/~
"~-,:i
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA '"
' /~:, ,A: ,-')• \~~
j
'"
1./ ! . f ' l',.
'k,J /....
"";'
o (.9 ,/,/' ,t/t illl4 ,<) J l!;.1.t~
J(..
SKRIPSI DEASY CHAIRUNNISA
KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI EMITEN
YANG DIMOHONKAN PERNYATAAN PAILIT
.,..---------~
~." ' "
\--"
..
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999 SKRIPSI
KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI ...
DEASY CHAIRUNNISA
.
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI EMITEN
YANG DIMOHONKAN PERNYATAAN PAIUT
SKRIPSI
DIA.lUKAN UNTUK MELENGKAPI fUGAS DAN
MEMENUHI SyAftAT-SyAftAT UNTUK MENCAPAI
GElAR SARJANA HUKUM
PenyusWl,
Dosen Pembimbing,
Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum
Deuy CbairuDnisa
NIP. 130 657517
NIM.039514146
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999
SKRIPSI
KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI ...
DEASY CHAIRUNNISA
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Telah diqji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 29 Juli 1999
Panitia Penguji Skripai :
Ketua
: H. Samzari Boentoro, S.H.
Anggota: 1. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum.
'1
. ,J
.
.
fU t &{ / .' -==
2. Sri Woelan Azis, S.H.
.
~
3. H. Ansor Demar WongsodiwUjo, S.H.
,
4. Rahmi Jened, S.H., MH.
SKRIPSI
KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI ...
DEASY CHAIRUNNISA
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
BABIY PENUTUP
1. Kesimpulan
A. Sebuah putusan pernyataan pailit terhadap sebuah emiten yang secara prosedural adalah identik dengan bentuk PT pada umumnya pasti akan merugikan pihak investor. • Karena apa yang disebut dengan harta kakayaan dari sebuah PT adalah inbreng yang dimasukan oleh para pemegang saham,
sehingga dapat dianalogikan
bahwa
penyertaan seorang investor pada emiten juga merupakan harta kekayaan PT tersebut. • Karakteristik jual beli saham di pasar modal dimana penentuan keputusan untuk mengadakan transaksi hanya didasarkan pada data laporan atas sebuah emiten hingga rentan untuk dimanipulasi. Hingga seperti telah kepailitan
yang
disebutkan diatas,
menyebabkan
atas
terjadinya
kemungkinan
terburuk
musnahnya kekayaan investor dalam boedel pailit PT, maka layaklah seorang investor atas calon investor mendapatkan informasi atas kemungkinan kondisi tersebut sejak awal. Dimana dalam ketentuan yang berlaku saat ini, prinsip
102
SKRIPSI
KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI ...
DEASY CHAIRUNNISA
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
103
keterbukaan atas emiten diwujudkan dalam tiga bentuk kewajiban, yaitu : a. Kewajiban
pengungkapan
(Disclosure
Obligation)
pada
waktu penawaran perdana; b. Kewajiban pengingkapan secara terus menerus (Continuing Disclosure
Obligation)
yang
dikenakan
setelah
selesai
penawaran umum; c.
Kewajiban mengungkapkan insidentil (Timely Disclosure Obligation) berupa pengungkapan suatu peristiwa yang
dapat mempengaruhi jalannya perusahaan atau nilai dari efek yang bersangkutan baik kepada Bapepam atau kepada masyarakat
setelah
pemyataan
pendaftaran
efektif.
Termasuk didalamnya kewajiban untuk membuat laporan mulai
saat terjadinya
ketidakmampuannya
memenuhi
kewajiban sampai pada adanya permohonan pemyataan pailit, bahkan kewajiban tersebut juga dibebankan kepada para pihak seperti juga yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-46/PM/1998 dan lampiran Peraturan Nomor X.K.5 serta pasal 85 UUPM untuk menyampaikan laporan mengenai efek emiten tersebut kepada Bapepam dan Bursa Efek.
SKRIPSI
KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI ...
DEASY CHAIRUNNISA
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
104
B. Adapun bentuk perlindungan hukum atas keterbukaan informasi terhadap kepailitan emiten,
dapat ditemukan
dalam: • Peraturan Bapepam dan
BUrsa.
Merupakan
bentuk
perlindungan hukum yang seutuhnya bagi pihak-pihak yang
berkepentingan
dengan
keterbukaan
informasi
karena dalam aturan tersebut memerintahkan khususnya bagi pihak Bapepam untuk bergerak secara proaktif menindak para pelanggar dengan sanksi administratif dan sanksi di bursa. • Perpaduan antara UUPM dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dibentuk sebagai kelanjutan dari tindakan pemeriksaan Bapepam hanya saja ruang lingkup perlindungannya lebih luas. • BW, lebih bersikap perorangan dimana tiap pihak yang merasa dirugikan atas tindakan emiten yang diyakini melanggar sebuah perjanjian dan atau norma dapat mengajukan gugatan berdasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. • UU Kepailitan, hanya berlaku pada bentuk perikatan atas transaksi
obligasi,
dimana
seorang
kreditor
yang
berkepentingan dengan harta kekayaan berkaitan dengan
SKRIPSI
KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI ...
DEASY CHAIRUNNISA
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
105
teIjadinya
kepailitan
dapat
memintakan
pembatalan
transaksi yang merugikannya dengan gugatan berdasar actio pauliana dan dengan pemberlakuan keterbukaan informasi tersebut dapat lebih mengamankan kepentingan kreditor.
2. Saran A. Adapun berkenaan dengan usaha pembentukan pasar modal berintegritas tinggi maka cukup disayangkan pendapat dari seorang pelaku pasar modal yang menyatakan bahwa UU Kepailitan
cenderung
berpihak
pada
kreditor
sehingga
pemberlakuan sama rata dad UU tersebut akan sangat merugikan dan mengakibatkan habisnya pemain di pasar modal.
Padahal baik dari segi ekonomi makro maupun
berdasar segi hukum
khususnya asas penegakan hukum
"Equal Before the Lau!' pemberlakuan yang tidak sama rata malah akan membawa dampak negatif dan alasan
karena
kekurangan pemain adalah alasan yang hanya bersandarkan pada segi kuantitas dengan menghilangkan segi kualitas dari sebuah pasar modal.
SKRIPSI
KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI ...
DEASY CHAIRUNNISA
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
106
B. Bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan khususnya berkenaan dengan hukum pidana dan perdata diatas sangatlah bergantung
pada
tingkat
kepercayaan
dari
pihak
yang
dirugikan pada sistem pengadilan kita, hingga waJaupun dimungkinkan digunakan jalur pilihan penyelesaian sengketa yaitu dengan negosiasi, konsiliasi, mediasi maupun arbitrase tetapi tetaplah menjadi sasaran utaffia bagi kita untuk mengadakan reformasi dan revitaJisasi dunia pengadilan kita karena
seharusnya
kita
menyadari
bahwa
peradilan
merupakan fokus utama dalam penentuan citra hukum nasional.
SKRIPSI
KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI ...
DEASY CHAIRUNNISA
