BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Teoritis 2.1.1. Corporate Governance Definisi dari Corporate Governance atau Tata Kelola Korporasi menurut The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG, 2000) yaitu suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Berdasarkan definisi tersebut nampak jelas bahwa Corporate Governance merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik, untuk meningkatkan nilai perusahaan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Data hasil riset dari The Indonesian Institute for Corporate Governance yang berupa Corporate Governance Perception Index, mengukur implementasi Corporate Governance pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Dari indeks tersebut rating atau pemeringkatan disusun. Alasan penggunaan indeks ini disebabkan oleh keterbatasan data tentang penelitian penerapan Corporate Governance pada perusahaan -perusahaan di Indonesia. Indeks tersebut merupakan satu-satunya indeks yang dipublikasikan dar i hasil penelitian pada perusahaan -
perusahaan di Indonesia dengan menggunakan instrument yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. 2.1.2. Prinsip-Prinsip Corporate Governance Dalam praktek Good Corporate Governance dik enal adanya 4 prinsip utama yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan perusahaan. Keempat prinsip tersebut adalah keadilan (fairness), akuntabilitas, pertanggungjawaban (responsibility), dan transparansi. 1. Keadilan (Fairness) Keadilan yaitu perlindunga n kepentingan minoritas pemegang saham dari kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang dalam (self dialing atau insider trading). Prinsip fairness menyiratkan adanya perlakuan yang sama (equal) terhadap para pemeg ang saham, baik mayoritas maupu n minoritas. Dalam prakteknya prinsip ini sering dilanggar, terutama dalam kasus kasus takeovers (pengambilalihan perusahaan). Kasus yang sering terjadi adalah keberpihakan manajemen terhadap sekelompok pemegang saham, biasanya pemegang saham mayoritas. Ha l ini bisa terjadi dengan mudah karena baik dewan komisaris dan dewan direksi didominasi oleh para pemegang saham tersebut atau keluarganya. Suatu perusahaan publik yang beriktikad baik seharusnya tetap menjaga agar dewan direksi maupun dewan komisarisnya tetap bekerja secara independen dan profesional. Selain itu prinsip ini juga mensyaratkan manajemen untuk sebisa mungkin menghindari situasi yang mengandung conflict of interest, misalnya
dalam kasus management buyouts (perusahaan yang dibeli oleh manajem en sendiri). Persyaratan ini penting karena seorang manajer yang melakukan transaksi semacam itu sama dengan pemain bola yang bermain di dua lapangan sekaligus. Kepentingan pemegang saham yang seharusnya dilindungi akan diletakkan dibawah kepentingan priba dinya. 2. Akuntabilitas Prinsip dasar akuntabilitas yaitu menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara dewan komisaris, manajemen, pemegang saham, dan auditor yang meliputi monitoring , evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya (baridwan, 2002). Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit. 3. Responsibilitas Prinsip responsibilitas yaitu, tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan itu berada untuk mengungkapkan informasinya untuk mematuhi peraturan peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan -kebutuhan sosial. Tjager dkk (2003:52) menyebutkan bahwa prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab so sial, menghindari
penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika, dan memelihara bisnis yang sehat. Selama ini paradigma manajer dalam perusahaan selalu dibatasi oleh motif mengejar laba semata (single bottom line). Hal ini mem buat mereka lupa bahwa perusahaan sebagai bagian dari suatu komunitas juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Bermula dari pemikiran ini, corporate governance mengangkat issue pertanggungjawaban tersebut sebagai salah satu tujuan yang harus diperhitungkan oleh perusahaan dalam operasinya. Dengan perubahan tersebut perusahaan harus mulai menerapkan prinsip triple bottom line dalam bisnisnya, yaitu mengejar laba, memenuhi
tanggung
jawab
sosial,
dan
menjaga
pertumbuh an
yang
berkesinambungan. 4. Transparansi Prinsip transparansi yaitu perusahaan harus menjamin adanya tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders serta pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Prinsip transparansi harus diterapkan dalam setiap aspek perusahaan yang bersinggungan dengan kepentingan publik ataupun pemegang saham. 2.1.3. Manfaat Corporate Governance bagi perusahaan Ada beberapa manfaat yang bi sa diambil oleh perusahaan dengan diterapkannya Good Corporate Governance:
1. Meminimalkan Agency Cost Selama ini pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen. Biaya -biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Biaya biaya inilah yang disebut dengan biaya agency cost. Dengan pen yusunan struktur dan pembagian fungsi yang baik, biaya ini bisa ditekan serendah mungkin. 2. Meminimalkan cost of capital Perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi kreditor. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman. Hal tersebut selain dapat memperkuat kinerja keuangan, juga akan membuat produk perusahaan yang dilepas ke pasaran menjadi lebih kompetitif.
3. Meningkatkan nilai saham peru sahaan Sebuah perusahaan yang dikelola dengan baik akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli sa ham. Hal ini akan terlihat terutama
ketika seorang investor bermaksud melakukan investasi untuk jangka waktu yang lama. 4. Mengangkat citra perusahaan Citra perusahaan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Karena perusahaan sangat mengandalkan kep ercayaan dari stakeholders atas informasi yang diungkapkannya. Sehingga stakeholders mendesak keras agar perusahaan menerapkan konsep pengelolaan yang baik, karena bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang perusahaan yang tidak menerapkan good corporate governance akan kalah dalam persaingan karena dianggap tidak melindungi kepentingan stakeholdernya. 5.
Pengungkapan Informasi Pengungkapan Informasi bisa diartikan sebagai transparansi terhadap informasi, misalnya suatu perusahaan yang memiliki Good Co rporate Governance pasti memiliki pengungkapan informasi (disclosure) yang transparan dan salah satunya adalah pengungkapan informasi dalam hal laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dimana akuntansi merupakan prose s pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan penyajian atau pelaporan dan penginterprestasian transaksi keuangan suatu perusahaan secara sistematis. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keu angan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi : laporan realisasi anggaran, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang
dapat disajikan dalam beberapa cara, misalnya sebagai laporan arus kas dan laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan kegiatan keuangannya dalam bentuk laporan keuangan. 2.1.4. Komponen Laporan Keuangan Pengungkapan meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Pengungkapan tersebut harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang telah dietapkan, dan diaudit oleh auditor eksternal yang independen seba gai bentuk penerapan Corporate Governance. Perusahaan secara periodik harus menyusun laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak intern dan pihak ekstern. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen -komponen berikut ini (SAK,2005) :
1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber,
alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola o leh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan . Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur seperti : pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
2. Neraca (Balance Sheet) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos seperti : kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bu kan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana. 3. Laporan Laba Rugi (Income Statement) Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu dan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. 4. Laporan Perubahan Ekuitas Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 5. Laporan Arus Kas Laporan
Arus
Kas
menyajikan
informasi
mengenai
sumber,
penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. 6. Catatan Atas Laporan Keuangan Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami
dan
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; Ikhtisar pencapaian kinerja k euangan selama tahun pelaporan; Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; Pengungkapan informasi untuk pos -pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Daftar dan skedul. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disaji kan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 2.1.5. Luas Pengungkapan Perusahaan publik memiliki keleluasaan untuk melakukan pengungkapan informasi di atas standar minimal yang d itetapkan oleh badan yang memiliki autoritas di pasar modal tertentu. Keleluasaan tersebut mengakibatkan terjadinya keragaman dalam kualitas ungkapan antar publik. Singvi dan Desai (1971) dalam Zubaidah dan Zulfikar (2005) menyatakan bahwa keragaman dalam ungkapan disebabkan oleh karena emiten dikelola oleh manajemen yang memiliki filosofi manajerial yang berbeda-beda dan keleluasaan yang luas dalam kaitannya dengan
pengungkapan informasi kepada masyarakat. Imhoff (1992) dalam Simanjuntak dan Widiastuti (2004) menyatakan kualitas tampak sebagai atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda ( ambigous) banyak penelitian yang menggunakan indeks of disclousure methodology potensial dari sisi laporan tahunan. Dengan kata lain Imhoff mengatakan bahwa tinggiya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan. Terdapat tiga konsep dalam pengungkapan, yaitu:
1. Adequate disclosure (pengungkapan cukup) Yaitu pengungkapan minimum yan g disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat dapat di interpretasikan dengan benar oleh investor. 2. Fair disclosure (pengungkapan wajar) Merupakan tujuan etnis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. 3. Full disclosure (pengungkapan penuh) Menyangkut kelengkapan pe nyajian informasi yang diungkap kan secara relevan.
Pengungkapan informasi adalah pemberian informasi oleh perusahaan , baik yang bersifat positif maupun negatif, yang mungkin berpengaruh atas suatu keputusan investasi. Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 1. Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang diisyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan infiormasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya yang dalam hal in i di Indonesia ditetapkan dan ditentukan oleh Bapepam dan Ikatan Akuntansi Indonesia. Luas pengungkapan yang diwajibkan selalu berkembang sejalan dengan proses pembangunan standar keuangan yang berlaku. 2. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan bebas, dimana manajemen dapat memilih jenis informasi yang diungkap dip andang relevan untuk pengambilan keputusan. Pengungkapan sukarela juga membantu investor dalam memahami bisnis manajemen dan kinerjanya. Sa lah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas. Butir-butir informasi yang mendukung pengungkapan baik itu mandatory disclosure (yang diberi tanda “*”) ataupun voluntary disclosure terdiri dari 18
butir, dan terperinci menjadi 85 sub butir (Subiyantoro, 1996 dalam Octaria, 2005) adalah sebagai berikut: a. Sejarah umum 1. Sejarah singkat, perubahan akte dan anggaran dasar perusahaan.* 2. Ruang lingkup usaha.* 3. Penyertaan (investasi).* 4. Informasi lain (pemasaran, saham dan sebagainya).* b. Aktiva tetap 1. Pengungkapan minimal (cukup) tanpa penjelasan lebih lanjut. 2. Daftar pengelompokkan aktiva tetap. 3. Penambahan dan pengurangan dalam setahun.* 4. Informasi mengenai penaksiran aktiva. 5. Perhitungan depresiasi dan amortisasi.* 6. Informasi tambahan lainnya (contohnya: mengenai encumbrances). c. Informasi tambahan pada Depresiasi dan Amort isasi 1. Metode depresiasi yang digunakan.* 2. Tingkat penggunaan pada masing -masing tipe aktiva. 3. Perbedaan antara aktiva yang bisa didepresiasi dan aktiva lainnya. 4. Daftar depresiasi (penyusutan) yang sesuai dengan k elompok aktiva seperti disebutkan pada butir diatas. 5. Informasi
lainnya
yang
diungkapkan
yang
berhubungan
penambahan dan pengurangan aktiva dalam tahun berjalan.
dengan
d. Investasi 1. Keterangan atau pengungkapan singkat (cukup).* 2. Perbedaan antara investasi jangka pendek dan jangka panjang.* 3. Keterangan lebih rinci pada investsi jangka panjang.* 4. Kebijakan akuntansi.* 5. Informasi mengenai nilai pasar. a) Jika berbeda dengan harga perolehan. b) Jika nilai pasar dijadikan dasar pertimbangan.* 6. Informasi lainnya (misalnya: tentang penambahan dan pengurangannya dalam tahun berjalan). e. Valuta Asing 1. Pengungkapan singkat terhadap saldonya.* 2. Perlakuan pencatatan transaksi. 3. Metode penyajian dalam mata uang Indonesia.* 4. Perlakuan terhadap kerugian dan keuntungan dari perbedaan kurs.* 5. Kurs terhadap operasi diluar negeri dan a nak cabang.* 6. Timbulnya perlakuan yang berbeda dari adanya konsoldasi.* 7. Informasi lain yang mengungkap masalah -masalah yang berhubungan dengan valuta asing dan perusahaan.* f. Aktiva Lancar 1. Pengungkapan ringkas (cukup).* 2. Pengelompokan atau pembagaian inform asi berdasarkan tipe aktiva.*
3. Pecatatan terhadap beberapa aktiva lancar. 4. Penilaian penggunaan metode. 5. Informasi lainnya. g. Hutang Lancar 1. Pengungkapan cukup.* 2. pengelompokan informasi berdasarkan tipe hutang.* 3. Catatan pada beberapa butir. 4. Informasi lainya. h. Hutang Jangka Panjang 1. Pengungkapan cukup.* 2. pengelompokan informasi berdasarkan tipe hutang.* 3. Catatan pada beberapa butir. 4. Informasi lainya. i. Perpajakan (taksiran dan hutang) 1. Pengungkapan cukup.* 2. Metode akuntansi perpajakan.* 3. Tarif pajak yang dapat diterapkan. 4. Pembagian pajak dari perusahaan. 5. Informasi lain. 6. Informasi atau penjelasan dalam tahun berjalan dan tahun sebelumnya.* 7. Keterangan tentang sumber pajak.*
8. Perincian tentang pajak secara kelompok (konsolidasi) dari perusahaan (anak perusahaan). j. Informasi Segmen 1. Pengungkapan cukup.* 2. Berdasarkan bidang usaha.* 3. Berdasarkan letak geografis*.
k. Laba Operasi 1. Pengungkapan cukup.* 2. Informasi bersifat kelompok yang didasarkan bidang usaha. 3. Informasi tentang hal khusus yang mengurangi peningkatan laba opera si karena adanya ketentuan yang mengikat perusahaan.* a) Biaya jasa audit atau non audit. b) Suku bunga pinjaman dan overdraft. c) Dividen atau bunga dari penanaman dana. d) Potensi dalam aktivitas perdagangan dan investasi jangka panjang. e) Pembayaran sewa untuk proper ty sewa beli. f) Upah gaji, pinjaman, fasilitas khusus direktur. 4. Penerimaan laba tahun berjalan (setahun).* 5. Tampilan laba yang bersifat operasi (trading) dan non operasi (non trading). l. Dividen
1. Pengungkapan singkat atau cukup.* 2. Frekuensi pembayaran dalam se tahun. 3. Jumlah lembar saham.* 4. Pengungkapan dividen tunai dan non tunai.* 5. Informasi lainnya.
m.Pendapatan Perlembar Saham 1. Pengungkapan cukup.* 2. Dasar perhitungan.* 3. Perbandingan dua tahun atau lebih. n. Modal Saham 1. Pengungkapan cukup.* 2. Jumlah dan nilai saham tercatat.* 3. Jumlah dan nilai saham dikeluarkan.* 4. Perubahan modal dalam tahun berjalan.* o. Cadangan (Misalnya Cadangan piutang ragu -ragu, kontijensi, penyusutan encumbrances atau laba ditahan untuk perluasan pabrik dan lain -lain). 1. Pengungkapan cukup.* 2. Penggolongan berdasarkan tipe.* 3. Penjelasan terhadap keterbatasan penggunaan.* 4. Perbedaan antar kelompok cadangan.*
p. Kewajiban bersyarat dan Ikatan 1. Pengungkapan cukup.* 2. Perbedaan antara kewajiban secara kelompok dan individu perusahaan. 3. Pemisahan kedalam dua atau lebih informasi berikut:* a) Jaminan terhadap Bank/Lembaga keuangan. b) Jaminan yang diberikan terhadap pihak ketiga. c) Jaminan yang diberikan terhadap broker. d) Letter of credit. e) Kewajiban yang akan timbul (potensial) terhadap pembayaran pajak. f) Proses pengadilan. 4. Informasi terhadap ikatan modal. 5. Informasi lain. q. Perjanjian bantuan teknik Royalti dan Lisensi. 1. Pengungkapan cukup. 2. Pembagian informasi berdasarkan bidang usaha. 3. Informasi lain. r. Lain-lain 1. Dana pensiunan* 2. Pos luar biasa atau peristiwa penting lainn ya.* 3. Informasi tentang catatan laporan keuangan konsolidasi.* a) Daftar anak perusahaan, mencakup nama, domisili, bidang usaha , prosentasi kepemilikan dan pre sentasi hak suara.
b) Alasan tidak mengkonsolidasikan anak perusahaan. c) Sifat hubungan indeks dan anak perusahaan. d) Pengaruh dari akuisisi dan penjualan atau pengalihan serta penyertaan pada anak perusahaan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya. 4. Informasi lain. 2.1.6. Peranan Dewan Komisaris Peranan dewan komisaris yaitu sebagai organ yang menjalankan fungsi supervisi, bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi serta memberikan saran -saran kepada direksi jika diperlukan. Sedangkan korporasi memiliki sistem yang dijadikan land asan untuk rekruitmen dan seleksi, pemantauan kinerja dan balas jasa. Komposisi komisaris independen terhadap jumlah seluruh dewan komisaris adalah sekurang -kurangnya 30% anggota dewan komisaris haruslah merupakan orang luar (Komisaris Independen) untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi musyawarah yang dilakukan dewan komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris tidak boleh mengambil keuntungan pribadi, dewan komisaris harus mempunyai akses terhadap informasi mengenai perseroan secara men yeluruh dan pada waktunya. Pengangkatan dan penetapan gaji komisaris maupun direksi harus ditetapkan dalam suatu sistem yang resmi dan transparan. Karakteristik peranan dewan komisaris dalam implementasi Good Corporate Governance sesuai riset yang dilakuka n IICG adalah :
a. Komisaris independen secara aktif melaksanakan fungsi dan tugas seperti menyampaikan peristiwa yang dianggap penting bagi korporasi, memberikan rekomendasi, saran dan perbaikan terhadap suatu masalah dan lainnya. b. Dewan Komisaris bersungguh -sungguh memiliki tanggung jawab pribadi dalam menjalankan fungsi dan tugas. c. Dewan Komisaris berperan aktif, mengawasi dan menilai pelaksanaan Good Corporate Governance. 2.1.7. Peranan Komite Audit Keberadaan komite audit merupakan salah satu kriteria pene rapan Good Corporate Governance. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 orang, termasuk ketua komite a udit. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris i ndependen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit. Tujuan utama pembentukan komite audit dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan objektivitas dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Selain itu komite audit memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain : a. Memperbaiki kualitas pelaporan keuangan b. Memungkinkan
dewan
komisaris
untuk
independen atas kinerja keuangan perusahaan .
memberikan
penilaian
yang
c. Memperkuat posisi auditor eksternal dalam memberikan rekomendasi perbaikan. d. Memperkuat independensi dan objektivitas internal audit. e. Meningkatkan keyakinan publik, khususnya investor terhadap perusahaan f. Mengurangi peluang terjadinya kecurangan dalam peru sahaan. Kewajiban-kewajiban komite audit sangat bervariasi sesuai dengan jenis dan karakter industri atau perusahaan yang bersangkutan. Namun secara garis besar tugas-tugas tersebut meliputi : a. Melakukan penelaahan atas pelaporan keuangan perusahaan, menya ngkut kelengkapan, ketepatan, dan kewajaran laporan tersebut. b. Melakukan
penelaahan
atas
pengendalian
internal
perusahaan
untuk
memastikan bahwa sistem tersebut telah memadai dan berfungsi dengan baik. c. Melakukan penelaahan atas departemen internal audit unt uk menilai keandalan hasil pekerjaan departemen tersebut. d. Melakukan
penalaahan
atas
kataatan
perusahaan
terhadap
hukum,
perundangan, dan kebijakan internal. e. Mempertimbangkan
penunjukkan
auditor
eksternal
dan
syarat -syarat
pelaksanaan pekerjaan audit. f. Memberikan masukan dan informasi kepada dewan komisaris berkaitan dengan pelaporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan
2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi : Pengujian Secara Simultan (Khomsiyah, 2003) Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara penerapan Corporate Governance dengan tingkat pengungkapan informasi. Berdasarkan teori yang ada, seharusnya semakin tinggi penerapan Corporate Governance, yang diukur dengan indeks persepsi Corp orate Governance semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan pengungkapan informasi dan banyaknya informasi yang diungkapkan. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian The Indonesian Institute f or Corporate Governance (IICG) dan laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001 dan 2002. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, yan g masuk dalam pemeringkatan penerapan Corporate Governance yang dilakukan oleh IICG. Variabel dalam penelitian tersebut ada dua yaitu variabel dependen dan variabel
independen.
Variabel
Independen
yang
digunakan
yaitu
Indeks
Pengungkapan, Ukuran Perusahaan , Struktur Kepemilikan, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Regulasi. Sedangkan variabel independen dalam penelitian tersebut adalah Indeks Corporate Governance. Indeks ini merupakan hasil
pemeringkatan atas penerapan Corporate Governance oleh lembaga riset independent The Indonesian Institute for Corporate Governance. Dari hasil penelitian (Khomsiyah,2003) maka dapat diambil kesimpulan bahwa : Analisis
Korelasi
Sederhana
menunjukkan
adanya
hubungan
antara
implementasi Corporate Governance dengan pengungkapa n informasi. Ukuran perusahaan dan regulasi secara positif berhubungan dengan indeks corporate governance dan pengungkapan informasi. Struktur kepemilikan masyarakat, komposisi komisaris independen, dan keberadaan komite audit mempunyai hubungan
yang
signi fikan
dengan
indeks
corporate
governance
dan
pengungkapan informasi. Namun penelitian ini tidak berhasil memberikan bukti adanya korelasi antara komposisi komisaris independen dan komite audit dengan indeks pengungkapan wajib. Analisis regresi menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara indeks corporate governance dengan indeks pengungkapan. Penelitian dalam skripsi ini mereplika dari penelitian yang telah dilakukan oleh Khomsiyah pada tahun 2003 dengan pengembangan pada pengungkapan informasinya. Didalam penelitian Khomsiyah, hanya menggunakan pengungkapan agregat, sedangkan dalam skripsi ini peneliti menggunakan pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela sebagai indeks pengungkapan informasinya.
2.3. Perumusan Hipotesis Pengembangan hipotesis dilak ukan dengan review dari penelitian -penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hubungan antara penerapan Corporate Governance dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dalam rangka mengurangi asimetri informa si. Asimetri informasi atau ketidakseimbangan informasi bisa mengakibatkan terjadinya konflik atau ketidak harmonisan antara pemilik dan manajemen. Ada 3 sifat dasar manusia : (1) manusia pada umumnya
self interest, artinya
mementingkan diri sendiri dan tidak mau berkorban untuk orang lain, (2) manusia mempunyai pikiran yang terbatas atas persepsi masa depan atau dengan istilah agency theory adalah bounded rationality, dan (3) manusia selalu menghindari resiko yang bisa menimpa diri sendiri atau risk aver se walaupun atas cost orang lain. Ketiga sifat yang menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya, dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan. Corporate Governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan stakeholders. Pelaksanaan Good Corporate Governance menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip -prinsip atau
pedoman
pelaksanaan
Corporate
Governance
menunjukkan
adanya
perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat. Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi masalah keagenan antara manajemen dan pemilik, karena dipandang sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi. Perusahaan memberikan pengungkapan melalui laporan tahunan yang telah diatur oleh Bapepam dan lembaga profesi (pengungkapan wajib) maupun melalui pengungkapan sukarela sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Berdasarkan dengan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa perusahaan perusahaan yang melaksanakan Corporate Governance akan memberikan lebih banyak informasi, dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan informasi, semakin baik pelaksanaan Corporate Governance oleh suatu perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap. Dari uraian diatas, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini merupakan hipotesis alternatif, yaitu : H0 : Tidak terdapat hubungan positif antara Corporate Governance dengan pengungkapan informasi. Ha : Terdapat hubungan positif antara Corporate Governance deng an pengungkapan informasi.
