LAMPIRAN
: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 21/SB/2006 TANGGAL : 17 JULI 2006.
CATATAN-CATATAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2005
I. BIDANG PEMERINTAHAN 1. Masih ditemui permasalahan dalam hal penyelesaian batas wilayah Sumatera Barat dengan Sumatera Utara, Jambi dan Bengkulu. Untuk itu diharapkan kepada Gubernur dapat segera melakukan tindakan tegas dalam penyelesaian dan penegasan batas wilayah ini, baik itu secara teknis maupun administratif. 2. Untuk masa mendatang perlu ditingkatkan koordinasi dan pembinaan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota sehingga penyelenggaraan Pemerintahan benar-benar efektif. 3. Kegiatan pemberdayaan Pemerintahan Nagari berupa pemberdayaan aparatur di Nagari-nagari telah dilakukan sebagaiamana yang diharapkan, namun kegiatan ini harus ditindak lanjuti dan dikaitkan dengan program-program nyata dan terpadu dengan Dinas-dinas teknis baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Nagari. Sehingga program dimaksud dapat menyentuh langsung kepada peningkatan SDM masyarakat yang berdampak kepada kegiatan perekonomian masyarakat di Nagari. 4. Di Bidang Hukum yang menjadi prioritas perhatian gubernur adalah mengenai tindaklanjut PP No. 84 tahun 1999. Dalam hal ini Gubernur harus menjadi Fasilitator sehingga masalah ini tidak berkembang menjadi hal yang anarkis dan dapat menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang harus dikorbankan. Bahwa dimasa yang akan datang perlu peningkatan peran dan fungsi Biro Hukum karena banyaknya masalah baik dibidang pemerintahan ataupun pertanahan atau masalah-masalah lainnya yang melibatkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. 5. Dalam penyusunan SOTK yang baru diharapkan kepada Gubernur untuk memperhatikan azas efisiensi dan efektifitas tanpa mengesampingkan kualitas dan mutu Aparatur sehingga Penyusunan SOTK tersebut sesuai dengan TUPOKSI. 6. Sesuai dengan Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil khususnya pegawai honorer untuk masa yang akan datang agar Gubernur Sumatera Barat segera mengklarifikasi data pegawai honorer. 7. Pelaksanaan program Peningkatan Sumber Daya Aparatur perlu dilakukan dengan serius, sehingga kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan dapat ditingkatkan.
1
II. BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN 1. Berkenaan dengan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah tahun 2005 di bidang pertanian tanaman pangan perlu kami berikan catatan sebagai berikut : a. Manfaat langsung dari pelaksanaan kegiatan terhadap peningkatan pendapat petani sampai saat ini belum dilakukan suatu evaluasi. Untuk itu catatan kami adalah perlu dilakukan suatu evaluasi terhadap hasil yang dicapai dan hasil evaluasi tersebut diinformasikan kembali kepada DPRD. b. Pengelolaan cold storage yang dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah ternyata tidak efisien untuk itu catatan DPRD adalah agar kedepan pengelolaan cold storage ini diserahkan kepada pihak swasta yang lebih profesional. c. Dalam rangka pelaksanaan tata niaga dan distribusi pupuk agar dapat lebih efektif dan efisien, seyogianya dibentuk suatu tim untuk menanganinya. DPRD menyarankan agar kegiatan tata niaga dan distribusi pupuk dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. d. Sesuai dengan permintaan pasar kita telah merintis usaha pertanian organik, lebih jauh kita telah membentuk perhimpunan petani organik. Catatan DPRD adalah agar petani organik tersebut kedepan harus terbukti lebih sejahtera dibanding dengan petani non organik. e. Masyarakat petani perlu mendapatkan informasi tentang harga hasil pertanian dipasar untuk itu DPRD merekomendasikan agar RRI dan TVRI Sumatera Barat dapat dijadikan media penyampaian informasi harga kepada petani secara reguler. f. Program dibidang pertanian pangan untuk tahun 2005 yang belum berjalan sesuai dengan perencanaan, DPRD mengharapkan untuk tetap dilaksanakan, khususnya yang menyangkut dengan upaya peningkatan pendapatan petani. 2. Perkebunan Berkenaan dengan pelaksanaan program dibidang perkebunan untuk tahun 2005 catatan yang perlu kami berikan adalah sebagai berikut : a. Dalam rangka memberikan nilai ekonomis kepada daun cengkeh yang biasanya dibuang begitu saja oleh petani cengkeh, seyogianya kedepan dipetimbangkan untuk membuat minyak daun cengkeh. b. Berkenaan dengan penetapan harga TBS untuk komoditi kelapa sawit walau ditentukan oleh perusahaan pengolah, diharapkan Pemerintah tetap melakukan pemantauan sehingga harga yang ditetapkan pihak pabrik pengolah tidak merugikan petani. c. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani perkebunan diharapkan instansi yang berkompeten dapat memberikan sertifikasi terhadap bibit yang dijual di pasar. d. Dalam rangka upaya peningkatan pendapatan petani gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan, kedepan untuk dapat dipertimbangkan menyiapkan dana bergulir untuk mereka.
2
3. Peternakan Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang peternakan untuk tahun 2005 dapat kami berikan beberapa catatan sebagai berikut : a. Kegiatan pengembangan lumbung ternak telah dirasakan manfaatnya oleh petani ternak untuk itu DPRD merekomendasikan agar program dengan kegiatan ini tetap dilanjutkan untuk masa yang akan datang. b. Kegiatan pembuatan semen beku oleh BIB tuah sakato di Limbukan Payakumbuh sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat petani peternak di Sumatera Barat. Realisasi produksi semen beku untuk tahun 2005, melebihi target yang ditentukan yakni 105 %. Untuk itu DPRD merekomendasikan agar kegiatan ini tetap dilanjutkan dimasa yang akan datang. 4. Kehutanan Berkenaan dengan program dibidang kehutanan untuk tahun 2005, DPRD perlu menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut : a. Kasus illegal logging masih saja terjadi di Sumatera Barat. Untuk itu DPRD merekomendasikan beberapa hal : -
Usut tuntas tanpa pandang bulu para pelaku illegal logging dan siapa yang bersalah dihukum berat.
-
Pemerintah Kabupaten/Kota harus menertibkan izin sawmill.
-
Perlu menambah jumlah polisi khusus kehutanan.
b.
Perlu dilanjutkan program penentuan batas wilayah hutan dengan Provinsi yang berbatasan.
c.
Perlu penetapan yang jelas melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai batas hutan lindung dan hutan rakyat.
5. Perindustrian dan Perdangan Berkenaan dengan program di bidang perindustrian dan perdagangan, catatan yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut: a.
Ditinjau dari segi proses pelaksanaan kegiatan hampir semua kegiatan yang direncanakan sudah terlaksana. Masalahnya adalah sampai dimana pelaksanaan kegiatan itu dapat memberikan kontribusi positif terhadap para pengusaha kecil dan industri rumah tangga. Untuk itu masih diperlukan fasilitasi lain dari pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan produktifitas para pengusaha kecil di Sumatera Barat.
b.
Produk indistri kecil Sumatera Barat, ternyata kalah bersaing dengan produk yang sama yang berasal dari luar Sumatera Barat. Untuk itu masih diperlukan uapaya peningkatan produktifitas, efisiensi dalam proses produksi, serta pemakaian teknologi tepat guna disamping tersedianya modal yang cukup, mudah dan murah.
3
6. Koperasi dan UKM Berkenaan dengan program di bidang koperasi dan UKM, DPRD perlu memberikan catatan sebagai berikut: a. Kita bertanya bahwa ada koperasi di Sumatera Barat yang sudah cukup maju dan sukses, namun dibalik itu kita jangan tutup mata bahwa masih banyak koperasi di daerah kita yang stagnasi malah mundur. Untuk itu secara umum, pembinaan terhadap koperasi masih sangat diharapkan. b. Agar citra baik koperasi tidak luntur di tengah masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap koperasi yang ada, namun tidak berproses sebagaimana mestinya. Koperasi yang ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan minimal apabila tidak mungkin dibina, dibubarkan saja dan apabila ada yang perlu diproses sesuai dengan ketentuan hukum, harus diproses sebagaimana mestinya. c. BUMN dan BUMD yang ada di daerah sebagai pengusuha menengah dan besar perlu diminta perhatiannya untuk membina koperasi dan UKM. Diharapkan BUMN dan BUMD dapat menyisihkan sebahagian keuntungannya untuk pembinaan koperasi. 7. Pendapatan Daerah Berkenaan dengan pelaksanaan program di bidang pendapatan daerah untuk tahun 2005, DPRD perlu memberikan catatan sebagai berikut: a. Walaupun realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2005 sudah melampaui target, yakni 107,01 %, namun di lapangan ternyata khususnya kendaraan bermotor yang belum/tidak membayar pajak untuk tahun 2005 masih cukup banyak. Menurut catatan yang ada pada kami kendaraan yang belum/tidak membayar pajak tersebut adalah: 1) kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 4.136 unit 2) kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 42.157 unit Untuk itu dimasa yang akan datang perlu diciptakan upaya-upaya tertentu untuk lebih menekan lagi angka-angka kendaraan bermotor yang tentu saja pada gilirnnnya akan menambah pendapatan daerah. b. Di lapangan ternyata masih banyak terdapat kendaraan non BA yang belum dibalik namakan. Untk itu razia terhadap kendaraan non BA, dan himbauan kepada pemiliknya agar dibalik namakan kendaraannya tetap diupayakan secara kontiniu dan simultan. c. Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para wajib pajak, khususnya wajib pajak kendaraan bermotor kami menyokong sepenuhnya upaya Dinas Pendapatan Daerah untuk menambah unit kendaraan operasional Samsat Keliling. Melalui sosialisasi dan kunjungan yang sifatnya reguler diharapkan akan lebih mempermudah wajib pajak. 8. Kelautan dan Perikanan Sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan, DPRD perlu memberikan beberapa catatan sebagai berikut: 4
a. Menyadari begitu luasnya wilayah laut Provinsi Sumatera Barat, yang dihadapkan dengan terbatasnya personil/fasilitas pengawasan, maka tidak bisa dipungkiri masih saja terjadi pencurian ikan oleh kapal pukat harimau dan nelayan-nelayan asing. Dalam rangka pengawasan terhadap wilayah laut kita, diperlukan kerja sama yang lebih intensif dengan LANAL Teluk Bayur. b. Untuk lebih meningkatkan hasil tangkapan ikan para nelayan kita, perlu diberikan fasilitas untuk memperoleh sarana dan prasarana yang lebih memadai. c. Para nelayan perlu diberikan fasilitas serta keterampilan untuk menangani hasil tangkapan ikan mereka terutama dimusim panen ikan berlimpah. Diharapkan pada waktu panen berlimpah, petani nelayan mempunyai sedikit tabungan yang akan dimanfaatkan pada saat mereka tidak dapat melaut. d. Keberadaan BBI sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untk itu dimasa yang akan datang kegiatan BBI perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi. Disamping itu yang lebih diperlukan adalah penyuluh lapangan, yang akan memberikan petunjuk dan alih tehnologi kepada para petani ikan III. BIDANG PEMBANGUNAN 1. Penyiapan lahan transmigrasi di Kabupaten Solok Selatan telah dilaksanakan sesuai aturan. Pembagian lahan nantinya akan diperuntukkan 50 % bagi warga sekitarnya dan 50 % lagi untuk para transmigran. Berdasarkan kunjungan lapangan ditemui bahwa lahan yang dijanjikan 1 ha siap olah ternyata belum terealisasi sehingga menimbulkan keluhan masyarakat. Di samping itu terdapat pula sebagian lahan yang kondisinya kurang layak yakni memiliki kemiringan yang tidak sesui untuk pemukiman transmigrasi dan usaha pertanian. 2. Pekerjaan proyek normalisasi Batang Sangir tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan, karena kurang tepatnya pilihan konstruksi, sehingga setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud terlaksana ternyata tidak dapat mengatasi permasalahan. Meskipun pekerjaan ini telah selesai namun segmen jalan Padang Aro-Bidar Alam tetap terancam putus akibat aliran sungai yang menggerusinya. Pada saat ini dilakukan lagi pekerjaan dengan jenis konstruksi yang berbeda dengan biaya sebesar Rp 600.000.000,- dari dana bencana alam. Berdasarkan hal tersebut Dewan memandang bahwa kegagalan proyek ini dapat dikatakan disebabkan oleh karena kurang matangnya perencanaan dan kurang diperhitungkannya dampak yang ditimbulkan dikemudian hari dari pelaksanaan pekerjaan proyek. Untuk itu Dewan merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan mutual chek terhadap proyek ini dan menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada DPRD. Kemudian DPRD perlu dan wajib meminta kepada BPK dan atau BPKP untuk melakukan audit kinerja dan atau audit dengan tujuan tertentu (investigasi) terkait dengan proyek normalisasi dan pengerukan Batang Sangir ini. 3. Proyek Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan telah sesuai dengan aturan dan hasilnya telah dinikmati oleh Masyarakat pengguna jalan. Berkenaan dengan itu DPRD menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan proyek ini dan untuk masa yang akan datang terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan dapat dilakukan lebih baik lagi. 5
4. Pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan serta di daerah Perbatasan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan hasilnya cukup baik, mudah-mudahan pada masa mendatang Pekerjaan Pemeliharaan ini dapat menjadi lebih baik lagi. Dari kunjungan lapangan ditemui batas wilayah Sumbar dengan Jambi di daerah Pesisir Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Kerinci telah bergeser ke arah Kabupatem Pesisir Selatan sepanjang 1 Km. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan segera melakukan koordinasi dengan Provinisi Jambi dan Kabupaten Kerinci guna penyelesaiannya. 5. Dari kunjungan lapangan proyek daerah irigasi Batang Indrapura telah selesai dikerjakan dan manfaatnya sudah dirasakan masyarakat sekitarnya. Karena kondisi topografi daerah yang datar dan morfologi sungai yang berbelokbelok mengakibatkan terhambatnya pengaliran air sungai sehingga bisa terjadi luapan air sungai (banjir) ataupun genanggan seperti yang terjadi pada tanggal 24 s/d 25 Januari 2006, dimana pada saat curah hujan tinggi menyebabkan banjir dan merusak tanaman padi dan kelapa sawit. Sedangkan pada saat kemarau terjadi kekeringan. Dari peninjauan ke lapangan ditemui kurangnya pemeliharaan terhadap Daerah Irigasi. Untuk itu Dewan merekomendasikan agar perlu dilakukan normalisasi alur sungai dan peningkatan kapasitas pembuangan air ke laut, pengamanan daerah rawa yang telah dikembangkan serta pengamanan daerah aliran sungai di samping reklamasi dan rehabilitasi daerah rawa. 6. Pelaksanaan proyek irigasi Malampang Ampang Tulak, yang direncanakan untuk dua irigasi semi tehnis yaitu irigasi Malapang seluas 250 Ha dan irigasi Ampang Tulak seluas 963 Ha, dengan luas fungsional saat ini 515 Ha. Hasil studi yang disampaikan Konsultan menunjukkan bahwa debit air dari Batang Betung cukup untuk mengairi bahkan meningkatkan areal persawahan di Malampang dan Ampang Tulak dari hanya 515 Ha menjadi 2965 Ha. Pelaksanaan proyek ini dimulai sejak tahun 2003 dengan pekerjaan upgrading daerah irigasi Malapang Ampang Tulak dan dialokasikan dalam 3 tahun anggaran untuk areal 1000 Ha. Dalam laporan Proyek ini telah dinyatakan selesai 100%, akan tetapi dari peninjauan lapangan masih ditemui sebagai berikut : -
Kualitas fisik bendungan telah sesuai dengan perencanaan
-
Saluran / Drainase kurang terpelihara dengan baik
-
Luas areal yang bisa dialiri sudah mencapai sasaran.
-
Tidak adanya petugas pintu air di lokasi.
-
Kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi tersebut belum tegas, apakah kewenanangan Propinsi atau kewenangan Kabupaten.
Untuk itu Dewan merekomendasikan menyelesaikan permasalahan ini.
agar
Pemerintah
Daerah
segera
7. Terhadap bendungan Daerah Irigasi Batang Jalamu yang sedang dalam proses pengerjaan catatan Dewan adalah menurut aktual cek di lapangan diperlukan dokumen kontrak sebagai bahan perbandingan bagi pekerjaan–perkejaan yang lainnya selain bahagian dari pengawasan untuk pekerjaan anggaran APBD Tahun 2006. Aktual Cek pada besaran diameter Bronjong belum meyakinkan maka perlu penjelasan dan dokumen-dokumen terkait. 6
8. Dari kunjungan ke lapangan, yaitu dari Padang–Solok Selatan, Pesisir Selatan, Via Kerinci, banyak terdapat jalan-jalan dan jembatan yang rusak, untuk ini perlu pengawasan terhadap pemakaian jalan dan peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan konstruksi jalan. Disepanjang, yang melintasi TNKS banyak kami temukakan kayu-kayu yang dikeluarkan dari hutan TNKS. Dari pemanfaatan ruang di perbatasan Jambi dan Sumatera Barat tepatnya kerinci-Solok Selatan dan Kerinci-Pesisir Selatan terlihat dengan jelas di sekitar leter “ W ‘ bahagian ke Sumbar dihijaukan ddengan Kasiavera sedangkan arah ke Kerinci sudah bertambah pemukiman dan ladang masyarakat sampai ke batas kerinci-Pesisir Selatan. IV. BIDANG SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Kegiatan dibidang penelitian yang dilaksanakan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diarahkan melalui program penelitian dan pengembangan kapasitas kelembagaan dan Pemerintah, program penelitian dan pengembangan ekonomi dan keuangan, program penelitian dan pengembangan penerapan teknologi, program penelitian dan sumber daya, program pengembangan fungsional peneliti. Terhadap program penelitian dan pengembangan tersebut DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan sebagai berikut : a. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan kurang disebar luaskan sehingga hanya merupakan sebuah kegiatan dari sebuah lembaga dan kurang dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan dan kegiatan pembangunan Sumatera Barat. b. Hasil kajian terhadap tingkat kemiskinan dipedesaan dan perkotaan perlu mendapat perhatian dan ditindak lanjuti atau disampaikan kepada instansi terkait sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam menyusun program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat. c. Perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik antara Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sehingga rekomendasi atau hasil penelitian yang dikeluarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Mencermati laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan kunjungan kelapangan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meskipun demikian masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan itu beberapa catatan DPRD terhadap pelaksanaan program dan bidang kesehatan adalah sebagai berikut : a. Peningkatan sumber daya manusia aparatur bidang kesehatan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. b. Koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Sosial dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Barat perlu mendapat perhatian.
7
c. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan peranan Pusat Kesehatan masyarakat sebagai ujung tombak dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat disertai dengan dukungan fasilitas, peralatan dan operasional yang memadai. d. Program peningkatan kesehatan lingkungan dengan 10 kegiatan belum memberikan kontribusi terhadap pembangunan bidang kesehatan oleh karena itu untuk dimasa yang akan datang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. 3. Dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dikemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan dibidang sosial disampaikan telah terlaksana dengan baik dari hasil yang disampaikan terlihat bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penanganan masalah sosial belum dapat diukur tingkat keberhasilannya. Hasil yang dicapai dari penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan bidang sosial lebih bersifat retorika dan tidak menyampaikan secara nyata tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Sebagai contoh dapat dikemukakan kegiatan bimbingan pelatihan penyandang cacat dan tulkit pada Panti Sosial Tuna Netra tuah sakato dimana hasil kegiatan tersebut yang disampaikan dalam LKPJ adalah terlaksananya bimbingan pelatihan keterampilan penyandang cacat dan tulkit pada Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato. Sehubungan dengan itu, untuk masa yang akan datang dalam penyusunan program dan kegaitan pembangunan bidang sosial ini disamping hasil perlu pula diperhatikan dampak dan manfaat dari kegaitan tersebut. 4. Pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan perpustakaan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat. Untuk mendukung program dan kegiatan ini, telah dialokasikan dana sebesar Rp.4.481.000.150,- Dalam LKPJ disampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah memberikan hasil antara lain dapat dilayaninya masyarakat dengan koleksi buku-buku yang dibutuhkan serta dipeliharanya buku koleksi dengan peralatan yang baik. Catatan kami adalah bahwa Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam pengelolaan bidang perpustakaan daerah. 5. Kegiatan bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Sumatera Barat. Oleh karena itu kita telah menyepakti alokasi dana untuk mendukung program dan kegiatan dalam rangka pembangunan pendidikan setiap tahun dapat ditingkatkan. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap program dan kegiatan bidang pendidikan bahwa aparatur pengelola bidang pendidikan kurang serius dan kurang fokus dalam pelaksanaan tugasnya sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu memberikan bimbingan, pembinaan dan arahan terhadap pelaksanaan tugas bidang pendidikan sehingga kinerjanya dapat lebih meningkat.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT K E T U A,
H. LEONARDY HARMAINY
8
