BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat (Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998). Modal utama pembangunan perekonomian Indonesia bergantung pada keberadaan UMKM yang handal dan kuat. Namun, selama ini UMKM masih memiliki banyak keterbatasan dan kendala terutama kendala yang terdapat antara UMKM dan perbankan selaku penyalur kredit bagi UMKM. Kelayakan usaha, aspek keuangan, aspek pemasaran dan aspek sumber daya manusia (tenaga kerja) merupakan permasalahan UMKM yang dirasakan selama ini oleh pihak Bank (Bank Indonesia, 2010). UMKM diatur pada UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka usaha mikro kecil dan menengah mendapatkan jaminan dan keadilan usaha, selain itu pemberlakuan ini juga dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakya, penciptaan lapangan kerja, dan pemberantasan kemiskinan (Arri, dkk 2014).
1 http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
Setiap perusahaan diharapkan memiliki laporan keuangan. Laporan Keuangan (fincancial statements) adalah dokumen bisnis yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai yang dapat meliputi manajer, investor, kreditor dan agen regulator (Hongren, 2011:1). Pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon investor, kreditor (pemberi pinjaman), pemasok, kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, pemerintah dan lembaga lainnya, karyawan dan masyarakat, dan shareholders (para pemegang saham) (Dwi Prastowo, 2011:3). Laporan keuangan menjadi tolak ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan (Kieso, 2008:2). Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi mengenai posisi keuangan, dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut (Dwi Prastowo, 2011:5) Menurut SAK ETAP. (IAI, 2009: bab2 par2.1) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas untuk suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Namun demikian, UMKM mengalami banyak masalah. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu pelaku UMKM kurang memahami pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengetahui posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan lebih akurat dan relevan. Selain itu, dengan menyusun laporan keuangan dengan jelas dan akurat maka pelaku UMKM mempermudah dalam pengisian SPT dan penambahan modal usaha (Arri, dkk, 2014). Melihat
pentingnya
laporan
keuangan
dalam
menilai
kesehatan
perusahaan, maka laporan keuangan harus disusun secara cermat dan terbebas dari bias. Laporan keuangan harus dapat diinterpretasikan oleh para pihak yang memiliki kepentingan (interested party) dengan persepsi yang sama. Untuk itu perlu adanya suatu standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia terdiri atas 4 pilar yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, SAK ETAP, SAK Syariah, dan Standar Akuntansi Pemerintah. SAK umum diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), SAK Umum cukup sulit penerapannya bagi pelaporan keuangan UMKM. Pelaku UMKM umumnya hanya memiliki pengetahuan akuntansi yang minim dan masih menerapkan akuntansi sederhana pada pencatatan dan penyajian laporan keuangan usaha (Ade Astalia, dkk, 2014).
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit (Syarif Basir, Juli 2010). Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang diperuntukan untuk UMKM dan SAK ETAP. Penggunaan nama SAK ETAP, bukan SAK UMKM, bertujuan untuk menciptakan fleksibibilitas dalam penerapannya. SAK ETAP merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum; sebagian besar menggunakan biaya historis, mengatur transaksi yang umum dilakukan UMKM; bentuk pengaturan lebih sederhana dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan; dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun (IAI, SAK ETAP 2009). Dibandingkan dengan SAK Umum, SAK ETAP memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan, diantaranya adalah: (a) UMKM dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, (b) lebih sederhana sehingga lebih mudah dalam implementasinya, (c) dapat diaudit dan mendapatkan opini audit sehingga dapat digunakan untuk memperoleh dana guna mengembangkan usaha, dan (d) kehandalan informasi pada penyajian laporan keuangan (Tim Implementasi IFRS, 2011).
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan akurat, karena penyusunan laporan keuangan menurut SAK-ETAP mencakup beberapa karakteristik kualitatif yaitu dapat dipahami, relavan, materialitas, keandalan, subtansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu dan keseimbangan antara biaya dan manfaat (SAK ETAP 2009) Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabiltas Publik (SAK-ETAP). SAK-ETAP ini telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2011, sehingga perusahaan kecil seperti UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Meski demikian Kenyataannya tingkat kebutuhan SAK ETAP bagi UMKM masih sangat rendah. Dan SAK ETAP juga masih dianggap memberatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi, dan banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usahanya. Perusahaan atau pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan, sehingga pengelolaan laporan keuangan di dalam perusahaan terkesan apa adanya. Hal tersebut akan berdampak pada keberhasilan pengelola usaha kecil menjadi berantakan dan akan menyulitkan manajer dalam mengontrol tentang informasi akuntansinya. Inilah yang menjadi permasalahan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
UMKM pada saat ini, khususnya di bidang keuangan. Permasalahan tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan UMKM di Indonesia (Pratiwi dan Tituk 2010). Sehingga fenomena atau masalah dari penerapan SAK ETAP yaitu kurangnya SDM yang ahli atau paham bagaimana penyajian laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada, selain itu terdapat UMKM yang hanya melakukan pencatatan sederhana padahal dengan diberlakukannya SAK ETAP sejak tanggal 1 Januari 2011 diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah namun pada faktanya dilihat dari penelitian terdahulu masih banyak entitas yang kurang menyadari pentingnya laporan keuangan dan tidak menerapkan SAK ETAP. Untuk itu dalam skripsi ini, penelitian ditujukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sehingga dengan penyusunan laporan keuangan tersebut memudahkan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan mengevaluasi usahanya juga dapat menggunakan informasi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan judul sebagai berikut “ANALISIS
PENERAPAN
STANDAR
AKUNTANSI
KEUANGAN
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) : STUDI KASUS PADA PT TANGGUH ANDALAN MAKMUR”
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu : Apakah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan PT Tangguh Andalan Makmur telah mengacu pada SAK ETAP?
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini: Mendeskripsikan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAK ETAP telah dilakukan PT Tangguh Andalan Makmur.
2. Kontribusi Penelitian Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: a. Bagi penulis, dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori yang telah dipelajari. b. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. c. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk proses pengembangan
ilmu
pengentahuan
akuntansi
berkaitan dengan penerapan SAK ETAP.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
khususnya
yang
