Kartu Indonesia Sehat (KIS) resmi diluncurkan Presiden RI. Puluhan ribu

Etalase

SUSUNAN

REDAKSI

JANGAN

MEDIAKOM Penanggung Jawab: drg. Murti Utami, MPH Pemimpin Redaksi: drg.Rarit Gempari, MARS Sekretaris Redaksi: Sri Wahyuni, S.Sos,MM Redaktur/Penulis: Zahrotiah, S.Sos, M. Kes, Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM Resty Kiantini, SKM, M.Kes, Giri Inayah,S.Sos,MKM, Anjari Umarjianto,S.Kom, Awallokita Mayangsari,SKM, Waspodo Purwanto, Hambali, Eko Budiharjo, Juni Widiyastuti, SKM, Desain Grafis & FotoGrafer: drg. Anitasari, S,M, Wayang Mas Jendra,S,Sn, Sekretariat: Endang Retnowaty, Iriyadi, Zahrudin Alamat Redaksi: Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Kesehatan RI, Ruang 109, Jl. Hr Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta, 12950 Telp: 021-5201590, 52907416-9 Fax: 021-5223002,52960661 Call Center: 021-500567 Email: [email protected]

PERTENTANGKAN

NAMA...!

drg. Murti Utami, MPH

K

artu Indonesia Sehat (KIS) resmi diluncurkan Presiden RI. Puluhan ribu kartu penjamin kesehatan dibagikan kepada warga tak mampu di 19 kota. Wajah-wajah gembira dan penuh harap menyambut peluncuran kartu di Kantor Pos lalu. Sebuah uluran tangan dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu. Sayangnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang merasakan tingginya biaya kesehatan menuai banyak kritik. Landasan hukum, sumber dana, model pembayaran, keputusan yang dipaksakan, dll. Toh sebelumnya juga ada JKN. Sebuah program jaminan kesehatan yang diterapkan secara nasional dan ditangani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Bila dicermati, jangkauan JKN tidak terbatas, bukan hanya pada keluarga miskin atau perseorangan, tapi untuk semua penduduk Indonesia. Sementara KIS untuk masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Karena KIS secara umum bertujuan meringankan beban masyarakat miskin terhadap masalah kesehatan. Sasaran penerima KIS tahun 2014, kurang lebih 432.000 jiwa. Jumlah tersebut berasal dari 1,7 juta jiwa masyarakat dengan kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak masuk dalam penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Besarnya penerima KIS ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana dan landasan hukumnya. Karena BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber pada APBN, saat ini baru menampung 86,4 juta jiwa. Wapres Jusuf Kalla mengatakan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) memiliki dasar hukum. Program kartu ini dipayungi undang-undang BPJS, sehingga KIS dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Inilah yang kemudian dijadikan dasar pertanyaan “Apa bedanya KIS dan JKN?” Karena KIS tidak lain adalah JKN sendiri. Terlepas dari semuanya, seperti ungkapan William Shakespeare dalam kisah roman “Romeo dan Juliet”, apalah arti sebuah nama? Nama yang dibutuhkan untuk melakukan identifikasi wujud, menjadi tidak bermakna manakala membawa ikutan berupa pertikaian, pertengkaran, bahkan kegaduhan politik. Dalam roman itu, Juliet meminta Romeo menanggalkan ‘Montague’. Nama yang menjadi pemicu kekisruhan tak berkesudahan antara dua keluarga besar mereka. Pertengkaran yang mengabaikan esensi terdalam dari keduanya: kasih sayang dan cinta. Saat ini, jangan pertentangkan antara JKN dan KIS karena kedua nama ini sejatinya untuk melayani rakyat. Sudah saatnya kita singsingkan lengan baju untuk kerja, kerja dan kerja melayani kesehatan rakyat. Bukankah esensi keduanya adalah pelayanan rakyat?• Selamat membaca!

JANUARI 2015 • Edisi 54 • MEDIAKOM 1

Daftar Isi 4

14 33

17

22 INFO SEHAT 4-9 - - - -

4 Bahaya Anak Susah Makan Bentakan Rusak Sel Otak Anak! Kenapa Bersin dan Pilek di Pagi Hari? 9 Tips Cegah Kanker Usia Dini - Waspada Gejala Kanker Anak

MEDIA UTAMA 10-29 - - - - -

33 39

Universal Health Coverage Quo Vadis Jamkesda? Sentralisasi Dinamis BEDA NAMA Kis: Jaminan Kesehatan Untuk Rakyat - Perbandingan Sistem Kesehatan - Bayipun Dilindungi - Tidak Benar, Pendaftaran BPJS Ditutup

2 MEDIAKOM • Edisi 54 • JANUARI 2015

PERISTIWA 30-39

- Daftar Puskesmas Kecamatan DKI Jakarta Siaga 24 Jam - Menkes: Masyarakat Harus Punya Paradigma Sehat - Waspada DBD di Musim Pancaroba - 256.637 Cap Tangan Anti Rokok Pecahkan Rekor MURI - Kemenkes Raih 10 besar Transparansi Informasi - Gelar Profesor Riset untuk Dr. dr. Lestari Handayani, M.Med - Pengendalian HIV/AIDS Terus Dilakukan

42

46

50 48 55 63 - Miras Oplosan Ancam Jiwa - Kemenkes Raih e-Transparency Award 2014

REFORMASI BIROKRASI 40-41 - Analisis Beban Kerja untuk SDM Kesehatan

TEROBOSAN 42-45 - Intervensi DBD dan Wisata Ilmiah

KOLOM 46-47 - Reformasi Mental

64

UNTUK RAKYAT 48-49

LENTERA 66-67

- Tantangan Layanan Kesehatan di Papua

RESENSI 68

DARI DAERAH 50-65 - - - - - - -

Sensasi Wisata Kampung Pulo Pangsi bukan untuk Gengsi Meningkatkan PHBS masyarakat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Bab Sembarangan Stop Buang Air Besar Sembarangan Garut: Esok harus lebih baik


INFO SEHAT

4 Bahaya ID.THEASIANPAR

ENT.COM

Anak Susah Makan

S

etiap orangtua pastinya menginginkan anakanaknya untuk tumbuh dengan sehat dengan asupan gizi yang cukup. Anak yang sehat inilah akan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bahagia. Namun umumnya anak-anak akan tidak luput dari fase sulit makan. Beberapa hal bisa dikatakan menjadi faktor pemicu anak sulit makan, diantaranya trauma dan masalah psikis. Bahkan masalah sulit makan ini bisa memberi dampak negatif pada anak. dr Endah Ronawulan, SpKJ mengatakan 33,6 persen masalah sulit makan akan dialami anak usia pra sekolah, yaitu pada usia 4-6 tahun. Selain faktor usia, kesulitan makan juga dipengaruhi oleh usia kelahiran anak. Anak yang lahir prematur, 40-70 persen lebih berisiko mengalami gangguan

makan dibandingkan anak yang lahir normal hanya sebesar 25 persen. “Jika tak ditangani secara serius, masalah sulit makan ini akan menyebabkan kurangnya nutrisi untuk pertumbuhan anak, dan menyebabkan terjadinya penyakit,” tutur Endah. Data juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab kasus malnutrisi diakibatkan oleh masalah sulit makan yang kronis. Hampir 79,2 persen anak usia pra sekolah mengalami kasus ini. Anak sulit makan kronis dalam jangka waktu lama juga menjadi pemicu 4 masalah berikut :

Timbulnya penyakit Kekurangan nutrisi menyebabkan anak lebih rentan terserang berbagai penyakit. Endah mengatakan sulit makan pada anak berusia kurang


dari 11 tahun yang tidak ditangani secara tepat berisiko meningkatkan penyakit saat mereka dewasa. Sebanyak 86 persen anak yang mengalami sulit makan berisiko mengalami serangan penyakit saat usia 20 tahun, 43 persen pada usia 16-20, dan 33 persen antara usia 11-15 tahun.

Timbulnya gangguan makan

Sulit makan berkelanjutan juga akan menyebabkan terjadinya tiga gangguan utama terkait makan, seperti makan berlebihan secara kompulsif atau binge eating disorder, anoreksia dan bulimia, keduanya kelainan muntah sesudah makan yang dialami saat anak beranjak dewasa. Anreksia dan bulimia ini sering dikaitkan dengan role modelling saat

K. SAYANGIANA

COM

REPUBLIK

A.CO.ID

Bentakan Rusak Sel Otak Anak!

kecil yang memberi stigma bahwa citra fisik yang baik adalah tubuh yang kurus.

Menghambat pertumbuhan Nutrisi sangat memengaruhi pertumbuhannya. Kurang makan yang berarti kurang nutrisi akan menghambat atau justru menghentikan tumbuh kembang anak, khususnya pada penambahan berat dan tinggi badan.Penghambatan pertumbuhan tinggi badan anak akan berefek buruk permanen jika anak mengalami sulit makan pada usia empat tahun. Usia empat tahun merupakan masamasa puncak pertumbuhan anak. Ketika anak tidak memiliki nutrisi dalam tubuh yang bisa digunakan untuk tumbuh, maka tubuh tidak bisa mensintesis dan mengolah nutrisi pertumbuhan untuk menambah tinggi badannya.

Meningkatkan risiko kematian

Endah memaparkan berbagai studi yang pernah dilakukan terhadap anak dan remaja yang mengalami gangguan makan menunjukkan angka kematian yang disebabkan oleh gangguan makan tiga kali lebih besar dari penyebab kematian lainnya. Angka kematian remaja akibat anorexia nervosa mencapai 3,9 persen dan akibat bulimia nervosa mencapai 5,2 persen.•

"T

ahukan Anda di dalam setiap kepala seorang anak terdapat lebih dari 10 trilyun sel otak yang siap tumbuh. Satu bentakan atau makian mampu membunuh lebih dari 1 milyar sel otak saat itu juga. Satu cubitan atau pukulan mampu membunuh lebih dari 10 milyar sel otak saat itu juga. Sebaliknya 1 pujian atau pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari 10 trilyun sel otak saat itu juga.” Beberapa artikel dan penelitian menyebutkan satu bentakan merusak milyaran sel-sel otak anak kita. Hasil penelitian Lise Gliot menyimpulkan pada anak yang masih dalam pertumbuhan otak yakni pada 2-3 tahun pertama kehidupan atau golden age, suara keras dan membentak yang keluar dari orang tua dapat menggugurkan sel otak yang sedang tumbuh. Sedangkan pada saat ibu sedang memberikan belaian lembut sambil menyusui, rangkaian otak terbentuk indah. Lise Gliot melakukan penelitian pada anak kandungnya dengan memasang kabel perekam otak yang dihubungkan dengan sebuah monitor komputer sehingga bisa melihat setiap perubahan yang terjadi dalam perkembangan otak anaknya. “Hasilnya luar biasa, saat menyusui terbentuk rangkaian indah, namun saat ia terkejut dan sedikit


INFO SEHAT bersuara keras pada anaknya, rangkaian indah menggelembung seperti balon, lalu pecah berantakan dan terjadi perubahan warna. Ini baru teriakan,” ujar dia.Selain mengganggu struktur otak anak , bentakan juga mengganggu fungsi organ penting dalam tubuh seperti hati dan jantung. Teriakan dan bentakan menghasilkan gelombang suara. Namun ternyata bentakan yang disertai emosi seperti marah menghasilkan suatu gelombang baru.Emosi negatif seperti marah mempunyai gelombang khusus yang merupakan gelombang yang dipancarkan dari otak. Gelombang ini dapat bergabung dengan gelombang suara orang yang berteriak. Gabungan gelombang suara dan gelombang emosi marah inilah kemudian menghasilkan gelombang ketiga dengan efek yang khusus. Efek dari gelombang ketiga ini adalah sifat destruktifnya terhadap sel-sel otak orang yang dituju. Dalam satu kali bentakan saja, sejumlah sel-sel otak orang yang dijadikan target akan mengalami kerusakan saat dia terkena gelombang ini, baik bila dia mendengar suaranya atau pun tidak. Hal ini karena gelombang ketiga ini tetap merambat

sebagaimana dia gelombang suara tapi langsung ditangkap oleh otak sebagaimana gelombang otak. Efek kerusakan pada sel-sel otak akan lebih besar pada anakanak yang dijadikan sasaran bentakan ini. Pada remaja dan orang dewasa mengalami kerusakan yang tidak sebesar anak-anak, tapi tetap saja terjadi kerusakan. Karena itu, sebaiknya orang tua, pendidik, ataupun orang yang lebih tua dari ‘mereka’, memilih sikap kreatif dalam menghadapi tingkah anak yang kurang baik. Seringkali orang tua juga tidak berusaha mencegah, mengarahkan, dan membimbing sebelum kesalahan terjadi misalnya dengan membuat aturan. Tapi Anda juga harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kejiwaan anak, sebelum membuat aturan. Dunia anak juga berbeda dengan orang dewasa, jangan pernah menggunakan tolok ukur orang dewasa. Dan janganlah lupa untuk memberikan perhatian positif ketika anak mandi tepat waktu, menghabiskan susu dan makanannya, serta memberesi mainannya. Padahal seharusnya, antara perhatian positif dengan perhatian negatif harus seimbang.•

Efek jangka panjang anak yang sering mendapatkan bentakan di masa lalu Mereka lebih banyak melamun serta termasuk lambat dalam memahami sesuatu. Meluapkan emosi negatif seperti marah, panik atau sedih. Seringkali mengalami stress hingga depresi dalam hidup, karena kesulitan memahami pola-pola masalah yang mereka hadapi. Semuanya akibat dari sel-sel otaknya yang aktif lebih sedikit dari yang seharusnya.


U

dara sejuk dan segar di pagi hari tidak selamanya menyenangkan. Ada sebagian orang yang justru tidak bisa menikmati momen itu karena hidungnya terasa tersumbat, gatal, pilek, atau bersinbersin dimana keluhan tersebut hilang saat matahari mulai meninggi. Semua tanda dan gejala ini merupakan ciri khas rinitis alergi.

Orang yang mengidap rinitis alergi memiliki kepekaan pada satu atau dua alergen (pencetus alergi), misalnya tungau debu rumah, serbuk bunga, atau kotoran kecoa bercampur debu. “Pada orang yang rinitis alerginya sudah kronik, biasanya matanya sampai berair dan gatal,” kata dr.Iris Rengganis, Sp.PD, spesialis alergi dan imunologi di Jakarta beberapa waktu lalu. Rinitis alergi bisa didapat dari bakat alergi yang diturunkan oleh orangtuanya. “Jika salah satu orangtua menderita alergi, maka risiko anak untuk alergi mencapai 30 persen, kalau keduanya punya alergi maka risiko anak memiliki alergi lebih dari 50 persen,” kata dia. Serangan rinitis alergi di pagi hari bisa berlangsung 15-20 menit. Pada orang yang hidup di negara empat musim, biasanya serangan alergi ini

Kenapa Bersin dan Pilek di Pagi Hari? Tips Hadapi Rinitis Alergi terjadi di musim semi saat bunga-bunga baru bermekaran. Alerginya disebut juga dengan hay fever. Sementara di negara tropis, rinitis alergi bisa terjadi sepanjang tahun. Dan hingga kini, Iris mengataan belum ada obat yang bisa menyembuhkan rinitis alergi. Obatobatan antialergi hanya bertujuan untuk meringankan gejala. Oleh karena itu hal utama yang bisa dilakukan adalah melakukan pencegahan timbulnya alergen, seperti menjaga kebersihan agar tidak ada debu di rumah. “Tungau debu rumah hidup di sudut-sudut rumah atau material penyimpan debu seperti karpet atau sofa. Jika punya alergi, hindari memakai karpet di rumah. Kain pelapis kasur juga harus rutin diganti dan kasur serta sofa dibersihkan dengan penyedot debu, “ tutur Endah. Ia menambahkan, penelitian menunjukkan menyedot debu di sofa atau kasur secara teratur bisa mengurangi paparan debu rumah yang memicu alergi. “Zaman dulu kita menjemur kasur atau bantal, tapi sebenarnya itu tidak terlalu efektif. Yang dianjurkan adalah menyedot debu dengan vacuum cleaner yang kuat,” kata dia.•

Berbagai cara bisa dilakukan untuk menghindari munculnya rinitis alergi meski tanpa obat-obatan, berikut adalah tip dr.Selfiyanti Bimantara, Sp.THT dari Brawijaya Women and Children’s Hospital Jakarta. Hindari makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan alergi. Untuk mengetahui makanan dan obat yang membuat alergi, maka Anda perlu melakukan tes pada tubuh Anda. Jangan biarkan hewan berbulu masuk ke dalam rumah. Bulu hewan seperti anjing dan kucing dapat menjadi salah satu penyebab alergi. Bersihkan debu yang menempel di perabot rumah dengan alat penyedot dan lap basah. Lakukan hal-hal ini minimal 2-3 kali dalam satu minggu. Sebaiknya jangan menggunakan sapu karena dapat menyebarkan debu. Gunakan pembersih udara atau pembersih udara elektris untuk membuang debu rumah, jamur, dan polen dari udara. Cuci dan gantilah filter secara berkala.

Tutup perabotan berbahan kain dengan lapisan yang dapat dicuci. Sering mencuci perabotan yang berbahan kain bisa menghindari pemicu alergi yaitu debu. Perabot berbahan kain akan menyerap debu, maka tutuplah dengan lapisan seperti plastik yang dapat dicuci. Hindari penggunaan bahan atau perabot yang dapat menampung debu di dalam kamar. Jika Anda mengidap rinitis alergi, sebaiknya singkirkan boneka, bunga, dan benda-benda lain yang berpotensi menampung debu, terutama di kamar tidur. Gunakan sarung tangan dan masker ketika sedang bersihbersih. Hal ini untuk menghindari kontak dengan alergen, dalam maupun di luar rumah Hindari rokok dan penggunakan produk yang beraroma di rumah.


INFO SEHAT

9 Tips

K

anker pada anak anak tidak bisa dicegah. Tapi setidaknya orangtua bisa berusaha membiasakan pola hidup yang menghindari anak terserang kanker di kemudian hari. Data dari International Agency for Research on Cancer (IARC) menyebutkan 1 dari 600 anak akan menderita kanker sebelum umur 16 tahun. Di Indonesia Penderita kanker mencapai 6% dari populasi atau sekitar 16 juta pasien dan 11.000 orang di antaranya adalah anak-anak. Beberapa upaya bisa dilakukan orangtua agar anak-anak ‘aman’ dari serangan kanker. Cara yang bisa dilakukan oleh orangtua untuk mencegah kanker sejak usia anak-anak seperti dikutip dari Kids Health.

AJARKAN GAYA HIDUP SEHAT

Gaya hidup sehat adalah cara untuk menjaga kesehatan anak dan menghindarkan mereka dari kanker. Gaya hidup sehat yang patut diajarkan pada anak meliputi mengonsumsi sayuran dan buah dan olahraga teratur. Buah dan sayur yang mengandung vitamin serta antioksidan akan membantu anak terhindar dari kanker. Anak yang sering makan buah juga memiliki risiko lebih kecil terkena kanker dibandingkan anak yang jarang mengkonsumsi sayur dan buah.

WWW.SM

OM.PH ENTING.C ARTPAR

Cegah Kanker Usia Dini

JANGAN MEROKOK

International Agency for Research on Cancer (IARC) menyebutkan bahwa orangtua yang merokok akan meningkatkan resiko anak terkena hepatoblastoma sejenis kanker paru yang muncul di usia muda. Merokok di dekat anak membuat mereka menjadi perokok pasif. Perokok pasif dan perokok aktif lebih berisiko terkena kanker paru. Untuk itu, jangan merokok, di depan anak maupun di lain tempat

MEMBERI ASI

Menyusui anak lebih dari enam bulan, setidaknya sembilan bulan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak untuk melawan kanker yang muncul di usia dini. Selain mencegah anak terkena kanker, penelitian juga menyebutkan menyusui anak lebih lama bisa menghindarkan ibu dari terserang kanker payudara.

KURANGI ASUPAN GARAM DAN GULA

Terlalu banyak garam bisa meracuni sel sehat, sementara gula bisa menjadi makanan bagi sel kanker. Untuk itu, kurangi asupan gula dan garam pada makanan anak Anda. Daripada membeli makanan matang yang tidak terkontrol kadar gula dan garamnya, lebih baik


masak makanan sendiri di rumah yang bisa dipastikan kesehatannya.

KURANGI SUSU SAPI

Beberapa penelitian mengungkap bahwa susu sapi dan produk susu berkaitan dengan peningkatan risiko kanker. Sehingga makanan seperti keju, pizza, dan susu sapi kemasan atau segar juga bisa meningkatkan risiko kanker. Sebaiknya jangan beri anak terlalu banyak susu sapi atau produk susu.

JANGAN TINGGAL DEKAT JALAN RAYA

Penelitian di International Leukemia Conference menjelaskan bahwa anak yang tinggal di dekat jalan raya atau pom bensin lebih berisiko terkena kanker leukemia dibandingkan dengan anak yang tidak tinggal di dekat jalan raya atau pom bensin.

Mencegah kanker pada anak yang terpenting adalah mengajarkan mereka hidup sehat dan selalu aktif untuk mencegah kanker. (Peneliti Cancer Watch)

HINDARI PESTISIDA Jangan gunakan pestisida di sekitar rumah untuk menghindari kemungkinan anak terkena paparan pestisida. Penelitian menunjukkan bahwa terkena paparan pestisida bisa meningkatkan risiko kanker pada anak, seperti leukemia dan kanker otak. Selama kehamilan juga hindari penggunaan produk yang mengandung racun atau berbau terlalu menyengat.

HINDARI OBESITAS PADA ANAK

Pantau berat badan anak, usahakan agar anak tidak kelebihan berat badan atau obesitas. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang kelebihan berat badan dan mengalami obesitas lebih berisiko mengalami kanker dibandingkan dengan anak dengan berat badan ideal. Anak dengan berat badan berlebihan pun lebih berisiko sakit.

RUMAH YANG BAHAGIA

Jadikan rumah menjadi tempat yang menyenangkan. Stres dan depresi bisa memicu munculnya kanker, sementara tawa bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh. Untuk itu, ciptakan suasana yang menyenangkan dan membahagiakan di rumah untuk anak-anak.•

Waspada Gejala Kanker Anak

T

idak hanya menyerang orang dewasa, kanker juga bisa diderita oleh anak-anak. Kanker yang sudah dijumpai pada bayi sejak ia dilahirkan tidak bisa dicegah. Kanker pada bayi diduga disebabkan oleh penyimpangan pertumbuhan sel karena cacat secara genetik. Dari seluruh jenis kanker, kanker darah (leukimia) menjadi kanker yang paling banyak menyerang anakanak. Sekitar 25 – 30% dari seluruh penderita kanker anak dideteksi menderita leukimia

kemudian diikuti oleh kanker pada retina mata, kelenjar getah bening, saraf, ginjal, otot, serta tulang. Seperti dikutip dari www. parenting.co.id, hingga kini masih sulit melakukan deteksi awal kanker pada anak. Kebanyakan baru bisa dideteksi setelah terjadi benjolan atau tumor. Anda boleh mulai waspada terhadap kemungkinan kanker menyerang si kecil saat menemukan benjolan pada daerah berikut dan lengkap dengan ciri-ciri:

Mata: Terlihat seperti mata kucing, mata merah, atau juling. Leher: Benjolan bertambah besar dalam waktu singkat. Anak tidak mengeluh kesakitan saat benjolan ditekan atau dipegang. Perut: Membuncit dan bila ditekan akan teraba benjolan. Tangan atau kaki: Bengkak dan biasanya disertai demam atau nyeri. Otak: Disertai gejala pusing, muntah yang menyemprot, lumpuh, dan gangguan keseimbangan.•

Kenal Kanker Leukimia TIDAK normalnya jumlah sel darah merah, sel darah putih dan trombosit (sel pembeku darah) yang terjadi pada penderita kanker leukimia bisa dikenal dari beberapa ciri. Pada anak-anak yang diduga menderita kanker leukimia diantaranya memiliki ciriciri berikut : Mudah lelah, kulit pucat, sedikitnya jumlah sel darah merah membuat anak mudah lelah, lemah weak, dan pusing serta bisa membuat kulit tampak pucat. Infeksi dan demam, anak dengan leukimia biasanya sering demam yang disebabkan oleh infeksi dimana tidak bisa disembuhkan oleh antibiotik. Hal ini disebabkan jumlah sel darah putih yang tidak normal. Mudah pendarahan dan memar, anak dengan leukimia mudah memar, sering mimisan, gusi berdarah dan pendarahan banyak meski luka kecil. Hal ini karena jumlah trombosit yang tidak normal pada tubuh. Sakit pada tulang dan persendian

Tidak nafsu makan dan berat badan turun, hal ini karena organ hati membesar sehingga menekan organ lainnya termasuk lambung sehingga kapasitas lambung menurun. Batuk dan sulit bernafas, pada leukimia yang sudah akut akan berdampak pada tertekannya rongga nafas akibat membesarnya organ kecil yang disebut timus di dekat rongga pernafasan. Bila anak memiliki gejala-gejala ini, setidaknya dua diantaranya, seorang anak bisa dicurigai terkena leukemia. Segeralah periksa ke dokter untuk memastikan kondisi kesehatan si kecil.•


[MEDIA UTAMA]

UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

WHO telah menyepakati tercapainya universal health coverage (UHC) tahun 2014. Universal health coverage merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.


SIMON BRATT/SHUTTERSTOCK.COM

U

niversal health coverage menuntut upaya pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Guru besar ilmu kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof. Ascobat Gani mengatakan, mutu pelayanan bukan hanya ditentukan premi, melainkan juga ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Menurutnya, harus seimbang antara jaminan dan akses. Sebesar apa pun premi, jika belum ada pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh pelosok Tanah Air, tujuan utama dari pelaksanaan universal health coverage tidak akan tercapai. Ascobat mencontohkan, ada sejumlah daerah, seperti Papua, Aceh dan NTT, meskipun biaya kesehatan digratiskan, tidak semua masyarakat bisa berobat karena minimnya fasilitas dan tenaga. Demikian pula pada sistem rujukan, tidak akan ada perbaikan selama akses pelayanan belum merata. Menurut DR. Supriyantoro, kesiapan


[MEDIA UTAMA] SANGAT TINGGI

9,09% TINGGI

15,15%

RENDAH

54,55%

SEDANG

21,21%

Proporsi provinsi menurut indeks kapasitas fiskal lapangan adalah salah satu kunci yang harus disiapkan untuk mendukung tercapainya UHC. Kesiapan lapangan yang dimaksud adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas, organisasi BPJS daerah, serta tingkat pengetahuan/kesadaran masyarakat. Saat ini, masih banyak provinsi DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan) menghadapi kendala lapangan tersebut. Contohnya kesulitan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan karena hambatan geografis, lemahnya sdm kesehatan, dan kurangnya sarana dan prasarana kesehatan. Kendala lapangan yang membuat layanan kesehatan menjadi tidak maksimal. Provinsi dengan kemampuan keuangan sedang-rendah jelas kesulitan mengatasi masalahmasalah tersebut. Hal ini ditunjukkan dalam monitoring dan evaluasi kesiapan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan Kementerian

Kesehatan. Informan dari beberapa kabupaten/kota mengharapkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga dan minimnya fasilitas kesehatan di wilayahnya. Dalam penelitiannya DR. Supriyantoro menunjukkan bahwa tidak otomatis daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah akan mengalokasikan anggaran kesehatan lebih kecil dibanding daerah dengan kemampuan fiskal tinggi. Analisa dalam penelitian itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingginya kapasitas fiskal dengan penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah. Ada faktor lain. Salah satunya komitmen politik setiap pemimpin daerah menyiapkan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Dikabulkannya judicial review atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,


membuat pemerintah daerah beramai-ramai menyelenggarakan sistem jaminan sosial. Kementerian Kesehatan mencatat, sampai 2010 ada 352 kabupaten/ kota dan 33 provinsi telah mengembangkan Jamkesda. Persentase penduduk yang dijamin program perlindungan kesehatan, sampai Desember 2012 mencapai 59% dari jumlah penduduk di Indonesia (Kemenkes RI, 2011). Ada 41% penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk periode 2013 dan 2014, jumlah penduduk yang menjadi peserta Jamkesmas/ PBI telah mencapai 86,4 juta jiwa. Namun dari 86,4 juta jiwa tersebut menurut P2JK (Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) Kemenkes RI, terdapat 2,3% atau 2.558.490 peserta Jamkesmas/PBI tidak tepat sasaran. Penyimpangan data ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data nasional dengan data daerah. Ada perbedaan antara kuota cakupan peserta penerima PBI di tingkat pusat dengan kondisi kebutuhan daerah. Selain itu bervariasinya

model Jamkesda yang dikembangkan setiap pemerintah daerah mengakibatkan masyarakat menerima manfaat jaminan kesehatan yang tidak sama. Ada 15 provinsi (45,45%) mengatur sendiri manfaat yang diperoleh melalui peraturan daerah. Sisanya mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Perbedaan manfaat inilah yang secara esensial bertentangan dengan universal health coverage. Setiap warga negara berhak atas akses pelayanan kesehatan yang adil dan

"Mutu pelayanan bukan hanya ditentukan premi, melainkan juga ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan." Prof. Ascobat Gani

"Kesiapan lapangan adalah salah satu kunci yang harus disiapkan untuk mendukung tercapainya UHC." DR. Supriyantoro

bermutu dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Karenanya perlu dibuat standarisasi penerimaan manfaat yang dirasakan secara adil dan merata.

Integrasi Jamkesda ke JKN

Untuk memberikan manfaat jaminan kesehatan secara adil dan merata bagi semua masyarakat, perlu dibuat standarisasi pengelolaan, manfaat, dan penerima bantuan iuran. Jamkesda yang berlaku di setiap daerah memiliki model yang berbeda dalam ketiga masalah tersebut. Akhir tahun 2011, Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) disahkan. Kelahirannya sebagai bentuk pelaksanaan amanah

konstitusi UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Isinya secara jelas menunjuk BPJS sebagai penyelenggara jaminan kesehatan secara nasional. Pada 1 Januri 2014, PT Askes resmi menjadi BPJS. Hal ini untuk memuluskan rencana penyelenggaraan jaminan kesehatan secara adil dan merata bagi semua rakyat Indonesia. Pengelolaan Jamkesda umumnya diselenggarakan pemerintah daerah (64,6%), dikelola PT. Askes atau Pihak ke-3 (33,8%), dan gabungan antara pemerintah daerah dan PT Askes (1,7%). Perubahan PT Askes menjadi BPJS pada 1 Januri 2014, secara teoritis membuat daerah yang sudah menjalin kerjasama mudah diintegrasikan dalam BPJS. Namun kemampuan

keuangan setiap daerah juga ikut menentukan. Besaran cost sharing setiap daerah juga berbeda. Ada 14 provinsi (42,42%) yang besarannya ditanggung sepenuhnya oleh kabupaten/ kota. Satu provinsi (3,03%) menanggung semuanya (100%). Besaran cost sharing dengan porsi lebih besar ditanggung provinsi daripada kabupaten/kota ada 6 provinsi (18,18%). Sementara porsi lebih kecil ditanggung provinsi sebanyak 8 provinsi (24,24%). Sisanya 4 provinsi (12,12%) membagi porsi jumlah cost sharing secara berimbang antara provinsi dan kabupaten/kota. Aspek manfaat yang diterima masyarakat menunjukkan 15 provinsi (45,45%) mengatur sendiri manfaat yang diperoleh melalui peraturan daerah. Sisanya mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu, tingginya kapasitas fiskal sebuah daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberian manfaat. Aspek Penerima Bantuan Iuran (PBI) setiap daerah mengindikasikan terdapat 2.558.490 (2,96%) peserta usulan daerah tidak tepat sasaran. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan data yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan kebutuhan

yang ada di setiap daerah. Besaran iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional umumnya melebihi iuran yang dijamin Jamkesda. Iuran PBI secara umum sudah lebih tinggi dan diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta, di sisi lain tingginya iuran PBI juga akan menjadi beban Pemerintah Daerah, khususnya yang mempunyai kapasitas fiskal rendah/ sedang, saat integrasi ke JKN karena harus mengalokasikan anggaran lebih besar yaitu Rp.19.225,perpeserta, kecuali kondisi fiskal Pemerintah Pusat mampu membiayai seluruh peserta Jamkesda yang berhak menjadi PBI. Kompleksnya perbedaan dari setiap model Jamkesda, membuat pemerintah mesti berhati-hati merumuskan model integrasi. Perbedaan kapasitas keuangan setiap daerah, kepentingan politis, ketersediaan fasilitas, dll. jelas merupakan hambatan besar bagi sistem jaminan kesehatan nasional. Namun kita tidak boleh mundur untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan untuk seluruh bangsa adalah amanah konstitusi. Sehat bangsaku, sehat negeriku!• (diolah dari desertasi DR. Supriyantoro)


Quo Vadis Jamkesda?

Sejak dikabulkannya judicial review atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, banyak pemerintah daerah yang menyelenggarakan sistem jaminan sosial. Kementerian Kesehatan mencatat, sampai 2010 ada 352 kabupaten/kota dan 33 provinsi telah mengembangkan Jamkesda. Persentase penduduk yang dijamin program perlindungan kesehatan, sampai Desember 2012 mencapai 59% dari jumlah penduduk di Indonesia (Kemenkes RI, 2011).

D

ari 33 provinsi yang sudah mengembangkan Jamkesda, baru 12,12%

provinsi yang sudah mencapai universal health coverage. 4 provinsi sudah mampu memberikan akses pelayanan kesehatan yang


adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

PPP.OR.ID

[MEDIA UTAMA]

Sisanya atau sebagian besar provinsi yang ada di Indonesia pada dasarnya hanya menjamin peserta jaminan kesehatan daerah dari penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas. Jumlahnya 27 provinsi (81,81%) sementara 2 provinsi (6,06%) lainnya menggunakan SKTM. Gambaran itu menunjukkan bahwa pemahaman dan kemampuan daerah mengelola Jamkesda berbeda satu dengan yang lain. Kajian Gani dkk. (2008) menunjukkan model Jamkesda yang dikembangkan di kabupaten/ kota dan provinsi sangat bervariasi. Variasi yang terjadi meliputi berbagai aspek seperti badan pengelola, paket manfaat, manajemen kepesertaan, pembiayaan, iuran, dan pooling of resource. Penelitian tersebut

merekomendasikan pengembangan Jamkesda yang bervariasi sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah memang seharusnya terjadi dalam era desentralisasi kesehatan. Akhir tahun 2011, Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) disahkan. Kelahirannya sebagai bentuk pelaksanaan amanah konstitusi UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penyelenggaraan jaminan kesehatan secara nasional dilaksanakan BPJS. Pasal 1 ayat (1) UU BPJS menyatakan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Pasal 2 UU BPJS, BPJS bertugas menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial

Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH bersama Direktur Utama PT. Askes (Persero), DR. dr. Fachmi Idris, Mkes, menandatangani kerjasama pengalihan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke BPJS

Nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Jelas bahwa semua bentuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan secara nasional oleh BPJS, termasuk jaminan kesehatan di dalamnya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 6 UU BPJS yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Undang-undang ini menuntut pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh kepesertaan jamkesda dalam JKN. Menghadapi hal tersebut pemerintah menyusun roadmap menuju pencapaian UHC, temasuk integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sayangnya proses integrasi Jamkesda ke JKN yang dimulai 1 Januari 2014

mengalami kendala karena bervariasinya Jamkesda di provinsi, kabupaten dan kota. Selain itu pemerintah juga dihadapkan pada berbagai faktor antara lain kemampuan fiskal daerah, komitmen pimpinan daerah serta penyesuaian dengan regulasi yang ada baik di daerah maupun di pusat.. Hal ini menuntut perhatian pemerintah pusat untuk menyusun kebijakan terbaik sekaligus menerapkan best practices berdasarkan pelaksanaan Jamkesda sehingga pelaksanaan BPJS akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengintegrasian manajemen pengelolaan yang tepat akan mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab, baik pada pemerintah pusat, daerah maupun BPJS. Isu lain yang perlu diperhatikan dalam

pengintegrasian adalah paket manfaat. Paket manfaat Jamkesda saat ini masih sangat bervariasi, tergantung pada kemampuan APBD dan komitmen pimpinan daerah terhadap masalah kesehatan. Paket manfaat ini menjadi isu penting mengingat pada saat pelaksanaan integrasi Jamkesda ke dalam JKN, jaminan kesehatan mencakup semua indikator medis. Isu lainnya adalah mengenai sasaran penerima bantuan iuran. Program Jamkesda diselenggarakan bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang belum menjadi peserta Jamkesmas. Besaran bantuan iuran antar daerah sangat bervariasi. Beberapa pemerintah daerah, karena terkait janji politik, telah membuat kebijakan yang melebihi kemampuan fiskal di daerahnya. Akibatnya, beberapa rumah sakit terutama RSUD terbebani piutang Jamkesda yang sulit ditagih. Dalam jangka panjang akan berdampak pada terganggunya cash flow rumah sakit. Pemerintah daerah secara nasional telah menambah 31,6 juta (41,4 %) peserta program jaminan kesehatan. Besarnya jumlah tersebut dan beragamnya model pengelolaan Jamkesda, berdampak pada sulitnya penyeragaman besaran iuran dan sasaran penerima bantuan iuran Jamkesda ke dalam mekanisme JKN. Pemerintah pusat memainkan peranan penting untuk menentukan berbagai alternatif kebijakan terbaik pelaksanaan


[MEDIA UTAMA] Gambaran hasil pemetaan kondisi Pelaksanaan Jamkesda di 33 Provinsi HANYA 4 provinsi yang mencapai universal health coverage. Hal ini yang harus didorong melalui mekanisme integrasi Jamkesda ke dalam JKN, sehingga provinsi lain dapat menyesuaikan kebijakannya untuk mencapai universal health coverage secara simultan. Terdapat 2,3% atau sekira 2,5 juta peserta usulan daerah yang tidak sesuai atau melebihi kuota PBI yang berasal dari 251 kabupaten/kotadari 31 provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kuota cakupan peserta penerima PBI di tingkat pusat dengan kondisi kebutuhan daerah. Terdapat 13 Jamkesda provinsi (39%) yang menggunakan mekanisme pengelolaan melalui PT Askes. Diperlukan upaya ekstra untuk menerapkan sistem yang sesuai bagi 20 provinsi lainnya agar dapat terintegrasi dengan JKN. Terdapat 1 provinsi (3, 03%) yangsemuanya(cost sharing 100%) ditanggung oleh provinsi dan 6 provinsi dengan besaran cost sharing lebih besar (18, 18%). Dengan demikian terdapat potensi perbedaan kepentingan yang sangat besar antara pusat dan kabupaten/kota pada saat pengintegrasian sistem jaminan kesehatan nasional. Diperlukan suatu formula kebijakan yang mampu mengintegrasikan penyelenggaraan Jamkesda kabupaten/kota dan provinsi dalam skema integrasi JKN, baik dari sisi manajemen pengelolaan, paket manfaat maupun besaran iuran. Pengalaman masa lalu memang memberi pelajaran yang “kurang nyaman” dengan istilah terpusat

Jamkesda. Hal ini memiliki beban politis yang lebih berat dan harus dipersiapkan mekanisme yang mampu meredam perbedaan kepentingan yang besar dengan kabupaten/kota. Terdapat 15 provinsi (45, 45%) yang mengatur sendiri manfaat yang diperoleh melalui peraturan daerah. Paket manfaat yang akan diberikan paska integrasi harus mampu mengenali karakteristik yang terdapat pada provinsi masing-masing sehingga perbedaan manfaat dapat diminimalisir. Besaran iuran yang ditetapkan BPJS untuk Jaminan kesehatan Nasional sudah melebihi iuran yang dijamin pada umumnya di Jamkesda. Hanya terdapat 4 provinsi yang harus melakukan penyesuaian dalam hal iuran. Namun kesamaan iuran secara nasional ini harus diimbangi dengan kesamaan standar layanan yang diperoleh sesuai paket manfaat nasional. Dalam pembayaran tarif layanan dasar, baru 5 provinsi yang menggunakan tarif layanan dasar langsung mengacu pada tarif Askes. Pada tarif layanan rujukan, 15 provinsi (45, 45%) menggunakan tarif perda dan 1 provinsi (3, 03%) menggunakan tarif rumah sakit.•

(sentralisasi). Namun dalam konteks manajemen pembiayaan kesehatan yang menjadi isu lintas sektoral dan sangat politis di era otonomi daerah yang sangat plural, sentralisasi justru dapat menjadi jalan keluar. Sentralisasi atau state-centered public administration menurut Turner dan Hulme (1997) terdiri dari komponen rational action, bureaucratic


politics, dan state interests. Pendekatan state-centered berfokus pada tindakan rasional atau perilaku dari aparatur, serta kepentingan negara dan otonomi yang digunakan aparatur dan perangkatnya. Hal ini bukan berarti negara lebih memengaruhi masyarakat, akan tetapi negara dilihat sebagai aktor independen daripada sebagai suatu produk dari

konflik kepentingan dan pertarungan kekuasaan yang biasanya muncul dari desentralisasi. Opsi manajemen pembiayaan result-based financing merupakan salah satu model yang dapat diaplikasikan dalam pola manajemen terpusat dan disesuaikan daerah, sehingga menjadi salah satu alternatif implementasi pola pembiayaan Jamkesda menuju penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian Dr. Supriyantoro memberikan jalan keluar agar dalam proses integrasi Jamkesda ke JKN, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (sentralisasi), juga secara dinamis memberikan peluang peran pemerintah daerah (sentralisasi) sesuai dengan kewenangannya dalam rangka otonomi daerah, khususnya dalam hal pengelolaan, paket manfaat dan cakupan PBI. Obama Care merupakan sentralisasi pembiayaan, namun tidak menghilangkan pemerataan kesempatan bahkan membuka preferensi baru bagi masyarakat. Prinsip tersebut seharusnya dapat menjadi salah satu acuan bagi Indonesia, karena proses integrasi Jamkesda harus tetap berjalan dan terpusat. Namun pemerintah harus mampu membuka opsi preferensi bagi daerah untuk menyesuaikan kondisi daerahnya dengan kondisi standar yang diharapkan pemerintah pusat.• (diolah dari desertasi DR. Supriyantoro)

Penekanan tombol launcing kartu BPJS Kesehatan oleh Presiden didampingi oleh Menkes RI, Menteri BUMN, Gubernur Jawa Barat, Dirut ASKES

SENTRALISASI

DINAMIS Sentralisasi terlanjur memiliki konotasi negatif. Konotasi yang memiliki pijakan sejarah buram dan membuat orang enggan berpaling. Universal health coverage memiliki cerita berbeda. Belajar dari pengalaman Obama Care di AS dan NHIP di Filipina, sentralisasi dalam konteks manajemen pembiayaan kesehatan mampu menjembatani perbedaan lintas sektoral dan politis di era otonomi daerah yang sangat plural. Sentralisasi dinamis diyakini adalah jalan keluar bagi integrasi Jamkesda ke sistem perlindungan kesehatan universal untuk rakyat Indonesia.

S

ejak lahirnya undang-undang yang menetapkan BPJS sebagai penyelenggara jaminan kesehatan secara nasional, maka setiap jaminan kesehatan yang diselenggarakan daerah harus terintegrasi secara nasional. Karena jika tidak, setiap pemerintah daerah harus membuat badan sendiri.


[MEDIA UTAMA] Integrasi Jamkesda ke dalam sistem perlindungan kesehatan universal di Indonesia memiliki kendala yang kompleks. Karakteristik Jamkesda setiap daerah berbeda. Perbedaan itu meliputi pengelolaan, manfaat, dan penerima bantuan iuran. Pengelolaan Jamkesda secara umum (63,3%) dilakukan PT. Askes. Secara teoritis hal ini memudahkan proses integrasi. Namun kapasitas keuangan setiap daerah juga ikut menentukan. Keuangan daerah terkait dengan pemberian manfaat dan besarnya iuaran yang harus dibayarkan untuk penerima bantuan iuran. Saat ini rata-rata pemerintah daerah membayar iuran PBI lebih kecil dari standar nasional. Secara keuangan hal ini akan membebani daerah dengan kemampuan keuangan yang rendah/ sedang. Proporsi cost sharing dalam pembiayaan Jamkesda setiap daerah juga berbeda. Ada propinsi yang membiayai 100%, dibagi dua dengan kabupaten/kota, atau dibiayai sepenuhnya oleh kabupaten. Komposisi ini secara umum bisa dimaknai sebagai kuatnya aroma kepentingan politik di setiap daerah. Pemerintah pusat harus sangat cerdas melihat fenomena ini. Pengelolaan yang bijaksana diyakini bisa menghindarkan potensi konflik yang lebih besar. Aspek manfaat yang diterima masyarakat menunjukkan 15 provinsi (45,45%) mengatur sendiri manfaat yang diperoleh

Skema Perbandingan Pola JKN Saat ini dan Model Sentralisasi Dinamis JKN SAAT INI

SENTRALISASI DINAMIS

MANAJEMEN PEMBIAYAAN

Pembiayaan PBI sepenuhnya oleh Pusat

Dimungkinkan sumber pembiayaan daerah atau cost sharing pusat-daerah sejauh masuk ke dalam sistem JKN dan Kondisi fiskal daerah mampu. Sesuai UU pusat membiayai semua peserta PBI, namun bila fiskal tidak cukup, tentukan pagu di tiap daerah sesuai anggaran, daerah penuhi kekurangannya.

Iuran secara nasional sama, namun faskes di daerah rural lebih minim dibanding perkotaan (daerah subsidi kota) berdampak pada kesenjangan layanan yang diperoleh, contoh transport rujukan sudah dibiayai BPJS tetapi akomodasi tidak, keluarga kehilangan produktivitas pendapatan. PAKET MANFAAT

Paket Manfaat secara nasional sama

Pemerintah pusat hanya menanggung miskin dan tidak mampu Data ditetapkan pusat (top-down, by name-by address) menggunakan survey BPS à+/- 2,5jt jiwa terdeteksi tak sesuai


Pola Iuran disusun dengan Pola Regional à seperti Pola Tarif Regional dalam INA-CBGs (5 regional)

pusat menentukan SPM dgn manfaat dasar, daerah boleh melebihi manfaat yg ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Dalam hal ini Pemerintah memberi ruang bagi karakteristik daerah, misal: daerah gugus kepulauan, tertinggal, perbatasan, daerah industri dll.

CAKUPAN PBI

melalui peraturan daerah. Sisanya mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Paket manfaat yang akan diberikan paska integrasi harus mampu mengenali karakteristik

Secara bertahap pusat penuhi dgn tahapan prioritas daerah yg kapasitas fiskal rendah termasuk DTPK

Boleh diperluas, daerah mengajukan permintaan perluasan diluar miskin dan tidak mampu, sesuai kondisi/kemampuan daerah

Daerah mengidentifikasi PBI sesuai kriteria Pusat (Bottom-up, by name by address) àakurat dan efisien. Pusat menentukan kriteria mampu/tidak mampu dan memverifikasi data daerah (menghindari moral hazard)

berbeda dari setiap provinsi. Minimalisir perbedaan paket manfaat yang ada.

Pusat-Daerah

Kontek Sentralisasi yang dimaksud dalam

model kebijakan ini adalah upaya integrasi kebijakan Jamkesda ke dalam JKN yang dilakukan dengan mengalihkan tanggung jawab daerah dalam hal perencanaan, pembiayaan,

ANTARA

JKN. Integrasi Jamkesda ke dalam sistem perlindungan kesehatan universal di Indonesia memiliki kendala yang kompleks.

masyarakat. Prinsip ini dapat menjadi salah satu acuan bagi Indonesia. Proses integrasi Jamkesda tetap berjalan terpusat, namun pemerintah harus mampu membuka opsi preferensi bagi daerah untuk menyesuaikan kondisi daerahnya dengan kondisi standar. Konsep sentralisasi dinamis memberikan ruang lebih besar bagi daerah. Pengelolaan, pengendalian dan pembiayaan dilakukan terpusat namun indikator pengelolaan, pengendalian

dan pembiayaan disepakati terlebih dahulu dengan daerah yang berintegrasi. Paket manfaat dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan mengoptimalkan manfaat promotif preventif. Penentuan penerima bantuan dan tarif secara dinamis melibatkan daerah namun tetap mengacu pada standar nasional dan regulasi lainnya yang ada. Model sentralisasi yang dinamis dan partisipatif ini mengacu pada dinamika pemangku kepentingan

WWW.DANEGELD.ORG

dan manajemen jaminan kesehatan publik dari pemerintah daerah ke unit Pemerintah Pusat. Sementara yang dimaksud dengan dinamis dalam kebijakan ini adalah kemampuan kebijakan untuk tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi daerah untuk turut serta dalam pengambilan keputusan terkait dengan JKN. Pola manajemen Obama Care (the Affordable Act), melakukan pemindahan kewenangan pengelolaan pembiayaan ke pusat berdasarkan keinginan daerah. Pengelolaan mengacu pada sistem bursa asuransi, bukan dikelola langsung oleh pusat. Berbeda dengan Indonesia yang mengelola secara langsung melalui BPJS. Substansi kebijakan Obama Care merupakan sentralisasi pembiayaan, namun tidak menghilangkan pemerataan kesempatan. Mereka bahkan membuka preferensi baru bagi

di lapangan. Menurut Anderson (2006) kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan adalah mengacu pada 1) nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi; 2) afiliasi partai politik; 3) kepentingan konstituen; 4) opini publik; 5) penghormatan terhadap pihak lain; serta 6) aturan kebijakan. Memperhatikan kepentingan daerah, namun tetap mengacu pada standar kriteria nasional secara ketat akan membuat semua prasyarat pemilihan kebijakan terpenuhi. Sentralisasi atau state-centered public administration terdiri dari komponen rational action, bureaucratic politics, dan state interests. Pendekatan state-centered berfokus pada tindakan rasional atau perilaku dari aparatur, serta kepentingan negara dan otonomi yang digunakan aparatur dan perangkatnya (Turner dan Hulme-1997). Hal ini bukan berarti negara lebih memengaruhi masyarakat, akan tetapi negara dilihat sebagai aktor independen daripada sebagai suatu produk dari konflik kepentingan dan pertarungan kekuasaan yang biasanya muncul dari desentralisasi.• (diolah dari desertasi DR. Supriyantoro)

Obama Care. Pengelolaannya mengacu pada sistem bursa asuransi, bukan dikelola langsung oleh pusat.


[MEDIA UTAMA]

BEDA NAMA

Menteri Kesehatan Nila Djuwita A Moeloek mengatakan bahwa Kartu Indonesia Sehat secara esensi sama saja dengan Kartu Jaminan Kesehatan yang ada saat ini. Menurutnya hal itu hanya sebatas perubahan nama saja dari Kartu Jaminan Kesehatan Nasional.

“K

artunya saja Kartu Indonesia Sehat, programnya tetap JKN. KIS hanya kartunya, dan tidak akan menggantikan JKN. Bahkan anggota JKN yang memegang KIS akan mendapatkan sejumlah benefit, salah satunya edukasi,” kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Kartu Indonesia Sehat dapat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS. Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, sasaran penerima KIS pada tahun 2014 sekitar 432.000 jiwa. Jumlah tersebut berasal dari 1,7 juta jiwa masyarakat dengan kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) yang tidak masuk dalam penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Jumlah penerima KIS bertambah karena juga menanggung penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini tak masuk data penerima bantuan iuran seperti para gelandangan yang ada di bawah jembatan. Pada tahap pertama sampai akhir 2014 itu, KIS akan dibagikan ke 19 provinsi. Sedangkan provinsi lainnya akan disalurkan pada tahap selanjutnya. Pada 2015, diharapkan seluruh penduduk prasejahtera di Indonesia sudah memiliki kartu tersebut. Pendistribusian akan dibantu PT Pos Indonesia dan perbankan nasional yaitu Bank Mandiri. Sumber dana program KIS adalah dana bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Penerima KIS akan terus


ditingkatkan secara bertahap. Pada tahun 2015, pemerintah menargetkan penerima KIS mencapai 1,7 juta jiwa atau seluruh masyarakat yang masuk kategori PMKS. Direktur Bina Upaya Kesehatan Kemenkes Akmal menjelaskan, “meskipun KIS hanya perubahan nama dari kartu BPJS sebelumnya, KIS memiliki cakupan yang lebih luas dari program BPJS. “Data (JKN) sekarang kan data rumah tangga, ini cakupan diperluas lewat KIS. Kenapa gelandangan dulu gak dapet (layanan BPJS) karena memang tidak tercakup dalam rumah tangga itu, ini semua penyempurnaan dari ini semua,” kata dia. Hanya sekitar dua minggu usai pelantikannya sebagai orang nomor satu di

Indonesia, Presiden Jokowi langsung meluncurkan program andalannya di bidang kesejahteraan masyarakat. Program itu secara teknis disalurkan lewat tiga kartu, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang diluncurkan di Jakarta. Kartu Indonesia Pintar (KIP): Dalam bidang pendidikan, pemerintah meluncurkan KIP yang diperuntukkan bagi orang tak mampu. Bantuan yang disalurkan secara tunai melalui Program Indonesia Pintar kepada seluruh anak usia sekolah 7 tahun – 18 tahun yang dikeluarkan baik bagi yang terdaftar maupun tidak di sekolah/madrasah. Pada tahap awal pemerintah membagikan KIP kepada 157.943 anak

ANTARA

wilayah dan merupakan perluasan dari program BPJS serta memberikan tambahan manfaat dan layanan preventif, promotif, deteksi diri, intensif terintegrasi. Pada tahap awal dilakukan di 19 kabupaten/ kota di 9 provinsi yang peluncurannya diperkirakan selesai tengah Desember depan. Penerima KIS pada tahap awal sebanyak 432 ribu pemegang KIS yang ditanggung pemerintah melalui BPJS Kesehatan dengan premi Rp 19.225 per orang. KIS juga menyusur bagi PMKS dan bayi baru lahir serta sebagai penyempurnaan dan berintegrasi dengan JKN dengan alokasi anggaran sekitar Rp 20 triliun. Kartu Keluarga Sehat (KKS): Kartu ini

ribu yang merupakan bantuan tunai dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi nasional keuangan inklusif. Setidaknya sekitar 15,5 juta KKM di seluruh Indonesia sebagai penerima KKS.

Persamaan KIS dan JKN

usia sekolah dari 1 juta KKM. Rincian besaran KIP untuk SD Rp 225 ribu/siswa/semester, SMP Rp 75 ribu/siswa/ semester dan SMA Rp 500 ribu/siswa/semester. Proses pencairannya lewat bank atau outlet yang ditunjuk. Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS: KIS dikeluarkan oleh BPJS dan anggaran pun berasal dari BPJS yang akan dibagikan kepada 4.451.508 individu yang merupakan kepala dan anggota keluarga dari 1 juta

ANTARA

Presiden Joko Widodo membagi contoh Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Ibu Negara Iriana Widodo (kedua kanan), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kiri) dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek saat peluncuran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat.

KKM. KIS berfungsi sebagai kartu jaminan kesehatan yang dapat digunakan untuk layanan kesehatan gratis dan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS. KIS bisa digunakan di daerah mana saja tanpa batasan

menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda KKM. Teknisnya adalah lewat Kartu HP (SIM Card) berisi uang elektronik yang digunakan untuk mengakses Simpanan Keluarga Sejahtera. Tiap bulan penerima KKS menerima sebesar Rp200

Alur pengobatan KIS sama dengan BPJS dengan menggunakan puskesmas. Bila ada rujukan dapat dilanjutkan ke rumah sakit yang ditunjuk. Sampai saat ini terdapat 19.682 fasilitas kesehatan tingkat pertama rujukan (puskesmas, klinik, dokter praktek perorangan, optik) dan 1.574 rumah sakit se-Indonesia, termasuk 620 rumah sakit swasta. Jumlah itu akan langsung melayani peserta KIS. Sementara ini, pengguna KIS adalah pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Khusus biaya premi, untuk sementara KIS sama dengan jumlah premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Sama untuk preminya karena sementara ini memakai anggaran 2014,” ujar Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher. JKN terbagi dalam tiga kelas, yakni Kelas 1 dengan harga Rp 59.500, kelas 2 Rp 42.500, dan kelas 3 Rp 25.500. Pengelolaan KIS, menurut Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Tono Rustiano, akan tetap dipegang oleh BPJS sehingga memudahkan integrasi KIS ke BPJS.•


[MEDIA UTAMA]

KIS: JAMINAN KESEHATAN UNTUK RAKYAT Presiden Joko Widodo meluncurkan kartu penunjang program kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Senin, 3 November 2014. Puluhan ribu kartu penjamin kesehatan itu dibagikan kepada warga tak mampu di 19 kota. Kartu Indonesia Sehat digunakan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS.


S

ebelumnya program jaminan kesehatan juga telah diluncurkan pemerintah, yaitu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). JKN merupakan program jaminan kesehatan yang diterapkan secara nasional dan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sasaran pengguna JKN terbatas pada keluarga miskin. Sedangkan jangkauan KIS lebih luas, yaitu mencapai masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sasaran KIS diprioritaskan untuk fakir miskin, orang tak mampu, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Menurut surat Menteri Keuangan (Menkeu) kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tertanggal 6 Februari 2013, anggaran yang dialokasikan untuk PBI, yakni orang

miskin dan tidak mampu yang preminya ditanggung pemerintah,adalah sebesar Rp 16,07 triliun bagi 86,4 juta jiwa, atau sekitar Rp 15.500 per orang per bulan. Angka ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan masih minimnya dan belum meratanya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, intensitas sosialisasi, kesiapan sistem tata kelola yang baik, dan terakhir adalah alasan fiskal.

Hal tersebut diamini Menteri Sosial, Khofifah yang menyatakan bahwa saat ini KIS mampu mengkaver 86,4 juta jiwa. Kemensos mengajukan tambahan kurang lebih 1,7 juta jiwa. Datanya masih dalam tahap validasi. Selesai proses validasi, nama-nama itu akan didaftarkan ke BPJS untuk menerima KIS. Mereka yang menerima KIS melalui Kemensos, iurannya ditanggung

pemerintah. Tetapi, untuk individu yang ingin mendapatkan KIS ada preminya. Jika masyarakat umum ingin mendaftar secara swadaya, mereka bisa datang ke kantor BPJS terdekat (Baca: Tidak benar Pendaftaran BPJS ditutup). Menurut Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher, biaya premi KIS sama dengan JKS berdasarkan anggaran 2014, yaitu kelas 1 Rp 59.500, kelas 2 Rp 42.500, dan kelas 3 Rp 25.500. Biaya yang akan ditanggung sesuai dengan Peraturan Presiden 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana JKN. Tidak terbatas pada pemeriksaan dan obat, operasi besar seperti jantung atau caesar pun turut ditanggung KIS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana JKN. Menurut Akmal, tahun ini selain penanganan penyakit, biaya juga diperluas hingga pencegahan. Pencegahan ini melingkupi imunisasi, peningkatan pelayanan kesehatan primer juga pemberian vaksin berkala. Peningkatan pelayanan kesehatan primer salah satunya melalui screening. Contoh kasus: Ada seorang ayah penderita DM. Peluang anaknya akan menderita DM adalah 40%. Karenanya, ketika mendaftar untuk menjadi peserta KIS, anak tersebut akan dilakukan test darah/screening. Sehingga aspek promotif dan preventifnya dilakukan secara terpadu. Hingga akhir tahun 2014, peserta KIS merupakan

orang yang sama dengan peserta yang sudah memiliki kartu JKN - penerima bantuan iuran (PBI) sebelumnya. Kartu tersebut mempunyai manfaat yang sama dengan penerima PBI sebelumnya. Tahun 2015, akan ada penambahan kepesertaan PBI sebanyak 1,7 juta jiwa dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Ditambahkan pula bayi baru lahir dari orang tua PBI dan penambahan 10 juta sehingga menjadi 96,4 juta jiwa PBI. Secara bertahap para peserta yang sudah memegang kartu JKN akan diganti dengan Kartu KIS. Sehingga sampai 2019 diharapkan semua masyarakat sudah memegang kartu Kartu Indonesia Sehat. Roadmap cakupan kepesertaan BPJS menyebutkan tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia diharapkan sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan. Jika hal tersebut menjadi kenyataan maka pencapaian Universal Health Coverage (UHC) akan semakin cepat. Universal Health Coverage merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dengan biaya yang terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.•


[MEDIA UTAMA]

PERBANDINGAN

SISTEM KESEHATAN THENYPOST.FILES.WORDPRESS.COM

Desentralisasi Obama Care mengatur masalah penentuan pola organisasi, paket manfaat maupun cakupan peserta.

Obama Care di Amerika Serikat

F

ormulasi sistem kesehatan di Indonesia sebenarnya diterapkan lebih dahulu dibandingkan Amerika Serikat (Obama Care). Perbedaannya, Amerika Serikat jauh lebih siap mengimplementasikan universal health coverage dalam sistem kesehatannya. Mereka lebih siap dan lebih komprehensif. Kesiapan

itu ditunjukkan dari sistem fasyankes, sistem pembiayaan, sistem promotif preventif yang melibatkan peran serta masyarakat secara utuh dan juga pelibatan penyedia kerja ke dalam sistem pembiayaan. Kesiapan anggaran sistem Obama Care melibatkan pembiayaan negara yang sangat besar. Namun akurasi pembiayaan dan penyiapan industri asuransi yang kompetitif, pada akhirnya membuat


masyarakatlah yang memperoleh benefit paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa penjaminan kesehatan secara universal (universal health coverage) dapat terwujud secara terpusat, jika didukung oleh good governance secara menyeluruh. Prinsip good governance dalam pengelolaan layanan kesehatan dan anggaran negara yang sangat besar menunjukkan hasilnya. Masyarakat sehat dan

produktif. Kesehatan dan produktivitas masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan negara. Obama Care sangat memperhatikan persoalan desentralisasi kesehatan. Indonesia juga menghadapi hal serupa dalam konteks Jamkesda. Desentralisasi Obama Care mengatur masalah penentuan pola organisasi, paket manfaat maupun cakupan peserta. Pola desentralisasi yang patut dicontoh dalam penerapan universal health coverage di Indonesia. Pola pengelolaan manajemen organisasi Obama Care mencakup dua hal utama. Pertama memindahkan kewenangan pengelolaan pembiayaan ke pusat berdasarkan keinginan daerah, hal ini serupa dengan upaya integrasi Jamkesda ke dalam JKN di Indonesia. Kedua pengelolaan mengacu pada sistem bursa asuransi, bukan dikelola langsung oleh pusat, hal ini berbeda karena Indonesia mengelola secara langsung melalui lembaga BPJS. Paket manfaat Obama Care memberikan fleksibilitas

NHIP di Filipina

F

ormulasi NHIP di Filipina dimulai sejak 1994. Sepuluh tahun lebih cepat dibandingkan Indonesia. Waktu implementasi yang lebih

Perbandingan Pola JKN dengan Jaminan Kesehatan di AS dan Phillipina indikator

Obama Care AS

NHIP Filipina

JKN saat ini

Manajemen Pengelolaan

Dana dikumpulkan di Pusat, dikelola tidak langsung oleh pusat àbursa asuransi

Dana dikumpulkan oleh pusat àPhilhealth

Dikelola langsung oleh pusat à BPJS Kesehatan

Paket Manfaat

Fleksibel namun tdp 10 Paket Manfaat utama yg wajib dipenuhi

Fleksibel namun terdapat paket manfaat wajib yang harus dipenuhi sesuai UU

Paket manfaat sesuai dengan yang diatur UU

Cakupan PBI

Mengacu garis kemiskinan federal, namun memperhitungkan karakteristik daerah, jumlahnya dapat melebihi standar nasional tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Penduduk miskin dan mendekati garis miskin. Subsidi silang bagi masyarakat tidak mampu.

Mengacu pada PBI Nasional

cepat membuat sistem kesehatan Filipina relatif lebih maju dibandingkan Indonesia. Filipina menganggarkan 9 miliar peso atau 2, 4 trilyun rupiah untuk asuransi ini. Desentralisasi sistem kesehatan di Filipina memiliki kemiripan dengan sistem Jamkesda. Bedanya sistem mereka lebih terintegrasi. Adanya decision space Paket manfaat yang ditawarkan Pemerintah Filipina memberikan fleksibilitas bagi setiap daerah ataupun asuransi penyedia jaminan kesehatan untuk menentukan paket manfaat.

THENYPOST.FILES.WORDPRESS.COM

bagi setiap negara bagian ataupun asuransi penyedia jaminan kesehatan dalam menentukan paket manfaat namun paket manfaat tersebut harus mencakup 10 essential benefits yang harus ada dalam semua skema pembiayaan tanpa batasan waktu dan jumlah. Penentuan penerima bantuan iuran dalam Obama Care selain berdasarkan patokan standar kemiskinan federal, juga memperhitungkan karakteristik setiap daerah. Akibatnya premi yang dibayarkan jumlahnya dapat melebihi standar nasional tergantung pada kondisi dan kebutuhan masing-masing. Karakteristik daerah inilah yang perlu diperhatikan dalam integrasi Jamkesda dalam JKN.

antara pemerintah pusat dan daerah mendorong terjadinya formulasi sistem daerah yang menyesuaikan dengan kebutuhan (terkait dengan pola pembiayaan, pola subsidi silang, dan beberapa hal lainnya). Hal ini diatur di dalam undang-undang kesehatan Republic Act No.7875 yang juga secara rinci mengatur sistem pelayanan asuransi kesehatan. Undang-undang ini lebih komprehensif dibandingkan UU SJSN 2004 dan UU BPJS 2011. Paket manfaat yang ditawarkan Pemerintah Filipina memberikan fleksibilitas bagi setiap daerah ataupun asuransi penyedia jaminan kesehatan untuk menentukan paket manfaat. Ketentuannya paket manfaat tersebut harus mencakup paket manfaat wajib yang ada dalam Republic Act No. 7875. Perbandingan pola sistem kesehatan Amerika Serikat, Filipina, dan Indonesia

menunjukkan; (1) Pola sistem kesehatan di Amerika Serikat melalui Obama Care maupun jaminan kesehatan Filipina mengalami proses sentralisasi seperti Indonesia. Pusat memiliki kewenangan dalam pengendalian sistem secara optimal. (2) Meskipun terjadi sentralisasi dalam jaminan pembiayaan kesehatan, Amerika Serikat dan Filipina tetap memberikan keleluasaan bagi daerah agar secara dinamis dapat memasukan kepentingannya dalam sistem jaminan nasional. Kedua hal tersebut selayaknya menjadi catatan penting bagi Indonesia. Pola JKN dirasakan belum memberi ruang memadai bagi daerah untuk berperan serta. Karenanya proses integrasi Jamkesda dalam JKN perlu untuk memberikan decision space bagi daerah secara lebih nyata!• (diolah dari desertasi DR. Supriyantoro)


[MEDIA UTAMA] Menteri Kesehatan mengajukan pengkajian kembali peraturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini terkait kartu BPJS yang baru berlaku 7 hari setelah pembayaran premi pertama. Praktiknya seorang bayi baru lahir tidak akan bisa secara langsung mendapatkan biaya perawatan. Pengajuan menkes bersambut. Kini bayi baru lahir bisa ditanggung biaya perawatannya di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAYIPUN

DILINDUNGI 26 MEDIAKOM • Edisi 54 • JANUARI 2015

ANTARA

M

enteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M (K)., mengatakan bahwa pengajuan itu bertujuan untuk merapikan kembali peraturan yang ada. “Kami Kementerian Kesehatan mencoba merapikan kembali aturan tersebut. Ini karena banyak warga yang sakit inginnya segera mendapat pertolongan,” tuturnya. Menkes mengharapkan masyarakat agar segera mengurus kartu kesehatan. Jangan hanya pada saat sakit atau dibutuhkan saja. Kemenkes masih memberi peluang kepada mereka yang membutuhkan bantuan BPJS segera agar dapat mengurus keanggotaan segera. Menkes juga mengingatkan masyarakat mengenai konsep gotong royong dari sistem BPJS.

ANTARA

“Oleh karena itu, saya mengingatkan masyarakat agar segera mengurus BPJS, jangan hanya pada saat sakit. Ketika kita masih sehat, kita bisa bantu menabung untuk membantu saudara kita yang membutuhkan,” pesannya Khusus untuk bayi, ketika masih berada dalam kandungan bisa didaftarkan. Sehingga saat lahir dia sudah menjadi peserta BPJS dan langsung ditanggung seluruh biaya perawatannya. Kabar gembira bagi pasangan suami-istri peserta BPJS Kesehatan ini tertuang dalam Petunjuk Pedaftaran Calon Bayi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta yang secara mandiri mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan. Peraturan ini berlaku sejak 17 Desember 2014. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi, mengatakan, dalam ketentuan itu bayi baru lahir segala jenis perawatannya

bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Namun tidak dengan otomatis, melainkan harus didaftarkan saat masih berada di dalam kandungan. “Pendaftaran seperti pada umumnya, cuma yang beda pengisian kolom nama dan jenis kelamin,” kata Irfan. Ia menjelaskan, pada formulir pendaftaran BPJS Kesehatan, nama bayi dituliskan dengan menyertakan nama ibu. Contohnya: Calon Bayi Nyonya (Ny dan nama ibu). Sedangkan pengisian jenis kelamin, bisa digunakan sesuai dengan hasil USG dokter. “Tergantung hasil USGnya. Kalo selama ini di USG kelamin bayi perempuan, ya ditulis perempuan,” ujar Irfan. Pada kolom Nomor Induk Kependudukan, diisi sesuai dengan nomor Kartu Keluarga (KK) orangtua. “Nanti paling lambat tiga bulan pasca melahirkan, identitas bayi harus diperbaharui, jangan

lagi namanya calon bayi,” tandasnya. Ia menerangkan, ketentuan ini untuk menjaring peserta bayi baru lahir dan memfasilitasi pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang harus menunggu masa aktivasi kartu BPJS Selama 7 hari. “Jadi kan nanti pas lahir kartu BPJS sudah aktif. Ketentuan ini berlaku untuk peserta pendaftar kelas I dan kelas II, karena untuk kelas III dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bayi baru lahir otomatis ditanggung BPJS,” ungkapnya. Sementara itu, untuk peserta dewasa, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Sri Endang Tidarwati mengatakan, saat ini BPJS akan menelaah regulasi baru yang tertuang dalam Peraturan BPJS Kesehatan nomor 4/2014 tentang tata cara pendaftaran peserta jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Kami sudah melihat dan

"Dalam ketentuan itu bayi baru lahir segala jenis perawatannya bisa ditanggung BPJS Kesehatan." Irfan Humaidi Kepala Humas BPJS Kesehatan menerima (surat revisi) lalu akan jadi bahan untuk kami telaah,” ujar Sri usai acara Peresmian Kantor BPJS Cabang Prima, kawasan Blok M, Jakarta. Karenanya, Sri menambahkan semua peserta BPJS Kesehatan memiliki kategori berbedabeda. Semua peserta juga harus mematuhi peraturan yang berbeda dalam menggunakan asuransi pemerintah ini.•


[MEDIA UTAMA] kesehatan ini. Selain itu, tidak benar bahwa pembuatan maupun perpanjangan KTP, SIM, dan Passpor wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan belum bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait sehubungan dengan prasyarat tersebut.

TIDAK BENAR, PENDAFTARAN BPJS DITUTUP

ANTARA

Cara Mendaftar

Tidak benar pendaftaran BPJS Kesehatan ditutup akhir tahun 2014. BPJS Kesehatan tetap membuka pendaftaran. Roadmap cakupan kepesertaan menyebutkan tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia diharapkan sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan. Apabila tahun 2019 tersebut Universal Health Coverage (UHC) tercapai, BPJS Kesehatan tetap membuka pendaftaran bagi peserta baru khususnya bagi bayi yang baru lahir, warga Indonesia yang baru kembali dari luar negeri, dan penduduk asing yang baru masuk Indonesia.

B

PJS Kesehatan menghimbau seluruh masyarakat untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan selagi masih sehat. Tatacara pendaftaran dan pembayaran peserta dapat dilihat dalam

website BPJS Kesehatan, www.bpjs-kesehatan.go.id. Sesuai dengan peraturan perundangan, Pekerja Penerima Upah (PPU) dari BUMN, BUMD, Badan Usaha skala besar, sedang mapun kecil wajib mendaftarkan pegawainya ke BPJS paling lambat sebelum 1 Januari


2015. Bagi masyarakat Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja paling lambat adalah 1 Januari 2019. Namun demikian diharapkan masyarakat segera mendaftarkan diri selagi masih sehat sebagai wujud gotong royong yang merupakan prinsip dari program jaminan

Prosedur Pendaftaran bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) dilakukan secara kolektif melalui perusahaan ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat. Syaratnya: Mengisi Formulir Registrasi Badan Usaha (melampirkan NPWP Badan/SIUP/TDP/domisili) dan menyampaikan data peserta sesuai format yang ditentukan. Setelah mendaftar maka setiap perusahaan akan mendapatkan nomor virtual account, kemudian lakukan pembayaran ke Bank BRI/Mandiri/BNI, bukti pembayarannya diserahkan ke kantor BPJS Kesehatan untuk dicetakkan kartu/ mencetak kartu e-ID secara mandiri di perusahaan. Dasar perhitungan dari iuran ialah persentasi gaji/ upah, sbb : • Bagi PNS/TNI/PORI menggunakan gaji pokok dan tunjangan keluarga • Bagi Pekerja Pemerintah non Pegawai Negeri (PPnPN) menggunakan penghasilan tetap • Pekerja Penerima Upah lainnya menggunakan menggunakan gaji/upah dengan tunjangan tetap Persentase besaran iuran yang dibayarkan adalah sebagai berikut: • Iuran Jaminan Kesehatan

bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibayar melalui APBN/ APBD sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dibayar dengan ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta. • Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PPU selain Peserta diatas adalah sebesar 4,5% (mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5%) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan, 4% dibayar oleh Pemberi Kerja, 0,5% dibayar oleh Peserta (mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 1%) Batas paling tinggi Gaji atau Upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PPU dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan 1 (satu) orang anak. Iuran yang dibayarkan oleh peserta PPU menanggung maksimal lima orang perkeluarga, meliputi pekerja, istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah. Peserta dapat mendaftarkan anggota keluarga tambahan yang ditanggung yaitu anak ke-4, dan seterusnya, serta orangtua-mertua, dengan

iuran sebesar 1% dari gaji/ upah PPU. Jika terjadi perubahan data pekerja/pegawai/ karyawan, maka pengurusannya akan dilakukan oleh pihak perusahaan secara kolektif. Apabila terdapat mutasi (penambahan atau pengurangan pegawai), maka pihak HRD atau pimpinan tempat kerja tersebut wajib melaporkan secara tertulis kepada BPJS Kesehatan dengan menyebutkan data pegawai yang bertambah atau berkurang saja (tidak menyertakan data semua pegawai). Untuk peserta mandiri, pendaftaran peserta dapat dilakukan diseluruh kantor cabang BPJS Kesehatan, melalui Bank yang bekerjasama seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri, serta secara online melalui website BPJS Kesehatan, www.bpjskesehatan.go.id. Untuk pendaftaran melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan Pengisian Formulir Daftar Isian Peserta, dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing 1

BPJS Kesehatan menghimbau seluruh masyarakat untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan selagi masih sehat.

PREMI KIS DIREKTUR Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher mengatakan untuk saat ini biaya premi di Kartu Indonesia Sehat sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Sama untuk preminya karena sementara ini memakai anggaran 2014,” ujar Akmal. Karena itu, biaya untuk menanggung mereka yang ikut dalam KIS tidak berubah sampai akhir 2014. “Sesuai anggaran,” ujar dia. Biaya premi Kartu Indonesia Sehat sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Keduanya memakai anggaran negara tahun 2014. Adapun pembagian kelas pada KIS dan JKN yaitu Rp 59.500 untuk kelas 1, Rp 42.500 untuk kelas 2, dan Rp 25.500 untuk kelas 3. Masyarakat bebas memilih sesuai dengan kesanggupan membayar per bulan. Selanjutnya, Akmal masih belum mengetahui apakah biaya premi tersebut akan ditambahkan pada 2015. “Sesuai dengan anggaran 2015 berarti,” kata dia. Harapannya agar anggaran untuk program KIS, KIP, dan KKS bertambah sehingga masyarakat prasejahtera secara merata dapat merasakan program pemerintah ini. (satu) lembar ukuran 3 x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita), serta menunjukkan/ memperlihatkan dokumen sebagai berikut: • Asli/foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik) • Asli/foto copy Kartu Keluarga • Foto copy surat nikah (bagi yang telah menikah) • Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir yang menjadi tanggungan (bagi yang telah mempunyai anak) • Fotocopy buku rekening salah satu diantara Bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yaitu BNI, BRI dan Mandiri. Untuk pendaftaran online, peserta dapat membuka website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan. go.id. Pilih Menu Layanan

Peserta kemudian pilih Pendaftaran Peserta dan lakukan pengisian data peserta pada kolom yang tersedia beserta email untuk mendapatkan Link Aktifasi. setelah itu peserta untuk dapat membuka email dari Admin BPJS Kesehatan dan klik Link Aktifasi untuk mendapatkan Virtual Account. Selanjutnya peserta dapat melakukan pembayaran pada 3 Bank yang telah Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan (BNI,BRI,Mandiri). Setelah anda melakukan Pembayaran, anda dapat mencetak e-ID BPJSKesehatan dengan cara mengklik/membuka ulang Link Aktivasi Pendaftaran yang ada di email Konfirmasi mengklik/membuka ulang Link Aktivasi Pendaftaran yang ada di email Konfirmasi.•


PERISTIWA

Daftar Puskesmas Kecamatan DKI Jakarta Siaga 24 Jam

P

elayanan kesehatan pada masyarakat selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu menjadi prioritas pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terkait dengan waktu berobat masyarakat yang tidak bisa

pelayanan poli kesehatan memang hanya buka pada jam kerja Puskesmas, yakni dari pukul 07.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Namun pelayanan Puskesmas tetap berlangsung usai jam tersebut. “Puskesmas di kecamatan DKI sekarang ada

jam yang dapat melayani masyarakat, meskipun hanya satu dokternya. Ada IGD (Instalasi Gawat Darurat) juga jadi tidak perlu khawatir,” tutur dia Dien di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Senin (15/12) seperti dikutip dari detikHealth. Dari 301 Puskesmas

yang ada di Jakarta, 44 di antaranya merupakan Puskesmas Kecamatan yang mempunyai pelayanan 24 jam. Dien juga menjamin bahwa 44 Puskesmas tersebut sudah bisa melakukan pelayanan 24 jam.•

44 Puskesmas Kecamatan yang mempunyai pelayanan 24 jam WILAYAH Jakarta Pusat

Jakarta Utara

NAMA PUSKESMAS

Puskesmas Tanah Abang Puskesmas Menteng Puskesmas Senen Puskesmas Cempaka putih Puskesmas Johar Baru Puskesmas Kemayoran Puskesmas Sawah Besar Puskesmas Gambir Puskesmas Tanjung Priok Puskesmas Penjaringan Puskesmas Pademangan Puskesmas Koja Puskesmas Kelapa Gading Puskesmas Cilincing

ALAMAT

WILAYAH

Jl KH Mas Mansyur no 30, 39103174, 3913927 Jl Pegangsaan Barat no 14, 31934421, 31904965)* Jl. Kramat VII 3146194, 3145194 Jl. Rawasari Selatan, 42801340, 42801341)* Jl. Tanah Tinggi XII, 4246359, 4224041)* Jl. Sedang Baru I, 4244277, 42801847)* Jl. Dwi Warna 6/8, 6298090, 6012240)* Jl. Tanah Abang I, 3810051, 3844256 Jl. Bugis No. 63, 43930348, 43908923 Jl. Teluk Gong Raya No.2, 6678173, 66690881 Jl. Budi Mulia No.11, 6406609, 64252346)* Jl. Walang Permai No.39 Rt, 43905651, 4358809)* Jl. Gadang No.1, 45853301

Jakarta Barat

Jl. Madya kebantenan No. 4, 4412889, 4416367)*

Ket: *)18 Puskesmas yang akan berubah menjadi RS tipe D tahun depan

ditentukan antara pagi, siang atau malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr Dien Emawati mengatakan

pelayanan 24 jamnya semua. Memang polinya tutup setelah jam 4 sore dan pada hari Sabtu serta Minggu, tapi ada poli pelayanan 24


Jakarta Selatan

NAMA PUSKESMAS

Puskesmas Cengkareng Puskesmas Kalideres Puskesmas Grogol Petamburan Puskesmas Palmerah Puskesmas Tamansari Puskesmas Tambora Puskesmas Kebon Jeruk Puskesmas Kembangan Puskesmas Tebet Puskesmas Setiabudi Puskesmas Mampang Prapatan Puskesmas Pancoran Puskesmas Pasar Minggu Puskesmas Jagakarsa Puskesmas Kebayoran Baru Puskesmas Kebayoran Lama Puskesmas Pesanggrahan Puskesmas Cilandak

ALAMAT Jl. Raya kamal, 54398366, 6191756 Jl. Satu Maret, 54390576)* Jl. TB. Angke, Komp. Duta Mas, 5648379, 5633342 Jl. Pal Merah barat 120, 5483693, 5482370 Jl. Madu No.10, 6297752 Jl. Krendang Utara No.4, 6313561, 6318822 Jl. Raya Kebon Jeruk No.2, 5482367 Jl. Topas Blok F2 Taman Meruya, 5870834) Jl. Prof. Soepomo SH No. 54, 8314955, 8296918)* Jl. Halimun No. 13, 8295529 Jl. Kapten Tendean, 79192187)* Jl. Potlot II/6 Duren Tiga, 7974024, 79183517 Jl. Raya Kebagusan, 7814716, 7811265 Jl. M.Kahfi, 7864707)* Jl. Iskandarsyah Raya No. 105, 7220274, 7233918 Jl. Ciputat Raya No.11, 7245439)* Jl. Cenek I/1, 7356087)* Jl. Komp. BNI 1946 No. 37, 7694279

Menkes : Masyarakat Harus Punya Paradigma Sehat

M

elanjutkan dan memperkuat programprogram kesehatan yang dinilai berhasil dari menteri sebelumnya menjadi prioritas kebijakan Menteri Kesehatan Prof Nila F Moeloek, SpM(K). “Tidak ada proyek unggulan, semua hal atau kegiatan yang meningkatkan kesehatan akan kami coba,“ ujar Nila, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Nila mempunyai prinsip, mencegah datangnya penyakit jauh lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, peran kegiatan

promotif dan preventif juga harus sama gencar seperti kegiatan kuratif (pengobatan). Terkait hal ini, Nila mengatakan, dalam memulai kebijakannya, semuanya harus berpijak dari bawah. “Yang diperlukan untuk itu adalah menyadarkan masyarakat bawah agar lebih melek kesehatan,’’ tutur dia. Masyarakat harus memiliki paradigma hidup sehat. “Ongkos pengobatan atau kuratif sangat besar,“ tambah dia. Paradigma sehat yang dimaksud oleh Nila diantaranya berolahraga minimal 3 kali seminggu,

menghindari rokok, minuman keras, dan stres, cegah obesitas, cuci tangan sebelum makan, serta menjaga kebersihan lingkungan. Kendati mengaku bakal fokus untuk memperkuat program yang sudah ada, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Nila juga mengaku komit untuk mengawal program prioritas Presiden Joko Widodo di bidang kesehatan, yaitu kartu Indonesia sehat (KIS). Dengan KIS, masyarakat miskin dan rentan yang dapat akses layanan kesehatan semakin banyak. Dengan JKN, pemerintah membayari iuran premi 86,4 juta warga

miskin dan rentan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Disebutkan juga dengan KIS, jumlah kelompok penerima bantuan iuran (PBI) akan ditambah 10 juta. Selain itu 1,7 juta penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan bayi PBI baru lahir juga akan ditanggung pemerintah. “Dari sisi manfaat juga akan ditambah dengan peserta BPJS boleh memeriksakan dini, imunisasi, dan sebagainya,’’ kata Nila. Hal ini juga akan mendukung upaya preventif terhadap datangnya penyakit menjadi lebih kuat.•


PERISTIWA

Waspada DBD

di Musim Pancaroba

M

emasuki musim pancaroba masyarakat perlu waspada dan antisipasi pada serangan penyakit demam berdarah dengue (DBD). Masyarakat bisa melakukan upaya menjaga kebersihan lingkungan di dalam rumah maupun di luar rumah. Salah satu yang penting yaitu meningkatan Gerakan Jumat

Bersih untuk membrantas sarang dan jentik-jentik nyamuk. Pencegahan demam berdarah yang terbukti paling efektif dan efisien hingga kini yaitu Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M Plus, yaitu : menguras, menutup dan mendaur ulang. Menguras mencakup membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti

bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es dan lain-lain. Menutup mencakup menutup rapat-rapat tempattempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain sebagainya. Dan mendaur ulang meliputi memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk

Kenal Gejala Demam Berdarah UNTUK mengenali gejala awal DBD, bisa dilihat dari tanda-tanda berikut : * demam tinggi mendadak berlangsung sepanjang hari, * nyeri kepala, * nyeri saat menggerakan bola mata dan nyeri punggung, kadang disertai adanya tanda-tanda perdarahan, * pada kasus yang lebih berat dapat menimbulkan nyeri ulu hati, perdarahan saluran cerna, syok, hingga kematian. Sedangkan masa inkubasi penyakit ini berlangsung selama 3 sampai 14 hari tapi pada umumnya 4 sampai 7 hari. Belum ada obat dan vaksin untuk mencegah DBD. Sementara pengobatan terhadap penderita hanya bersifat simtomatis dan suportif. Pada tahun 2014, sampai pertengahan bulan Desember ini tercatat penderita DBD di 34 provinsi sebesar 71.668 orang, 641 diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (2013) dengan jumlah

penderita sebanyak 112.511 orang dan jumlah kasus meninggal sebanyak 871. Meskipun secara umum terjadi penurunan kasus di tahun 2014 ini dibandingkan tahun 2013 namun pada beberapa provinsi mengalami peningkatan jumlah kasus DBD, diantaranya Sumatra Utara, Riau, Kepri, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara,Bali dan Kalimantan Utara. Tercatat setidaknya kurang dari 7 kabupaten/kota yang melaporkan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) DBD pada tahun 2014 ini yaitu Kabupaten Morowali (Sulteng), Kabupaten Sintang (Kalbar), Kabupaten Belitung Timur (Babel), Kabupaten Bangka Barat (Babel), Kabupaten Ketapang (Kalbar), Kabupaten Karimun (Riau) dan Kota Dumai (Riau). Diharapkan jumlah penderita maupun jumlah kematian DBD dapat ditekan di bawah jumlah kasus dan kematian DBD yang dilaporkan pada tahun 2013.•


penular Demam Berdarah. Sedangkan yang dimaksud dengan kata Plus mencakup segala bentuk kegiatan pencegahan seperti menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk dan menggunakan kelambu saat tidur, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, menanam tanaman pengusir nyamuk, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah, dan menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk. Kegiatan PSN ini perlu ditingkatkan terutama pada musim penghujan dan pancaroba dimana terjadi peningkatan curah hujan yang dapat meningkatkan tempattempat perkembangbiakan nyamuk penular DBD. Tak jarang musim pancaroba ini juga menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) terutama pada saat musim penghujan. Saat ini kita telah memasuki musim penghujan, bahkan pola curah hujan yang tak menentu hingga awal tahun 2015. Demam Berdarah Dengue (DBD) disebabkan oleh virus Dengue, ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD banyak dijumpai di daerah tropis yang memicu kejadian luar biasa (KLB). Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya DBD antara lain rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk Sedangkan penular DBD disebabkan oleh banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan.•

ANTARA

256.637

Cap Tangan Anti Rokok Pecahkan Rekor MURI

M

useum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahkan Rekor MURI Cap Tangan terbanyak untuk Komitmen Tidak Merokok. Sebanyak 256.637 buah cap tangan yang berasal dari seluruh provinsi, kecuali Sulawesi Utara dan Papua Barat berhasil dikumpulkan mulai 9-16 November 2014. Penghargaan yang diterima oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), pada 16 November 2014 di Monas, Jakarta ini berbarengan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-50. Berdasarkan data dari Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia, hingga 19 November 2014 lalu, Provinsi Bangka Belitung menjadi provinsi dengan rasio pengumpulan cap tangan tanda Komitmen Tidak Merokok terbanyak. Nilai rasio didapatkan dari jumlah cap tangan yang berhasil dikumpulkan dibagi dengan jumlah penduduk di provinsi tersebut. Jumlah cap tangan yang berhasil dikumpulkan oleh Pemerintah provinsi Bangka Belitung sebanyak 18.934 buah, jumlah tersebut lalu dibandingkan dengan jumlah penduduk provinsi Bangka Belitung sebanyak 1.349.199 jiwa. Berdasarkan perbandingan tersebut didapatkan nilai rasio 1,4%.

Provinsi yang memiliki rasio terbanyak setelah provinsi Bangka Belitung, yaitu Kalimantan Utara berhasil mengumpulkan 5.061 cap tangan (0,73%), Sulawesi Barat 7.009 cap tangan (0,44%), Gorontalo 4.202 cap tangan (0,37%), dan Kalimantan Tengah 8.855 cap tangan (0,34%). Sementara itu, Provinsi yang berhasil mengumpulkan jumlah cap tangan terbanyak, adalah Jawa Barat (68.171 cap tangan); DKI Jakarta (21.040 cap tangan); Bangka Belitung (18.934 cap tangan); Jawa Tengah (13.039 cap tangan); dan Sumatera Utara (11.621 cap tangan).•


PERISTIWA

Kemenkes Raih 10 besar

Transparansi Informasi

K

omisi Informasi Pusat (KIP) mengumumkan Kementerian Kesehatan menjadi 10 kementerian terbaik dalam transparansi informasi publik. “Penilaian pada prinsipnya untuk membedah informasi yang dikuasai badan publik,” kata Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono, di Jakarta, pertengahan Desember 2014. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, drg. Murti Utami, MPH, mengaku bangga lembaganya menjadi 10

besar Kementerian terbaik dalam transparansi informasi publik. “Penghargaan tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan semangat dan komitmen pimpinan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian dalam mengelola dan memberi pelayanan informasi publik,” ujar Murti. Penilaian yang berlangsung sejak 27 Oktober hingga 4 Desember 2014 ini dilakukan oleh tim komisioner yang beranggotakan tenaga ahli, asisten ahli, dan staf


administrasi yang berperan sebagai pelaksana teknis lapangan. Penilaian dilakukan melalui metode penyebaran kuesioner ke 414 badan publik yang terdiri atas kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, partai politik, dan perguruan tinggi negeri. Dan dari 414 kuesioner hanya 166 institusi yang mengembalikan. Selain Kemenkes, KIP juga menetapkan sembilan kementerian lain yang mendapat nilai teratas. Kesembilan isntitusi

itu antara lain Kementrian Keuangan, Kementerian Perindutrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan Kementerian keuangan menjadi satusatunya institusi yang memperoleh nilai 100 dari 34 kementerian lain.•

Gelar Profesor Riset untuk Dr. dr. Lestari Handayani, M.Med

D

r. dr. Lestari Handayani, M.Med akhirnya dikukuhkan sebagai Profesor Riset ke–11 BadanLitbangkes Kementrian Kesehatan olehProf. Dr. Ir. Iskandar Zulkarnain, Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset di Jakarta padaakhir November 2014 lalu. Acara yang berlangsung di Kantor Kementrian Kesehataninidihadiri olehMenteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K). Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Lestari mengangkat topik “Budaya Minum Jamu dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan di Indonesia”. Topikinidiangkatkarena keberadaan jamu yang tidak bisalepasdari kehidupan masyarakat Indonesia. Jamu merupakan warisan budaya Nusantara yang maknanya

tidak hanya terletak pada bentuk ramuannyatapi juga falsafahsertaaspek spiritual yang terkandung di dalamnya. Prof. Lestari memaparkandalam Data Riskesdas 2013 disebutkansekitar 30,4% penduduk memanfaatkan kesehatan tradisional, 49% diantaranya menggunakan ramuan jamu. Hampir semua yang mengkonsumsi jamu menyatakan bahwa jamu bermanfaat bagi kesehatan. Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan dengan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 3/2010, tentang Saintifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan, yang bertujuan untuk memberikan landasan ilmiah (evidence based) penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian

berbasis pelayanan kesehatan. Menkes berharap kepada Prof. Lestari agar terus menjadi peneliti yang menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, dan senantiasa meningkatkan kemampuan, pengetahuan serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan khususnya pemanfaatan jamu dalam pelayanan kesehatan.“Tetaplah berkarya dan memberikan keteladanan kepada para peneliti dan calon peneliti, sehingga perkembangan penelitian di Indonesia makin membanggakan dan mempunyai kontribusi terhadap kesejahteraan manusia,” pesan Menkes. Pengukuhan ini salah satu indikator kegiatan penelitian jamu terus dikembangkan untuk mendorong jamu menjadi bagian penting dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat. Adanya Profesor Riset, pembinaan karir serta kaderisasi peneliti terusberlanjut.Selain itu adanya Profesor Riset bisa menjadi sosok panutan terutama dalam menjaga

kualitas peneliti dan kegiatan penelitian. Saat ini Peneliti Badan Litbangkes berjumlah 444 orang dengan rincian peneliti pertama 176 orang, peneliti muda 155 orang, peneliti madya 92 orang, dan peneliti utama 21 orang. Jumlah profesor riset Badan Litbangkes adalah 10 orang namun 4 orang pensiun, 2 orang meninggal dunia, dengan demikian profesor riset menjadi 5 orang dengan dikukuhkannya Dr.dr. Lestari Handayani, M. Med menjadi profesor. Prof. Lestari merupakan seorang Peneliti Utama di bidang Kesehatan masyarakat yang bekerja di Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Litbangkes. Wanita kelahiran 53 tahun yang lalu, cukup aktif berpartisipasi membina kader ilmiah.Saat ini Prof. Lestari merupakan tenaga pengajar pada Akademi Teknik Elektromedik Surabaya dan Akademi Akupuntur Surabaya selain itu dia juga menjadi Pembina Peneliti di Badan Litbangkes dan Penguji Thesis (S2) pada Fakultas Kesehatan


PERISTIWA

Pengendalian HIV/AIDS Terus Dilakukan

B

erbagai cara pengendalian HIV-AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) terus diperkuat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Hal ini diutarakan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M (K)

pada Pertemuan Tahunan Kelompok Kerja dan Panel Ahli HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual di Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta pertengahan Desember 2014. “Suksesnya pengendalian HIV-AIDS dan IMS akan memberikan kontribusi penting


terwujudnya bangsa Indonesia yang sehat, bermutu, produktif dan berdaya saing”, ujar Nila Moeloek. Kemenkes telah membentuk Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS sejak tahun 2007. Pokja bertugas untuk melakukan koordinasi,

sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan upaya pengendalian HIV-AIDS dan IMS. Adanya Pokja ini juga diharapkan mewujudkan respon terhadap epidemi HIV berjalan optimal, efisien, terintegrasi dan terkoordinasi dan masyarakat yang memerlukan benar-benar mendapatkan manfaat. Salah satu pendekatan pengendalian HIV-AIDS dan IMS ditempuh melalui perubahan perilaku berisiko. Dan bagi mereka yang sudah tertular HIV atau disebut orang dengan HIVAIDS (ODHA), diberikan terapi antiretroviral (ARV) untuk mencegah kematian atau mortalitas, memperpanjang umur, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Meski demikian, masih dijumpai kesenjangan

atau disparitas antar wilayah geografi, kelompok penduduk, dan tingkat sosial ekonomi dalam penanganan HIV/AIDS. Disparitas meliputi kapasitas pelayanan kesehatan, jenis dan luasnya epidemi serta ketersediaan sumber daya. Penguatan upaya pengendalian HIV/IADS dan IMS ini juga dilakukan untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDG) pada tahun 2015 ini dan sebagai langkah awal untuk memulai upaya unyuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG). Padahal, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk menekan laju infeksi baru HIV, peningkatan pengetahuan

komprehensif, peningkatan penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko, dan peningkatan akses pengobatan. “Tapi komitmen mewujudkan Getting To 3 Zeroes: Zero New HIV Infection, Zero Stigma and Discrimination dan Zero AIDS Related Death tetap harus kita capai,’’ tutur Nila Moeloek. Ia berharap dengan adanya Pokja dan Panli HIV-AIDS menjadikan rencana kerja lebih komprehensif dan pelibatan berbagai program dapat semakin terarah dan terkoordinasi, sehingga pencapaian 3 zeroes akan segera tercapai di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di

Asia yang mengalami perkembangan epidemi HIV yang cepat. Meski prevalensi HIV di antara orang dewasa secara umum masih rendah, kecuali di Tanah Papua, namun prevalensi HIV pada kelompok populasi tertentu masih tinggi, seperti pada pengguna Napza Suntik atau pengguna narkoba suntik (Penasun), pekerja seks komersial (PSK) dan lelaki suka seks dengan lelaki (LSL). Sejak kasus AIDS

pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1987 sampai dengan saat ini, berbagai respon untuk mengendalikan penyakit ini telah dilakukan. Banyak kemajuan yang telah dicapai dalam upaya Pengendalian HIV-AIDS dan IMS dalam tiga dasa warsa terakhir, diantaranya peningkatan jenis dan cakupan layanan, peningkatan penyediaan reagen dan obat, serta bahan dan alat yang diperlukan.•


PERISTIWA

HARIANTERBIT.COM

Miras Oplosan Ancam Jiwa

M

tiner (penghapus cat) atau aseton (pembersih cat kuku). “Tanpa dicampur apapun, metanol sangat berbahaya bagi kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Apalagi dicampur dengan berbagai bahan lain yang tidak jelas jenis dan kandungannya,” tutur Eka. Lebih lanjut dijelaskan Eka bahwa metanol bila dicerna tubuh akan menjadi formaldehyde atau formalin yang beracun, berbahaya bagi kesehatan. Reaksinya dapat merusak jaringan saraf pusat, otak,

HALOPOLISI.COM

unculnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras oplosan yang menjatuhkan korban jiwa di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini semakin meresahkan. Jenis alkohol pada miras oplosan ini berbeda dan sangat berbahaya. Hal ini diutarakan oleh Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan RI, dr. Eka Viora, Sp.J (K), beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa jenis alkohol pada miras oplosan tidak sama dengan minuman beralkohol yang biasa dikonsumsi manusia. Kandungan minuman beralkohol yang biasa dikonsumsi manusia adalah etil alkohol atau etanol yang dibuat melalui proses fermentasi dari madu, gula, sari buah, atau ubi-ubian. Sementara yang terkandung dalam miras oplosan bukanlah etanol melainkan metyl alkohol atau metanol. Metanol biasanya dipakai untuk bahan industri sebagai pelarut, pembersih dan penghapus cat. Metanol dapat ditemukan dalam


pencernaan, hingga kasus kebutaan. Sementara Kepala Sub Direktorat Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Chairun Nissa, Apt., MP, menyatakan bahwa pihaknya menemukan miras oplosan yang dicampur dengan suplemen minuman berenergi dan minuman alkohol tradisional seperti tuak. “Namun yang lebih mengejutkan ada miras yang dioplos dengan obat nyamuk cair,’’ tegas dia. Ditambahkan oleh Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.J (K), bahwa pada dasarnya kebiasaan minum minuman beralkohol sangat merugikan kesehatan. Terlalu banyak konsumsi alkohol sendiri dapat menurunkan kemampuan berpikir dan gangguan perilaku. “Jika konsumsi berlebihan, bisa menyebabkan seseorang hilang kesadaran, kejang, hingga meninggal dunia,” tutur dia. Penyakit serius lainnya yang disebabkan oleh alkohol diantaranya, tukak lambung, kerusakan pada hati, hingga komplikasi gangguan psikiatri berat.•

Kemenkes Raih

e-Transparency Award 2014

W

ebsite Kementerian Kesehatan terima penghargaan e-Transparency Award 2014 sebagai website terbaik ketigadariMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Yudi Chrisnandi. Penghargaan disampaikan dalam acara Penganugerahan Situs Terbaik Kementerian & Lembaga dalam Transparansi Kinerja dan Anggaranakhir November 2014 di Jakarta. Yudi menyebutkan penghargaan ini diberikan kepada kementrian dan lembaga atas dasar empat kriteria penilaian,

yaitu user experience, tata kelola situs, transparansi kinerja, dan transparansi keuangan. Untukurutan terbaik pertama direbut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), danterbaikkeduaolehKementerian Keuangan.Selainitu tujuh Kementerian/Lembaga (K/L) lain yang menerima penghargaan ini secara berurutan adalah Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perdagangan, dan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Selain penghargaan kepada situs website terbaik, empat K/L juga mendapat predikat sebagai website progressive. Mereka adalah Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keempat Kementerian tersebut dinilai mengalami peningkatan perolehan nilai yang signifikan dari tahun sebelumnya.•


REFORMASI BIROKRASI

Analisis Beban Kerja untuk SDM Kesehatan E. Nurhotimah, S.KM, M.K.M

Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Balitbangkes

U

ntuk mencapai universal health coverage (UHC), sdm kesehatan mutlak diperlukan. Menurut WHO, Indonesia termasuk dalam 57 negara yang menghadapi krisis tenaga kesehatan. Padahal 80% keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan sdm kesehatan. Analisis beban kerja menjadi salah satu metode terbaik untuk merencanakan kebutuhan sdm kesehatan di Indonesia. Kurangnya sdm kesehatan di Indonesia bisa dimaknai sebagai kurangnya jumlah sdm kesehatan atau distribusi yang tidak merata. Menurut PPSDMK, Kemenkes RI tahun 2013 jumlah SDM Kesehatan yang tercatat sebanyak 877.088 orang. Terdiri dari 681.634 tenaga kesehatan dan 195.454 tenaga nonkesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari 90.444 tenaga medis, 288.405 perawat, 137.110 bidan, 40.181 tenaga farmasi, dan 125.494 tenaga kesehatan lainnya. Sekretariat KKI mencatat rasio dokter umum sebesar 38,13 dokter per 100.000 penduduk. DKI Jakarta adalah provinsi dengan rasio tertinggi sebesar 155,46

dokter umum per 100.000 penduduk. Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan rasio terendah 8,79 dokter umum per 100.000 penduduk. Jumlah dokter gigi pada tahun 2013 tercatat sebanyak 24.598 orang dengan rasio sebesar 9,9 dokter gigi per 100.000 penduduk.

Kebutuhan real sdm kesehatan di Indonesia

Pemerintah adalah regulator yang mengatur perencanaan, pengadaan sampai pengawasan tenaga kesehatan. Melalui Sistem Kesehatan Nasional pelaksanaan upaya kesehatan memerlukan SDM kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata. SDMK Kemenkes telah melakukan perhitungan kebutuhan tenaga yang tepat dengan menghitung beban kerja secara cermat. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu. Hasil perhitungan beban kerja ini dapat dijadikan basis untuk restrukturisasi organisasi. Sayangnya kondisi di lapangan belumlah seperti yang diharapkan.


Penyusunan kebutuhan SDMK belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Hal ini diyakini sebagai sebab yang membuat perencanaan SDMK tidak sesuai dengan kepentingan yang diharapkan. Kondisi ini terkait dengan komitmen pimpinan, kebijakan politik, sinkronisasi peraturan undang-undangan serta dukungan sarana dan prasarana. Akibat belum dilakukan analisis beban kerja, maka akan menyebabkan: • Ketidakseimbangan antara jenis, jumlah, dan kompetensi tenaga kesehatan dengan kebutuhan jabatan

dalam organisasi atau karakteristik daerah. • Distribusi antar wilayah yang tidak proporsional terutama yang berkualitas • Komposisi tenaga kesehatan antara tenaga teknis dengan tenaga administrasi/manajerial, antara jabatan struktural dengan jabatan fungsional tertentu dan umum, serta gap jenjang pendidikan. Manfaat perencanaan kebutuhan SDMK adalah dapat memanfaatkan SDM dalam melaksanakan tugastugas organisasi dengan lebih baik. Penempatan SDM dihitung berdasarkan kebutuhan dan beban

Gambar 1

Rencana Pengembangan TEnaga Kesehatan Tahun 2011-2025

UNIVERSAL HEALTH COVERAGE "Seluruh penduduk memperoleh akses terhadap Tenaga Kesehatan yang berkualitas."

STRATEGI Penguatan Regulasi

Peningkatan Perencanaan Nakes

Peningkatan Pendidikan Nakes

Peningkatan Pendayagunaan Nakes

Pembinaan dan Pengawasan Nakes

Penguatan Sumber Daya

Sumber: Pusrengunnakes BPPSDMK

Gambar 2

Prinsip Perhitungan ABK Seluruh produk/ kegiatan tercover

PRINSIP ABK

Gambar 3

Tahapan penghitungan ABK Melakukan Analisis Jabatan

Tidak terjadi double pencatatan Menghitung waktu kerja efektif Fairness/jujur

Sumber: Pusrengunnakes BPPSDMK

kerja sehingga lebih efektif. Menjadi dasar penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani SDM dalam organisasi. Mengantisipasi mutasi pegawai atau menggantikan pegawai yang habis masa kontrak khususnya untuk pegawai tidak tetap. Regulasi dan kebijakan terkait dengan ABK adalah: Kepmenpan No. 75 Tahun 2004 tentang Perhitungan Kebutuhan PNS Berdasarkan Beban Kerja. Kepmenkes No.81 Tahun 2004 (revisi). Permenpan No. 26 tahun 2011 Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah. Peraturan Kepala BKN No.19 Tahun 2011 tentang Analisis Beban Kerja. Peraturan Kepala BKN No 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS serta Permenkes No.53 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Kemenkes RI. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pasal 14 ayat 2 menyatakan perencanaan tenaga kesehatan disusun secara berjenjang (dimulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah daerah

Menghitung Kebutuhan Pegawai

Memperkirakan Persediaan Pegawai

provinsi, sampai dengan pemerintah secara nasional) berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan ABK merupakan metode untuk mengetahui kebutuhan riil pegawai (jenis dan jumlah) di suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis untuk menjalankan fungsi suatu organisasi, diperolehnya kebutuhan riil yang dilakukan dengan cara merinci seluruh kegiatan/aktivitas yang dilakukan dalam suatu unit kerja atau per jenis kategori SDM (jabatan), perhitungan ABK dilakukan menggunakan sofware/ aplikasi. ABK mampu menghitung kebutuhan sdm saat ini dan masa yang akan datang. ABK juga mampu mengidentifikasi seberapa besar beban kerja SDM. Mampu melihat apakah SDM bekerja sesuai dengan kompetensinya. Mampu menyesuaikan jumlah SDM dalam unit kerja/ organisasi agar sesuai dengan beban kerja. Sebagai bahan penataan/ penyempurnaaan struktur organisasi. Sebagagai bahan penyempurnaan sistem dan

Menghitung Keseimbangan Persediaan dan Kebutuhan

1

Menentukan unit kerja dan kategori SDMK

2

Menetapkan waktu kerja tersedia

3

Menyusun kegiatan pokok, uraian kegiatan (uraian tugas) dan produk yang dihasilkan

4

Menghitung beban kerja

5

Menyusun standar kelonggaran

6

Menetapkan kebutuhan

Sumber informasi: SOTK, Hasil Anjab (Peta Jabatan & Info Jabatan) Sumber informasi: Kalender, cuti tahunan

Sumber informasi: Tupoksi, produk/target

Sumber informasi: Langkah pelaksanaan kegiatan --> SOP Sumber informasi: Kegiatan/aktifitas bukan tupoksi --> Tugas Tambahan

Beban Kerja (Kegiatan Tupoksi dan Kegiatan Bukan Tupoksi) Waktu Kerja Efektif

Jumlah Kebutuhan SDMK prosedur kerja, menyediakan data yang lebih akurat bagi perencanaan kebutuhan SDM dan penataan SDM (pengadaan/produksi, pemenuhan, redistribusi, pendidikan dan pelatihan). Berdasarkan KepMenPAN KEP/75/M. PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi PNS, menyatakan bahwa tahapan dalam menghitung formasi pegawai meliputi langkah-langkah seperti pada gambar 3. Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logis, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang

diperlukan. Analisis dilakukan berdasarkan beban kerja. Dari analisis tersebut akan diperoleh jumlah kebutuhan pegawai. Beban kerja ditetapkan melalui program unit kerja yang selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan, volume beban kerja merupakan jumlah satuan hasil pekerjaan selama satu tahun yang dihitung berdasarkan data pelaksanaan tugas tahun sebelumnya dan perkiraan beban kerja yang direncanakan. Sedangkan, beban kerja merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menghitung formasi kepegawaian juga pelu diperhatikan standar kemampuan rata-rata dan waktu kerja.•


TEROBOSAN

Intervensi D dan Wisata I

P

rovinsi Jawa Barat mempunyai catatan wabah DBD terbesar di Indonesia. Wabah DBD ada secara merata di seluruh Kabupaten/Kota di Jabar. Bandung adalah kawasan dengan wabah terbanyak. Berangkat dari fakta inilah model baru intervensi DBD dimulai. Lukman Hakim, Ketua Loka Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Ciamis menjelaskan model baru intervensi DBD kepada awak media 15 Desember 2014 yang lalu di Pangandaran. Menurut

Lukman, Loka Litbang ini awalnya meneliti penyakit malaria. Penelitian itu dimulai sejak berdirinya Loka tahun 2003 sampai tahun 2006. Saat itu, Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki kasus malaria tertinggi di Indonesia. Kemenkes dan SLPV (Satuan Lapangan Pemberantasan Vektor) yang telah melakukan penelitian sejak 1999 menyusun rencana pendirian stasiun lapangan yang bisa dijadikan pusat pengetahuan masyarakat tentang penyakit malaria. Akhirnya tahun 2003 berdirilah Loka Litbang P2B2 Ciamis khusus untuk vektor nyamuk.


Sejak 2007, kasus malaria sudah dianggap turun, tidak ditemukan lagi, maka Loka beralih meneliti penyakit demam berdarah (DBD). Saat itu, kasusnya sedang meningkat pesat di Jawa Barat, terutama Bandung. Apakah penyakit malaria sudah betul-betul tiada? “Malaria tetap ada. Masih hidup dalam hati (liver) manusia. Nanti, saat kesehatan tubuh manusia pembawa virus malaria tersebut lemah, penyakit malaria akan muncul kembali”, ujar Lukman Rekan media sedang memperhatikan paparan Kepala Litbang P2B2 Bapak Lukman Hakim distudio sinema.

kepada awak media kesehatan.

Mengapa Bandung?

Penyusunan model baru intervensi DBD diawali dengan penelitian tentang pemahaman masyarakat tentang penyakit DBD. Kota Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian. “Mengapa Kota Bandung? Karena wilayah ini mempunyai kasus terbesar DBD di Provinsi Jabar”, ujar Lukman. Ada 4 pertanyaan sederhana yang diajukan kepada masyarakat Kota

DBD Ilmiah

Paparan dari Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Loka Pendidikan dan Pengembangan (Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang)

Salah satu Properti nyamuk anopheles yang dimiliki oleh museum.

Mengabadikan nyamuk yang diperbesar melalui mikroskop.

Bandung. Pertama, apakah saudara tahu penyebab penyakit DBD? Sebagian besar jawaban mereka benar yakni nyamuk Aides Agypty. Pertanyaan kedua, apakah saudara tahu di mana tempat tinggal nyamuk penyebab DBD? Sebagian besar masyarakat mengetahui dengan menjawab air yang jernih dalam rumah maupun pekarangan. Pertanyaan ketiga, dengan cara apa memberantas penyakit DBD? Sebagian besar masyarakat juga sudah paham dengan menjawab

pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Menguras tempat penampungan air, mengubur bahan-bahan yang dapat menjadi sarang nyamuk dan membersihan tempat perindukan nyamuk di lingkungan rumah. Pertanyaan keempat, apakah saudara melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara teratur untuk mengendalilakan populasi nyamuk? Sebagian besar menjawab tidak. Saat ditanyakan mengapa? Jawabannya cukup mengejutkan. Secara pribadi itu bukan tanggung jawab saya, tapi itu

Satu Properti calon nyamuk nyamuk anopheles yang dimiliki oleh museum.

tanggung jawab pembantu rumah tangga untuk perumahan. Sedang untuk perkantoran atau pabrik itu tanggung jawab cleaning servis atau office boy. “Saya tercengang, kaget dan sedih mendapati alasan sebagian besar anggota masyarakat tidak mau

melakukan PSN secara teratur, karena bukan menjadi tanggung jawabnya, tapi tanggung jawab pembantu rumah tangga”, ujar Lukman. Menindaklanjuti temuan tersebut, Lukman Hakim dan tim memaparkan hasil penelitiannya kepada para


TEROBOSAN

Tampilan luar suasana di museum Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Loka Pendidikan dan Pengembangan (Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang)

perwakilan responden, tokoh masyarakat, aparat pemerintah terkait. Mereka mencoba merumuskan langkah apa yang harus dilakukan untuk mendorong masyarakat agar mau melaksanakan PSN secara teratur. Pertemuan tersebut menghasilkan 4 rekomendasi: Pertama, mengaktifkan kembali para juru pemantau jentik nyamuk (jumantik) yang melibatkan unsur petugas kesehatan, kader posnyandu, ibu-ibu PKK dan juga karang taruna. Kedua, melibatkan tokoh publik seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati, Anggota Dewan, Kepala Dinas, Camat, Lurah dan pejabat lainnya untuk mendorong

masyarakat melakukan PSN. Blusukan. Memantau dan melakukan PSN bersama masyarakat. Ketiga, melakukan stikerisasi. Setiap rumah dipantau dari jentik nyamuk. Jika ternyata tidak ditemukan jentik nyamuk, rumahnya dipasang stiker warna hijau “Rumah Terbebas Dari Jentik Nyamuk”. Rumah yang masih ditemukan jentik nyamuk dipasang stiker warna merah bertuliskan “Rumah Jentik Nyamuk”. Menurut Lukman, masyarakat Indonesia khusus Jawa Barat, masih memiliki rasa malu ketika diri dan keluarganya dipersepsikan tidak baik di hadapan publik melalui pemasangan stiker. “Mudah-mudahan pemasangan stiker DBD


pada setiap rumah ini dapat mendorong masyarakat secara mendiri melakukan PSN secara rutin di dalam rumah maupun

“Malaria tetap ada. Masih hidup dalam hati (liver) manusia. Nanti, saat kesehatan tubuh manusia pembawa virus malaria tersebut lemah, penyakit malaria akan muncul kembali.” Lukman Hakim

lingkungannya”, ujar Lukman penuh harap. Menurut Lukman, agar ada konsistensi dalam melakukan PSN, rumah masyarakat yang sudah berstiker hijaupun tetap dikontrol. Ketika ditemukan jentik nyamuk di rumahnya, maka stiker hijau akan diganti dengan stiker merah. Keempat, pemantauan dan pengawasan jentik nyamuk dari rumah ke rumah ini dilakukan secara rutin setiap bulan menggunakan jadwal hari atau pekan. Misalnya bulan Desember pekan ke-2, maka bulan Januari dilakukan pekan pertama atau ketiga. Jadwal berseling ini dilakukan agar masyarakat tetap melakukan PSN mandiri secara teratur setiap pekan sekali. Menurut Lukman,

Paparan Kepala Litbang P2B2 Bapak Lukman Hakim distudio sinema.

program baru intervensi penyakit DBD ini dapat dilaksanakan tahun 2015. Saat ini, sedang dilakukan pematangan-pematangan medote agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan mudah. Prinsipnya dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. “Saya berkeyakinan, bila semua pihak terlibat melakukan PSN secara teratur maka dalam waktu satu tahun Jawa Barat dapat terbebas dari penyakit wabah DBD”, ujar Lukman optimis.

“Mudah-mudahan pemasangan stiker DBD pada setiap rumah ini dapat mendorong masyarakat secara mendiri melakukan PSN secara rutin di dalam rumah maupun lingkungannya”. Lukman Hakim

Teater Nyamuk

Untuk mendukung sosialisasi program pemberantasan dan pengendalian penyakit bersumber binatang kepada masyarakat, Loka Litbang membangun teater nyamuk. Sebuah gedung yang dibentuk mirip seperti gedung bioskop. Terdapat tempat duduk yang berundak-undak seperti gedung olah raga (GOR) sepak bola atau bulu tangkis. Ruang kedap suara tersebut dilengkapi dengan AC pendingin, pengeras suara yang menggema, LCD dan layar besar pada salah satu sisi depannya. Semua pengunjung duduk menghadap layar besar. Setiap pengunjung yang sebagian besarnya rombongan dapat menikmati film nyamuk dalam gedung teater nyamuk tersebut. Selama 20 menit pengunjung dapat melihat dan mendengarkan penjelasan siklus hidup nyamuk secara lengkap dari mulai telur, jentik hingga dewasa, termasuk jenis-jenis penyakit yang ditularkannya. Teater nyamuk ini cocok untuk sosialisasi pengenalan nyamuk dan bahaya penyakit

yang ditimbulkan bagi semua kalangan. Mulai dari TK, SD, SMP, SLTA, Mahasiswa, Peneliti dan Masyarakat umum. Teater nyamuk ini, selain menyajikan pelajaran ilmiah yang mudah dipahami, ringan dan menyenangkan, karena tontonannya juga dapat menghibur pengunjung. Tidak percaya? Silahkan saksikan sendiri. Kunjungi Loka P2B2, yang beralamat di Jalan Raya Pangandaran Km 3 Kampung Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Ciamis.

Museum nyamuk

Sebagai wahana hiburan

dan informasi pengunjung Loka P2B2 juga dapat melihat museum nyamuk. Museum ini menyajikan berbagai macam spesies nyamuk, mulai dari telor, jentik hingga dewasa. Juga dilengkapi dengan mikroskop pembesar, komputer layar sentuh untuk memudahkan penglihatan. Bila belum puas melihat nyamuk dari museum, sebab semua nyamuk yang dipamerkan sudah diawetkan. Pengunjung dapat juga melihat secara langsung ternak nyamuk yang asli dan masih hidup. Bahkan pada pertengahan bulan Desember 2014, Loka P2B2 sudah menernakan nyamuk generasi ke 63. Nah lho… penasarankan…? Bagaimana bisa? Silahkan dilihat sendiri….! “Cukup dengan Rp 3.000/orang sudah dapat menikmati wisata ilmiah nyamuk. Mendapat ilmu dan juga gembira. Bahkan dalam jangka panjang sedang dipikirkan untuk menggabungkan paket wisata ilmiah ini dengan paket wisata Pangandaran lainnya”, ujar Lukman.• (Pra)

Salah satu staf Pusat Komunikasi Publik sedang melihat nyamuk yang diperbesar melalui mikroskop.


KOLOM

REFORMASI MENTAL Oleh : Prawito

A

khir-akhir ini semakin akrab dengan istilah reformasi mental. Apalagi setelah Presiden Joko Widodo dalam janji kampanye akan mereformasi mental masyarakat Indonesia, khususnya para birokrat. Sebab, pembangunan akan mengalir dengan baik, ketika manusia pelaksana mampu mereformasi diri, khususnya mentaliltasnya. Tanpa perbaikan mental, bisa jadi dana pembangunan yang besar tidak akan memberi arti apa-apa bagi masyarakat. Ismail (30) tahun, PNS Kementerian Kesehatan, tetap shalat Dzuhur dan Ashar berjama’ah di masjid, bila situasi memungkinkan, sekalipun sedang padat dengan pekerjaan yang kejar tayang dan rapat yang padat berkelanjutan. Dia izin sebentar untuk melakukan shalat, setelah itu masuk rapat kembali. “Aku sebenarnya sedang rapat, tapi izin sebentar untuk shalat”, ujarnya terburu-buru menuju ruang rapat. Kisah Ismail tidak sendirian, masih banyak Ismail lain yang patuh melaksanakan

ibadah. Mereka bukan penggangguran atau tidak punya pekerjaan di kantornya. Sebagian besarnya adalah orangorang yang sibuk, sebagai penanggung jawab berbagai pekerjaan bidangnya. Tapi mereka tetap menyempatkan diri shalat berjama’ah. Dalam dunia kerja, ada istilah kerja biasa, kerja profesional dan kerja berkah. Kerja biasa, seseorang melakukan pekerjaan tanpa perencanaan dan asal-asalan. Asal kerja, asal selesai, tidak ada target waktu, target ukuran kuantitas maupun kualitas hasil kerja. Pokoknya yang penting kerja. Kerja profesional, seseorang melakukan pekerjaan dengan memenuhi dua syarat yakni, kerja cerdas dan kerja keras. Kerja cerdas, seseorang bekerja dengan menggunakan segenap kemampuan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Kemampuan diperoleh dari pendidikan formal, nonformal atau pengalaman selama bekerja. Jadi mereka bekerja atas dasar keilmuan terkini sesuai perkembangan iptek. Kerja keras, seseorang melakukan pekerjaan


dengan sungguh-sungguh. Menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab dalam waktu dan target yang telah ditetapkan. Berusaha sekuat tenaga dan daya yang ada sehingga mendapatkan hasil pekerjaan yang optimal sesuai dengan yang direncanakan. Bila kedua unsur tersebut terpenuhi, sering dikenal dengan pekerja profesional. Pekerja ini mempunyai gaji lebih besar dibanding dengan pekerja biasa atau pekerja kasar. Pekerja profesional lebih banyak menggunakan otak, sedang pekerja biasa atau kasar lebih banyak menggunakan otot. Pekerja profesional berorientasi pada hasil kerja yang baik, sesuai dengan permintaan pasar. Tidak terlalu peduli dengan proses kerja. Siang, malam, pagi atau sore yang penting hasil tercapai, sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Dengan hasil tersebut mereka mendapat upah atau gaji sesuai ketetapan yang telah ditentukan. Output-nya mendapat gaji dan tunjangan atas profesionalisme pekerjaannya. Kerja ikhlas, seseorang bekerja, apapun pekerjaanya didasari keikhlasan, semata-

mata untuk mendapat ridha Allah saja. Tidak berharap pada pujian atau penghargaan manusia. Semangat kerjanya tidak ditentukan oleh ada tidaknya puja-puji manusia. Kalau memang harus selesai, sekalipun jam kerja telah habis dia tetap mengerjakannya sampai tuntas. Kerja ikhlas, bukan berarti kerja sosial atau kerja gratis. Mentang-mentang kerja ikhlas, lantas tidak dibayar. Kerja ikhlas juga melingkupi kerja professional, para pekerjanya mendapat sejumlah upah atau gaji tertentu. Jadi gaji atau upah tidak mereduksi keikhlasan seseorang dalam bekerja. Keikhlasan mengaitkan seseorang yang bekerja dengan Tuhan-Nya. Ia akan bekerja atas dasar tanggung jawab, bukan hanya kepada pimpinan saja, tapi juga kepada Tuhan-Nya. Pekerja tetap semangat sekalipun tidak mendapat pengawasan pimpinan. Mengapa? karena mereka merasa tetap mendapat pengawasan dari Tuhan-Nya, dimana dan kapan saja berada. Dia malu kepada Tuhan-Nya, kalau bekerja “asal-asalan”. Kerja ikhlas mendorong pelakunya tetap tenang,

tegar, sabar dan fokus, sekalipun dalam tekanan waktu, target atau berbagai kendala yang melingkupinya. Dia selalu berusaha mencari solusi atas masalah yang dihadapi sampai tuntas dengan hasil optimal. Ia tidak menghitung-hitung untung rugi secara materi, sekiranya pekerjaan itu harus segera selesai. “Saya akan kerjakan malam dan langsung saya email, sebab siang ini masih banyak pekerjaan yang mendesak”, ungkap Ismail seusai shalat Ashar. Kerja ibadah, seseorang bekerja secara profesional yang diniatkan mulai dari proses sampai hasil akhir untuk ibadah “mencari ridha Allah”. Jadi kerja ibadah, orang yang bekerja

dengan hasil pekerjaannya mendapat gaji dan juga tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Kerja ibadah, yakni pekerjaan yang secara syariat tidak melanggar apa yang telah ditetapkan Allah SWT. Ia menepati kaidah-kaidah syariah pekerjaan. Seperti jujur, tidak berbohong, dusta, menipu, memanipulasi data dan bentuk pelanggaran lain. Termasuk segera menegakkan shalat, ketika kumandang azan tiba, bagi yang muslim. Jadi kerja ibadah harus memenuhi semua unsur, mulai kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas. Tidak dapat dikatakan kerja ibadah, bila tidak memenuhi semua unsur. Insya Allah,

apabila kerja ibadah ini dapat dikerjakan dengan baik, akan menyebabkan kerja berkah. Berkah itu artinya kebaikan. Seseorang yang bekerja berkah akan mendatangkan kebaikan kepada diri, keluarga, tetangga, tempat kerja dan banyak orang di sekitarnya. Untuk mendatangkan keberkahan budaya kerja dalam lembaga atau unit kerja, dapat memulai dari diri sendiri. Harus ada yang mau memulai. Kalau pimpinan yang memulai tentu lebih baik, karena akan dapat mendorong bawahan untuk bekerja seperti pimpinannya. Pimpinan menjadi contoh yang baik dalam bekerja. Keteladanan ini pelan, tapi pasti akan mewarnai budaya

kerja yang baik dalam unit kerja. Bila ini terjadi maka akan menghadirkan kerja berkah secara keseluruhan di lingkungan kerja. Kerja berkah akan menjadi awal berkah-berkah berikutnya. Contoh; uang hasil kerja berkah yang dimakan anak dapat menjadi penyebab mereka menjadi anak yang cerdas, taat agama, patuh dan berbakti pada orang tua. Anak tumbuh dan dewasa menjadi pribadi yang baik. Kemudian, dari mereka lahir generasigenerasi baru yang berkah juga. Kerja berkah ini tidak jatuh dari langit secara tibatiba, tapi harus ada upaya dari semua pihak dari para pekerja dalam lembaga/unit kerja dari masing-masing satuan kerja. Termasuk Kementerian/Lembaga Negara, yang karyawannya mendapat gaji dari anggaran negara. Secara umum, karyawan Kementerian/Lembaga Negara sudah mendapat gaji yang lebih baik dengan tambahan tunjangan kinerja. Selanjutnya adalah memperbaiki mental. Merubah dari mental kerja biasa menjadi mental kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas. Perubahan ini memang perlu waktu dan proses, sehingga membutuhkan sumber daya untuk merubahnya. Sampai kapankah perubahan mental kerja berkah itu terjadi secara paripurna, sangat bergantung kepada upaya bersama untuk segera memulainya. Apakah kita termasuk dari bagian orang yang ingin memulai reformasi mental diri sendiri? Semoga…!•


Tantangan Layanan Kesehatan di Papua

P

ertengahan Desember 2014, Kementrian Kesehatan dan pihak terkait lainnya bersama dengan Komisi IX DPR RI berkesempatan menginjakkan kaki di tanah Papua untuk melihat perkembangan, kondisi, dan ‘pekerjaan rumah’ yang masih dihadapi masyarakat Papua. Salah satu yang dilihat adalah pelayanan di bidang kesehatan. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi dalam kunjungannya ke Papua menekankan bidang kesehatan bagi daerah-daerah yang jauh dari kebijakankebijakan pusat sangat penting. “Apalagi pihaknya sangat menghargai sekali Papua sebagai daerah pemegang Otonomi khusus

dengan anggaran yang cukup besar dimana salah satu prioritas anggarannya di bidang perbaikan kesehatan, ‘’ tutur dia. Dede yang diterima oleh Asisten III Sekda Papua, Rosina Upessy,SH dalam pertemuan di Sasana Krida, Kantor Gubernur menjelaskan kunjungan kerja ini ingin menyerap apirasi dari Pemprov Papua terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan bidang pelayanan lainnya, terutama menyangkut BPJS. Anggaran Otonomi khusus bagi Papua cukup besar hampir Rp 4,7 triliun dan 20 persennya dialokasikan untuk kesehatan. Provinsi yang terdiri atas 29 kabupaten/ kota dengan penduduk yang jumlahnya 3,5 juta, alokasi dana kesehatan tersebut bisa dibilang cukup. “Namun


terbatasnya infrastruktur dan medan yang cukup sulit membutuhkan biaya besar untuk menyelenggarakan layanan kesehatan sementara dan sumberdaya manusia masih sangat terbatas sekali. Memang Puskesmasnya ada tapi dokternya tidak ada,’’ tutur Dede. Untuk mewujudkan layanan kesehatan yang baik dan menyeluruh di Papua, jelas Dede tidak hanya menambah anggaran saja. “Pemerintah bisa membuat beasiswa untuk dokter-dokter dari masyarakat Papua dan setelah menjadi dokter dikontrak untuk bekerja di wilayah tersebut, termasuk perawat dan bidan, “ tutur dia. Sementara dorongan dan lobi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan pemerintah di pusat melalui

WWW.USAID.GOV

UNTUK RAKYAT Komisi IX DPR RI yang memegang kebijakan anggaran masih kurang ‘gencar’. Padahal anggaran untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ada dalam APBN, termasuk untuk rumah sakit. “Papua anggarannya masih kurang untuk pengembangan rumah sakit dan alat kesehatan,” kata Dede. Daerah lain sering mengajukan anggaran hingga ratusan miliar sedangkan Papua anggarannya hanya Rp 70 miliar saja. Anggaran belum berimbang,” ujarnya. Diakui Dede, Provinsi Papua memang masih perlu dukungan untuk pembangunan kesehatan, baik secara anggaran maupun sifatnya kebijakan. “Kami nanti akan mengundang Pemprov Papua untuk membahas masalah ini lebih detil karena membutuhkan strategi yang berbeda, termasuk Kartu Papua Sehat korelasinya dengan BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat yang harus disinergikan,’’ tambah dia. “Ya, selama ini kita berteriak, kita nangis, kita sendiri di Papua, tapi saya rasa ini suatu penghargaan yang luar biasa, kepedulian yang luar biasa Komisi IX DPR RI yang membawahi kesehatan, supaya mereka langsung mendengarkan dan melihat kondisi riil kesehatan di Papua,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg Aloysius Giyai, M.Kes menerima kunjungan Komisi IX DPR RI dan pihak terkait. Aloysius mencontohkan, Pemprov Papua sudah memiliki program strategis pemenuhan tenaga medis, termasuk dokter dan para medis baik bidan, perawat, ahli gizi dan lainnya. Khusus

paramedis ini, diakui Aloysius Giyai, tinggal pengaturannya di Papua, karena selama ini formasi penerimaan yang ada sangat kurang. Di samping itu, pihaknya mengharapkan ke depan dapat mewujudkan RSUD Jayapura sebagai rumah sakit rujukan nasional atau tipe A dengan Pergub Nomor 7 Tahun 2013, telah mengatur sistem rujukan tingkat dasar sampai RSUD Jayapura. “Jadi, nanti tidak perlu kita rujuk ke luar Papua, karena jika dilakukan penguatan di RSUD Jayapura. Juga, termasuk program mendirikan pabrik obat di Papua, penguatan atau pembangunan pusat penelitian obat-obat tradisional di Papua,” . Namun, kata Aloysius, yang paling utama adalah penguatan pelayanan pada kampung-kampung untuk pemenuhan masalah gizi, pelacakan TB, pengobatan, HIV serta cakupan imunisasi yang rendah dan “Ini menjadi perhatian kami,’’ kata dia. Terkait penguatan pelayanan ini maka semua dana KPS dasar dialihkan ke pelayanan kesehatan dasar di kampung-kampung lewat Dinas Kesehatan pada 29 kabupaten/kota,” kata Aloysius. Sementara itu, Asisten III Sekda Papua, Rosina Upessy, SH mengharapkan ada perhatian lebih dari Komisi IX DPR RI terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga pengawasan obat dan makanan Dikatakan, sebenarnya Papua memiliki banyak tenaga dokter yang siap bekerja. Namun karena medan di Papua yang berat maka mereka baru bisa

menjangkau sebagian kecil wilayah di Papua. Sedangkan untuk tenaga dokter spesialis, diakui Rosina, Papua memang masih kekurangan khususnya di wilayah pedalaman. “Kami berharap ada perhatian dari DPR RI pada kondisi pelayanan kesehatan di Papua. Kami di Papua ini cukup jauh dari kemajuan ibu kota dan provinsi lainnya di tanah air. Khususnya dalam hal pelayanan kesehatan,” tambah Rosina.

RSUD Jayapura Butuh Dukungan Peralatan

RSUD Jayapura yang akan dipersiapkan untuk rumah sakit rujukan nasional hingga kini masih masih menghadapi kendala. RSUD Jayapura masih minim peralatan. Dan saat ini Dinkes Papua sedang lakukan konsolidasi dan integrasi supaya kendalakendala itu ke depan tidak boleh terjadi. “Kami akan mempelajari bagian yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi dan bagian lain yang bisa dibantu pemerintah pusat. Kami akan sampaikan kepada Komisi IX DPR RI,’’ tutur Aloysius. Aloysius juga menegaskan, Dinkes Papua akan menata sistem di dalam RSUD Jayapura termasuk akan melakukan kalibrasi alat kesehatan setiap tahun agar tidak mubazir. “Kami tidak ingin hanya bisa beli peralatan yang begitu mahal, tapi begitu dipakai 1 – 3 tahun sudah rusak karena tidak dilakukan kaliberasi setiap tahun,” tutur dia. Terkait program, Dinkes Papua sudah mempersiapkan program konkret sesuai

kondisi Papua. Dan Aloysius berharap program yang sudah tersusun ini bisa mendapat dukungan dari pusat melalui APBN.

Peningkatan Tipe RSUD Wamena

Diakui Komisi IX DPR Ri, hingga kini sentuhan pelayanan kesehatan dari pemerintah bagi masyarakat yang ada di wilayah pegunungan tengah (Pegungteng) Papua masih jauh dan terbelakangan. Hal itu baik dari segi sarana dan prasarana, yang sejauh ini belum menujukan pada taraf yang baik. Bahkan dari sisi kualitas sarana dan prasana pelayanan kesehatan pun masih jauh terbelakang dibandingkan dengan pelayanan kesehatan di wilayah Papua lainnya dan Indonesia pada umunya. Alosius mengharap kunjungan yang dilakukan oleh DPR-RI ke Kabupaten Jayawijaya bisa melihat secara langsung pembangunan RS baik secara fisik serta sarana dan prasarana dan juga memantau beberapa mekanisme di dalam pelayanan kesehatan contohnya dalam pengadaan obat yang saat ini menggunakan E-Katalog. “Kita sudah berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan dan juga Komisi IX DPR-RI untuk hal pengadaan obat yang tidak cocok dengan lokal spesifik provinsi Papua sehingga ada mekanisme lain yang akan di lakukan di tahun 2015,” kata Alosius Giay. Ia menambahkan mengatakan tujuan penggunaan E-Katalog sangat baik yaitu efisiensi penghematan keuangan

negara dan penekanan terhadap kolusi dan korupsi serta yang lainnya. Selain Pemprov Papua juga melihat peningkatan tipe dan rencana pembangunan rumah sakit rujukan di Kabupaten Jayawijaya menjadi hal yang juga penting untuk didorong menjadi kenyataan. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wamena masih berstatus tipe D, meskipun dari beban pelayanan kesehatan RSUD ini cukup besar. “Kami berharap ada perhatian kita bersama untuk mengangkat status RSUD Wamena ini ke tipe,” tutur dia. Dinaikkannya status RSUD Wamena ini sangatlah penting, mengingat RSUD Wamena saat ini menjadi RSUD sentral pelayanan rujukan di wilayah pegunungen tengah Papua dan menjadi rumah sakit dengan beban pelayanan yang cukup besar. RSUD Wamena nantinya juga dapat melayani pasienpasien dari kabupatenkabupaten pemekaran yang ada di wilayah pegunungan tengah Papua. Untuk merealisasikan layanan kesehatan di Papua, mulai tahun anggaran 2015 ini perlu dibangun secara gotong royong dengan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Jayawijaya, APBD Provinsi Papua dan perlu adanya dukungan anggaran dari APBN melalui Kementrian Kesehatan. “Pembangunan gedung baru RSUD Wamena membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 300,’’ kata Aloysius. Saat ini sedang dilakukan pembenahan ketersediaan alat kesehatan dokter oleh Dinas Kesehatan Pemprov Papua.• (pra, eko)


DARI DAERAH

SENSASI WISATA KAMPUNG PULO


Kampung Pulo yang terletak di desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut telah menjadi salah satu tujuan wisata di Jawa Barat. Selain menghadirkan suasana eksotik dengan pemandangan alamnya, untuk mengunjungi lokasi ini kita harus menyeberangi danau menggunakan getek bambu. Sensasi petualangan bagi yang tidak terbiasa menggunakan transportasi air tradisional.

G

etek Kampung Pulo berbeda dengan getek pada umumnya. Getek kampung pulo terbuat dari bambu fuluh (besar) dengan panjang kurang lebih 30 meter. Bambu tersebut kemudian dirakit khusus dengan 40 batang bambu lain membentuk sampan. Di tengah-tengah sampan, dibuat atap untuk melindungi penumpang dari hujan dan panas. Menurut Zaki, koordinator juru pemelihara Kampung Pulo, kawasan wisata adat Kampung Pulo Kampung Pulo dikelilingi danau seluas 2,5 ha. Hal ini membuat kebutuhan transportasi air menjadi besar. Saat ini tersedia puluhan getek yang siap mengantarkan atau menjemput wisatawan pergi-pulang ke Kampung Pulo.

Kampung Pulo juga memiliki banyak pohon besar yang rindang. Kombinasi damai, sepi, pohon besar nan rindang, bangunan tua, dan gaya berpakaian penghuninya, membuat kampung terasa sejuk dan sinub (memiliki nuansa mistis). Bagi orang tertentu, nuansa mistis ini akan segera terasa saat memasuki kawasan adat Kampung Pulo. Purwanto dan Dimas Jendra dari Puskom Publik Kemenkes Jakarta, mengakui adanya nuansa lain saat berwisata di Kampung Pulo tersebut. “Bulu kudukku berdiri dan badan merinding”, kata Dimas. Entis, petugas Promkes dari Puskesmas Kampung Pulo memberikan penuturan berbeda. Dia tidak mau minum teh botol yang disediakan Zaki koordinator juru pemelihara situs adat Kampung


DARI DAERAH Pulo itu. “Saya tidak biasa minum teh botol, silahkan saja yang lain minum”, kata Entis saat itu. Menurut Eulis Dahniar, Kasi Promosi Kesehatan Dinkes Garut, Entis bukannya tidak terbiasa minum teh botol, tapi karena mendapat pesan dari pihak lain (ghoib) tidak boleh minum teh botol tersebut. Akibatnya, teh botol tersebut utuh hingga akhir kunjungan. Apakah betul nuansa mistis itu betul-betul terjadi? Penulis tidak mengalami seperti yang dialami anggota pengunjung yang lain. Saya tidak merasakan hal yang aneh dalam kunjungan itu. Teh botol

habis, masuk ruang pameran tidak ada nuansa aneh, bahkan meminta juru foto untuk memfoto berbagai macam aneka peninggalan kuno di ruang tersebut, termasuk lukisan abstrak Arif Muhammad setelah meminta izin kepada petugas.

Asal usul penduduk

Menurut Tatang Sanjaya, penduduk Kampung Pulo awalnya beragama Hindu. Hal ini dapat dirujuk dari peninggalan Candi Cangkuang yang diperkirakan dibangun pada abad 8 M. Menurut kisah yang diceritakan turun-temurun,

PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG TERPENCIL ZAKI adalah koordinator pemelihara adat Kampung Pulo. Sebuah kampung di desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Tahun ini, Zaki genap 17 tahun menjadi petugas juru pemelihara kampung adat. Tugasnya sebagian besar adalah pelayanan masyarakat. Dia sangat menikmati makna pelayanan publik, khususnya pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kampung Pulo. Dia mengaku mendapatkan kebahagian lahir batin. Secara lahir saya sudah menjadi PNS, menikmati gaji setiap bulan, sudah cukup tidak ada kekurangan apapun. Secara batin saya menikmati menjadi pelayan publik. Apalagi di Kampung Pulo ini bukan sekedar wisata. Tapi ada unsur studi, penelitian dari aspek kesehatan dan budaya. Dari aspek kesehatan sudah 5 orang lulus farmasi yang mengambil objek penelitian dari Kampung Pulo ini, bahkan telah melahirkan seorang doktor dari naskah kuno Kampung Pulo. Mereka mengambil pembuatan kertas kuno dari pelepah kayu yang tumbuh di Kampung Pulo ini, sambil menunjuk desertasi setebal 10 cm.•


sekitar abad ke-17, Arif Muhammad, panglima perang Kerajaan Mataram yang kalah perang melawan VOC, melarikan diri. Arif tidak mau kembali ke Mataram, karena malu. Dia memilih menetap di Desa Cangkuang. Nama Cangkuang diambil dari sebuah pohon yang bernama Cangkuang. Salah satu jenis pohon yang seluruh unsurnya mulai dari batang, daun dan buahnya dapat digunakan untuk bahan pengobatan. “Pernah salah satu mahasiswa fakultas farmasi meneliti pohon Cangkuang, mereka menemukan pohon Cangkuang mengandung bahan untuk obat-obatan, sayang saya lupa untuk obat penyakit apa saja”, ujar Zaki. Menurut Zaki, Arif Muhammad kemudian menikah dengan wanita keturunan Sunda. Hasil pernikahan ini melahirkan 7 orang anak, 6 wanita dan 1 laki-laki. Dalam perjalanannya, laki-laki

terlebih dahulu meninggal, sehingga dilambangkan dengan bangunan masjid. Masjid ini kemudian digunakan untuk beribadah umat Islam yang sedang berwisata di Kampung Pulo. Selanjutnya, 6 anak wanita dilambangkan dengan 6 rumah panggung dengan jenis, bentuk dan model bangunan yang sama. Rumah inilah yang mereka gunakan untuk membesarkan keluarga dan membudayakan adat istiadat. Ke-enam rumah tersebut hanya boleh dihuni oleh satu kepala keluarga secara turun temurun bergantian. Kalau ada anggota keluarga yang menikah, maka mereka harus mencari tempat tinggal ke luar dari Kampung Pulo. Mereka dapat menghuni rumah adat kampung pulo tersebut setelah ayahnya atau kepala rumah tangga meninggal. Budaya itu terus mereka pelihara hingga saat ini. Buktinya, sejak abad ke-17 hingga hari ini,

di Kampung Pulo hanya terdapat 6 rumah keluarga dan 1 masjid sebagai lambang keturunan Arif Muhammad.

Menurut Zaki, sekalipun terpencil, warga Kampung Pulo telah berperilaku hidup sehat dan bersih, walau belum lengkap. Paling tidak, mereka telah terbiasa secara turuntemurun membuang air besar dalam WC di belakang rumah mereka masing-masing. “WC mereka sejak dulu sudah terpisah dari rumah. Jadi secara kesehatan WC terpisah dari rumah lebih baik dari pada yang di dalam satu rumah, kecuali terpaksa seperti kawasan padat penduduk. Selain itu, mereka menempatkan WC

menjadikan masyarakat hidup sehat dengan kearifan lokal, sekaligus menjadi pusat studi bagi wisatawan. Saat ini Kampung Pulo telah memiliki kurang lebih 142 jenis tanaman obat, termasuk pohon Cangkuang. “Kami punya keinginan Kampung Pulo ini menjadi tempat wisata sekaligus studi dan budaya bagi masyarakat. Ketika masyarakat datang kemari, mereka mendapatkan banyak hal dari sini, mulai dari budaya hidup sehat sampai menemukan kearifan lokal yang berguna bagi kesehatannya”, kata Zaki. Untuk mendukung harapannya, Zaki membuka kesempatan kepada semua pihak berpartisipasi mewujudkannya. Termasuk manggalang dukungan dana

berdekatan dengan sumber air bersih (sumur). Khusus menjaga kebersihan warga Kampung Pulo melakukan kerja bakti 2 kali dalam seminggu”, ujar Zaki. Saat ini, Zaki sedang mengembangkan apotik hidup dan warung hidup. Apotik hidup dan warung hidup diharapkan dapat

dari pemerintah Kabupaten Garut, Provinsi Jabar maupun Pemerintah Pusat. Atas ajakan tersebut, Dimas seorang wisatawan dari Kemenkes memberi kontak person penanggung jawab Tanaman Obat Kesehatan Kemkes di Tawangmangu. Semoga kerja sama dapat terwujud. Amin.• (pra)

Program Kesehatan

Kuncen Kampung Pulo TATANG Sanjaya (60 tahun), rela hidup sederhana dan bersahaja di kampung adat pulau, desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Dia bersedia hanya menjadi kuncen pemegang makam para leluhurnya. Hidup apa adanya. Bercocok tanam dengan hasil seadanya. Cukup atau tidak, Tatang tetap konsisten dan tidak akan mengingkari perintah nenek moyangnya. Dia hanya akan mencari nafkah di lingkungan Kampung Pulo, sekalipun sangat berat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara normal. Berkat kesabaran dan ketekunan melaksanakan amanat adat, Tatang dan keluarga kini mulai mendapat berkah. Hal itu seiring dengan mulai dikenalnya Kampung Pulo sebagai salah satu tujuan wisata di Jawa Barat. Sejak tahun 1976, Kampung Pulo mulai diperkenalkan sebagai daerah wisata. Pemerintah memugar candi Cangkuang dan mengumpulkan artefak sejarah peninggalan Arif Muhammad. Naskah-naskah kuno, tulisan khotbah Idul Fitri terpanjang di Indonesia, kitab fiqih, dan al-Quran yang ditulis di atas kayu Saih. Semuanya dihimpun dalam museum yang terletak di dekat makam Arif Muhammad. Saat ini sembilan puluh sembilan persen penduduk di desa Cangkuang beralih menjadi pedagang souvenir. Tatang dan keluarganya juga berjualan kerajinan tangan dan berbagai macam pernak-pernik dan perhiasan khas Sunda. Sasaran pelanggannya para pengunjung yang berwisata di Kampung Pulo. Berwisata dan berziarah di Kampung Pulo, selain menghadirkan suasana mistis juga eksotis. Kampung Pulo dikelilingi 2,5 ha danau. Peziarah yang ingin memasuki kampung harus naik getek menyeberangi danau. Getek bambu yang melaju karena sebatang galah bambu dan tenaga manusia.•


DARI DAERAH

PANGSI BUKAN UNTUK GENGSI

B

anyak yang mengidentikkan baju pangsi dengan status dukun, tukang debus, dan identitas mistis lainnya. Karenanya, Mediakom agak kaget, aneh sekaligus penasaran, ketika mengunjungi Dinas Kesehatan Garut (3/12). Saat memasuki gedung beton milik pemerintah daerah itu, kami disambut dua pria berpakaian pangsi, ikat kepala serba hitam, dan beralas kaki sandal jepit khas Sunda. “Mangga pak. Bapak dari Mediakom?” tanya mereka ramah, “mangga calik!” Sepertinya mereka merasakan tatapan aneh kami. “Maaf”, katanya. ”Setiap hari Rabu kami memang berpakaian tradisional seperti ini”, kata salah seorang pegawai Dinkes mengawali pembicaraan. “Rebo Nyunda”, tuturnya. Rebo Nyunda adalah sebuah kegiatan yang bertujuan mengembalikan dan melestarikan budaya Sunda. Kegiatan ini pertama kali dicanangkan pemerintah Kota Bandung sebagai bagian dari hari-hari tematik yang berlaku di kota tersebut. Program ini muncul karena adanya kekhawatiran hilangnya budaya Sunda di Jawa Barat. Perasaan “aneh” yang kami rasakan menurut mereka bukan hanya milik kami. Orang luar Garut yang baru mengenal budaya Sunda. Banyak urang Sunda sendiri juga merasa aneh. Perasaan seperti itu bisa dilihat dari keengganan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Rebo Nyunda tersebut. Zaki, koordinator pemelihara adat Kampung Pulo Garut mengatakan bahwa banyak masyarakat Garut yang enggan berpakaian pangsi pada hari itu. Baju sederhana lengan panjang dan celana ngatung berwarna hitam. Setelah dicanangkan di Bandung, Rebo Nyunda juga dicanangkan di Garut dan Bogor. Bupati Garut Rudi Gunawan dan Wakil Bupati Garut Helmy Budiman menggulirkan program ini guna memelihara adat dan budaya Sunda di Garut.


Adanya peraturan Bupati untuk menggunakan pakaian tradisional setiap hari Rabu, merupakan ide bagus dan harus didukung. Pakaian pangsi, bagi Zaki “Sunda banget”. Selain melestarikan budaya Sunda, pakaian pangsi juga memberi pesan kuat dan sederhana. Apalagi sekarang merupakan kabinet kerja, kerja dan kerja. “Pakaian pangsi lebih cocok”, katanya. Menurut sejarahnya, pangsi merupakan pakaian unik untuk orang Sunda. Setelan yang serba longgar itu dipakai untuk berbagai keperluan. Jaman baheula, pria Sunda memakainya untuk berkebun, bertani, bermain pencak silat, kondangan, sampai perayaan adat. “Saya bukan hanya hari Rabu, tapi setiap hari memakai pangsi dan iket. Bagi saya memakai pakaian pangsi lebih dihargai sebagai pelayan oleh masyarakat daripada memakai pakaian batik atau coklat. Maka ketika rapat di Kabupaten atau Provinsi pun saya tetap memakai pangsi”, ujarnya. Menurut Zaki, banyak teman-teman melihatnya dengan aneh karena mengenakan pangsi. Bahkan tidak sedikit yang berpandangan negatif. Mereka mengesankan kalau berpakaian pangsi itu seorang ahli debus, dukun dan lain-lain. Namun Zaki tak bergeming. “Sekalipun kesannya seperti itu, saya tidak peduli. Toh pada akhirnya mereka juga akan memakai dan membiasakan diri, karena pangsi bukan untuk sekedar gengsi”, ujarnya.• (pra)

S

ebagian besar penduduk Kabupaten Garut adalah petani. Kecuali penduduk dari satu atau dua kecamatan. Kecamatan Banyuresmi salah satunya. Sebagian besar penduduknya memiliki keahlian pangkas rambut. Banyak diantara mereka yang merantau ke kotakota besar di Tanah Air dan membuka usaha potong rambut. “Merek dagangnya Asgar atau Asli Garut,” tutur Kang Mamat, penduduk Desa Bina Karya Kecamatan Banyuresmi yang sudah puluhan tahun merantau menjadi tukang pangkas rambut di Kota Bekasi.

WAKIL BUPATI GARUT:

MENINGKATKAN

PHBS

MASYARAKAT

Mengubah kebiasaan masyarakat merupakan sebuah program rekasaya kultural yang rumit. Pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan waktu panjang. Saat ini, sebagian masyarakat di Garut masih mengandalkan sungai untuk mandi, cuci dan kakus, bahkan terkadang untuk konsumsi. Meski pemerintah daerah Garut sudah mengalokasikan anggaran lebih dari 10% untuk kesehatan, masih membutuhkan waktu dan kesabaran ekstra untuk melihat masyarakat memiliki pola perilaku hidup bersih dan sehat sesuai standar kesehatan.

“Namun saat musim tanam atau panen tiba, biasanya kita pulang. Bertani dahulu!” katanya. Kultur petani inilah yang diyakini banyak ahli memiliki andil dalam kesulitan mengubah perilaku hidup sehat masyarakat. Berbeda dengan masyarakat pesisir yang memiliki dinamika lebih cepat, sebuah inovasi sangat sulit untuk diimplementasikan pada masyarakat petani. “Sudah beberapa kali, Kabupaten Garut berganti pimpinan. Masalah kesehatan belum juga berkurang. Masalah kesehatan menjadi tantangan tersendiri,” tutur wakil bupati Garut dr. H. Hilmi Budiman, MM. Hilmi menggandeng Yayasan Yahimtara menyelenggarakan program rumah layak huni. Program ini untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya rumah sehat. Agar program rumah sehat ini mempunyai daya ungkit, maka diselenggarakan “lomba rumah sehat nontembok”. Harapannya, masyarakat membiasakan perilaku hidup sehat dengan rumah sehat. Wakil bupati yang gemar bersepeda ini mengawalinya dari tingkat anak-anak, khususnya mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Program usaha kesehatan sekolah (UKS) kembali digiatkan dengan program sekolah hijau. Murid diajarkan menanam pohon dan merawatnya. Mengelola sampah sekolah, membiasakan buang air besar atau kecil dalam WC sekolah dan menjaga kebersihan sekolah. “Perilaku hidup bersih


DARI DAERAH dan sehat akan membuat masyarakat tidak mudah jatuh sakit,” tegasnya. “Masyarakat harus didorong terus untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Pemerintah daerah selalu mempromosikan hidup sehat dengan melibatkan semua pihak. Tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, kader, tenaga kesehatan, guru, akademisi, artis, pejabat publik dan masyarakat luas di wilayah Garut. Promosi harus dilakukan secara masif pada setiap pertemuan formal maupun informal”, katanya. Selain promosi, seluruh pejabat publik harus melakukan aksi nyata bersama masyarakat. Seperti olah raga bersama, kerja bakti, pembersihan sarang nyamuk dan perilaku sehat lainnya. Hilmy juga telah meminta dinas olah raga menghidupkan kembali olah raga masyarakat. Permainan bola kaki, bola voley, tenis meja, senam kebugaran, bersepeda dan jenis olah raga rakyat lainnya. “Slogan “olahraga masyarakat dan memasyarakatkan olahraga” harus menjadi kenyataan di tengah masyarakat”. Hilmi mengakui, menyadarkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat adalah sebuah proyek yang sangat berat. Untuk itu, dia banyak melakukan kunjungan ke masyarakat dan melakukan dialog. Harapnya dapat memukan solusi yang lebih jitu untuk merubah masyarakat menjadi lebih sehat. “Sekalipun anggaran kesehatan melalui APBD sudah lebih 10 persen, itu belum cukup. Saya akan tetap

mengusahakan lebih. Sebab, kesehatan dan pendidikan itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Apabila masyarakatnya sudah sehat dan pintar maka akan mengantarkan kepada masyarakat yang sejahtera”, kata Hilmi. Untuk lebih meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah kabupaten juga sudah membuat peta sarana kesehatan. Peta ini memberi gambaran wilayah mana saja yang sudah tercukupi

yang merata. Sesuai janji politiknya, Hilmi menyusun program kesehatan di Kabupaten Garut dengan dukungan anggaran yang relatif tinggi. Program yang terstruktur dan terukur dalam jangka pendek dan menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Puskesmas didorong untuk memberikan pelayanan maksimal sesuai dengan standar pelayanan. Selain itu, tahun 2015 akan dibangun

melalui jaminan kesehatan nasional (JKN) akan berhasil apabila ditunjang dengan akses pelayanan kesehatan yang merata. Untuk mendukung akses tersebut, pemerintah daerah menambah 20 buah puskesmas dan 30 dokter baru CPNS dan revitalisasi 65 puskesmas”, ujar Hilmi.

AKI dan AKB

Menurut Wakil Bupati yang pernah menjadi anggota DPRD Garut ini, untuk menurunkan

Sudah beberapa kali, Kabupaten Garut berganti pimpinan. Masalah kesehatan belum juga berkurang. Masalah kesehatan menjadi tantangan tersendiri,” dr. H. Hilmi Budiman, MM.

sarana kesehatannya dan mana yang belum. Dengannya pemerintah memiliki data yang akurat wilayah mana saja yang sudah baik, kurang atau bahkan tidak ada layanan kesehatan sama sekali. Dasar informasi tersebut menjadi landasan kebijakan untuk menambah ataupun menyempurnakan sarana kesehatan untuk wilayah yang masih kurang. Garut saat ini sudah melaksanakan sistem kesehatan daerah (SKD), memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan memastikan akses kesehatan


10 puskesmas percontohan. Seluruh upaya ini diharapkan mampu mendorong seluruh puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih baik dan merata. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan menjadi sia-sia, jika tidak mendapat dukungan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bisa jadi masyarakat mempunyai kartu JKN, tetapi kalau pelayanan kesehatan jaraknya 1520 km dari tempat tinggal, maka masyarakat akan lebih memilih yang dekat, sekalipun harus membayar. “Pelayanan kesehatan

angka AKI dan AKB di Kabupaten Garut, ada dua program saling bersinergi. Pertama, menyiapkan sarana kesehatan, tenaga kesehatan yang berkualitas, ketersediaan obat yang cukup dan akses pelayanan kepada seluruh masyarakat. Kedua, mendorong masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat. Saat ini Kabupaten Garut telah mempunyai 3840 posyandu, masing-masing posyandu memiliki 5 kader. Jadi kurang lebih ada 18 ribu kader yang siap mensosialisasi PHBS dan memberi penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.•

PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

A

gus Dinar SKp seorang programer penyakit tidak menular (PTM) Dinas Kesehatan Garut sedang gencar memberikan training pengendalian PTM kepada para kader Posbindu Desa Cidatar, Cisurupan Garut. Sasaran pelatihan para lansia, remaja dan dewasa. Strategi yang dia lakukan dengan mendengar keluhan masyarakat yang menjadi penderita PTM. Selanjutnya memberi masukan perilaku apa yang harus penderita lakukan. Garut, mempunyai tingkat Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi. Sebut saja, darah tinggi dan gula darah. Penyebabnya perilaku hidup yang tidak sehat. Masyarakat sudah banyak makan-makanan cepat saji, juga kebiasaan merokok sejak anak-anak. Pernah suatu ketika dikumpulkan 30 anak laki-laki SLTP kelas 1 di Garut, hanya 2 anak saja yang tidak merokok. “Akhirnya masyarakat merasa butuh terhadap pelatihan terkait PTM”, ujar Agus.

Mengapa Agus memilih desa Cidatar? Sekalipun jauh dari Kota Garut, di bawah kaki Gunung Papandayan, banyak ditemukan kasus gula darah dan darah tinggi. Masyarakat Cidatar sangat mendukung program PTM, termasuk para petugas Puskesmas Cisurupan. “Potensinya sangat bagus dan Dinas Kesehatan sangat mendorong program yang sudah berjalan.” Asep Faozi, Kepala Desa Cidatar menjelaskan, bahwa masyarakatnya sangat proaktif memberi dukungan terhadap programprogram kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan atau puskesmas Cisurupan. Awalnya kesadaran terhadap kesehatan memang sangat minim, tapi dengan adanya penyuluhan dari petugas dan mahasiswa telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. “Memang kendala infrastruktur sangat dominan, terutama keberadaan puskesmas dan posyandu atau posbindu. Masih ada beberapa RW hanya memiliki satu posbindu. Masyarakat merasa berat untuk mengunjungi posbindu,

“Tanpa intervensi langsung kepada masyarakat, agak sulit dapat mengendalikan penyakit gula darah di masyarakat." Agus Dinar karena tempatnya jauh. Apalagi sedang musim hujan seperti ini. Ada keengganan untuk datang ke posbindu

walau sudah mendapat undangan”, ujarnya. Menurut Agus, program ini merupakan kerjasama dengan Yuni Sapto Edhy R, seorang mahasiswa program pasca sarjana UNPAD Bandung, yang mendapat tugas menelusuri diabetes militus (DM) atau gula darah. Bagi Yuni, Cisurupan sebuah desa yang jauh dari perkotaan, tapi fenomena gula darah cukup menarik untuk digali. “Saya menemukan ada 15 kasus DM untuk ukuran desa yang tergolong terpencil ini. Mendorong rasa keinginan untuk mengkaji faktor risiko dan kepedulian masyarakat. Ternyata hasil temuan ini setelah dishare kepada masyarakat mereka tertarik. Nah ini menjadi pintu masuk pemberdayaan masyarakat”, ujar Yuni. Penyelenggaran pelatihan DM ini mengundang tokoh masyarakat, kader dan 5 orang anggota masyarakat yang menderita DM. Harapannya, peserta latih dapat memperoleh penjelasan yang lebih akurat dengan menghadirkan penderita untuk memberi penjelasan dan pengalaman


DARI DAERAH secara langsung. “Tanpa intervensi langsung kepada masyarakat, agak sulit dapat mengendalikan penyakit gula darah di masyarakat. Apalagi para kader posyandu juga masih belum paham tentang pencegahan, sebab-sebab dan cara pengendalian gula darah. Itulah sebabnya, pilihan pelatihan kader tetang pengendalian diabetes militus jatuh di desa Cidatar”, tegas Agus. Selain DM, program PTM ini merambah pada pengendalian tekanan darah tinggi atau hipertensi. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Hipertensi menduduki urutan ke dua setelah ISPA dari 10 besar penyakit di Jawa Barat. Kondisi ini mendorong Tatang Wahyudin, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Garut menggalakkan program pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di tengah masyarakat. “Secara konkret program PTM sudah terealisasi dengan adanya dukungan dana APBD II untuk program PTM.

Seperti untuk sosialisasi, pelatihan, pembinaan kader PTM dan pengadaan alatalat posbindu KIT. Hal ini sudah disosialisasikan 65 Puskesmas di 42 kecamatan di Garut ini”, ujar Tatang. Memang agak berat bagi petugas puskesmas, sebab mereka memegang lebih dari satu program. Misal Hipertensi, DM dan Gizi. Khusus untuk pengendalian hipertensi, Pemerintah Daerah Garut menggalakkan PHBS di lingkungan rumah tangga, sekolah dan tempat kerja. Mereka juga memasang spanduk, poster tentang PHBS di tempat strategis dan menyiapkan kawasan sekolah tanpa asap rokok. Dinkes juga melakukan pemeriksaan kadar CO2 dalam darah kepada masyarakat. Pemeriksaan kadar CO2 menggunakan alat Mikro Smoker Analiser. Setelah masyarakat mendapat penjelasan hasil pemeriksaan ini, ada masyarakat yang sadar, kemudian mengurangi rokoknya. Ada juga yang tidak berubah. “Hasil tes menunjukkan

pada perokok berat ditemukan kadar CO2 pada level 8 (delapan). Merah warnanya karena merokok 3 bungkus per hari. Standarnya berwarna hijau, ukuranya hanya 1,6 saja”, ujar Tatang. Setelah mengetahui banyaknya jumlah perokok di tingkat remaja dan dewasa di Kabupaten Garut, Agus bertekad untuk membantu masyarakat yang betul-betul ingin berhenti merokok. Keinginan tersebut Dia wujudkan dengan mempelajari spiritual emotional freedom technique (SEFT). Suatu teknik untuk membebaskan emosi secara spiritual. Agus tertarik upaya menghentikan merokok bagi para pecandu rokok. Dia menekan pada bagian-bagian tubuh tertentu yang berada di punggung, muka dan bagian dada. Perokok diminta untuk mengucapkan kata-kata seperti “Ya..Allah saya tahu merokok itu tidak baik, saya ikhlas untuk berhenti merokok sekarang juga, tanpa menghisap rokok ”. Selanjutnya, Agus mengulangi perintah yang sama dengan menekan

UNIQPOST.COM

Peserta pelatihan PTM


bagian-bagian tubuh tertentu, kemudian pasien diminta untuk menghisap rokok dalam-dalam. Biasanya, setelah beberapa sedotan mereka kemudian menghentikan rokok, karena rasa rokok telah berubah menjadi sangat tidak enak, bahkan ada yang terbatukbatuk dan muntah. “Semua ini dilakukan pada saat pasien dalam keadaan sadar, tidak ada hipnotis”, ujar Agus. Menurut Agus, dari seluruh pengobatan pasien yang ingin berhenti merokok, 80% berhasil mengubah rasa rokok yang nikmat menjadi tidak enak. Sisanya 20% tidak berpengaruh. Hal ini disebabkan pengaruh emosi yang tidak sempurna, sebab mereka bukan perokok yang sebenarnya atau pecandu. Sehingga ketika diterapi tidak merubah rasa rokok. Beberapa pasien yang ikut terapi SEFT dapat menghentikan kebiasan merokok. Hanya ada beberapa perokok mengalami pengaruh sensasi nikotin rokok yang luar biasa, sampai tidak bisa tidur dan tidak bisa kerja. “Awalnya, setiap hari merokok 12 batang, kemudian terus berkurang, tapi pada hari k- 5 total tidak merokok. Akibatnya, mereka terkena sensasi nikotin, kemudian saya sarankan untuk merokok, tapi hanya 3 batang/hari. Semoga pelan-pelan dapat berhenti total”, ujar Agus. Program terapi ini akan dikembangkan di posbindu sebagai konseling bagi masyarakat. Melalui proses penyadaran masyarakat akan bahaya PTM dan terapi SEFT dapat mempercepat pengendalian penyakit PTM di Kabupaten Garut.• (pra)

BAB

SEMBARANGAN

P

akibat buang air besar sembarangan ke sungai adalah Escherichia coli. Itu merupakan penyakit yang membuat orang terkena diare. Setelah itu bisa menjadi dehidrasi, lalu karena kondisi tubuh turun maka masuklah penyakitpenyakit lain Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2012, sebanyak 39-40 juta orang yang buang air besar sembarangan, itu termasuk orang yang mempunyai WC, namun masih membuang kotorannya ke sungai. Riset yang dilakukan UNICEF dan WHO, juga menyatakan lebih dari 370 balita Indonesia meninggal akibat perilaku buruk BAB sembarangan. WHO juga mencatat 88 persen angka kematian akibat diare disebabkan kesulitan mengakses air bersih dan keterbatasan sistem sanitasi. Hal itu juga diperparah oleh perilaku

erilaku buang air besar (BAB) sembarangan masih terjadi di Indonesia. Di sejumlah daerah, masyarakat masih BAB sembarangan di kali atau sungai. Data Joint Monitoring Program WHO/ UNICEF 2014, sebanyak 55 juta penduduk di Indonesia masih berperilaku BAB sembarangan. Mereka pun bisa mandi dan mencuci pakaian di sungai yang sama. Akibatnya, mereka rentan terkena penyakit diare. Selain diare, balita mudah terserang pneumonia dari pencemaran tinja melalui udara. Dampak penyakit yang paling sering terjadi


DARI DAERAH BAB sembarangan. Selain penyakit, perilaku BAB sembarangan juga memperbesar risiko yang menghambat pertumbuhan fisik anakanak. Untuk menekan angka kematian akibat diare ini, semua pihak harus sadar dan bersegera membuat sanitasi termasuk toilet yang sehat. Hal ini selaras dengan kegiatan yang dicanangkan pemerintah dalam bentuk Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

PEMBUATAN JAMBAN SEHAT KATEGORI jamban disebut sehat jika pembuangan kotorannya di penampungan khusus tinja atau septic tank.Kalau buangnya ke sungai, itu belum termasuk sehat. Kementerian Kesehatan menetapkan tujuh syarat untuk membuat jamban sehat. Persyaratan tersebut adalah:

Tidak mencemari air

Saat menggali tanah untuk lubang kotoran, usahakan agar dasar lubang kotoran tidak mencapai permukaan air tanah maksimum. Jika keadaan terpaksa, dinding dan dasar lubang kotoran harus dipadatkan dengan tanah liat atau diplester. Jarang lubang kotoran ke sumur sekurang-kurangnya 10 meter. Letak lubang kotoran lebih rendah daripada letak sumur agar air kotor dari lubang kotoran tidak merembes dan mencemari sumur. Tidak membuang air kotor dan buangan air besar ke dalam selokan, empang, danau, sungai, dan laut

Tidak mencemari tanah permukaan

Tidak buang besar di sembarang tempat, seperti kebun, pekarangan, dekat

Menurut Kepala Balitbangkes, Tjandra Yoga Aditama jumlah Desa STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) termasuk stop BAB sembarangan pada triwulan 3 tahun 2014 mencapai 19.100 desa dari target 20.000 tahun 2014. Program STBM diyakini akan membuat anak-anak bisa tumbuh sehat dan memiliki pola hidup bersih. Namun untuk menjalankan komitmen ini butuh peran serta masyarakat

sungai, dekat mata air, atau pinggir jalan. Jamban yang sudah penuh agar segera disedot untuk dikuras kotorannya, atau dikuras, kemudian kotoran ditimbun di lubang galian.

Bebas dari serangga

Jika menggunakan bak air atau penampungan air, sebaiknya dikuras setiap minggu. Hal ini penting untuk mencegah bersarangnya nyamuk demam berdarah. Ruangan dalam jamban harus terang. Bangunan yang gelap dapat menjadi sarang nyamuk. Lantai jamban diplester rapat agar tidak terdapat celah-celah yang bisa menjadi sarang kecoa atau serangga lainnya. Lantai jamban harus selalu bersih dan kering. Lubang jamban, khususnya jamban cemplung, harus tertutup

Tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan

Jika menggunakan jamban cemplung, lubang jamban harus ditutup setiap selesai digunakan. Jika menggunakan jamban leher angsa, permukaan leher angsa harus tertutup rapat oleh air. Lubang buangan kotoran sebaiknya dilengkapi dengan pipa ventilasi untuk membuang bau dari dalam lubang kotoran. Lantan jamban harus kedap air dan permukaan bowl licin. Pembersihan harus dilakukan secara berkala.


dan banyak pihak terkait, agar semua cita-cita menurunkan angka kematian cepat terwujud. Semua orang harus memiliki jalan pikiran yang sama untuk menghilangkan budaya BAB sembarangan. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah sebuah pendekatan kepada masyarakat. Intinya semua adalah masalah bersama. Penyelesaiannya butuh peran serta semua masyarakat.•

Aman digunakan oleh pemakainya Pada tanah yang mudah longsor, perlu ada penguat pada dinding lubang kotoran dengan pasangan bata atau selongsong anyaman bambu atau bahan penguat lain yang terdapat di daerah setempat.

Mudah dibersihkan dan tak menimbulkan gangguan bagi pemakainya

Lantai jamban rata dan miring ke arah saluran lubang kotoran. Jangan membuang plastic, puntung rokok, atau benda lain ke saluran kotoran karena dapat menyumbat saluran. Jangan mengalirkan air cucian ke saluran atau lubang kotoran karena jamban akan cepat penuh. Hindarkan cara penyambungan aliran dengan sudut mati. Gunakan pipa berdiameter minimal 4 inci. Letakkan pipa dengan kemiringan minimal 2:100

Tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan

Jamban harus berdinding dan berpintu. Dianjurkan agar bangunan jamban beratap sehingga pemakainya terhindar dari kehujanan dan kepanasan.

STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN

W HO/UNICEF 2014 mencatat 55 juta penduduk di Indonesia masih memiliki perilaku BAB sembarangan. Akibatnya setiap tahun lebih dari 370 balita Indonesia meninggal akibat perilaku buruk BAB sembarangan. Selain penyakit, akibat perilaku tidak sehat itu juga diyakini menghambat pertumbuhan fisik kanakkanak. Menyadari bahaya perilaku tidak sehat tersebut, masyarakat Desa Binakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan. Pemerintah daerah mengenalkan program pemicuan. Sebuah program untuk membebaskan diri dari kebiasaan buang air besar. Pemicuan dilaksanakan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Program tersebut menggunakan dana bantuan operasional

Endang memimpin pembacaan deklarasian stop buang air besar sembarangan (SBS) desa Binakarya.

kesehatan (BOK) puskesmas. Awalnya masyarakat dikumpulkan. Petugas menawarkan program kesehatan. Masyarakat yang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, termasuk menyediakan biaya dan bahan penunjang lainnya dengan konsep DOM. “Informasi diberikan dalam suasana gembira, cair, tanpa tekanan. Merekalah

yang secara mandiri menetapkan keputusan program penghentian BAB sembarangan. Setelah masyarakat satu desa tidak BAB sembarangan, baru diselenggarakan deklarasi desa terbebas dari BAB sembarangan”, ujar Erman Suherman, Kabid Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah adalah menanamkan

kesadaran kolektif bahwa sanitasi adalah masalah bersama. Penyelesaiannya butuh peran serta semua masyarakat. Istilah populernya ‘dari, oleh dan untuk masyarakat (DOM)’. Pendekatan ini selaras dengan program pemerintah pusat yakni Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Salah satu program utamanya adalah stop buang air besar sembarangan. Pelaksanaan program


DARI DAERAH

CAption

sanitasi berbasis masyarakat ini tidak menjanjikan insentif modal dan tidak ada pola khusus yang diberikan. “Semuanya mengalir, alami, tidak ada paksaan, dan hebatnya hampir semua masyarakat ikut berpartisipasi”, kata Erman. Menurut Erman, masyarakat diminta membuat peta tempat buang air besar. Peta tersebut dapat digambar di atas tanah, atau sebuk gergaji atau bahan apapun yang tersedia. Mereka menentukan beberapa tempat yang biasa dipakai buang air besar. Bersama-sama masyarakat menentukan titik-titik tersebut. Berikutnya petugas memberi penjelasan berapa

banyak volume tinja yang mereka buang. Juga bahaya bakteri ecoli yang ada dalam tinja bagi kesehatan manusia. Apalagi masyarakat membuang BAB di sungai. Masyarakat yang tinggal di hilir berpotensi terpapar penyakit dari kotoran tesebut. Sayangnya, tidak semua masyarakat tergerak hatinya untuk ikut program sanitasi ini. Bahkan setelah setelah dilakukan pemicuan. Karenanyalah dikembangan pola untuk memecah kebekuan setelah melakukan pemicuan. Istuti Kurniati, Kasi Pengendalian Kualitas Air dan Lingkungan Umum Dinkes Garut mengembangkan pola pasca pemicuan.

“Semuanya mengalir, alami, tidak ada paksaan, dan hebatnya hampir semua masyarakat ikut berpartisipasi.” Erman Suherman 62 MEDIAKOM • Edisi 54 • JANUARI 2015

Akses sanitasi masih ada kendala, harus ada strategi mempercepat akses masyarakat terhadap sanitasi. “Pemicuan sudah dilakukan pada 89 desa dari tahun 2008-2012. Sayangnya setelah dipicu tidak dilakukan monitoring. Akibatnya masyarakat tidak bergerak memperbaiki, sekalipun sudah terpicu. Untuk itu perlu monitoring dengan mengunjungi masyarakat yang sudah terpicu. Dalam hal ini ada 3 komponen yang dikembangkan secara sinergi yakni, enabling, demand dan suply”, kata Istuti. Enabling, masyarakat diberi penguatan akan pentingnya kesehatan bagi diri, keluarga dan masyarakat. Setelah muncul kesadaran, maka harus tersedia sarana yang dibutuhkan untuk mencapai lingkungan yang sehat. Sebelumnya mekanismenya adalah penyuluhan, komunikasi satu arah. Hal ini tidak dapat memberi aksi nyata masyarakat. “Akhirnya petugas mengubah strategi dari penyuluhan satu arah

kepada dialogis bebas tanpa batas. Dialog ini kemudian mendorong keterbukaan dan keterikatan untuk mewujudkan komitmen bersama. Misalnya, tersedianya jamban keluarga untuk berapa rumah. Kemudian mereka membuat komitmen sendiri untuk memperbaiki lingkungannya. Hari ini kita deklarasikan Desa Bina Karya terbebas dari BAB sembarangan”, ujar Kasi pengendalian kualitas air ini. Menurut Erman, suksesnya pendeklarasian stop buang air besar sembarangan (SBS) desa Binakarya tidak lepas dari peran bidan desa, petugas penyuluh lapangan, perawat desa, para kader dan perangkat desa lainnya. Mereka saling menguatkan untuk mendukung terlaksananya program STBM. “Saya selalu keluar masuk desa untuk berdialog dengan warga, mensosialisasikan program STBM. Pelan tapi pasti, akhirnya warga secara terbuka mendukung program ini. Desa Binakarya merupakan desa pertama yang mendeklarasikan SBS di kecamatan Banyuresmi. Kebiasaan masyarakat untuk hidup sehat, terutama tidak buang air besar sembarangan merupakan kado terindah untuk anak cucu kita semua”, kata Erman bangga. “Kami masyarakat Desa Binakarya, Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, dengan ikhlas sepakat mendeklarasikan Stop Buang Air Besar Sembarangan dan akan berperilaku hidup bersih dan sehat......”•

GARUT: ESOK HARUS LEBIH BAIK

P

rogram kesehatan untuk mengubah perilaku masyarakat adalah pekerjaan rumit, melelahkan dan membutuhkan biaya besar. Mengubah perilaku ibarat mencabut akar pohon besar yang tertanam kuat. Pekerjaan ini membutuhkan intensitas tinggi dan harus dilakukan berkesinambungan. Keberhasilan bukan hanya dilihat dari ketuntasan program, melainkan dari adanya peningkatan perilaku masyarakat. Hari ini lebih baik dari kemarin dan perilaku esok harus lebih baik dari hari ini. Hal inilah yang menjadi pijakan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Garut dr.Tenni S Ripai dalam menjalankan program-program kesehatan di Garut, Jawa Barat. Menurutnya, fokus utama pembangunan kesehatan di Garut adalah promosi kesehatan. Mendorong program sanitasi total berbasis masyarakat, khususnya menghentikan kebiasaan masyarakat

melakukan buang air besar sembarangan. Saat ini baru ada 14 desa dari 422 desa yang terbebas dari buang air besar sembarangan. “Program kesehatan lainnya adalah menyiapkan rumah gizi masyarakat guna mengurangi kasus-kasus gizi buruk masyarakat”, ujar Tenni di kantornya saat dikunjungi Mediakom, awal November 2014 lalu. Garut adalah satu dari wilayah di Indonesia yang memiliki pesona panorama indah, menyejukkan mata, menentramkan hati dan menantang jiwa petualang. Gunung Papandayan dan kawahnya menawarkan keindahan tersendiri bagi wisatawan lokal maupun asing. Hawa yang sejuk, terkadang ekstrim saat panas dan dingin, bahkan sering hujan mendadak. Tapi siapa yang menduga, di balik keindahan alam itu tersimpan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya angka kematian ibu dan bayi yang tinggi di atas rata-rata angka Jawa Barat. Faktor-faktor terkait tingginya angka kematian ini

dr.Tenni S Ripai. Fokus utama pembangunan kesehatan di Garut adalah promosi kesehatan.

adalah gizi buruk, penyakit, sanitasi buruk, perilaku buruk masyarakat dan pelayanan kesehatan. Namun, fakta ini bukan untuk ditangisi melainkan seagai pendorong agar semua pihak di Kabupaten Garut bekerja lebih keras.

Melakukan perubahan perilaku masyarakat. Terutama menghapus paradigma “membenarkan kebiasaan menjadi membiasakan yang benar”. Seluruh pimpinan mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Gubernur bahkan Presiden


DARI DAERAH telah mengamanahkan agar melakukan perubahan mental. Semuanya harus menjadi perhatian seluruh jajaran tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut untuk terus bekerja, bekerja dan bekerja...! Plt. Kepala Dinas Kesehatan Garut dr.Tenni S Ripai mengungkapkan bahwa promosi kesehatan yang dilaksanakan di Garut bukan sekedar penyuluhan semata. Mereka melakukan aksi nyata di tengah masyarakat. Misalnya program jamban keluarga. Petugas kesehatan bersama masyarakat langsung membuat jamban sehat, kemudian masyarakat menggunakan dan merawat jamban tersebut.

“Kalau hanya penyuluhan dan penyuluhan saja, tidak akan ada pengaruh nyata di masyarakat. Terbukti dari tahun 1989 sampai sekarang kondisi kesehatan masyarakat terus menurun. Sementara rencana promkes hanya berkutat pada penyuluhan dan penyuluhan. Hal ini harus diubah agar berhasil”, tegas Tenni.

Mulai dari Atas

Menurut Tenni, untuk memberi layanan yang baik, pimpinan harus memberikan contoh. Sebagai atasan mereka harus memberikan layanan yang baik dulu kepada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang sudah dilayani dengan baik,

Insya Allah dapat melayani dengan baik juga kepada masyarakat. “Agar tenaga kesehatan memperoleh pelayanan dengan baik, dibuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi sdm kesehatan. Keterbukaan ini akan membuka peluang keadilan, keamanan, dan kenyamanan. Bekerja harus nyaman. Rasa nyaman akan meningkatkan produktifitas. Jangan sebentar-sebentar mutasi yang tidak jelas kriterianya. Mutasi boleh, tetapi harus jelas apa alasannya”, ujar Tenni. Untuk mendorong keterbukaan, harus mulai dari atas. Kalau atasnya baik, Insya Allah ke bawahnya juga

POSYANDU STROBERI 64 MEDIAKOM • Edisi 54 • JANUARI 2015

baik. Seperti istilah sunda Lauk tara buruk tina buntut, artinya ikan tidak pernah busuk dari ekor. Jadi, busuk dan baiknya organisasi itu berawal dari kepala atau pimpinannya. Kalau mau baik organisasi harus diawali dari pimpinannya. “Membiasakan ucapan terima kasih sebagai penghargaan atas prestasi tenaga kesehatan. Sekecil apapun prestasi yang telah dicapai. Kalau memungkinkan memberi hadiah, sekecil apapun hadiahnya tentu dapat memotivasi untuk berprestasi lebih baik lagi”, ujar pejabat yang belum punya rumah ini. Hal lain yang harus

D

i tengah keindahan alam Gunung Papandayan, lahir kearifan lokal membanggakan. Posyandu Stroberi. Ia telah melahirkan aneka produk kesehatan dan kreatifitas. Sekilas posyandu yang didirikan dengan bambu itu tampak seperti cafe lengkap dengan pernak-pernik asesorisnya. Mereka berhasil menyabet 5 besar posyandu terbaik tingkat provinsi Jawa barat. Mereka memproduksi sambel dan nasi gonjreng berbahan stroberi. Menurut Intan, ketua Posyandu saat ini mereka telah bekerjasama dengan Ninja Fans Club Bandung, dalam penggalangan dana, khususnya untuk memberi insentif kader dan pelayanan kesehatan massal. NFCB adalah sebuah klub motor yang anggotanya terdiri

dilakukan adalah menutup akses kepada pengusaha. Agar pengusaha lebih memiliki perhatian dan kepedulian dengan pekerjaannya. Pengusaha tidak terganggu dengan kewajiban lain kepada SKPD sehingga mereka dapat menyediakan bahan atau hasil kerja berkualitas. Ini sebagai upaya memperbaiki kinerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). “Jangan sampai bangunan mendapat biaya renovasi, justru semakin banyak kerusakan. Bocor berkepanjangan, nggak selesai-selesai. Habis renovasi, rusak lagi. Begitu seterusnya. Setelah dicek, ternyata proses

INTAN

dari dokter dan tenaga kesehatan. “Beberapa waktu lalu bahkan ada rumah makan Stroberi mengajak bekerjasama”, ujar Intan. Nama Stroberi terinspirasi dari dari banyaknya pohon stroberi yang tumbuh di situ. Awalnya posyandu ini menempati rumah salah seorang warga. Setelah melalui pendekatan dengan berbagai pihak, sebuah posyandu didirikan secara

pembangunan tidak baik. Sehingga cepat rusak, terus perbaikan lagi, karena proyek diperjualbelikan dan ada kewajiban lain. Hal ini harus saya stop, tidak boleh terus terjadi”, jelas Tenni. Sekalipun pimpinan sudah mengingatkan, tetap saja masih ada sebagian pihak belum mau berubah. Mereka masih tetap dengan kebiasaan lama yang tidak baik. “Saya sebagai Plt. Kadinkes tidak boleh larut dengan kebiasaan lama dan harus berubah. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Insya Allah, pelan tapi pasti. Karena telah memulai dari diri saya untuk memperbaiki dengan cara persuasif. gotong royong. Posyandu Stroberi hadir sebagai keprihatinan beberapa orang melihat kenyataan di masyarakat. Masyarakat sangat awam dan tidak memahami arti penting kesehatan. Hampir semuanya takut dan tidak mau berhubungan dengan sarana kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit dll). Mereka kebanyakan tidak mengimunisasikan anak-anaknya, karena takut anaknya jadi tambah sakit. Kalau ada yang sakit mereka akan berobat ke "orang pintar". Saat ini kegiatan yang dilaksanakan Posyandi Stroberi meliputi penyuluhan untuk gizi, KB, KIA, PHBS, IMUNISASI, dsb. Semua kegiatan dilakukan di posyandu termasuk Penyuluhan tentang penyakit menular dan PTM. Dalam

“Kalau hanya penyuluhan dan penyuluhan saja, tidak akan ada pengaruh nyata di masyarakat. Terbukti dari tahun 1989 sampai sekarang kondisi kesehatan masyarakat terus menurun." dr.Tenni S Ripai

satu tahun, Posyandu mempunyai program dua kali pengobatan masal. Rencana ke depan akan mengembangkan bank sampah dan kompos masyarakat. Seperti apa rasa nasi gonjreng. Uuu...enak tenan...! begitulah komentar Dimas, awak Mediakom yang sempat menikamati nasi gonjreng. “Rasanya perpaduan

Kecuali dalam beberapa kasus yang membutuhkan intervensi secara langsung dan cepat, saya langsung perintah selesaikan...!” akunya. Menurut Kadinkes, keberhasilan itu tidak harus seratus persen, minimal lima puluh persen plus satu. Keberhasilan juga tidak ditentukan jangka waktunya. Misalnya “Indonesia Sehat 2010”, sekarang sudah tahun 2014 belum tercapai, sehingga kehilangan makna. “Bagi saya keberhasilan itu yang penting ada peningkatan. Bahwa hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini”, tegasnya.• antara nasi uduk dan nasi kebuli. Apalagi dipadukan dengan rasa sambel strawbery, lalapan timun dan ayam goreng...mak yus...!”, ujar Dimas sambil berulangulang menyendok nasi gonjreng-nya.•

JRENG

NASI GON


LENTERA

Terlalu….! Oleh : Prawito

S

ejarah mencatat, di balik kesuksesan dan kebesaran seorang suami selalu ada istri yang setia menopang dan membantunya. Ada Khadijah untuk Muhammad. Ada Ainun untuk Habibie. Ada istri untuk suaminya. Mereka menyiapkan segala kebutuhan suami, urusan anak, sampai tempat berkeluh kesah. Belaian tangan mereka mengandung jutaan volt kasih sayang dan mampu menyingkirkan kegundahan. Untuk semuanya, apakah suami sudah berterimakasih? Pertanyaan sederhana namun sangat dalam itu dilontarkan seorang ustad dalam pengajian pasangan suami istri di Bekasi. Semuanya terdiam merenungkan besarnya pengorbanan istri. Gunawan (53), guru senior SLTA Swasta di Jakarta, tersenyum malu saat sang ustad bertanya kepada Ida, istrinya, apakah sering menerima ucapan terima kasih dari sang suami. Sambil tersenyum Ida menjawab,”jarang!” Ustad itu memberikan ilustrasi: Ida, sebagai ibu

rumah tangga, secara total mengurus, mendidik dan membesarkan kedua anaknya. Suami adalah orang yang mendapat porsi perhatian terbesar. Duapuluh tiga tahun, perhatian itu diwujudkan dalam bentuk menyiapkan kebutuhan suami, membersihan rumah, membantu berbagai urusan anak dan rumah tangga. Suami ingin makan sudah tersedia berbagai menu pilihan dan kesukaan. Pakaian juga sudah disiapkan sesuai hari kerja, tinggal pakai, tanpa harus mencari di lemari, apalagi mencuci dan menseterika. Semuanya disiapkan sang istri sendirian tanpa pembantu, termasuk kerapihan, kebersihan lingkungan rumah, antar jemput dan urusan sekolah anak. Pertanyaan yang menggelitik kemudian adalah apakah ada ungkapan dan ucapan terimakasih suami kepada istrinya setelah dilayani dan dibantu bertahun-tahun? “Saya gembira dapat membantu suami di rumah maupun sekolah. Meskipun suami jarang mengucapkan terima kasih, saya tidak kecewa. Suami saya baik, jarang marah. Paling hanya


diam kalau tidak cocok dan sangat perhatian kepada keluarga”, ujar Ida. Sang ustadz bertanya lagi. “Bagaimana perasaan ibu saat suami mengucapkan terima kasih?” “Ehm…, jujur ustadz, saya tersanjung, bangga dan bahagia. Bahkan ingin berbuat lebih lagi. Lebih baik dari apa yang sudah saya kerjakan saat ini”, tutur Ida bangga. Mengapa suami yang baik, jarang marah dan penuh perhatian kepada keluarga, sangat sedikit mengucapkan terima kasih kepada istrinya? Fenomena umum para suami. Bukankah di balik suami yang hebat ada istri yang menopangnya? Logikanya juga bisa diputar. Di balik istri yang menopang ada suami yang luar biasa. Sehingga ucapan terimakasih harus beredar diantara keduanya. Mereka saling membutuhkan untuk mengungkapkan syukur dan penghargaan.

Akar Keengganan.

Momentum syukur, penghargaan, dan terimakasih kepada istri atau kepada suami saat

ini merupakan momentum langka. Pertama, hal ini karena kebiasaan. Ala bisa karena biasa. Perbuatan berulang dan terjadi terus menerus akan menjadi kebiasaan. Sialnya lagi, kita jarang melakukan perenungan yang intens dan memadai. Semua berjalan datar. Biasa-biasa saja. Untuk apa ungkapan penghargaan timbal balik seperti itu? Untuk apa menyampaikan ucapan terima kasih kepada pasangan? Kedua, rendahnya kualitas penghargaan, rasa terima kasih, dan syukur atas kenikmatan dan kemudahan yang diterima. Apakah kita pernah bersyukur atas setiap helaan nafas selama ini? Setiap hari kita menghirup oksigen tanpa harus menyewa atau membayar. Sejenak tanpa oksigen manusia akan mati. Oksigen sangat penting. Kita menggunakannya setiap saat. Berapa besar syukur atas nikmat ini? Saat manusia menggunakan tabung oksigen, mereka baru menyadari besarnya nikmat oksigen dan pentingnya bersyukur atasnya. Apakah kita harus menyadari

pentingnya bersyukur dan terima kasih setelah di ujung kesulitan? Saat orang tua masih hidup, sehat, segar bugar kita hanya meminta, menuntut. Orang tua dibuat susah dan pusing tujuh keliling. Padahal orang tua selalu berkorban dan mengusahakan yang terbaik bagi anaknya sejak dari kecil bahkan sampai dewasa. Seluruh perhatian dan pengorbanan orang tua untuknya. Setelah mereka tiada, baru merasakan arti dan pengorbanan orang tua. Sadar selama ini lebih banyak menyusahkan, belum sempat minta maaf, apalagi membahagiakan mereka...jauh...jauh….. Menyesal tidak berbuat baik, membahagiakan dan menyenangkan mereka. Hal sama juga berlaku

untuk pasangan suami istri. Setelah pasangan tiada, baru terasa butuh pendamping, ingin bersamanya lagi seperti dahulu. Kita ingin mengucapkan ribuan ucapan terima kasih, jutaan permohonan maaf atas kesalahan dan khilaf, ungkapan sayang dan cumbu rayu. Sayang, semuanya terlambat! Nah, bagaimana agar tidak menyesal setelah terlambat? Segera sadari, bahwa kehidupan tidak akan berlangsung tanpa campur tangan Allah SWT, ibu, bapak, keluarga, teman, tetangga dan orang lain di sekitarnya. Segera bersyukur atas nikmat-Nya yang tak terhingga. Caranya dengan semakin patuh dan taat beribadah kepada-Nya. Segera minta maaf kepada orang tua, sayangi

dan hormati mereka, bantu dan cukupi apa yang menjadi kebutuhan semampunya, selagi masih hidup. Jangan baru sadar ingin membahagiakan setelah tiada. Penyesalan tiada guna, karena sudah terlambat. Segera perbaiki interaksi dengan pasangan. Semakin tua usia perkawinan seharusnya semakin indah dan bahagia. Bertambah kesadaran pentingnya peran pasangan masing-masing dalam kehidupan keluarga. Sehingga, masing-masing pasangan berlomba saling memberi perhatian, bukan menuntut. Peningkatan kesadaran ini, harus diiringi dengan perenungan atau kontemplasi atas nikmat dan karunia yang telah diterima selama ini. Ketika lahir membawa apa, sekarang sudah

mendapat apa dan akhirnya akan kemana. Perenungan yang dilakukan secara terjadwal akan meningkatkan kesadaran betapa pentingnya peran Allah SWT, orang tua, keluarga dan orang lain di sekitar kita. Kesadaran ini memungkinkan seseorang lebih mudah bersyukur atas nikmat dan berterima kasih kepada orang lain. Hidup akan bertambah bahagia dengan bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-Nya. Berterima kasih kepada orang tua, pasangan, keluarga dan orang lain atas perannya. Jangan menjadi ungrateful person. Sudah mendapat kebaikan dari banyak pihak, tapi mengucapkan terima kasih saja tidak bisa. Terlalu…..!•


RESENSI BUKU Pedoman kegiatan gizi dalam penanggulangan bencana DAMPAK akibat bencana secara fisik umunya adalah rusaknya berbagai sarana dan prasaran fisik, namun demikian dampak yang lebih mendasar adalah timbulnya permasalahan kesehatan dan gizi pada kelompok masyarakat korban bencana akibat rusaknya sarana pelayanan kesehatan, terputusnya jalur distribusi pangan, rusaknya sarana air bersih dan sanitasi lingkungan yang buruk. Masalah gizi yang bisa timbul adalah kurang gizi pada bayi dan balita, bayi tidak mendapatkan air susu ibu (ASI) karena terpisah dari ibunya dan semakin memburuknya status gizi kelompok masyarakat, bantuan makanan yang sering terlambat, tidak berkesinambungan dan terbatasnya ketersediaanya pangan lokal dapat memperburuk kondisi yang ada.

Jakarta : Kementerian Kesehatan, 2012 80 hal. ISBN : 978-602-235-138-2 Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 613.2 Ind p 1. NUTRITION 2. FOOD 3. EMERGENCY CARE 4. CIVIL DEFENSE 5. DISASTER

Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya, antara lain dengan melengkapi bagan kegiatan penanganan gizi mulai dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.•

Buku pedoman penerapan layanan komprehensif HIV-AIDS dan IMS bagi kader LAYANAN komprehensif adalah upaya yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan melibatkan seluruh sektor terkait, masyarakat termasuk swasta, kader, LSM, populasi kunci, ODHA, keluarga, PKK, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta organisasi/ kelompok yang ada di masyarakat. Kegiatan Layanan Komprehensife HIV yang Berkesinambungan (LKB) mencakup semua bentuk layanan HIV dan IMS, seperti kegiatan KIE pengetahuan komprehensif, promosi penggunaan kondom, pengendalian faktor risiko, layanan Konseling dan tes HIV (KTS), Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP), Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA), Pengurangan dampak Buruk NAPZA (LAJSS, PTRM, PTRB), layanan IMS, pencegahan penularan melalui darah donor dan produk lainnya, kegiatan monev dan surveilan epidemiologi, Puskesmas, Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.•


Jakarta : Kementerian Kesehatan, 2012 38 hal; Ilus; 20 X 29 cm. ISBN Ditjen P2 PL 616.979 2 Ind b 1. UMAN IMMUNODEVICIENCY VIRUS 2. ACQUIRED IMMUNODEVICIENCY SYNDROME 3. SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES 4. HEALTH MANPOWER

Kartu Indonesia Sehat (KIS) resmi diluncurkan Presiden RI. Puluhan ribu

Recommend Documents