cmyk
PANTON UREUENG KORUPSI Geukarang le : Batara
Aceh lhee sagoe nanggroe seurambi Lam bingkai RI mirah ngon puteh Ngon krue seumangat rahmat IIahi Peusan kamoe bri nyopat teu tuleh Sambot hai rakan keunalan kami Kelompok TI nama peureuseh Bacaan ti-ai asai begini Meunan areuti lam basa Inggreh Kamo bri tahu abu ngon ummi Putra ngon putri tuha ngon gadeh Beuingat-ingat bak saat ini Beu hati-hati wahe e wareh Uleue meurawon di tron u pasi Ka ula-ili keunoe ngon keudeh Badan jih pijut prut ube guci Mita raseuki bak ureung peudeh Meuputa-puta ke sana-sini Patna industri keunan meubareh Pakaian batek meuburek dasi Buet hari-hari kuwak-kuwak keh
JR H
cmyk Email:
[email protected] website: www.ti.or.id
GRATIS
MEDIA MONITORING REKONSTRUKSI ACEH
>TERBIT
12 HALAMAN >
NO.02 ÿ>13 OKTOBER 2006 >
Sawit Bantuan Jadi Umpan Babi Karena tak segera ditanami dan tak disertai bantuan pupuk, sebagian besar dari 85.000 batang bibit sawit bantuan FAO di Aceh Jaya dimangsa babi. Siapa yang lengah?
DOK/TII
Pokok ceurita haba nyang pasti Ureung korupsi kamoe peumeuceh Wahe saudara beuna neuturi Orang begini ngon jih Siti Areh Keude Panteraja, 03 Oktober 2006
Salam Redaksi Tambah Halaman Pembaca yang budiman, Ada yang berbeda pada Jroh edisi 2 ini dibanding edisi sebelumnya. Edisi kali ini kami tambah dari 8 menjadi 12 halaman. Penambahan ini, selain karena usulan sejumlah pembaca yang menilai Jroh terlalu tipis, juga kami maksudkan untuk dapat menampung lebih banyak hasil liputan reporter kami serta kontribusi dari pihak lain. Pada edisi-edisi berikutnya, jumlah halaman sebanyak 12 ini akan tetap kami pertahankan. Sebagaimana pada edisi pertama, dalam edisi kali ini pun tim Jroh turun ke lapangan untuk mengecek laporan pengaduan dari masyarakat korban gempa dan tsunami, lalu kami konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Dari liputan yang kami lakukan, pengaduan warga yang dilaporkan ke mitra Transparency International Indonesia (TII) di daerah, ternyata cukup objektif, menarik, dan banyak yang layak diangkat menjadi berita. Sejak awal telah menjadi komitmen kami bahwa berita yang kami sajikan tidak bertedensi sedikit pun untuk menyudutkan orang atau pihak lain, kecuali hanya ingin membangun komunikasi yang sehat antarberbagai komponen yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Terutama agar proses rehab dan rekons yang menelan banyak dana ini berjalan lurus.
Akhirul kalam, selamat membaca. Saleum jroh sebenar-benar jroh.
cmyk
BIBIT sawit setelah diobrak-abrik babi
Rasyid J
Aceh Jaya: Masyarakat Partisipatif
AIFUL
S
(34), tak mengerti
mengapa kebun kelapa milik orang tuanya dijadikan tempat penitipan puluhan ribu
kawanan babi. Kebun itu juga jadi jorok, karena polibag tempat penangkaran bibit sawit berserakan dibuang oleh babi setelah meludeskan isinya. Tahi babi juga berserakan di sana-sini, keluh Saiful kepada Jroh, Kamis (4/10) lalu.
batang bibit sawit bantuan
Saiful bersaksi, sebagian kecil dari
FAO. Tak kepada siapa dia
bibit sawit yang tidak dimangsa babi
bertanya. Soalnya, di desa tempat ia
itu,
kini tinggal, Lhok Glumpang, Kecama-
pat untuk ditanam di kebun-kebun
tan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya,
milik warga. Selebihnya, ya dimakan
tak ada perwakilan FAO (Food Agricul-
babi. Sepertinya pihak yang meletak-
ture Organization).
kan bibit tersebut di kebun kami sen-
Karena tak tahu harus bertanya ke mana, dia hanya diam sekaligus geram. Soalnya, kebun ayahnya di Desa Lhok Glumpang itu tak lagi apik, karena di sana-sini bertumpuk tak beraturan bibit sawit yang tingginya rata-rata satu meter. Lebih dari itu, yang paling membuat dia jengkel: kebun itu kini kerap didatangi hama babi. Sore, lebih-lebih malam hari, kawanan bagi beraksi di kebun ayahnya melahap bibit sawit. Umbi dan pucuk pohon sawit, menurut Saiful, merupakan sasaran utama
dimanfaatkan penduduk setem-
gaja mengumpani babi. Mereka tampaknya penyayang binatang yang baik, tapi bertindak tak adil terhadap tumbuhan, kata Saiful berkelakar. Di tengah minimnya informasi yang ia peroleh tentang bibit sawit itu, Saiful hanya mengaku bahwa enam bulan lalu dia
dengar bahwa FAO,
badan resmi Perserikatan BangsaBangsa untuk urusan pangan itu, konon memplot bantuan bibit sawit untuk petani yang menjadi korban tsunami di Kabupaten Aceh Jaya.
Sebagai penyelia bibit bantuan itu adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), bernama Keumang yang berkedudukan di Kabupaten Pidie. Cuma itu yang saya tahu, tukasnya. Lalu ia menyergah, Jangan tanya saya mengapa bibit sawit ini diletakkan di kebun kami. Saya tidak paham,
Baca: Menitip
Saiful menambahkan. (
tanpa Minta Izin, hlm 3
)
Teka-teki tentang bibit sawit itu sedi-
Jroh menjumpai Teuku Nuzullah. Koordinator Masyarakat Partisipatif (MP) Aceh Jaya ini menceritakan bahwa enam bulan lalu sejumlah pegiat LSM Keumang datang bersama truk yang mengangkut bibit sawit ke Desa Lhok Geulumpang, lalu menaruhnya di kebun keluarga Saiful. Yang meletakkan bibit tersebut adalah orang-orang dari LSM Keumang. Jumlah bibitnya 85 ribu batang, kata Nuzullah yang membenarkan pengakuan Saiful bahwa banyak di antara sawit bantuan itu yang dimangsa babi. kit terungkap setelah
Berita terkait baca hlm 2&3
cmyk
cmyk
cmyk
HALAMAN
2
LAPORAN UTAMA
Bantuan tanpa Pupuk
❞ Teka-teki tentang bibit sawit itu sedikit terungkap setelah
Jroh menjumpai Teuku Nuzullah. Koordinator Masyarakat Partisipatif (MP) Aceh Jaya ini menceritakan bahwa enam bulan lalu sejumlah pegiat LSM Keumang datang bersama truk yang mengangkut bibit sawit ke Desa Lhok Geulumpang, lalu menaruhnya di kebun keluarga Saiful.
M
ENURUT Saiful, Saiful War -
wa bibit sawit muda memang makanan
ga Lhok Glumpang, Aceh
kesukaan babi hutan? tukasnya.
jaya, bibit sawit itu awalnya memang sangat diharapkan oleh warga korban tsu-
nami untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Namun, sejak awal warga menghendaki bantuan itu sekaligus disertai dengan pupuk. Karena FAO ataupun LSM Keumang tidak membawa serta pupuk ketika bibit sawit diserahkan, warga akhirnya ogah menerima bantuan itu. Kan tidak mungkin sawitnya kita tanam, sementara pupuknya tak ada. Untuk membeli sendiri pupuk kami tak mampu, karena kami ini korban tsunami, timpal Saiful. Warga di desanya, termasuk Saiful sekeluarga, tak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan bibit bantuan itu dari gangguan hama babi. Penjaganya tak ada, dana untuk itu pun tak disediakan. Apa pihak donatur tak tahu bah-
Jroh yang mengunjungi kebun kelapa yang diceritakan Saiful itu menyaksikan tak ada pagar untuk mengamankan bibit sawit itu dari endusan dan garongan hama babi. Kebun itu plong begitu saja. Ratusan bibit sawit tampak meranggas di polibag yang tersisa. Banyak pula di antara tumbuhan muda itu yang akar nya membusuk atau terpotong. Meski banyak yang sudah dimangsa babi, sebetulnya masih ada ratusan batang yang masih bisa dimanfaatkan. Namun, seperti diutarakan Saiful, warga ogah menanamnya, karena tak disertai pupuk. Pihak donatur mungkin berharap, wargalah yang sedianya berinisiatif membeli pupuk secara swadana. Tapi Saiful punya alasan lain yang bikin miris perasaan, Kami kan korban tsunami. Jadi, nggak punya uang untuk beli
❞
Saiful bersaksi, sebagian kecil dari bibit sawit yang tidak dimangsa babi itu, dimanfaatkan penduduk setempat untuk ditanam di kebun-kebun milik warga. “Selebihnya, ya dimakan babi. Sepertinya pihak yang meletakkan bibit tersebut di kebun kami sengaja mengumpani babi. Mereka tampaknya penyayang binatang yang baik, tapi bertindak tak adil terhadap tumbuhan,
pupuk. ■
SUSUNAN TIM MEDIA: Penanggung Jawab/Pimpinan Umum: Rizal Malik Pimpinan Redaksi: Mochamad B Winoto Redaktur Pelaksana: Tony Alexander Wakil Redaktur: Fajar Pratikto Reporter: Aceh Jaya: Muhammad Banda Aceh: Muhammad Purna . Pidie/Bireuen: Nanda Aisyah Distribusi: Vera Deniza; Amir Yunus Kontributor dan Sirkulasi: Masyarakat Partisipatif (Aceh Jaya) Paska Pidie (Pidie) Paska Bireun (Bireun) GeRAK (Banda Aceh) GeRAK (Meulaboh) ALAMAT REDAKSI: Transparency International (TI) Indonesia Jl. T Iskandar Km.5 (M Nuri) Lam Ujong, Meunasah Baet, Aceh Besar Phone/Fax: +62(0) 651-22 780 Email:
[email protected] website: www.ti.or.id
cmyk
cmyk
cmyk
cmyk
LAPORAN UTAMA
HALAMAN 3
Menitip tanpa Minta Izin Pemilik kebun kelapa memastikan, sawit bantuan yang ditumpuk di lahannya tanpa dimintai izin. Konfirmasi ke perwakilan FAO, menemui kegagalan. Rasyid J & Ahmad H GeRAK Meulaboh HOK Glumpang di Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya pernah begitu terkenal antara tahun 1993-1995, ketika desa pantai itu masih merupakan bagian Kabupaten Aceh Barat. Bupati Aceh Barat kala itu, Teuku Rosman menjadikan Lhok Glumpang sebagai sentra wisata budaya. Ide itu ia realisasi, setelah Aceh Barat dinobatkan sebagai juara pertama Festival Pekan Kebudayaan Aceh III yang terlaksana di Banda Aceh ketika provinsi istimewa ini dipimpin Ibrahim Hasan. Di Lhok Glumpang Rosman membangun banyak cottage dan shelter, tempat pengunjung bisa menginap, tempat para seniman bisa mengekspresikan karyanya. Pada saat weekend (Sabtu-Minggu) banyak warga Banda Aceh dan Meulaboh yang berlibur ke sini. Aneka pertunjukan seni budaya ditampilkan di tempat ini, di samping ada pameran tetap koleksi benda-benda bersejarah dari khazanah masa lalu pantai barat Aceh. Rencong, siwah, lading (parang) daun tebu, tombak, bahkan perhiasan emas dan tembaga yang dikoleksi oleh keluarga Teuku Rosman secara turun-temurun ikut dipamerkan di sana. Setelah Teuku Rosman meninggal karena sakit, popularitas Lhok Glumpang pun padam. Lalu bencana tsunami pada 26 Desember 2004 menyempurnakan masa suram kawasan marina ini. Hampir tak ada yang tersisa di sana. Rumah penduduk, pusat perbelanjaan, pasar, bahkan perkantoran pemerintah, ludes tak bersisa. Tsunami juga menumbangkan banyak pohon. Namun, puluhan batang kelapa di kebun milik keluarga Saiful (34), tetap berdiri tegak. Padahal, kebun itu hanya berjarak 100 meter dari garis pantai. Aneh, setelah dihumbalang tsunami, pohon-pohon kelapa di kebun itu malah tambah menjulang dan berbuah lebat. Inilah salah satu bukti kekuasaan Allah, ujar Saiful. Namun, sejak enam bulan lalu, kebun itu tak lagi membanggakannya. Ia bahkan geram karena kebun keluarganya sudah dialihfungsikan secara sepihak oleh orang yang menitip ribuan batang bibit kelapa sawit di sana. Bibit tersebut disebut-sebut milik FAO, badan resmi PBB untuk urusan makanan, yang hendak disumbangkan kepada masyarakat korban tsunami di Aceh Jaya. Kepada Jroh, Saiful mengaku tak tahu-menahu soal penitipan ribuan bibit sawit itu di kebun miliknya. Si penyalur bantuan meletakkan begitu saja bibit sawit tersebut, tanpa meminta izin kepada kami selaku pemilik tanah, ujarnya. Setelah ditumpuk di kebun Saiful,
L
cmyk
BIBIT Sawit bantuan FOA di Aceh Jaya yang sebagiannya dimangsa babi FOTO/RASYID
konon tak ada pula koordinasi dalam penyalurannya. Sehingga, warga yang berminat mengambil sesuka hatinya. Tapi kemudian, banyak yang tak tertarik, karena di dalam paket bantuan itu tidak disertakan pupuk. Belum lagi, warga yang umumnya korban tsunami tak punya uang lebih untuk mengolah dan merawat lahan, setelah sawit ditanam. Dulu, sebelum tsunami, Jangankan pupuk, bibit pun mampu kami beli. Tapi sekarang, kami sudah benar-benar tidak
mampu, keluh Saiful. Ia tambahkan, hampir semua korban tsunami yang selamat di desa itu kini harus bekerja serabutan apa saja asal halal untuk bisa membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari. Warga pun seakan tidak punya energi lebih untuk mengusir kawanan babi yang sering masuk ke kebun Saiful untuk memangsa bibit sawit muda. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab? Staf Bagian Umum FAO yang ditan-
❞ Staf Bagian Umum FAO yang ditanyai Jroh di Banda Aceh mengaku lembaganya memang ada memberi bantuan bibit sawit di kabupaten itu. Tapi ia menolak untuk memberi komentar lebih rinci soal bantuan yang kini sebagiannya sudah dimangsa babi itu.
yai Jroh di Banda Aceh mengaku lembaganya memang ada memberi bantuan bibit sawit di kabupaten itu. Tapi ia menolak untuk memberi komentar lebih rinci soal bantuan yang kini sebagiannya sudah dimangsa babi itu. Alasannya, ia tak begitu mengerti dengan sawit bantuan di Desa Lhok Glumpang itu. Staf yang minta namanya tidak diekspose itu, kepada Jroh mengatakan bahwa orang yang mengerti soal itu di Perwakilan FAO setempat justru sedang ikut rapat, sehingga tak mungkin dikonfirmasi. Begitupun, sumber tersebut meminta Jroh untuk datang kembali lain waktu dan bertemu langsung dengan staf yang mengerti masalah tersebut. Ia juga memberi sebuah nomor telepon. Sebelum datang ke alamat yang dituju, ia mengharuskan Jroh menelepon dulu ke nomor yang ia sebutkan: 7428576. Namun setelah Jroh berkalikali menghubungi nomor ini, tak ada yang mengangkat. Pesawat telepon yang dihubungi hanya berkicau secara otomatis: penelepon harap meninggalkan pesan! Ketika pesan dimasukkan, tak pernah ada respons balik dari seberang sana. n cmyk
cmyk HALAMAN
cmyk 4
JENDELA
Tiga Perusahaan yang Bikin Kecewa Muhammad Purna
GeRAk Aceh
(30), terlihat mondar-mandir di depan sebuah rumah yang belum selesai dibangun. Matanya terus tertuju pada bagian atap rumah yang terbuat dari kerangka kayu. Sesekali pandangannya beralih ke lantai rumah yang belum siap dicor. Meski dindingnya sudah rapi, tapi bagian atas rumah ini tak mengenakkan hatinya, karena dibangun asal jadi. Tak pelak matanya tertuju ke rumah-rumah lain, membanding, sambil menggelenggelengkan kepala. Pria setengah baya itu adalah salah satu korban permainan kontraktor yang mengerjakan 80 unit rumah bantuan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BBR) Aceh-Nias di Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Ini rumah saya. Rumah-rumah di sini sudah dibangun sejak Mei 2005, tapi sampai sekarang belum juga selesai, ungkap Suhaimi kepada Jroh bernada jengkel, Kamis pekan lalu. Dari pantauan wartawan Jroh, terdapat sedikitnya 50 rumah yang terbengkalai dengan aneka bentuk di desa tempat Suhaimi tinggal. Beberapa di antaranya bernasib tidak lebih baik dari rumah lain. Selain masih hanya berbentuk fondasi, tiangnya pun masih berupa besi beher yang sudah berlipat-lipat tak karuan. Anehnya lagi, di dalam sebagian besar rumah-rumah itu sudah tumbuh pepohonan yang tingginya mencapai atap rumah. Rumah-rumah yang belum selesai dibangun itu, semuanya tipe 36, standard BRR. Rumah-rumah tersebut bantuan BRR, tapi warga ogah menerimanya. Maaf, bukan kami menuntut yang berlebihan, tapi kami juga punya harga diri. Kami bukan kambing. Paling kurang, sesuai standardlah. Ini kan sudah mirip kandang kambing. Kalau ukurannya sudah oke, sudah memenuhi ukuran standard perumahan, tapi jangan dengan cara seperti inilah, ucap Saipol (40), warga yang satu desa dengan Suhaimi, bernada tinggi. Ada juga warga yang membanding. Kenapa UN-Habitat bisa buat rumah bagus, tapi BRR kok tidak? Ini jelasjelas permainan kontraktor, cetus salah satu warga lain yang rumahnya juga belum selesai sampai sekarang. Lurah Pelanggahan Banda Aceh, Ramli SP mengakui adanya ketidakberesan pada rumah yang dikerjakan BRR NAD-Nias di kelurahan yang ia pimpin itu. Sudah tiga kontrakator yang mengerjakan perumahan BRR di sini, tapi tak satu pun yang beres, ungkap orang nomor satu di Kelurahan Pelang-
S
cmyk
UHAIMI
Sebanyak 80 unit rumah bantuan BRR di Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, disesali penerimanya, karena berkualitas rendah. Malah banyak yang belum bisa ditempati, meski tiga perusahaan mengerjakannya.
FOTO-MUHAMMAD PURNA
Bangunan Rumah yang tebengkalai.
gahan ini. Ia mencatat dengan jeli nama ketiga perusahaan tersebut, yakni CV Bumi Persada yang membangun 50 unit rumah, tapi 39 unit tidak selesai. Di luar itu, sebelas unit lainnya sama sekali tak ada bangunannya alias proyek fiktif. Perusahaan lainnya bernama CV Prasindo Prakarsa yang membangun 15 unit, tapi tidak selesai. Sampai sekarang semuanya masih terbengkalai, ujar Ramli SP. Perusahaan ketiga, CV Mutiara Lamkuta, mendapat jatah membangun 15 unit rumah. Perusahaan ini membangun hingga rampung. Tapi dibangun asal jadi, sehingga masyarakat harus menerimanya dengan perasaan sangat terpaksa, sebab tak punya tempat tinggal yang lain. Mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk menyempurnakan rumahnya, jelas Ramli. Menurut alumnus Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala ini, ka-
lau merujuk ke bestek, setiap rumah yang dibangun harusnya dilengkapi dengan dua kamar tidur, satu ruang tamu, satu kamar mandi/WC, plus satu dapur. Sedangkan rumah yang dibangun para kontraktor tersebut, menurut Ramli, tidak seperti itu. Buktinya, ada rumah yang punya dapur, tapi tak ada kamar mandi/WC-nya. Di rumah lain, ada kamar mandinya, tapi tak dilengkapi dapur. Selain itu, mutu bangunannya sangat tidak meyakinkan. Kayunya cepat lapuk. Betonnya pun sudah retak-retak sebelum sampai setahun dihuni, jelas Ramli seraya menambahkan bahwa ia sudah berkali-kali melaporkan temuantemuan aneh itu ke BRR. Tapi ya, belum pernah digubris, tambahnya. Pemalsuan tanda tangan
Dari beberapa kasus tersebut, yang paling membuat warga penerima bantuan jengkel adalah kasus pemalsuan tanda tangan yang ditengarai dilakukan pihak CV Mutiara Lamkuta. Tanda tan-
gan penerima rumah dipalsukan pada kuitansi penerimaan rumah, seolaholah masyarakat sudah menerimanya, padahal masyarakat tak tahu apa-apa, seperti dialami Zainal Abidin (50). Sungguh saya tak pernah menandatangani kuitansi penerimaan rumah itu. Tapi kok tiba-tiba ada nama dan tekenan saya di kuitansi? tanya Zainal heran. Juru Bicara BRR, Tuwanku Mirza Keumala yang dikonfirmasi Jroh melalui telepon selularnya membenarkan adanya indikasi kecurangan kontraktor di Kutaraja. Kami sudah menerima laporan itu. Sekarang sedang diproses oleh pihak Komisi Pemberantas Korupsi. BRR tidak pernah mentolerir hal-hal yang demikian. Semua akan kita tindak, ujar Mirza. Bagaimana pula dengan rumah-rumah yang ditelantarkan oleh kontraktornya di Kutaraja? Akan disurvei ulang dan akan disempurnakan kembali, jawab Mirza. Sesederhana itukah? n cmyk
cmyk
cmyk
JENDELA
HALAMAN 5
Menyoal Kejujuran Kontraktor Muhammad Purna
nah diberi tahu, tapi saya rasa tak jauh
sudah menerima laporan tersebut. Tak
Aceh-Nias Dr Kuntoro Mangkusubroto
GeRAk Aceh
beda antara harga rumah BRR dengan
tanggung-tanggung, kasus tersebut se-
selalu menyatakan bahwa pemban-
harga UN-Habitat. Saya melihat ke-
dang diproses oleh Komisi Pemberan-
gunan rumah korban gempa dan tsu-
salahan ini bukan pada jumlah angga-
tasan Korupsi (KPK).
nami di Aceh dan Nias bakal selesai
A
DA dua fenomena menarik untuk ditelusuri dalam ka-
ran, tapi lebih kepada kecurangan kon-
Bila kasus seperti ini dibiarkan tan-
tahun 2007. Dengan berbagai ulah para
sus perumahan di Kelura-
traktor, tegas Lurah Ramli. Juru Bic-
da tindakan hukum, dikhawatirkan tar -
kontraktor dalam membangun rumah
han Pelanggahan, Kecama-
ara BRR, Tuwanku Mirza Keumala
get penyiapan seluruh rumah korban
bantuan BRR, akankah target itu ter -
tan Kutaraja, Banda Aceh,
membenarkan adanya indikasi ke-
tsunami tak akan tercapai. Padahal,
capai? Waktulah yang akan menjawab-
saat ini. Dua lembaga besar sudah be-
curangan kontraktor di Kutaraja. BRR
dalam setiap kesempatan Ketua BRR
nya. ■
gitu dikenal di kawasan ini, yaitu UNHabitat dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Kedua lembaga ini tentu saja bekerja dengan dana dari lembaganya masingmasing. Meskipun jenis rumah dan ukurannya tergolong satu tipe, (samasama tipe 36), namun gaung kedua lembaga ini sangat beragam dan saling bertolak belakang. Sudah menjadi rahasia publik bahwa rumah-rumah yang dibangun BRR tidak pernah luput dari protes, teguran, dan beragam tanggapan. Ditolak oleh masyarakat bukan suatu hal yang baru, tapi mengapa mereka tak juga jera? Koordinator Forum Komunikasi Ronstruksi Aceh (Forkopa), Anwar SKom punya jawaban. Menurut sar jana ilmu komunikasi Universitas Indonesia ini, proses tender yang dimenangkan di BRR 75% berada pada level internal community (lingkungan sendiri), 25% lainnya untuk khalayak eksternal. Nah, kalau BRR mau jujur, hal ini tidak akan pernah terjadi. Sebagian besar dari perusahaan yang menger jakan proyek adalah perusahan-perusahaan baru yang belum kaya pengalaman. Bukankah pengalaman perusahaan merupakan salah satu ke-
RUMAH panggung bantuan Muslim Aid/PMI di Desa Gampong Jawa
DOK/TII
lengkapan administrasi tender? Apakah ini juga diteliti dengan cermat oleh pihak BRR? Saya tidak melihat adanya satu ketentuan ketat di sana, tukas Munawar. Ada juga perusahaan yang sudah over pengalaman, sehingga dengan mudah dia mengelabui volume dan
Rumah Panggung dari Muslim Aid
kualitas konstruksi. Inilah fenome-
DI antara deretan rumah-rumah
na perumahan BRR selama ini, tam-
bantuan untuk para pengungsi kor -
bah Munawar.
Aid, menurutnya, menggunakan
tersebut. AMd,
prinsip keterbukaan dan melibatkan
ban tsunami yang tersebar di Desa
Sekdes Gampong Jawa, bangunan
warga dalam pengambilan keputusan
Penuturan senada dilontarkan Lu-
Gampong Jawa, Kecamatan Kutara-
itu dikhawatirkan tidak bisa bertah-
untuk perbaikan.
rah Pelanggahan. Saya tak pernah
ja, Banda Aceh, terdapat ratusan
an dua tahun, karena kayu yang di-
Meskipun mekanisme kontrolnya
rumah yang berbentuk unik bantu-
gunakan itu berserbuk atau ber -
cukup bagus, ia akui adanya keku-
an Muslim Aid. Bangunan full kayu
bedak istilah yang dipakai warga
rangan dalam praktik di lapangan,
itu berupa rumah panggung tipe 36
Gampong Jawa untuk kayu yang
itu sebagai indikasi masih terjadi
dengan gaya rumah adat Aceh. Ru-
sudah dimakan rayap. Fondasinya
permasalahan antara kontraktor
mah ini menjadi menarik karena ber -
juga mudah rapuh, karena dari ba-
dan warga.
diri di antara rumah-rumah per -
tangan pohon kelapa yang masih
Faktor lainnya yang menyebabkan
manen yang dibuat oleh lembaga
muda. Dipersoalkan juga peng-
ketidakpuasan warga bisa jadi, kare-
seperti IOM, BRR, Plan, Oxfam, dan
gunaan anggaran tiap rumah Rp 50
na adanya kecemburuan. Bagaim-
lain-lain.
juta yang dianggap tidak transparan.
anapun, rumah panggung dari kayu
Secara keseluruhan bantuan yang
Atas pengaduan tersebut, Trans-
dianggap warga kurang prestisius.
diberikan Moslem Aid sebanyak 172
parency International Indonesia (TII)
Apalagi rumah-rumah bantuan lain-
unit rumah dengan perincian: 171
bersama mitra kerjanya, Gerakan
nya di sekelilingnya terdiri dari ru-
tegas mengatakan, Mereka orangn-
berupa rumah penduduk dan satu
Anti Korupsi (GeRAK) mencoba me-
mah permanen yang dianggap lebih
ya bertanggung jawab. Setiap pem-
unit berupa kantor gampong atau
nemui pihak Muslim Aid di Banda
bagus. Dengan demikian, ketidak-
bangunan dikontrol setiap hari. Pe-
desa. Dalam pelaksanaannya peru-
Aceh. Dalam penjelasannya, Mana-
puasan warga tidak melulu kesala-
kerjaannya dipercayakan kepada ma-
mahan bantuan sudah selesai dik-
ger Program Muslim Aid Indonesia,
han sistem yang dibuat lembaga do-
syarakat, bukan kepada kontraktor.
erjakan dan sudah ditempati oleh
H Mochtar Razali mengatakan se-
nor yang membiayai pembangunan
Faktor beda harga rumah yang
sebagian besar warga. Belakangan
cara garis besar lembaganya mem-
rumah tersebut, tapi juga ada fak-
dibangun UN-Habitat dengan yang
muncul dugaan penggunaan kayu
punyai mekanisme pengaduan sendi-
tor kecemburuan warga atas rumah
disumbang BRR-kah penyebabnya?
asal dalam pembuatan rumah
ri. Prinsip yang dibangun Muslim
yang diperolehnya itu.
melihat orang BRR datang ke sini untuk mengontrol rumah-rumah yang sedang dibangun, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang UN-Habitat. Kalau tidak dikontrol, maka kontraktor BRR bekerja seenaknya, jelas Ramli. , Lantas
mengapa
rumah
yang
dibangun UN-Habitat di kelurahan ini mendapat respons positif dari masyarakat? Lurah Pelanggahan dengan
Menurut
Maulizar
Jas
n
Kalau harga rumah saya tak per -
cmyk
cmyk
cmyk
cmyk
HALAMAN 6
JENDELA
Ruwetnya Penyelesaian Rumah Pengungsi Reportase Fadjar/Hayatuddin
D
UA bangunan rumah tipe 36 itu
dibiarkan terbengkalai. Dindingnya yang terbuat dari batu bata baru separuh dikerjakan. Tiang beton belum dicor, bahkan kerangka besinya sudah tidak ada. Entah ke mana. Kusen pintu dan jendela pun pun dibiarkan rusak terkena hawa panas dan dingin. Begitulah kondisi sebagian bangunan untuk para korban tsunami yang didirikan beberapa lembaga asing di Desa Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Pemandangan seperti itu juga terlihat di sejumlah desa dan kecamatan di Banda Aceh, bahkan di daerah bencana lain di Aceh. Banyak bangunan relokasi yang tampak masih belum sempurna. Ada rumah bantuan yang tidak dilanjutkan pembangunannya atau baru separuh jalan, sehingga belum layak huni. Ada juga yang sudah jadi, tapi karena tidak memenuhi standar bangunan, atapnya sudah jebol, lantainya amblas, dan kusennya kropos digerogoti rayap. Bahkan, ada warga yang sengaja meruntuhkan bangunan karena kecewa. Pengaduan yang disampaikan warga berkaitan dengan ketidakpuasannya terhadap pembangunan rumah relokasi memang bermacam-macam. Seperti yang terjadi di Desa Peulanggahan, warga masih menunggu kepastian dari donor, kapan bantuan rumah itu akan direalisasikan. Dalam kasus bantuan dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, sebanyak 100 lebih warga merasa dianaktirikan. Sebab, saat awal permohonan rumah, sebanyak 143 orang sudah dinyatakan lulus pada akhir April 2006 lalu dan berhak mendapat bantuan. Setelah enam unit rumah lulus diujicobakan kepada kontraktor, seharusnya untuk mereka langsung dibangunkan rumah. Kenyataannya, menurut Kades Peulanggahan Ramli P, sebanyak 90 pemohon yang lulus belakangan yang kebanyakan hanya ahli waris justru yang dibangunkan rumah. Sekitar 70-an rumah kini sudah jadi. Selama ini Kades Peulanggahan mengaku sudah berusaha menghubungi pihak BRR mengenai ketidakadilan tersebut. Saya sudah capai berkali-kali coba meminta penyelesaian dari BRR, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban, ujar Ramli kepada Jroh, Sabtu lalu. Masalah bukan hanya itu. Kontraktor yang diberi kepercayaan oleh BRR untuk membangun rumah warga ternyata mengail di air yang keruh. (Baca: Tiga Perusahaan yang Bikin Kecewa) Keluhan dari warga tidak hanya ditujukan kepada BRR. Bantuan perumahan dari Oxfam untuk masyarakat Peulanggahan juga sempat dipersoalkan realisasinya. Lembaga asing ini sudah mulai membangun sebanyak 56 unit rumah tipe 36 dengan pembagian wilayah untuk lorong IV sebanyak sepuluh unit dan untuk lorong IV sebanyak cmyk
Banyak warga yang tidak puas atas pembangunan rumah relokasi yang dibuat oleh BRR dan lembaga asing. Faktor transportasi, status tanah, dan kecemburuan sosial salah satu penyebabnya.
BANTUAN rumah Oxfam di desa Peulanggahan, Kutaraja
FOTO/GeRAK Aceh
46 unit. Awalnya Oxfam bermaksud hendak membangun rumah semipermanen di desa ini, namun karena permintaan dari warga, akhirnya disepakati pembangunan rumah permanen. Pembangunan itu sudah dimulai September 2005. Namun, hingga April 2006 belum ada yang siap huni. Atas keluhan tersebut, Oxfam mulai mempercepat proses penyelesaian rumah warga. Alhasil, sebagian warga kini sudah bisa menikmati rumah barunya. Ada juga yang terpaksa menempati rumah bantuan itu karena sudah tidak tahan hidup di barak pengungsian. Berbeda dengan BRR yang menunjuk kontraktor sebagai pelaksana proyek, Oxfam tidak menggunakan jasa kontraktor. Menurut Juru Bicara Oxfam, Yon Thayrun, keterlibatan masyarakat dalam mendukung program lembaganya adalah 100%. Berkaitan dengan pembangunan rumah bagi korban tsunami, mulai dari proses desain, menentukan material, dan pembangunan perumahan dilakukan oleh masyarakat dan tukang yang ditunjuk oleh si pemilik rumah. Bahkan dalam banyak pembangunan, pemilik rumah langsung membangun rumahnya sendiri agar ongkos tukang bisa mereka gunakan juga untuk keperluan mereka. Oxfam hanya mengawasi pembangunannya, menyediakan material ban-
gunan, dan membayar tukang. Apabila ada kesalahan prosedur pembangunan tidak sesuai dengan standar yang kami terapkan Oxfam akan mengingatkan tukang dan pemilik rumah bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, tandas Yon Thayrun kepada reporter Jroh. Memang tidak mudah mengawasi begitu banyak proyek pembangunan rumah. Dalam praktiknya, standar yang sudah ditetapkan, tidak semuanya dipatuhi, sehingga muncul berbagai permasalahan, seperti penggunaan kayu di bawah Spek, bahkan ada dugaan kayu yang dipakai bekas tsunami. Hal itu dimungkinkan karena suplier bisa jadi kesulitan dalam pengadaan material, sehingga sering memberikan material yang di luar ketentuan yang ada. Sebenarnya apabila warga merasa material bangunan yang diberikan suplier kualitasnya kurang bagus, itu bisa diganti sesui aturan yang sudah disepakati bersama. Selain itu, sejumlah rumah bantuan terlihat tidak layak, misalnya, posisinya miring, karena warga memaksakan diri untuk menjadi tukang bangunannya. Akses transportasi yang sulit dilalui, karena jalanan yang rusak parah juga menjadi masalah tersendiri, sehingga pengantaran material terganggu. Tidak tepatnya waktu pengiriman yang dilakukan supplier, karena rusakn-
ya jalan membuat pekerjaan rumah tidak tepat waktu. Selain itu, karena keterlambatan jadwal, para pekerja telah meninggalkan proyek bangunan dan beralih ke proyek lain. Semua itu adalah masalah umum yang dihadapi oleh para donor. Menurut Yon Thayrun dari Oxfam, yang paling bermasalah adalah soal tanah. Belum jelasnya persoalan tanah untuk korban tsunami dan relokasi bagi para korban membuat perencanaan bantuan rumah bagi mereka terus tertunda. Meski saat ini sudah ada kemajuan dalam bantuan pembangunan perumahan bagi korban tsunami. Namun tidak semuanya bisa memuaskan semua pihak, karena dalam memberikan bantuan donor juga memiliki keterbatasan. Meski masalahnya cukup kompleks, Oxfam berjanji akan tetap komit dalam menyelesaikan pembangunan rumah bantuan bagi korban tsunami di Aceh. Kini, lembaga itu sudah membangun sekitar 1.230 unit rumah dan 480 unit lainnya yang bermasalah akan dialihkan pekerjaannya kepada NGO lain. Bahkan untuk rumah yang akan diperbaiki pembangunannya dan yang akan direnovasi, kami berharap awal tahun 2007 sudah selesai diperbaiki dan direnovasi, lanjut Yon Thayrun. Semoga komitmen ini dipegang oleh para pemberi bantuan, sehingga para korban tsunami bisa kembali hidup layak. ■
cmyk
cmyk
cmyk
KOLOM
HALAMAN
7
Awasi Dana Rehab dan Rekon Aceh Akhiruddin Mahjuddin
bantuan kemanusiaan di Aceh dan Nias
langkah yang telah ditempuh aparat
ra/daerah yang digunakan untuk mem-
Koordinator GeRAK Aceh
adalah upaya serius dari masyarakat
penegak hukum dalam menindaklanju-
biayai biaya operasional anggota dew-
sipil untuk melakukan monitoring
ti laporan dari masyarakat yang ber -
an dan gubernur, bupati, dan walikota
bantuan gempa dan tsunami Aceh.
sangkutan.
bahkan pegawai rendahan adalah pajak
G
EMPA bumi berkekuatan 9,0 skala Richter tanggal 26
Jaminan
Desember 2004 yang melan-
Peran serta masyarakat dalam upaya
masyarakat diatur melalui Peraturan
Sebagai pembayar pajak dan retribu-
da sebagian besar provinsi
pencegahan dan pemberantasan tindak
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 ten-
si yang taat harusnya kita mendapat
Dalam pelaksanaannya, peran serta
dan retribusi yang kita bayar.
Aceh bukan saja menelan kor-
pidana korupsi bukanlah hal tabu yang
tang Tata Cara Pelaksanaan Peran Ser -
pelayanan yang baik dan memuaskan
ban manusia tapi juga harta benda yang
tidak boleh dilakukan. Ada beberapa
ta Masyarakat dan Pemberian Penghar -
dari pejabat publik.
cukup besar.
Peristiwa minggu pagi
undang-undang negara Indonesia yang
gaan dalam Pencegahan dan Pemberan-
tersebar begitu cepat ke seantero dun-
mengatur peran serta aktif masyarakat
tasan Tindak Pidana Korupsi.
ia. Hari itu dunia menangis menyaksi-
dalam pemberantasan korupsi. Peran
Bahkan dalam Rencana Aksi Nasion-
kan tragedi kemanusiaan yang memilu-
serta masyarakat tersebut diatur secara
al (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-
Kita sering membaca dan mendengar
kan hati.
jelas dalam Undang-Undang Nomor 28
2009, angka Romawi II.3 secara tegas
melalui media imbauan untuk ma-
Mari kita renungkan apa yang telah kita terima dari negara/daerah atas ketaatan kita membayar pajak dan retribusi?
Selain bencana tersebut berdampak
Tahun 1999 tentang Penyelenggara
disebutkan adanya upaya pencegahan
syarakat agar membayar pajak, tapi kita
pada hilangnya nyawa dan harta benda
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
dan penindakan korupsi dalam Reha-
tidak pernah mendapatkan pertang-
sesungguhnya dibalik itu ada hikma yang
Kolusi, dan Nepotisme yaitu Pasal 9
bilitasi dan Rekonstruksi NAD dan
gungjawaban untuk apa pajak itu di-
harus diambil. Pelajaran yang paling ber-
yang menyatakan bentuk peran serta
Sumut.
gunakan?
harga yaitu terbangunnya solidaritas ke-
masyarakat, antara lain: hak mencari,
but dinyatakan perlunya pengawasan
Sebagai sumber penerimaan negara/
manusian (baik lintas agama-etnis-bu-
memperoleh, dan memberikan imforma-
rehab-rekons untuk mencegah terjadin-
daerah harusnya pajak dan retribusi
daya bahkan negara) sebagai reaksi
si tentang penyelenggaraan negara ser -
ya korupsi.
yang kita bayarkan harus memberikan
masyarakat Indonesia dan dunia.
ta memperoleh perlindungan hukum
Solidaritas kemanusiaan ini melahir -
dalam melaksanakan hak tersebut.
Di mana dalam RAN-PK terse-
Dalam RAN-PK tersebut juga dinya-
kontraprestasi langsung kepada ma-
takan secara tegas dan jelas bahwa yang
syarakat. Hal ini dapat dilihat dari aloasi dana baik APBN maupun APBD.
kan inisiatif dan kesadaran sosial un-
Secara lebih tegas UU Nomor 31
bertugas sebagai pelaksana pengawasan
tuk meringankan korban gempa dan tsu-
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tin-
salah satunya adalah masyarakat
nami yang dialami oleh masyarakat
dak Pidana Korupsi sebagaimana telah
umum, LSM, dan media massa.
Aceh dan Nias.
Alokasi anggaran yang berpihak kepada publik dapat dilihat pada sektor -
diubah dengan UU Nomor 20 Tahun
Gerakan AntiKorupsi (GeRAK) sebagai
sektor yang bersentuhan langsung sep-
Solidaritas kemanusiaan tersebut
2001 tentang Perubahan Atas UU Re-
salah satu LSM yang bergerak dalam
erti kesehatan, pendidikan dan perm-
bukan saja telah berhasil mengumpul-
publik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
bidang
dan anti-KKN
berdayaan ekonomi rakyat. Apakah
kan triliunan rupiah (baca: hasil pen-
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
yang konsisten melakukan pengawasan
alokasi anggaran pada sektor -sektor
dataan atas penerimaan dan penyalu-
Korupsi Pasal 41 ayat (1) menyatakan
terhadap pengelolaan dana publik, teru-
yang bersentuhan langsung dengan ke-
good governance
pentinga masyarakat dan msayarakat
ran bantuan bagi korban tsunami di NAD), tapi juga komitmen dari negara
DOK. GERAK-ASKAL
luas sudah signifikan?
sahabat untuk membantu Aceh dalam
Pertanyaan ini bisa dijawab jika kita
masa rehabilitasi dan rekonstruksi yang
rajin dan tekun mengamati bahkan
nilainya diperkirakan akan mencapai Rp
meneliti alokasi anggaran pada APBN
60 trilyun, bahkan moratorium utang.
dan APBD. Secara umum APBD di ham-
Menjadi pertanyaan kita mungkinkah
pir seluruh daerah di Aceh mesih lebih
pengelolaan dana akan menimbulkan
berpihak pada belanja aparatur bukan
persoalan baru, yakni terjadinya korupsi
belanja publik. Ini menunjukkan bah-
yang berakibat pada tidak tercapainya
wa paradigma pejabat publik kita belum
sasaran bantuan yang diberikan? Apala-
memihak kepada rakyat. Belum lagi kita kaitkan sejauh mana
gi sistem kontrol yang sangat lemah. Dari hasil monitoring pada saat
anggaran yang diperuntukkan untuk
emergensi respons dan tahap rehab-re-
publik (belanja pulik) sudah dikelola
kons, paling minimal ada beberapa te-
secara baik (tepat waktu-tepat sasaran
muan di lapangan. Pertama, lambatnya
dan tepat guna) dan tidak dikorup?
penanganan yang dilakukan BRR dan
Untuk memastikan alokasi anggaran
Pemda. Kedua, kurangnya sinkronisasi
publik baik yang dialokasikan melalui
dan koordinasi dalam tiap tanggap ben-
APBN maupun APBD tepat waktu, te-
cana. Ketiga, tidak ada standar umum/
pat sasaran, dan tepat guna, sehingga
minimum yang dijadikan rujukan oleh
memberikan manfaat bagi masyarakat
pemerintah, organisasi kemanusiaan/
tidak ada cara lain, kecuali pengawasan
LSM (CSOs/NGO) dalam penanganan
partisipatif masyarakat secara massif.
bencana. Keempat, rendahnya transpar -
Pengawasan itu mulai pada tahap per encanaan angaran, pelaksanaan angga-
ansi dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan bantuan (darurat) dan proses
PEMBAGUNAN Perumahan Bantuan BRR di Gampong Jawa
ran, pengawasan anggaran, hingga per tanggungjawaban anggaran.
relokasi pengungsi serta anggaran rehabrekon. Kelima, rendahnya partisipasi ma-
masyarakat dapat berperan serta mem-
tama terhadap pengelolaan anggaran
Penutup
bantu upaya pencegahan dan pember -
keuangan daerah (APBD NAD dan APBD
Melimpahnya dana yang mengalir ke
antasan tindak pidana korupsi.
kabupaten/kota) dan pengelolaan dana
Aceh haruslah disikapi secara bijak. Pe-
maupun dalam setiap pengambilan ke-
Selain itu, dalam Pasal 41 ayat (2)
rehab dan rekon Aceh merupakan salah
mahaman bahwa setiap sen yang masuk
bijakan. Keenam, indikasi penyimpan-
dijelaskan bahwa peran serta masya-
satu contoh terlaksananya peran serta
adalah sebuah amanah yang harus dikel-
gan dalam pengelolaan hunian sement-
rakat dapat diwujudkan dalam bentuk:
masyarakat dalam pengawasan penye-
ola dan dipertanggungjawabkan dengan
ara dan jata hidup, perumahan, infras-
a) hak mencari, memperoleh, dan mem-
lenggaraan negara di tingkat daerah.
berikan informasi adanya dugaan telah
Kenapa masyarakat?
baik akan membuka ruang gerak bagi
trukutur, boat, serta pengadaan barang dan jasa lainnya.
terjadi tindak pidana korupsi; b) hak
Upaya pengawasan massif masyarakat
Berdasarkan pengalaman dan fakta
untuk memperoleh pelayanan untuk
merupakan jawaban atas kekecewaan
Peran serta aktif masyarakat diharap-
di atas, hal ini membuka peluang ter -
mencari, memperoleh, dan memberikan
kita atas tidak efektifnya kinerja apara-
kan akan mampu mengurangi (dan pada
jadinya skandal yang akan menurunk-
informasi adanya dugaan telah terjadi
tur penegak hukum dan lumpuhnya
akhirnya menghapus) tindak pidana ko-
an bukan saja kepercayaan publik, tapi
tindak pidana korupsi kepada penegak
sistem dan lembaga pengawas keuan-
rupsi di provinsi yang, katanya, identik
juga kepercayaan negara pemberi ban-
hukum yang menangani perkara tindak
gan. Pengawasan dengan melibatkan
dengan syariat Islam yang
tuan (donor). Penyalahgunaan dalam
pidana korupsi; c) hak menyampaikan
partisipasi masyarakat secara luas ter -
Terciptanya Aceh baru yang damai
syarakat dalam pengelolaan bantuan
masyarakat dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana publik.
kaffah ini.
emergency
saran dan pendapat secara bertanggung
bukti lebih efektif untuk meminimali-
tanpa korupsi, di mana setiap masya-
maupun tahapan rehab-rekon,
jawab kepada penegak hukum yang
sir terjadinya korupsi, kolusi, dan nep-
rakatnya merasakan keadilan, kenya-
sesungguhnya merupakan cerminan apa
menangani perkara tindak pidana ko-
otisme (KKN).
manan, kesejahteraan, dan selalu sen-
yang akan terajadi pada fase rehabili-
rupsi; d) hak untuk memperoleh jawa-
Selain itu, setiap satu rupiah angga-
tosa sangatlah tergantung kepada kuat-
tasi dan rekonstruksi hari-hari menda-
ban atas pertanyaan tentang laporan-
ran negara/daerah merupakan konstri-
nya keinginan untuk mengubah nasib
tang.
nya yang diberikan kepada penegak hu-
busi masyarakat dan harus berdampak
menuju kehidupan yang lebih baik.
Oleh karena itu, salah satu upaya
kum dalam waktu paling lama 30 hari.
langsung kepada masyarakat. Kita mu-
Salah satu jalannya adalah dengan
mencegah timbulnya korupsi dalam pen-
Masyarakat bahkan berhak menge-
ngkin tak sadar bahwa pajak dan retri-
mengawasi pengelolaan dana takziah
gumpulan, pengelolaan, dan penyaluran
tahui sampai sejauh mana langkah-
busi sebagai sumber penerimaan nega-
untuk korban tsunami Aceh-Nias! ■
pengelolaan bantuan tahap
responce
cmyk
cmyk
cmyk HALAMAN 8
cmyk
HABA GAMPONG
Menyandera Boat, Menagih Ongkos
Yang Rusak 5.000 Lebih
T
Belasan boat pesanan Pemkab Aceh Jaya “disandera” para tukang yang membuatnya, karena ongkos mereka belum dibayar. Sedangkan sembilan boat bantuan BRR justru mengandung banyak cacat bawaan. Mengapa ini bisa terjadi? Reportase: Ahmad H Tukiman (42), lelaki asal Medan, Sumatera Utara, memiliki keahlian membuat boat merupakan sesuatu yang istimewa. Berkat kelihaian itu, ia bersama sembilan teman seprofesi bisa mengeruk uang jutaan rupiah setiap bulan di Aceh. Pada saat ia memulai profesi itu, Januari 2005, sejumlah uang hasil keringatnya bisa dia nikmati dengan baik dan lancar. Namun, tiga bulan terakhir banyak boat hasil kerja para tukang itu mulai menumpuk di semak belukar. Ongkos kerja pun mulai tersendat. Ia bersama sembilan rekan lain mengaku sudah merakit boat sejak diorder oleh seseorang dari Kantor Bupati Aceh Jaya pada Januari 2005. Boat yang mereka kerjakan dananya bersumber dari APBN bantuan Departemen Sosial RI, kata Tukiman kepada Jroh ketika ditemui di Desa Panton Makmur, Krueng Sabee, Aceh Jaya pekan lalu. Sejak pekerjaan membuat boat bantuan bagi korban tsunami di Aceh Jaya dipercayakan kepada mereka, kata Tukiman, puluhan boat sudah selesai dibuat. Sebagian di antaranya malah sudah diambil pihak pemesan dan telah dibagi-bagikan kepada yang berhak. Sisanya yang 19 unit lagi untuk sementara terpaksa kami tahan dulu, karena ongkos kerja kami belum dibayar, ungkap Tukiman. Ia mengerjakan puluhan boat itu bersama sembilan tukang lain. Semua pekerjaan dilakukan di sebuah panglong yang terletak di lintasan jalan raya Lamno-Calang. TTepatnya di Desa Kampung Blang, Krueng Sabee, Aceh Jaya. Ongkos kerja untuk satu boat ukuran besar Rp 20 juta. Dalam sebulan Tukiman dan kelompknya bisa merampungkan dua unit boat. Hal senada diakui tukang lain, Nurdin (48). Menurutnya, saat ini sebanyak 19 boat masih menumpuk di semak belukar, karena belum ada mesinnya. Kami juga sengaja menahannya, karena ongkos kami belum dibayar. Sebetulnya, boat itu kapan pun bisa diambil, tapi harus bayar dulu ongkos kami. Kalau tidak dibayar, boatnya tetap kami tahan, kata Nurdin. Kepala Bagian Sosial Sekdakab, Aceh Jaya menyebutkan dana bantuan boat dari Depsos untuk Aceh Jaya itu bernilai Rp 2,5 miliar. Namun, ia mengaku tak tahu tentang jumlah boat dan ke
B
cmyk
AGI
BOAT bantuan untuk nelayan korban tsunami
mana hendak didistribusikan, sebab masalah ini ditangani sepenuhnya oleh dinas teknis, yakni Dinas Pertanian dan Kelautan. Cacat bawaan dari BRR Kasus boat bantuan bermasalah tidak hanya di Aceh Jaya. Di Nagan Raya, terdapat sembilan boat merupakan bantuan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias. Ukuran bodinya 2,5x14 meter. Meski sudah diserahkan ke nelayan, namun belum bisa dioperasikan oleh nelayan, karena boat bantuan tersebut mengandung cacat bawaan. Antara lain: tidak ada gerdangnya, tak punya bambu kontrol, polikatrolnya juga tidak ada. Selain itu tempat untuk memasang cincinnya nihil, bodi boat tidak dilapisi seng sehingga dinding boat mudah dilubangi oleh kutu air, besi setir terlalu pendek sehingga ketika ada ombak besar, kemudi tersebut tidak berfungsi dan bagian buritan kapal tak terangangkat mengikuti alun
sunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 telah menimbulkan kerusakan terberat di kawasan pantai. Komunitas nelayan merupakan kelompok yang paling banyak menderita kerugian akibat bencana dahsyat itu. Badan resmi PBB untuk urusan makanan dan pertanian, FAO menghitung bahwa boat nelayan yang hilang dan rusak di sepanjang garis pantai Aceh lebih dari 5.000 unit. Belum semua jumlah boat yang rusak itu teratasi. Namun, FAO bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NAD plus Lembaga Panglima Laot Aceh sudah menghitung kebutuhan riil boat yang saat ini sangat diperlukan oleh para nelayan untuk bangkit. Banda Aceh, misalnya, memerlukan 309 unit, Pidie 992 unit, Aceh Besar 1.278 unit, Bireuen 1.092 unit, Aceh Utara 685 unit, Lhokseumawe 532 unit, Langsa dua unit, Aceh Jaya 1.300 unit, Sinabang dan Singkil juga butuh ratusan unit. Tempat pendaratan ikan, pabrik es, dan jaring ikan, juga terkena gulungan tsunami, sehingga banyak yang tak dapat digunakan. Dinas Keluatan dan Perikanan NAD mencatat, pada saat tsunami sebanyak 11.012 alat tangkap milik nelayan hilang. Dan, yang paling memiriskan perasaan: tsunami menewaskan 6.611 jiwa nelayan di pantai timur. Sedangkan di pantai barat belum terdata konkret, namun diperkirakan lebih banyak lagi jumlahnya, sebab di kawasan inilah tsunami berpusar lalu bergerak ke hampir seluruh pantai Aceh. (Ahmad H)
DOK/TII
ombak. Selain boat belum bisa dioperasikan, hal yang memprihatinkan adalah alat tangkap berupa jaring pukat kondisinya mulai rusak, benang jarring mulai lapuk serta mudah dapat putus. Kepala BRR Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto mengaku pusing soal boat bantuan ini, karena memang dibelit banyak masalah yang sebetulnya remeh-temeh. Akan tetapi bagaimanapun juga karena hal itu sudah menjadi tenggung jawab lembaga yang dia pimpin, dia berkata kalau memang ada boat bantuan yang tidak layak maka akan diperbaiki. Sehingga nantinya semua boat bantuan itu bisa digunakan oleh para nelayan, kata Kuntoro menjawab wartawan di Banda Aceh. Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD Haniff Asmara menjelaskan, jumlah boat bantuan dari Depsos untuk korban tsunami Aceh itu berjumlah 1.210 unit. Dananya bersumber dari APBN 2005.
Boat tersebut disalurkan ke sepuluh kabupaten/kota di Aceh. Aceh Barat mendapat jatah 70 unit, Aceh Jaya 50 unit, Aceh Singkil dan Aceh Selatan masing-masing 20 unit. Yang paling banyak dapat adalah Bireuen dan Aceh Utara, masing-masing 250 unit. Disusul Pidie dan Lhokseumawe, masing-masing 200 unit. Sedangkan Aceh Besar kebagian 100 Aceh Besar unit, Aceh Timur 50 unit. Untuk pantai timur, harga boat tersebut berkisar antara Rp 20-25 juta dan untuk pantai barat Rp 40-50 juta per unit. Pembedaan harga ini terkait dengan ketersediaan bahan baku kayu di masing-masing daerah dan kawasan, juga karena berbedanya harga satuan barang material lainnya, seperti paku dan seng pelat, untuk membuat boat di setiap daerah. ■
cmyk
cmyk
cmyk
HABA GAMPONG
HALAMAN
9
Yang Karam di Laut Jaya Tak didahului dengan survei kebutuhan nelayan, kini banyak boat bantuan yang tidak tepat sasaran di Aceh Jaya. Dana terbuang mubazir. Rasyid
Masyarakat Partisipatif ILA dihitung rasio boat bantuan dengan jumlah nelayan di Kabupaten Aceh Jaya, justru sudah lebih banyak jumlah boatnya. Tapi semua bantuan ini tidak tepat sasaran, kata Jumadi, SAg. Mengapa tidak tepat sasaran? Cobalah lihat dan tanyakan sendiri, apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh nelayan di sini, ujar Panglima Laot Kabupaten Aceh Jaya ini sambil menarik dan mengempaskan napas panjang. Mata Jumadi sesaat melirik ke beberapa sejawatnya, sesama panglima daerah atau lebih dikenal dengan istilah . Mereka mengamini apa yang disampaikan Jumadi. Di kawasan ini ada sembilan . Masing-masing punya ciri khas tersendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya. yang satu perahunya begini, yang lain, lain pula jenis perahunya. Sesuai dengan kondisi dan topografi daerah tangkapannya, ujar Jumadi kepada Jroh, Rabu (3/10).
B
laot
panglima laot lhok
lhok
lhok
Lhok
lhok
Seperti apa cirinya? Ketika ditanya apa cirinya, Jumadi mulai mengubah arah duduknya. Ia mulai tampak bersemangat dan serius. Tangannya yang sejak awal berpegangan di kursi mulai ikut bergerak, melengkapi mimiknya saat bercerita. Contohnya begini, katanya, di Lhok Lageun itu nelayan menggunakan boat tempel (perahu kecil) dan bagan, sementara di Lhok Rigah 100 persen nelayannya memakai boat 3,5-5 GT. Sebagian kecil lainnya ada yang memakai boat 8 GT (jenis boat ukuran sedang sampai yang besar). Nah, dua itu saja sudah beda, apa lagi yang lain. Menurut Jumadi, jumlah nelayan tulen di Kabupaten Aceh Jaya tercatat 1.650 orang. Mereka tersebar di sembilan meliputi: Lhok Teunom, Panga, Calang, Rigah, Lageun, Batee, Babah Nipah, Lhok Kruet, dan Lambeuso. Sementara, yang hidup dari aktivitas nelayan seperti penarik pukat dan para penggalas ikan, serta profesi yang terkait lainnya termasuk pengrajin ikan asin tercatat 2.015 jiwa. Ketika tsunami terjadi, korban terbanyak di daerah ini berasal dari komunitas nelayan dan keluarganya. Maklhok
lhok,
(muge)
lum, mereka umumnya bermukim di pinggir pantai. Meski bencana tusnami sudah 21 bulan berlalu dan berbagai bantuan sudah dikucurkan ke Aceh Jaya, namun kehidupan nelayan di kabupaten tetangga Aceh Barat ini belum juga bangkit. Ini karena 80 persen bantuan yang diberikan kepada nelayan tidak tepat sasaran, timpal Jumadi. Karena banyaknya bantuan yang bertujuan untuk pemberdayaan nelayan itu yang tidak tepat sasaran, Jumadi mengeluarkan sindiran, Nelayan di sini bukannya mengapung karena bantuan, tapi malah karam. Banyak boat bantuan, sebut Jumadi, yang tidak bisa dimanfaatkan, karena kebutuhan nelayan sejak awal tidak pernah ditanyakan. Dalam bahasa canggihnya tanpa didahului dengan yang akurat dan berbasis masyarakat. Akibatnya, banyak bantuan yang tak dapat digunakan secara tepat dan produktif. Apa gunanya boat bantuan dengan harga puluhan juta yang diserahkan kepada nelayan jika tak bisa dimanfaatkan, keluhnya. Pria 50-an tahun ini mengaku paling tahu sifat dan karakter laut. Itu pula sebab, kebutuhan sembilan di kabupaten itu terhadap tipe boat penangkap ikan berbeda-beda. Karena berkedudukan sebagai , dia sangat disegani oleh sesama nelayan. Omongannya juga dipatuhi. need as-
sessment
lhok
panglima laot lhok
Jumadi yakin, kurangnya koordinasi antara pihak pemberi dengan penerima bantuan (nelayan) menjadi sebab utama mengapa banyak bantuan yang mubazir di daerah itu. Nelayan kita takut menolaknya, karena bila bantuan itu tidak diterima maka bantuan lain yang diharap pun tidak datang. Jadi, kita serbasalah, ungkap Jumadi. Di samping itu, para pemberi bantuan tidak paham jenis, ukuran, serta model dan alat tangkap yang lazim digunakan oleh nelayan di masing-masing yang terdapat di kabupaten itu. Meskipun kita satu kabupaten, namun masing-masing berbeda kebutuhannya, kata Jumadi mengulangi. Data langsung Ke depan, panglima laot ini berharap, agar pemberi bantuan, terutama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, sudi mendata langsung alat tangkap seperti apa yang dibutuhkan para nelayan di tiap-tiap , sehingga bila bantuan dikucurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nelayan setempat. Hal ini juga sedianya dicamkan oleh para donor luar. Saya yakin bila ada koordinasi yang baik, maka kehidupan nelayan di Aceh Jaya akan kembali pulih dan berjaya. Bahkan lebih maju dibanding masamasa sebelum terjadi tsunami. Sebab, sekarang begitu banyak pihak yang bersedia membantu. Dulu keadannya tidak demikian, Jumadi membanding. n lhok
lhok
lhok
SEMINAR AND WORKSHOP 7-8 NOVEMBER 2006 IMPLEMENTATION OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY PRINCIPLES IN INGOs AND DONOR INSTITUTIONS
TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA It has already been almost two years since the Indian Ocean Tsunami devastated the coast of Aceh, leaving more than 200,000 dead and over half a million displaced people. The scale of the disaster was matched by unprecedented generosity from international donors and NGOs in order to provide assistance to affected population. However, humanitarian and reconstruction efforts have been hindered by large scale corruption, and the utilization of funds and the management of reconstruction projects are now being questioned. Indeed, recent assessments revealed that out of the 120.000 houses that were expected to be completed before April 2006, only 41.734 houses were actually built by local and international development agencies1. Some even argue that the assessment is too optimistic. Lots of incomplete houses have been included in the calculation, while some other failed to meet decent quality standards. It leaves only 20.397 houses respecting the criteria for appropriate housing2. The same observation can be
made for public infrastructure. These worrying observations call for urgent action to strengthen transparency and accountability mechanisms in order to curb corruption and ensure greater effectiveness in the reconstruction process in Aceh. Within its DFID-funded programme of Empowerment of Community Organizations and Local Governments to Prevent Corruption in the reconstruction of Aceh, Transparency International Indonesia is organizing a workshop and seminar on the implementation of transparency and accountability principles in INGOs and Donor Agencies. Through the active participation of all major INGOs, Donor agencies and representatives of local communities, this initiative aims at generating a common understanding of transparency and accountability issues among the different actors of the reconstruction process, and to design a concerted plan of action for the implementation of transparency and accountability principles.
SEMINAR AND WORKSHOP ON THE IMPLEMENTATION OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN INGOs AND DONOR INSTITUTIONS Date: 7-8 November Time: 7:30am Venue: Garuda Plaza Hotel, Medan
For more information, feel free to contact: Florian Vernaz, PO Access to Information TI Indonesia, Jalan T. Iskandar Km5 (M. Nuri), Lam ujong, Meunasah Baet Krueng Barona Jaya – Aceh Besar. Tel: 0651 22780
[email protected] cmyk
cmyk
cmyk
cmyk
HABA GAMPONG
HALAMAN 10
Pilih Kasih Merehab Tambak Nanda Aisyah
H
Paska Pidie
UJAN turun deras saat be-
berapa pria paruh baya masih berendam di dalam
Sudah 20 bulan tsunami berlalu, tapi belum semua tambak warga yang rusak di Pante Raja, Pidie, direhab. Proses rehab yang terkesan pilih kasih, justru memantik kecemburuan.
tambak. Lalu satu per satu dari mereka bergegas mer -
apat dan naik ke pematang. Lumpur basah di sekujur tubuh mereka tampak lumer diguyur air hujan. Sembari berlari-lari kecil, satu per satu pria itu berteduh di sebuah pohon besar di tepi tambak Desa Peurade, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie. Begitulah lakon beberapa kaum pria di desa itu yang bergelut dengan lahan tambaknya. Namun, belum dapat mereka manfaatkan seperti dulu, sebelum dihantam tsunami. Meski tsunami sudah 20 bulan ber lalu, tapi sampai kini sebagian besar warga Desa Peurade belum bisa bernapas lega. Betapa tidak, tambak kolam ikan sebagai tulang punggung mereka menuai rezeki selama ini masih dipenuhi lumpur tsunami. Entah sampai kapan mereka harus begitu. Ismail Gade (52), seorang petani tambak di Pante Raja mempertanyakan, Mengapa tambak di desa kami belum juga diperbaiki? Padahal, tambak di desa sebelah sana sudah direhab BRR, tutur pria jangkung ini meredam kecewa. Menurut Ismail, jika tambak ini sudah diperbaiki pihak BRR seperti halnya tambak lainnya, maka dia bisa segera melakukan aktivitas bertambak lagi. Saya bisa memelihara ikan bandeng
DOK/TII
TIM BRR saat meninjau areal tambak bermasalah di Pante Raja, Pidie.
seperti dulu. Dari situlah saya membiayai keluarga saya, tuturnya. Hal senada juga diutarakan Ridwan Cut Madjid (36), juga warga Peurade. Kendati Ridwan belum memiliki tambak, namun selama ini dia menerima upah bekerja di sana. Kalau sudah be-
Rp 20 Juta per Hektare
gini, saya terpaksa menganggur. Entah
PENDAMPING lapangan BRR di Pidie, Abdullah
ata dalam perbaikan tambak. Pada dasarnya, mere-
Lain pula keluhan Sarjani (36). Ken-
SPi mengatakan, jumlah alokasi rehab tambak se-
ka melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan
datipun tambaknya sudah diperbaiki,
nilai Rp 20 juta per hektare. Dana itu diplot un-
dan Kelautan Pidie. Jadi, jika ada persoalan sila-
namun terkesan asal jadi. Pascatsu-
tuk perbaikan pintu air, rehab pematang, hono-
kan lapor kepada dinas terkait, katanya.
nami tambak saya sudah hancur. Apala-
rarium pengawas, juru ukur, dan dokumentasi,
gi letaknya bersisian dengan bibir laut,
tutur Abdullah merincikan.
sampai kapan, tutur pria ini lirih.
Ditanya tambak dikerjakan asal-asalan, Abdul-
terangnya sembari menunjuk ke arah
Nah, jika sekarang belum selesai, nanti akan digulirkan dana tahap kedua, ketika dana sudah cair.
lah mengaku, pada dasarnya pihak tetap bekerja
Sejauh ini rehab tambak tetap mengandalkan
Bagi warga di Pante Raja, tambak
semaksimal mungkin. Kita sudah mengerjakan 50
alat berat (beko) pada tahap awal. Sedangkan pada
merupakan sumber mata pencaharian
persen dan berpedoman pada tambak yang terdap-
rehab akhir (finish) dikerjakan secara manual yang
at dalam peta, kata dia.
nantinya melibatkan warga setempat.
tambak.
mereka. Betapa tidak, di sanalah sum-
n
Pihanya membantah jika dikatakan belum mer -
ber rezeki mereka untuk membiayai is-
Nanda Aisyah
tri dan anak-anaknya. Malahan, dari situ pula mereka bisa menyekolah anaknya hingga ke perguruan tinggi. Jadi, petani tambak san-
3.213 Ha Tambak Dirusak Tsunami
gat berharap agar seluruh tambak yang rusak bisa diperbaiki oleh pihak terkait. Sehingga mereka bisa kembali bertambak, mengais rezeki.
●
1.593 Ha Masih Terbengkalai
mengetahui perihal rehab tambak yang belum merata itu. Ridwan mengaku, hal ini di luar sepengetahuannya. Namun, ia berjanji bakal mengecek ke lapangan untuk melihat secara langsung. Saya akan melakukan rapat dengan pihak Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) serta pedamping BRR plus tokoh masyarakat setempat. Kita harapkan
Dia membenarkan dana rehab tambak di Kecamatan Pante Raja disalurkan oleh BRI Sigli mela-
Satuan Kerja BRR NAD-Nias Perwakilan Pidie, Teuku Ridwan mengaku, sudah
Sisanya sekitar 1.593 ha lagi masih terbengkalai.
KEPALA
lui nomor rekening 0087-01-013059-50-9 atas nama Dinas Perikanan dan Kelautan Pidie,
KLP-UPP-UPB Pante Raja. Dananya telah ditarik
Drh Hj Raihanah MSi mengakui dana rehab tam-
sebesar Rp 398 juta. Karena itu, saldo yang kini
bak sudah dicairkan sekitar 50 persen, yakni Rp
tersisa hanya Rp 2.197.364.
400 juta. Sementara sisanya belum cair dari BRR.
Tentang belum meratanya prosesi rehab tambak
Akibat bencana tsunami, seluas 3.213 hektare
belum merata, menurut Raihanah, disebabkan
(ha) tambak di Pidie rusak parah. Hingga kini un-
karena faktor kecemburuan sosial. Lagi pula, saat
tuk memperbaikinya, baru Palang Merah Prancis
ini proses rehab belum seluruhnya tuntas. Kita
yang telah membantu perbaikan 400 ha, Asia De-
harapkan dalam waktu dekat bisa tuntas, demikian
velopment Bank (ADB) 720 ha, serta BRR 500 ha.
Raihanah.
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿn
Nanda Aisyah
semua tambak ini bisa segera diperbaiki, katanya.
cmyk
Janji nih yee...
n
cmyk
cmyk
cmyk
MUEDRAH
Komitmen Pejabat Publik untuk Berantas Korupsi
HALAMAN 11
dimulai dari komitmen dan kesadaran semua elemen yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena komitmen tersebut penting untuk mencegah terjadinya korupsi. Dian Patria dari KPK juga punya beberapa contoh pelayanan publik yang dapat digolongkan sebagai tindakan
Reportase: Ahmad H
K
birokrasi yang tidak efektif, bahkan ber -
Aceh dimasukkan Bappenas sebagai target kampanye dan implementasi program percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia hingga tahun 2009.
potensi korup. Pelayanan bisa dikatakan tidak efektif, menurutnya, jika waktu yang dibutuhkan untuk, katakanlah, membuat surat izin mengemudi (SIM)
OMISI Pemberantasan Korup-
di Ditlantas bisa selesai satu jam, lalu
si (KPK) punya jurus jitu dan
kenapa harus dipersulit dengan mem-
terpadu dalam mencegah ter -
inta masyarakat menunggu berhari-
jadinya korupsi dalam pelay-
hari. Sebaliknya, jika pekerjaan butuh
anan publik. Antara lain, den-
waktu lama, tetapi bisa dikerjakan
gan menyempurnakan sistem pelayan-
dalam waktu singkat itu baru efektif,
an publik, memperbaiki mekanisme per -
ungkapnya.
izinan, peningkatan kinerja aparat,
Contoh lain, dalam pengurusan ser -
membuat pakta integritas, meningkat-
tifikat tanah di Badan Pertanahan Na-
kan pengawasan, di samping menyem-
sional. Kalau bisa siap dua hari, men-
purnakan sistem pengadaan barang dan
gapa harus menunggu sampai setahun?
jasa.
gugatnya.
Hal itu diutarakan Dian Patria dari
Ia menambahkan, baiknya sistem
KPK dalam Seminar Konsultasi dan
pelayanan akan mempersempit kesem-
Kampanye Publik Rencana Aksi Nasional
patan dan peluang korupsi, bahkan den-
Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) di
gan sendirinya korupsi hilang. Terlebih
Hotel Sulthan Banda Aceh pertengah-
lagi jika semua prosesnya bisa dilaku-
an bulan lalu.
kan dengan transparan dan memenuhi asas akuntabilitas publik.
RAN-PK merupakan program yang
Perlu diingat, katanya, meskipun
mengindikasikan keseriusan pemerinbawah
dalam pelayanan publik ada prosedur,
kepemimpinan Susilo Bambang Yud-
proses, dan waktu yang dipersingkat,
hoyono dalam percepatan pemberan-
tapi tetap perlu hati-hati. Jangan sam-
tasan korupsi. Rencana tindak yang di-
pai ada ketentuan yang dilanggar. Mis-
godok Bappenas ini merupakan penja-
alnya, ada pemohon SIM yang syarat-
baran dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004
nya tidak lengkap, maka jangan diper -
tentang Percepatan Pemberantasan Ko-
mudah dengan alasan agar pelayanan
rupsi di Indonesia.
dianggap efisien. Jika tindakan itu di-
tah
Republik
Indonesia
di
Bappenas menargetkan, program ini
lakukan, berarti aparat sudah melaku-
tuntas pada tahun 2009. Sejak dipro-
kan tindakan korupsi, tukas Dian Pa-
gramkan tahun 2004, Bappenas telah
tria.
berkerja sama dengan NGO mitra dan
Ia tegaskan bahwa pelayanan publik
telah melakukan kampanye ke sejum-
yang efektif dan efisien menjadi aspek
lah provinsi di Indonesia, termasuk
penting untuk menciptakan pemerin-
Aceh.
tahan bersih dan berwibawa.
Dipilihnya Aceh sebagai sasaran ka-
Banyak bocor
mpanye dan implementasi program, ter -
Di tengah gencarnya kampanye pem-
kait dengan fakta bahwa provinsi ini
berantasan dan pencegahan korupsi se-
tergolong sangat tinggi angka korupsin-
cara dini di Aceh, muncul sederet isu
ya. Tiga tahun lalu, Aceh sempat diju-
kebocoran anggaran yang mengagetkan
luki sebagai provinsi terkorup di Indo-
banyak warga di daerah bersyariat Is-
nesia. Lalu, pada awal Desember 2004,
lam ini. Isu tersebut mulai kasus dari
korupsi di lingkungan Pemerintah
kas bon yang tak mampu dikembalikan
Provinsi (Pemprov) NAD terungkap den-
oleh pejabat peminjam di sejumlah
gan dibongkarnya oleh KPK kasus ko-
kabupaten/kota, juga ada pejabat
rupsi pembelian helikopter seharga Rp
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
12,6 miliar milik Pemprov oleh Guber -
(BRR) Aceh-Nias yang diperiksa Kejak-
nur Abdullah Puteh. Mantan Ketua
DEMO dalam memberantas korupsi.
REPRO
saan Tinggi Aceh, karena dugaan korupsi dalam pengadaan buku Setahun Tsu-
Umum DPP KNPI ini kemudian divonis
nami.
majelis hakim Tindak Pidana Korupsi
si dan Umum Setdaprov NAD, Drs Idrus
ma. Islam memang mengharamkan tin-
(Tipikor) di Jakarta dengan hukuman
Hayat ketika membuka seminar dimak-
dakan mengambil milik orang lain, ter -
Selain itu, dalam proses rehab dan
sepuluh tahun penjara plus denda.
sud.
masuk milik negara, ataupun tindakan
rekon Aceh pascatsunami, banyak ter -
memperkaya diri sendiri secara tanpa
ungkap penyimpangan, terutama dalam
hak.
pembangunan rumah. Apakah itu ru-
Seminar yang digelar di Hotel Sulth-
Laporan harta kekayaan masing-mas-
an Banda Aceh itu dihadiri oleh para
ing pejabat, menurut Mustafa, harus
kepala Bappeda dari 21 kabupaten/kota
disampaikan kepada pemerintah mela-
di Aceh, pejabat tingkat provinsi, Dit-
lui lembaga KPK setiap tahun.
Memperlambat proses
mah yang dananya bersumber dari BRR,
Terkait dengan realitas itu, Diani
maupun bantuan NGO dan negara do-
lantas, BPN, LSM, dan insan pers.
Dilaporkan juga bahwa Pemprov NAD
Sediawati, staf Bappenas yang juga men-
nor. Akibatnya, banyak rumah yang te-
Dalam seminar itu selain dibahas lang-
sudah melakukan berbagai langkah
jadi pembicara dalam seminar tersebut
lah siap dibangun belum dapat ditem-
kah strategis pencegahan korupsi, juga
dalam upaya penerapan tata kelola kepe-
mengatakan, korupsi yang terjadi pada
pati oleh pihak penerima, terutama
disusun mekanisme pelayanan publik
merintahan yang baik. Yakni dengan
lembaga publik saat ini tidak hanya
karena kualitas rumah tersebut buruk,
yang efektif dan efisien. Dengan cara
cara menerapkan prinsip-prinsip tata
dalam bentuk pengambilan uang rakyat,
bahkan ada yang sudah rusak bocor
itu, diharapkan ke depan praktik korup-
pemerintahan yang baik sesuai dengan
tetapi juga dalam hal pelayanan, disip-
atau retak dindingnya sebelum ditem-
si di seluruh Aceh bisa hilang secara pel-
Inpres Nomor 5 Tahun 2004.
lin kerja, serta memperlambat proses
pati.
an-pelan.
Pemprov NAD juga sepakat tentang
Banyak pula rumah yang pembangu-
pelayanan. contoh, seseorang
nannya terbengkalai, seperti terungkap
pencegahan dini dan perhatian serius
yang mengurus administrasi di sebuah
di Desa Lampoh Daya, Banda Aceh.
dari semua pihak dalam pemberantasan
instansi. Jika pihak yang melayaninya
Namun, Juru Bicara BRR, Tuwanku
da semua aparatur pemerintah, teruta-
korupsi di seluruh penjuru Tanah Air,
ada upaya melambat-lambatkan pros-
Mirza Keumala mengatakan, KPK sudah
ma pejabat eselon I dan II serta pejabat
khususnya di Aceh.
es, itu juga tergolong dalam kategori
menindaklanjuti temuan yang ber -
Provinsi ini sudah memberlakukan
korupsi. Maka, untuk membersihkan
masalah itu. Menurut Mirza, tak ada
syariat Islam secara kaffah sejak 2003
birokrasi semua aparatur harus beker -
tindakan menyalahi yang tidak ditindak
Permintaan tersebut disampaikan
dan di sini kerap dikampanyekan bah-
ja sigap dan transparan, tukasnya.
dalam proses rehab dan rekons Aceh.
Mustafa dalam sambutannya yang di-
wa korupsi adalah tindakan yang men-
Diani menambahkan, upaya pember -
bacakan Asisten IV Bidang Administra-
yalahi hukum negara dan hukum aga-
antasan dan pencegahan korupsi harus
Terkait dengan aksi pemberantasan
gagasan bahwa diperlukan langkah
korupsi di provinsi ini, Penjabat Guber nur Mustafa Abubakar meminta kepa-
negara, segera melaporkan harta kekayaannya kepada pemerintah.
cmyk
Ia kemukakan
Sedianya memang harus begitu, dan harus tanpa pandang bulu.
n
cmyk
cmyk
cmyk
HALAMAN 12
MEUDRAH
Konsultasi Publik di Kawasan Terisolir
S
EJUMLAH
kelompok tani di
Tripa Bawah, Kabupaten Nagan Raya, NAD mulai tersenyum lega. Para petani di kecamatan terisolir ini sebentar lagi akan mendapatkan bantu-
an dana biaya persiapan lahan dan penanaman bibit sebesar Rp. 1,5 juta per hektar. Disepakati pencairan dana untuk biaya persiapan lahan dilakukan sebelum lebaran. Selanjutnya setiap informasi mengenai bantuan pertanian akan dipasang di masing-masing kelompok agar anggota bisa mengetahuinya. Demikian salah satu butir kesepakatan dari konsultasi publik yang diselenggarakan oleh Tranparency International Indonesia (TII) di Tripa Bawah, Nagan Raya, pada 29 September 2006 lalu. Kegiatan ini dihadiri sekitar 41 orang, antara lain dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perwakilan ADB, LSM mitra ADB, Pengawas lapangan BRR, Panglima Laot kabupaten Nagan Raya, ketua kelompok tani dari 8 desa, para petani dan Komite Masyarakat Pemantau (KMP). Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari seluruh elemen masyarakat ini. Sebelumnya akhir Agustus lalu, sekitar 3000 warga di kecamatan ini telah berunjukrasa ke Kantor DPRD dan Bupati menuntut agar nasibnya lebih diperhatikan. Tak heran jika kesempatn tersebut digunakan oleh mereka untuk mengadu soalbantuan peningkatan produksi padi dan perluasan lahan per tanian senilai 2,8 M dari ADB melalui
DOK/TII
KEGIATAN konsultasi publik di Tripa Bawah.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
tan serta sulit dijangkau. Untuk menemukan
lokasi
alat
berat
Tiga persoalan di atas itulah yang
tidak diangkat dengan alasan waktu
tersebut
menjadi target mediasi dalam konsul-
penerima bantuan, program untuk 27
masyarakat harus melalui hutan sejauh
tasi public yang digelar TII di kecama-
Meski demikian, warga kelihatannya
kelompok tani atau sekitar 250 orang
2,5 km dengan semak belukar yang san-
tan pecahan dari Kecamatan Darul
cukup puas dengan hasil kesepatan
ini telah menimbulkan kekecewaan bah-
gat rapat dan berduri. Diduga ke-
Makmur yang hingga kini masih bersta-
dalam konsultasi public ini. Selain di-
kan sakit hati yang mendalam karena
beradaan alat berat tersebut sengaja
tus Kecamatan Persiapan ini. Sebenarn-
janjikan bantuan dana biaya persiapan
ongkos persiapan lahan dan penana-
disembunyikan untuk menghindari per -
ya masih ada dua persoalan lain yakni
lahan dan penanaman bibit akan dic-
man bibit sebesar 1,5 juta perhektar
tanyaan-pertanyaan masyarakat.
pengurukan sementara jalan Cot Mu
airkan, mengenai kasus P2D juga dis-
Menurut laporan dari para petani
yang tidak mencukupi.
belum dicairkan sejak bulan Maret 2006.
Masalah lain yang dipersoalkan warga
agar dapat dilalui kendaraan sambil
epakati TII akan mendampingi mitra
Akibatnya, sebagian petani yang sudah
adalah bantuan dana rehab BRR di Desa
menunggu rehab total yang akan dilaku-
lokal untuk investigasi lebih lanjut
terlanjur mengerjakan lahan agar segera
Babahlung. Bantuan sebesar 15 juta
kan oleh BRR pada anggaran 2007. Ked-
mengenai kebenaran dugaan tersebut.
bisa tanam menjadi kecewa. Mereka juga
tersebut ternyata hanya tinggal 9-12 juta
ua, masalah dana kompensasi BBM
Masalah BRR juga akan dikoordinasi-
sangat berharap dana tersebut dicairkan
per KK. Padahal kerusakan yang dialami
yang proses penyalurannya tersendat
kan dengan Satker perumahan untuk
sebagai modal lebaran. Pada saat peny-
warga cukup parah dan sudah seharusn-
padahal jumlahnya cukup besar yaitu
dicari solusinya, dan hasilnya akan dis-
iapan lahan, tidak sedikit dari kalangan
ya menerima bantuan secara utuh.
250 juta per desa. Dua persoalan ini
ampaikan melalui komite. ■
petani yang memberi upah kepada pekerja lain atau berhutang obat pembasmi ilalang ke toko sara produksi. Hal ini dilakukan karena pada pertemuan bulan Maret 2006, Pihak Dinas Pertanian maupun LSM mitra ADB men-
Training Investigasi untuk Monitoring
janjikan dana tersebut segera cair begi-
Diperlukan liputan investigasi secara
Sebelum materi laporan investigasi
gasi, dari mulai membedah potensi dan
tu lahan sudah disiapkan petani. Salah
menyeluruh dalam monitoring realisa-
diberikan, pada hari pertama para pe-
kendala melakukan liputan investigasi
seorang pemilik toko racun juga men-
si bantuan rekonstruksi Aceh, demiki-
serta dibekali dengan teknik dasar -dasar
serta solusinya, sampai proses yang
gaku tokonya saat ini menjelang bangk-
an salah satu butir rekomendasi yang
jurnalistik, seperti pengertian berita,
harus dilalui dalam peliputan investi-
rut karena meminjamkan sebagian
dihasilkan dalam Training Jurnalistik
konsep 5 W & H, nilai kelayakan beri-
gasi. Materi laporan investigasi ini se-
modalnya kepada para petani. Para pet-
Investigasi yang digelar Transparency
ta, jenis-jenis berita, teknik reportase
cara khusus disampaikan oleh wartawan
ani bahkan sudah menunjukkan kegera-
International Indonesia di Hotel Cakra
dan wawancara, penulisan berita dan
senior, Farid Gaban yang juga mantan
mannya dengan mengancam akan
Donya, Banda Aceh, 5-7 Oktober 2006
lain-lain. Bertindak sebagai faisilitator
wartawan Republika dan Majalah Tem-
mengeroyok beramai-ramai petugas dari
lalu. Pelatihan yang dimaksudkan un-
dalam sesi ini adalah Dwi Nugroho dan
po. Pada intinya, jurnalisme investigasi
Dinas pertanian.
tuk meningkatkan kemampuan teknik
Baso Amir, keduanya wartawan senior
meliputi kerja mengungkap dan mendo-
Bukan hanya soal itu, mereka juga
mitra kerja TI Indonesia dalam liputan
dari Jakarta.
Tugas meliput di lapan-
kumentasikan aktivitas yang sebelum-
mengadukan penyimpangan proyek
dan penulisan hasil investigasi di lapan-
gan dan penulisan berita juga diberikan
nya tidak diketahui oleh publik. Ini
Pengembangan Prasarana Pedesaan
gan ini, diikuti lebih dari 20 peserta yang
dalam materi ini.
seringkali melibatkan taktik yang sering
(P2D) yaitu bantuan jaringan irigasi
terdiri atas mitra TII di beberapa daer -
untuk 11 desa di Kecamatan Tripa
ah dan para mahasiswa .
Di hari kedua, peserta baru diberi
digunakan polisi untuk mengungkap
materi tentang teknik laporan investi-
kejahatan, jelas Farid Gaban yang kini
Bawah dari Japan Bank International
mengelola website Pena Indonesia.
Cooperation (JBIC). Kasus ini bukan
Selama mengikuti pelatihan ini, pe-
hanya besar dari sisi nilai proyeknya
serta terlihat serius mendengarkan dan
yakni sekitar 4 Milyar tetapi juga dari
terlibat aktif dalam diskusi. Di hari ke-
sisi manfaat bagi masyarakat. Hingga
tiga dalam sesi pembuatan usulan lipu-
kini masyarakat di 11 desa tersebut san-
tan investigasi untuk kasus korupsi
gat berharap jaringan irigasi yang sudah
dalam rekonstruksi Aceh, mereka tam-
dimulai setahun lalu namun tiba-tiba
pak antusias mempresentasikan renca-
terhenti dengan alasan dananya macet,
na kerjanya. Banyak kasus dugaan ko-
bisa segera diselesaikan.
rupsi dalam rekonstruksi Aceh yang di-
Bantuan dari Jepang tersebut mere-
anggap perlu ditindaklanjuti secara ber -
ka yakini bermasalah di tingkat pelak-
sama-sama dan serentak.
sanananya yaitu Dinas Sumber Daya Air
Di akhir acara, para peserta juga ber -
(SDA) Kabupaten Nagan Raya dan bu-
harap ada koordinasi dengan para pe-
kan pada JBIC-nya. Sebelum TII dan
serta training untuk melakukan kerja
komite melakukan investigasi, ma-
investigasi.
syarakat dari 11 desa tersebut telah ber -
noto, Project Coordinator TII di Aceh,
ulangkali mendatangi kantor Dinas SDA
dalam sambutan penutupan training
namun jawaban yang diberikan tidak
mengingatkan tujuan dari pelatihan ini.
pernah memuaskan. Salah satu hal
Tujuan kita bukan sekedar men-
yang sangat mengecewakan warga ad-
gungkap kasus korupsi, akan tetapi
alah keberadaan baiko (alat berat per -
yang terpenting adalah mencoba men-
tanian) yang dibeli secara patungan
cari jalan penyelesaian yang terbaik atas
oleh warga ternyata kondisinya tidak terawat dan berada jauh di tengah hu-
cmyk
Namun Mochamad B. Wi-
kasus-kasus yang ditemukan di lapan-
Pelatihan teknik Investigasi di Banda Aceh.
DOK/TII
gan, tandasnya.
cmyk
