BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) diluncurkan resmi pada tanggal 17 juli 2009, berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2011 dan diterapkan lebih awal pada 1 januari 2010.Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK ETAP) ditujukan kepada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pihak eksternal. Bagi entitas yang memiliki entitas publik juga dapat menggunakan SAK ETAP apabila entitas tersebut telah memproleh ijin dari pihak yang berwenang atau dari pihak regulator. Bank perkreditan rakyat menurut Undang – Undang
Perbankan
merupakan bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana. BPR merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal atau tidak go publik, dan BPR mempunyai ruang lingkup yang tidak luas. Dengan keterbatasan kegiatan usahannya BPR ini pelayanan utamanya kepada usaha mikro kecil dan menengah dan masyarakat sekitar. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Umum dan BPR dalam pelaporan keuangannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 tentang Akuntansi Perbankan. PSAK No. 31 tersebut bertujuan
1
2
untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan bank. Dengan diberlakukannya PSAK 50 Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan (PSAK 50) dan PSAK 55 Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55), yang menggantikan PSAK 31, maka standar akuntansi bagi perbankan mengacu pada PSAK yang berlaku. Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, maka BPR memerlukan standar akuntansi yang sesuai. Dengan diberlakukannya SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan bagi BPR, maka pedoman akuntansi atas transaksi keuangan BPR tetap menggunakan pedoman akuntansi sebagaimana yang digunakan selama ini sepanjang Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PABPR) belum diberlakukan. Pedoman Akuntansi BPR merupakan penjabaran lebih lanjut prinsip dan substansi pengaturan dalam SAK ETAP untuk membantu BPR dalam menyusun laporan keuangan. Proses penyusunan Pedoman Akuntansi BPR yang melibatkan regulator, akuntan dan praktisi telah melalui proses yang lazim dalam penyusunan suatu pedoman akuntansi. Hal ini untuk menjamin pengaturan didalamnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan kebutuhan BPR. Pengaturan dalam Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat akan dilakukan seiring dengan perkembangan usaha BPR, standar akuntansi keuangan, dan hal lain yang berpengaruh terhadap pengaturan akuntansi dan pelaporan BPR secara keseluruhan.
3
Erlinasari (2012), mengidentifikasi penyajian laporan keuangan bank perkreditan rakyat surya abadi bersaudara dalam menerapkan SAK ETAP. Mengungkapkan bahwa BPR Surya Abadi Bersaudara dalam laporan keuanganya belum bisa menerapkan SAK ETAP untuk semua pos-pos dalam laporan keuangan diantaranya untuk untuk pos pendapatan, pos provisi dan pajak penghasilan. Pengungkapan aset tetap untuk tanah dan bangunan tidak dipisahkan dan seharusnya dicatat secara terpisah, meskipun diperoleh secara bersamaan. Penyajian laporan keuangan hanya menyajikan neraca dan laporan laba rugi saja. Afristanti (2012) menganalisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik pada PT BPR MENTARI TERANG TUBAN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, PT BPR Mentari Terang Tuban, telah melakukan penyusunan laporan keuangan Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas melalui proses yang baik, karena telah melakukan pencatatan transaksi yang lengkap pengakuan ,pengukuran, penyajian dan pengungkapan sehingga memudahkan proses pembuatan laporan keuangan.Kedua, PT. BPR Mentari Terang Tuban telah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas sudah mengacu pada standar SAK ETAP. Ketiga, PT. BPR Mentari Terang Tuban belum menyusun laporan perubahan ekuitas.Keempat, Adanya perubahan nama pos pada laporan keuangan PT BPR Mentari Terang Tuban yang sebelumnya aktiva menjadi aset dan pasiva menjadi kewajiban pada neraca, nama pos beban operasional menjadi beban usaha. Kelima, Beban gaji, upah honorarium biaya pendidikan perusahaan mengakui
4
beban ini dilaba rugi menjadi biaya tenaga kerja, sedangkan menurut SAK ETAP beban tersebut termasuk beban administrasi dan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Badan Bank Perkreditan milik Pemerintah daerah hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Inilah yang mendasari dikeluarkannya Peraturan Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Malang. Pentingnya PD.BPR menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangannya, karena laporan berdasarkan standar maka PD.BPR dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, akuntabel dan dapat diperbandingkan. Selain menggunakan SAK ETAP sebagai dasar penyususnan laporan
keuangan,
SAK
ETAP
dapat
digunakan
untuk
menciptakan
keseragamanperlakuan akuntansi bagi BPR sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Peneliatan ini menganalisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “TUGU ARTHA MALANG”. Pemilihan PD.BPR sebagai objek penelitian karena sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.15/3/PBI/2013 dalam BAB 1 Pasal 1 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR adalah Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Maka dari itu penelitian ini
5
mengambil
judul“ANALISIS
PENERAPAPAN
SAK
ETAP
PADA
LAPORAN KEUAGAN PERUSAHAAN DAERAH BPR TUGU ARTHA MALANG”.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan PD.BPR Tugu Artha Malang? 2. Apakah laporan keuangan PD.BPR Tugu Artha Malang sudah sesuai dengan SAK ETAP?
C. Tujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan PD.BPR Tugu Artha Malang. 2. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan PD.BPR Tugu Artha Malang sudah sesuai dengan SAK ETAP.
D. Manfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi PD.BPR Tugu Artha Malang dan Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema serupa, sehingga dapat memberikan kajian keilmuan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.
