35
3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April dan Juli 2011. Proses pengambilan data dilakukan di PPN Pekalongan. Lokasi PPN Pekalongan dapat dilihat pada Lampiran 1. 3.2 Metode Penelitian Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan satuan kasus kebijakan penghapusan retribusi pelelangan ikan di PPN Pekalongan. Beberapa hal yang diteliti adalah: 1. Kontribusi retribusi pelelangan ikan di TPI PPN Pekalongan; 2. Alokasi dana retribusi pelelangan ikan di TPI PPN Pekalongan untuk nelayan; 3. Pendapatan nelayan yang mendaratkan ikan di TPI PPN Pekalongan; 4. Ketersediaan fasilitas di TPI PPN Pekalongan yang menunjang aktivitas pelelangan ikan; 5. Dampak penghapusan retribusi pelelangan ikan terhadap pendapatan nelayan dan pengelolaan fasilitas di TPI PPN Pekalongan; dan 6. Prioritas kebijakan penghapusan retribusi pelelangan ikan. 3.3 Sumber Data Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersifat kualitatif dan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak bernilai numerik atau nilai bukan angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang nilainya berbentuk numerik atau angka. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah: 1) Data Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari
objeknya, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objeknya.
36
2) Sumber data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para informan yang telah ditentukan oleh peneliti.
Sumber data ini berupa hasil
wawancara dengan pihak pengelola pelabuhan, nelayan, pemerintah daerah, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Pekalongan yang terkait dengan pengadaan retribusi maupun upaya penghapusan retribusi pelelangan ikan. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh selain dari data primer yang berupa arsip, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumendokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Data sekunder yang
diperlukan dalam penelitian ini yang berasal dari beberapa instansi yang terkait yaitu: 1) Tempat Pelelangan Ikan a. Sarana dan prasarana yang ada; b. Data tingkat pendidikan nelayan di TPI PPN Pekalongan; c. Data pendapatan rata-rata nelayan di TPI PPN Pekalongan dalam kurun waktu 5 tahun; d. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal perikanan yang berbasis di TPI PPN Pekalongan; e. Struktur alokasi dana retribusi pelelangan ikan di TPI PPN Pekalongan; 2) PPN Pekalongan a. Data produksi dan nilai produksi selama 5 tahun terakhir (2005-2010); b. Keadaan umum daerah perikanan Kota Pekalongan; c. Jumlah TPI di Kota Pekalongan; d. Jumlah nelayan, jenis perahu dan alat tangkap yang digunakan di PPN Pekalongan; e. Tata letak PPN Pekalongan; 3) Badan Pusat Statistik (BPS) a. Data keadaan umum daerah Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir; b. Data demografi dan tingkat pendidikan penduduk Kota Pekalongan.
37
3.4 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka dan studi lapang. Studi pustaka yaitu kegiatan mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian, data yang dikumpulkan berupa literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian baik dalam bentuk buku, artikel, majalah, ensiklopedi, kamus, dokumen-dokumen atau arsip-arsip dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data melalui studi lapang dilakukan dengan cara: 1) Observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti, dalam hal ini adalah tempat pelelangan ikan di PPN Pekalongan. Hal yang akan diamati antara lain adalah kondisi tempat pelelangan ikan, fasilitas yang tersedia di tempat pelelangan ikan, proses penanganan dan pelelangan ikan yang meliputi kebersihan peralatan yang digunakan, dan lantai TPI, serta frekuensi dan waktu pelelangan ikan; 2) Wawancara. Wawancara dilakukan dengan berdialog langsung dengan pihak yang terkait baik tertulis maupun lisan kepada pengelola pelabuhan PPN Pekalongan, nelayan, maupun pihak terkait lainnya. Wawancara dilakukan dengan disertai pengisian daftar pertanyaan (kuisioner) terhadap responden. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling yang dapat mewakili tujuan penelitian. Purposive sampling merupakan pemilihan sampel yang didasarkan pada alasan
atau
tujuan
tertentu,
dimana
sampel
yang
diambil
dapat
dipertanggungjawabkan secara ilimiah (Eryanto, 2007). Wawancara yang dilakukan antara lain: 1) Nelayan Informasi yang diperoleh dari nelayan berupa rata-rata besarnya pendapatan nelayan per tahun, besarnya retribusi yang harus dibayarkan setiap kali terjadi pelelangan ikan, fasilitas yang didapat sebagai hasil pembayaran retribusi, kemudahan dalam mendapatkan fasilitas dari hasil pembayaran retribusi pelelangan ikan, dan persepsi nelayan terhadap adanya retribusi pelelangan ikan. Data responden yang berasal dari nelayan dapat dilihat pada Lampiran 2.
38
2) Pengelola TPI Informasi yang diperoleh berupa sistem penjualan ikan, sistem administrasi lelang ikan, besarnya retribusi yang didapat pihak pengelola TPI dari proses pelelangan ikan, besarnya retribusi yang kembali ke nelayan, besarnya retribusi yang masuk ke KUD, dan alokasi penggunaan retribusi. Data responden dari pengelola TPI dapat dilihat pada Lampiran 3. 3) KUD Makaryo Mino Informasi yang diperoleh berupa ketersediaan biaya operasional dalam penyelenggaraan pelelangan ikan dan kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelelangan ikan. Data responden dari KUD Makaryo Mino dapat dilihat pada Lampiran 3. 4) Pemerintah Kota Pekalongan Besarnya DAK untuk sektor perikanan tangkap khususnya untuk tempat pelelangan ikan, besarnya retribusi dari pelelangan ikan yang diterima pihak Pemkot, alokasi penggunaan retribusi, persepsi Pemkot dengan adanya retribusi, serta penyediaan dan perawatan fasilitas lelang ikan di TPI. Data responden dari pemerintah Kota Pekalongan dapat dilihat pada Lampiran 3.
3.5 Analisis Data Metode analisis yang digunakan untuk menjawab setiap tujuan dari penelitian ini yaitu: 3.5.1 Analisis Kajian Alokasi Dana Retribusi Pelelangan Ikan untuk Nelayan Analisis kajian alokasi dana retribusi pelelangan ikan untuk nelayan dan Pemerintah Daerah di PPN Pekalongan diuraikan secara deskriptif melalui wawancara dengan pihak terkait, sedangkan tahap-tahap yang dilakukan untuk mengkaji pengalokasian dana retribusi pelelangan ikan di PPN Pekalongan bagi nelayan dan pemerintah daerah yaitu: 1) Mengkaji peraturan daerah yang terkait dengan pengalokasian dana retribusi pelelangan ikan di PPN Pekalongan; dan 2) Melihat fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan realisasi pengalokasian dana retribusi pelelangan ikan di PPN Pekalongan.
39
3.5.2 Analisis Dampak Penghapusan Retribusi Terhadap Pendapatan Nelayan Tahap-tahap yang dilakukan untuk mengetahui dampak penghapusan retribusi pelelangan ikan terhadap nelayan adalah: 1) Menghitung pendapatan nelayan yang mendaratkan ikan di TPI PPN Pekalongan. Perhitungan pendapatan nelayan yang mendaratkan ikan di TPI PPN Pekalongan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: a) Menghitung biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh setiap armada dalam satu kali trip. Biaya operasional tersebut meliputi biaya bahan bakar, es, air tawar, konsumsi ABK, biaya perizinan, biaya perawatan kapal, mesin, dan alat tangkap, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan oleh nelayan; b) Menghitung pendapatan kotor nelayan dalam satu kali trip. Pendapatan kotor merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pelelangan ikan dengan cara mengalikan antara harga rata-rata ikan hasil tangkapan untuk setiap musim pada tahun 2010 dengan banyaknya ikan yang didapat; Pendapatan Kotor = Harga Ikan (Rp) x Jumlah Ikan (Kg) c) Menghitung pendapatan bersih nelayan dalam satu kali trip. Pendapatan bersih diperoleh dengan menghitung selisih antara pendapatan kotor dengan biaya operasional dan biaya retribusi yang harus dibayarkan setiap kali melelang ikan yaitu sebesar 3%; d) Menghitung pendapatan nelayan menurut bagiannya dalam satu kali trip untuk setiap musim.
Sistem pendapatan nelayan berupa bagi hasil
dengan ketentuan 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Nelayan sendiri dibagi dalam dua kategori yaitu ABK dan nahkoda dengan sistem bagi hasil ABK mendapat satu bagian dan nahkoda empat bagian; dan e) Menghitung total pendapatan nelayan menurut bagiannya dalam satu tahun. Total pendapatan nelayan dalam satu tahun didapat dengan mengalikan pendapatan nelayan dalam satu kali trip untuk setiap musim
40
dengan jumlah trip maksimal yang dilakukan untuk setiap musim dalam satu tahun. 2) Mengetahui besarnya retribusi pelelangan ikan yang harus dibayarkan oleh nelayan dan hak-hak nelayan dari alokasi retribusi tersebut; 3) Mengetahui fasilitas atau jasa apa saja yang diterima oleh nelayan dengan adanya penarikan retribusi pelelangan ikan; 4) Menganalisis resiko penghapusan retribusi pelelangan ikan terhadap pendapatan nelayan secara deskriptif.
3.5.3 Analisis Dampak Penghapusan Retribusi terhadap Perawatan Fasilitas TPI Tahap-tahap yang dilakukan untuk mengetahui dampak penghapusan retribusi pelelangan ikan terhadap penyediaan fasilitas dan perawatan fasilitas di TPI PPN Pekalongan adalah: 1) Mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja yang tersedia di TPI PPN Pekalongan untuk menunjang pelaksanaan proses pelelangan ikan; 2) Mengetahui alokasi dana retribusi bagi pembiayaan perawatan fasilitas tersebut; dan 3) Menganalisis sumber pembiayaan bagi perawatan fasilitas jika tidak ada pemungutan retribusi pelelangan ikan.
3.5.4 Analisis Kebijakan Retribusi Pelelangan Ikan dengan Metode PHA Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan persoalan dengan menggunakan PHA yaitu: 1) Menyusun hirarki Menyelesaikan permasalahan yang kompleks seperti pengambilan suatu keputusan, diperlukan pemecahan masalah tersebut ke dalam elemen-elemen pokok, kemudian elemen tersebut dibagi lagi ke dalam sub-sub elemennya, dan seterusnya sampai membentuk suatu hirarki. Dalam menyusun hirarki tersebut diperlukan
penyusunan
suatu
rincian
relevan
menggambarkan persoalan dengan sebaik mungkin.
yang
cukup
untuk
Ada empat tingkatan
41
dalam penelitian ini untuk menyusun hirarki melalui rincian yang relevan, yaitu: 1) Tingkat pertama adalah adanya fokus yang akan diidentifikasi yaitu kebijakan penghapusan retribusi tempat pelelangan ikan di PPN Pekalongan; 2) Tingkat kedua adalah pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah nelayan, pengelola TPI, bakul, dan Pemerintah Daerah Kota Pekalogan; 3) Tingkat ketiga adalah kriteria yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan pihak-pihak terkait dengan pengambilan suatu kebijakan. Kriteria-kriteria ini diambil berdasarkan tujuan alokasi dana retribusi pelelangan ikan tersebut antara lain adalah: a) Tersalurkannya dana retribusi kepada nelayan; b) Tersedianya fasilitas TPI yang baik; c) Terpeliharanya organisasi nelayan; d) Lancarnya pemasukan untuk kas daerah; e) Terpeliharanya kesejahteraan bakul ikan; dan f) Kesadaran nelayan dan bakul ikan untuk membayar retribusi; 4) Tingkat keempat adalah alternatif tindakan yang diusulkan. Tujuan dari penentuan alternatif ini adalah untuk memberi pandangan menyeluruh terhadap berbagai hubungan yang kompleks yang melekat pada situasi dan memungkinkan dalam pengambilan keputusan sebagai dasar penilaian. Alternatif yang diusulkan dalam penelitian ini adalah adanya penghapusan retribusi pelelangan ikan dan tidak dihapuskannya retribusi pelelangan ikan. 2) Menetapkan prioritas Menurut Nurani (2002) tujuan dari penetapn prioritas adalah untuk dapat membandingkan tingkat kepentingan dari berbagai pertimbangan yang ada. Perbandingan dilakukan dengan membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkatan tertentu dalam kaitannya dengan elemen pada satu tingkatan di atasnya. Penilaian disajikan dalam bentuk matriks berbanding berpasangan (Pairwise Comparison) dan dibuat untuk setiap tingkat hirarki. Prioritas setiap elemen diperoleh dengan cara menyatukan atau mensintesis
42
pertimbangan yang telah dibuat. Langkah-langkah dalam menetapkan prioritas yaitu: a. Membuat matriks banding berpasangan Matriks banding berpasangan sebagai langkah pertama dalam menetapkan prioritas dibuat dari puncak hirarki, kemudian satu tingkat di bawahnya dan seterusnya dibuat untuk keseluruhan tingkat hirarki. Matriks banding berpasangan dapat berdasarkan pendapat perseorangan (matrik individu), dapat pula berdasarkan pendapat dari beberapa orang (matrik gabungan). Matriks banding berpasangan diisi dengan suatu bilangan yang menggambarkan relatif pentingnya suatu elemen atas elemen yang lain, berkenaan dengan sifat yang dibandingkan.
Bilangan yang digunakan
adalah suatu skala nilai dari 1 sampai 9 seperti pada Tabel 1. Penggunaan skala 1 sampai 9 dianggap mampu untuk membedakan intensitas tata hubungan antar elemen. Matriks untuk pembandingan berpasangan: Tabel 2 Matriks pembanding berpasangan C
A1
A2
A3
A4
...
An
A1
1
a 12
a 13
a 14
…
a 1n
A2
1/ a 12
1
a 23
a 24
…
a 2n
A3
1/ a13
1/ a23
1
a 34
…
a 3n
A4
1/ a14
1/ a24
1/ a34
1
…
a 4n
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
An
1/ a1n
1/ a2n
1/ a3n
1/ a4n
…
1
Keterangan : C
: Kriteria atau sifat yang digunakan untuk pembanding
A1, A2,…Cn
: Set elemen yang akan dibandingkan, satu tingkat di bawah C
a12, a13....1
: Kuantifikasi pendapat dari hasil komparasi yang mencerminkan nilai kepentingan Ai terhadap Aj
43
Penilaian tingkat kepentingan diperiksa dari suatu elemen yang berada di sebelah kiri dibandingkan dengan suatu elemen yang berada di baris atas matriks.
Penilaian perbandingan berdasarkan pada pertanyaan seberapa
kuat suatu elemen berkontribusi, mendominasi, mempengaruhi, dan memenuhi atau menguntungkan pada suatu pertimbangan (sifat yang dibandingkan) dibandingkan dengan elemen lain. Susunan pertanyaan harus mencerminkan tata hubungan yang tepat antara elemen-elemen di suatu tingkat dengan sifat yang ada setingkat diatasnya. b. Mensintesis berbagai pertimbangan Prioritas menyeluruh dari berbagai pertimbangan dalam permasalahan pengambilan keputusan diperoleh dengan cara mensintesis terhadap keseluruhan pertimbangan.
Sintesis dilakukan dengan pembobotan dan
penjumlahan untuk menghasilkan bilangan tunggal yang menunjukkan prioritas setiap elemen. Pembobotan dapat dilakukan dengan menggunakan rata-rata aritmatik atau dapat pula dilakukan dengan menggunakan rata-rata geometrik. Formulasi untuk menentukan vektor prioritas dari elemen-elemen pada setiap matriks adalah sebagai berikut: 1) Formulasi dengan menggunakan rata-rata aritmatik Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom (Nkj) aij(k)
Nkj = Keterangan: Nkj
: Nilai kolom kej
aij
: Nilai setiap entri dalam matriks pada baris I dan kolom j
n
: Jumlah elemen
Membagi setiap entri dalam setiap kolom dengan jumlah pada kolom untuk memperoleh matriks yang dinormalisasi (Ndij) =
aij Nkj
44
Keterangan: Ndij
: Nilai setiap entri dalam matriks yang dinormalisasi pada baris i dan kolom j
aij
: Nilai setiap entri dalam matriks pada baris i dan kolom j
Nkj
: Nilai kolom j
Vektor prioritas dari setiap elemen, diperoleh dengan merata-ratakan nilai sepanjang baris (Vpi) =
∑
Ndij Ndij
Keterangan: Vpi
: Vektor prioritas dari elemen i
Ndij
: Nilai dari setiap entri dalam matriks yang dinormalisasi pada baris i dan kolom j
2) Formulasi dengan menggunakan rata-rata geometrik Perkalian baris (Zi) dengan menggunakan rumus =
( )
Keterangan: Zi
: Perkalian baris
n
: Jumlah elemen
aij
: Nilai entri setiap matriks pada baris i dan kolom j
k
: Kolom pertama
Perhitungan vektor prioritaas atau vektor cirri (eigen vector) =
∑
Keterangan: Vpi
: Vektor prioritas elemen i
Zi
: Perkallian baris 1
Jika pengambilan keputusan melibatkan banyak orang, dapat dibuat matriks gabungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: =
( )
45
Keterangan: M
: Jumlah responden
aij
: Pendapat individu
3) Konsistensi Rasio konsistensi dihitung dengan rumus sebagai berikut: Perhitungan akar ciri atau nilai eigen maksimum (λ maks) dengan rumus: =
=(
)
Dimana VA adalah Vektor Antara =
= Dimana VB adalah nilai eigen =
∑
Perhitungan Indeks Konsistensi (CI), dengan rumus: − −1
=
Perhitungan Rasio Konsistensi (CR), dengan rumus: = Nilai indeks acak (RI) dari matriks berordo 1 sampai 10 yang digunakan untuk menentukan Rasio Konsistensi (CR) tercantum pada tabel 3. Tabel 3 Nilai random consistency index (RI) untuk jumlah elemen (n) 1 sampai 10 N
RI
n
RI
1
0,00
6
1,24
2
0,00
7
1,32
3
0,58
8
1,41
4
0,90
9
1,45
5
1,12
10
1,49
46
Keterangan : n
: Ordo
RI : Nilai Indeks Acak
Data yang didapat dari hasil wawancara pada penelitian ini diolah dengan program komputer Proses Hirarki Analitik, dengan menggunakan alat analisis Expert Choice 9.5 sehingga didapatkan hasil masing-masing kriteria dan sub kriteria.
47
Kerangka pendekatan studi Analisis Kebijakan Penghapusan Retribusi Pelelangan Ikan di TPI PPN Pekalongan
Pendekatan Kualitatif
Kajian Alokasi Dana Retribusi
Perda Terkait Dana Retribusi
Realisasi Alokasi Dana Retribusi
Pendekatan Kuantitatif
Dampak Penghapusan Retribusi Pelelangan Ikan
Analisis Kebijakan Penghapusan Retribusi Pelelangan Ikan
Terkait Pendapatan Nelayan dan Pengelolaan Fasilitas TPI
Metode PHA
1) Melakukan kajian terhadap pengalokasian dana retribusi pelelangan ikan di PPN Pekalongan. 2) Menganalisis dampak penghapusan retribusi pelelangan ikan terhadap pendapatan nelayan di PPN Pekalongan dan pengelolaan fasilitas di TPI PPN Pekalongan. 3) Melakukan analisis kebijakan retribusi pelelangan ikan di PPN Pekalongan dengan metode Proses Hirarki Analitik (PHA).
Gambar 2 Kerangka pendekatan studi.
48
4 KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN
4.1 Keadaan Umum Kota Pekalongan 4.1.1 Keadaan Geografi dan Demografi Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang terletak di Pantai Utara Jawa. Letak kota Pekalongan ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah selatan, Kabupaten Batang di sebelah barat, serta Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan di sebelah timur. Secara geografis kota Pekalongan terletak antara 6 50’ 42” hingga 6 55’ 44” Lintang Selatan dan 109 37’ 55” hingga 109 42’ 19” Bujur Timur. Luas wilayah Kota Pekalongan ini adalah 45,25 km2. Kota Pekalongan terbagi dalam 47 kelurahan yang tersebar di 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Utara, dan Pekalongan Selatan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekalongan khususnya di kecamatan Pekalongan Utara, kabupaten Panjang Wetan.
Luas
2
daerah ini adalah 14,88 km . Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2009 adalah 276.158 jiwa yang terdiri dari 134.332 laki-laki (48,64%) dan 141.826 perempuan (51,36%), sedangkan banyaknya rumah tangga adalah 68.432. Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Tabel 4 Jumlah penduduk Kota Pekalongan menurut jenis kelamin Tahun 2005
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 132.217 135.357
Jumlah Total 267.574
2006
132.557
135.913
268.470
2007
132.196
139.794
271.990
2008
133.215
140.696
273.911
2009
134.332
141.826
276.158
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan tahun 2009
49
Berdasarkan
tingkat
pendidikan
penduduk
Kota
Pekalongan
jika
dibandingkan dengan total jumlah penduduk Kota Pekalongan menurut jenis kelamin pada tahun 2009, penduduk yang mengenyam bangku sekolah hanya 17,5%. Pendidikan terbesar yang didapat oleh penduduk Kota Pekalongan adalah Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 9,1%, sedangkan yang terendah adalah tingkat SMA/ SMK yaitu 3,8%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5 Tingkat pendidikan penduduk Kota Pekalongan tahun 2009 Tingkat Pendidikan
Jumlah Total
Prosentase (%)
SD
24.908
9,1%
SMP
12.635
4,6%
SMA/SMK
10.377
3,8%
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan tahun 2009
4.1.2 Profil Kehidupan Nelayan Selama lima tahun terakhir jumlah nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan yang memanfaatkan PPN Pekalongan sebagai fishing base- nya secara umum mengalami kenaikan sebesar 1% per tahun, untuk tahun 2010 jumlah nelayan mengalami penurunan karena banyak kapal pendatang yang masuk ke PPN Pekalongan. Para nelayan dari luar Kota Pekalongan berasal dari Jawa Timur, Pemalang, Kendal, dan Tegal. Tabel 6 adalah data jumlah nelayan di PPN Pekalongan dari tahun 2005-2010. Tabel 6 Data jumlah nelayan PPN Pekalongan tahun 2005-2010 Tahun
Jumlah (orang)
Nelayan
2005
14.120
2006
10.400
2007
9.835
2008
15.825
2009
22.075
2010
15.335
Sumber: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap PPN Pekalongan, 2010
50
Masyarakat nelayan khususnya nelayan Kota Pekalongan pada umumnya tidak mengetahui secara pasti pendapatan mereka setiap bulannya. Jika ditanya pendapatan mereka setiap harinya atau setiap bulan, rata-rata mereka akan menjawab tidak menentu, tergantung ikan yang didapat. Terkadang satu kali melaut bisa mendapatkan untung karena banyaknya ikan yang didapat dan terkadang merugi. Kebiasaan para nelayan Kota Pekalongan jika mendapatkan hasil yang banyak adalah mereka akan menghabiskan uangnya dalam waktu yang singkat, jarang sekali dari mereka yang menabung. Bila dalam beberapa kali melaut tidak ada hasil yang didapat, maka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka akan meminjam pada KUD atau berhutang.
4.2 Keadaan Umum PPN Pekalongan 4.2.1 Kondisi PPN Pekalongan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPN Pekalongan) adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan di bidang prasarana pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. PPN Pekalongan merupakan pelabuhan perikanan yang diusahakan karena sebagian sarana dan prasarana yang produktif dan ekonomis dikelola oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Pekalongan. Jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh PPN Pekalongan antara lain adalah: 1) Pelayanan Kapal Perikanan a) Dilaksanakan oleh Perum: Tambat dan labuh kapal perikanan; Pembongkaran hasil tangkapan; Perbaikan kapal atau docking dan alat tangkap; Pengisian bahan perbekalan (BBM, air, es, garam, dll); b) Dilaksanakan oleh PPN Pekalongan: Informasi peta fishing ground dari data satelit; Pelayanan perizinan kapal;
51
Kegiatan keluar masuk kapal perikanan; Penerbitan SIB; Implementasi Log Book perikanan; 2) Pelayanan Pemasaran dan Distribusi Ikan a. Dilaksanakan oleh Perum: Pengadaan sewa Tempat Pelelangan Ikan; b. Dilaksanakan oleh PPN Pekalongan: Sanitasi dan higienis lingkungan; Distribusi air cuci ikan; Penyediaan TPI Higienis; Penyajian data-data statistik; Pengendalian mutu ikan; 3) Pelayanan Masyarakat dan Industri Perikanan a. Dilaksanakan oleh Perum: Penyediaan areal industri perikanan dengan fasilitas penunjang (air, listrik, jalan lingkungan); b. Dilaksanakan oleh PPN Pekalongan: Fasilitas Wisata Bahari; Kios iptek dan informasi hasil riset; Koordinasi pembinaan nelayan; Fasilitasi riset perikanan; Keamanan, ketertiban, dan kebersihan; Penyediaan depo logistik; dan Penyediaan alat berat;
4.2.2 Karakteristik Usaha Penangkapan Ikan PPN Pekalongan Ada beberapa faktor yang menentukan suatu usaha penangkapan bisa memperoleh hasil yang optimal dengan mutu yang lebih baik yaitu faktor teknis, faktor sumberdaya manusia, dan faktor sarana dan prasarana.
Faktor teknis
berkaitan dengan teknologi penangkapan (jenis perahu dan alat tangkap) yang digunakan oleh nelayan untuk melaut. Faktor sumberdaya manusia berkaitan
52
dengan nelayan atau penduduk yang terlibat dalam usaha di sektor penangkapan ikan, sedangkan faktor sarana dan prasarana berkaitan dengan jasa-jasa lingkungan seperti Tempat Pelelangan Ikan, pabrik-pabrik pengalengan, serta prasarana lain yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang usaha-usaha nelayan (Abdullah, 2004).
a) Jenis Perahu dan Alat Tangkap Jumlah armada penangkapan ikan di PPN Pekalongan pada tahun 2010 adalah sebesar 665 unit yang terdiri dari Purse Seine 149 unit, Mini Purse Seine 429 unit, Gillnet 87 unit, Longline 0 unit, lainnya adalah 0 unit, dapat dilihat pada Tabel 7. Jika dibandingkan dengan jumlah armada penangkapan ikan pada tahun 2009 sebesar 871 unit, berarti armada perikanan di PPN Pekalongan mengalami penurunan sebesar 10%. Frekuensi kegiatan keluar masuk kapal perikanan di PPN Pekalongan cukup tinggi. Tercatat kapal masuk tahun 2010 sebanyak 4309 kali dan untuk kapal keluar tercatat 1346 kali, sedangkan untuk kegiatan bongkar ikan dalam tahun 2010 tercatat sebanyak 4476 kali. Frekuensi ini mengalami penurunan dari tahun 2009 yang tercatat kapal masuk sebanyak 4938 kali, kapal keluar sebanyak 1577 kali, dan untuk kegiatan bongkar sebanyak 5375 kali. Dari armada perikanan yang melakukan aktivitas di PPN Pekalongan, aktivitas terbanyak dilakukan oleh armada perikanan Mini Purse Seine baik dari segi keluar masuk pelabuhan maupun aktivitas bongkar ikan hasil tangkapan, hal ini dapat dilihat pada Tebel 8.
53
Tabel 7 Jumlah armada penangkapan ikan di PPNP (unit) Tahun
Purse Seine
Mini Purse Gillnet Seine
Long Line
Lainnya
Jumlah Total
2005
353
4
96
65
50
568
2006
229
14
137
26
38
444
2007
225
10
180
10
0
425
2008
170
328
110
0
0
608
2009
146
609
116
0
0
871
2010
149
429
87
0
0
665
Sumber: Statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 2010
Tabel 8 Frekuensi aktivitas armada penangkapan ikan di PPN Pekalongan (Times/ kali) Tahun
Purse Seine
Mini Purse Seine
M
K
B
M
2005
1.416
1.882
2.605
2.124
2006
9.40
1.044
1.498
2007
6.85
8.24
2008
5.10
2009
B
M
-
2.124
6.60
4.328
-
4.328
1.384
3.826
-
6.44
9.20
3.545
4.44
5.23
8.81
2010
3.51
3.78
Total
4.346
5.295
M
K
B
-
6.60
5.97
-
5.97
9.20
-
9.20
3.02
-
3.02
3.826
1.052
-
1.052
0
0
0
-
3.545
9.40
-
9.40
0
0
0
3.601
5.57
3.601
8.93
4.97
8.93
0
0
0
5.18
3.346
6.12
3.346
6.12
2.36
6.12
0
0
0
7.806
20.770
1.169
20.770
5.077
7.33
5077
899
0
899
K: Keluar
K
Lainnya B
Keterangan: M: Masuk
K
Gillnet
B: Bongkar
Sumber: Statistik Pelabuhan Nusantara Pekalongan 2010
b) Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan suatu kegiatan usaha dapat mencapai hasil yang maksimal terlebih tingkat pendidikannya.
Secara umum terdapat hubungan positif antara pendidikan
dengan pendapatan seseorang.
Semakin tinggi tingkat pendidikan atau
pengetahuan seseorang, maka kecenderungannya adalah semakin tinggi juga tingkat pendapatannya yang disebabkan oleh semakin bagus kegiatan usahanya. Demikian juga dalam usaha penangkapan ikan, sumberdaya manusia yang
54
berpendidikan tinggi juga merupakan penentu keberhasilan usaha penangkapan ikan tersebut.
Sumberdaya manusia yang sangat terkait dengan usaha
penangkapan ikan adalah nelayan. Jika dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Kota Pekalongan pada Tabel 5, sebagian besar masyarakat Pekalongan adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Sembilan koma satu persen masyarakat Pekalongan adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Hal ini terkait dengan kemampuan para nelayan untuk mengelola keuangan dengan baik, akibat dari rendahnya pendidikan para nelayan mengakibatkan pengelolaan keuangan para nelayan kurang baik. Nelayan seringkali menghabiskan uang dari hasil melaut atau pendapatan mereka sekaligus tanpa memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang, yang berakibat pada seringnya para nelayan melakukan peminjaman uang kepada pihak KUD atau pihak lain.
c) Sarana dan Prasarana Keberhasilan suatu usaha penangkapan ikan tidak terlepas dari adanya sarana dan prasarana yang mendukungnya. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana berupa beberapa fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas pendukung untuk melaksanakan usaha tersebut. Fasilitasfasilitas yang ada di PPN Pekalongan antara lain adalah: 1) Fasilitas Pokok Fasilitas pokok yang ada di PPN Pekalongan antara lain adalah breakwater, dermaga, alur pelayaran, dan sarana navigasi. Pemecah gelombang (breakwater) adalah suatu struktur bangunan kelautan yang berfungsi khusus untuk melindungi pantai atau daerah di sekitar pantai terhadap pengaruh gelombang laut. Pemecah gelombang (breakwater) yang ada di PPN Pekalongan terletak di dua bagian berbeda yaitu sebelah timur dengan panjang 275 m dan di sebelah barat dengan panjang 320 m. Dermaga adalah suatu bangunan kelautan dari kayu atau beton yang berfungsi sebagai tempat labuh dan bertambatnya kapal, bongkar muat hasil tangkapan dan mengisi bahan perbekalan untuk keperluan penangkapan ikan di laut.
Bila ditinjau dari bentuk dan dimensinya, dermaga yang ada di PPN
55
Pekalongan berbentuk quay, yaitu suatu konstruksi dermaga yang paralel dengan garis pantai dan umumnya dekat dengan pantai. PPN Pekalongan memiliki dua buah dermaga yaitu di sebelah barat dengan panjang 345 m dan di sebelah timur dengan panjang 220 m. Alur pelayaran merupakan pintu masuk kolam pelabuhan sampai ke dermaga. Sarana navigasi adalah alat bantu yang berfungsi untuk memberikan peringatan atau tanda-tanda terhadap bahaya yang tersembunyi, memberikan petunjuk atau bimbingan agar kapal dapat berlayar dengan aman di sepanjng pantai, sungai, dan perairan lainnya, serta memberikan petunjuk dan bimbingan pada waktu kapal akan keluar masuk pelabuhan atau ketika kapal merapat dan membuang jangkar.
2) Fasilitas Fungsional Fasilitas fungsional yang ada di PPN Pekalongan berdiri di atas tanah seluas 13050 m2. Fasilitas fungsional yang ada di PPN Pekalongan dimiliki bukan saja oleh pihak PPN Pekalongan, tetapi juga oleh Perum PPS. Fasilitas fungsional yang dimiliki oleh PPN Pekalongan antara lain adalah tempat parkir, menara air bersih dan jaringan instalasi air sebanyak dua unit, tempat peristirahatan nelayan seluas 131 m2, pasar pengecer ikan seluas 135 m2, rumah genset dan genset sebanyak satu unit, kantor PPN Pekalongan seluas 376 m2, balai pertemuan PPN Pekalongan seluas 214 m2, unit pengolah limbah sebanyak dua unit, pagar keliling sepanjang 600 m, pos pemeriksaan terpadu seluas 132 m2, drainase sepanjang 1000 m, pos keamanan seluas 18 m2, jalan komplek pelabuhan sepanjang 1150 m, tempat pelelangan ikan higienis seluas 400 m2, talud sebelah timur sungai sepanjang 70 m, depo logistik, kantor syahbandar, laboratorium mini, dan timbangan digital. Fasilitas fungsional yang dimiliki oleh Perum PPS antara lain adalah tanah areal industri sebelah timur sungai seluas 308.560 m2, tanah sebelah barat sungai seluas 45280 m2, perbengkelan sebanyak satu unit, slipway sebanyak satu unit, tempat perbaikan atau penjemuran jaring, menara air bersih dan jaringan instalasi air sebanyak dua unit, tempat pelelangan ikan di sebelah selatan seluas 1930 m2 dan di sebelah utara seluas 3704 m2, rumah genset dan genset sebanyak satu unit,
56
kantor Perum Prasarana Perikanan Samudera (PPS) Cabang Pekalongan, gudang perlengkapan seluas 180 m2, bangunan penyaluran BBM seluas 342,73 m2, dan gudang keranjang ikan seluas 243 m2.
3) Fasilitas Pendukung Fasilitas pendukung yang ada di PPN Pekalongan terdiri dari waserda (warung serba ada) seluas 120 m2, rumah dinas seluas 60 m2, kawasan wisata bahari seluas 1 Ha, mushola, aquarium, anjungan, gedung pertemuan, dan kantin. Fasilitas-fasilitas yang ada di PPN Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9 Fasilitas PPN Pekalongan Fasilitas
Ukuran Terpasang
Fasilitas Pokok 1. Penahan Gelombang (Break water) Sebelah Timur 2. Penahan Gelombang (Break water) Sebelah Barat 3. Dermaga Sebelah Barat
275 m
4. Dermaga Sebelah Timur
220 m
320 m 345 m
5. Alur Pelayaran
-
6. Sarana Navigasi
-
Fasilitas Fungsional
-
1. Tanah 2. Tempat Parkir
13.050 m2 -
3. Menara Air Bersih dan Jaringan Instalasi Air 4. Tempat Peristirahatan Nelayan
131 m2
5. Pasar Pengecer Ikan
135 m2
6. Rumah Genset dan Genset
2 unit
1 unit
7. Kantor PPN Pekalongan
376 m2
8. Balai Pertemuan PPN Pekalongan
214 m2
9. Unit Pengolah Limbah
2 unit
57
10. Pagar Keliling
600 m
11. Pos Pemeriksaan Terpadu
132 m2
12. Drainase
1000 m
13. Pos Keamanan
18 m2
14. Jalan Komplek Pelabuhan
1150 m
15. Tempat Pelelangan Ikan Hiigienis
400 m2
16. Talud Sebelah Timur Sungai
70 m
17. Depo Logistik
-
18. Kantor Syahbandar
-
19. Laboratorium Mini
-
20. Timbangan Digital
-
Fasilitas Penunjang
-
1. Waserda 2. Rumah Dinas 3. Kawasan Wisata Bahari
120 m2 60 m2 1 Ha
4. Mushola
-
5. Aquarium
-
6. Anjungan
-
7. Gedung Pertemuan
-
Sumber: Direktorat Jendral Perikanan Tangkap PPN Pekalongan, 2010
Jenis usaha perikanan yang ada di sekitar PPN Pekalongan bukan saja berupa penangkapan ikan tetapi juga ikan segar, pemindangan, pengasinan, pengalengan ikan, cold storage, bengkel, Dock, BAP, pabrik es, dan surimi. Perkembangan berbagai jenis usaha yang dijalankan di sekitar PPN Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 10.
58
Tabel 10 Usaha perikanan yang berkembang di sekitar PPN Pekalongan Jenis Usaha
Tahun 2005
Penangkapan ikan
2006
2007
2008
2009
2010
209
186
153
121
125
125
10
2
2
3
5
5
2
1
-
1
3
3
Pengasinan
18
10
9
11
13
13
Pengalengan
1
1
1
1
1
1
Cold storage
2
2
2
3
4
4
11
8
5
5
5
5
Dock
5
5
5
5
5
5
BAP
5
5
4
4
4
4
Pabrik es
5
4
3
3
3
3
Surimi
-
-
1
2
2
2
Ikan Segar Pemindangan
Bengkel
Sumber: Direktorat Jendral Perikanan Tangkap PPN Pekalongan, 2010
Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2005 sampai 2010 usaha perikanan di sekitar PPN Pekalongan mengalami fluktuasi, hampir 75% dari usaha tersebut adalah berasal dari usaha penangkapan ikan.
Hal ini
membuktikan bahwa di sekitar PPN Pekalongan, mayoritas penduduk mengandalkan hidupnya sebagai nelayan.
Usaha perikanan yang menduduki
peringkat kedua yang banyak diminati adalah pengasinan yaitu sekitar 8%, hal ini menunjukkan bahwa ikan hasil tangkapan yang didapatkan oleh nelayan yang mendaratkan ikannya di PPN Pekalongan belum dapat dimanfaatkan atau diolah dengan baik yang dapat meningkatkan nilai jualnya. Selain diasinkan, pilihan lain yang banyak diminati untuk menangani ikan hasil tangkapan adalah dijual dalam keadaan segar. Hal ini terkait dengan pola pikir nelayan, mereka berfikir bahwa jika ikan asin saja sudah bisa mendatangkan uang kenapa harus bersusah payah mengolah ikan hasil tangkapan tersebut.
59
4.2.3 Produksi dan Nilai Produksi Hasil Tangkapan TPI di PPN Pekalongan Berdasarkan data usaha perikanan yang berkembang di sekitar PPN Pekalongan, terlihat bahwa sebagian besar kegiatan perikanan yang ada di Kota Pekalongan pada umunya terfokus pada kegiatan di sektor perikanan laut. Pada tahun 2010, volume produksi perikanan laut di Kota Pekalongan khususnya di PPN
Pekalongan
adalah
sebesar
18.363.481
kg
dengan
nilai
Rp
120.298.600.000,00. Jumlah produksi dan nilai produksi perikanan laut yang ada di Kota Pekalongan khususnya di PPN Pekalongan mulai dari tahun 2005-2010 dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11 Perkembangan jumlah produksi dan nilai produksi perikanan laut di PPN Pekalongan periode 2005-2010 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produksi (Kg) 43.219.705 31.936.351 29.179.110 22.978.042 24.781.928 18.363.481
Nilai (Rp.)
Rata-Rata Harga Ikan
177.205.561.000 150.522.629.000 131.324.500.000 145.579.177.000 133.771.818.000 120.298.600.000
4.100 4.713 4.501 6.336 5.398 6.551 Sumber: Statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 2010
Berdasarkan Tabel 11, dapat diketahui bahwa jumlah produksi perikanan laut yang tertinggi ada pada tahun 2005 yaitu sebesar 43.219.705 kg dan yang terendah ada pada tahun 2010 yaitu sebesar 18.363.481 kg.
Nilai produksi
perikanan laut tertinggi ada pada tahun yang sama dengan jumlah produksi tertinggi yaitu tahun 2005 dengan nilai sebesar Rp 177.205.561.000,00, demikian juga dengan nilai produksi perikanan laut terendah ada pada tahun yang sama dengan jumlah produksi terendahnya yaitu pada tahun 2010 dengan nilai produksi sebesar Rp 120.298.600.000,00. Pada tahun 2008 dapat dilihat bahwa jumlah produksi perikanan laut lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2009 yaitu 22.978.042 kg justru menunjukkan nilai produksi perikanan laut yang tertinggi yaitu Rp 145.579.177.000,00 dibandingkan tahun 2007 dan 2009 yang memiliki jumlah produksi perikanan laut yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena jenis ikan hasil tangkapan yang didapat adalah jenis ikan dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis ikan yang berhasil
60
tertangkap pada tahun 2007 dan 2009, dapat dibuktikan dengan harga rata-rata ikan per kg pada tahun 2008 lebih besar dari harga ikan per kg pada tahun 2007 dan 2009 yaitu Rp 6.336,00. Secara keseluruhan selama periode tahun 20052010, jumlah produksi perikanan laut cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya sedangkan untuk nilai produksi perikanan cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
