KANTOR
DITKRfMA DALAM PERSIDANGAN^ Dari
:
Tanggal:
Jakarta, 20 Maret 2017
Hal :
KETERANGAN PIHAK TERKAIT Terhadap Perkara Nomor : 20/PHP.BUP/XV/2017, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2017, "Ir. BAKIR LUMBESSY, MBA. dan AMRULLAH
MADANl HENTIHU, S,E. Nomor Unit 1 (satu).
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat
Yangbertanda tanj 1.
)awah in?
IMLY I. UMASUgr.
Nam
Vgara
Indonesia
Pendopo Bupat^uni, Helilrahan Namlea,
Kecamatan Nmlea, Ka^pA«n Buru.
NcrTeip/Fax
:+62 821232^777 -+6|813\2274455
Ef 2.
N a m a
AMUSBESAN,S.H.
Warga Negara
Indon^a BTN^kit Permai, KeluraHan Namlea, Kecamatan
Alamat
Na™ea^tyflS!ipsreirBuru. No. Telp/Fax
:+fiMSSlU^5090
Email
Pasangan Calon Bupati dan Wakil ^roati dalam
daiT^^al Bupati
di Kabupaten Buru Tahun 2017 NOT^pPfP^^ouajTBerdasarkan Surat Kn& Khusus
Nomor : 001-B-MK/SKK/FB &.A/IIIy^^^tonggal 15 Maret 2017, dal^iMl^memberikan
kuasa kepada: 1. FAHRIBACHMID,S.H.,M.H. 2. M.TAHALATAR,S.H.,M.H. 3. LAURITZKE MANTULAMETEN,S.H.
Kewarganegaraan Indonesia, adalah para Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum Pembela Umum pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM FAHRI BACHMID,S.H.,M.H. & ASSOCIATES. Berkedudukan di |1. A.M. Sangadji No.36 Kota Ambon, Maluku - Indonesia, HP : 081342274455, E-mail :
[email protected].. untuk sementara beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro 19, Hotel Marcopolo, Jakarta 10350 INDONESIA, Telp. : (62-21) 230 1777. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak selaku Kuasa Hukum dari dan karenanya melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama; Selanjutnya disebut sebagai " PIHAK TERKAIT "
Dalam hal ini memberikan Keterangan "PIHAK TERKAIT" dalam Perkara Nomor : 20/PHP.BUP/XV/2017, yang diajukan oleh PEMOHON "Ir. BAKIR LUMBESSY, MBA. dan AMRULLAH MADANl HENTIHU, S.E. Nomor Urut 1 (satu], Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bum Tahun 2017, Sebagai berikut; 1. PALAM EKSRPSj a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap
akhir ha^Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bum Tahun 2017, yang lasan. sebagai berikut:
1. Bahwa, yarfg ^&jadi objel
•KONSTITUSI
R.I dalai^erlcbr^^ quo ad^fh keputusan TEl __ [ON (KPU Kabupaten Buru)
Nomor/: 41y^pte/KPU.BURU/029.433.69jyil]
17 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil ^Penghitungan Perolelran SI lara
Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru T^un 2i
dan Hasil Pemilihan
.7 pertanggal 23 Febmari
20: '
2. Bahw^ oi^k perkar^ sebagaimana^eputusan T£RMOHON adalah Hasil
Pemilihan BupatHiSirWakil Bupati «suai dengan 5feng diatur dalam Pasal 4
Peraturan Mahkamah Konstitusi l^mor 1 Tahun 2016 sebagaimana teiah dimbah dengan Peraturan Mahranah Konstitusi Nol 1 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mah^mahKoglilirtWiffl^MPahun 2016 tentang
Pedoman Beracara dalam Pd^jtf^^^Sisihan Has\l Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota yang k^laian dipertegas dalani pasal 3 dan pasal 5 Jo Pasal 8 Peraturan Mahkai
Konstitusi Nomor 4 TaHui^^^^ebagaimana
telah dimbah dengan Pen Tentang Perubahan atas Pei
mMahkamaJ^gjSWB™omor4Tam^2017
tentang Pedoman Penyusunan*
lah Konstitusi' Nomor 4 TahOT 2016
)honan PEMOHON, jawa^^^mohon,
dan Keterangan Pihak Terkait/^^flS®|^^^^^5@^^mlmt
Pokok
permohonan PEMOHON sebagaimana dlmaksud dalam pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON" dan pasal 3 humf b angka 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah dimbah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan PEMOHON,
jawaban TERMOHON, dan Keterangan Pihak Terkait, yang berbunyi ; "Pokok Permohonan"
Sehinggga sudah sangat jelas dan terang bahwa yang menjadi objek permohonan PEMOHON dalam perkara a quo mengenai perselisihan hasil pemilihan Bupati di Peradilan Mahkamah Konstitusi RI adalah tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON
(Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Buru, sedangkan yang menyangkut tentang sengketa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilihan Bupati pada setiap tahapan proses penyeienggaraan adalah diperiksa, ditangani dan diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten atau Panwas Kabupaten sebagaimana diatur dalam norma Pasal 134 UU RI No, 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang penyelesaiannya diatur dalam rezim peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikfttajian Wakil Walikot
3.
lerkaitan dengan
Bahwa, un
pelanggar
saai
tahapan^enyfilei%garaan PImilihan BUKA peradil^ Mahlamaii Konstitusi RI, akan teta
dari ^KUMDlJ (Pa\was, Kepolisian RI, fPewan Keho^atan Penyelenggara
^milihan Bupati pada setiap lK menjadi kewenangan
mei
ejaks< emilu]
fkan kewenangan absolut PTUN) dan DKPP ik
memerlksa
dan
m^felesaikannia;^"""^
4. Bahwa ol^ karertanjga^emeriksaan ^n penyelesaiah sengketa pelanggaranpelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati pada setiap tahapan Penyeienggaraan Pemiihan dimana hal ini adalah merupakan domain serta
rezim Kewenangan GAKUMDl^ dan DKPP sehingga pemeriksaan dan penyelesaian dalam perkara aquo ^agg^ffMononKam oien ^lMOHON harus
dinyatakan ditolak atau tid^pflSpat diterima kaiWna bertentangan dan melanggar hal kewenangan i^n^dili [Kompetensi Absomt); b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL*
Menurut "PIHAK TERKAir, PEMOTTm^feM; memiliki keduduJa^^
[legal
standing) untuk mengajukan permohonar^^^^M^^^^roienan suara hasil pemilihan Galon Bupati dan Wakil Bupati Bum Tahun 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan bahwa:
1.
Bahwa ketentuan Permohonan harus sesuai dengan jumlah penduduk dan
presentase. Sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat 2, huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan;
Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan peroiehan suara dengan ketentuan:
a.
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; 1) Bahwa Data Penduduk Potensial dari Hasil Analisis DP4 Tahun 2016
yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2016 yang diserahkan oleh Pemerintah ke KPU, sehingga dari data tersebut maka Kabupaten Bum masuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2] huruf a UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 10Jahun 2016 jo. Pasal 7 ayat 2, huruf (a) Peraturan Qpsfl Isi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah
PeratiiH Perubalrafti
'ahim 2o16 tent
mstitusi No. 1 Tahun 2017
IS FeratOim W^Kam™
Nomor 1
„ Pedoman Bera^lmalam Perkara Perselisihan
Hasilrer^Uhan Gubemur, Bupati danwl
2) Bahwi merujuk pada ketentuan^rsebu^diaVs, maka permohonan 'pe'mD^nalan terhadap rekapitmasi hasil pei^hitungan perolehan sual^/danJiasil pemilihan Irapati dan Wakil'Bupati, diharuskan
ii^rdapkt perlbedaan paling^anyak sebesar 2s4^(dua persen) dari penetap^fT hasil penghitungan perolehan suara sah oleh KPU
Kabupaten. Dengan de^ikian fakta pa4a PILKADA Kabupaten Bum Tahun 2017 sebagai berlkut; No.
Pagj8nganJ^jteli^^*'''*T*' "T^erolehan Suara
Umt 1.
2.
Ir. BakirJumbessyi MBA AmmllallM. Hentihu,
\
29,016
Ramly 1. UmSI^^JPL^ Amus Besan,
Jumlah Suara Sah
70.694
Selisih Suara (1) dan (2)
12.662
Selisih 2%
1.414
Bahwa presentase suara 2 % dari perolehan suara sah dalam Pilkada Kabupaten Bum, yakni: Perolehan Suara Sah X 2% 70.694 X 2% = 1.414 Suara
Bahwa dengan demikian, berdasarkan pada fakta tersebut diatas, diketahui jumlah persentase 2% untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasU penghitungan perolehan suara
Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I No. 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Beracara
Dalam
Perkara
PereUsihan
Hasil
Pemelihan
^ubemur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Konstitusi R.I No. 1
Tahun 2017 Tentang
PeAiikhaiT
nta^^ Pedom
omor 1 Tahun 2016 dalam
jrkara
emilihati Gubern
(seri^u e\npat ratus empat bela^suli,.
Perselisihan
Hasil
^ang adalah sebesar 1.414 sedangkan berdasarkan Sepala Daerah dan Wakil
fakta liukum yang terjadi dalam P^elih^ al^aerah Kabupaten Buru^n Reka litu^asi Hasil Penghitungan PerolehaiTSuara di Kabupatei^uru Tah
2^7 antara Pasangan
ll^n I^omor^urut (1] dan P^angan Cal^n No^fnor Unit (2) secara
faktual\terdapat selisih suara adalah sebesar 12.662 (dua belas
ribu^^Ham ratus enam puluh dua) suaraloengail demikian Jumlah perolehan suara a quo sarifat jauh dan signlfikan dari prosentase 2 % sebagaimana diatuf^ dalam ketentuan ^Peraturan Perundangundangan yang berjSku,^,^t;^ttgl6S' ueti^an PEMOHON tidak memiliki kualif^g^TO^ kedudukan hukum untuk mengajukan
Permohonan a(yi/Oj^^ahkamah Konstitusi R.I, sehingga demi hukum WAJIB untuk Mal®mah MENOLAK PERMpHONANT>EMpHON atau
setidak-tidaknysl^^jmohQna^^eiiibfion dinyatakan tida^apat diterima (niet ont^^^iWve^aard);
2.
Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor
U-XIII/2015 & Putusan
Nomor 73/PUU-XIII/2015; Hakim Konstitusi Patrialis Akbar berpendapat:
"Bahwa Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 (telah dirubah menjadi UU 10/2016] merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;
fcujuiotu
Cxhm
/-'"TT-
Bahwa Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, menurut Mahkamah dalil para PEMOHON sepanjang mengenai Pasal 158 UU 8/2015 (telah dirubah menjadi UU 10/2016) tidak beralasan menurut hukum. Sehingga dalam amar Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 & Putusan Nomor 73/PUU-XIII/2015, Menvatakan permohonan nara Pemohon tidak dapat diterima: 3.
Bahwa berdasarkan Permohonan, PEMOHON mempunyai perbedaan suara dengan "PIHAK TERKAIT" tidak sampai dengan 2 (dua) %, untuk itu PEMOHON TIDAK MEMILIKl LEGAL STANDING DAN PATUT DITOLAK untuk
melakukan
Permohonan Pembatalan KPU Kabupaten Buru Surat Keputusan KPU Kabupaten Bum Nomor: 41/Kpts/KPU.Buru /029.433,691 /II / 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan
Bupati dan^^i^ldl Bupati Kabupaten Bum Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2016;
"
C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUOR^IBEL) 1.
Bahwa ^ermofton^ PEMOHON untuk ra^mb^tilkan keputusan Komisi
Pemililfan Umuin KaV Buru No. 41/Kpts/^U.BfeRb/029.433.691/II/2017 tentang Penetafian Rekapitulasi Hasil Ptilighitu^an^.Perolehan Suara dan Hasd'P^SnlTniintBiipati dan Wakil Bupa€ Kab. Biliru T^hun 2017 bertanggal 23februarLZ(33i[..4alam Pemilihan Buj^ti dan Wafcl Bu^jati Kabupaten Buru Tahun 20:
ada dua be
IS yaitu:
27 Februari ^017 Register nomor
a) PermohonaiT'iy^rtanggal Kendan 20/PHP.BUP/XV/2017 Hari SenifTanggal 13 Mare! 2017 Jam 10: 00 WIB;
b) Permohonan bertanggal Kend^ 27 Februari 2017 oiterima dan PEMOHON pada Hari Kamis Tanggal 16 (^ret 2.
Bahwa Kedua berkas Pei
[onan PEMOHON a qito tidak ada satupun
diantaranya sebagai peri
m permohonan keben tei^iansig^^^atalan
sebagaimana ternyata dalai saat didepan Persidangan P^
lernyataan
PEMOH^ra pada
•endahuluan (dismissal proce^ pada
Hari Kamis, Tanggal 16 Maret 20T?^^naperihal surat permohw^Mya adalah sama yaitu permohonan Pembatalan SuraF1^pfS8Ka®®^Bi'Femilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 41/Kpts/KPU.Buru/029.433.691/n/2017 Tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bum Tahun 2017, tertanggal 23 Febmari 2017 pada pukul 18.35 WIT. dan isi materi dan kedua permohonan tersebut adalah sama dan tidak ada perbedaan sedikitpun, baik dari segi sistematika maupun substansi permohonan, sehingga menimbulkan kebingungan bagi orang yang membaca permohonan PEMOHON terutama bagi PIHAK
TERMOHON
lebih-lebih
PIHAK
TERKAIT,
dengan
Pertanyaan
permohonan yang mana dari salah satu dua permohonan tersebut diatas sebagai permohonan yang benar/yang sesungguhnya dari PEMOHON adalah tidak jelas sehingga cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Surat Permohonan PEMOHON tentang keberatan dan Pembatalan Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU] Kabupaten Buru adalah Kabur, membingungkan serta
3.
Bahwa
mated
permohonan
yang
diajukan
oleh
PEMOHON
dalam
permohonannya pada dasamya menyangkut dengan dugaan sengketa pelanggaran dan/atau pelanggaran yang bersil^t administrative belaka yang diduga terjadi sebelum dan sesudah pemilihan, BUKAN merupakan kesalahan Perhitungan Surat Suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru selaku penyelenggara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati {Vide : Pasal 8 PMK No. 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 1/2017). Tetapi merupakan kewenangan Panwas Kabupaten Buru, GAKUMDU dan/atau DKPP; 4.
Bahwa pada permohonan akhir PEMOHON prinsip-prinsip PEMOHONAN sebagaimana diatur dalam Hukum Acara pada Lembaga Peradilan MAHKAMAH DLPeraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 4
Tahun 2016;frehtang iphona^jt^EMOHON, Jawaban Termohon/dan Keteranga^^hak Terkait dal perkara perselisihan hasil
termuat dalam Lampiran pemilihayGubJmur, Bupati, aan Walikota seba^ PMK Ndf 4/20i6. tpAK MEMUAT PETITl/M b^aimana terdapat dalam
rumusdn PETlVuM , Permohonan PEMOHON,
eBagaimana
kami
kutip
PETt'fuM PEMOHON adalah sebagai beri S(Jmta:c/st \
Pointclmemehn^J^an kepada Te^ohon melakukan PeihungutanSuara Ulang PemiMajTcalon Bupati danjvakil Bupati KaABuru Periode
2017- 2022 diseluruh KecamatcMdi Kab. Buru selambat -
lambatnya 2(dua) bulan sejak ^tusan Mahkmah Konstitusi ini ditetapkan.
Bahwa semestinya PEMOHOjC^gffl^ menyusun Petmohonannya haruslah mempedomani Prinsip - pri^®p pembuatan Permohonan sebagaimana telah
diatur secara tegas dan jela^alam PMK No. 4/201^^n4^iirafHas£Wi^cumusan
PETITUM cukup meminta ^^^MLxaJ^jgpBflf^^bagaimana diatt^fcalam ketentuan Pasal 9dan 10 PM^^^^/2016yakni;
- Pemyataan PEMOHON unti^^^j^^tajkan hasil pengj^C^^FSuara yang -
ditetapkan oleh TERMOHON; dan Pemyataan PEMOHON untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.
Bahwa dengan demikian permohonan PEMOHON dalam PETITUMNYA Udak memenuhi syarat beracara pada Peradilan MAHKAMAH KONSTITUSI dan MAHKAMAH KONSTITUSI harus menolaknya;
5. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 9 dan 10 PMK 4/2016 tentang Pedoman Pen)aisunan Permohonan PEMOHON, Jawaban TERMOHON, dan
Keterangan PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dalam PETITUM harus memuat sebagaimana diatur dalam ketentuan norma
pasal 9 PMK No. 4/2016, dan tidak seperti PETITUM PEMOHON yang berisi Permintaan agar "Memerintahkan kepada Termohon melakukan Pemungutan
9
Suara U!ang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bum Periode 2017 2022 di seluruh Kecamatan di Kab. Buru selambat - lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkmah Konstitusi ini ditetapkan"; 6. Bahwa permohonan PEMOHON tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsipprinsip beracara pada Peradilan MAHKAMAH KONSTITUSI dan oleh karenanya cukup beralasan menyatakan permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas [Obscuur Libef); d
H. DALAM POKOK PERMOHONAN
!l
1.
Bahwa
"PIHAK TERKAIT" menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan
PEMOiHONj^kecuah^^J^'^ hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan
9
2.
>|\
Bahwa ap/yang sudah diuiMfein PIHAK TER
satu kesatuan|ya^g tidak rerpisahkan dala
lialam EKSEPSI merupakan rangan PIHAK TERKAIT
dengan^okok pemibhonan ini;
%
3.
\ BahWa/ "PIHAKiijTERKAIT" menolak dalil-(^lil Per&ioh^bnan PEMOHON dalam Porok^emroho^mnnya secara keseluruha^, karenallalil\lalil yang secara tidak
la^ung dr^d^^an PEMOHON kepaHa PIHAKiTERkAIT yang dianggap
m^Tpun5gj|^^®IcaiQlj; dengan Hasil I^milihan Bui|ati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2017 adalkh tidak berdasar sAa sekali, kar|nanya\}iarus ditolak oleh
iD
Mahkamah; ^ 4.
Bahwa "PIHAK TERKAIT" akan Jokus menanggapi aba yang secara langsung
dialamatkan dan dikaitkan den^n PIHAI^^^RlSSTTr^fatnun. tidak menutup
kemungkinan PIHAK TERKAIT^ akstf^^nggapi tudlhan yang di alamatkan kepada TERMOHON apabila ||nmian itu dapat merugil^an kepentingan PIHAK
TERKAIT; Bahwa secara keseluruha
.^ajc^mrTemilihan Bupati da®Wakil
Bupati Kabupaten Buru Tah berdasarkan prinsip-prinsip
ah diselenggarakati sesuai Proseour dan
emokratis, jujur dan adiLde^%i tingkat
partisipasi pemilih yang cukup baiin^fiAKjXERK^Eggtfi^Hillfn hal ini telah mengukuti Prosedur dan ketentuan Peraturan perundang-undangan, dengan segala aturan turunan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah; Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam
Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan a quo untuk memeriksa dalil PEMOHON dan dalil bantahan PIHAK TERKAIT,
maka PIHAK TERKAIT menyusunnya dengan mengutip daiil permohonan PEMOHON terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini: a. Dalil PEMOHON pada angka IV [Halaman 5-9) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Perolehan Suara Terbanyak yang ditetapkan oleh TERMOHON Adalah Perolehan Suara yang telah diakumulasi dari Suara Sah + Suara Penggelembungan/Pelanggaran Pemilu, yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif;
BANTAHAN PIHAK TERKAIT:
1. Bahwa dalil PEMOHON sebagaimana terurai tersebut di atas adalah tidak benar dan mengada-ngada, hal tersebut dapat kami dudukan secara benar dan tepat berdasarkan fakta-fakta hukum serta mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah secara jelas, memuat tentang tugas dan kewenangan KPU Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam rumusan ketentuan :
-
Pasal 10 ayat (3), hunif (e) yaitu : mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan
ketentuan., ; peraturan
perundang-undangan
mentperhatikan pedotftSfift^dariiKPU.^^
Hurtif (g);
dengan
KPU Provlnsi;
mfemutakhirkan datdf^emilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan d^n^^iserahkan oleh Pemerintah
dengan
memperhatikan da^ pemilu dan/atau pemilihan
giibernijr dan bupati/walilcbta tefakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; % \ b. Bahw^ merujuk pada ketentuan norma tefeebut diatas, maka seluruh
«p6nt&hapan yang perlu dilakiikan adalah prosed pemutakhiran data pemilih dan ini telah melibatkan semua felemen unsur masyarakat
secara partisipatif yang dikelolah secara ^ransparan, kridibel dan akuntabel, serta secar# teknis melalui Unstrumen pengawasan
pemerintah yaitu melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Buru. A^apun pentahapiJir
TERMOHON yakni slbeli^
oleh
ditetapkari oleh TERMOHON, ada
proses pemutahirai^^an pentahapan verififeasi dan validasi secara cermat dan akuraf yang dilakukan, dimulai dari DP4, kemudian
penetapan Dafta^|Pemilih Sementara (pgSj.dan juga Daftar Pemilih Seihen|ara HasilJ^erb^i^ii {DPSHP} serta dilS^arkan produk Daftar
c. Bahwa proses penjenjan^OT^^^ah dimulai dari^aoMmen DP4 yang selanjutnya dikeluarkanlah produk t)PS; dari selanjutnya dilakukan verifikasi serta validasinya oleh Tim Pemutahiran Data Pemilih yang tentunya adalah KPPS yang juga berdomisili pada RT/RW setempat
yang dalam kurun waktu tertentu, sehingga semua respons, masukan dan koreksi dari masyarakat setempat sesuai domisili hukum terhadap DPS akan dilakukan oleh TERMOHON, dan tentunya diawasi secara teknis dan ketat oleh Panwas selaku Lembaga Pengawas Pemilihan pada tingkat kabupaten, sehingga proses
pemutahiran data pemilih menjadi akurat dan objektif. Oleh karena semua pentahapan telah dilakukan oleh Termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil yang disampaikan oleh PEMOHON sepanjang berkaitan dengan proses DP4, DPS serta DPT adalah dalil yang dibuat-buat (artifisial], mengada-ada, distorsif dan tidak berdasar pada fakta hukum, sehingga patut dan layak untuk dikesampingkan;
10 *iarjiam fiMt
d. Bahwa setiap pentahapan yang dilakukan sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara, tentunya tidak lepas dari Pantauan Lembaga Pengawas Pemilu atau PANWAS Kabupaten Buru, serta lembaga-lembaga pemantau lainya yang ikut turut serta melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2017, dan sepanjang proses ini berlangsung tidak pemah ditemukan oleh PANWAS Kabupaten Buru maupun Lembaga Pemantau Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran sebagaimana yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya, sehingga PANWAS tidak perlu mengeluarkan Rekomendasi terhadap apa yang didaiilkan oleh PEMOHON;
e/"6ihWaTlaIil yangtiisampaikan oleh PEMOHON merupakan dalil yang tidak.benar dan tidak sesuai^dengan^iakta hukum yang terjadi pada
Pemilihan Bupati dan Wakifiu|iati
KPU
kabupaten Buru tnetietapkan Daftar P6milih Tetap (DPT) Kabupaten Buru berdasarkan Hasil Tindak Larijut dari Rekomendasi Panwas Kabupaten Buru, serta pada saat pehetailafl tersebut PEMOHON pun hadir dan turut menandatangani Berita Acara Penetapan dokumen DPT Kabupaten Buru bertanggal 24 Januari 2017, di Kantor KPU Kabupaten Buru. Adapun saksi PEMOHON yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah sdr M. ARWIN KAIMUDIN dan sdr
'TKAMARUDIN, ST., dengan demikian secara prinSip PEMOHON telah menyetujui Penetapan dokumen hukum DPT tersebut, sehingga tidak terdapat adanya penggelembungan sulara sebagaimana yang didaiilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya;
2. Bahwa permohonan PEMOHON
MoT
curhatan dari
PEMOHON yang tidak nlengharjai Pakta Deklarbsi Damai dalam sebuah proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yarig terjadi di Kabupaten
Buru, dan serta tidak ftienguraikan secara terpeHnci penggelembungan sebagaimana dimaksud yang terjadi di
tidak
perlu dibuktikan deftj^ii-adany^rekbWi^Masi Pahwas Kabupate^ Buru untuk menindak lanjiilinya, sehingga permohonan PEMOHCW a quo
tidaklah berdasar dan Sei^baikan fakta dari sebuah; sfeBii^h proses demokrasi, yang mana suarl'^?§^p:erbanyia®t^lih menghendaki pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2017 Nomor unit 2 (dua)/PIHAK TERKAIT sebagai pemenang/peraih suara terbanyak dalam kontestasi
pesta demokrasi yang telah berjalan secara demokratis dan konstitusional dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup signifikan serta legitimite;
3. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonannya sangatlah tidak jujur serta jauh dari prinsip-prinsip kebenaran materil, dan tidak beralasan
hukum sehingga patut untuk ditolak, dengan demikian menurut "PIHAK TERKAIT" tidak adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang
didaiilkan oleh PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON, dan permohonan PEMOHON tidak beralasan menurut hukum; 4. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh PIHAK TERKAIT di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa PEMOHON
11
di daiam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Galon Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT), bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terperinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi OBJEK PERSELISIHAN dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisahan hasil di persidangan Ini berdasarkan ketentuan norma pasal 4 poin b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Kostitusi Nomor 1 Tahun 2016
teritafig Pedoman Betacara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka^Permohonan PEMOHON cukup
beralasan hukum"%g^' DITOUVK'SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK D^^AT DITERIMA.
III. PETITUM j
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatJI, PIHAK TERK^IT memohon kepada Mahkamah KonstirasrfetMcmenjatuhkan pu&san sebagafoerikkt:
DALAMEKSEPSl
^
\
Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERkXiT untuk seluruhnya;
Menyatakan PEMOHON tidak me^punyaUcediidteri LEGAlrSTANDING; Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima [niet ontvankelijk verkhard);
DALAM POKOK PERKARA
Menolak Permohonan PEMOHON'^^^seluruhnya;
Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Romisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor : 41/Kpts/ KPU. BURU /029.433.691 /II/2017
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Buru Tahun 2017
bertanggal 23 Februari 2017 yang diumumkan pada hari: Kamls, tanggal 23 Febniari, Pukul: 18.35 WIT;
Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat Iain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono)
12
Hormat Kami, KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
FAHRI BACHM1D,S.H.,M.H. & ASSOCIATES KUASA HUKUM PIHAKTERKAIT
ACHMID,S.H.,M.H
TZKE^AOT ULAMETEN,S.H
