23 BUMN. Teken Kesepahaman E-audit

23 BUMN

Teken Kesepahaman E-audit

Ketua BPK Hadi Poernomo didampingi Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan Tortama VII Ilya Avianti berfoto bersama dengan sejumlah Dirut BUMN saat penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai akses data.

BPK kembali meneken nota kesepahaman dengan 23 BUMN yang ditandatangani oleh Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan direktur utama perusahaan pelat merah itu. Perjanjian itu terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sebagai sarana dalam rangka pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara. Atau dalam rangka penerapan e-audit dengan Pusat Data BPK.

KALEIDOSKOP 2011

bpk kaleidoscope FINAL OKE MANTAP REVISI GUN.indd 41

41

1/11/2012 9:30:56 PM

Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah berpidato di depan para pimpinan BUMN dalam kaitan penandatangan nota kesepahaman tentang e-audit, di Jakarta.

Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengusulkan agar BPK bisa memberikan semacam penghargaan (award) kepada auditee, termasuk perusahaan yang dipimpinnya. Dengan pemberian penghargaan akan tercipta iklim kompetisi yang sehat sehingga para auditee akan berlomba-lomba untuk mensukseskan terobosan ini. 42

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:31:00 PM

Selamat Jalan Pak Herman Innalillahi wa inaillaihi roji’un.... Hari ini, Indonesia berduka...seperti hati kita yang diselimuti kesedihan yang mendalam atas kepergian Bapak Herman Widyananda pagi tadi..Belum terpikir oleh saya, bagaimana BPK tanpa kehadiran beliau, karena peristiwa ini begitu mendadak dan jauh di luar rencana kita sebagai manusia biasa yang hanya berencana.... (Ketua BPK Hadi Poernomo) Pada hari Senin (20/6) lalu, sekitar pukul 06.30 WIB, Wakil Ketua BPK Herman Widyananda menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, Jakarta. Herman Widyananda wafat pada usia 51 tahun. Meninggalkan keluarga terkasih, sang istri Susi Satriana, dan tiga anak yakni Diani Nabila Widyaputri, Ahmad Alfinur Aldi Widyaputra, dan Ahmad Antanur Aldi Widyaputra. Jenazah disemayamkan di kediamannya, Jalan Denpasar 17 Blok C.3, Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 09.00 WIB. Sekitar pukul 13.00 WIB dibawa ke Kantor Pusat BPK untuk disalatkan di Masjid Baitul Hasib BPK. Lalu, pada pukul 14.00 disemayamkan di Auditorium BPK untuk dilakukan upacara pelepasan jenazah. Sekitar pukul 14.30 WIB, jenazah almarhum dimakamkan di TPU Karet Bivak, Pejompongan, Jakarta Pusat. Almarhum Herman Widyananda lahir di Kota Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada 28 Mei 1960. Beliau menjabat sebagai Anggota BPK sejak 2007.

Dr. Ir. Herman Widyananda, SE., M.Si

Ucapan Belasungkawa

Dear Mr. Arif Assalam Alaikom

The sad news of demise of Vice Chairman of the Audit Board of the Republic of Indonesia, Dr. Herman Widyananda shocked our colleagues. Please accept our heartfelt condolences. May Allah bless the soul of late person. Please say salam to the esteemed colleagues who visited t Tehran. Best regard,

Morteza Asadi office of Public Relations & International Affairs Supreme Audit Court of Iran (SAI Iran) Dear Bahtiar Arif, We were very saddened by your email of 20 June alerting our C&AG about the death of Dr. Herman Widyananda, Vice Chairman of the Audit Board of the Republic of Indonesia. Mr Amyas Morse has asked me to convey his deepest condelonces to Dr. Widyananda`s family. I should be grateful if you could pass on our sincere condolences of colleagues here at the NAO to our colleagues at the Audit Board. Yours sincerely,

Mr peter Gray Director, International Relations United Kingdom national Audit Office (SAI Inggris)

Warta BPK

Dear Mr. Hadi Poernomo With deep sadness we received the news of the mourn of esteemed colleague Dr. Herman Widyananda. Please receive my sincere condolences and the condolences on behalf of all my colleagues in the State Audit Bureau of Qatar. We pray to God for his soul. Please give our sincere condolences to his family. Sincerely,

Salah Bin Ghanim Al-Ali Prsident, Audit Bureau-Qatar

Dear Mr. Arif ! On behalf of Dr. Sergey Vadimovich, Chairman of the Accounts Chamber of the Russian Federation and on behalf of all the staff of our SAI let me express our most sincere and deepest condolences on the death of Dr. Widyananda, who faithfully served the inferest of his country. His death is a great loss both for the Audit Board of the Republic of Indonesia and for the international audit community. Devotion of Dr. Widyananda to his work earned him love and respect of all who knew him. We mourn with you and share your grief.

Mr. Nikolay V. Paruzin,

Director, External Relations Department Accounts Chamber of the Russian Federation (SAI Rusia) From Paris,

Dear colleagues,

Please accept, and share with the Vice-Chairman’s family and the board , the expression of our sincere sadness for such a premature disappearances. We shall keep the memory of a very dedicated and promosing leader. Sadly yours,

Alain Gillette Conseiller Maitre Cour des Comptes (SAI Perancis)

3 - berita duka.indd 3

7/11/2011 10:57:06 AM

Anggota IV BPK Bidang Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur, periode 2007-2009. Kemudian pada periode kepemimpinan Ketua BPK Hadi Poernomo (2009-2014), beliau menjabat sebagai Wakil Ketua.

KALEIDOSKOP 2011


3

MARET I 2011

43

1/11/2012 9:31:02 PM

Audit Forensik

Coba Temukan Ketidakwajaran Rencananya pemeriksaan forensik BPK dilakukan sejak 1 Juni sampai Oktober 2011. Sekitar 5 bulan atau 150 hari, waktu yang diperlukan BPK untuk sementara, dalam menggarap pemeriksaan dan sampai pada pelaporan hasil pemeriksaan. Namun, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang, menyesuaikan kondisi di lapangan pemeriksaan. Anggota III BPK Hasan Bisri

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan forensik tersebut, ada beberapa sasaran pemeriksaan yang akan dilakukan, meliputi seluruh transaksi yang mencurigakan, sebelum dan sesudah Bank Century diambil-alih LPS, yaitu: 1. 2. 3. 4.

44

Transaksi surat-surat berharga; Transaksi pemberian kredit; Transaksi Letter of Credit; Transaksi biaya operasional dan kas valas;

5. Transaksi dana pihak ketiga yang terafiliasi; 6. Transaksi terkait PT. Antaboga Delta Sekuritas; 7. Transaksi dana pihak ketiga yang mencurigakan. Ketujuh sasaran pemeriksaan ini tidak mutlak, karena menyesuaikan kondisi pemeriksaan dan hasil pemeriksaan di lapangan nanti. Namun, dengan ketujuh sasaran ini, ada semacam guide bagi pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan forensik nantinya.

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:31:04 PM

Konferensi Lintas Batas Perangi Korupsi Konferensi skala internasional untuk mengikis korupsi diadakan di Indonesia, tepatnya di Nusa Dua, Bali, belum lama ini. Hasilnya, disepakati sejumlah langkah untuk atasi penyuapan dan korupsi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pembukaan Konferensi Internasional memerangi suap dalam transaksi Bisnis Internasional di Nusa Dua, Bali.

KPK bekerjasama dengan OECD (Organisation for Economic and Co-operation Development) menyelenggarakan konferensi

internasional mengenai antikorupsi di Nusa Dua, Bali, pada 10-11 Mei 2011. Konferensi bertujuan memberikan gambaran realitas

praktik suap dalam transaksi bisnis internasional. Juga berbagai upaya penanggulangan yang telah dan sedang dilakukan di berbagai belahan dunia. Konferensi internasional bertajuk Shaping a New World - Combating Foreign Bribery in International Business Transactions ini dihadiri 400 peserta dari 38 negara. Selain pejabat pemerintah Indonesia, juga hadir perwakilan lembaga antikorupsi dan penegak hukum internasional, perwakilan APEC (Asia-Pasific Economic Cooperation), ADB (Asian Development Bank), perwakilan negara sahabat yang tergabung dalam G-20 dan OECD, NGO/LSM, kalangan bisnis nasional dan multinasional, praktisi hukum, dan pemerhati antikorupsi. Presiden Susilo Bambang Yudho yono hadir beserta 10 anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Ketua DPR Marzuki Alie, dan beberapa pejabat negara lainnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan bahwa konferensi ini bagai mimpi terburuk bagi para koruptor. Membasmi korupsi, lanjut SBY, merupakan titik tolak pemerintah Indonesia. Hal ini karena melawan korupsi bukan hanya masalah moral, akan tetapi juga menyangkut demokrasi, politik, sosial, dan ekonomi. KALEIDOSKOP 2011


45

1/11/2012 9:31:05 PM

Penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemda se-Provinsi Jawa Timur terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, (19/5).

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemda se-Provinsi Jawa Tengah terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, (6/5).

46

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:31:19 PM

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemda se-Provinsi DIY terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, (5/5).

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemda se-Provinsi Jawa Barat terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, (12/5). KALEIDOSKOP 2011


47

1/11/2012 9:31:32 PM

W a r t a

B P K

JUNI 2011

Suksesi jajaran pimpinan BPK sedang berlangsung. Lembaga audit negara ini sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPR untuk mencari pengganti antar waktu Anggota BPK. Mengisi posisi T.M. Nurlif. Hasilnya, menunggu reses dulu.

Pengganti Anggota VII BPK Mulai Dicari

48

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:31:35 PM

Anggota VII BPK T.M. Nurlif resmi diberhentikan. Berdasarkan UU. No 15 Tahun 2006 tentang BPK, atas usul BPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentiannya beberapa bulan lalu. Penonaktifannya sebagai Anggota VII BPK sendiri sejak 20 Oktober tahun lalu melalui Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 12/K/IXIII.2/10/2010. Ada posisi lowong di kursi kepemimpinan BPK. Posisi yang lowong tersebut, kemudian diisi oleh pelaksana harian Anggota IV BPK Ali Masykur Musa. Lalu, diambil alih tugasnya langsung oleh Ketua BPK Hadi Poernomo. Oleh karena berdasarkan undang-undang dan beban tugas, BPK melayangkan surat pemberitahuan kepada DPR. Intinya, perlu penggantian antar waktu untuk mengisi posisi Anggota VII BPK.

Memang berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, jumlah Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditetapkan sebanyak sembilan orang. Mengingat ada satu Anggota BPK yang mengundurkan diri dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, maka diperlukan penggantian antar waktu. Sementara itu, belum sampai penutupan pendaftaran calon Anggota BPK untuk mengisi posisi Anggota VII BPK T.M. Nurlif, pada 20 Juni 2011, Wakil Ketua BPK Herman Widyananda wafat. Artinya, ada dua posisi kepemimpinan BPK yang lowong. Jika posisi Anggota VII BPK telah mulai dicari, melalui pembukaan pendaftaran yang dilakukan Komisi XI DPR, lalu bagaimana dengan kursi lowong yang ditinggalkan (Alm) Herman Widyananda.

16 Calon Anggota BPK

Ada 16 calon Anggota BPK Paruh Waktu pengganti T.M. Nurlif. Hampir semua calon memiliki latar belakang keuangan negara. Berikut ini ke-16 calon Anggota BPK itu: Dr. Drs. Soemardjijo, SE, AK, MM, B.AC - Prof. Emita Wahyu Astami, Phd, MBA, Akt - Dr. H. Eko Sembodo, MM, M.Ak - Drs. Achmad Sanusi, M.S.P.A - Drs. Bahrullah Akbar, BSc, SE, MBA - Ketut Gede Widjaja, SH, MH - Dr. Eddy Rasyidin, AKN, MH - Prof. Dr. Eddy Suratman, SE, MA - Drs. Elvin Blucher Sinaga, MM, PhD - Dr. H. Faisal, SH - Drs. Iskariman Supardjo, Ak - Wewe Anggreaningsih, SE, Ak, Msi - Ir. Imam Solahudin, ST, S.Ag, Msi - Ir. Kunto Endriyono, MM - Dr. Fadjar O.P. Siahaan, Ak Dr. Jupri Bandang, P.K, Ak, MM. KALEIDOSKOP 2011


49

1/11/2012 9:31:36 PM

LKKL 32 Entitas di AKN III

No Disclaimer

Ketua BPK RI Hadi Poernomo berfoto bersama dengan sejumlah menteri seusai penyerahan laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III atas laporan keuangan tahun 2010, (14/6).

Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga 2010 di 32 entitas yang menjadi wilayah pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara III (AKN III) BPK tidak ada lagi yang mendapat opini disclaimer. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan AKN III atas laporan keuangan 2010 dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK Pusat, Jumat, medio Juni lalu. Ketua BPK RI Hadi Poernomo menyerahkan hasil pemeriksaan LKKL tahun 2010 kepada Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

50

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:31:41 PM

Foro bersama usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan negara III, atas laporan keuangan 2010.

Perinciannya, dari 32 entitas, sebanyak 23 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sembilan memperoleh status Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kesembilan entitas yang belum WTP adalah Mahkamah Agung, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

KALEIDOSKOP 2011


51

1/11/2012 9:31:43 PM

Ahli BPK di Pengadilan Harus Bangga Banyaknya Ahli BPK dimintakan pendapat dalam persidangan bisa menjadi indikasi bahwa institusi penegak hukum telah mengakui keberadaan BPK sebagai ahlinya dalam menghitung kerugian negara.

Tenaga Ahli Bidang Hukum Lukman Bachmid

Ahli itu kedudukan terhormat. Meskipun kedudukan dia tidak mengikat, akan tetapi keterangannya sangat dibutuhkan karena dalam proses di pengadilan belum tentu Jaksa Penuntut Umum atau Majelis Hakim menguasai semua masalah. Jadi kalau ada institusi penegak hukum meminta ahli dari BPK, kita harus bangga. Semakin seringnya BPK dimintakan sebagai ahli dalam proses peradilan pidana (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) tersebut adalah bagian dari konsekuensi amanat UU No. 15/2006 tentang

52

BPK, di mana pada pasal 11 ayat (c) menyatakan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Dengan adanya payung hukum tersebut, para ahli BPK bila diminta untuk memberikan pendapat atas keahliannya di persidangan tidak perlu ragu-ragu, dibayangi rasa ketakutan, apalagi minder. Mereka ini diminta, artinya mereka dibutuhkan sesuai keahliannya. Hal ini berbeda dengan saksi. Kalau saksi hanya menceritakan apa yang dialami, didengar atau dilihat. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan.

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:31:46 PM

BPK Perkuat Komitmen di Pentas Regional Kunjungan delegasi lembaga audit Vietnam dan Kamboja memperlihatkan posisi penting BPK di kawasan regional. Terutama terkait dengan inisiatif pembentukan ASEANSAI.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah berbincang dengan delegasi National Audit Authority of Cambodia (NAA) yang dipimpin oleh Deputy of Secretary General Long Atichbora sekitar pertengahan Juni 2011.

BPK memiliki komitmen untuk mengedepankan profesionalisme kelembagaan dan auditor BPK dalam peningkatan kapasitas pemeriksaan. Lembaga ini juga selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja sama internasional di bidang pemeriksaan pada sektor publik. Untuk itu, BPK aktif mengikuti event-event penting di INTOSAI dan ASOSAI serta terus menindaklanjuti kerja sama dengan BPK negara lain guna meningkatkan kemampuan auditor BPK. Juga sekaligus memposisikan peranan BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan kontribusi kepada perbaikan kualitas pemeriksaan sektor publik secara internasional maupun regional. Pada akhir Mei 2011 dan perte ngahan Juni 2011, BPK menerima kedatangan dua delegasi BPK anggota Asean, yaitu State Audit Office of Vietnam (SAV) dan National Audit Authority, of Cambodia (NAA). Delegasi SAV dipimpin oleh

ketuanya yang didampingi enam anggota dan melakukan serangkaian kegiatan selama 24-27 Mei 2011. Sementara itu, delegasi NAA melakukan 4 hari kunjungan yang dipimpin oleh deputi SG serta empat anggota delegasi pada 14-17 Juni 2011. Delegasi SAV yang dipimpin oleh Prof. Vuong Dinh Hue, Auditor

General of SAV, tiba di Indonesia pada 23 Mei 2011. Keesokan harinya, rombongan mengawali kunjungan bertemu dengan Ketua dan anggota BPK. Anggota delegasi SAV terdiri dari Director of International Relations Dept Nguyen Trong Thuy, Deputy Director of Adm. Dept, 1st Secretary of AG Hoang Phu Tho, Deputy Director of Audit Quality Control Dept Le Quang Binh, Deputy Director of Specialized Audit Dept. No. IV Nguyen Le Son. Juga ikut serta Pham Thi Hanh, Head of Division, Regional Audit Office No. VI dan Vu Thi Kim Dung, Officer of International Relations Department. Pembicaraaan antara delegasi SAV dengan pimpinan BPK di ruang Sidang Besar Gedung Umar Wirahadikusumah berlangsung hangat dan konstruktif. Ketua BPK terlebih dahulu menjelaskan mandat dan tugas serta profil BPK secara umum dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Matta (kanan) menerima kunjungan delegasi State Audit Office of Vietnam (SAV) yang dipimpin oleh Prof. Vuong Dinh Hue di kantor DPR belum lama ini. Kunjungan itu dimaksudkan untuk menginformasikan kerja sama yang telah terjalin dengan BPK. KALEIDOSKOP 2011


53

1/11/2012 9:31:47 PM

Penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemda se-Provinsi Bali terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, (20/6)

Penandatanganan nota kesepahaman dengan 32 entitas BUMN terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, (6/6).

54

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:31:59 PM

Penandatanganan nota nesepahaman dengan Pemda se-Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, (27/6).

Penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemda se-Provinsi Kalimantan Barat terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, (16/6). KALEIDOSKOP 2011


55

1/11/2012 9:32:09 PM

W a r t a

B P K

JULI 2011

Menuju e-audit yang Paripurna BPK mulai mengembangkan e-audit untuk menjadi satu sistem yang matang. Sejumlah penataan pun dilakukan seperti perundang-undangan dan manajemen sumberdaya manusia aparatur BPK.

Setelah wacana e-audit diapungkan, kemudian konsep e-audit dibahas melalui proses yang mendalam, BPK mulai mengembangkannya menuju ke satu sistem yang paripurna. Fondasi awal dibangun dengan memasukkan pene rapan e-audit dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2011-2015. Selanjutnya, menjadi bagian penting dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK. Dan, secara otomatis masuk dalam rencana Reformasi Birokrasi BPK. Untuk itu, agar pondasi menjadi lebih kuat, BPK melakukan beberapa langkah yang masuk dalam koridor reformasi birokrasi untuk penguatan penerapan e-audit. Langkah-langkah yang dilakukan itu meliputi penataan peraturan perundang-undangan, penataan tata laksana, penataan organisasi, penataan manajemen sumberdaya manusia. Setelah tahapan pembangunan pondasi ini memiliki bentuk awal, dilakukan tahap uji coba penerapannya melalui piloting. Dengan pertimbangan kesiapan pihak yang diperiksa BPK atau auditee, partisipasi satuan kerja di BPK, dan kesiapan para pemeriksa BPK dalam menjalankan e-audit ini. Terkait dengan kesiapan auditee, BPK menggandeng mereka melalui penandatanganan memorandum of understanding tentang pengembangan sistem informasi untuk akses data. BPK masih akan melakukan lagi sampai seluruh auditee menandatangani MoU.

56

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:32:11 PM

“e-audit Matang Pada 2014” Ditama Revbang berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan penerapan e-audit. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Mereka memberikan dukungan penuh untuk keberhasilan penerapan e-audit. Untuk itu, langkah awalnya, memasukkan penerapan e-audit ke dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2011-2015 dan secara otomatis dalam reformasi birokrasi BPK. Sampai saat ini sudah mulai dilakukan pengembangan dalam piloting e-audit.

Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) Daeng M. Nazier

Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Sekjen BPK:

“BPK Dapat WTP dengan Paragraf Penjelas”

Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan tengah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BPK tahun anggaran 2010 kepada komisi XI DRR.

Senin (18/7) lalu, di ruang rapat Komisi XI DPR, Komisi XI melakukan rapat dengan pendapat dengan Sekretariat Jenderal BPK mengenai Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK tahun Anggaran 2010. Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis. Dari pihak Sekretariat Jenderal BPK, hadir Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Kepala Ditama Revbang Daeng M. Nazier, Auditor Utama AKN IV Hadi Priyanto, dua Staf Ahli BPK: Zindar Kar Marbun dan Bambang Pamungkas, serta beberapa pejabat eselon II BPK. KALEIDOSKOP 2011


57

1/11/2012 9:32:15 PM

34 Pejabat Struktural BPK Dilantik

Sekjen BPK Hendar Ristriawan melantik 34 pejabat struktural BPK.

Sekjen BPK Hendar Ristriawan melantik 34 pejabat struktural BPK pada 29 Agustus 2011, pukul 14.00 WIB, bertempat di Ruang Pola, Lantai IV, Gedung Arsip, Kantor Pusat BPK, Jakarta. Hadir dalam acara pelantikan tersebut beberapa pejabat eselon I, II, dan III, para undangan, dan para istri pejabat yang dilantik. Adapun ke-34 pejabat struktural yang dilantik terdiri dari 19 pejabat struktural eselon II, tujuh pejabat struktural eselon III, dan delapan pejabat struktural eselon IV. Pelantikan para pejabat struktural ini tertuang dalam Keputusan Sekjen BPK RI No. 238 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara untuk pelantikan pejabat struktural eselon III, tertuang dalam Keputusan Sekjen BPK RI No. 239 tahun 2011. Adapun, pelantikan pejabat sruktural eselon IV tertuang dalam Keputusan Sekjen BPK RI No. 240 Tahun 2011. Dari ke-34 pejabat struktural yang dilantik itu, sebagian

58

besar mendapatkan mutasi atau pemindahan tugas. Ada satu pejabat yang mendapatkan promosi dari jabatan struktural eselon III ke jabatan struktural eselon II, yaitu Ade Iwan Ruswana. Pegawai berpangkat golongan Pembina Tk.I/(IV/b) ini semula eselon III.A dengan jabatan Kepala Sub. Auditorat Bengkulu I BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dipromosikan menjadi eselon II.A dengan jabatan Kepala Auditorat VII.C pada Auditorat Utama Keuangan Negara VII. Promosi jabatan ini tertuang dalam Keputusan Sekjen BPK RI No. 252 Tahun 2011. Sementara itu, Kepala Auditorat VII.C Keuangan Negara VII sebelumnya, Harry Purwaka, dimutasikan ke Auditorat Utama Keuangan II dengan jabatan Kepala Auditorat II.C.

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:32:19 PM

Auditor General ANAO Kunjungi BPK

Ketua BPK RI Hadi Poernomo menyambut kedatangan Auditor General The Australian National Audit Office (ANAO) Ian McPhee

Auditor General The Australian National Audit Office (ANAO) Ian McPhee mengunjungi BPK Pusat di Jakarta, pada 19 Juli. Ian McPhee berada di Jakarta selama tiga hari (1922 Juli).

Dia didampingi oleh Group Executive Director, Performance Audit Services Group ANAO Dr. Andrew Pope. Kedatangan Ian McPhee dan Andrew Pope ke BPK disambut langsung Ketua BPK Hadi Poernomo. Kunjungan Ian McPhee kali ini untuk memenuhi undangan Hadi Poernomo. Selain itu, ia melakukan diskusi dengan jajaran pimpinan BPK dan pejabat eselon I BPK. Menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya terkait Quality Assurance dan Quality Control. Sehari setelah kedatangannya, pada 20 Juli, Ian McPhee melakukan Courtesy Call dengan Hadi Poernomo. Dilanjutkan dengan Forum Diskusi berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai Quality Assurance dan Quality Control di ANAO, diikuti oleh Anggota BPK dan Pejabat Eselon I BPK. Kemudian, pada siang harinya, dia menjadi pembicara dalam Seminar on Why Audit yang diikuti oleh seluruh pegawai BPK di kantor Pusat. Keesokan harinya, pada 21 Juli, Ian McPhee dengan didampingi Ketua BPK bertemu dengan Wakil Presiden Boediono untuk membicarakan hal yang terkait pentingnya hubungan antara lembaga pemeriksa dengan pemerintah. Selain mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden, dia juga melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR serta Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). Pertemuan ini membicarakan tentang hubungan antara lembaga pemeriksa dengan DPR dan BAKN. Terutama berkaitan dengan harapan DPR terhadap lembaga pemeriksa dan efektivitas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Pada hari terakhir kunjungannya, Ian McPhee bertemu dengan Inspektur Utama BPK Mahendro Sumardjo dan Kaditama Revbang Diklat BPK Daeng M. Nazier. Dalam pertemuan tersebut, membicarakan hal tentang Quality Assurance.

Para Pejabat Eselon I BPK RI sedang mengikuti acara Forum Diskusi berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai Quality Assurance dan Quality Control di ANAO. KALEIDOSKOP 2011


59

1/11/2012 9:32:27 PM

Pelantikan Ketua Tim Senior di Pusdiklat BPK RI pada 29 Juli 2011

Technical meeting pembentukan Aseansai pada 25 Juli 2011

60

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:32:37 PM

23 BUMN. Teken Kesepahaman E-audit

Recommend Documents