1.Identitas Mata Kuliah

1 1.Identitas Mata Kuliah. Nama Mata Kuliah

: Hukum dan Hak Asasi Manusia

Team Pengajar

: Prof. Dr.Drs. Yohanes Usfunan, SH.,M.Hum Ni Ketut Sri Utari, SH.,MH. I Nengah Suantra, SH.,MH Gede Marhaendra Wija Atmadja, SH.,M.Hum Made Nurmawati, SH.,MH. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH. Ni Made Ari Yuliartini, SH., MH. Nyoman Mas Aryani, SH.,MH. Edward Thomas L. Hadjon, SH., MH.

Status Mata Kuliah

: Mata Kuliah Wajib Fakultas

SKS

:2

Kode

: WHM 4203

2.Diskripsi Mata Kuliah. Substansi Mata

Kuliah Perkembangan Hukum

dan HAM

selain mengkaji

aspek teoritis HAM juga akan mengkaji aspek praktis HAM, terutama mengenai penegakan HAM. Mata kuliah ini mengkaji HAM dari Aspek Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Mata kuliah ini akan mengkaji beberapa aspek Hukum dan HAM yang diawali dengan mengkaji Peristilahan dan Pengertian HAM, Tujuan dan Karakter HAM, dan Hubungan antara HAM dengan Negara, Demokrasi dan Hukum. Selanjutnya akan membahas Sejarah Perkembangan HAM baik secara konseptual maupun Generasi HAM.

Berikutnya akan dibahas Dimensi-Dimensi HAM, yang

selanjutnya akan dibahas tentang Pengaturan HAM baik dalam perspektif Nasional maupun Internasional. Kemudian yang akan dibahas adalah Aktualisasi

Hukum

HAM dalam Negara Republik Indonesia. 3.Tujuan Mata Kuliah. Melalui pemahaman terhadap Mata Kuliah Hukum dan HAM ini diharapkan mahasiswa mampu memahami teori, asas dan kaidah-kaidah hukum dan HAM, serta mampu menganalisa berbagai kasus-kasus HAM.

Hukum dan Hak Asasi Manusia,Fakultas Hukum-Unud

2 4.Metode dan Strategi Proses Pembelajaran. Metode Perkuliahan adalah

Problem

Based Learning (PBL) dimana pusat

pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode

yang diterapkan adalah “belajar”

(learning) bukan “mengajar” (teaching). Strategi pembelajaran :

kombinasi perkuliahan

50% ( 5 kali pertemuan

perkuliahan) dan tutorial 50% (7 kali pertemuan tutorial). Satu pertemuan untuk Tes Tengah Semester, dan satu kali pertemuan untuk Tes Akhir Semester (TAS). Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial. Dalam Mata Kuliah Hukum dan HAM ini perkuliahan direncanakan berlangsung selama 5 kali yaitu pertemuan ke 1,3,5,7, dan 10. Tutorial 7 kali pertemuan yaitu: pertemuan ke 2, 4, 6,8, 9, 11 dan 12. Strategi perkuliahan: Perkuliahan berkaitan dengan pokok bahasan akan dipaparkan dengan alat bantu media berupa papan tulis,

power point slide, serta penyiapan bahan bacaan

tertentu diakses oleh mahasiswa.

Sebelum mengikuti

perkuliahan mahasiswa

sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance)

dalam Block Book. Teknik perkuliahan:

pemaparan materi, tanya

jawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).

Strategi Tutorial: 

Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas : (Discuccion Task, Study Task dan Problem Task) sebagai bagian dari self study (20 jam perminggu), kemudian berdiskusi di kelas tutorial dan presentasi power point.



Dalam 7 kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan: o

Menyetor karya tulis berupa paper sesuai dengan topic tutorial 4,,6. 8.Pilih salah satu topic tersebut dan disetor paling lambat pada tutorial ke 6.

o

Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk power point untuk tugas tutorial 4,6.Presentasi dilakukan saat tutorial 4 dan 6.


3

5. Ujian dan Penilaian. Ujian Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Penilaian Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan rumus nilai akhir sesuai buku pedoman yaitu: (UTS+TT) _________

+ 2(UAS)

2 NA ___________________ 3 Nilai

Range

A

80-100

B+

70-79

B

65-69

C+

60-64

C

55-59

D+

50-54

D

40-49

E

0 - 39

6.Materi Perkuliahan (Organisasi Perkuliahan) I.

PENDAHULUAN a. Peristilahan dan Pengertian HAM b. Tujuan dan Karakter HAM c. Hubungan antara HAM dengan Negara, Demokrasi dan Hukum

II.

SEJARAH PERKEMBANGAN HAM a. Perkembangan HAM secara konseptual b. Perkembangan Generasi HAM

III.

DIMENSI-DIMENSI HAM Hukum dan Hak Asasi Manusia,Fakultas Hukum-Unud

4 a. Pandangan Universal Absolut b. Pandangan Universal Relatif c. Pandangan Partikularistis Absolut d. Pandangan Partikularistis Relatif IV. PENGATURAN HAM a. Pengaturan HAM dalam Perspektif Nasional b. Pengaturan HAM dalam Perspektif Internasional V.

AKTUALISASI HUKUM HAM DI INDONESIA a. Pencegahan Pelanggaran Hukum HAM b. Penegakan Hukum HAM

7. Bahan Bacaan. Literatur : Abdullah, H. Rozali dan Syamsir, 2002, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra MZEN, 2006, Instrumen Internasional Pokok HAM. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, Bantuan Hukum dan hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, h.93-158 Effendi, H.A. Masyhur, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Cetakan 1, Ghalia Indonesia, Jakarta. Effendi, H.A. Masyhur, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Indonesia, Jakarta. Handoyo, B.Hestu Cipto 2003, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia), Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Majda El Muhtaj, 2007, Hak Asasi Manusi dalam Konstitusi Indonesia, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Manan, Bagir dkk, 2001, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, PT Alumni, Bandung. Prinst, Darwan, 2001, Sosialisasi dan Disiminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, Cet. I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hukum dan Hak Asasi Manusia,Fakultas Hukum-Unud

5 Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung. Titon Slamet Kurnia, 2005, Reparasi (Reparation)Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Konvensi/Peraturan Perundang-undangan: Negara Republik Indonesia; 2007, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta. _______; Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bnetuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor …... _______; Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam,Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture Degrading Treatment or Punishment), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164. _______; Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. _______; Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. _______; Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm _______; Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights International Convention on Civil and Political Rights, http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 8.Persiapan Proses Perkuliahan. Sebelum perkuliahan dimulai mahasiswa diwajibkan sudah memiliki block book Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan sudah mempersiapkan materi, sehingga perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan lancar. PERKULIAHAN KE 1 : Pendahuluan



Peristilahan dan Pengertian HAM


6 

Tujuan dan Karakter HAM



Hubungan antara HAM dengan Negara, Demokrasi dan Hukum

Bahan Bacaan Wajib: . o

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945,

Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta. o

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

o

Majda El Muhtaj, 2007, Hak Asasi Manusi dalam Konstitusi Indonesia, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 1-11.

o

Manan, Bagir dkk, 2001, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, PT Alumni, Bandung.

PERKULIAHAN KE 2: TUTORIAL 1: Dalam beberapa literatur ditemukan beberapa istilah HAM . Istilah-istilah tersebut memiliki makna yang berbeda-beda walaupun hakekat dan eksistensinya sama dari segi tujuan dan karakter HAM. HAM memiliki hubungan yang sangat erat dengan Negara, Demokrasi dan Hukum. Tugas I : Peristilahan dan Pengertian HAM 1. Inventarisir istilah-istilah HAM dari referensi yang ada. 2. Jelaskan perbedaan pengertian istilah-istilah tersebut 3. Jelaskan tujuan-tujuan dan karakter HAM Tugas II (Problem Task): Hubungan antara HAM dengan Negara, Demokrasi dan Hukum

KISAH ANIS FABRICA


7 Anis Fabrica dan keluarganya tinggal di sebuah Negara Asia. Untuk memperoleh pekerjaan agar bisa menghidupi dirinya sendiri dan anak perempuannya, ia bekerja di sebuah perusahaan yang terletak di Zona Ekonomi Khusus (SEZ) di negara tersebut. Anak perempuan Anis yang masih kecil diasuh oleh kakek dan neneknya jauh di tempat kelahirannya. Dia bertemu dengan anaknya sekali dalam dua tahun. Anis mengirim uang kepada orang tuanya sebanyak yang dia mampu, meskipun jumlah ini tidak banyak karena penghasilannya juga sedikit. SEZ ditetapkan oleh pihak pemerintah negara yang bersangkutan untuk menarik perhatian perusahaan-perusahaan pembuat produk-produk ekspor. Untuk menarik perusahaan-perusahaan tersebut, pihak pemerintah menetapkan bahwa hukum ketenagakerjaan dan hukum lingkungan yang berlaku di wilayah lain negara tersebut, tidak perlu dilaksanakan di SEZ. Sebagai contoh, bisnis yang dijalankan di SEZ tidak diwajibkan untuk membayar upah minimum kepada para tenaga kerja mereka, seperti yang telah ditetapkan oleh hukum negara tersebut. Demikian juga, serikat perdagangan tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya di sana. Pabrik tempat Anis bekerja merakit komponen-komponen elektronik kecil, hampir seluruhnya ditangani oleh para wanita. Mereka diwajibkan bekerja selama 12 sampai 14 jam setiap hari, enam hari seminggu. Pekerjaan mereka memerlukan kecepatan dan dilaksanakan di ruangan yang cukup panas, namun tidak ada AC-nya, dan sejumlah kipas angin yang diberikan tidak mampu memberikan sirkulasi udara yang memadai. Pada jam-jam kerja hapir tidak ada istirahat yang diberikan, dan semua pekerja dikunci dalam gedung selama melakukan pekerjaan mereka. Pabrik tersebut kadang memang dikunjungi oleh petugas kesehatan dan pengawas keamanan, namun mereka mengabaikan kondisi kerja tersebut. Bahkan, pihak pemilik pabrk dan malah manajer pabrik memeri ”uang kecil” pada pengawas setiap bulan untuk tutup mulut. Pabri tersebut merupakan milik salah satu usaha bisnis di negara tersebt, yang berusaha mengambil keutungan dari peraturan yang lebih lunak dan ketiadaan pelaksanaan hukum di SEZ. Sumber: diadaptasi dari Allan McChesney; 2003: 201-202. - Identifikasi dan jelaskan hubungan HAM dengan Negara, Demokrasi dan Hukum dalam wacana diatas.

PERTEMUAN KE 3 PERKULIAHAN

: Sejarah Perkembangan HAM

 Perkembangan HAM secara konseptual Hukum dan Hak Asasi Manusia,Fakultas Hukum-Unud

8  Perkembangan Generasi HAM Bahan Bacaan Wajib : o

Effendi, H.A. Masyhur, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Cetakan 1, Ghalia Indonesia, Jakarta.

o

________________, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Indonesia, Jakarta.

o

Majda El Muhtaj, 2007, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 1-11.

o

Manan, Bagir dkk, 2001, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, PT Alumni, Bandung.

PERTEMUAN KE 4 TUTORIAL 2: Sejarah Perkembangan HAM Tugas I: Perkembangan HAM Secara Konseptual Sejarah perkembangan HAM di Indonesia dan Dunia Internasional dimulai dari adanya gagasan-gagasan atau pemikiran para ahli yang berkecimpung dengan HAM. Pemikiran-pemikiran tersebut focus pada eksistensi, penghormatan, pengakuan, dan pemenuhan HAM. Pemikiran itu dimulai sejak jaman dahulu yang dituangkan dalam kitab suci, Masa Yunani, Masa Romawi, yang selanjutnya berkembang di dunia Barat sampai pada akhirnya diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1945. Di Indonesia gagasan mengenai HAM sudah ada sejak sebelum hingga Masa Kemerdekaan. 1. Jelaskan Perkembangan HAM sejak zaman Yunani sampai dengan UDHR 2. Jelaskan pergeseran konsep HAM dari Natural Rights ke Positif Rights 3. Jelaskan Perkembangan HAM di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Tugas II (Problem Task): Perkembangan Generasi HAM

Hak Atas Lingkungan Hidup adalah Hak Asasi Rakyat Memaknai permasalahan lingkungan hidup bukanlah hanya permasalahan sekedar pembuangan limbah dan pencemaran, kebakaran hutan, atau terus bertambahnya daftar spesies-spesies langka yang musnah. Di dalam lingkungan hidup terdapat Hukum dan Hak Asasi Manusia,Fakultas Hukum-Unud

9 materi kehidupan tentang hak-hak dasar (basic rights) manusia serta prinsip keadilan lingkungan (environmental justice) serta akses yang setara terhadap sumber-sumber kehidupan. Konflik ekologi yang telah menyebabkan krisis dan ketimpangan global yang ada tidak saja mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup akan tetapi telah mengikutsertakan penghilangan hak-hak dasar dan pelanggaran hak asasi manusia. Umat manusia dalam kehidupan adalah salah satu pelaku yang bertanggung jawab akan "kelangsungan" hidup ekosistem bumi yang ditempatinya. Dengan segala aktifitasnya untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, telah mempengaruhi lingkungan global. Perubahan cara manusia memanfaatkan lingkungan hidup dan sumber-sumber

kehidupan,

seperti

pertanian,

perkebunan

besar,

industri

pertambangan serta pemanfaatan hutan yang berlebihan dan disamping itu kemampuan dalam penemuan teknologi, pada akhirnya mampu menciptakan revolusi industri yang dimotori oleh bangsa-bangsa dari bumi di belahan utara. Namun kemudian revolusi industri telah mengakibatkan dimulainya penghilangan keseimbangan hidup yang telah mengarah pada pemusnahan sumber-sumber kehidupan (ecosida) serta ancaman terhadap keamanan hidup manusia (human security). Bila Klaus Toepfer (Direktur Eksekutif UNEP) menyatakan hak dasar untuk hidup terancam oleh degradasi dan deforestasi, paparan bahan kimia beracun, limbah berbahaya dan pencemaran air minum, sesungguhnya ia luput untuk menyoal perampasan sumber-sumber kehidupan rakyat (agraria dan sumberdaya alam) sebagai ancaman terbesar yang dihadapi rakyat menyangkut hak dasar untuk hidup. Walaupun belum ada Deklarasi atau Konvenan khusus tentang Hak Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Rakyat, sesungguhnya berbagai dimensi yang menyangkut hak-hak dasar atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup telah tercakup dalam Konvenan Hak-Hak Ekonomi-Sosial-Budaya (EKOSOB), Deklarasi Hak atas Pembangunan (belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia), Agenda 21, Piagam tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Ekonomi Negara. Juga di berbagai kesepakatan regional seperti piagam Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Hakhak Rakyat. Namun demikian dalam prakteknya hak-hak rakyat atas lingkungan hidup sering diabaikan dan dilanggar secara sistematis. Kasus kekerasan terhadap rakyat dan lingkungan hidup di Bulukumba, Manggarai, Halmahera, Timika, Porsea, dan beberapa tempat lainnya terjadi lebih karena kuatnya kepentingan modal atas penduduk lokal. Begitupun kekerasan dan kasus-


10 kasus

yang

terjadi

di

wilayah-wilayah

konservasi

lebih

disebabkan

karena

perlindungan konsesi-konsesi dari kepentingan tertentu yang lebih besar daripada hak-hak masyarakat lokal. Peran Negara sebagai instrumen 'proteksi-prevensi-promosi" pada HAM tidak berjalan karena ambivalensi antara berpegang teguh pada konvensi PBB atau pada konvensi WTO dengan ideologi pasar bebasnya. Berbagai regulasi yang dijalankan oleh sistem WTO bahkan mengurangi hak-hak buruh, merampas hak-hak petani, mengurangi regulasi-regulasi negara bagi perlindungan lingkungan, liberalisasi sektor pertanahan, termasuk memotong subsidi untuk pemenuhan hak-hak dasar. Air, hutan, pangan, kesehatan, layanan sosial yang bersifat publik yang dulu merupakan HAM, kini semata-mata diperlakukan sebagai komoditi. Dengan itu maka globalisasi membawa implikasi pelanggaran HAM yang lebih struktural. http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/hak_lh_hak_rakyat_li_050604/,

Sabtu,

12

Januari 2009. - Diskusikan mengenai perkembangan generasi HAM dalam wacana diatas!

PERTEMUAN KE 5 PERKULIAHAN :

Dimensi –Dimensi HAM

 Pandangan Universal Absolut  Pandangan Universal Relatif  Pandangan Partikularistis Absolut  Pandangan Partikularistis Relatif

Bahan Bacaan Wajib : o Effendi, H.A. Masyhur, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Indonesia, Jakarta, h.76-81. o Handoyo, B.Hestu Cipto 2003, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia), Universitas Atmajaya, Yogyakarta, h. 268-271.


11 PERTEMUAN KE 6 TUTORIAL: Dimensi –Dimensi HAM Di dalam penegakan HAM terdapat 2 (dua) pandangan besar tentang sifat berlakunya HAM di suatu negara dimana terdapat

suatu negara menerima HAM

sebagai suatu yang bersifat universal dan yang bersifat partikularistik. 1. Jelaskan apa yang

dimaksud dengan pandangan

yang universal dan

pandangan yang partikularistik!. 2. Jelaskan dimana letak perbedaan kedua pandangan tersebut!. 3. Jelaskan dimensi HAM yang dianut oleh Indonesia!.

PERTEMUAN KE 7 PERKULIAHAN : Pengaturan HAM  Pengaturan HAM dalam Perspektif Nasional  Pengaturan HAM dalam Perspektif Internasional

Bahan Bacaan Wajib: o Negara Republik Indonesia; 2007, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta. o Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. o Undang-Undang

Republik

Indonesia

No.

26

Tahun

2000

Tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. o

Adnan

Buyung

Nasution

dan

A.

Patra

MZEN,

2006,

Instrumen

Internasional Pokok HAM.


12 o

Effendi, H.A. Masyhur, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Indonesia, Jakarta, h.76-81.

o

Manan, Bagir dkk, 2001, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, PT Alumni, Bandung

PERTEMUAN KE 8

TUTORIAL : Pengaturan HAM Tugas I (Discussion Task): 1. Identifikasi hak-hak apa saja yang diatur dalam UUD maupun UU No.39 Tahun 1999?. 2. Apakah hak asasi yang dimiliki oleh manusia bersifat mutlak?. 3. Apakah UDHR mempunyai kekuatan mengikat secara hukum?. 4. Upaya apakah yang dapat dilakukan agar konvensi-konvensi Internasional dapat berlaku dalam hukum nasional Indonesia?.

PERTEMUAN KE 9

TUTORIAL : Pengaturan HAM

Tugas II (Problem Task): Kasus Alas Tlogo: Komnas HAM akan Bentuk Tim Baru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berencana membentuk tim baru untuk menyelidiki kasus penembakan sejumlah warga Desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur, oleh prajurit Marinir TNI Angkatan Laut, 30 Mei lalu.


13 Hal itu karena ada sejumlah perkembangan dari kasus yang bermula dari sengketa tanah seluas 539 hektar itu, yang sekarang penyelesaiannya tidak jelas. Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM M Ridha Saleh, Kamis (6/9), menuturkan, ada tiga hal yang harus diperjelas dalam kasus itu. Pertama, tentang sejarah tanah dan sengketanya. Kedua, tentang penguasaan TNI AL atas tanah itu yang kemudian dikonversi menjadi perkebunan. "Masalah ketiga yang harus diperjelas adalah bagaimana penembakan terhadap warga itu terjadi dan berikut penyelesaian hukumnya. Sampai sekarang kami belum tahu, sampai di mana penyelidikan atas penembakan itu," kata Ridha. Peristiwa penembakan itu menewaskan empat warga Alas Tlogo. Mereka adalah Mistin (25), Utam (40), Khotijah (25), dan Rohman (23). Kemarin, warga Alas Tlogo memperingati genap 100 hari terjadinya peristiwa itu. Ketika dihubungi Kompas, Kepala Desa Alas Tlogo, Imam, menuturkan, di desanya kini sudah tidak ada latihan militer. Kehidupan warga mulai tenang. "Kami tetap punya dua tuntutan. Kembalikan tanah itu kepada kami. Kedua, proses hukum atas penembakan warga kami agar dibuka lebar-lebar," kata dia. Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menilai, penyelesaian kasus Alas Tlogo menjadi ujian pertama bagi Komnas HAM periode 2007-2012 dan TNI. (NWO) http://www.komnasham.go.id/home/index.php? id=38,109,0,0,1,0&PHPSESSID=14680b10eda83164c2f5c8997ea495b3.

1. Apakah kasus diatas merupakan objek pengaturan HAM?. 2. Dari jenis-jenis HAM yang ada, kasus HAM tersebut diatas termasuk kedalam jenis yang mana?. 3. Jelaskan

apakah

pelanggaran

yang

dilakukan

oleh

aparat

merupakan

pelanggaran HAM Berat atau pelanggaran HAM Biasa dalam pengaturan HAM di Indonesia PERTEMUAN KE 10


14 PERKULIAHAN : Aktualisasi Hukum HAM

 Pencegahan Pelanggaran Hukum HAM  Penegakan Hukum HAM Bahan Bacaan Wajib: o

Abdullah, H. Rozali dan Syamsir, 2002, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 3570.

o

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, Bantuan Hukum dan hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, h.93-158

o

Effendi, H.A. Masyhur, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Ghalia Indonesia, Jakarta, h.128-146

o

Prinst, Darwan, 2001, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53-111.

o

Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, h. 125-187.

o

Titon Slamet Kurnia, 2005, Reparasi (Reparation)Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1-142.

PERTEMUAN KE 11 TUTORIAL: Pencegahan HAM

Potret hak asasi manusia Indonesia memang tetap menunjukkan kesenjangan baik dalam tataran nasional maupun internasional. Kesenjangan antara teks hukum dan implementasi teks, kesenjangan antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Adanya kesenjangan pada sisi pembentukan undang-undang Hukum dan Hak Asasi Manusia,Fakultas Hukum-Unud

15 dengan implementasi undang-undang, menurut Abdul Hakim, dipengaruhi kuatnya budaya patrimonial dalam segala lini, baik sosial, politik, maupun budaya. Itu semua menghambat perwujudan perlindungan hak asasi manusia. "Misalnya saja soal teposliro antar-aparat yang menyebabkan terpidana kasus IPDN tak segera dieksekusi meskipun sudah divonis. Semuanya permisif," ucapnya. Selain itu, tata hubungan kekuasaan yang tak simetris. Memang kekuatan sentralisme Soeharto telah digeser oleh reformasi menjadi oligarki apakah itu oligarki parpol, oligarki tentara, ataupun oligarki kulturan. "Akan tetapi, masalahnya masyarakat belum punya kekuatan untuk mengontrol oligarki," kata Abdul Hakim. Kondisi itu masih diperparah dengan lemahnya sumber daya hukum rakyat. Kemampuan rakyat untuk mengaktualisasikan hak-hak mereka yang diakui oleh undang-undang dan hukum ada keterbatasan. Indonesia sebenarnya mempunyai instrumen legal untuk itu, yakni Undang-Undang (UU) No 39 tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000 dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), UU No. 11 dan 12 Tahun 2005, dan lain-lain. Namun demikian sangat banyak terjadi pelanggaran HAM. Hal itu tampak pada table di bawah ini. NO

NAMA KASUS

TH

JML KORBA N 1.500.0 00

1

Pembantaian Masal 1965

1965 1970

2

Penembakkan misterius “Petrus”

1982 1985

1.678

3

Kasus di Timor Timur pra Referendum

1974 1999

Ratusan ribu

4

Kasus-kasus di Aceh pra DOM

1976 1989

Ribuan

5

Kasus-kasus di Papua

1966 2007

Ribuan

KETERANGAN Korban sebagian besar merupakan anggota PKI, atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah. Korban sebagian besar merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat illegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretilin yang sah di Timor Timur. Sejak itu TimTim selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI. Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi. Operasi militer intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam, antara


16

6

1998

Puluhan

7

Kasus Dukun Santet Banyuwangi Kasus Marsinah

1995

1

8

Kasus Bulukumba

2003

perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan penduduk local. Adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dituduh dukun santet. Pelaku utamanya tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan (represi) militer di bidang perburuhan. Insiden ini terjadi karena keinginan PT London Sumatera untuk melakukan perluasan area perkebunan mereka, namun masyarakat menolak upaya tersebut.

2 orang tewas, puluhan orang ditahan dan lukaluka . Sumber diolah dari: http://www.komnasham.go.id/home/index.php? id=38,84,0,0,1,0&PHPSESSID=b8f6235f80be33e957c1ebbaaf8c1855. Dan Sumber Litbang kontras

Karena itu, selain upaya-upaya legal normatif yang telah dilakukan di atas perlu dilakukan upaya-upaya untuk pencegahan, sehingga dapat mengeliminir terjadinya pelanggaran HAM. 1. Diskusikan mengenai pengertian pencegahan pelanggaran HAM dari wacana diatas 2. Diskusikan mengenai upaya-upaya untuk pencegahan pelanggaran HAM selain dari yang sudah inklusif dalam wacana diatas

PERTEMUAN KE 12 TUTORIAL : Penegakan HAM - Buatlah skenario pelanggaran dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan mainkan peran sebagai: a.

Korban pelanggaran HAM

b.

Pejabat Komisi Nasional HAM

c.

Polisi

d.

Hakin

e.

Jaksa

f.

Lawyer


1.Identitas Mata Kuliah

Recommend Documents