2017 yang dimohonkan

u f

C

AFimiN mmflA Lqw Firm

O

Advocates &Legal Counselors Office: Jl SaoSaoN0.291 Kendarl - Sutowes/ Tenggara TelpfFax: 040i-}i^2067, Email:[email protected]

A<;u

A S L

G

Jakarta, 20 Maret 2017

O C

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor Urut 1.

O

o n tkl.MA DARI

o

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

c

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

c r

NO. lluri

lan^^ul Jam

RWE..-..XW:../ avij. itlasa • 21

wy

[0\% (jbt^

Yang bertanda tangan dl bawah ini

o

Name

.Drs.ARISMAN

o

Jabatan Alamat Kantor

: Kelua Komisi Pemilihan limurn Kabupaten Bombana :JI. Yos Sudarso, Kompleks Pelabuhan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Nomor Telepon/HP : 085242400685

((

Nomor Faksimili (

Email

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nonrwr 270/75/KPU-KAB.026.659470/III/2017. langgal 15 Maret 2017, dalam hal ini memberi kuasa kepada: AFIRUDIN MATHARA, S.H, M.H, DR. ABDUL RAHMAN. S.H, M.H, BOSMAN, S.Si, S.H,

M.H dan LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H, Para Advokat pada Kantor AFIRUDIN MATHARA LAW FIRM, yang beralamat kantor di Jl. Sao Sao Nomor 291 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, No. HP 0811407500, Email: qeisar [email protected]; danBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 69/66/MoU/KPU.Kab-026.659470/tlf/2017. tanggaf 14 Maret 2017, dalam halini memberikan kuasa kepada:

BAHARUDDIN, S.H, M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Bombana selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di JL Yos Sudarso, Poros Rumbia-Kendari, Kelurahan

Lampopala, Kecamatan ^mbla, Kabupaten §ombana, yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor ; SKK-001/R.320/G/03y2017, tanggal 14 Maret 2017 telah _ mensubstitusikan kuasanya kepada:

—________

INAL SAINAL SAIFUL. S.H dan DR. MUHAMMAD AMIR, S.H, M.Si, Para Jaksa

Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Bombana, yang beralamat kantor di Jl. Yos Sudarso, Poros Rumbia-Kendari, Kelumhan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, No. HP 085343559869, Email keiaribombanaumum(5)qmalLcom: ^

•J

o

o

Jawaban Termohon Perkara Nonw34/PHP.BUP-XVy2017

^

o

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa o o

o

O Q

tersebut;

Selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON.

Dengan ini menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017

yang diajukan oleh Pemohon Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pd.l, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 Nomor Urut 1, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

O

Q

1. DALAM EKSEPSI

Q

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

0

1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

C

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

C

tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

C

(selanjutnya dalam Jawaban ini disebut UU 10/2016), masing-masing menyatakan bahwa:

C

Ayat (1) '.'Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadifi oleh badan peradiian khusus';

• (

Ayat (3) '.'Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dit)entuknya

^

badan peradiian khusus";

^

1.1.2 Bahwa bersesuaian dengan maksud ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban ini, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan-

'

-f

putusan terdahulu menyangkut perkara Perselisihan Hasil Pemitihan Gubemur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015, telah memberikan penafeiran atas ketentuan tersebut, yang antara lain menyatakan: 'Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU d/2015 menumt Mahkamah haruslah dlmaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut: Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-pennanen dan transisbnal sampai dengan dibentuknya badan peradiian khusus, Dalam^Pasal 157ayat (1)^dinyatakan^,-''PerkaraperselisihanhasilPemilihandiperiksa dan diadili oleh badan peradiian khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradiian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum

pelaksanaan Pemilihan serentak nasionar. Adapun pada ayat {2} dinyatakan, "Perkara perselisihan penetepan pemlehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan

^

diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradiian khusus". Tatkala 'badan peradiian khusus' nantinya resmi dibentuk, sf^ketika itu pula

kewenangan Mahkamah a quo han/s (Manggalkan^, (r .

^

c •f

o r

Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHRBUP-XV/2017 ^

' c

' o

O

^

Ketfua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perseiisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubemur, bupati, dan walikota mempakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menunjt

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah ben^/enang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga

C

negara yang kewenangannya dibehkan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus

Q

pembubaran partai politik, (4) memutus perseiisihan tentang hasHpemilihan umum,

O

dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Pen/vakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menunjt

Q

Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusbn^ Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

O ^

Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perseiisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubemur, bupati, dan walikota jelas

( (-

memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

C-'

Q

1-1-3 Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum dl atas. maka menunjt Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk

^

sepenuhnya pada ketentuan UU pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota sebagai

(-}

sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah mempakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemiiihan Gubemur,

(

Bupati, dan Walikota. Menunjt Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tkiaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah dkJegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menJacS sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang diseraN

(

(

kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat

'

Undang-Undang;

— t - n„-.i.-r... •

1.1.4 Bahwa selanjufnya, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor "65/PHRBUP-XiV/201S, bertangga! 22Februari 201&, paragraf p.14f pada"halamar

^

309-310, yang menyatakan sebagai berikut; '[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan

.,

r.»

0

suara, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut:

Q

4

jawaban Termohon Pericara Nonxjr34/PHRBUP-XV/2017

r

). Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013,

C

Q

bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubemur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubemur, bupati, dan walikota berdasarkan Undang-Undang sebelumnya (yang disebut Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah tidak lag! memutus pelanggaran-pelanggaran yang tklak

berkdit langsung dengan perolehan suara hasll pernilihan, terlebih lagi bahwa kewenangan Mahkamah untuk memehksa dan mengadili perkara perselisihan

Q

penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubemur, bupati, dan walikota adalah

^

bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal

Q o

157 ayat (3) UU 8/2015; 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pewbahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

O

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur,

Q

Bupa^, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 samp^ dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan

O

^

tahapannya, yang hams diupayakan teriebih dahulu oleh Pemohon;

3. ^hwa pelanggaran-pelanggaran yang dkialllkan oleh Pemohon yang tkiak terkait langsung dengan pemlehan suara masing-masing pasangan cabn dan

©

yang bukan mempakan kewenangan Mahkamah sehamsnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015 sebagaimanatelah diubah dengan UU 8/2015;

O

1.1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan hukum putusan-putusan

^

Mahkamah Konstitusi terdahulu tersebut di atas, maka kewenangan Mahkamah ;

Konstitusi dalam perkara a quo mestinya hanya menyangkut perselisihan mengenai penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 saja;

Cj

0

1.1.6 Bahwa membaca, menelaah, dan mencermati pokok permohonan Pemohon, meskipun Pemohon secara eksplisit menyebutkan objek permohonannya berupa Keputusan Temiohon Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/ll/rAHUN 2017 tentang Penetapan Rekaprtulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupatr dan Wakil Bupati Bombana Tahun-20ir{Buktl TD.J-004), namun-dalamuraian pemx)hon3nnya hanya menerangkan tentang adanya dugaan pelanggaran di luar perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhlr. yang merupakan ranah kewenangan institusi lain sebagaimana ditentukan ol^ Undang-Undang Pemifihan Gubemur, Bupati danWalikota;

O

r

1

Jawaban Termohon Pertara Nonx)r34/PHP.BUP-XV/2017

o o

^

^

1.1.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan keberatan Pemohon dalam perkara a quo telah nyata bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi,

O

sehingga semestinya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan tidak

^

benvenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

O

1.2 Permohonan Keberatan Tidak IMemenuhl Syarat Fomifl Permohonan

O

1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huojf b angka 4 dan 5 PMK 1/2016 tentang

Q

menyatakan bahwa: "Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6paling kurang memuat: b. uraian yangjelas mengenai: 4. pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasH

^ ^

G

Pedoman Beracara dalam Perkara Perselislhan Hasil Pemllihan Gubemur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut PMK 1/2016),

^ Q

penghitungan suara yang ditetapkan oleh Tennohon dan hasH penghitungan suara yang benarmenunjt Pemohon;

©

5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang tenar menumt Pemohon';

r-

1.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 8 PMK 1/2016 merupakan ketentuan yang mengatur syarat

®

minimal suatu permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubemur, Bupati, dan

0

Walikota, dimana ketentuan tersebut bersifat kumulatif yang berarti semuanya harus dipenuhi oleh Pemohon, sehingga apabila salah satunya tklak terpenuhi {in casu ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 sebagaimana angka 1.2.1 Jawaban Termohon ini), maka pemnohonan Pemohon mestinya tidak memenuN

(;)

syaratfbrmil—— (•

1.2.3 Bahwa argumentasi hukum sebagaimana tersebut pada angka 1.2.2 Jawaban Tennohon ini, bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 44 PMK 1/2016, yang r '-•» *1.'

f' >

^—

^

menyatakan :

Amar Putusan Mahkamah menyatakan (1) Pennohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaknana dimaksud dalam Pasal 3 aya/ (1), Pasal4, Pasal5, Pasal6, dan Pasal 8; 1^,4 Bahwa mencennati pennohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam posita pemrohonannya yang menguraikan penjelasan tentang kesalahan hasH penghitungan suara^ yang^ ditetapkan oleh Tennohon terutama mengenai kesalahan perhitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari semestinya, sedemikian sehingga dapat mempengamhi terpilihnya Pemohon. Dalam posita permohonannya Pemohon hanya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar untuk membatalkan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon yang samasekal; tidak dapat ditunjukkan kesalahan penqhitungannya:

c r

Jawaban Ternx)hon Periara Nomor 34/PHRBUP-XV/2017

r

r

1.2.5 Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonannya, Pemohon tidak memohonkan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurutnya, majah justru

r

(-;

memohonkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimana institusi yang berwenang menilai dan melaksanakan serta persyaratan fomiilnya telah secara

^

tegas diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota;—

^

1.2.6 Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan

Q

suara yang ditetapkan oleh Termohon, tidak pula menerangkan hasil penghitungan suara yang benar menumt Pemohon, serta petitumnya pun tidak berisi pemiintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurutnya, malah hanya

Q

menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang dkjasari oleh asumsi-asumsi yang bersifat subjektif dan emosional dari Pemohon, sehlngga pemfwhonan keberatan

O O

Pemohon dalam perKara a quo tidak memenuhi syarat formil; 1.3 Permohonan Kabur/Tidak Jelas (obscuur libel)

O

1.3.1

O

Bahwa dalil Pennohonan Penx)hon hanya memuat uraian mengenai adanya

dugaan pelanggaran yang dibangun dari asumsi-asumsi yang tidak berdasar lahj dikonstmksikan sedemikian rupa sehingga terkesan sebagai pelanggaran Temiohon yang dianggap sebagai kesalahan hasil penetapan penghitungan suara tanpa menguraikan kesalahan penghitungan pada tingkatan mana, kapan, siapa

e

pelakunya, siapa saksinya apa motif dan bagaimana kejadiannya, seberapa besar

^

pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon sehingga suara Penrohon

(Sj

berkurang dan/atau suara Pasangan Calon lain menjadi bertambah;

(s

1.3.2 Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memuat uraian kesalahan

{

penghitungan suara dan berbagal peristiwa yang menyertai kesalahan penghitungan sebagaimana dikemukakan pada point 1.3.1 Jawaban ini maka

(

menurut hukum Pemiohonan Pemohon berisi uraian yang tidak jelas/kabur;

^

1.3.3 Bahwa meskipun Pemohon dalam Posita Permohonannya tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan menguraikan hasil

^'

penghitungan yang benar menurut Pemohon sehingga secara pasti dan jelas dapat terlihat jumlah perolehan suara Pen[X)hon melebihi jumlah perolehan suara Pasangan Caton Nomor 2 namun Penrwhon dalam Petitum Permohonannya telah meminta untuk ditetapkan sebagai Pasangan Caton Terpilih dalam Pemilihan Bupati

t-y

_

darv Wakil Bupati Bombana Tahun 20t7

1.3.4 Bahwa Permohonan Pemohon memuat pula petitum yang tidak dkjalilkan dalam m

@

^ ©

posita, yaitu meminta agar Mahkamah memerintahkan Temfrahon melaksanakan Pemungutan Suara ulang (PSU) di TPS 1 Kelurahan Bambaea Kecamatan Poleang TImur, TPS 1 Marampuka dan TPS 2 Marampuka sementara dalam posita Permohonan sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan Pemungutan Suara

- ulang (PSU) di ketiga TPS tersebui;

—

c

c

Jawaban Tennohon Periora Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017

r r

r

Q '

!O I Q

1.3.5 Bahwa selain itu, Permohon juga meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Lemo dan TPS 2 Larete Kecamatan Poleang Tenggara, padahal kedua TPS lersebut tidak termasuk sebagai tempat penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;

Q

1.3.6 Bahwa dalil Pennohonan yang dikemukakan pada angka 1.3.1 sampai dengan 1.3.5 Jawaban ini menjelaskan dan menegaskan bahwa petitum pennohonan tidak

Q

Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta pada bagian 1.1,1.2 dan 1.3

O

tersebut di atas, maka eksepsi dalam Jawaban Tennohon ini sangat beralasan menumt hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 44 PMK iy2016, permohonan keberatan Pemohon dalam perkara a quo sangat beralasan menuort

^

^ o

hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima; 2. DALAM POKOK PERMOHONAN

G G'

@

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang dilaksanakan secara

serentak bersama-sama dengan Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota lainnya di selumh Indonesia dilaksanakan menunjt tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam

^

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu

I) (

didukung oleh posita sehingga menjadikan Permohonan Penrohon kabur/tkiakjelas:

•

,

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, sejak tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan secara umum dapat terlaksana dengan balk dalam suasana yang kondusif, tenteram dan damai;

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Tennohon dii'kuti oleh 2 (dua) pasangan cak)n Bupati dan Wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 35/Kpts/KPU-Kab026.659470n"AHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

ti I...

Bombana Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 (Buktf TA-001) juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BombanaNomor 36/Kpts/KPU-Kab-026.65947QrrAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Unjt d^n Paftar Pasajigan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Dalam Pemilihan_ Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 (Bukti TA002), yaitu:

- Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan H. MAN ARFAH, S.Pd.l (in casu Pemohon

^

dalam perkara a quo), Pasangan Cabn Nomor Umt 1; dari

g

- H. TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP (Pasangan Calon Peraih Suara

^

Terbanyak in casu Pihak Terkait dalam perkara a quo), Pasangan Calon dengan NomorUrL'?2;

©

G

c

0

Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

r

c r

C c

O c

Peserta pemilihan tersebut di atas telah meiaksanakan serangkaian kampanye yang di^silitasi oleh Tenmohonsecara adi) dan setara, tanpa perlakuan diskrimtnasi

sedikitpun. Di lain pihak, Termohon beserta jajarannya telah meiaksanakan serangkaian sosiallsasi secara berjenjang dengan berbagai metode sosialisasi sedemiktan rupa sehingga masyarakat pemilih benar-benar paham akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemilihan sertadapat termotivasi untuk turut serta hadir menggunakan hak pilihnya di TPS;

C-

Tennohon telah pula menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 99.855 (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima) pemilih (Bukti TB-001), dan diantaranya yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 77.886

Q

(tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam) pemilih dalam DPT ditambah

O

347 (tiga ratus empat puluh tujuh) pemilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)serta ditambah 3.302 (tiga ribu tiga ratus dua) pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilihnya, atau secara keseluruhan terdapat 77.886 +

c

r

347 +3.302 = 81.535 (delapan putuh satu ribu lima ratus tiga puluh lima) pemilih yang

(- •

berpartisipasi menggunakan hak pilihnya, atau btla dipersentase angka partisipasi

Q

pemilih mencapai [81.535 pemllih/(99.855 +3.302) pemilih] x100% =79%;

(

Puncak dari pelaksanaan pemilihan yaitu pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017, dimana 81.535 masyarakat Pemilih di Kabupaten Bombana dapat

^^

menyafurkan hak pilihnya dengan balk untuk menentukan pemimpin daerahnya.

( S e l a n j u t n y a , proses penghitungan suara dilakukan pada setiap tingkatan, mulai dari penghitungan suara di 326 (tiga ratus dua puluh enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 143(seratus

{)

empat puluh tiga) desa/kelurahan, dilanjutkan dengan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 22 (dua puluh dua) kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang bermuara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana. Prinsip-prinsip Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang telah diamanatkan

( o l e h peraturan perundang-undangan pada umumnya telah diterapkan dengan balk oleh Termohon. yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan setiap tingkatan, serta f. mengedepankan keterbukaan dalam setiap tahapan, yang tercemiin pada mudahnya publik mengakses data-data pemilihan termasuk data^ata menyangkut hasihpemiliharrmelalui laman resmi Komisi PemllJian Umum;

S

v.*

Tennohon rasanya telah secara maksimal mengupayakan pelaksanaan hajatan demokrasi tokal ini dengan cukup balk dan sembari mengharapkan berkah dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, semoga hasOnya dapat memberikan kemaslahatan bagt masyarakat Kabupaten Bombana tanpa kecuali.Namunpun demikian, ketidakpuasan dari beberapa pihak atas pelaksanaan pemilihan haruslah dlpahami dan dimaknai

c 0

Jawaban Termohon Pertera Nomor34/PHRBUP-XV/2017

c

c

sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan demokrasi bagi masyarakat, dan akhimya Termohon dengan segala hormat menghargai pilihan Pemohon untuk menempuh cara-cara yang konstitusbnal dengan menggunakan

r

C

haknya untuk mengajukan keberatan tertiadap hasil pemilihan melalui lembaga n

peradilan, in casu Mahkamati Konstitusi Republik Indonesia;

O

o

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

O Q

Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil pemiohonan Penwhon daiam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Temiohon danmohon agar dalil-dalil Jawaban Temiohon pada bagian Dalam

^ ^

Eksepsi di atas, di anggap diambil alih dan mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalll-dalll pada bagian Dalam Pokok Pemiohonan Jawaban Termohon ini sejauh ada relevansinya. yang secara rinci akan diuraikan dl bawah ini

C

^

2.1 Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara Yang Dilakukan Termohon

I (

2.1.1 Bahwa meskipun dalam dalil pemiohonan Pemohon tklak menyinggung sedikitpun tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan

C;

oleh Temiohon, namun perlu ditegaskan dalam Jawaban Termohon ini bahwa tidak terdapat adanya selisih penghitungan suara di setiap tingkatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh

0 Cy

Termohon;

2.1.2 Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/ll/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan BupaH dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 (Bukti TD.3-004), dimana dalam Diktum Kedua menyatakan ; "Menetapkan HasS Pem//to Bupati dan Wakil Bupati Bombana Taiiun 2017 sebagaiberikut:—

( ;

C.

ۥ ^

- Pasangan Qabn Bupati dan Wakil Bupati Nomor Umt 1 (Satu), Sdr, in H. Kasra Jam Munara dan H. Man Arfah, S.PdJ dengan perolehan suara sebanyak 39.727 (Tiga Puiuh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dia

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Unit 2 (Dua), Sdr, H TaM, SE, MM dan Man Salim, SP dengan perolehan suara sebanyak

40.991 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratua Sembilan Puiuh Satu): ^ O

o

2.1.3 Bahwa Keputusan Temiohon tersebut di atas meaipakan hasil penghitungan suara yang benar, yang disusun dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilihan

o

o

Jawaban Tefnx)hon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

n r r

c

Kabupaten Bombana serta undangan lainnya (Bukti TD.3-003) berdasarkan pada Formulir Model DB1-KWK berupa RekapltulasI Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan BupatI dan Waki

o

Bupati Bombana Tahun 2017 (Bukti TD.3-002) khususnya pada halaman 31, dengan rindan perolehan suara masing-masing pasangan cakxi sebagai

o

berikut;

o

Nomor Urut

Perolehan

Nama Pasangan Cabn

Suara

o d'

01

02

Ir. H. KASRAJARU MUNARAdan

H. MANARFA, S.PdJ H.TAFDIL, BE, MM dan JOHAN SALIM, SP

n

Jumlah Suara Sah

(•

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Penggunaan Surat Suara

Ket

39.727

40.991 80.718 817 81.535

(. (;•

C-

2.1.4 Bahwa Formulir Model DB1-KWK sebagaimana tersebut pada angka 2.1.3 Jawaban Tenmohon ini disusun berdasarkan Fonnulir Model DA1-KWK

berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan ( > t..

Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 pada 22 (dua putuh dua) Panltia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bombana, yaitu: - Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena

(Bukti TD.2401), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kabaena, sebagai benlojt: Nomor

©

Urut

01 02

Nama Pasangan Calon Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan

H.MANARFA,5PdJ H.TAFDIUSE,MMdan

JOHAN SALIM. SP Jumlah Suara Sah

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Penggunaan Surat Suara

Perolehan

Suara 1.253 44r

1.699 9 1.708

Ket

o

o

Jawaban Termohon Pertera Nonf>or34/PHP.BUP-XV/2017

c c Formulir Model DA1-KWK oleh Panltia Pemilihan Kecamatan Kal)aena

c c

Barat (Buktl TD.2-001). khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan cak)n di Kecamatan Kabaena

Barat sebagai berikut:

c

0

Nomor Urut

c

Ir. H. KASRAJARUMUNARAdan

01

H.MANARFA. S.Pd.l

c a-

Nama Pasangan Calon

H.TAFDIL, SE. MM dan JOHAN SALIM. SP

02

Jumlah Suara Sah

c

Jumlah Suara Tidak Sah r

Jumlah Penggunaan Surat Suara

Perolehan

Ket

Suara 2.164 2.026 4.190

31 4.221

f

Formulir Model 0A1-KWK oleh Panltia Pemilihan Kecamatan Kabaena ( (;

Selatan (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan cabn di Kecamatan Kabaena Selatan. sebagai berikut:

(• ('

Nomor Urut

Nama Pasangan Calon If, H. KASRA JARU MUNARA dan

01

H. MANARFA, S.PdJ H.TAFDIL, SE,MMdan JOHAN SALIM, SP

02 I ;

Jumlah Suara Sah

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Penggunaan Surat Suara f

Perolehan Suara

Ket

936

721 1.657

19 1.676

•;

Fonmulir Model DA1-KWK oleh Panltia Pemilihan Kecamatan Kabaena

Tengah (Buktl TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan cak)n di Kecamatan KabaenaTengah, sebagai berikut: Nomor Urut

01

Nama Pasangan Calon Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan

RMANARFA.SPdJ

— Perolehan Suara 977

Ket

o

Jawaban Termohon Perlora Nomor34/PHRBUP*XVy2017

o

V c

02

c

KTAFDIL, SE. MM dan JOHAN SALIM, SP

1.084

Jumtah Suara Sah

2.061

Jumlah Suara Tidak Sah

o

Jumlah Penggunaan SuratSuara

17

2.078

o o

Formuiir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kabaena

o

Timur (Buktl TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan cabn di Kecamatan Kat}aena

o

Timur, sebagai berikut:

o o

Nomor Urut

Nama PasanganC3k)n Ir. H. KASRAJARU MUNARA dan

01

H. MANARFA. S.PdJ H.TAFDIL, SE. MM dan JOHAN SALIM, SP

02

Jumlah Suara Sah Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Penggunaan SuratSuara

Perolehan Suara

Ket

2.042 1.471

3.513 41

3.554

Formuiir Model DA1-KWK oleh PPK Kabaena Utara (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Kabaena Utara, sebagai berikut: Nomor Urut

01 02

Nama Pasangan Calon Ir. H. KASRAJARU MUNARA dan

H. MANARFA. S.Pd.l H.TAFDIL. SE. MM dan

JOHAN SALIM, SP Jumlah Suara Sah

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Penggunaan SuratSuara*

Perolehan Suara

Ket

1.275 835 2.110

42 2.152

Formuiir Model DA1-KWK oleh PPK Kep. Masaloka Raya (Bukti TD.2-

001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Kep. Masaloka Raya, sebagai berikut:

o

0

Jawaban Termohon PerJara Nonx)r34/PHP.BUP-XV/2017

o o Nomor

c c

Urut

Ir. H. KASRAJARU MUNARAdan

01

H.MANARFA, S.Pd.l H.TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP

o o

Nama Pasangan Calon

02

Jumlah Suara Sah

c

Jumtah Suara Tidak Sah

o 0 r0 r

Jumlah Penggunaan SuratSuara

Ket

591

669 1.260 11 1.271

(Buktf TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suarasetiap pasangan calon di Kecamatan Lantari Jaya, sebagal berfkut

Urut

Nama Pasangan Calon Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan

01

1

Suara

Formulir Model DAl-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lanlari Jaya

Nomor

r •

Perolehan

H.MANARFA, S.Pd.l KTAFDIL. SE. MM dan JOHAN SALIM, SP

02

Jumlah Suara Sah

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumiah Penggunaan SuratSuara

Perolehan

Suara

Ket

2.051

2.389 4.440 51 4.491

Fonnulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mataoleo

(Buktl TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Mataoleo. sebagai berikut;— Nomor Uait .

i

01 02 vV '-p-.

Nama Pasangan Calon Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan

H.MANARFA. S.Pd.l KTAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP Jumlah Suara Sah

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Penggunaan Surat Suara

Perolehan Suara

2.047

1.736 3.783

41 3.824

Ket

V

o

Jawaban Termohon Pefkara Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

o o Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Matausu

o 0

e 0 c c-

(Buktl TD.2-001], khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Matausu, sebagai berikut: Nomor Urut

Nama Pasangan Calon Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan

01

RMANARFA, S.Pd.l

02

rr

Perolehan

Suara 349

H.TAFD1L, SE, MM dan JOHANSALIM, SP

507

Jumlah Suara Sah

856

Jumlah Suara Tidak Sah

12

Jumlah Penggunaan SuratSuara

Ket

868

r (-

Fomiullr Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang

(Bukti TO.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Poleang, sebagai berikut: Nomor Urut

Nama Pasangan Calon Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan

01

H.MANARFA, S.Pd.l

02

Perolehan Suara 3.159

H.TAFDIL, SE. MM dan JOHAN SALIM, SP

5.376

Jumlah Suara Sah

8.535

Jumlah Suara Tklak Sah

Jumlah Penggunaan SuratSuara

Ket

96 8.631

Fomiulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Poleang

Barat (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan cak}n di Poleang Barat, sebagai berikut ;

Nomor

Unjt k

s*

ir

w V

V)

-J

01 02

Nama Pasangan Calon Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan

H.MANARFA,S.PdJ H.TAFDIL, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP Jumtah Suara Sah Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Penggunaan Surat Suara

Perolehan

Suara 2.751

4.165

6.916 56

6.972

Ket

c

o

JawabanTermohon Perkara Non)or34/PHP.BUP-XVy2017

o

c

Formulir Model DA1-KWK oleh Panllia Pemillhan Kecamatan Poleang o o

o o c (•

Selatan (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon dl Poleang Selatan, sebagal berikut Nomor Urut

Nama Pasangan Calon Ir. H. KASRA JARU MUNARAdan

01

H.MANARFA, S.Pd.l H.TAFDIL. SE, MM dan JOHANSALIM, SP

02

C"

Jumlah Suara Sah

Jumlah Suara Tidak Sah

c

Jumlah Penggunaan SuratSuara

Perolehan

Suara

Ket

1.498 2.542 4.040 62

4.102

o c (

Fonnulir Model DA1-KWK oleh PPK Poleang Tengah (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masingmasing pasangan calon di Kecamatan Poleang Tengah, sebagal berikut

{

Nomor t

Urut

Nama Pasangan Calon Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan

01

H.MANARFA, S.Pd.l

02

Perolehan Suara

880

H.TAFDIL, SE.MMdan JOHAN SALIM, SP

1.420

Jumlah Suara Sah

2.300

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Penggunaan Surat Suara

Ket

35 2.335

Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Poleang Tenggara (Bukti TD.2-001),

khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon di Kecamatan Poleang Tenggara, sebagal berikut: Nomor Urut

Nama Pasangan Calon

01

fr. H. KASRA JARU MUNARA tfsn H. MAN ARFA, S.Pd.l

02

H.TAFDIL, SE,MMdan JOHANSALIM. SP Jumlah Suara Sah

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Penggunaan Surat Suara

Perolehan

Suara 1.389

946 2.335 42 2.377

Ket

o

o

Jawaban Termohon Perlofa Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

0 0

Formulir Model DAI-KWK oleh PPK Poleang Tlmur (Bukti TD.2-001). khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perclehan suara masingmasing pasangan calon dl Kecamatan Poleang Timur, sebagai berikut:—

c 0

Nomor

e

Urut

n

Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan

01

r

(

Nama Pasangan Calon

H. MANARFA, S.Pd.l H.TAFD1L, SE, MM dan JOHAN SALIM, SP

02

c

Jumlah Suara Sah

c

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Penggunaan SuratSuara

Perolehan Suara

Ket

2.725 2.856 5.581 35

5.616

C:

Formulir Model DAI-KWK oleh PPK Poleang Utara (Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masingmasing pasangan calon di Kecamatan Poleang Utara, sebagai benlcut:— Nomor

Urut

Nama Pasangan Calon Ir. H. KASRA JARU MUNARAdan

01

H. MANARFA, S.Pd.l H.TAFDIL, SE.MMdan JOHAN SALIM. SP

02

Jumlah Suara Sah

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Penggunaan Surat Suara

Perolehan Suara

Ket

3.064

3.023 6.087 47

6.134

Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Rarowatu (Bukti TD.2-001). khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perclehan suara maslngmasing pasangan calon di Kecamatan Rarowatu, sebagai berikut: Nomor Urut •

'

01 .

X

.>

\

02

Nama Pasangan Calon Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan

RMANARFA.S.Pdl H.TAFDIL. SE. MM dan JOHAN SALIM, SP

Jf

Jumlah Suara Sah

k

Jumlah Suara Tidak Sah

.V

:•?

Jumlah Penggunaan Surat Suara

Perolehan

Suara 2.012 1.370 3.382 23 3.405

Ket

o

o

Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XVy2017

0 -0

o

Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Rarowatu Utara (Buktl TD.2-001),

o

khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masingmasing pasangan calon di Kecamatan Rarowatu Utara, sebagal berikut:—

o

Nomor

0

Urut

c

01

Nama Pasangan Calon Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan

H.MANARFA, S.Pd.l H.TAFDIL. SE, MM dan JOHAN SALIM, SP

c 02

r

Jumlah Suara Sah r

Jumlah Suara Tidak Sah

o

Jumlah Penggunaan Surat Suara

(•

Perolehan Suara

Ket

1.941 1.804

3J45 57

3.802

Fomiufir Model DA1-KWK oleh PPK Rumbia (Buktl 10.2-001), khususnya

pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Rumbia, sebagai berikut: Nomor Urut

Nama PasanganCalon Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan

01

KMANARFA, S.PdJ

02

—— Perolehan

3.488

H.TAFDIL. SE.MMdan JOHAN SALIM, SP

2.252

Jumlah Suara Sah

5.740

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Penggunaan SuratSuara

Ket

Suara

43 5.783

Formulir Model DA1-KWK oleh PPK Rumbia Tengah (Bukti TD.2-001),

khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara nnasing-

masing pasangan calon di Kecamatan Rumbia Tengah, sebagai berikut:— Nomor

Nama Pasangan Calon

Urut 01

02

Ir. H. KASRA JARU MUNARA dan

HMANARFA, S.Pd.l

Perolehan Suara

1.970

H.TAFDIL. SE.MMdan JOHAN SALIM, SP

1.472

Jumlah Suara Sah

3.442

Jumlah SuaraTidak Sah

Jumlah Penggunaan Surat Suara

24 3.466

Ket

u

o

Jawaban Tenmohon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

o

c o

Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemllihan Kecamatan Tontonunu

c

(Bukti TD.2-001), khususnya pada halaman 3-1 menunjukkan perolehan suara setlap pasangan calon di Kecamatan Tontonunu, sebagai berikut;—

o

Nomor

o

Urut

c

01

o 02

G

Nama Pasangan Calon Ir. H.KASRAJARU MUNARAdan

H. MANARFA,S.Pd.l H.TAFDIL, SE. MM dan JOHANSALIM, SP Jumlah Suara Sah

o

Jumlah Suara Tidak Sah

C'

Jumlah Penggunaan SuratSuara

Perolehan

Suara

Ket

1.165 1.881

3.046 23 3.069

c

2.1.5 Bahwa biia dijumlahkan, seluruh perolehan suara per kecamatan yang tercantum dalam Fomiulir DA1-KWK yang dibuat oleh PPK sebagaimana angka 2.1.4 Jawaban ini, didapat perolehan suara setlap pasangan caton:—

c ( < ( (

•

( •

m

u

o

Jawaban Termohon Peritara Nomor34/PHP.BUP-XVy2017

o o PB166UNAHAKPIUH

n

DPTW

KMsnatan

DPT DPPti KTPf

o

Suket 1

o o

i

KABAENA

2

KABAEKABARAT

3 KABI^ENASELATAN

c o o

o

c c c ( (

2

3

4

NoUri NoUrl

Pamilih

1

2

5

6

7

SURAT SUARA Tdk

Sah

Sah 9

8

Total

KODEBUtCn

Surat Suara 11

10

fl

1.708

4.190

31

4.221

1.K7

19

1.676

1.084 2061

17

2078

1.676

8

24

1.708

1.253

446

4.078

28

115

4.221

2164

2026

1645

5

26

1.676

936

721

2.078

977

1.69S

42

64

5 KABAENATIUUR

3.472

9

73

1554

2042

1.471

1613

41

1664

KABAENAUTARA

2.096

15

41

i152

1.275

835

2J10

42

2152

7 KEPMASALOKARAYA

1.232

4

35

1.271

591

669

1.260

11

1,271

lANTARIJAYA

4.289

22

180

4.491

2051

2389

4.440

51

4.491

UATAOLEO

1669

19

136

3.824

2047

1,736 1783

41

1824

10 UATAUSU

793

12

63

m

856

12

868

11 POL£ANG

8.328

34

269

8.831

1159

5.376 8.535 96

8.631

6.972

2751

4.165 6.916

56

6.972

1.498 2542

4.040

62

4.102

1.420 2300

4

6

8


* Total

SUARA

9

KABAENATENGAH

1.972

12 POIEANGBARAT

6.823

34

115

13 POLEANGSEWTAN

1970

1

131

4,102

14 POIIANGTHNGAH

2.238

9

68

2.335

349

880

507

35

2335

946

2335

42

2377

2856

5.581

35

5.616

2.377

1.389

232

5.616

2725

6.134 1064

1023 6.087

1405

1.370

15 POIANGTENGGARA

2.261

15

101

16 POLEANGTIMUR

5.376

8

17 POIEANGUTARA

5.963

3

18 RAROWATU

1248

3

154

19 RAROWATUUTARA

3.677

5

120

1802

1.941

1.804 1745

57

1802

20 RUMBtA

4.968

31

784

5.783

1488

2.252 5.740

43

S783

21 RUMBtATENGAH

1153

27

286

1466

1.970 1.472 1442

24

1466

22 TONTONUNU

2959

13

97

1069

im

1.881

23

1069

77.886

347

JUMLAH

1382

1046

3.302 81.535 39.727 40.991 flO.718

d s 3

CD

47 &134

168

2012

o


23

1405

817| 81.535|

2.1.6 Bahwa Formulir DA1-KWK pada 22 (dua puluh dua) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tersebut pada angka 2.1.4 dan 2.1.5 Jawaban Tennohon ini, disusun berdasarkan Formulir DAA-KWK (Bukti

TD.2-002) yang disalin dari Formulir C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK berupa Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara dan Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 326 Tempal Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BombanaTahun 2017 (Bukti TD.1001). Beberapa kesalahan penjumlahan pengguna hak pilih dan penggunaan r

surat suara di Formulir C1-KWK dan Lampiran Mode! C1-KWK telah dipertaiki dan dikoreksi pada Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) yang dituangkan dalam Fomiulir Model DAA-KWK (Bukti TD.2-002). Bila dijumlahkan untuk seluruh TPS, maka didapat perolehan suara setiap pasangan caton sebagai berikut:

—

V

o

Jawaban Termohon Pertcara Nomor34/PHRBUP-XVy2017

o o 1 PENGGUNAHAKPIUH

o

DPTb/e

Kecfl)esaKelfrPS

DPI

DPPh KTP/

c

Suket

1

o

2

1 1 KABAENA

o

•

1.879

«

TPSI

118

TPS2 TPS3

Ponilih

1

£

5

6

1

Tdk

Sah

Sah

8

KOOEBUKTI

Suan

10

9

44^ 1.6991

1.2531

Toy Sur^

iToei

0

0

118

70 1

48

118

0

118

141

1

3

145

91

53

144

1

145

87

0

0

87

M

23

87

0

87

11

9

'i

o

m

C'

NoUrt NoUrt

24

•i-'i'irr

c

Toy

4

3

I SURAT SUARA

SUARA

^4« MM

"li

^5

TP81

181

0

0

181

98

82

180

1

181

TPS2

243

1

10

254

188

62

250

4

254

.......

. ''

c

i

,:^'3

.1^

s,-/,

G

c.'.4

TP81

242

247

203

43

246

TPS2

195

197

170

26

196

TPS3

181

187

150

37

187

1

247 197

0

187

c

c

TP31

151

I

•)

15;'

11(1

«.

ia1

1

157

TPS2

13^

11

()

13fi

lo:1

3!

IS>

C

135

31

4.221

KABABIABARAT

(

c

11{

Z164

io2e

419C

1

s

294

143

148

291

3

294

TPS2

235

0

5

240

178

61

239

1

240

TPS3

115

2

0

117

43

71

114

3

117

rp84

75

4

2

81

50

31

81

0

81

TPS1

(

>4^

2t

m

•b

-•W E?sinsi 240

1

1

242

105

136

241

1

242

TPS2

166.

3

17

186

106

80

186

0

186

8

192 —8

75

114

189

3

192

5

311

134

1

311

2 •

M TPSi

i '

H

305

HE n H

•a • i 1

310

TPS2

270

0

4

274

133

141

274

0

274

rps3

274

0

8

282

159

121

280

2

282

go ^•4

Raft^rtrfv"

ma

TPSI

156

0

0

156

96

59

155

1

156

TP82

182

0

4

186

132

50

182

4

186

• iv-:-;

t-!i;

415

125

288

2

415

'.^1

s

TP81

•f

H

•H •

•

m

•bsbn

TPS1

381

3

31

-

' *1

413

TPS2

286

6

4

296

156

137

293

3

296

TPS3

333

0

9

342

245

91

336

6

342

TPS4

379

1

7

387

176

211

387

0

387

rPS5

215

4

I

220

loe

111

219

1

220

s

2 o s

u

c

Jawaban Ternwhon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

r c

c

1 PENG6UNA HAKPIUH

1

DPTb/«

KKA)esaA(6irrPS

DPPh KTPf

DPI

c

o

Suket 1

»

3

2

KABAENASEUTAN

1.645

5

c

NoUrt NoUrt

Total

Pemillh

1

2

S

6

7

936

721

1676

gJISO

Tdk

Sah

Sah

8 1.657

m

Total Suan

9

10

19

1.676

liy -7

TPS1

256

0

5

261

191

69

260

1

261

215

1

3

219

148j

68

216:

3!

219

TPSt

182

1

4

187

112

73

185

TPS2

162

0

1

163

106

54

160

'7?M •'W

••

G

w? 2

\ 3

187 163

>S- 2 244

TPS1

o

o

3

0

247

TPS2

152

0

0

152

TPS3

107

0

0

107

c

TPS1

IV

KABAENATBIGAN

|

89

157

246

1

247

58

94

152

0

152

62

44

106

1

107

162

332

8

340

1.0S4 2061

17

2078

111

11-170

JSV" w #•13

327

0

13

340

170

1^72

42

64

Z078

«77

c 106

178

70

111

0

166

3

245

2

247

2

208

274

3

277

195

3

(

c (

r" iPS2

0

11

]5B

5

6

169

228

1

18

41

K (

146

12

208

14

277

85

KA6AENAT1»VR

• (-•

rV4..

65

K0DEBUKT1

Surat

TPS2 .>1

c

26

m

m

0

4

1 SUARA 1 SURATSUARA

11

- -J

u

O

Jawaban Temx)hon Peitera Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

O

O SUARA

PENOGUNA HAKPILIH

O

OPTfa/e

Kec/DesalKeim>S OPT

DPPh

2

3

c

o

KTP( Suket

1

4

f;24 234

3

Total

SURATSUARA

NoUrt NoUrt

PeffliUh

1

2

5

6

7

110

126

^:y3

efc

1

238

8

10

1" 687 f;-5 f sal 238

2

238

146

241

2

243

103

210

1

211

TPS2

242

0

1

243

95

c

TPS3

210

0

1

211

107

c

TPSl

256

0

2

258

toi

157

258 1

0

TPS2

303

0

3

306

193

105

303

3

wmw^ mwM

G

c c

"9

M^

Suara

9

0

N 258 306

<210 1 396 if. 9 i

4P4 t

0

TPSl

250

0

4

254

116

134

250

4

254

TPS2

t45

0

5

150

70

76

146

4

150

TPSl

217

0

2

219

165

51

216

3

219

221

5

226

2.110

42

2.152

Pli¥437 ^'8 !• ^ TPS2

VI KABAENAUTARA

222

0

4

226

171

50

2.096

15

41

1152

1.275

835

( ( m

( ( 92

(•

89

(

59

n KEPMASALOKARAYA

591

113

L

175

60

1

t1

112

2S4

111

224

123

228

2

V.

2

KODEBUKTI

Surat

Sah

TP81

c

Total

Tdk

Sah

237

11

fi

C

Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

C r

c

1

PEN6GUNA HAKPIUH

c

DPTWfi

Ksc/Desa/Kel/rPS DPT DPPh

Sum

c 1

o

KTP;

4289

VM LANTARIJAYA

22

1

c

Total

180

1

2

5

e

7

i491

Sah

8

2389

10

51

• -4

KOOEBUKTl

Suara

9

i440

Tot^ Sunt

11

h«iiH K-i

TPS1

311

0

19

330

200

126;

326

4:

330

TPS2

246

0

18

264

193

66

259

5

284

TP31

179

1

7

187

79

106

1S5

2

187

183

1

8

192

106

81

187

5

192

300

0

10 '

220

304

285

145

138

283

ifT®itej87

G

TPS2

i

m

J

TPS1 TPS2

®

279

5

1

%

«VJ

310

84 1

WM g^:i iMs

m

c

1051

Tdk

Sah

1.

r

O

NoUrt NoUrt

Pemtllh

4

3

2

SURATSUARA

SUARA

'

310

2

285

E

TPS1

319

0

3

322

160

162

322

0

322

TPS2

185

1

5

191

103

87

190

1

191

TPS1

278

0

8

286

136

148

284

2

286

c

()

7PS2

283

0

IS

301

165

132

297

4

301

TPS3

200

0

8

206

105

98

203

5

208

9

CO

< .1 (

» MATA0LE9

m

m

C' t.

3

163

1

171

54 143 t -7^:^

W

86

L c> I. •'.

V .

170

2

243

1

220

u

C

Jawaban Tennohon Periara Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017

r r

r c

1

1 SUARA

PENG6UNAHAKPIUH DPTb/»

Ke(A)«san(eVrPS

DPT OPPh KTR

c

Totd

r

1

3

2

NoUrt NoUrt 1

2

5

6

7

8

330

166

158 1

324

4

IS fap^^aigiaKft • mmm 297

TPS1

o

Tot^

Sah

Pemilih

Suk«t

o

SURATSUARA

0

33 1

Tdk Sah

KODEBUKTl

Surat

Suani 11

10

9

61

330

1PS2

218

4

28

250

182

66

248

2

250

TPS3

257

3

13

273

188

83

271

2

273

207

0

o TPS1

o ®

207

•••

m TP31

119

1

2

122

95

27

122

0

122

TPS2

162

0

0

162

121

39

160

2

162

14

282

95

1

o o o

S
§}

00

190 m

X UATAUSU

1

3

194

12

63

868

348

104

193

1

507

856

12

194 o


vVj' r

i 214

mmm 224

c

i:.)

I; •

«;•

C

P0LEAN6

146

1

8l32B

34

183

0

105

1 0

233

5

417

CO

u

C r c

o o

o

o c o o

C' o

(*> (?

J

e

.-X

KTP/

DPTb/e

361

101 101

254 354

355

13

17

6

1

386

371

361

1S6

SURATSUARA

11 163

373

Pmiilh

Total

PENG6UNAKAKPIUH

Jawaban Termohon Pertera Nomor34/PHP.BUP'XV/2017

KN/Desan(eVrPS

1 371 112

Suket

349 10 261

BoapjnangBaral

TPSl 1 386

183

4

312

1|

0

249

182]

380

63

601

382

1221

TPS2

4

ia3i

TPS3

187

8l

328

103

JZ5

242

238

167

329

90

123

103

1

329

44

87

14

175

16

WL'jm

103

140

JT2

100

'M J9 1

174

Mil

87

139

TPS2

_!?! 133

140

TPS1

TPS1

TP83

TPS2

KODEBUKD

8

c

Jawaban Termohon Pertera Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017

r r r r

SURATSUARA

PENGOUNAHAKPIUH DPTUs

Kdc/DesafKftl^PS

KODEBUKTI

KTP/ Sukat

o

o r

C:

204

o c

3

0

178

0

261

1

3

207

82 63

6

134

250

2

203

2

207

265

isissisess

c

G c 384

206

RanoKonm

206

mm m mm 368

C-

0

M

4

372

5

412

31

347

JSix 141

344

Wm Sli'l" fit 172

POLEANGSaATAN

1

13

f" j

0

©

©

m

^2

233

0

233

c

JawabanTennohon PerkaraNomor 34/PHP.BUP-XV/2017

r c

c r

DPTb/«

K«c/D6sa/Keim)S

DPT DPPh KTP/

2

1

m

:::;o TPS1

c c

TPS2

m

4

3

NoUrt NoUrt

Pemillh

1

2

5

6

7

Srt

Tdk

Sah

397

10

9

346

22

419

171

242

413

6

419

0

3

349

98

247

345

4

349

459

0

22

481

205 1

271

476

5

481

0

23

383

202

177

379

4

383

201

340

1

341

1.420 Z300

35

1335

1

392

4

277

6

372

12

570

35

S.816

2

377

3

268

Wi J!3

JM :i:d

TPS 2

360 314

1

26

341

139

Z238

9

88

2.335

880

220

1

15

236

264

2

336

0

305

0

8

313

5

388

o

^ara

0

TPS 3

wv POLIEANOTBIGAH

8

c

c c

0'^

144

3^

G (>

C'

101

P0LEAN6TENGGARA

1377

1.389

i 401

{ ''

163

84

273

228

391

c.-

c. POLEANQTIMUR

m

c'^

343

KOOEBUKTI

Surat

•

MM TPS1

c

c

Total Toti

Suket

o

o

SURATSUARA

SUARA

PBIGGUNAHAKPIUH

1

1

11

i.)

c r

c r

c o

o r r c G f) C r

\

>

(.

yj /

(

t

r'-h

202

140

0

0

KTR

DPTWe Suket

9

149

310

PENG6UKAHAKPIUH

Jawaban Temwhon Pertera Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

KedDesa/KMTTPS

POLEANGUTARA

i.vkfet-;-.--.':-

0

m

1

354

310

SURATSUARA

5

KODEBUKTt

o o c

c c

o

o r o o

o 0 c C: (:.•

(: o < y

f--.

iJ:.*

3^48

234

260

0

3

0

1

m

300

19

6

269

306

DPTWe

PENGGUNAHAKPiUH

Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

Kec/DesalKelnPS

XVIHRAROWATU

mm:.

RAROWATUUTARA

9

1&9

10

SURATSUARA

2

KODEBUKTl

c

c c n r

o

o

o o o o

0

c c (: •

(;

a

C.

€

e

Kec/DesaKdVTPS

PENGGUNA HAKPILiH

KTPI

DPTWe

Sukel

SURATSUARA

Z252 5.740 43

2

54

32

331

292

278

221

216

213

148

116

74

138

113

75

128

224

206

359

329

288

276

2

1

1

2

4

2

0

226

207

360

331

292

278

117

2

244

0

22

360

132

373

TPS1

238

3

56

207

mmm

TPS2

306

0

20

416

TPS3

304

4

108

70

TPS4

183

226

PI?

TPS5

36

162

149

144 1

158

269

323

306

1

3

3

272

326

-'W

8

307

174

70

141

0

4

5

220

X7

138

201

77

98

215

299:

5

6

220

307

159

m is pits m 0

1 18

326

68

128

w iM 307

182

A

1

18

159

272

I "...S 1

39

288 307

0

21

m TPS2

233

2

rpsi

TP56

•

JawabanTermohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017

•

TPS3

136

216

m

TPS4

1 tsdMIUKi TP31 TPS2

KODEBUKTI

\J

c o r r c n

o c o o o

0 (• r t:.

o

< ^ C i.

<^

<1

ff-'-

(t'

0

KTP/

DPTb/e

SURATSUARA

205

1

0

J

21

8

5

2$}

280

249

210

129

217

100

130

126

61

148

78

246

278

248

208

5

2

1

2

25)

280

249

210

PmiHh

Totd

PENGGUNA HAKPILIH

Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

Kec/DMa/KeVTPS

240

1

3

Suket

TPS1

256

24 3.466

TPS2

2«

XXI RUMBIATENGAH

TPS3

TPSl

m

404

1

0

0

0

2

11

3

7

49

182

180

411

29

86

77

182

18

96

100

226

47

182

177

408

2

0

3

3

49

182

180

411

m ^822

TPS2

46

32

44

109

292

141

336

1

1

KODEBUKT}

81.535nHM

142

337

^4re

171

Ipyt

1^4

,

142

S7

TPS4

TPS3

1

0

|^4?9 ^•16 ^40.1 WfU 1

0

mm 140

3.302 81.535 39.727 40.991 saris 817

337

347

IPSl

77.886

TPS2 JUMUH

u

o

JawabanTemwhon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017

c c

2.1.7 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana angka 2.1.3, 2.1.4,2.1.5 dan 2.1.6

^

Jawaban ini, menunjukkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir DA1-KWK pada 22 (dua puluh dua) kecamatan di Kabupalen Bombana (Bukti TD^-001) maupun rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir Lamplran C1-KWK pada 326 Tempat Pemungutan Suara

f n

O

(TPS) se-Kabupaten Bombana (Buktl TD.1-001) yang kemudian diperbaiki pada Formulir DAA-KWK (Bukti 10,2-002) memperlihatkan hasil yang sama

^ Q

dengan penDlehan suara masing-masing pasangan caton yang telah ditetapkan oleh Termohon (Buktl TD.3-002 dan Bukti TD.3-004) sebagaimana tersebut pada angka 2.1.2 Jawaban Termohon ini, sehingga

^

tidak terdapat adanya perbedaan atau kesalahan penghitungan suara dalam

O

penetapan Termohon;

—

2.1.8 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan bukti-bukti yang telah diterangkan

pada angka 2.1.2 sampai dengan 2.1.7 Jawaban Termohon ini. maka dalH

^

Pemohon untuk memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi

r

Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 08/Kpts/KPU-Kab026.659470/ll/rAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasfl

'

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

C

Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Febmari 2017 (Bukti TD.3-004) sangat tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 44 PMK 1/2016, permohonan keberatan Pemohon dalam

perkara a quo sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

2.2 Tanggapan Termohon Atas dalii-dalil Pemohon tentang Adanya Peianggaran

Bahwa terhadap dalil pemnohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Temiohon diduga telah melakukan beberapa peianggaran. Termohon kembali menegaskan bahwa dugaan berbagai peianggaran yang dkjalilkan oleh Pemohon tersebut •- •

tidak benar sehingga dibantah dengan tegas oleh Temiohon, namun qudd non dugaan-

Q

dugaan Pemohon tersebut benar, semestinya Pemohon melaporkannya kepada instltusi

'' fL.-

^

yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota, yaitu Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya tetapi faktanya pelanggaranpeianggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut set)agian telah diselesaikan oleti Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana dan jajarannya serta Kepolisian, dan sebagiannya lagi tidak pemah dilaporkan. Namunpun demikian, agar tidak menlmbulkan

©

fitnah tertiadap instititusi Temiohon dan pribadi Temiohon, yang berpotensi mengganggu legitimasi dan integritas hasil pemilihan, Termohon akan menanggapi satu per satu dalil-

^

dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah Ini;

V

C'

—

—

u

c

Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

o o

2.2.1 Tanggapan atas dalil "LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG MENGGUNAKAN

0 o

HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI Dl BEBERAPA TPS DALAM JUMLAH YANG SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI JUMUH PEROLEHAN SUARA"

0

Oalll Pencoblosan leblh dari satu kail dl 2 (dua) TPS yang berbeda yaltu d!;

G

- TPS 2 Desa Lantarl, Kecamatan Lantari Jaya - TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara

C

(1) Bahwa tertiadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat leblh dari seorang pemilih yang memberikan hak pilih leblii dari satu kali dl dua TPS yang berbeda yaltu pemilih bemama ANDI MUDRING dan ANDI MARYAMU yang menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Lantari (Kecamatan Lantari Jaya) dan di TPS 1 Desa Hukaea (Kecamatan Rarowatu Utara), Termohon perlu tegaskan bahwa kedua Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Lantari dengan kedua pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 1Desa Hukaea adalah orana vana berbeda; —

C r

r r> (-

(2) Bahwa dalil Tennohon pada angka (1) didasarkan pada fakta bahwa setelah

1

Temiohon meiakukan pengecekan detail pada DPT pada TPS 2 Desa Lantari dan TPS 1 Hukaea (Bukti TB-002 dan Buktl TB-003), temyata terdapat perbedaan yang sangat mendasar baik Nomor KK, NiK, nama pemilih, tanggal lahir, maupun umumya. Secara tegas perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel: Perbedaan data kependudukan pemilih bemama AND! MUDRING di TPS 2 Lantari dengan pemilih bemama MUDRING di TPS 1 Hukaea: No.

Nama TPS

No. KK

N IK

Nama

1.

TPS 2 Lantari

7406211310120001

7406212112790001

ANDI MUDRING

2.

TPS1 Hukaea

7406090403080039

7406090107760004

MUDRING

Tggi Lahir 21-121979

Alamat

Lantari

01-07-

Dsn III

1976

Hukaea

Tabel: Perbedaan data kependudukan pemilih bemama ANDI MARIAMU di TPS 2 Lantari dengan pemilih bemama MARYAMU di TPS 1 Hukaea: No.

TggI

Nama TPS

NO.KK

N tK

Nama

1.

TPS 2 Lantari

7406211310120001

7406216509840001

ANDI MARIAMU

2S091984

2.

TPS1 Hukaea

7406212109120002

7406094107840023

MARYAMU

01^71984

Lahir

Alamat

Lantari

Dusun II) Hukaea

u »

^

'

*

101 Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHP,BUP-XV/2017

r

c:

(3) Bahwa dengan fakta yang lersaji pada label tersebul di atas ditambah pula dengan fakta bahwa saksi mandat Pasangan Caton Nomor Urul 1 (Pemohon) di TPS 1 Desa Hukaea bertanda tangan dalam Fomiulir Model C1-KWK (Bukti TD.1-001) dan tidak membuat catatan keberatan dalam Fomiulir Model C-KWK

r

C

^

tersebut maka dalil Pemohon tidak beralasan;

C -

—

(4) Bahwa quad non dua orang pemilih yang didalilkan Pemohon lelah menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Lantari dan di TPS 1 Desa Hukaea benar terjadi, hal ini haojslah disikapi secara bijak dan obyektif dalam kerangka

C.

untuk mengukur tingkat kesalahan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan di dua TPS tersebut Dengan adanya fakta bahwa data-data

^

kependudukan kedua Pemilih tersebut secara mendasar jelas-jelas terdapat

'

O

perbedaan maka hal itu tidak mungkin atau mustahil dapat diidentifikasi oleh

Q)

Temiohon pada saat verifikasi dan valklasi Daftar Pemilih, apalagi kedua TPS tersebut berada di Kecamatan yang berbeda. Oleh karena demikian maka andaikata benar kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilih dua kali di dua TPS yang berbeda, maka beban kesalahan sepenuhnya berada pada pemilih yang bersangkutan, bukan pada Temiohon sehingga semestinya tidak berdampak pada hasil Pemilihan yang diselenggarakan oleh Termohon, kesalahan tersebut sejatinya haruslah dipertanggungjawabkan sendiri oleh

^

Pemilih yang bersangkutan, karena hal tersebut adalah tindak pidana pemilihan

<

.

,t

(5) Bahwa blla peristiwa yang didalilkan Pemohon benar terjadi. secara kontekstual peristiwa tersebut tidak dapat dikJentifikasi telah menjgikan Pemohon karena

^-

tidak ada alat bukti yang dapat membuktlkan kedua Pemohon tersebut tidak memilih Pemohon dan memllih Pasangan Caton lain;

—

(6) Perlu Termohon tegaskan pula bahwa mengenai hal Ini, Pemohon melalui saksinya telah melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana pada tanggal 19 Februari 2017 atau 4 (empat) hari setelah i

!

L—

I

V: %

i i

pemungutan suara di TPS. Atas laporan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana kemudian mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Temiohon melalui Surat Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG01/PM05.02/il/2017. bertanggal 22 Februari 2017. perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Bukti TF-001) yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana dan TPS 02 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana serta meminta Termohon untuk menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku; —

t/

c

JawabanTern»honPertcaraNomor34/PHP.BUP-XV/2017

r

c c

(7) Bahwa rekomendasi tersebut pada angka (6) Jawaban ini, diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Februaii 2017 setelah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan oieh Termohon, sehingga Termohon kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan

^

melakukan rapat pleno untuk membahasnya, yang kemudian tindaklanjutnya

O

dituangkan dalam Formulir Model PAPTL-2 dan disampalkan kepada Panitia Pengawas

Pemilihan

Kabupaten

Bombana meialui Sura! Nomor

270/61/PAPTL-2/KPU-Kab-026.659470/ll/2017, bertanggal 24 Februari 2017

O

(Buktl TF-002), yang pada pokoknya bahwa rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 2 (dua) TPS tersebut tklak dapat dilakukan,

^

karena selain Temiohon sudah selesai menetapkan hasil pemilihan, juga

O

dikarenakan jangka waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPPS paling lambat 4 (empat) hari setelah Pemungutan Suara dan tidak pemah pula Termohon menerima pemberitahuan dari PPK perihal adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi

C r

C (

(

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berarti bahwa pemungutan suara ulang tWak dapat dilaksanakan setelah tanggal 19 Februari 2017 (4 hari setelah pemungutan suara di TPS):

c

(

(8) Bahwa Termohon mematuhi secara konsisten pembatasan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dikemukakan pada angka (7) Jawaban ini karena Termohon sangat memahami filosofi mencantuman norma

pembatasan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditentukan dalam Pasal 60 PKPU 10/2015 adalah untuk memberikan kepastian

hukum bagi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan oleh ketentuan Pasal 60 PKPU 10/2015 sehingga oleh karenanya Termohon menindaklanjuti rekomendasi Panwas ^

Pemilihan Kabupaten Bombana tersebut dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini penting Temiohon kemukakan dalam Jawaban ini karena bila Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak diberi kepastian

^

hukum terkait dengan tenggat waktu pelaksanaannya maka tidak berlebihan

'

bila Temiohon menyatakan kehawatirannya besok, minggu depan, bulan depan dan bahkan tahun depan masih akan ada lagi rekomendaskekomendasi

(

Pemungutan Suara Ulang (PSU) berikutnya yang akan membuat hasB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 menjadi semakin tidak berkepastian ;•

—

—

u

O

Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

o o

(9) Bahwa terlepas dari alasan dan pertimbangan yang dikemukakan di atas, terhadap dugaan dua pemilih lelah menggunakan hak ptiih di dua TPS yang berbeda yaitu di TPS 2 Desa Lantari dan di TPS 1 Desa Hukaea, Tenmohon hendak mempermaklumkan kepada Mahkamah bahwa permasaiahan tersebut

c

c

O

saat ini sementara dalam proses penyk]ikan oleh Sentra Penegakan Hukum

0

Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemllihan Bupati dan Wakil Bupali Bombana

O

oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran dalao)

^

Pemilihan Bupali dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, oleh karena itu

O

Tenmohon berharap agar Mahkamah menyerahkan penanganan dan penyelesaian permasaiahan tersebut kepada Sentra Penegakan Hukum

Tahun 2017 (Bukti TF-003). sebagai institusi yang telah diberi kewenangan

^

Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017;

^

Dalil Pencoblosan lebih dari satu kali di 2(dua) TPS yang berbeda yaitu dl: - TPS 5 KelurahanBambaea, Kecamatan PoieangTimur - TPS 4 Kelurahan Bambaea. Kecamatan Pofeang Timur

®

- TPS 1Desa Tajuncu, Kecamatan Mataoleo

®

(10) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan pemilJi mencoblos lebih dari satu kali di 2 (dua) TPS yang berbeda yang ten'adi di TPS 5 Kelurahan Bambaea Kecamatan Poleang Timur, di TPS 4 Kelurahan

®

Bambaea Kecamatan Poleang Timur dan TPS 1Desa Tajuncu Kecamatan

{T^

Mataoleo, yaitu pemilih bemama TAKMAN memilih lebih dahulu di TPS 1 Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo kemudian memilih kembali di TPS 6 Kelurahan Bambaea pada pukul 09.00 Wita serta seorang pemilih di TPS 5 Kelurahan Bambaea menggunakan hak pilih dengan nama ALENG NARLENG dan kembali menggunakan hak pilih di TPS 4 Kelurahan Bambaea dengan

O ,

nama NARLENG:

—

(11) Bahwa bantahan Termohon didasarkan pada hasll penelusuran DPT TPS 1 (

.

t;, ' ^ P. V •

Desa Tajuncu (Bukti TB-004), DPT TPS 4 dan TPS 5 Kelurahan Bambaea (Bukti TB-005 dan Bukti TB-006) dengan cara membandingkan data kependudukan pemilih yang disinyalir Pemohon telah menggunakan hak pilih

dua kali di TPS yang berbeda tersebut;

—-

(12) Bahwa dari penelusuran dan kajian Termohon ditemukan fakta bahwa pemilih bemama TAKMAN yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo adalah orang yang berbeda dengan pemilih bemama

TAKMAN yang menggunakan hak pilih di TPS 5Kelurahan Bambaea karena data kependudukan pemilih bemama TAKMAN yang memilih di TPS Desa

#

Tajuncu dengan TAKMAN yang memilih di TPS 5 Kelurahan Bambaea berbeda secara keseluruhan sebagaimana data yang yang tersaji dalam tabel di bawah ini

u

O

Jawaban Termohon Pertera Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

o

0

c

o

Tgi

Nama TPS

NO.KK

N IK

Nama

1

TPS 5 Bambaea

7406022210140006

7406023009900001

TAKMAN

02-021989

2

TPS1

7406081212690002

7406081212690002

TAKMAN

12-121969

Ho

o

Tajuncu

LahIr

Alamat

Bambaea

Dusun II

Tajuncu

©

(13) Bahwa seianjutnya ditemukan fakta bahwa antara pemMih bemama ALENG

o

NARLENG dengan pemilih bernama NARLENG memiliki data kependudukan yang berbeda sebagaimana tabel di bawah ini: —

o o o

No

Nama TPS

NO.KK

N IK

Nama

1

TP64Kel. Bambaea

7406021309120001

7406025404890425

NARLENG

2

TPSSKel. Bambaea

74D60213£®1200£)1

740602550791Q001

ALENG NARLENG

Tanagal LaMr 1«4-

1989 15^71991

(14) Bahwa Termohon meyakini, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak piiih di dua TPS yang berbeda oleh pemilih bemama TAKMAN dan ALENG NARLENG adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta tetapi hanya merupakan narasi atau rangkaian cerita yang sulit dipercayai kebenarannya karena tidak dapat ditelaah dengan logika biasa. Selain karena terdapat perbedaan datadata kependudukan, fakta yang sulit bahkan mustahil diyakini kebenarannya adalah bagaimana mungkin pemilih bernama TAKMAN memilih lebih dahulu di TPS 1 Desa Tajuncu Kecamatan Mataoleo pada pagi hari kemudian memilih kembali di TPS 5 Kelurahan Bambaea Kecamatan Poleang Timur pada pukul 09.00 WITA ?, padahal jarak tempuh antara Desa Tajuncu Kecamatan f

.

Mataoleo dengan Kelurahan Bambaea Kecamatan Poleang lebih dari 50 km dengan kondisi jalan yang tidak mulus sehingga membutuhkan waktu tempuh lebih dari 2jam. Kemudian bagaimana pula dengan pemilih bemama ALENG NARLENG yang telah memilih di TPS 5 Kelurahan Bambaea dan kemudian memilih kembali di TPS 4 Kelurahan Bambaea dengan menggunakan nama

NARLENG yang nota bene masih berada dalam satu Kelurahan, kalau peristiwa ini benar terjadi mengapa Penriohon tidak melaporkan kepada Panwas Kecamatan W;

©

—

(15) Bahwa quacf non pemilih bernama TAKMAN adalah orang yang sama, hal ini haruslah disikapi secara bijak dan obyektif dalam kerangka untuk mengukur

tingkat kesalahan Temiohon dalam penyelenggaraan Pemillhan di dua TPS tersebuL Dengan adanya fakia bahwa data-data kependudukan Pemilih

u

•

^

$

JawabanTermohon Pertera Nomor34/PHRBUP-XV/2017

O

»

o

bemama TAKMAN tersebut secara mendasar jelas-jelas terdapat perbedaan

^

yang maka hal itu tidak mungkin atau mustahil dapat dikJentifikasi oleh

^

Termohon pada saat verifikasi dan validasi Daflar Pemilih, apalagi kedua TPS tersebut berada di Kecamatan yang berbeda. Oleh karena demikian maka

^ (3

andaikata benar pemilih bemama TAKMAN menggunakan hak piiih dua kali di dua TPS yang berbeda, maka kesalahan sepenuhnya berada pada pemilih

Q

dan bukan pada Termohon sehingga semestinya tidak berdampak pada hasil Pemiiihan yang diselenggarakan oleh Termohon, kesalahan tersebut sejatinya hanjslah dipertanggungjawabkan sendiri oleh Pemilih; ——

O

(16) Bahwa dengan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka dalil posita Permohonan Pemohon yang meminta agar dilaksanakan Pemungutan Suara

C)

Ulang (PSU) di TPS 5 Kelurahan Bambaea adalah tuntutan yang berlebih-

©

lebihan dan tkjak berdasar karena tkJak sesuai dengan nomna yang

^

terkandung dalam ketentuan Pasal 60 PKPU10/2015;

Q

(17) Bahwa satu hal yang menjadi cacatan penting bagi Mahkamah adalah

T-

meskipun Pemohon dalam posita permohonannya menguraikan rangkaian peristiwa yang dapat menjadi dasar dan alasan dilakukannya Pemungutan

^

Suara Ulang (PSU) di TPS 5Kelurahan Bambaea namun dalam petitum permohonannya Pemohon tidak menuntut kepada Mahkamah agar

& h' )

memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Bambaea. Oleh karena itu semakin beralasan bagi Mahkamah untuk

menolak pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 5 Kelurahan Bambaea karena hal itu tidak dimohonkan dalam petitum Pemiohonan keberatan Pemohon;

(

—

—

Dalil Tentang Adanya lebih dari satu Pemilih yang menggunakan Formullr C6 milik orang lain yaitu di;

- TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, C6-KWK atas nama Sri Nuraisah (

t

digunakan oleh Gai dan C6-KWK atas nama Hendra digunakan oleh Hendra yang lain

- TPS 1 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, C6-KWK atas nama Mila Karmila digunakan olehWidya

^ •3

(18) Bahwa Temnohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan C6-KWK pemilih bemama SRI NURAISAH digunakan oleh GAI untuk memilih di TPS 2 Desa Tahi Ite karena faktanya dalam DPT TPS 2Desa Tahi Ite tidak terdapat pemilih bemama SRI NURAISAH (Bukti TB-007); —

u

^

JawabanTermohonPeri(araNomor34/PHP,BUP-XV/2017

o o

(19) Bahwa quad non C6-KVVK pemilih bemama SRI NURAISAH digunakan oleh GAI untuk memilih di TPS 2 Desa Tahi Ite, hal itu masuk dalam ranah pelanggaran yang menjadi kewenangan institusi lain yang diberikan oleh

^ c

Undang-Undang Pemiiihan Gubemur, Bupati dan Walikota;

o

® O (Ti

O

® .

® C

(20) Bahwa Temnohon membantah daiil Pemohon yang menyatakan C6-KWK

pemilih bemama HENDRA digunakan oleh HENDRA yang lain, dalil ini

dibantah dengan tegas oleh Temnohon karena fektanya C6-KWK pemilih bemama HENDRA yang terdaftar dalam DPT di TPS 2 Desa Tahi Ite digunakan sendiri oleh yang bersangkutan; —

(21) Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon yang menyatakan C6-KWK pemilih bemama MILA KARMII-A digunakan oleh WIDYA untuk memilih di TPS 1 Desa Tahi Ite, dalil ini dibantah dengan tegas oleh Temnohon karena

faktanya C6-KWK pemilih bemama MILA KARMILA yang terdaflar dalam DPT di TPS 1 Desa Tahi Ite digunakan sendiri oleh yang bersangkutan;

(22) Bahwa Temiohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterangan dari GAI dan WIDYA yang membenarkan ada orang lain yang

menerima C6-KWK sebanyak 20 orang untuk memilih di TPS 1 dan TPS 2

@

0

Desa Tahi Ite, selain karena keterangan tersebut tkJak valk) karena tidak

menyebutkan penerima C6-KWK, keterangan tersebut juga bersifat lestimonlum de auditu sehingga tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian;

O \

(

——

(23) Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di alas maka dalil Pemohon mengenai adanya 2orang yang menggunakan hak pilih di TPS 2Desa Tahi Ite dengan memakai C6-KWK milik orang lain telah terbantahkan sehingga luntutan Pemohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tahi Ite tkiak beralasan

r •

6-

i-.-

—

—

(24) Bahwa Termohon perlu menegaskan, mengenai hal ini Pemohon melalul saksinya telah melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemiiihan Kabupaten Bombana dan atas laporan tersebut. Panitia Pengawas Pemiiihan Kabupaten Bombana kemudlan mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Nomor 029/BAWASLUPROV.SG-01/PM05.02/II/2017, bertanggal 17 Febmari 2017, perihal

%•

Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Buktl TF-004) yang pada

«

pokoknya merekomendasikan kepada Temiohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu

@

serta meminta Temiohon untuk menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; —

u

C

m

Jawaban Temtohon Perkara Nomor 34/PHP,BUP-XV/2017

r c

(25) Bahwa rekomendasi tersebut pada angka (24) Jawaban ini, diterima oleh c

Termohon pada langgal 17 Febmari 2017 sekira pukul 23.00 Wita, selanjutnya

p

pada tanggal 18 Februari 2017 Termohon menggelar rapat pleno unluk untuk membahas rekomendasi tersebut yang kemudian tindaklanjutnya dituangkan

^

dalam Formulir Model PAPTL-2 dan disampaikan kepada Panitia Pengawas

O

Pemilihan Kabupaten Bombana melalui Surat Nomor 270/49/KPU-Kab-

O

026.659470/11/2017. bertanggal 18 Februari 2017 (Bukti TF-005), yang pada pokoknya antara lain bahwa rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Desa Tahi Ite tidak dapat dilaksanakan karena hingga tanggal 18 Februari 2017 Termohon belum menerima pemberitahuan

^

dari PPK perihal adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan Rarowatu

C"

untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Tahi lie

sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

^

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Q

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

O

Walikola dan Wakil Walikota, yang berarti bahwa pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan oleh Temxihon; —

^

(26) Bahwa Tennohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dalam setiap tahapan penyelenggaraan berupaya

Q

bekeija dengan senantiasa mematuhi regulasi Pemilihan temiasuk dalam hal mekanlsme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Tennohon

^

menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan wakil Bupati

w;

Bombana Tahun 2017 tersebut dengan tidak melaksanakan Pemungutan

Suara Ulang (PSU) karena Temiohon memastlkan, hingga saat surat tindak lanjut tersebut disampaikan kepada Panwas Pemilihan Bupati dan Waki

'

Bupati Bombana Tahun 2017, tkJak ada surat pemberitahuan dari PPK Rarowatu perihal adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan Rarowatu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dl TPS 2 Tahi ite:

(27) Bahwa keputusan Temiohon yang menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) semata^mata bertujuan untuk menunjukan kepatuhan Termohon terhadap peraturan pemndang-undangan incasu ketentuan Pasal 60 PKPU No. 10/2015 yang secara eksplisit dan tegas

'5

mengatur mekanisme rekomendasi Pemungutan Suara Lftang (PSU) yang

^

sehanjsnya dldasarkan pada hasll penelitian dan pemeriksaan Panwas

C)

Kecamatan yang disampaikan kepada PPK paling lambat 2 hari setelah

pemungutan suara. Faktanya, hingga tanggal 18 Februari 2017 (3 hari setelah pemungutan suara) Panwas Kecamatan Rarowatu tidak pemah menyampaikan hasll penelitian dan pemeriksaannya terhadap permasalahan

u

O

m

Jawaban Temwhon Pertera Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

r

r

di TPS 2 Desa Tahi Ite kepada PPK Kecamatan Rarowatu. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin lagi dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh

r

f

PPS Desa Tahi Ite karena limitasi waktu pemberitahuan dari Panwas Kecamatan kepada PPK paling lama 2 hari telah lewat sehingga syarat

^

mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diatur dalam

O

Pasal 60 PKPU10/2015 tidak terpenuhi. Oleh karena demikian maka tuntutan Pemohon agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Tahi Ite tidak beralasan menurut

r

C

hukum

r

2.2.2 Tanggapan atas dalil:

<•

O (>

Keterlibatan TAKWIN, S.IP sebagai Ketua PPS Desa Lemo yang terlibat secara langsung serta aktif membantu pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 dengan mendlrikan posko dl depan rumahnya

C)

(1) Bahwa Temiohon membantah dalii keterlibatan Ketua PPS Desa Lemo membantu pemenangan Pasangan Nomor Urut 2dengan mendirikan Posko dl

c

@ (V I )

( I

-

I

( .

depan rumahnya:

—

(2) Bantahan Termohon berdasarkan pada fakta bahwa dalam wilayah PPK Kecamatan Poteang Tenggara, tidak ada PPS Desa Lemo sebagai Penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakit Bupati Bombana Tahun 2017. TAKWIN. S.IP sebagai perangkat Desa tidak pemah bertindak memihak kepada salah satu pasangan calon dan tidak pemah melakukan

kegiatan yang bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Caton. Temiohon telah mengkonfimiasi kepada TAKWIN, S.IP tentang keberadaan

tempat yang ada di depan mmahnya yang selalu dijadikan tempat "nongkrong" warga sekitar yang kemudian dianggap Pemohon sebagai Posko Pemenangan Pasangan Nomor Uait 2, telah dibantah secara tegas oieh TAKWIN, S.IP karena faktanya tempat itu telah lama dibangun jauh hari sebelum tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk dijadikan Posko Pemenangan atau kepentingan salah satu Pasangan Calon;

© ^

—

(3) Bahwa bila kemudian Pemohon mungkin melihat pendukung Pasangan Caton Nomor Urut 2pemah berada di tempat Itu, namun hal itu tidak diketahui atau bukanlah keinginan Ketua PPS Desa Lemo. Ketua PPS Desa Lemo memastikan

r-.

tempat itu tklak pemah digunakan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Pasangan Caton tertentu;

—

u

C

JESM ''swaban Termohon Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XV/2017

r

r

(4) Bahwa berdasarkan uraian di atas maka tuntutan Pemohon agar dilakukan r

C

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Lemo tidak berdasar menurut hukum. Meskipun demikian, quad non ketidaknetralan Ketua PPS Desa Lemo

dapat dibuktikan oleh Pemohon namun berdasarkan ketentuan Pasai 59 dan

^

Pasal 60 PKPU 10/2016, hal itu bukan menjadi alasan untuk dilakukan

(•

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Lemo sebagaimana tuntutan

^ C

Pemohon dalam petitum pemiohonannya:

Pelanggaran atas prinsip IndependensI penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan PPK Rarowatu Utara bemama AGUS IW. dan Anggota KPU Kabupaten Bombana bemama ANDl USMAN

r

C c

C,

(6) Bahwa Tennohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Anggota PPK Rarowatu Utara (AGUS M) dan Anggota KPU Kabupaten Bombana (ANDl USMAN) melanggar asas imparsialitas dan netralitas karena menanyakan kepada saksi bemama ASDAR JAMAL, AMd. Kep alasan penolakannya terhadap pemilih bemama FARIA SIRKANTI yang hendak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Hukaea;

(6) Bahwa telah menjadi tugas dan tanggung jawab penyetenggara Pemiihan

^

incasu PPK Rarowatu Utara (AGUS M.) dan Komisfoner KPU Kabupaten

f>

Bombana (ANDl USMAN) untuk menjamin pengguna hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 adalah pemilih yang berhak memilih karena telah dijamin oleh konstitusi dan sebaliknya bertanggung jawab

4-

< (

penuh untuk memastikan pemilih yang tidak berhak memilih tidak boleh menggunakan hak pilihnya;

—

(7) Bahwa tindakan yang dilakukan Anggota PPK Rarowatu Utara (AGUS M.) dan Anggota KPU Kabupaten Bombana (ANDl USMAN) yang menanyakan kepada saksi bemama ASDAR JAMAL, AMd. Kep mengenai alasan penolakannya

terhadap pemilih bemama FARIA SIRKANTI yang hendak menggunakan hak

pilihnya di TPS 1 Desa Hukaea semata-mata ditujukan untuk mengoptimalkan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilihan sebagaimana yang

disebutkan pada angka (5) dan (6) di atas dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memihak kepada salah satu Pasangan Galon;

——

(8) Bahwa atas peristiwa tersebut, meskipun pemilih bemama FARIA SIRKANTI terdaftar dalam DPT namun karena pengakuan pemilih yang bersangkutan telah

pindah domisili di Kabupaten lain maka untuk meminimalisasi perpedaan pendapat saat pemungutan suara maka penolakan saksi Nomor Urut 1 (Pemohon) atas penggunaan hak pilih FARIA SIRKANTI dibenarkan oleh Ketua KPPS sehingga yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya;

v..

c

m

Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

r

r

Pembukaan Kotak Suara oleh Petugas PPK Poleang Tenggara c

C

(9) Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sehari sebefum Pleno di lingkart PPK Poleang Tenggara yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Panitia Pemiiihan Kecamatan (PPK) Poieang Tenggara meiakukan pembukaan

^

4(empal) kotak suara dari TPS 1Lemo, TPS 1Larete, TPS 2Larele dan TPS 1

r

Lamoare tanpa disaksikan masing-masing pasangan calon dan pihak Kepolisian

r.

^ ^

serta tanpa dibuatkan berita acara pembukaan kotak suara;

(10) Bahwa Termohon membantah dalil keberatan Pemohon karena pembukaan kotak suara TPS 1Marampuka, TPS 2 Marampuka, TPS 1Larete dan TPS 1 Lamoare oleh PPK Poleang Tenggara saat itu telah mendapat persetujuan dan dengan disaksikan oleh Panwascam Kecamatan Poleang Tenggara, Ketua PPS, PPS Marampuka dan Ketua KKPS Lamoare dan setelah itu dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua PPK Poleang TImur,

c

^ (

Ketua PPS dan KPPS Lamoare, PPS Marampuka dan Panwascam Kecamatan Poleang Timur (Bukti TF-006);

^"

(11) Bahwa pembukaan kotak suara tersebut dilakukan semata-mata untuk

(,,

keperluan mengambil Formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang tersimpan dalam kotak suara pasca penghitungan suara di tingkat TPS, karena dokumen tersebut dibutuhkan oleh Temiohon untuk keperluan

,

('

publikasi SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan Suara) yang di-up/oacf ke situs KPU RL Pengambilan Fomiulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK pada keempat kotak suara tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah perolehan suara pasangan cafon hasil penghitungan suara di TPS dan faktanya ddak ditemukan adanya perubahan suara pasangan calon di empat TPS tersebut baik berupa pengurangan maupun penambahan suara (12) Bahwa Termohon perlu menegaskan, mengenai hal ini Panitia Pengawas Pemiiihan Kabupaten Bombana telah mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Nomor 029/BAWASLUPROV.SG-01/PM05.02/II/2017. bertanggal 17 Feboiari 2017, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Bukti TF-004) yang pada

pokoknya merekomendasikan kepada Termohon untuk meiakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete ©

dan TPS 1 Lamoare serta meminta Termohon untuk menindaklanjutinya

^

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku; (13) Bahwa rekomendasi tersebut pada angka (12) Jawaban ini, diterima oleh

^

Temnohon pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wita, selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2017 Tenfnohon menggelar rapat pleno untuk untuk

I

V

c

m

r

Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHRBUP'XV/2017

.

c c

membahas rekomendasi lersebut yang kemudian tindaklanjutnya dituangkan dalam Formulir Model PAPTL-2 dan disampaikan kepada Panitia Pengawas

(7

Pemilihan Kabupaten Bombana melalui Surat Nomor 270/49/KPU-Kab026.659470/11/2017, bertanggal 18 Februari 2017 (Bukti TF-005), yang pada pokoknya antara Iain bahwa rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete dan TPS 1Lamoare tidak dapat dilaksanakan karena hingga tanggal 18 Februari 2017 Termohon belum menerima pemberilahuan dari PPK perihal adanya hasil penelitian dan

r

C C

r

pemeriksaan dari Panwas Kecamalan Poleang Tenggara untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 4 TPS tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayal (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

C

C

Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan r

Wakil Walikota, yang berarti bahwa pemungutan suara ulang tidak dapat

(

dilaksanakan oleh Termohon;

(

( ;,

^.

(14) Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, Termohon sebagai penyelenggara harus tunduk dan patuh

terhadap ketentuan peaindang-undangan yang mengatur Pemilihan Bupati

'

dan Wakil Bupati tennasuk dalam hal mekanisme pelaksanaan Pemungutan

Cy

Suara Ulang (PSU), oleh karena itu Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun

2017 tersebut dengan tidak memproses pelaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena Termohon memastikan, hingga saat Termohon

^

menyampaikan surat tindak lanjut tersebut kepada Panwas Pemilihan Bupati

^

dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, tidak ada surat pemberitahuan dari PPK Poleang Tenggara kepada Tennohon perihal adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan Rarowatu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang

(PSU) di TPS 1Lemo, TPS 1Larete, TPS 2 Larete dan TPS 1Lamoare;

©

(15) Bahwa keputusan Temiohon yang menindaklanjuti rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 dengan tidak melakukan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) semata-mata bertujuan untuk menunjukan kepatuhan Temiohon terhadap peraturan perundangundangan incasu ketentuan Pasal 60 PKPU No. 10/2015 yang secara eksplisit dan tegas mengatur n»ekanisme rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

^

(PSU) yang sehaaisnya didasarkan pada hasil penelitian dan pemeriksaan

fh

Panwas Kecamatan yang disampaikan kepada PPK paling lambat 2 hari setelah pemungutan suara. Faktanya, hingga tanggai 18 Februari 2017 (3 hari setelah pemungutan suara) Panwas Kecamalan Poleang Tenggara tidak pemah menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaannya terhadap

u

O

O

g y Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XVy2017 .

o

permasalahan pembukaan kolak suatra di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2

r

O C

C' G

Larele dan TPS 1 Lamoare di TPS 2 Desa Tahi Ite kepada PPK Kecamatan Poleang Tenggara. Hat ini berarti bahwa tidak mungkin lagi dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPPS pada keempat TPS fersebut karena limitasi waktu pemberitahuan dari Panwas Kecamatan kepada PPK paling lama 2 hari sejak hari pemungutan suara telah lewat sehingga syarat mekanisme pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diatur dalam Pasal60 PKPU10/2015 tidak terpenuhi;

C

^

(16) Bahwa dari ^kta tidak adanya maksud dan kenyataannya tkjak ada perubahan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

O

Bombana Tahun 2017 akibat dari pembukaan kotak suara di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete dan TPS 1 Lamoare dan lagi pula rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tidak memenuhi syarat

C

formil incasu syarat legal standing dan ketentuan waktu maksimum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diatur dalam Pasal 60 PKPU 10/2015 maka tuntutan Pemohon tidak berdasari
(.

tidak ada alasan bagi Tennohon untuk melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana

V (

tersebut: •

Kotak Suara yang diserahkan PPK Poleang Timur kepada Termohon daiam keadaan tidak tersegel

(17) Bahwa Temiohon membantah keberatan Pemohon yang mendaliikan dari 26 kotak suara yang diterima Termohon dari PPK Poleang Timur, 23 kotak suara

f

diantaranya dalam keadaan tidak tersegel. Mengenai hal ini Temiohon menegaskan bawah dalil TemfK)hon tersebut tidak benar karena 23 kotak suara yang didalilkan Pemohon sesungguhnya dalam keadaan tersegel tersegel dan karena PPK Poleang Timur kehabisan segel saat itu sehingga anak kunci/gembok tWak disegel namun Termohon memastikan 23 kotak suara tersebut dalam keadaan tericund, keadaan mana telah disepakati

bersama antara PPK Poleang Timur, Ketua Panwascam Poleang Timur, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1(Pemohon), saksi Pasangan Caton Nomor Urut

2 yang dituangkan dalam BERITA ACARA PEMBERANGKATAN KOTAK

^

SUARA Nomor: 115/PPK-POLTIM/2017 tanggal 17 Februari 2017 (BuKti TF-

^

007) dengan disaksikan oleh petugas pengawal kotak suara dari Kepolisian yaitu KOMPOL ASRIANTO, iPTU H. HAKDIN, IPTU NAF'AN. BRIPKA I

© e w

©

WAYAN BUDI, BRIPKA ROGIS dan BIPKA HANSDEDY;

u

O

o

^01 Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XV/2017 .

o

(18) Bahwa pada saat Termohon menerima kotak suara tersebut, kondisinya tetap

^

dan tidak berubah yaitu 3kotak suara terkunci dan tersegel sedangkan 23

O

kotak suara lainnyapun tersegel hanya pada bagian anak kunci/gembok yang tidak tersegel tetapi tetap dalam keadaan tericunci/tergembok dengan balk.

^

Penerimaan kotak suara tersebut dituangkan dalam Berita Acara

.C

Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemllihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 tanggal 17

C

Februari 2017 (Bukti TF-008);

—

C r

f

(19) Bahwa meskipun ke-23 kotak suara dari PPK Poleang Timur dalam kondisi tidak tersegel anak kundnya tetapi Tennohon memastikan seluruh dokumen hasil pemungutan suara dan penghitungan dari selumh TPS di Kecamatan Poleang Timur tidak berubah incasu hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon tidak berubah baik penambahan maupun pengurangan.

(

Oleh karena demikian maka tidak tersegelnya anak kund ke-23 kotak suara

<

dari PPK Poleang Timur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan tidak dapat dijadikan alasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kecamatan Poleang Timur

(

(20) Bahwa mengenai adanya keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yang ditindaklanjuti dengan melaporkan hal tersebut kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana, hendak ditegaskan oleh Termohon

bahwa hingga saat ini Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana tidak mengeluarkan rekomendasi apapun kepada Tennohon karena hal itu dipandang bukan sebagai pelanggaran;

Kotak suara yang diserahkan PPK Poleang Utara kepada Termohon, 18 kotak suara dalam keadaan kosong dan tidak tersegel sementara 6 kotak lainnya berisi surat suara

(21) Bahwa dalii pemiohonan Pemohon menyatakan, dari 24 kotak suara yang diterima Temiohon dari PPK Poleang Utara, 18 kotak diantaranya dalam keadaan kosong dan tidak tersegel sedangkan 6 kotak suara lainnya dalam keadaan terkund dan tersegel. Terhadap kondisi ini, Tennohon hendak menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengamankan isi kotak suara akibat hujan saat seluruh kotak suara hendak dibawa dari PPK Kecamatan Poleang Utara ke KPU Kabupaten Bombana dengan cara seluruh surat suara TPS se-Kecamatan Poleang Utara digabung dalam 3 kotak suara

lalu disegel dan 3 kotak suara lainnya berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Poleang Utara dalam keadaan tersegel dan terkund Bukti penerimaan ko^k suatra tersebut tertuang dalam

o

o

O

Jawaban Termohon Pertora Nomor34/PHP.6UP-XV/2017

,

o

Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan o

O

O 0

r c

Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 tanggal 17Februari 2017 (Buktl TF-009);

(22) Bahwa meskipun saat penyerahan kotak suara tersebut ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun tindakan tersebut dilakukan di Sekretariat PPK Poleang Utara selelah disepakati lebih dahulu oleh PPK Poleang Utara, Panwascam Poleang Utara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nonwr Urut 2 yang kemudian dituangkan dalam BERITA ACARA bertanggal 17 Febmari 2017 (Bukti TF-010);

r r

p.

(23) Bahwa BERITA ACARA tersebut ditandatangani oleh seluruh PPK Poleang Utara yang disetujui/disaksikan oleh Panwascam Poleang Utara, Saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 1bemama NASRUDDIN dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bemama SEON SOSANG yang semuanya ikut bertanda

( {

tangan, yang berisi kesepakatan:

—

- Menyatukan Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya serta Model CI-KWK Piano dalam tiap desa digabung dengan desa lalnnya

{ I

dalam satu kotak;

—

- Menyatukan sampul yang berisi surat suara sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak atau kellru dlcoblos dalam satu kantong kresek berdasarkan wilayah desa dalam satu kotak digabung bersama dengan desa lalnnya;

——

(24) Bahwa meskipun saksi Pasangan Caton Nomor Urut 1(Pemohon) melaporkan peristiwa tersebut kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana. Termohon hendak menegaskan bahwa hingga saat ini Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana tidak mengeluarion rekomendasi apapun kepada Tennohon karena hal itu dipandang bukan sebagai pelanggaran;

—

2.3 TANGGAPAN SPESIFIK TENTAN6 PEMUN6UTAN SUARA ULANG YANG DIMOHONKAN PEMOHON

Bahwa untuk lebih menegaskan tanggapan Termohon atas tuntutan Pemungutan

Suara Ulang (PSU) yang dituntut Pemohon dalam petitum pemiohonan keberatannya, Temiohon hendak memberi tanggapan secara spesifik satu persatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai berikut:

o

o

dH JawabanTernK)honPerl<araNonior34/PHP.BUP-XV/2017

o

.

0

(1) TPS 2 Desa Tahi Ite tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

^

dengan alasan:

O

*01 TPS 2 Desa Tahiite tidak ada pemiliti bemama SRI NURAISAH sehingga tidak mungkin orang bemama GAI menggunakan C6-KWK pemilih bemama

O

SRI NURAISAH;

O

• C6-KWK pemilih bernama HENDRA dipergunakan oleh yang bersangkutan

^

dan tidak dipergunakan oleh HENDARA yang lain; •

Rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana untuk melaksanakan

O

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2Desa Tahi Ite telah ditindaklanjuti

C

Temiohon dengan menyampaikan surat tindak lanjut sebagalmana diuraikan pada poin sebelumnya dalam Jawaban ini;

O

(2) TPS 1 Desa Lemo dan TPS 2 Larete tldak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan:

^ (

• Tidak ada TPS 1Lemo dan TPS 2Larete di wilayah PPK Poleang Tenggara sehingga Termohon tidak mungkin melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang tidak ada/tidak pernah ada, namun andaikanpun yang dimaksud Pemohon dengan TPS 1 Lemo adalah TPS 1 Larete, menuait

Temiohon pelaksanaan Pemungutan Suara Utang (PSU) pada kedua TPS tersebut tidak beralasan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; • Oleh karena itu, Rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana

untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS pada kedua TPStersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh Temiohon;

(3) TPS 1 Desa Larete dan TPS 1 Desa Lamoare tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan;

—

• Pembukaan kotak suara yang dilakukan PPK Poleang Tenggara terhadap kotak suara TPS 1 Desa Larete dan TPS 1 Desa Lamoare untuk kepertuan

mengambil fomiulir Model C-KWK dalam kotak suara karena dokumen tersebut harus di-scan terlebih dahulu oleh Tennohon untuk 6\-upload ke laman KPU RL Hal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Ketua PPS Lamoare, Ketua KPPS Lamoare, PPS Marampuka dan Panwascam

Poleang Tenggara yang dituangkan dalam BERITA ACARA sebagaimana diuraikan pada point 2.2.2 angka (9) sampai (11) Jawaban ini;

Pengambilan formulir model C-KWK pada kotak suara tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah perolehan suara pasangan calon hasil penghitungan di TPS dan faktanya tidak ditemukan adanya perubahan

. I

i

o

o

ggg JawabanTemrK>honPericaraNomor34/PHP.BUP-XV/2017

0 peroiehan suara pasangan calon pada TPS tersebut balk beaipa

^

pengurangan maupun penambahan suara dan lagi pula rekomendasi

Q

Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana selain tidak memenuhi syarat legal standing dan ketentuan waktu maksimum perlaksanaan

^

Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diatur dalanr) Pasal 60 PKPU10/2015

Q

maka tidak ada alasan bag! Tennohon untuk melaksanakan rekomendasi

C

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana tersebut:

—

C r

r; r

C

<'

(4) TPS 1 dan TPS 2 Desa Marampuka tklak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan:

• Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana tidak pemah merekomendasikan kepada Termohon untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Marampuka karena di kedua TPS tersebut tidak pemah adapemiasalahan apapun;

(5) TPS 1 Desa Hukaea dan TPS 2 Desa Lantari tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan:

^

• Berdasarkan data kependudukan dalam DPT kedua TPS tersebut, dua

^

orang pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Lantari adalah orang yang berbeda dengan dua orang pemilih yang menggunakan hak pilih

f

di TPS 1 Desa Hukaea, sebagaimana diuraikan pada point 2.2.1 angka (1) sampai angka (9) Jawaban ini;

'

• Rekomendasi Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Hukaea dan TPS 2 Desa Lantari telah

'

ditindaklanjuti Tennohon dengan menyampaikan surat tindak lanjut kepada Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang pada pokoknya berisi penyampaian bahwa rekomnedasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat legal standing dan ketentuan waktu maksimum periaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diatur dalam Pasal 60 PKPU 10/2015 sehingga tidak ada alasan bagi Tennohon untuk melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwas Pemilihan Kabupaten Bombana tersebut;

—

(6) Di TPS 1 Kelurahan Bambaea tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) selain karena tidak didalilkan dalam posita pemiohonan, juga tidak ada syarat yang terpenuhi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditentukan dalam Pasal 60 PKPU 10/2015;

—

o

o

Jawaban Termohon Pertera Nonx>r34/PHP.BUP-XV/2017

o

0 0

(7) Seluruh TPS Poieang Timur tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan alasan kondisi 23 kotak suara yang lerkunci/tergembok dengan

Q

baik meskipun tidak tersegel tidak dapat dijadikan alasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diatur

O

o

dalam Pasal 60 PKPU 10/2015;

(8) Seluruh TPS Poieang Utara tklak dapatdilaksanakan Pemungutan Suara Ulang

C

(PSU) dengan alasan kondisi 18 kotak suara yang sudah kosong karena isinya

Q

dipindahkan ke dalam 6 kota suara yang lain tidak dapat dijadikan alasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana syaratPemungutan Suara Ulang

C' e

r? ' C

( C

^•1 : (

(PSU) yang diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 60 PKPU 10/2015; Bahwa dalil-dalil Permohonan keberatan Pemohon yang tidak diberi tanggapan dan

bantahan secara tegas dan mendetail, mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya; Bahwaberdasarkan keseluruhan Jawaban Tennohon yang telah diuraikan sebagaimana

tersebut di atas, maka daiil-dalil pennohonan Penx)hon datam perkara a quo sangat tidak berdasar menurut hukum,sehingga oleh karenanya sangat beralasan untuk ditolak selumhnya; 3. PETITUM

( (•

Berdasarkan seluaih uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amarsebagai berikut: DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Termohonditerima; - Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapatditerima DAUM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap beriaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BombanaNomor 08/Kpts/KPU-Kab-026.659470/imHUN 2017 tentang Penetapan h r- • -

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017; - Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

—

5r Jawaban Termohon Perkara Nomor34/PHP.BUP-XV/2017

Nomor

Nama Pasangan Cabn

Urut

Peroiehan Suara

Ir. H. KASRAJARUMUNARA

I

dan

01

1

39.727

H.MANARFAH, S.Pd.l

y-

H.TAFDIL, SE, MM

02

V n

dan

I}

40.991

JOHANSALIM.SP

Total Suara Sah

80.718

Alau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex / t

aequoet bono).

•

K

i" /

If '

Homiat kami,

•i • /

Ku^ Hukum Temiohon,

AFIRUDiN MATHARA, S.H, M.H

DR. ABDUL RAHMAN, S.H, M.H

V.

c

, S.SI, S.H, M.H

INAL SAINAL SAIFUL, S.H

LA OQ^UH. KADIR, S.H

A