ZoELVA & Partners Counsellors & Attorneys at Law
Jakarta, 20 Maret 2017
015/ZP/III/2017
Hal; Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 13/PHP,GUBXV/2017 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor Unit 1 (Satu).
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
c.q. Panel Hakim Perkara Nomor 13/PHP.GUB-. Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
oiiimMMURi NO.
Jakarta Pusat
Hail
Dengan hormat,
Bahwa kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama
Jutn
: Drs. H. Muh. Ali Baal Masdar, M.Si.
Warga Negara : Indonesia Alamat
: Jin. Pores Majene, Kelurahan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Nama
: Hj. Enny Anggraeny Anwar
Warga Negara : Indonesia
Alamat
: Jin. Jenderal Sudirman - Simboro, Kab. Mamuju.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor Urut 3
(Tiga) berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-033/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
tertanggal 24 Oktober 2016 (Bukti PT - 3) jo. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 (Bukti 1
9ANDARIA 6, LI. 23 Unit B
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebavoran Lama • Jakarta Selatan 12240
Telp : (62-21) 2930 3595, Fax : [62-21] 2930 3596 Website : www.zoelva-partners.com E-mail: mall@2oelva-partners,com
ZoELVA & Partners PT - 4) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-033/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Galon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2017 tertanggal 25 Oktober 2016 (Bukti PT - 5) jo. Berita
Acara Nomor 92/BA/X/2016 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Galon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
(Bukti PT - 6), yang telah memilih domisili hukumnya pada kantor kuasa hukumnya tersebut di bawah ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
015/SK/ZP/I1I/2017
dan
No.
022/SK/ZP/in/2017
masing-masing
tertanggal 14 Maret 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.
R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.
11.
Ahmad, S.H., M.H.
2.
Didi Supriyanto, S.H., M. Hum
12.
Titin Fatimah, S.H.
3.
Heru Widodo, S.H.,M.Hum.
13.
Budiman Mubar, S.H., M.H.
4.
R. Ahmad Waluya M, S.H.
14.
Muhammad Hatta, S.H.
5.
Abdullah, SH.
15.
Muh. Amin Sangga, S.H., M.H.
6.
Zainab Musyarrafah, S.H.
16.
Rudi Sinaba, S.H., M.H.
7.
Andi Ryza Fardiansyah, S.H.
17.
Samuel, S.H.
8.
Idham Hayat, S.H.
18.
Hidayat Pratama Putra, S.H.
9.
Erni Rasjdd, S.H.
19.
Dhimas Pradana, S.H.
20.
Zul Fahmi, S.H.
10. M. Imam Nasef, S.H. M.H.
Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lt. 23 Unit 8, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, Telp. +622129303595, Faks. +6221-29303596, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK TERKAIT.
Dalam hal ini memberikan keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Sulawesi Barat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di
bawah registrasi perkara Nomor 13/PHP.GUB-XV/2017 yang dimohonkan oleh Pasangan Galon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut 1 (Satu), sebagai berikut: 2
ZoELVA & Partners DALAM EKSBPSI
A. EKSEPSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (KOMPETENSI ABSOLUT)
Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun
2017
berdasarkan
permohonan yang
diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("UU 10/2016"), Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2) Demikian pula sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara
Daiam Perkara Perselisihan Hasil Pemilhan Gubemur, Bupati dan
Walikota ("PMK 1/2016") yang menyatakan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah "keputusan termohon penetapan
perolehan
suara
hasil
pemilihan"
yang
tentang
mempengamhi
pemohon.
3) Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah dengan jelas dan tegas mengatur
batasan
kewenangan
Mahkamah
Konstitusi,
dimana
Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah
secara
perolehan
suara
spesifik
mengadili
hasil
pemilihan,
perselisihan
bukan
terkait
penetapan
pelanggaran-pelanggaran
tentang proses penyelenggaraan pemilihan yang merupakan domain 3
ZoELVA & Partners lembaga lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda.
4) Bahwa setelah kami membaca seluruh uraian permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon, tampak jelas bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran administratif terkait proses pelaksanaan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi
Barat tahun 2017 yakni dugaan NIK Ganda yang diasumsikan Pemohon
sebagai bentuk penggelembungan suara, penggunaan surat keterangan (SuKet) yang dianggap oleh pemohon sebagai modus penggelembungan pemilih tidak sah dan distribusi administrasi C-6. Dimana dugaan
pelanggaran tersebut senyatanya merupakan domain kewenangan dari lembaga lain, dalam hal ini Bawaslu yang memiliki mekanisme dan forum penyelesaiannya sendiri.
5) Berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum salah satu kewenangan
dari Bawaslu Provinsi adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan
mengenai
Pemilu. Oleh karena itu, seandainya dugaan-dugaan Pemohon tersebut
memang benar teijadi (quod non}, seharusnya Pemohon melaporkannya di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga permohonan a quo tidak tampak sebagai permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada saat mengetahui bahwa pihaknya adalah pihak yang kalah dalam perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Sulawesi Beirat tahun 2017.
Berdasarkan hal-hal tersebut di
atas,
menurut
Pihak Terkait objek
Permohonan a quo bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
ZoELVA & Partners B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL
Menurut Pihak Terkait, dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita serta petitum
Permohonan
a
quo merupakan dalil-dalil yang
senyatanya tidak jelas dan mengalami pertentangan satu dengan yang lainnya, dengan uraian sebagai berikut :
1) Jumlah Pelanggaran Yang Didalilkan Oleh Pemohon Tidak Jelas Bahwa pada posita halaman 6 poin 4, Pemohon mendalilkan dugaan
kecurangan-kecurangan yang teijadi dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 terjadi dengan
"lima" pola/bentuk pelanggaran.
Namun dalam uraian selanjutnya
sampai keseluruhan uraian dalil dalam posita, Pemohon temyata hanya mendalilkan
terjadinya 3
penggelembungan
^
pemilih
(tiga)
bentuk pelanggaran yaitu
dengan
modus
NIK
ganda,
dugaan
dugaan
penggelembungan pemilih dengan modus penggunaan Surat Keterangan yang tidak sah dan masalah pendistribusian form undangan pemilihan.
Sedangkan 2 (dua) bentuk pelanggaran lainnya tidak disebutkan seperti apa serta sama sekali tidak diuraikan dalam posita Pemohon, sehingga permohonan a quo
senyatanya hanya merupakan dalil dan asumsi-
asumsi yang tidak jelas serta bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
2) Locus Kabupaten Yang Dipermasalahkan Pemohon Tidak Jelas >
Bahwa Pemohon dalam permohonannya di halaman 6 poin 4 angka (1) dan (2) menyatakan bahwa locus teijadinya dugaan pelanggaran NIK
ganda dan penggunaan Surat Keterangan yang tidak sah terjadi di
j
Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuiu dan Kabupaten
I
Mamuju Utara. Hal tersebut bertentangan dengan seluruh uraian posita dan petitum pemohon yang menyebutkan locus terjadinya dugaan
pelanggaran in casu adalah di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Maiene dan Kabupaten Mamuju Utara.
ZoELVA & Partners Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel halaman 8 sampai 122 posita yang secara berurutan dalam posita dipaparkan sebagai berikut: a. Kabupaten Mamuju Utara (tabel halaman 8 sampai halaman 13);
b. Kabupaten Polewali Mandar (tabel halaman 13 sampai halaman 78); c. Kabupaten Maiene (tabel halaman 78 sampai halaman 122); Tabel-tabel deskripsi dugaan NIK ganda tersebut locusnya jeias berbeda serta
bertentangan
dengan
uraian
Pemohon
sebelumnya
yang
menyebutkan salah satu locus terjadi pelanggaran adalah di Kabupaten
Mamuju, sedangkan dalam uraian, yang pemohon uraikan adalah locus pelanggaran yang berada di Kabupaten Majene.
Bahwa begitupun dengan sub judul poin IV.2 pada halaman 123 posita Permohonan, dimana Pemohon menyatakan "Terdapat Penggelembungan Pemilih Tidak Sah Yang Merugikan Perolehan Suara Pemohon Dengan
Modus Penggunaan Surat Keterangan Pemilih (SuKetl Tidak Sah Yang Terjadi
Pada
Kabupaten
Tiga
Mamuiu
Kabupaten dan
Yakni
Kabupaten
Kabupaten
Mamuiu
Polewali
Utara".
Mandar,
Namun
dalam
uraiannya pada halaman 123 sampai dengan halaman 125 posita, Pemohon hanya menguraikan dua locus yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju Utara.
Adapun perihal renvoi yang diajukan oleh Pemohon dalam Surat tertanggal 17 Maret 2017 perihal : Perbaikan Kesalahan PenuUsan
(Renvoi) ("Surat Renvoi") dan Surat tertanggal 17 Maret 2017 perihal : Tambahan Perbaikan Redaksional
Pada
Kesalahan
Petitum
Penulisan
("Tambahan
(Renvoi)
Surat
dan Perbaikan
Renvoi**),
faktanya
bukanlah merupakan perbaikan redaksional semata melainkan telah masuk pada ranah perubahan substansi sehingga menciptakan dalil baru yang tidak ada dalam permohonan sebelumnya (permohonan hasil
perbaikan). Penggantian frasa "Kabupaten Mamuju" menjadi "Kabupaten Majene"" serta pencabutan frasa "Kabupaten Mamuju" dalam Posita dan
ZoELVA & Partners Petitum yang menjadi inti dari Surat Renvoi dan Tambahan Surat Renvoi a quo membuktikan bahwa Permohonan a quo telah mengalami salah penunjukan locus dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
Bahwa seandainya salah satu dari kedua kabupaten tersebut tidak
berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka penggantiannya dapat dianggap sebagai koreksi atas salah pengetikan yang oleh karenanya perubahan yang teijadi masih dapat dianggap sebagai perbaikan pada tataran redaksionai (renvoi). Namun, faktanya "Kabupaten Majene" dan "Kabupaten Mamuju" adalah dua kabupaten yang berada dalam wilayah
Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, mengganti frasa "kabupaten Mamuju" dengan frasa "Kabupaten Majene" tidak dapat ditafsirkan sebagai koreksi atas pengetikan, namun perbaikan atas kesalahan
penunjukan locus yang senyatanya merupakan aspek perbaikan pada ranah substansi sebuah permohonan. Oleh karena itu, renvoi yang diajukan oleh Pemohon melalui Surat Renvoi dan Tambahan Surat
Renvoi a quo tidak beralasan untuk diterima dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut
merupakan uraian-uraian
yang membuktikan
bahwa
permohonan a quo senyatanya merupakan permohonan yang locus permasalahnnya
tidak
jelas
sehingga
sudah
sepatutnya
untuk
dinyatakan sebagai permohonan yang obscuur.
3) Klaim Jumlah NIK Ganda Yang Didalilkan Pemohon Dalam Posita Tidak Berkesesuaian Dengan Jumlah NIK Pada Tabel Di Halaman 8 Sampai Halamah 122 Permohonan
Bahwa pada halaman 122 posita, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah
suara tidak sah di tiga kabupaten berdasarkan temuan NIK ganda adalah :
ZoELVA & Partners *
1. Kabupaten Majene
1370 Suara
k
2. Kabupaten Mamuju Utara
154 Suara
3. Kabupaten Polewali Mandar
2158 Suara
\
?
, dengan total keseluruhan sebanyak 3682 suara (tiga ribu delapan ratus enam puluh dua).
Namun setelah kami melakukan perhitungan ulang terhadap tabel
tersebut, jumlah NIK ganda dalam tabel yang dipaparkan oleh Pemohon pada halaman 8 sampai halaman 122 Permohonan a quo adalah sebagai berikut:
KabuDaten Mamulu Utara Kec. Bambalamotu
6 Suara
Kec. Baras
1 Suara
Kec. Bulutaba
4 Suara
Kec. Dapurang
4 Suara
Kec. Duripoku
7 Suara
Kec. Lariang
8 Suara
Kec. Pasangkayu
20 Suara
Kec. Pedongga
2 Suara
Kec. Saijo
6 Suara
Kec. Sarudu
8 Suara
Kec. Tikke Raya
15 Suara
Total
81 Suara
Kabupaten Polewali Mandar Kec. AUu
1 suara
Kec. Anreapi
1 suara
Kec. Balanipa
11 suara
Kec. Binuang
26 suara
Kec. Bulo
19 suara
Kec. Campalagian
91 suara
ZoELVA & Partners Kec. Limboro
22 suara
Kec. Luyo
49 suara
Kec. Mapili
122 suara
Kec. Matakali
40 suara
Kec. Matangnga
9 suara
Kec. Polewali
213 suara
Kec. Tapango
116 suara
Kec. Tinabung
79 suara
Kec. Tutar
34 suara
Kec. Wonomulyo
177 suara
Total
1010 suara
Kabupaten Maiene
Kec. Banggae
: 153 suara
Kec. Banggae Timur
: 314 suara
Kec. Malunda
: 61 suara
Kec. Pamboang
: 48 suara
Kec. Sendana
: 59 suara
Kec. Tamerodo Sendana
: 16 suara
Kec. Tubo Sendana
: 17 suara
Kec. Ulumanda
: 17 suara
Total
: 685 suara
Sehingga total keseluruhan berdasarkan tabel yang dibuat Pemohon adalah hanya sebanyak 1776 suara (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam). Oleh karena itu, dugaan Pemohon tentang jumlah NIK ganda dalam permohonan a quo merupakan dugaan yang tidak jelas karena tidak sesuai dengan jumlah NIK ganda dalam tabel yang dibuat sendiri
oleh
Pemohon.
Sehingga
Permohonan
a
quo
adalah
merupakan
permohonan yang tidak jelas {obscuur) karena dalil-dalil positanya saling bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya.
ZoELVA & Partners 4) Posita Dan Petitum Permohonan Saling Bertentangan Serta Adanva Petitum Yang Tidak Memiliki Uraian Dalam Posita
Bahwa dalam Posita permohonan a quo halaman 123 alinea pertama, Pemohon menyatakan :
"Bahwa terkait keberadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ganda dimaksud, jelas terbukti Komisi Pemilihan Umum Prouinsi Sulawesi Barat (Termohon) tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Prouinsi dan melakukan pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan massif, oleh karenanya demi kepastian dan objektivitas Pemilihan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur Sulawesi Barat beralasan hukum untuk memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Pemunautan oada 3 ftiaa) Kabupaten dimaksud".
Suara
Ulang
Hal tersebut bertentangan dengan Petitum angka 7 dimana Pemohon meminta
kepada
Mahkamah
Konstitusi
untuk
memerintahkan
Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 4 kabupaten yaitu
Polewali
Mandar,
Kabupaten
Majene,
lempati
Kabupaten
Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara.
Bahwa Petitum demikian pula angka 7 a quo juga merupakan petitum yang tidak memiliki uraian posita. Hal tersebut dikarenakan dalam
petitum angka 7 a quo, salah satu Kabupaten yang diminta oleh Pemohon untuk dilakukan Perhitungan Suara Ulang adalah Kabupaten
Mamuju, akan tetap dalam posita tidak ada satupun uraian Pemohon tentang dugaan pelanggaran apa yang terjadi di Kabupaten Mamuju. Oleh karenanya, Permohonan a quo juga merupakan permohonan yang
tidak jelas [obscuur) karena
terdapat pertentangan antara petitum
dengan positanya dan juga ada posita yang tidak memiliki uraian dalam petitum.
10
ZoELVA & Partners 5) Petitum Permohonan Saling Bertentangan Antara Petitum Yang Satu Dengan Yang Lainnva
Bahwa petitum Permohonan a quo juga terdapat saling pertentangan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya. Dimana pada Petitum angka 4 dan angka 7, Pemohon meminta kepada Mahkamah
Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun pada petitum angka 5 dan angka 6 Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara berdasarkan perhitungan Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagal Calon
Gubemur
dan
Wakil
Gubemur
Terpilih
dalam
Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017.
Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan penetapan perhitungan suara versi pemohon serta penetapan pemohon sebagai Calon Gubemur dan Wakil Gubernur terpilih adalah dua hal yang bertentangan. Dimana Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak mungkin dilakukan setelah penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dan begitupun i
]
sebaliknya bahwa penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubemur terpilih menandakan bahwa proses pemilihan sudah selesai dan tidak
mungkin lagi dilakukan pemungutan suara ulang setelahnya. Oleh karena
itu,
petitum
permohonan
a
quo
adalah
petitum
yang
mengandung kontradiksi antara satu dengan yang lainnya sehingga
Permohonan pemohon senyatanya mempakan permohonan yang tidak jelas [obscuur).
DALAM POKOK PERKARA
Bahwa Pihak Terkait menolak selumh dalil dalam pokok permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas, dengan uraian sebagai berikut:
ZoELVA & Partners A. TANGGAPAN TERHADAP DALIL TENTANG DUGAAN NIK GANDA
1.
Pihak Terkait menolak permohonan Permohon yang mempersoalkan
ribuan NIK ganda sebagai perselisihan yang menjadi objek perselisihan di MK. NIK ganda bukanlah persoalan yang terkait iangsung dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah tetapi persoalan administrasi
kependudukan
yang
tidak
secara
Iangsung
berkaitan
dengan
pemilihan. Jika pun persoalan NIK ganda berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, hanya terkait dengan pemilih ganda atau pemilih yang memilih lebih dari satu kali (quod non), yang kenyataannya dalam pelaksanaan
Pemilihan
Gubemur
dan
Wakil
Gubernur
Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2017, tidak ada satu pun permasalahan yang berkaitan dengan pemilih ganda. Tidak ada satu pun keberatan dari pasangan calon dan para saks mandat di tingkat TPS, PPS dan PPK yang terkait pemilih ganda, atau menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.
2.
Masalah
NIK tidak merupakan
masalah yang secara Iangsung
memengaruhi hasil pemilu. Yurispruden Putusan Mahkamah Nomor 60/PHPU.D/2008 tanggal 21 Januari 2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:
^Mahkamah berpendapat keberatan pemohon tentang adanya berbagai pelanggaran NIK sebagaimana disebutkan di atas tidak tepat dan tidak berdasar hukum, karena persyaratan pemilih untuk melakukan pemilihan pada masing-masing TPS tidak berdasarkan NIK seseorang. Mahkamah berpendapat bahwa NIK bukanlah merupakan syarat hukum pemilih dalam
menentukan sah atau
tidak sahnva
seseorang sebagai pemilih dalam pemilukada dan tidak harus selalu sama dengan iumlah pemilih uang terdaftar karena dalam adminitrasi
kependudukan di seluruh Indonesia belum semuanua tertata dan masih ada sebaaian penduduk belum memiliki NIK."
3.
Kalau benar ada NIK ganda sebagaimana dipersoalkan Pemohon, hal tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan yang mengakibatkan
kekalahan Pemohon. Dugaan Pemohon bahwa karena persoalan NIK 12
ZoELVA & Partners ganda yang mengakibatkan kalahnya
Pemohon dalam
Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada. Tidak ada satu pun
yang dapat memastikan apakah pemilik NIK ganda datang ke TPS untuk memilih pasangan tertentu, atau apakah mereka benar-benar datang ke TPS untuk memilih. Jadi permohonan Permohon adalah ilusi dan bayangan pemohon sendiri yang tidak berdasar.
4.
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi
Kependudukan
Pasal
1 Angka
(12)
("XJU
Administrasi Kependudukan") dinyatakan :
"Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekatpada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia." dan pada Pasal 1 Angka 6 UU Administrasi Kependudukan dinyatakan:
"Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan." Dimana dari ketentuan tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan persoalan
pada ranah penyelenggaraan pendaftaran administrasi kependudukan. Hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah dalam hal ini Pemerintah
Provinsi
atau
Pemerintah
Kabupaten/Kota
sebagai
penyelenggara administrasi kependudukan.
5.
Bahwa demikian pula Pemohon pada halaman 7 Poin IV. 1 alinea ke 5 permohonannya mendalilkan bahwa :
"pasca DPT final disahkan yaitu pada tanggal 16 Desember 2026, temyata pemohon masih menemukan banyak NIK ganda yang 13
ZoELVA & Partners tersebar secara massif se kabupaten Sulawesi Barat terutama pada 3 (tiga) kabupaten Yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Polewali Mandar".
Dalil ini senyatanya merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak
berkesesuaian
dengan
fakta yang
terjadi
di
lapangan.
Bahwa
seandainya [quod non) pemohon betul-betul menemukan hal tersebut
sebagaimana yang didalilkannya, tentu saja Pemohon seharusnya melaporkan kejadian ini di Panwas Kabupaten atau Bawaslu Provinsi
untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran yang hamis diproses sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
6.
Bahwa adapun tabel NIK Ganda yang dipaparkan oleh Pemohon dalam posita halaman 8 sampai dengan halaman 122 Permohonan adalah
tabel data yang diolah sendiri oleh Pemohon dan bukan merupakan data
resmi
yang
dikeluarkan
oleh
Pemerintah
masing-masing
Kabupaten/Kota tentang NIK Ganda. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut merupakan dalil subjektif yang tidak berkesesuaian dengan fakta yang terjadi.
7,
Bsihwa ketentuan Pasal 58 dan 59 UU No. 10/2016 jo PKPU No. 4/2015
sebagaimana telah
diubah
dengan
PKPU
No. 8/2016,
penetapan DPT melalui proses validasi yang panjang sampai pada
tahap disetujui oleh masing masing pasangan calon dan menjadi Daftar Pemilih Tetap. Kegiatan-kegiatan dimaksud meliputi proses penyediaan
data
pemilih,
pemutakhiran
data
pemilih
melalui
mekanisme pencocokan dan penelitian, rekapitulasi data pemilih dan seterusnya. Dalam setiap kegiatan a quo seluruh stakeholder dalam
pemilihan selalu dilibatkan baik dari Tim Pasangan Calon, Bawaslu Provinsi, maupun instansi pemerintahan yang terkait. Para stakeholder
dimaksud juga diberikan ruang untuk mengajukan keberatan apabila tidak puas atau menemukan kejanggalan dalam prosesnya.
14
ZoELVA & Partners 8.
Bahwa pada
faktanya
penyusunaii
dan
penetapan
DPT dalam
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Sulawesi Barat E
F
Tahun 2017 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan 59
1:
UU No. 10/2016 jo PKPU No. 4/2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8/2016 dibuktikan dengan tidak adanya keberatan
dari Tim Pasangan Calon terhadap DPT final yang di tetapkan oleh Termohon.
9.
Adapun dalil Pemohon pada halaman 7 Poin IV.1 Alinea Ke - 2 yang menyatakan bahwa Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi
Barat Nomor 460/K.Bawaslu-Prov-SR/PM.00.01/Xl/2016
tanggal 30 November 2016 dan Surat Umum
Provinsi
Sulawesi
SR/PM.OO.Ol/XII/2016
Barat
tanggal 08
Badan Pengawas Pemilihan Nomor
471/K.Bawaslu-Prov-
Desember 2016 adalah bukti
adanya NIK Ganda merupakan dalil yang menyesatkan.
Karena
faktanya surat tersebut keluar sebelum tanggal penetapan DPT Tingkat Provinsi yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2016 (Bukti PT 12).
Surat tersebut sesungguhnya mempakan surat rekomendasi
perbaikan daftar pemilih yang merupakan proses pemuthakiran data pemilih sebelum ditetapkan menjadi DPT.
10. Faktanya, setelah DPT ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2017 (vide Bukti PT - 12) tidak ada persoalan atau keberatan dari Pemohon
terkait dugaan NIK Ganda hingga keselumhan tahapan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 selesai dilaksanakan.
Pemohon Menvetuiui Selumh Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Pada Kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Maiene dan Kabupaten Mamuiu Utara
11. Bahwa faktanya, berdasarkan seluruh Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Suara di
tingkat kecamatan
pada
Kabupaten
Polewali
Mandar, 15
ZoELVA & Partners Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Utara (Bukti PT - 31
sampai Bukti PT - 66) Saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani hasil perhitungan seluruh form Model DA-l.KWK. Begitupun dengan
seluruh Form C-l.KWK pada setiap TPS yang didalilkan bermasalah oleh Pemohon dalam permohonan a quo, dimana terbukti disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Pemohon tanpa ada satupun keberatan atau keterangan mengenai persoalan NIK Ganda seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
Hal
tersebut
membuktikan
bahwa
fakta
lapangan
penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi
Sulawesi Barat tidak ada permasalahan dan semua tahapan telah dilaksanakan
oleh
Termohon
sesuai
dengan
ketentuan tentang
penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berlaku.
12. Adapun
pada
saat
rekapitulasi
perhitungan
suara
di
tingkat
Kabupaten, walaupun Saksi Pemohon dianggap walk out dan tidak
menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Utara, namun pihak Pemohon sama sekali tidak
menyampaikan
kebertannya
terkait
adanya
dugaan
NIK Ganda
tersebut. Tidak ada satupun catatan kejadian khusus terkait keberatan pemohon yang menyebutkan adanya dugaan penggelembungan suara
dengan modus NIK Ganda (vide Bukti PT - 31 sampai Bukti PT - 66). Sehingga dugaan penggelembungan suara dengan modus NIK ganda yang didalilkan oleh Pemohon merupakan sebuah hal yang sangat membingungkan semua pihak dan senyatanya merupakan dalil yang menyesatkan, karena dugaan penggelembungan suara dengan modus NIK ganda ini tidak pernah ada sepanjang pelaksanaan tahapan proses pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2017 dan hanya muncul pada permohonan a quo.
16
ZoELVA & Partners B. TAHGGAPAN TERHADAP DALIL TENTANG DUGAAN PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN YANG TIDAK SAH
13. Bahwa Pemohon secara sengaja tidak mengungkapkan jumlah total seluruh Surat Keterangan yang dikeluarkan di seluruh kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat, padahal jumlah total surat keterangan yang dikeluarkan untuk seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat adalah
sebanyak
16.803
(enam
belas ribu
delapan
ratus tiga).
Sedangkan dalam Permohonan a quo, jumlah Surat Keterangan yang dipersoalkan Pemohon hanya Sembilan
puluh
lima)
yang
sejumlah berasal
1.395 (seribu
dari
dua
tiga ratus
kabupaten
Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju Utara. Penerbitan
Surat
Keterangan
sebagai
pengganti
KTP-el
yaitu
Adapun adalah
dibenarkan menurut hukum termasuk untuk kepentingan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2016.
Tidak ada yang bisa memastikan penerima Surat Keterangan tersebut menguntungkan
pasangan
calon yang
mana
dalam
Pemilukada.
Faktanya di banyak kabupaten yang kemenangan mutlak diraih oleh Pemohon juga merupakan daerah yang banyak mengeluarkan Surat Keterangan. 14. Bahwa berdasarkan uraian dalam permohonan a quo, indikator Surat Keterangan dinyatakan tidak sah menurut Pemohon adalah surat keterangan tersebut diterbitkan setelah Penetapan DPT tanggal 16
Desember 2016 hingga 1 hari sebelum pencoblosan. Dalil tersebut sesungguhnya merupakan dalil yang didasarkan pada ketidakpahaman
Pemohon perihal penerbitan Surat Keterangan (Suket) sebagai salah satu bentuk pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan.
15. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor : 471.13/2051/DUKCAPIL tertanggal 20 Februari 2017 perihal Penerbitan Surat Keterangan 17
ZoELVA & Partners Sebagai Pengganti KTP-el Maupun Surat Keterangan Terdata Dalam Database Kependudukan (Bukti FT - 20) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota Seluruh
Indonesia menyatakan : "Dalam rangka kepentingan pelayanan publik, antara lain untuk kepentingan Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pemikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, maka Surat Keterangan Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan dapat terns diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sampai tersedianya blanko KTP-el di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Denaan
demikian
tanaaal
8
Februari
ataupun
tanaaal
15
Februari 2015 bukan merupakan batas akhir penerbitan Surat
Keterangan Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan," Bahwa berdasarkan hal tersebut maka, Surat Keterangan (SuKet) bukanlah merupakan
wilayah kewenangan
wilayah
kewenangan
Termohon,
Dinas Kependudukan
dan
melainkan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten/Kota yang penerbitannya dalam rangka pelayanan publik
yang
tetap
sah
walaupun
diterbitkan
1
(satu)
hari
sebelum
pemungutan suara.
16. Bahwa Penggunaan Surat Keterangan hanyalah salah satu syarat
administratif bagi pemilih menggunakan hak pilihnya. Selama sebuah Surat Keterangan tersebut diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dalam
hal
ini
Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Kabupaten/Kota, maka Surat Keterangan tersebut merupakan Surat Keterangan yang sah. Surat Keterangan yang tidak sah seharusya tidak didefinisikan sebagai Surat Keterangan yang diterbitkan setelah penetapan DPT. Karena jangka waktu penetapan DPT pun tidak serta merta
bisa
ditafsirkan
sebagai
batas
akhir
penerbitan
Surat
Keterangan dimaksud. Oleh karena itu, indikator Surat Keterangan dinyatakan sebagai tidak sah haruslah apabila Surat Keterangan
tersebut tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
ZoELVA & Partners 17. Pemohon juga dalam dalil permohonannya lidak dapat membuktikan korelasi antara penerbitan Surat Keterangan dengan jumlah suara
Pihak Terkait. Karena pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (Suket) tidak dapat dipastikan 100% memilih Pihak Terkait sehingga harus dianggap sebagai penggelembungan suara. Faktanya, Surat Keterangan tersebut justru lebih banyak diterbitkan di kabupaten kabupaten yang dimenangkan oleh Pemohon yaitu : Kabupaten
Jumlah
Suara Paslon
Suara Paslon
Suara Paslon
Suket
1
2
3
31.735
5.886
15.549
Mamuju
1.051
Tengah Majene Mamuju
6.009
42.854
21.375
26.651
1.908
66.954
10.130
46.051
Mamasa
2.408
43.951
8.767
22.769
(sumber : https: / / pilkada2017.kpu.go.id /hasil/11 / sulawesi baratl
Dimana Surat Keterangan tersebut juga ada yang diterbitkan sampai 1 hari sebelum perhitungan suara (Bukti PT - 22). Namun anehnya, Pemohon tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Oleh karenanya, dalil Pemohon dalam permohonan a quo yang menyatakan bahwa terjadi dugaan penggelembungan suara dengan modus penggunaan Surat Keterangan Yang Tidak Sah adalah dalil yang menyesatkan sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau
setidak-tidaknya tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
C. TANGGAPAN TERHADAP DALIL TENTANG DISTRIBUSI C.6
18. Bahwa dalam posita Poin 1V.3 Permohonan, Pemohon mendalilkan
bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon secara massif dengan modus Termohon tidak mendistribusikan atau membagikan C.6-KWK di Kabupaten Polewali Mandar. Dalil ini sesungguhnya merupakan dalil yang mengada-ada, hal tersebut karena berdasarkan Form Model
DB.8-KWK berupa rekapitulasi pengembalian formulir C.6-KWK yang 19
ZoELVA & Partners tidak terdistribusi di Kabupaten Polewali Mandar (Bukti PT - 23), alasan C.6-KWK tersebut ditarik kembali adalah pemilih meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, tidak dapat ditemui dan Iain-Iain.
Pemohon pun tidak dapat membuktikan atau menjelaskan dengan pasti dalam permohonannya bahwa keseluruhan C.6-KWK yang tidak didistribusikan
tersebut
merupakan
C.6-KWK
yang
apabila
didistribusikan pasti memilih Pemohon atau ada korelasi dengan jumlah suara
Pemohon,
karena diantara
C.6-KWK yang tidak
terdistribusikan tersebut ada yang disebabkan pemilih meninggal dunia dan pindah alamat.
19. Begitupula
dengan
dalil
Pemohon
pada
posita
halaman
125
permohonan yang menyebutkan bahwa jumlah C-6.KWK yang tidak terdistribusi di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 7.588 (tujuh ribu
lima ratus delapan puluh delapan). Dalil ini senyatanya merupakan dalil yang mengada-ada karena berdasarkan form model DB.8-KWK
Kabupaten Polewali Mandar (vide Bukti PT - 23), jumlah total form C.6-
KWK yang tidak terdistribusi adalah sebanyak 2.462 (dua ribu empat ratus enam puluh dua).
20. Hal tersebut kemudian menegaskan bahwa klaim Pemohon pada posita permohonan tentang dugaan adanya pengurangan suara Pemohon secara massif dengan modus tidak memberikan form undangan kepada pemilih di Kabupaten Polewali Mandar adalah dalil yang terbantahkan
dan tidak terbukti serta tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dipertimbangkan
oleh
Yang
Mulia
Majelis
Hakim
Mahkamah
Konstitusi.
20
I • •'
ZoELVA &Partners
I
D. TANGGAPAN TERHADAP DALIL TENTANG JUMLAH SUARA YANG f
I
TIDAK
SAH
TERHADAP
YANG
MERUGIKAN
PERHITUNGAN
PEMOHON
SUARA
YANG
DAN BENAR
TANGGAPAN MENURUT
PEMOHON
21. Bahwa oleh karena dalil Pemohon sebelumnya mengenai dugaan penggelembungan suara dengan modus NIK Ganda dan penggunaan Surat Keterangan Yang Tidak Sah sesungguhnya merupakan dalil yang tidak berdasar, maka dari itu Pada Poin V Posita Permohonan, dalil
pemohon yang menyatakan bahwa jumlah suara yang tidak sah yang merugikan pemohon adalah sebanyak 5077 (lima ribu tujuh puluh
tujuh) suara juga senyatanya merupakan perhitungan yang mengada-
ada sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
22. Demikian pula dengan dalil Pemohon pada poin VI permohonan yang menyebutkan bahwa berdasarkan perhitungan C.l-KWK Pemohon
mendapatkan 242.885, merupakan perhitungan yang sama sekali tidak
berdasar. Hal tersebut dikarenakan sepanjang Permohonan a quo, Pemohon tidak pemah menjelaskan atau memaparkan dimana letak
perbedaan perhitungan C.l-KWK versi Termohon dengan perhitungan C.l-KWK versi Pemohon. Oleh karena itu, perhitungan C.l-KWK versi Termohon yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05/KPTS/KPU-Prov-033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Basil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017
(Bukti PT - 8) merupakan perhitungan yang sah karena didasarkan
pada form C.l-KWK yang juga disetujui oleh Pemohon dengan ditandatanganinya form C.l-KWK tersebut oleh Saksi Pemohon.
23. Perlu kita ketahui bahwa fakta proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
sudah tidak menyisakan permasalahan apapun. Setiap tahapan dan 21
ZoELVA & Partners rekomendasi
bawaslu
termasuk
rekomendasi
untuk
melakukan
pemungutan suara ulang telah dilaksanakan oleh Termohon.
24. Bahwa justru sebaliknya yang terbukti melakukan pelanggaran yang sangat merugikan pihak terkait justru dilakukan oleh Pemohon
sebagaimana tebukti dalam Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Mam
dan Nomor 7/Pid.Sus/2017/PN.Mam dimana adanya Aparatur Sipil Negara yang didakwa ikut terlibat mengakampanyekan Pemohon serta
dalam
perkara
Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN.Pol,
perkara
Nomor
45/Pid.Sus/2017/PN.Pol dan perkara Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN.Pol perkara-perkara tindak pidana money politic justru terbukti secara hukum pihak Pemohon yang melakukan money politic. PETITUM
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI
-
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
-
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA
-
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
-
Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05/KPTS/KPU-ProV"033/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Sulawesi Barat Tahun 2017.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya {ex aequo et bono).
22
";?^ormat Kami, ZOELVA& Partners KUASAWKUM PIHAK TERKAIT
Didi Supriyanto, S.H., M. Hum
/I
V Heru Widodo, S.H.,M.Hum.
^^fainah Musyarrafah, S.H.
y
R. Ahmad Waluya M, S.H.
Abdullah, SH.
^
Idham Hayat, S.H.
judiman Mubar, S.H., M.H.
n/, Muhammad Hatta, S.H.
Andi Kyza Fardiansyah, S.H.
4-€—^ Titin Fatimah' S.H.
Ahmad, S.H., M.H.
te Emi Rasyid/^.H.
Nasef, S.H. M.H.
A& Partners Zul Fahr^i, S.H.
Rupi Sinab^ S.H., M.H.
>V imas Pradana, S.H.
idayat Pratama Putra, S.H.
