20I3 1. IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 358/XI/KIP-PS-A-M-A/20I3 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informas. Publik Nomor Registrasi 358/XI/KIP-PS/20I3 yang diajukan oleh:

Nama

: Bambang Widianto

Alamat : Jl. P. H. Husin II Komplek Alex Griya 3 No. B-8 Pontianak selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Nama

: Kementerian Perindustrian RI

Alamat

: JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta

yang dalam persidangan pada tanggal 20 dan 23 Oktober 2014 diwakili oleh Ni B uZ T ^ r S Sekretans e k ^ Jenderal ^ / T Kementerian ^ tertang8a' 8 ° k,0ber RI 2014' dari A"shBukhar, selaku Perindustrian selaku Atasan Dmi ctal PenSe^°|f Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perindustrian RI b e r d a s t Z w K 3" * * T * ' “ 2 ° ' 4 diWaWli ° leh Ekk° BukhaT , “ra‘ ^ yang d,ter,ma Pada tanggal 25 November 2014, dari Ansari Pejabat I W l o l a i e fretanS- i e n n r“i! Kenlenterian Perindustrian RI selaku Atasan J bat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perindustrian RI, selanjutnya disebut sebagai Termohon,

1

V

[1.2] Telah membaca permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan [2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Oktober 2013 yang diterima dan terdaftar

di

Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 November 2013 dengan registrasi sengketa nomor: 358/XI/KIP-PS/2013. Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perindustrian RI. Adapun salinan informasi dokumen yang dimohon oleh Pemohon adalah: Permohonan informasi terkait Paket Pekerjaan yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2013, sebagai berikut: 1)

Pembangunan Gedung Workshop Permesinan dan Pengelasan SMK

SMTI

Pontianak; 2)

Pembangunan Gedung Labolatorium Bahasa, ICT, Instrumen Industri dan Ruang Kelas SMK - SMTI Pontianak; dan

3)

Pembangunan Gedung Labolatorium Kimia dan Workshop Inovasi Produk Sawit, Karet, dan Water Treatment SMK - SMTI Pontianak.

Informasi yang diminta atas Paket Pekerjaan diatas berupa antara lain: 1)

Copy/ salinan DIPA yang mencantumkan Nomor dan Nilai DIPA untuk seluruh pekerjaan tersebut diatas.

2)

Copy/ salinan SK Pengangkatan PPK dan Pokja/Panitia Pelelangan. 2

3)

Copy/ salinan total HPS beserta rincian Daftar Kuantitas dan Harga untuk masing-masing pekerjaan tersebut di atas.

4)

Copy/ salinan Spesifikasi Teknis untuk masing-masing pekerjaan tersebut di atas yang ditetapkan oleh PPK.

5)

Seluruh copy/ salinan informasi/data harga pasar setempat yang didapat berdasarkan survey sebagai dasar penetapan dalam penyusunan HPS masingmasing pekerjaan yang dilengkapi dengan sumber asal informasi.

6)

Copy/ salinan dokumen penawaran perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas, untuk masing-masing pekerjaan, paling kurang informasi/ dokumen yang diminta adalah: • Copy/salinan Surat Penawaran; • Copy/ salinan Daftar Kuantitas dan Harga Barang yang ditawarkan; • Copy/ salinan Spesifikasi Teknis barang-barang yang ditawarkan lengkap dengan mereknya; • Copy/ salinan Daftar Personil inti beserta copy SKA/SKTK dan Ijazah serta KTP/ alamat lengkap masing-masing personil; • Copy/ salinan Daftar Peralatan Utama beserta copy bukti kepemilikannya;

7)

Copy/salinan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) lengkap beserta lampiranlampirannya dari masing-masing pekerjaan tersebut diatas.

8)

Copy/ salinan Kontrak dari masing-masing pekeijaan tersebut di atas.

9)

Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak beserta lampiranlampirannya yang diantaranya meliputi: • Copy/ salinan program mutu; dan • Copy/ salinan organisasi kerja beserta nama-nama personil yang ditugaskan penuh di lapangan.

[2.3] bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, Termohon menjawab permohonan informasi Pemohon melalui surat dengan Nomor: 60I/SJ-IND.8/8/2013, perihal tanggapan/jawaban atas surat Permohonan Informasi Publik yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon menjawab permohonan Butir 1 hingga 5, 7, dan 8, Bahwa menurut Termohon, permohonan Butir 6 dan 9 tidak dapat diberikan. Bahwa Butir 6 tidak dapat diberikan karena bersifat rahasia (tertutup) karena berkaitan dengan kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat dan rahasia dagang (Pasal 17 3

ayat b UU KIP, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No. 30/ 2000 tentang Rahasia Dagang). Bahwa Butir 9 tidak dapat diberikan karena proses pengerjaan proyek sedang berjalan dan belum diaudit.

[2.4] bahwa pada tanggal 10 September 2013 Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Menteri Perindustrian RI.

[2.5] bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013, Termohon menjawab surat keberatan Pemohon melalui surat Nomor 717/SJ-IND.8/10/2013 perihal Jawaban Keberatan Atas Tanggapan Permohonan Informasi Publik. Surat tersebut menjelaskan bahwa permohonan Butir 6 yang dapat dipenuhi adalah Copy/salinan Daftar Personal Inti berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan Termohon. Sedangkan permohonan lainnya dalam Butir 5 (Copy/salinan Surat Penawaran; Copy/ salinan Daftar Kuantitas dan Harga Barang yang ditawarkan; Copy/ salinan Spesifikasi Teknis barang-barang yang ditawarkan lengkap dengan mereknya; dan Copy/ salinan Daftar Peralatan Utama beserta copy bukti kepemilikannya) tidak dapat diberikan oleh Termohon karena merupakan informasi publik yang bersifat rahasia (tertutup) karena menyangkut: 1) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 huruf c dan Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 UU KIP. 2) Berkaitan dengan kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat dan rahasia dagang mengacu pada: -

Pasal 17 huruf b UU KIP

-

Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

-

Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Sedangkan, permohonan informasi Butir 9 tidak dapat diberikan karena proses pengerjaan proyek pembangunan sedang berjalan dan belum diaudit.

[2.6] bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat yang diterima dan

4

terdaftar di Komisi Informasi Pusat tanggal 22 November 2013 dengan registrasi sengketa nomor: 358/XI/KIP-PS/2013.

[2.7] bahwa terhadap sengketa a quo telah disidangkan pada tanggal 20 Oktober 2014 yang hanya dihadiri oleh Termohon tanpa Pemohon dengan agenda pemeriksaan awal mendengarkan keterangan Termohon, sedangkan sidang tanggal 23 Oktober 2014 dilakukan sidang dengan agenda lanjutan pemeriksaan awal dan dilanjutkan pada proses Mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.8] bahwa terhadap sengketa a quo telah dilakukan Mediasi pada tanggal 23 Oktober 2014 menghasilkan Berita Acara Mediasi I. Bahwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Mediasi I dilakukan tidak terjadi kesepakatan, maka Mediasi dinyatakan gagal pada tanggal 12 November 2014 dan dilanjutkan melalui Ajudikasi Nonlitigasi yang diselenggarakan pada tanggal 26 November 2014 dan 1 Desember 2014 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik yaitu untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu

yang

transparan,

efektif

dan

efisien,

akuntabel,

serta

dapat

dipertanggungjawabkan dan untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.10] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas perkara a quo karena tanggapan keberatan Termohon atas permohonan informasi dijawab/ditanggapi namun dengan jawaban/tanggapan tidak sebagaimana yang dimohonkan dan tidak terpenuhinya permohonan informasi.

5

Petitum [2.11] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik ini sebagai berikut: a) Primer 1) Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon a quo; 2) Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. b) Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2014 dan 26 November 2014 Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Pemohon

menyatakan

mengetahui

mengenai

paket

pekerjaan

dalam

permohonan informasi dari keluhan informal yang disampaikan oleh anggota organisasi kepada Pemohon. 2. Pemohon menyampaikan bahwa permohonan mengenai HPS yang dimaksud adalah HPS lengkap beserta rinciannya dan bukan total HPS. 3. Pemohon menjelaskan bahwa LPSE memang tidak memegang data informasi yang dimohon, namun berada di Pokja dan PPK yang berlokasi di Pontianak. 4. Pemohon menyatakan masih membutuhkan informasi yang dimohonkan dan beranggapan bahwa informasi tersebut bukanlah informasi yang dikecualikan tetapi terbuka untuk umum. Serta Pemohon bertindak sebagai masyarakat yang menjalankan fungsi kontrolnya.

Surat-Surat Pemohon [2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-1

Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. H. Bambang Widianto dengan NIK 6171021407700004

Surat P-2

Salinan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 6

tertanggal 16 Juli 2013, perihal permohonan informasi publik, beserta lampirannya. Surat P-3

Salinan Surat Jawaban atas Permintaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Nomor 601/SJ-IND.8/8/2013 kepada Pemohon, tertanggal 12 Agustus 2013.

Surat P-4

Salinan Surat Pernyataan Keberatan atas Tanggapan Permohonan Informasi Publik kepada Menteri Perindustrian RI, tertanggal 10 September 2013, beserta lampirannya.

Surat P-5

Salinan Jawaban Keberatan atas Tanggapan Permohonan Informasi Publik yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Nomor 717/SJ-IND.8/10/2013 kepada Pemohon, tertanggal 16 Oktober 2013, beserta lampirannya.

Surat P-6

Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Pusat RI, tertanggal 20 Oktober 2013, beserta lampirannya.

Keterangan Termohon [2.14] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2014, 23 Oktober 2014 dan tanggal 26 November 2014, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1.

Bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan dua surat kuasa yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID I Kementerian Perindustrian RI dan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian selaku PPID kepada penerima kuasa yang sama, yaitu atas nama I Nyoman Ambrareni dan menyatakan menghadiri sidang untuk mewakili Atasan PPID. 2. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi Pemohon tertanggal 16 Juli 2013 pada tanggal 22 Juli 2013 tanpa tanda terima dan menyatakan telah menerima surat tersebut dalam surat jawaban permohonan informasi tertanggal 12 Agustus 2013. 3. Bahwa Termohon menyatakan, atas surat jawaban permohonan informasi yang tertanggal 12 Agustus 2013 tidak memiliki tanda bukti pengiriman karena dikirimkan oleh Bagian TU dan bukan oleh Termohon langsung. 4. Bahwa Termohon telah menerima surat keberatan yang disampaikan Pemohon tertanggal 10 September 2013 dan diterima Termohon pada tanggal 13 7

5.

6. 7. 8. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

September 2013 yang dinyatakan dalam surat tanggapan keberatan Termohon tertanggal 16 Oktober 2013. Bahwa terhadap 9 item permohonan informasi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah menjawab 6 item permohonan dan menyatakan terdapat 3 item permohonan yang tidak diberikan yaitu permohonan informasi mengenai rincian daftar kuantitas dan harga HPS dari masing-masing pekerjaan, salinan penawaran, dan berita acara rapat persiapan kontrak. Bahwa atas dikecualikannya permohonan informasi yang dimohon Pemohon, Termohon telah melakukan dua kali uji konsekuensi pada tahun 2013. Bahwa Termohon menyatakan, proyek pekerjaan yang dimohonkan informasinya oleh Pemohon telah selesai dan telah di audit. Bahwa dalam surat tanggapan keberatan Termohon tertanggal 16 Oktober 2013, Termohon telah melampirkan hasil uji konsekuensi kepada Pemohon. Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi yang belum dijawab oleh Termohon merupakan informasi yang terbuka karena pelelangan telah diaudit oleh BPK. Namun, untuk permohonan mengenai rincian HPS harus melalui LPSE di Pontianak. Dan menyarankan Pemohon untuk mengajukan surat kepada LPSE Pontianak untuk mendapatkan password atas informasi yang terdapat dalam LPSE sehingga dapat diakses langsung oleh Pemohon. Termohon telah mengupayakan untuk mendapatkan informasi yang dimohon sesuai Berita Acara Mediasi tanggal 23 Oktober 2014 kepada LPSE. Namun, LPSE menjawab bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi kecuali kepada auditor atau Ketua Pokja, seperti yang telah dijelaskan dalam surat LPSE yang disampaikan ke Komisi Informasi Pusat. Termohon menjelaskan kekhawatiran atas penyalahgunaan dokumen informasi yang dimohonkan Pemohon seperti yang terjadi dalam permohonan lainnya, dimana pernah terjadi penyalahgunaan oleh pemohon atau pengguna informasi atau oleh rekanan. Termohon menyatakan bahwa untuk memberikan informasi yang dimohon, diperlukan izin dari 3 perusahaan pemenang lelang, mengingat informasi yang diminta berkaitan dengan rahasia dagang. Jika Termohon memberikan informasi tersebut tanpa persetujuan dari perusahaan terkait maka Termohon dapat digugat oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Termohon menjelaskan bahwa proyek pembangunan gedung seperti yang dimaksud dalam permohonan informasi Pemohon berada dibawah UPT Kementerian Perindustrian, dan pelelangan atas pekerjaan tersebut dilakukan melalui e-commerce LPSE Kalimantan Barat. Termohon menjelaskan bahwa seluruh dokumen terkait pekerjaan yang akan dilelang disampaikan kepada LPSE. Kemudian LPSE akan melaporkan hasil lelang kepada Satuan Kerja tempat dilakukannya pekerjaan. Dan dari Satker tersebut akan dibuat laporan umum atas seluruh paket pekerjaan yang kemudian disampaikan kepada pusat atau Kementerian Perindustrian.

8

15. Termohon menjelaskan bahwa Satker adalah Satuan Kerja dan Pokja adalah Kelompok Kerja sebagai bagian dari panitia pengadaan yang juga bersifat ad hoc. 16. Termohon menyatakan bahwa Pimpinan Satker menyatakan telah memberikan dokumen kepada Pimpinan LPSE saat proses lelang berlangsung di LPSE. 17. Termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan daftar informasi publik yang baru terbentuk. Pengecualian atas informasi tersebut adalah hingga memperoleh ijin dari peserta lelang. 18. Termohon menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tidak dikuasai” dalam surat adalah bahwa dokumen tidak berada di Pusat namun di daerah, karena PPID di daerah juga berhak memberikan informasi. Termohon menjelaskan bahwa telah meminta informasi kepada LPSE maupun pihak yang menguasai namun diminta untuk menjaga kerahasiaan dokumen barang dan jasa sehingga membutuhkan ijin perusahaan pemenang. Jika tidak memperoleh ijin maka dapat digugat oleh Perusahaan terkait, sehingga Termohon memutuskan untuk tidak memberikan informasi. 19. Termohon menyatakan keberatan untuk memberikan rincian nilai HPS sesuai yang diatur dalam Pasal 66 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010 untuk menjaga kerahasiaan dokumen. Sehingga, Termohon meminta putusan dari Majelis sehingga Termohon tidak disalahkan oleh pihak perusahaan.

Surat-Surat Termohon [2.15] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat T-l

Salinan Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2014 dari Ansari Bukhari selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perindustrian RI kepada Ni Nyoman Ambareny selaku Kepala Bidang Informasi Pelayanan Publik pada Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian RI.

Surat T-2

Salinan Surat Kuasa yang diterima pada tanggal 25 November 2014 oleh Panitera KI Pusat dari Ansari Bukhari selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perindustrian RI kepada Ekko Harjanto selaku Kepala Subbagian Advokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian RI.

Surat T-3

Salinan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

9

Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Surat T-4

Salinan Berita Acara Pembahasan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perindustrian tertanggal 2 Oktober 2013 beserta lampirannya.

Surat T-5

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor: 165/SJIND/Kep/10/2014 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian tertanggal 2 Oktober 2014 beserta lampirannya.

Surat T-6

Surat Kesimpulan Temohon beserta lampirannya tertanggal 27 November 2014.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon [3.1] bahwa Pemohon tidak memberikan kesimpulan tertulis.

Kesimpulan Termohon [3.2] bahwa berdasarkan alasan, uraian, penjelasan dan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa sengketa atas informasi Nomor a quo pada dasarnya bertempat atau berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat mengingat objek sengketa informasi adalah terkait dokumen-dokumen pengadaan barang /jasa yakni pembangunan gedung SMK-SMTI Pontianak yang berada di Pontianak dan bukan di Jakarta. Dalam hal ini, Komisi Informasi tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi a quo karena sengketa informasi antara Pemohon dan Termohon sudah masuk dalam wilayah kewenangan Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat 2, 3 dan 4 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi a quo adalah daluwarsa mengingat Pemohon mengajukan permohonan dimaksud di luar jangka waktu 14 hari berdasarkan Pasal 37 ayat 2, UU Nomor 14 Tahun 2008 setelah Pemohon menerima tanggapan tertulis dari atasan PPID. Dalam fakta di persidangan ditemukan fakta surat-menyurat antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut: 10

a) Pemohon mengajukan permohonan informasi publik pada tanggal 16 Juli 2013 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 22 Juli 2014; b) Termohon menjawab surat dimaksud melalui surat No. 601/SJIND.8/8/2013 pada tanggal 12 Agustus 2013; c) Pemohon kemudian mengajukan keberatan atas jawaban Termohon tanggal 10 September 2013; d) Pada tanggal 16 Oktober 2013 Termohon menjawab surat keberatan Pemohon melalui surat Nomor 717/SJ-IND.8/10/2013, diterima oleh Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2013. Hal ini terbukti dari adanya surat permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal dimaksud; e) Kemudian surat dari Pemohon dimaksud diterima oleh Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 November 2013. Dengan demikian terdapat jangka waktu 33 (tiga puluh tiga) hari kalendar atau 24 (dua puluh empat) hari kerja, antara waktu diterimanya tanggapan tertulis (yakni 20 Oktober 2013) dengan pengajuan kepada Komisi Informasi Pusat (tanggal 22 November 2013). Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila Komisi Informasi Pusat menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari Pemohon karena dasar daluwarsa. 3. Berdasarkan Pasal 38 ayat 1, UU Nomor 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa “Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.” Namun demikian pada fakta di persidangan dinyatakan bahwa Komisi Informasi Pusat menerima surat permohonan penyelesaian sengketa informasi dari Pemohon pada tanggal 22 November 2013. Adapun sidang pertama yang dijadwalkan oleh Komisi Informasi Pusat berdasarkan relas No. 182/IX/KIPRL/2014 adalah tanggal 20 Oktober 2014. Sehingga, dengan demikian penyelesaian sengketa informasi publik a quo dimulai dengan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. 4. Bahwa Termohon pada dasarnya telah berupaya maksimal untuk memenuhi permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini terbuki dengan telah diberikannya informasi kepada Pemohon berupa: a. Copy/Salinan DIPA yang mencantumkan Nomor dan Nilai DIPA untuk seluruh pekerjaan; b. Copy/Salinan SK Pengangkatan PPK dan Pokja/ Panitia Pelelangan;

11

c. Seluruh Copy/Salinan informasi/data harga pasar yang didapat berdasarkan survey sebagai dasar penetapan dalam penyusunan HP S masing-masing pekerjaan yang dilengkapi dengan sumber asal informasi; d. Copy/Salinan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) lengkap; e. Copy/Salinan Kontrak dari masing-masing pekerjaan tersebut di atas; f. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak beserta lampiranlampirannya yang diantaranya meliputi: • Copy/Salinan program mutu; • Copy/salinan organisasi kerja beserta nama-nama personil yang ditugaskan penuh di lapangan. Adapun terhadap permintaan informasi berupa: a) Copy/Salinan total HPS beserta rincian Daftar Kuantitas dan Harga. b) Copy/Salinan dokumen penawaran perusahaan, dengan informasi paling kurang: • Copy/Salinan surat penawaran. • Copy/Salinan Daftar Kuantitas dan Harga Barang yang ditawarkan. • Copy/Saiinan spesifikasi teknis barang-barang yang ditawarkan lengkap dengan mereknya. • Copy/Salinan daftar personil inti beserta copy SKA/SKTK dan Ijazah serta KTP/ alamat lengkap masing-masing personil. • Copy/Salinan Daftar Peralatan utama beserta copy bukti kepemilikannya. Telah diupayakan oleh Termohon dengan meminta informasi dimaksud kepada LPSE Pontianak dengan surat No. 893/SJ-IND.8/10/2014, dan telah dijawab dengan surat Kepala Unit Pengolahan Data Elektronik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat No. 893/157/UPDE yang intinya tidak dapat memberikan data-data yang diminta. Selain itu Termohon juga telah melakukan upaya koordinasi dengan SMK-SMTI Pontianak selaku pihak yang melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, informasi tersebut TIDAK DAPAT DIBERIKAN dengan alasan-alasan sebagai berikut: a) Terhadap salinan total HPS beserta rincian Daftar Kuantitas dan Harga, TIDAK DIBERIKAN berdasarkan penjelasan Pasal 66 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia. b) Terhadap dokumen penawaran, TIDAK DIBERIKAN dengan alasan bahwa Kepala SMK-SMTI telah mengajukan permintaan izin kepada Perusahaan penyedia barang yang memberikan dokumen penawaran namun hingga saat ini izin dimaksud tidak diberikan oleh Perusahaan. 12

Pemberian izin dari Perusahaan dimaksud adalah syarat dikeluarkannya dokumen penawaran berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 165/SJIND/Kep/10/2014 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian (terlampir) yang menyatakan bahwa dokumen penawaran dari Perusahaan termasuk informasi yang dikecualikan dalam informasi publik. Adapun informasi tersebut dapat dibuka ke publik dengan catatan harus ada izin dari Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dimaksud, mengingat dokumen penawaran merupakan bagian dari rahasia dagang yang diatur berdasarkan Pasal 3 butir 2 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam kaitannya dengan rahasia dagang, UU Nomor 14 Tahun 2008 pun memberikan perlindungan kepada rahasia dagang sebagai informasi yang dikecualikan yakni dalam Pasal 6 ayat 3 huruf b jo 17 huruf b. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa Para Pihak dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika: “bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjasa kerahasiaan Dokumen Pensadaan Barane/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kami mohon dengan hormat Ketua Komisi Informasi Pusat Cq. Majelis Komisioner Sengketa Informasi Publik No. 358/XI/KIP-PS/2013 sekiranya berkenan memutus: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; atau 2. Memberikan putusan seadil-adilnya.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 13

juncto Pasal 5, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1.

Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.

2.

Kedudukan

hukum

{legal standing)

Pemohon

untuk

mengajukan

permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3.

Kedudukan hukum {legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi.

4.

Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki No. 1 Tahun 2013, Komisi Informasi (KI) Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang

14

berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 UU KIP: Ayat (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Ayat (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan

informasi, keberatan, dan mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut:

15

1.

Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perindustrian RI tertanggal 16 Juli 2013.

2.

Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Menteri Perindustrian RI tertanggal 10 September 2013 karena jawaban/tanggapan dari Termohon tidak sebagaimana yang dimohonkan dan tidak dipenuhinya permohonan informasi.

3.

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat melalui surat tertanggal 20 Oktober 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 November 2013 dengan nomor register sengketa: 358/XI/KIP-PS/2013.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.8], Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Pusat dan oleh karenanya Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan untuk menyelesaian sengketa a quo.

Kewenangan Relatif [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan bahwa: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah: Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, 16

organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. [4.13] Menimbang bahwa Termohon adalah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang merupakan salah satu Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. [4.14] Menimbang UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyatakan bahwa: Pasal 1 angka 1 Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 2 Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pasal 3 Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

[4.15] Menimbang Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian menyatakan bahwa: Pasal 1 Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut dengan Kementerian: (Angka 11): Kementerian Perindustrian Pasal 95 Segala Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing kementerian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. [4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Pusat dan oleh karenanya Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

17

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) Perki 1 Tahun 2013: Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [4.18] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [4.17] Pemohon wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dalam hal Pemohon adalah warga negara Indonesia. [4.19] Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan di dalam persidangan bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide Surat P-l),

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (ilegal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo.

18

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.21] Menimbang bahwa kedudukan hukum Kementerian Perindustrian RI sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif’ sebagaimana dijelaskan dalam paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.16]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon).

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4,21] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2,2] sampai dengan paragraf [2.6],

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID, [4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai batas waktu keberatan disertai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

19

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian kronologi permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] Majelis menemukan adanya ketidaksesuaian jangka waktu yang ditempuh oleh Pemohon dengan syarat ketentuan jangka waktu yang diatur dalam UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013. [4.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon.

[4.28] Menimbang bahwa pada faktanya, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) ke KI Pusat melebihi batas waktu pengajuan permohonan PSI sebagaimana ditetapkan dalam UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013. Seharusnya permohonan PSI ke Komisi Informasi Pusat diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah ditemukannya alasan untuk itu, dalam hal ini sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, Maka, batas waktu 14 (empat belas) hari kerja yang terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2013 jatuh pada tanggal 6 November 2013. Sehingga, permohonan penyelesaian sengketa informasi publik seharusnya diajukan Pemohon kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya pada tanggal 6 November 2013.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Pusat diajukan Pemohon melalui surat tertanggal 20 Oktober 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 November 2013 dan Pemohon tidak dapat memberikan keterangan bukti

selain dokumen-dokumen yang disertakan dalam permohonan,

maka

berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.28] permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi telah melewati batas waktu yaitu selama 26 (dua puluh enam) hari kerja dari ketentuan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.

20

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.23] sampai dengan paragraf [4.29] Majelis berpendapat bahwa Permohonan a quo daluwarsa dalam hal waktu pengajuan Permohonan PSI sehingga tidak memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur oleh UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok permohonan [4.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2013 (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. (3) Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan putusan akhir. [4.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.31], Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan pokok permohonan.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan persidangan, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, Majelis memperoleh fakta yang diakui para pihak sebagai berikut: a. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perindustrian RI tertanggal 16 Juli 2013. 2. Termohon telah memberikan jawaban atas Permintaan Informasi Publik melalui surat Nomor: 601/SJ-IND.8/8/2013 tertanggal 12 Agustus 2013. 3. Pemohon

telah

menyampaikan

surat

keberatan

kepada

Menteri

Perindustrian RI tertanggal 10 September 2013. 4. Termohon

telah

memberikan jawaban

keberatan

atas

tanggapan

permohonan informasi publik melalui surat nomor: 717/SJ-IND.8/10/2013 tertanggal 16 Oktober 2013.

21

5. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat melalui surat tertanggal 20 Oktober 2013.

b. bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan Mediasi pada tanggal 23 Oktober 2014 dengan Mediator John Fresly, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Nomor: 358/XI/KIP-PS-A-M/2013, yaitu sebagai berikut: Paragraf pertama: Pemohon menyatakan bahwa informasi yang diminta adalah informasi dari Paket Pekerjaan: 1) Pembangunan Gedung Workshop Permesinan dan Pengelasan SMK - SMTI Pontianak; 2) Pembangunan Gedung Laboratorium Bahasa, ICT, Instrumen Industri dan Ruang Kelas SMK - SMTI Pontianak; dan 3) Pembangunan Gedung Laboratorium Kimia dan Workshop Inovasi Produk Sawit, Karet, dan Water Treatment SMK -

SMTI

Pontianak. Dalam bentuk informasi, sebagai berikut: 1) Copy/ salinan total HPS beserta rincian Daftar Kuantitas dan Harga untuk masing-masing pekerjaan tersebut di atas; 2) Copy/ salinan dokumen penawaran perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas, untuk masing-masing pekerjaan, paling kurang informasi/ dokumen yang diminta adalah: • Copy/salinan Surat Penawaran; • Copy/ salinan Daftar Kuantitas dan Harga Barang yang ditawarkan; • Copy/

salinan

Spesifikasi

Teknis

barang-barang

yang

ditawarkan lengkap dengan mereknya; • Copy/ salinan Daftar Personil inti beserta copy SKA/SKTK dan Ijazah serta KTP/ alamat lengkap masing-masing personil; dan • Copy/ salinan Daftar Peralatan Utama beserta copy bukti kepemilikannya

22

Paragraf kedua: Termohon bersedia memberikan informasi tersebut di atas, dengan cara meminta informasi tersebut kepada LPSE Provinsi Kalimantan Barat dan/atau pihak yang menguasai informasi tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Mediasi I dan menyampaikannya kepada Mediator. Paragraf ketiga: Dalam hal Termohon tidak dapat memberikan informasi dalam jangka waktu 7 hari kerja sebagaimana disebutkan diatas, maka Mediator memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengupayakan kembali dalam 7 hari kerja. Namun, apabila setelah jangka waktu terlampaui maka Mediasi dinyatakan gagal.

c. bahwa dari Mediasi I dilakukan telah melampaui 14 (empat belas) hari kerja tidak mencapai kesepakatan, Mediator menyatakan mediasi gagal dan dilanjutkan melalui sidang ajudikasi dalam Pernyataan Mediasi Gagal Nomor 358/XI/KIP-PS-A-M/2013 tertanggal 12 November 2014.

F. Pendapat Majelis [4.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan berdasarkan fakta persidangan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2],

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam proses Mediasi, yang menjadi objek dalam sengketa a quo yaitu mengenai informasi dari 3 (tiga) Paket Pekerjaan sebagaimana disebut bentuk informasi, sebagai berikut: 1) Copy/ salinan total HPS beserta rincian Daftar Kuantitas dan Harga untuk masing-masing pekerjaan tersebut di atas; 2) Copy/ salinan dokumen penawaran perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas, untuk masing-masing pekerjaan, paling kurang informasi/ dokumen adalah: •

Copy/salinan Surat Penawaran;

•

Copy/ salinan Daftar Kuantitas dan Harga Barang yang ditawarkan;

23

•

Copy/ salinan Spesifikasi Teknis barang-barang yang ditawarkan lengkap dengan mereknya;

•

Copy/ salinan Daftar Personil inti beserta copy SKA/SKTK dan Ijazah serta KTP/ alamat lengkap masing-masing personil; dan

•

Copy/ salinan Daftar Peralatan Utama beserta copy bukti kepemilikannya

[4.36] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, terhadap salinan total HPS beserta rincian Daftar Kuantitas dan Harga, Termohon menyatakan tidak dapat diberikan berdasarkan penjelasan Pasal 66 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dinyatakan bahwa Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia. Sedangkan terhadap dokumen penawaran, tidak diberikan dengan alasan bahwa Kepala SMK-SMTI telah mengajukan permintaan izin kepada Perusahaan penyedia barang yang memberikan dokumen penawaran namun hingga saat ini izin dimaksud tidak diberikan oleh Perusahaan.

[4.37] Menimbang bahwa terhadap pernyataan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.36] yang termuat dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 165/SJ-IND/Kep/10/2014 (Surat T-5) yang menyatakan bahwa informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam paragraf [4.35] merupakan informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan/rahasia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Pasal 66 ayat (3) beserta Penjelasannya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 huruf j UU KIP, menyatakan: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali: j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

24

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4,36] hingga [4.38], Majelis

berpendapat

bahwa

dasar

hukum

pengecualian

informasi

dengan

menggunakan Pasal 66 ayat (3) beserta Penjelasannya Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bertentangan dengan Pasal 17 huruf j UU KIP karena pengecualian atas informasi dilakukan atas informasi yang tercantum dalam Pasal 17 UU KIP atau berdasarkan Undang-Undang lain. [4.40] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.36] hingga [4.38], Majelis

berpendapat

bahwa

dasar

hukum

pengecualian

informasi

dengan

menggunakan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, tidak memiliki relevansi terhadap pokok permohonan sengketa a quo. [4.41] Menimbang bahwa terhadap dasar hukum yang digunakan Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [4.37], Majelis berpendapat bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 165/SJ-IND/Kep/10/2014 yang diberlakukan sejak 2 Oktober 2014, sementara permohonan merupakan dokumen tahun 2013, dan tidak ada ketentuan yang menyatakan dapat berlaku surut, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum pengecualian atas informasi terhadap dokumen tahun 2013 dalam sengketa a quo.

[4.42] Menimbang setiap badan publik wajib mengumumkan Informasi publik setiap saat berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP, yang menyebutkan bahwa: (1) Badan publik wajib menyediakan informasi Publik setiap saat yang meliputi: e. Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga [4.43] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyatakan bahwa: (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

25

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.38] sampai dengan paragraf [4.43], Majelis berpendapat bahwa informasi sebagaimana diurai pada paragraf [4.35] merupakan dokumen pendukung yang termasuk dalam suatu dokumen pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat terpisahkan dan dapat digolongkan dalam suatu perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. [4.45] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

[4.46] Menimbang bahwa dalam Keputusan Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [4.37] juga memuat jangka waktu sebagai berikut: 1. Dokumen Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan jangka waktu Tahun berjalan (hingga selesai audit BPK) 2. Dokumen Penawaran Lelang dengan jangka waktu Izin peserta lelang.

[4.47] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, Termohon menyatakan bahwa proyek pekerjaan yang dimohonkan informasinya oleh Pemohon telah selesai pekerjaannya dan telah diaudit oleh BPK.

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.34] sampai dengan paragraf [4.47] maka Majelis komisioner berpendapat bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan informasi yang dimohon Pemohon adalah informasi publik yang harus tersedia setiap saat sehingga dapat diakses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien. [4.49] Menimbang bahwa terhadap tindakan-tindakan pelaksanaan tugas dan fungsi Termohon sebagai Badan Publik, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon belum melakukan koordinasi terhadap Informasi Publik di bawah penguasaan Termohon.

26

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 3. Termohon memenuhi syarat

kedudukan

hukum (Jegal standing) sebagai

Termohon a quo. 4. Permohonan a quo tidak memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; [6.2] Menyatakan bahwa informasi publik mengenai: 1) Copy/ salinan total HPS beserta rincian Daftar Kuantitas dan Harga untuk masing-masing pekerjaan tersebut di atas; 2) Copy/ salinan dokumen penawaran perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas, untuk masing-masing pekerjaan, paling kurang informasi/ dokumen yang diminta adalah: a. Copy/salinan Surat Penawaran; b. Copy/ salinan Daftar Kuantitas dan Harga Barang yang ditawarkan; c. Copy/ salinan Spesifikasi Teknis barang-barang yang ditawarkan lengkap dengan mereknya; d. Copy/ salinan Daftar Personil inti beserta copy SKA/SKTK dan Ijazah serta KTP/ alamat lengkap masing-masing personil; dan e. Copy/

salinan

Daftar

Peralatan

kepemilikannya; merupakan informasi publik yang terbuka; 27

Utama

beserta

copy

bukti

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan koordinasi dalam penyediaan dan pelayanan terhadap seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Termohon agar dapat diakses oleh publik. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dyah Aryani P., selaku Ketua merangkap Anggota, Yhannu Setyawan dan Evy Trisulo Dianasari masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon. Ketua Majelis

(Dyah Aryani P) Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Evy

(Yhai Panitera Pengganti

(Indah Puji Rahayu)

28

iri)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 1 Desember 2014 Panitera Pengganti

(Indah Puji Rahayu)

29