e o
A S L
r r
Tin HUKun Diin ADyoKflii tuuii tor aie
r
TUASIKfll fIBUfI - IMRUTU lEIEURY
c
Jin. PHB, RT, 020 / RW.007 Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon
o
Tlp;0911-310609
o
Jakarta, 21 Maret 2017
c o
HAL
Keterangan
Pihak
Terkait
43/PHP.BUP- XV/2017 Yang
Dalam
Perkara
Dimohonkan
Nomor:
Oleh Alter
Sopacua Dan Aswar Rahim. o
o o o
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTTTUSl Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
un t KIMA DARI
Jakarta Pusat llari
Dengan Hormat, p,
Yang bertanda tangan di bahwa ini : 1.
o
^
Nama
Jam
MpTtft
^
i"^
05 -45 a)l&
; TUASIKAL ABUA.SH
Warganegara : Indonesia Pekerjaan : Bupati Kab. Maluku Tengah Tempat Tanggal Lahir : Pelauw 03 Februari 1956 Alamat : Jati Waringin Raya Blok H/4. RT 009/RW 007 Kel. Cipinang Melayu-Kecamatan Makasar Jakarta Tlnfiur
v«'
'a
II- Nama
Warganegara : Indonesia Pekerjaan : Wakil Bupati Kab. Maluku Tengah Tempat Tanggal Lahir : Abubu, 25 Agustus 1951 Alamat
t)
p
: MARLATU L. LELEURY.SE
; Jin. Martha Christina Tiahahu RT.002, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
o
O
'
0 o
^
Pasangan Calon Bupatl dan Wakil Bupaf Kabupaten Maluku Tengah, dalam
Q
Pemilthan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 14 Maret
^"
2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
O
1- HELMY J 5ULILATU. SH.MH,
Q
2. IRMAWATI BELLA. SH. MH, 3. JAKOBIS SIAHAYA, SH
O
4. DEGRIANO M. NIRAHUA.SH.
Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada TIM HUKUM DAN
O
ADVOKASI PASANGAN CALON TUASIKAL ABUA.SH DAN MARLATU L.
o
LELEURY.SE (TULUS 9^ ALE)yang beralamat dl Jalan PHB RT. 020/RW.007 Halong Atas KecBmatan Baguala Kota Ambon. Telp 0911-310609 email :
[email protected].
©
Baik sendiri-sendiri maupaun bersama-sama bertidak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai
Pihak
Terkait
Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor:
f-'
43/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Pemohon ALTER SOPACUA dan ASWAR RAHIM sebagai Berikut:
I. DAUMEKSEPSl w:
^
^
1,1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTTTUSI
Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon bukan merupakan
objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, olehnya Permohonan Pemohon tidak termasuk dalam lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan alasan: (•
•
1) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebelum dibentuknya
v>
0 ©
o
c r r
r
badan peradilan khusus sesuat pasal 157 ayat 3 UU Nomor 10 r Tahun 2017.
r
2) Bahwa pokok permohonan yang dimohonkan pemohon bukan
c
tentang perselisihan hasil pemilihan.
r
1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING PEMOHON)
c
Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum o
(legal standing) untuk mengajukan permohonan
C'
perolehan
suara
hasil
pemilihan
Bupati dan
perselisihan Wakil
BupatI
c
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 sesuai dengan peraturan
c
perundang-undangan dengan alasan;
c
Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
c
Tahun 2016 Jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 02
(J
Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
0
Dengan Satu
Pasangan Calon disebutkan (2) huruf (b);
" Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk iebih dari 250.000,(dua ratus Hma puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (Hma ratus
ribu) jiwa, pengajuan Perselisihan perolehan suara dilakulcan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5 % (satu koma Hma persen)
c
dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oieh Termohorf'. (• V
Tabel 1 No.
•
f
1
Jumlah Penduduk
1.
< 250.000
2.
> 250.000 - 500.000
3.
> 500.000 -1.000.000
4.
< 1.000.000
Perbedaan Perolehan Suara (%) 2%
1,50/0 1%
0,5%
Bahwa Jumlah Penduduk di Kabupaten Maluku sesuai Data Agregat {>r%
/
>
I
'1-"
Kependudukan (DAK2) beijumlah 419.405 jiwa dengan demikian
c r r r r
prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan
Pasangan Calon Peralh Suara Terbanyak ditentukan paling banyak 1.5
c:
persen. (Bukti PT.-Ol)
r
Bahwa
r
8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/n/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi
0
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasll Pemlllhan BupatI dan
o
Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 (Bukti PT-02),
o
menetapkan perolehan hasil sebagai berikut:
o o
Keputusan
;
telah
NO. URUT
PASANGAN CALON
PEROLEHAN SUARA
1.
TUASIKAL ABUA dan MARLATU L
147.976 (Suara Sah)
LELEURY
KOLOM KOSONG
2.
TOTAL SUARA SAH
o o
Nomor
TABEL2
C)
C)
Termohon
61.055 (Suara Sah) 209.031 (Suara Sah)
Bahwa hasil Perolehan Suara Pasangan Calon yang menyatakan Setuju
0''
sebanyak 147.976 Suara dan yang menyatakan tidak Setuju sebanyak
r.:
61. 035 suara sah. Dengan demikian sesuai pasal 12 ayat (20 huruf
(
(b) PMK 2 Tahun 2016 dan Perubahanya, maka Penghitungan selisih perolehan Suara Setuju atau tidak setuju dilakukan sebagai berikut:
' J
Perolehan Suara Pasangan Calon atas Nama TUASIKAL ABUA dan
\)
MARUTU L LELEURY sebanyak 147.976 Suara Sah dan Yang
Menyatakan Tidak Setuju dan/atau memilih Kolom Kosong sebanyak C',;
61.055 Suara Sah.
Penghitungannya:
1.5 % X Total Suara Sah = 1,5 % x 209.031 Suara Sah =3.135, @
SEDANGKAN SELISIH SUARA PASANGAN CALON DENGAN YANG MENYATAKAN TIDAK SETUJU SEBANYAK 86.921
iW
C ' «•
o o c
c c
Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
p,
Tahun 2016 dan Perubahannya, maka yang dapat menjadi Pemohon
^
perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan
O
Wakil Bupati adalah Pasangan Calon, Pemantau Pemilihan Dalam
O
Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi
Q
Pemilihan Umum, Sedangkan Pemohon bukanlah Pihak sebagaimana
O
ketentuan hukum dimaksud :
G r-
r C
Pasa/ 3 avat m
PMK No. 2 Tahun 2016 io. PMK No. 2 Tahun
2017:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hurufa adalah : a. Pasangan Calon Gubemur Dan Wakil Gubemur Peserta Pemilihan.
^
b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan.
(
c. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubemur.
i •
d. Pemantau Pemilihan Daiam Negeri yang terdaftar
dan memperoleh aicreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuii Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakii Walikota.
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Maluku Tengah Nomor
O
33/Kpts/KPU.Kab.028,433639/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017 hanya terdapat Satu Pasangan Calon yakni atas nama Pihak Terkait. (Bukti PT-03) Bahwa legal standing Pemohon sebagai Pemilih tidak dapat melegitimasi
keterwakilan 61.055 pemilih yang menyatakan tidak setuju atau memilih kolom kosong pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku
C 0 r
c
Tengah Tahun 2017. Atau setidak-tidaknya Pemohon tidak pernah r
mendapatkan Kuasa untu bertindak mewakiii pemilih yang menyatakan tidak
c
ssetuju teriiadap Pasangan Calon pada Pemiiihan Bupati dan Wakii Bupati
c
Kabupaten Maluku Tengah.
c 1.3 TENGGANG WAKTU PENGA3UAN PERMOHONAN
C
C
a. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasii Pemiiihan Bupati dan Wakii Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017
r
olehTemiohon pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul
C
21.45 WTT; dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan pemiohonan adalah pada hari Kamis Tanggal r
23 Februari 2017 s/d paling lambat pada Hari senin tanggal 27
(
Februari 2017 pukul 21. 45 WIT atau pada pukul 19.45 WIB
^
b. Bahwa
Permohonan
Pemohon
diajukan
ke Mahkmamah
Konstitusi pada tanggal 28 Februari 2017, pukul
23.16 WIB,
k
dengan demikian menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon
1
telah melewati Tenggang Waktu yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang beriaku sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima {niet onvanikelijke verkfaard) 1.4 PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)
Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut;
a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (b) dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 yang telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017,
maka yang menjadi objek dalam perkara perselislhan hasil pemiiihan merupakan Keputusan
Kabupaten
I
^
Maluku
Tengah
Komisi Pemiiihan Umum
Tahun
2017
yang
dapat
o o o o
mempengaruhj terpilihnya pasangan calon, yang dikutip sebagai c berikut:
o
O
PMKNo. 2/2OI6I0. PMKNo. 2 Tahun2017\
Pasal 4
; Objek dalam Perkara Perseh'sihan Hasii PemiUhan adalah Keputusan Tenvohon Tentang Penetapan
C
Perofehan
c
Mempengaruhi: (b), Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud
Q
Suara
Hasif
PemiUhan
Yang
daiamPasai 3 a/at (1) hurufb; (d). Terpenuhinya Hak Konstitusionai Pemohon sebagaimana dimaksud daiam Pasai 3 ayat (1)
r
hunif(d)
C:
b. Bahwa Pemohon dalam pemiohonannya yang telah diajukan tertanggal
28
Febmari
2017,
tidak
menguraikan
atau
mempersalahkan perselisihan penghitungan hasil pemiiihan yang secara signifikan dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan
calon,
sebaliknya
dalam
Posita
Permohonannya
hanya
menguraikan asumsi-asumsi pelanggaran menurut Pemohon.
n. DAUM Ppkqk PBRMOW A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Kesalahan Penghitungan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :
1. Bahwa hasil penghitungan sebagaimana telah tertuang didalam Keputusan Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten Maluku Tengah
Nomor
8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/II/2017 (Vide Bukti PT-01)
Tentang Penetapan Rekapltulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemiiihan Bupati dan Wakll Bupati Maluku Tengah Tahun
2017, Tanggal 22 Februari 2017 adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum.
c C
'
r
r r
2. Dalil Pemohon, adalah dalil yang tidak benar karena Pemohon tidak dapat membuktikan darimana Pemohon memperoleh angka 96.684 suara sah, dan Kesalahan Penghitungan yang dilakukan oleh
^
Termohon.
Hitungan Pemohon hanyalah asumsi dan bukan
P
merupakan fakta dan hukum. quad non terbukti benar, hal tersebut
O
tidak menyebabkan Perolehan Suara Yang Menyatakan Setuju
Q.
terhadap pasangan Calon kurang dari 50 persen ditambah 1 (satu) dan/atau tetap melebihi 50 persen dari total suara sah. Atau setidak-
o
tidaknya berdasarkan hasil penghitungan versi Pemohon tersebut, terdapat selisih angka antara Pemilih yang tidak setuju versi
Pemohon sebanyak 96.684 suara sah dengan Pemilih yang c c
menyatakan Setuju sebanyak 112.347 suara sah, sehlngga total suara sah sebanyak 209.031 dibagi 50 persen = 104.515,dihitung berdasar penghitungan
jika
Pemohon yang menempatkan
O
perolehan Suara Plhak Terkait sebanyak 112.347 maka suara terebut
( '
terpaut jauh melebihi angka 50 persen suara sah.
3. Bahwa dasar dikeluarkannya Keputusan Komlsl Pemllihan Umum Kabupaten
Maluku
Tengah
Nomor
8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/II/2017 Tentang Penetapan Rekapltulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan (•'
Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017 Tanggal 22 Februari 2017 (1
khususnya untuk Kecamatan Seram Utara sebagaimana tertuang dalam
Formulir
DA-KWK
Satu
Paslon
tentang
Berita
Acara
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017
Kecamatan Seram Utara
(Bukti PT-04) dan Kecamatan Telutih
sebagaimana terbjang dalam Formuir DA-KWK. DAl-KWK Satu
Paslon tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di
^
Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku
o o o
c C
Tengah Tahun 2017 Kecamatan Telutih (Bukti PT-05), adalah telah
sesuai dengan dengan hasil penghitungan suara pada tingkat TPS sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C-KWK, Cl-KWK Satu
^
Paslon dan lampirannya di Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan
O
Telutih (Bukti PT- 06 dan Bukti PT-07) yang kemudian dl
O
Rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPK (Fomiulir DAl-KWK)
Q
sampal dengan Rekapitulasi di tingkat KPU Kab/Kota (Bukti PT-08).
Q
4. Bahwa dari hasil Rapet Pleno Terbuka di Tingkat PPK, baik di
o
Kecamatan Semi Utara maupun Kecamatan Telutih tidak ada terdapat keberatan-keberatan maupun kejadian-kejadian
o
C-^ o
khusus
yang disampaikan oleh Saksi Pihak Terkait maupun oleh Panwaslih Kecamatan terhadap hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK. 5. Bahwa terhadap daiil Pemohon mengenai kesalahan penjumlahan atau kekeliruan penjumlahan pada Hasil Perolehan Suara antara
©
Pihak Terkait dengan Kolom Kosong, menurut Pihak Terkait adalah
@
merupakan
r-i
Penghitungan yang tertuang dalam Berita Acara Model DB, DBl-KWK
I
dalil yang
salah
dan
tidak
benar,
yang
benar
KPU Satu Paslon adalah sudah tepat dan benar bedasar pada rekapitulasi hasil penghitungan suara pada DAl-KWK dan Cl-KWK. 6. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan ditemukannya penumpukan
Form C6-KWK
(pemberitahuan)
di
Penginapan
Arisandi,
Jl.
Latuharhari Kota Masohi yang dilakukan oleh Relawan Pihak Terkait adalah tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan sampai saat ini setelah Pihak Panwaslih Kabupaten Maluku Tengah melakukan klarifikasi U
terhadap kasus tersebut, tidak diketahui bahwa siapa peiakunya. Dan akhirrnya perkara tersebut tidak dapat ditindak lanjutl.
Dengan
demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar.
0
Apalagi temuan C-6 KWK tersebut sama sekali tidak memiliki relevansi dengan perolehan suara Pasangan Calon dan atau setidak-
e
o •
o r
r
tidaknya tidak menghalangi setlap warga negara untuk menggunakan
C
hak pilihnya, karena jika terdapat pemilih yang namanya tidak
^
tercantum dalam DPT maka yang bersangkutan dapat menggunakan
^
KTP dan Surat Keterangan hal tersebut dijamin oleh konstitusi,
r
sebagaimana diatur dalam
C
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
Q
2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Q
Gubernur dan Wakll Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
^
Walikota dan Wakil Walikota
O
pasal 10 ayat (1) berbunyi : pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huiuf b, menggunakan hak
^ ® Q
PKPU Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
pilihnya dengan ketentuan : a) Menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara ; b) Didaftar pada DPTb kedalam formulir model A.Tb-KWK
Ayat (2) berbunyi : hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
®
hanya dapat digunakan di TPS yang berada dl RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan aiamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektornik atau Surat Keterangan.
r"--
^
Ayat (3) berbunyi: Penggunaan Hak Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan l(satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS..
7. Bahwa berdasarkan hal-hai yang telah disampaikan diatas, menurut Pihak Terkait tidak terdapat adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang i.
dilakukan oleh Termohon sehingga permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
in. PETirurt
^
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berukit.
©
10
0 r r
c r
DALAM EKSEPSI
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait DALAM POKOK PERKARA
C
-
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
o
-
Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Konnisi Pemiiihan Umum
c
Kabupaten
Maluku
Tengah
8/Kpts/KPU.Kab.028.433639/II/2017rentang
o
Nomor
:
Penetapan
Rekapitulasi Hasii Penghltungan Perolehan Suara Dan Masil
c
Pemiiihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2017,
o o
o
Tanggal 22Februari 2017 Pukui 21.45 WIT;
-
Menetapkan peroiehan suara tahap akhir hasil pemiiihan calon Bupati dan Wakil BupatlKabupaten Maluku TengahTahun 2017
C)
yang benar adalah sebagai berikut.
c:)
No 1
Nama Pasangan Calon
Perolehan Suara
TUASIKAL ABUA. SH
147.976 Suara
MARLATU. L. LELEURY. SE 2
KOLOM KOSONGyTIDAK SETUJU
61.055 Suara 209.031 Suara
Total Suara Sah
o I. •>
Atau (
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya {exaeguaetbono). ( •
Hormat Kami
Kuasa Hukum PIHAK TERKATT.
© SULILATU. SH
0
m
JACOB 11
