3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN ASPEK TEKNIS DAN PHBS

STRATEGI SANITASI KOTA PROBOLINGGO 2010

IIS SU US ST TR RA AT TE EG GIIS S& &T TA AN NT TA AN NG GA AN NL LA AY YA AN NA AN N S SA AN NIIT TA AS SII K KO OT TA A

S TR RA AT TE EG GII S AN TA AS KO OT TA AP RO OB BO OL GG GO O ST SA NIIT SII K PR LIIN NG

Untuk terciptanya efisiensi, efektifitas serta sinergitas dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan pembangunan sanitasi secara menyeluruh dan terpadu di Kota Probolinggo, serta terkoordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam pengelolaan sanitasi , maka untuk pelaksanaannya di masing-masing wilayah perlu mempertimbangkan aspek isu – isu strategis dan tantangan layanan sanitasi kota. Pengkajian aspek isu strategis ini dalam usaha menjadikan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di daerah, yang dapat diakses oleh masyarakat dengan komponen teknis yang lengkap, dapat beroperasi secara berkelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak sampingan bagi lingkungan. Penyusunan Strategi Sanitasi berdasarkan isu – isu strategis dan tantangan layanan sanitasi kota guna mendukung terwujudnya program sanitasi Kota Probolinggo yang bersifat komprehensif dan terintegrasi sesuai dengan Visi dan Misi sanitasi kota sebagai acuan sharing peran antar pelaku pembangunan sanitasi, Kendali bagi realisasi pembangunan sanitasi yang berbasis kinerja, serta Gambaran kebutuhan pendanaan sanitasi tahunan dan jangka menengah. Penjabaran isu – isu strategis dan tantangan layanan sanitasi kota ini dijabarkan untuk aspek teknis dan non-teknis untuk setiap sub-sektor sanitasi (air limbah, persampahan, drainase lingkungan , air bersih / air minum serta PHBS). Paparan isu strategis dan tantangan layanan sanitasi Kota ini mencakup isu strategis aspek non teknis yang terdiri dari aspek; Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Keuangan, Komunikasi, Keterlibatan Pelaku Bisnis, Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan, serta aspek Monitoring dan evaluasi. Sedangkan paparan isu strategis aspek teknis terdiri dari; Sub sektor Air Limbah Domestik, Sub sektor Persampahan, Sub sektor Darinase lingkungan, Sektor Air Bersih dan Aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN ASPEK TEKNIS DAN PHBS 3.1.1. Air Limbah Kota Probolinggo telah memiliki instalasi pengelolaan lanjutan untuk pengelolaan lumpur tinja dari tangki septic berupa IPLT dengan lokasi TPA serta sarana tangki dengan kapasitas 3m3 dan 4 m3. Perencanaan pembangunan IPAL komunal di Kota Probolinggo dengan jenis pengolahan yang dipakai ialah Anaerobic Baffle Reactor (ABR), salah satu pengolahan biologis secara anaerobik. Adanya program pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)/Septictank Komunal skala lingkungan yang akan diuji cobakan pada daerah-daerah yang kepadatan penduduknya sangat tinggi. Selain itu juga terdapat program pembangunan MCK Umum, Jamban Keluarga untuk MBR. Alat transportasi pengangkut tinja belum dapat melayani dan jangkauannya sangat terbatas. Masih kurang tersedianya ponten umum. KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA PROBOLINGGO

III IIII--

Masih kurangnya pelayanan air limbah.


13.1% usaha/industri di Kota Probolinggo memiliki kelengkapan dokumen UKL/UPL (dampak kecil) dan AMDAL (dampak besar), serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Kerjasama antara Badan Lingkungan Hidup dan pihak swasta untuk perbaikan kepada kesadaran lingkungan yang lebih baik dalam mengelola limbah industri dan meningkatnya kemampuan industri / perusahaan yang cukup besar untuk mengakses fasilitas pembuangan air limbah industri 3.1.2. Persampahan Sarana pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah kota Probolinggo berupa 18 unit kendaraan, 26 unit Kontainer, 120 unit Gerobak, 24 TPS, serta TPA seluas ± 4 ha yang dikelola dengan menggunakan 2 metode, yaitu Sanitary Landfill dan Controled Landfill. Masih adanya pandangan di masyarakat, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pengolahan IPAL yang belum maksimal Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan kompos (pupuk organik) Terbatasnya jaringan distribusi pemasaran kompos Penurunan kualitas udara karena bau limbah cair dan tinja serta peningkatan kadar debu Berkembangbiaknya vektor penyakit Potensi timbulnya ledakan karena pembentukan gas methane dan gas yang lainnya Pencemaran air tanah karena timbulan air lindi. 3.1.3. Drainase Lingkungan Sudah adanya masterplan untuk drainase sebagai acuan perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan sub sektor drainase kota maupun drainase lingkungan. Terdapat 13 saluran drainase primer yaitu; Saluran Kali Pancor, Saluran Kali Banger, Saluran Akup, Saluran Jalan Raya Panglima Sudirman, Saluran Jalan Soekarno-Hatta, Saluran Kali Kasbah, Saluran Kali Umbul, Saluran Afvoer Brantas, Saluran Afvoer Bromo, Saluran Afvoer RSU Dr. Moch. Saleh, Saluran Barat TPA, Saluran Belo’an, dan Saluran Bangsingan. Tingginya tingkat sedimentasi yang menghambat kelancaran aliran dan mengurangi kapasitas saluran Terjadinya penumpukan sampah di ruas saluran maupun di dinding saluran yang belum di plengseng yang dapat menghambat aliran air. Di beberapa tempat belum terdapat treatment seperti plengsengan, terutama pada bagian ruas saluran yang kondisi tebingnya rawan terhadap longsor, erosi dan pada belokan-belokan saluran Karena kurangnya kemiringan saluran yaitu pada ruas-ruas tertentu yang dapat disebabkan oleh endapan mengakibatkan tumbuhnya tanaman liar sehingga menghambat dan mengurangi kapasitas aliran Kurang atau terlambatnya pemeliharaan terhadap jaringan drainase akan mempercepat usia guna dan

KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA PROBOLINGGO

III IIII--

kerusakan.


Pada daerah tertentu seperti pemukiman misalnya di Kali Banger dan Saluran Panglima Sudirman tidak dijumpai jalan inspeksi. Beberapa tempat kondisi tanggul yang berfungsi sebagai jalan inspeksi sudah terkikis dan longsor. 3.1.4. Air Bersih / Minum Kualitas air bawah tanah di wilayah Kota Probolinggo yang cenderung menurun setiap tahunnya akibat pencemaran dan instrusi air laut. Hal ini dapat diidentifikasi dari uji kualitas oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dari hasil uji kualitas air pada 30 sampel (diambil dari 30 sumur pompa tangan). Dengan hasil pengujian kualitas air dapat diketahui 23,3% dari 30 sampel uji tidak memenuhi syarat air minum. Kontinuitas sumber air baku kurang yaitu ketika pada musim kemarau. Pada musim kemarau air pada sumur berkurang. Pada pembangunan sumur dan tandon sering berdekatan atau masuk pada pelayanan PDAM. Berkaitan dengan banyaknya penggunaan sumur pompa untuk lahan pertanian, maka berpengaruh terhadap berkurangnya kapasitas air bawah tanah yang dipergunakan untuk konsumsi masyarakat terutama di wilayah selatan Kota Probolinggo. Kualitas air tanah semakin buruk, terutama di wilayah Kecamatan Mayangan akibat filtrasi air laut Unit Produksi : Kota Probolinggo tidak memiliki sumber mata air dengan debit yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai sumber air bersih, Kapasitas produksi yang masih terbatas (kapasitas pompa perpipaan dan unit pembangkit), Tenaga pembangkit yang digunakan untuk mengoperasikan pompapompa air memakai tenaga listrik PLN dan genset yang digunakan ketika listrik padam. Unit Distribusi : Kebocoran jaringan perpipaan yang menyebabkan kehilangan air masih relatif tinggi ratarata 20%, Sistem perpipaan yang ada belum membentuk sistem loop sehingga menjadikan tekanan yang tidak merata di setiap kawasan, misalnya tekanan air kecil yang terjadi di Kecamatan Kademangan serta Kecamatan Mayangan, Jangkauan perpipaan distribusi belum menyeluruh yaitu sirip-sirip jaringan yang belum cukup banyak untuk menunjang kebutuhan penduduk (wilayah di Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Wonoasih karena pada kedua kecamatan ini berkembang permukiman). Unit Pelayanan : Terbatasnya jaringan perpipaan yang ada sehingga di sebagian wilayah selatan Kota Probolinggo (Kecamatan Kedopok, Wonoasih & Kademangan) belum terlayani jaringan secara merata dikarenakan air bawah tanah mudah didapat dan masih layak dikonsumsi, Mahalnya biaya pemasangan jaringan pipa terutama pada wilayah yang belum terdapat jaringan pipa, Masyarakat enggan menmggunakan PDAM karena air berbau kaporit. 3.1.5. PHBS Kampanye PHBS telah dilakukan di Kota Probolinggo yang dilakukan pada PHBS Tatanan Rumah Tangga untuk 5 indikator dari 10 indikator yang telah ditetapkan yaitu : mencuci tangan dengan air bersih dan merokok di dalam rumah.


III IIII--

sabun, menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, serta tidak


Kampanye Cuci Tangan Dengan Air Bersih dan Sabun / CTPS berupa kerjasama dengan Dinas Pendidikan melalui UKS yang berada di setiap sekolah, berupa kegiatan penyuluhan dan demo cara cuci tangan yang baik dan benar dengan menggunakan air bersih serta sabun. Kampanye menggunakan air bersih berupa penyuluhan kesehatan lingkungan di posyandu dan kelompok pemakai MCK, mengadakan sarana percontohan air bersih (perbaikan sumur gali & SPT) serta pemeriksaan bakteriologis air bersih. Kampanye menggunakan jamban sehat dilakukan pengadaan MCK dan jamban keluarga, dimana pengadaannya dibantu dari lintas sektor (Dinas PU) serta penyuluhan kesehatan lingkungan pada kelompok pengguna MCK di masyarakat. Kampanye memberantas jentik di rumah dengan peyuluhan PSN DBD di setiap posyandu (215 posyandu) dan sekolah serta kerja bakti Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Kampanye tidak merokok di dalam rumah kampanye / penyuluhan bahaya rokok di beberapa lapisan masyarakat, diantaranya di sekolah (SMP, SMU), pondok pesantren, kelompok tani (3 kelompok tani), abang becak (3 kelompok), keluarga perokok/penderita TB Paru (6 Puskesmas) dan posyandu. Peningkatan kesadaran masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Cakupan rumah tangga sehat Kota Probolinggo tahun 2009 masih dibawah target 60%. Sarana PHBS (cuci tangan) belum tersedia dalam jumlah cukup. Peran / dukungan lintas sektor belum maksimal.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN ASPEK NON TEKNIS 3.2.1. Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Kebijakan Daerah : Kota Probolinggo saat ini telah memiliki berbagai peraturan Daerah terkait aspek sanitasi, diantaranya yaitu : Perda Pengendalian Pencemaran Air, Perda tentang Kebersihan, Perda tentang AMDAL, Perda tentang penetapan kawasan lindung, Perda tentang Irigasi, Peraturan Walikota Probolinggo tentang Master Plan Drainase, Peraturan Walikota tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Keputusan Walikota tentang Paguyuban Kelompok Masyarakat Pemilahan Sampah Rumah Tangga “PAPESA” (Paguyuban Peduli Sampah), Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kelopok Masyarakat (Pokmas) dan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan yang menjadi dasar bagi pengaturan tentang pengelolaan sanitasi, pelibatan pihak swasta dan masyarakat, penyediaan sarana sanitasi serta pengendalian dan pengawasan pelaksaan teknis aspoek sanitasi khususnya terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan pengelolaan. Aspek substansi dalam peraturan daerah terkait sanitasi masih banyak yang perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, perkembangan kota dan perkembangan peraturan hukum di atasnya, tingkat akurasi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendaliannya. KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA PROBOLINGGO

III IIII--

mengingat sebagian dari produk hukum ini dibuat lebih dari lima tahun yang lalu sehingga dipertanyakan


Orientasi dalam dukungan kebijakan pengembangan sanitasi yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar sanitasi bagi masyarakat miskin (MBR) sebagai sasaran program dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sarana dan prasarana sanitasi. Hal ini misalnya pada program jambanisasi, pembangunan MCK Umum dan Septictank Komunal serta IPAL komunal bagi MBR, khususnya di kawasan kumuh, padat penduduk. Dalam pengelolaan limbah cair, belum adanya peraturan daerah yang mengatur pembuangan air limbah ke pengolahan limbah tinja serta belum adanya peraturan pengelolaan air limbah dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaannya, khususnya pengembang property. Kelembagaan : Pemerintah Kota Probolinggo memiliki perangkat satuan kerja pengelola sanitasi yang terkoordinasi dan terintegrasi mulai dari tataran perencanaan, pelaksana teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi yang berperan dalam fungsi penanganan fungsi regulator dan operator. SKPD yang terlibat dalam pengelolaan aspek sanitasi sebanyak 11 satker baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kelembagaan SKPD Pemerintah Kota Probolinggo yang menangani permasalahan sanitasi secara langsung, menyentuh pengelolaan teknis sanitasi yaitu : Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan serta RSUD Dr Moh Saleh. Terdapat beberapa kelompok kerja (pokja) dalam tataran kelembagaan pemerintah Kota Probolinggo yang berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, diantaranya yaitu Pokja Sanitasi, Pokja PPSP, Pokja Kota Sehat, Tim Pembina Pemantapan dan sosialisasi Penggunaan Komposter Aerob Skala Rumah Tangga, Tim Pembina Pembentukan Perkampungan di Kawasan Industri Yang Sehat dan Ramah Lingkungan. Selain itu juga terdapat kelembagaan organisasi kemasyarakatan dalam kaitannya dengan pengelolaan sanitasi, diantaranya yaitu Dewan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan, Kelompok Masyarakat Pemilahan Sampah Rumah Tangga “PAPESA” (Paguyuban Peduli Sampah), Forjamansa (Forum Jaringan Manajemen Sampah), Informal Meeting Forum (IMF), Pokmas Pemilahan dan Pengumpulan Sampah Rumah Tangga. Kelembagaan ini dapat dijadikan sebagai motor penggerak untuk membantu dinas dan lembaga teknis structural Pemerintah Kota dalam mendorong kinerja pengelolaan sanitasi, air bersih dan pengembangan prilaku hidup bersih yang optimal di Kota Probolinggo. Masih lemahnya koordinasi perencanaan pengelolaan sanitasi yang terpadu antar satker sehingga seringkali yang terjadi adalah adanya tumpang tindih dalam kewenangan pengelolaan program sanitasi. Hal ini menyulitkan masing – masing SKPD khususnya dalam membuat anggaran sanitasi. Program kegiatan pengelolaan sanitasi dasar yang ada selama ini tidak fokus ditangani oleh suatu SKPD, tetapi terdapat tumpang tindih dalam program kegiatan yang sama oleh 2 – 3 satker. Bentuk dukungan kepada pembangunan sanitasi berupa program dan kegiatan yang bukan kegiatan fisik dari satker yang tergabung dalam pokja sanitasi perlu dioptimalkan. Diperlukan adanya Program –


III IIII--

program dari satker-satker tersebut guna mendukung pembangunan sanitasi dalam hal membuat


perencanaan pembangunan sanitasi, khususnya dengan memberikan informasi kepada masyarakat serta merubah pola pikir masyarakat mengenai aspek sanitasi. Organisasi-organisasi penanggungjawab layanan pengelolaan sanitasi di Kota Probolinggo masih berhadapan dengan keterbatasan personil yang memiliki pengetahuan, dan keterampilan teknis yang mendukung optimalitas pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan sanitasi secara efektif dan efisien sehingga pelayanan sanitasi yang ada masih kurang optimal. Dalam penyediaan dan pengelolaan air bersih, terdapat koordinasi yang cukup baik antara pihak pemerintah daerah dengan PDAM sebagai operator berupa dukungan pengadaan jaringan untuk meningkatkan layanan air bersih. Pelibatan para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan sanitasi sesuai dengan kapasitasnya. 3.2.2. Keuangan Masih terdapat satker-satker dalam pokja sanitasi Kota Probolinggo yang tidak mengalokasikan anggaran pendanaan terkait sanitasi karena tidak ada dalam Tupoksi atau memang tidak ada program dan kegiatan dalam RKA SKPD nya Belum adanya optimalisasi pengalokasian anggaran dan pengelolaan retribusi sanitasi mengingat adanya tumpang tindih dalam kewenangan pengelolaan program sanitasi yang menyulitkan masing – masing SKPD pengelola sanitasi (khususnya satker pengelola teknis) dalam membuat anggaran sanitasi. Usulan pendanaan satker yang cenderung diarahkan pada pengadaan fisik sarana prasarana sanitasi dasar dan pengelolaan sampah, sedangkan untuk anggaran pendanaan yang terkait dengan kegiatan pembinaan kepada masyarakat seperti sosialisasi pola hidup sehat dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sanitasi masih minim. Untuk pengelolaan limbah domestic, jika dibandingkan dengan pengelolaan persampahan, penyediaan sarana sanitasi dasar serta drainase, masih sangat minim untuk penganggaran kegiatan pengelolaan air limbah, terutama yang terkait dengan layanan jasa penyedotan kakus dan IPLT. Penganggaran dana untuk program sanitasi yang diajukan tidak disetujui oleh Panitia anggaran terkait minimnya anggaran dana pemerintah daerah dan urgensi penanganan program kegiatan yang dirasa kurang mendesak sehingga pengelolaan sanitasi Kota Probolinggo belum optimal. Rasio belanja sanitasi Kota Probolinggo berdasarkan kepada jumlah total penduduk kota rata-rata selama tiga tahun terakhir sebesar Rp 52.483, 00. Sedangkan rasio belanja sanitasi berdasarkan jumlah penduduk terlayani rata-rata selama tiga tahun terakhir sebesar Rp 81.458, 00. Jika dibandingkan dengan kebutuhan minimal belanja sanitasi per kapita nasional sebesar Rp 52.000, 00, maka Kota probolinggo sudah mempu memenuhi standart minimal rasion belanja sanitasi. Sumbangan pendapatan dari layanan sanitasi berupa besaran pendapatan dari retribusi yang diperoleh dari


III IIII--

pengelolaan sanitasi dan pelayanan jasa sanitasi dari pengelolaan persampahan dan jasa penyedotan


kakus dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 106.847.000,00, hanya sebesar rata-rata 0,42% dari total PAD Kota Probolinggo. Pendanaan pembangunan sanitasi Kota Probolinggo dalam 3 tahun terakhir (2008 - 2010), diketahui bahwa alokasi pendanaan sanitasi Kota Probolinggo yang mendapatkan prioritas pendanaan terbesar adalah untuk alokasi anggaran sanitasi dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar 53,28% dari total belanja sanitasi kota dengan alokasi anggaran sanitasi terbesar untuk penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. Kebutuhan pengelolaan air limbah belum dapat terpenuhi karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membiayai pengolaan air limbah Terbatasnya dana PDAM Kota Probolinggo untuk pengembangan jaringan perpipaan serta

mayoritas

masyarakat yang belum terlayani air bersih PDAM berpendapatan rendah, terutama bagian selatan Kota Probolinggo. Kampanye PHBS : Kampanye PHBS tidak mendapatkan anggaran pada tahun 2009, namun kegiatan PHBS dilakukan bersama lintas program (kesga), sedangkan pada tahun 2010, alokasi anggaran diperuntukkan pada sarana penunjang kegiatan PHBS (cuci tangan). 3.2.3. Komunikasi Pembangunan sanitasi walaupun sudah menjadi urusan wajib daerah, selama ini masih kalah popular dan urgensinya masih relatif dibawah sektor – sektor lainnya. Ini terkait dengan topik sanitasi yang masih tergolong baru, dimana selama ini pengembangan pengelolaan aspek sanitasi yang ada (sampah, air limbah, drainase) masih berdiri sendiri-sendiri, belum terintegrasi dalam kerangka pengelolaan sanitasi. Minimnya informasi dari pelaku pembangunan sanitasi pada tingkat pengambil kebijakan ini nantinya akan berpengaruh pada pembangunan fisik dan non fisik sanitasi. Terkait keberhasilan pembangunan fisik sanitasi jika minim akan informasi sanitasi, aparat pemda yang tidak memahami rencana pembangunan suatu sarana sanitasi maka akan berpengaruh kepada masyarakat pengguna, terutama yang belum memahami penggunanaan sarana sanitasi yang baru dibangun tersebut. Perlu adanya transfer informasi dari pemerintah pusat maupun tim teknis pembangunan sanitasi (TTPS) dimana kegiatan non fisik akan menunjang pembangunan fisik sanitasi, transfer informasi ini tidak saja bagi perangkat SKPD dan masyarakat calon pengguna, namun yang tak kalah penting adalah advokasi kepada legislatif dan juga kepala daerah. Perlu usaha meningkatkan kegiatan komunikasi, pendidikan dan informasi kesehatan lingkungan terkait sanitasi kepada masyarakat secara berkesinambungan baik mellaui sosialisasi, tatap muka, maupun media massa. Kegiatan sosialisasi kemasyarakatan yang yang dapat dilakukan terkait sanitasi antara lain : Pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman dan sampah dengan benar, Pengoperasian dan pemeliharaan sarana sanitasi oleh masyarakat, serta Pemeriksaan kualitas kebersihan di sumber air dan


III IIII--

sarana pelayanan air.


Terdapat sarana Media elektronik dan cetak yang dimiliki oleh bagian humas dan protokol Kota Probolinggo berupa Radio Suara Kota Probolinggo FM101.7, Majalah LinkGo dan tabloid Suara Kota serta Media tatap muka yang biasa digunakan adalah acara ”cangkrukan” sebagai media komunikasi sanitasi. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan antara Pemerintah daerah dengan LSM maupun media massa telah terjalin dengan baik namun masih minim yang terkait bidang sanitasi. Program dari Radio Suara Kota Probolinggo FM 101.7 yang ikut pro aktif terkait penyuksesan sanitasi adalah program Laporo Rek dan Ruang Dialog, salah satu contohnya yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat melalui salah satu program tersebut yaitu jamban umum yang disediakan oleh Pemerintah tidak mendapatkan perawatan secara maksimal bahkan masih ada sebagian masyarakat yang lebih suka BAB ke sungai, sehingga Pemerintah dapat segera menindaklanjuti dari hasil laporan masyarakat tersebut. Perlu peningkatan program komunikasi terkait sanitasi di dunia pendidikan khususnya kepada siswa SD, SMP dan SMA serta TK sebagai generasi penerus bangsa dengan pertimbangan kesadaran hidup bersih dan sehat lebih baik dimulai sejak usia dini. 3.2.4. Keterlibatan Pelaku Bisnis Partisipasi sektor swasta dalam penanganan sampah Kota Probolinggo belum memasuki pada tatanan formal dimana pihak Pemerintah Kota Probolinggo belum mengagendakan adanya kerja sama formal yang dituangkan dalam suatu kontrak kerja. Inisiatif pihak swasta dalam persampahan sudah bermunculan dengan sendirinya karena adanya peluang bisnis, dimana melalui pemulung atau penjual langsung sampah non organik baik yang bersumber dari rumah tangga maupun dari fasilitas umum dan kawasan bisnis (hotel, restoran dll) yang memiliki nilai jual dikumpulkan. Sejauh ini belum ada interaksi formal antara Badan Lingkungan Hidup dengan para pelaku bisnis terkait pengelolaan sampah tersebut untuk peningkatan peran serta pelaku bisnis. Dalam pengelolaan limbah cair, belum ada keterlibatan dari pelaku bisnis / perusahaan swasta, khususnya dalam usaha pengurasan tangki septic, dimana sektor usaha ini masih ditangani secara langsung oleh BLH. Perlunya pengarahan dari Pemerintah kepada pihak-pihak di luar masyarakat misalnya perusahaan, hotel, rumah sakit, terminal, pasar untuk berpartisipasi dalam usaha pengolahan sampah. Peningkatan sinergi antar pelaku pembangunan sanitasi. Penciptaan peluang dan kemudahan bagi sektor swasta dalam pengelolaan layanan sanitasi. 3.2.5. Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Gender dan Kemiskinan Tingginya tingkat efektifitas dari pemberdayaan masyarakat melalui kelompok masyarakat pemilah sampah serta pokmas-pokmas persampahan pada tingkat bawah dalam memanage sampah skala rumah tangga dalam mendukung pelaksanaan program persampahan pola 3R untuk mengurangi timbulan sampah


III IIII--

langsung di sumbernya. Keberhasilan ini juga didukung peran aktif pemerintah dalam pelatihan ketrampilan


masyarakat dan fasilitasi dukungan sarana dan prasarana salah satunya dengan pengadaan komposter aerob skala rumah tangga. Kondisi eksisting system persampahan terdapat peran dari masyarakat, khususnya masyarakat miskin dimana diperkirakan ada sekitar 62 orang pemulung yang beroperasi di TPA yang diperkirakan bisa mengurangi sampah TPA sekitar 3,1 ton/hari atau 7,4% dari volume sampah yang masuk TPA. Masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam peran serta pengelolaan persampahan, dimana dari 183 RW yang terdapat di Kota Probolinggo baru 12 RW yang mempunyai Pokmas Peduli Sampah. Pemberdayaan masyarakat dan kemiskinan dalam program sanitasi salah satunya dengan program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), akan tetapi dalam program ini masih terdapat kelemahan dalam hal kurangnya koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda) saat perencanaan pembangunan proyek sehingga belum adanya kesepahaman antara kebutuhan masyarakat dengan rencana Pemda. Peranan pendidikan di sekolah (misal pada sekolah adiwiyata) diharapkan memasukkan kurikulum / kegiatan yang menyangkut 3R yang bisa bekerjasama dengan organisasi yang terkait dengan pengolaan sampah. Peningkatan kesadaran dan pembentukan lembaga pengelola sampah diharapkan dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah dan mengurangi penggunaan bahan non organik dalam kegiatan 3R. Pembiayaan pembangunan IPAL Komunal bersifat sharing antara pemerintah dan masyarakat. Terdapat kegiatan masyarakat dan beberapa lembaga swadaya, komunitas dan elemen masyarakat yang memiliki peran penting dalam penanganan masalah-masalah persampahan di Kota Probolinggo. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yaitu membuang limbah langsung ke saluran drainase dan sungai. Dalam kampanye PHBS : memberdayakan keluarga untuk melaksanakan PHBS (cakupan rumah tangga sehat tahun 2009 = 28,4%), mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya Rumah Tangga Sehat (mengacu pada 10 indikator PHBS di rumah tangga), melakukan pendataan Rumah Tangga Sehat yang ada di wilayahnya oleh Kader Posyandu. Pengembangan layananan sanitasi di seluruh pelosok areal perkotaan dengan prioritas pada kawasan permukiman yang memiliki risiko tinggi terhadap gangguan kesehatan masyarakat, dan permukiman yang dihuni masyarakat berpenghasilan rendah. Pengembangan layanan sanitasi berbasis masyarakat, khususnya di kawasan-kawasan hunian yang sulit dilayani.

III IIII--


3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN ASPEK TEKNIS DAN PHBS

Recommend Documents