruh. 2. Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana Puskesmas demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. 3. Merestruturisasikan peran Puskeksmas 4. Pemerintah harus memberikan otonomi kepada Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 5. Mensosialisasikan program-program Puskesmas kepada masyarakat untuk mengubah citra Puskesmas yang sudah dinilai buruk oleh masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA

Tjiptoherijanto, prijono, Said Z. Abidin, Reformasi Administrasi dan PembangunanNasional . 1993. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia:

Jakartawww.dinkesjatim.go.idwww.litbang.depkes.go.idwww.litbang.depkes.go.iddefinisipuskesmas.htmlmodel-puskesmas-era-desentralisasi.html

http://one.indoskripsi.com, diunduh tanggal 24 Desember 2012

http://muharrikyanuar.wordpress.com,diunduh tanggal 24 Desember 2012

http://groups.yahoo.com,diunduh tanggal 24 Desember 2012

http://els.bappenas.go.id, diunduh tanggal 24 Desember 2012

http://alfredsaleh.files.wordpress.com, diunduh tanggal 24 Desember 2012

http://alhada- fisip11.web.unair.ac.id/


KEEFEKTIVAN PUSKESMAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA

Recommend Documents