SKEMA SERTIFIKASI ASISTEN KEBUN KELAPA SAWIT INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI ASISTEN KEBUN KELAPA SAWIT

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI - PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA INDONESIA

DOKUMEN INI BERISI TENTANG KUMPULAN PERSYARATAN SKEMA SERTIIFKASI BERDASARKAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI - PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA INDONESIA Gd. GRAHA BUN - Jl. Ciputat Raya Nomor 7, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 Telp. +62-21-75916651-53, Fax. +62-21-75916650

FR. SKEMA-03

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI ASISTEN KEBUN KELAPA SAWIT

Disusun oleh Komite Skema Sertifikasi yang merupakan acuan pelaksanaan proses sertiifikasi kompetensi, atas dasar kebutuhan bidang usaha/industri perkebunan, untuk membangun, memelihara dan memastikan kompetensi Asisten Kebun Kelapa Sawit dalam mengelola perkebunan kelapa sawit.

Ditetapkan, tanggal 10 Februari 2015 Oleh :

Disahkan oleh:

Dr. Ir. Rasidin Azwar, M.Sc., APU Ketua Komite Skema

Ir. Darmansyah Basyaruddin, M.Sc Direktur LSP-PHI

NomorDokumen : Nomor Salinan : Status Distrbusi :

SS-ASS-KEB-SWT-2015 01 Rev.00 Terkendali

V

Terkendali Tak Terkendali

LSP-PHI :Skema Sertifikasi – Asisten Kebun Kelapa Sawit

1

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI ASISTEN KEBUN KELAPA SAWIT 1. LATAR BELAKANG 1.1. Kebutuhan terhadap tenaga kerja profesional dan kompeten dibidang usaha/industri perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit sangat tinggi sekali dan sangat menentukan dalam peningkatan produksi dan mutu serta daya saing komoditi/produk yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit. 1.2. Pentingnya keberadaan tenaga kerja profesional dan kompeten dibidang usaha/industri perkebunan kelapa sawit sangat erat kaitannya dengan upaya untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia, sekaligus menjadi dan meningkatkan potensi kontribusi kelapa sawit sebagai komoditi ekspor, pangan dan industri penting Indonesia pada masa yang akan datang. 1.3. Untuk menjamin terlaksananya proses produksi kelapa sawit berupa tandan buah segar (TBS) dan hasil ekstraksinya berupa Crude Pal Oil (CPO) dan Kernel Palm Oil (KPO) yang sesuai standard dan berkelanjutan, maka diperlukan dukungan dan eksistensi tenaga kerja profesional dan kompeten yang merujuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), atau Standar Internasional, atau Standar Khusus, serta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 1.4. Tenaga kerja profesional dan kompeten untuk level okupasi Asisten Kebun Kelapa Sawit merupakan level tenaga kerja profesional dan kompeten setingkat level 4 KKNI, dan perannya begitu penting dalam proses produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam suatu bahagian wilayah perkebunan kelapa sawit (afdeling). 1.5. Eksistensi tenaga kerja profesional dan kompeten untuk level okupasi Asisten Kebun Kelapa Sawit yang mengacu KKNI perlu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dalam pelaksanaan proses sertifikasinya berasarkan Skema Sertifikasi Profesi Asisten Kebun Kelapa Sawit. 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI 2.1. Skema ini untuk sektor pertanian, bidang perkebunan 2.2. Lingkup Penggunaan: Sertifikasi Asisten Kebun Kelapa Sawit 3. TUJUAN SERTIKASI 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja di bidang usaha/industri Industri Perkebunan dan Hortikultura untuk jabatan Asisten Kebun Kelapa Sawit 3.2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi oleh LSP dan Asesor 4. ACUAN NORMATIF 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perkebunan 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Indonesia LSP-PHI :Skema Sertifikasi – Asisten Kebun Kelapa Sawit

2

4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Badan Nasional Sertifikasi Profesi 4.5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional 4.7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrai No KEP.124/MEN/V/2011 Tentang Penetapan SKKNI Sektor Pertanian, Bidang Perkebunan, Sub Bidang Asisten Kebun Kelapa Sawit 4.8. Pedoman BNSP 210 Rev 2013 tentang Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi 4.9. ISO 17024: Rev 2012. General Requiring for Bodies Operating Certifkation Systems of Persons 4.10. Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLUI 2009). 4.11. ISIC (International Standard for International Classification of all Economic Activities) Revision 4, 2008 4.12. ILO guide to National Qualifications Frameworks, 2007. 4.13. Pedoman Mutu dan Prosedur Mutu LSP Perkebunan dan Hortikultura Indonesia (LSP-PHI) 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI 5.1. Jenis Kemasan : Okupasi 5.2. Rincian Unit Kompetensi : Kode Unit Judul Unit Kompetensi Kelompok Kompetensi Umum/Dasar TAN. KS01.001.01 Menerapkan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan Kerja TAN. KS01.002.01 Mengorganisasikan Pekerjaan TAN. KS01.003.01 Melakukan Komunikasi Efektif TAN. KS01.004.01 Membina Masyarakat di Lingkungan Kebun Kelompok Kompetensi Inti TAN. KS02.001.01 Mengelola Penyiapan Lahan TAN. KS02.002.01 Mengelola Penyiapan Bahan Tanam TAN. KS02.003.01 Mengelola Pekerjaan Penanaman TAN. KS02.004.01 Mengelola Pekerjaan Peremajaan Tanaman TAN. KS02.005.01 Mengelola Pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) TAN. KS02.006.01 Mengelola Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) TAN. KS02.007.01 Mengelola Panen TAN. KS02.008.01 Mengelola Fungsi Lingkungan Kebun TAN. KS02.009.01 Mengelola Anggaran TAN. KS02.010.01 Membuat Laporan 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI 6.1. Berijazah S1/D4 llmu Pertanian, terutama di bidang Agronomi, Agribisnis, dan Teknologi. 6.2. Berijazah D3 Ilmu Pertanian dengan pengalaman kerja 5 tahun di bidang pertanian/perkebunan, atau 6.3. Berijazah SPMA/Setara dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidang pertanian/perkebunan atau LSP-PHI :Skema Sertifikasi – Asisten Kebun Kelapa Sawit

3

6.4. Memiliki pengalaman kerja minimal 15 tahun, didukung oleh pendidikan non formal dan atau pelatihan terkait dengan penguasaan teknis, analisis, dan keahlian dalam proses produksi/budidaya tanaman perkebunan yang dibuktikan oleh dokumen-dokumen pendukung yang absah/legitimate. 6.5. Bersertifikat latihan untuk jabatan Asisten Kebun Kelapa Sawit

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT 7.1. Hak Pemohon 7.1.1. Pemohon berhak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai proses asesmen dan uji kompetensi 7.1.2. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses sertifikasi berhak menjadi peserta sertifikasi kompetensi sesuai level okupasinya. 7.1.3. Peserta berhak atas penjelasan yang lengkap apabila dianggap belum kompeten 7.1.4. Peserta berhak mengajukan banding apabila tidak puas dengan penjelasan ataupun proses yang dilalui sebagaimana seharusnya 7.1.5. Peserta yang dinyatakan kompeten dalam asesmen kompetensi akan memperoleh sertifikat kompetensi sesuai level kompetensi okupasinya. 7.1.6. Peserta berhak menggunakan sertifikat tersebut sebagai alat bukti keahlian sesuai level kompetensi okupasinya. 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 7.2.1. Pemegang sertifikat dalam melaksanakan keprofesiannya wajib menjaga kode etik profesi. 7.2.2. Pemegang sertifikat wajib mengikuti program surveilan yang ditetapkan LSP Perkebunan dan Hortikultura Indonesia minimal sekali dalam 3 tahun. 7.2.3. Pemegang sertifikat wajib melaporkan kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan kompetensinya dalam kegiatan survailance dalam bentuk logbook yang di tanda tangani oleh supervisor (atasannya). 7.2.4. Pemegang sertifikat wajib menanda tangani perjanjian yang menunjukkan komitmen untuk tidak membuka perangkat uji yang bersifat rahasia, atau tidak ikut serta dalam praktek penipuan uji kompetensi. 8. BIAYA SERTIFIKASI 8.1 Biaya sertifikasi untuk jabatan Asisten Kebun Kelapa Sawit sebesar Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) 9. PROSES SERTIFIKASI 9.1. Persyaratan Pendaftaran 9.1.1. Pada saat pendaftaran, pemohon sertifikasi akan mendapat informasi berupa gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi, termasuk didalamnya persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.


4

9.1.2. LSP-PHI mensyaratkan kelengkapan pendaftaran yang ditanda tangani oleh pemohon sertifikasi. Kelengkapan pendaftaran minimal mencakup: a) Informasi yang diperlukan untuk mengenali pemohon sertifikasi, antara lain: nama, alamat, pekerjaan, dibuktikan dengan KTP/paspor, dll. b) Ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan c) Pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian. d) Informasi pendukung untuk menunjukan secara objektif kesesuainnya dengan prasyarat skema sertifikasi e) Pemberitahuan kepada pemohon tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus. 9.1.3. LSP-PHI akan menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. 9.2. Proses Asesmen 9.2.1. LSP-PHI menerapkan metoda verifikasi data dan pengumpulan portofolio pada proses asesmen, yaitu pengumpulan informasi seara tidak langsung berdasarkan pada informasi referensi dan kelengkapan dokumen yang disampaikan pada saat pengajuan formulir pendaftaran, dan asesmen mandiri 9.2.2. LSP-PHI akan menyediakan informasi publik yang dapat diakses kapan saja apabila terdapat perubahan pada skema sertifikasi, termasuk di dalamnya mengenai metode dan prosedur yang diperlukan untuk verifikasi bagi para pemegang sertifikat. 9.2.3. Proses asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang dapat menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi. 9.2.4. LSP-PHI akan melakukan verifikasi metoda untuk asesmen peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil. 9.2.5. LSP-PHI akan melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional. 9.2.6. Apabila LSP-PHI mempertimbangkan hasil penilaian badan atau lembaga lain, LSP-PHI akan menjamin bahwa tersedia laporan, data, dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasil-hasilnya setara dengan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. 9.3. Proses Uji Kompetensi 9.3.1. Uji kompetensi yang dirancang oleh LSP-PHI untuk menilai kompetensi peserta sertifikasi terdiri dari beberapa metode yaitu: secara tidak langsung yang berupa tes tertulis, lisan, secara langsung berupa tes praktek, pengamatan melalui demonstrasi atau simulasi atau cara lain yang objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan , termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan. 9.3.2.LSP-PHI mempunyai prosedur untuk menjamin konsistensi administrasi uji kompetensi


5

9.3.3.LSP-PHI menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi, aseperti: pencahayaan, suhu ruangan, pemisahan peserta uji, kebisingan, keamanan peserta uji, dll. 9.3.4.LSP-PHI akan menjamin bahwa peralatan yang digunakan dalam proses pengujian telah diverifikasi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. 9.3.5.LSP-PHI memiliki metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya: mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali. 9.3.6.LSP-PHI menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus pemohon seperti Bahasa dan/atau ketidakmampuan (disable) lainnya. 9.4. KeputusanSertifikasi 9.4.1.LSP-PHI menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk mengambil keputusan sertifikasi dan melakukan penelusuran apabila terjadi misalnya banding atau keluhan 9.4.2.Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk peserta sertifikasi oleh LSP-PHI harus berdasarkan informasi dan bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. 9.4.3.LSP-PHI akan membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi 9.4.4.Personel yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang cukup dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi, dan tidak boleh berperan serta pelaksanaan uji kompetensi. 9.4.5.LSP-PHI memberikan peluang banding untuk asesi yang tidak puas terhadap hasil uji, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan LSP-PHI. 9.4.6.Sertifikat kompetensi yang diterbitkan LSP-PHI minimum memuat: 9.4.6.1. Nama pemegang sertifikat 9.4.6.2. Pengenal yang unik 9.4.6.3. Nama lembaga yang menerbitkan sertifikat 9.4.6.4. Acuan skema sertifikasi, tstandar atau acuan relevan lainnya, ermasuk tahun terbit acuan tersebut, bila relevan 9.4.6.5. Ruang lingkup sertifikasi, bila termasuk kondisi dan batasan keabsahannya 9.4.6.6. Tanggal terbitnya sertifikat dan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat 9.4.7.Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyararan sertifikasi dipenuhi 9.4.8.LSP-PHI akan memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat. LSP-PHI akan memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. LSP-PHI akan menerbitkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditanda tangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP-PHI. 9.4.9.Setifikat kompetensi LSP-PHI harus sesuai pedoman BNSP, dan dirancang untuk mengurangi resiko pemalsuan


6

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikasi 9.5.1.LSP-PHI mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP-PHI 9.5.2.Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP-PHI akan menyebabkan pencabutan sertifikat atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi. 9.5.3.LSP-PHI akan membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan. 9.5.4.LSP-PHI akan membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensinuntuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya. 9.6. Pemeliharaan Sertifikat 9.6.1.LSP-PHI akan melakukan surveilan berkala terhadap seluruh pemegang sertifikat 9.6.2.Surveilan dapat dilakukan dengan cara pengecekan melalui telepon, ataupun melalui sidak 9.6.3.Pemegang sertifikat diharapkan melaporkan dirinya apabila terdapat perubahan data, baik tempat bekerja maupun jabatan/okupasi dalam rangka pemutakhiran data pemegang sertifikat. 9.7. Proses Sertifikasi Ulang 9.7.1.LSP-PHI menetapkan kebiajakan dan prosedur terdokumnentasi untk proses sertifikasi ulang, dengan persyaratan: masa berlaku sertifikat telah habis, pemegang sertifikat masih berkerja di area sesuai dengan kompetensinya, pemegang sertifikat sudah tidak bekerja dibidangnya tetapi akan bekerja kembali di area kompetensi yang sama 9.7.2.LSP-PHI akan menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini. 9.7.3.Sertifikasi ulang dapat dilakukan melalui penilaian portofolio/ rekaman pekerjaan yang berkaitan dan/atau logbook setelah masa berlakunya sertifikat habis 9.7.4.Periode sertifikasi ulang ditetapkan berdasarkan skema sertifikasi. Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, bila relevan, mempertimbangkan beberapa hal berikut: 9.7.4.1. Persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku 9.7.4.2. Perubahan dokumen normatif 9.7.4.3. Perubahan skema sertifikasi yang relevan 9.7.4.4. Sifat dan kematangan industri atau bidang tempat pemegang sertifikat bekerja 9.7.4.5. Resiko yang timbul akibat orang yang tidak kompeten 9.7.4.6. Perubahan teknologi, dan persyaratan bagi pemegang sertifikat 9.7.4.7. Persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan LSP-PHI :Skema Sertifikasi – Asisten Kebun Kelapa Sawit

7

9.7.4.8.

Frekuensi dan muatan kegiatan penilikan/surveilan, bila dipersyaratkan dalam skema sertifikasi 9.7.5.Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP-PHI akan menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak 9.7.6.Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP-PHI, minimum mempertimbangkan hal-hal berikut: 9.7.6.1. Asesmen ditempat kerja 9.7.6.2. Pengembangan profesioanl 9.7.6.3. Wawancara terstruktur 9.7.6.4. Konfirmasi kinerja yang memuaskan secara konsisten dan catatan pengalaman kerja 9.7.6.5. Uji kompetensi 9.7.6.6. Pemeriksaan kemampuan fisik terkait tuntutan kompetensi 9.8. Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda Pemegang sertifikat kompetensi harus menandatangani persetujuan untuk : 9.8.1.Memenuhi ketentuan yang relevan dalam Skema Sertifikasi 9.8.2.Menyatakan bahwa sertifkasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan. 9.8.3.Tidak menyalahgunakan sertifikat, yang dapat merugikan LSP-PHI, dan tidak memberikan/membuat pernyataan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP-PHI dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah. 9.8.4.Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifkasi yang merujuk pada LSP-PHI setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya, serta mengembalikan sertifikat kepada LSP-PHI yang menerbitkannya. Bilamana LSP-PHI dibekukan oleh BNSP, maka pemeliharaan kompetensi dilakukan oleh BNSP 9.9. Proses Banding 9.9.1. LSP-PHI memberikan peluang banding untuk peserta sertifikasi yang tidak puas terhadap hasil uji, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan LSP-PHI. 9.9.2. LSP-PHI akan menangai proses banding mencakup antara lain unsur-unsur berikut: 9.9.2.1. Menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan memutuskan tindakan yang akan diambil dalam menanggapi banding tersebut dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa 9.9.2.2. Melakukan penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakantindakan untuk mengatasinya 9.9.2.3. Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan 9.9.3. LSP-PHI akan membuat kebijakan dan prosedur banding yang menjamin bahwa setiap banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu 9.9.4. LSP-PHI akan memberikan akses kepada publik mengenai proses penanganan banding 9.9.5. LSP-PHI bertanggung jawab atas semua keputusan dissemua tingkat proases penanganan banding. LSP-PHI menjamin bahwa personil yang terlibat dalam LSP-PHI :Skema Sertifikasi – Asisten Kebun Kelapa Sawit

8

pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding. 9.9.6. LSP-PHI menjamin bahwa proses banding, mulai dari pengajuan/penyerahan permohnan banding, investigasi, dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding. 9.9.7. LSP-PHI akan menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding 9.9.8. LSP-PHI akan memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.


9

SKEMA SERTIFIKASI ASISTEN KEBUN KELAPA SAWIT INDONESIA

Recommend Documents